LEMBAGA-LEMBAGA NEGARASTATE INSTITUTIONSSTATE INSTITUTIONS

Riana Susmayanti, SH.MH

William G. Andrews :• “Under constitutionalism, two types of limitations

impinge on government. Power proscribe andprocedures prescribed”.

• Constitutionalism regulate the relation among :– Government and citizen– Government and citizen– States institution, one another

• The content of constitution :– Limitation of states organ’s power– The relation among state organs– The relation among state organs and the citizen

Categorization of State Institutions1. In wider & narrow meaning :

– In wider meaning :• law creating (menciptakan hukum)• law applying (menerapkan hukum ).

– In narrow meaning :• State institutions based on Constitution, Acts, or other• State institutions based on Constitution, Acts, or other

regulations below.

2. Based on Function :– Primary : mentioned in Constitution– Auxiliary : supporting institution, based on need

Categorization of State Institutions3. Based on hierarchy :

– 1st Layer (Lapis I) : high state institutions– 2nd Layer (Lapis II) : state institutions– 3rd Layer (Lapis III) : local institutions

4. In terms of implementation :– Democracy : MPR, DPR, DPD, President & VP– State based on law (Negara Hukum) : MA, MK– Organizational : KPU, BPK, KY

Amendment of UUD 1945 is causing :

• Dismissal of certain state institution• Restructurization the hierarchy of state

institution• Formation of new state institution• Formation of new state institution

Dismissal of certain state institution

• Chapter IV UUD 1945 about Supreme AdvisoryCouncil (Dewan Pertimbangan Agung / DPA) in UUD1945 has been deleted by fourth amendment(2004)

• Article 16 on Chapter IV has been removed to• Article 16 on Chapter IV has been removed toChapter III UUDNRI Tahun 1945 about ExecutivePower (Kekuasaan Pemerintahan Negara), thereforeArticle 16 UUDNRI Tahun 1945 :The President shall establish an advisory councilwitht the duty of giving advice and consideredopinion to the President which shall be furtherregulated by law.

Restructurization the hierarchyof state institution

1. People’s Consultative Assembly (MajelisPermusyawaratan Rakyat)

2. Supreme Court (Mahkamah Agung)

People’s Consultative Assembly (MPR)1. Position in the hierarchy :

– The highest state institution high state institution(equal among others)

2. Membership :– Before amendment :– Before amendment :

• House of Representative (DPR ) : 500• Delegates from regional territories (Utusan Daerah): 135

(127 territories x 5 person)• Delegates from the groups (Utusan Golongan) : 65

– After amendment :• House of Representative (DPR ) : 550• Regional Representative Council (DPD ) : 128 (4 person x 32

province).

Supreme Court (MA)

• Before amendment : the only judicial power• After amendment :

– Article 24 par 2 :The juducial power shall be implemented by aThe juducial power shall be implemented by aSupreme Court ... and by a Constitutional Court

• There are 2 (two) judicial power with sameposition (equal) but different authorities.

Formation of new state institution

• Read slide : Perubahan UUD 1945

Clasification of state institution

• Explicit in UUDNRI :– The name and function– Only the name– Only the function– Only the function

• The function shall be further regulated by law orregulation below– Normative source of authority is not automatically

determine the legal status in hierarchy

• Level in hierarchy

Lembaga-lembaga Negaradalam UUDNRI Tahun 1945

1. Klasifikasi berdasarkan Organ dan Fungsinyaa. Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkanb. Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisitc. Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diaturc. Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur

dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah2. Klasifikasi berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya

a. Fungsib. Hierarki

1. Klasifikasi Lembaga Negaraberdasarkan Organ dan Fungsinya

a. Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan : MPR, Presiden, WaPres, Menteri &Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, PemerintahanDaerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi,Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten,DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala PemerintahDaerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, Komisi pemilihan umum, Bank sentral, BPK,MA, MK, KY, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan-satuanpemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badanpemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badanlain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

b. Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit : MPR, Presiden, WakilPresiden, Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden,Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRDProvinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah DaerahKabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota KepalaPemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, komisi pemilihan umum, BPK,MA, MK, KY, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan PeraturanPerundangan yang Lebih Rendah : Duta, Konsul, bank sentral, satuan pemdayang bersifat khusus atau istimewa, serta badan-badan lain yang fungsinyaberkaitan dengan kehakiman.

