laporan triwulan i penanganan benturan ... - e-pandawa
TRANSCRIPT
LAPORAN TRIWULAN I PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan sudah dilakukan sejak Tahun 2015 diawal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdiri,
sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sasaran Utama
Reformasi Birokrasi adalah :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional,
sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara
negara memepunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk
memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai
sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat,
negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
Komitmen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif,
dan mampu melayani secara prima, dalam rangka meningkatkan kepercayan
publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas
dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, tidak fair, bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengarah kepada tindak
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana
penyelenggara negara terbebas dari adanya benturan kepentingan.
Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara
tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan
yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif,
berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Repiblik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud penyusunan Laporan Triwulan I Penanganan Benturan Kepentingan
untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan tentang
pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Penanganan Benturan Kepentingan
adalah untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB II
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN A. Gambaran Umum
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan
mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat
dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari
kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau
mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga
keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan
negara.
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di
lingkungan Kementerian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap setiap pengguna wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.
B. Bentuk Benturan Kepentingan
Bentuk benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016
tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu :
1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu
keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh
dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan; dan/atau
7. Penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.
C. Jenis Benturan Kepentingan
Jenis benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016
tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu :
1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan
dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ pengaruh
dari jabatan pemerintah;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai degan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang
dinilai;
14. Pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan negara
karena pengaruh pihak lain;
15. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena
pengaruh pihak lain.
D. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan
Kepentingan
Telah terdapat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan tanggal 23 November 2018 (terlampir).
2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan
Telah terdapat draf Peta Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun dengan
mengidentifikasi situasi benturan kepetingan yang mungkin terjadi di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan,pejabat/pegawai yang berpotensi benturan kepentingan, penyebab
erjadinya benturan kepentingan dan upaya penegaha dan/atau penanganan
benturan kepentingan sebagai berikut:
3. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
Telah dilakukan identifikasi cara pencegahan dan/atau penangan pada
draf Peta Potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan serta penyusunan draf SOP Pelaporan
Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan yang mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun
2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan ditindaklanjuti dengan
Surat Edaran Direktorat Jenderal PKP Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:
a. Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan
laporan dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan Penyelenggara
Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
b. Laporan disampaikan kepada atasan langsung dan/atau pengawas
pengambil keputusan secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang
cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait;
c. Atasan langsung dan/atau pengawas pengambil keputusan memeriksa
tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
d. Apabila hasil pemeriksaan atas laporan tidak benar, keputusan dan/atau
tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku;
e. Apabila hasil pemeriksaan atas laporan benar, keputusan dan/atau
tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung
penyelenggara negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari
kerja;
f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Mengacu pada mekanisme pelaporan benturan kepentingan tersebut,
Direktorat Jenderal PKP menyusun Draf SOP Pelaporan Benturan Kepetingan
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
(terlampir) untuk menjadi pedoman prosedural bagi seluruh pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang
penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan,
antara lain:
a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam
jabatannya;
b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana
seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;
c. Membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila
yang bersangkutan memiliki kepentingan;
d. Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan
kepentingan;
e. Mengalihtugaskan tugas dan tanggung-jawab penyelenggara negara yang
bersangkutan;
f. Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan
benturan kepentingan;
g. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
5. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan penanganan benturan
kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala , untuk
menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus
berubah.
Selain hal-hal tersebut diatas, pada awal tahun 2020, upaya pencegahan
benturan kepentingan juga telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan dengan menyusun Matriks Jadwal Sosialiasasi Benturan
Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan (terlampir) karena menyadari bahwa