1. a. Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan- MPR - Walikota- Presiden & WaPres - DPRD Kota- Menteri & Kementerian Negara - DPR- Dewan pertimbangan Presiden - DPD- Duta & Konsul - Komisi pemilu- Pemda Provinsi - Bank sentral- Gubernur - BPK- DPRD Provinsi - MA- Gubernur - BPK- DPRD Provinsi - MA- Pemda Kabupaten - MK- Bupati - KY- DPRD Kabupaten - TNI- Pemda Kota - Polri- Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau

bersifat istimewa,- Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman

1. b. Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secaraEksplisit

- MPR - Walikota- Presiden & Wakil Presiden - DPRD Kota- Menteri dan Kementerian Negara - DPR- Dewan pertimbangan Presiden - DPD- Pemda Provinsi - Komisi pemilu- Pemda Provinsi - Komisi pemilu- Gubernur - BPK- DPRD Provinsi - MA- Pemda Kabupaten - MK- Bupati - KY- DPRD Kabupaten -TNI- Pemda Kota - Polri

1. c. Eksistensi & Fungsi (Kewenangannya) diaturdg Peraturan Perundangan yg Lebih Rendah :

- Duta- Konsul- bank sentral- satuan pemda yang bersifat khusus atau istimewa- satuan pemda yang bersifat khusus atau istimewa- badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kehakiman.

2. Klasifikasi Lembaga Negaraberdasarkan Fungsi dan Hirarkinya

a. Fungsi :– primary constitutional organs : Presiden, DPR, DPD, MPR,

MK, MA, BPK. Main state organ tetaplah lembaga-lembagatinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaanutama negara, yaitu legislature, executive dan judiciary.

– state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatoryagencies, independent supervisory bodies, mix-function

– state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatoryagencies, independent supervisory bodies, mix-functioninstitutions, quasi non governmental organizations :

• Lembaga Negara yang kewenangannya juga ditentukan dalam UUD :KY, TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dll

• Lembaga yang namanya disebut, namun kewenangannya tidakdisebut dalam UUD : Kejaksaan Agung, Bank Sentral

• Lembaga yang nama dan kewenangannya tidak diatur dalam UUD :Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia(KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lain-lain

2. Klasifikasi Lembaga Negaraberdasarkan Fungsi dan Hirarkinya

b. Hierarki• Organ Lapis I = lembaga tinggi negara : Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK,

MA, BPK• Organ Lapis II = lembaga-lembaga negara yang :

– Nama & kewenangan jelas disebut dalam UUD : Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara,KY

– Nama & kewenangan tidak jelas disebut dalam UUD : komisi pemilihan umum(kewenangan pokoknya disebut dalam UUD tetapi namanya tidak), bank sentral (nama& kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun nama && kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun nama &kewenangannya diatur dalam UU)

– Kewenangan bersumber dari UU : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), KonsilKedokteran Indonesia, dsb.

– Kewenangan bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU : KomisiHukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengam KeputusanPresiden

• Organ Lapis III :lembaga daerah: Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRDProvinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, PemerintahanDaerah Kota, Walikota, DPRD Kota, serta satuan-satuan pemerintahan daerah yangbersifat khusus atau istimewa.

LEMBAGA EKSISTENSI FUNGSI PERAT. LAIN LEVEL1. MPR _ _ Primary Ê2. Presiden &

WaPres__

__

Primary ÊPrimary Ê

3. Menteri &KementerianNegara

__

__

Auxiliary ËAuxiliary Ë

4. DewanpertimbanganPresiden

_ _ Auxiliary Ë

Presiden

5. Duta & Konsul _ _ Auxiliary Ë6. Pemda Provinsi _ _ Auxiliary Ì7. Gubernur _ _ Auxiliary Ì8. DPRD Provinsi _ _ Auxiliary Ì9. Pemda

Kabupaten_ _ Auxiliary Ì

10. Bupati _ _ Auxiliary Ì

LEMBAGA EKSISTENSI FUNGSI PERAT. LAIN LEVEL11. DPRD

Kabupaten_ _ Auxiliary Ì

12. Pemda Kota _ _ Auxiliary Ì13. Walikota _ _ Auxiliary Ì14. DPRD Kota _ _ Auxiliary Ì15. DPR _ Primary Ê16. DPD _ _ Primary Ê17. Komisi pemilu _ _ Auxiliary Ë18. Bank sentral _ _ Auxiliary Ë19. BPK _ _ Primary Ê20. MA _ _ Primary Ê21. MK _ _ Primary Ê22. KY _ _ Auxiliary Ë23. TNI _ _ Auxiliary Ë

LEMBAGA EKSISTENSI FUNGSI PERATURANLAIN

LEVEL

24. KepolisianNegaraRepublikIndonesia

_ _ Auxiliary Ë

25. Satuan-satuanpemerintahandaerah yangbersifatkhusus atau

_ _ Auxiliary Ë

khusus ataubersifatistimewa

26. Badan-badanlain yangfungsinyaberkaitandengankekuasaankehakiman

_ _ Auxiliary Ë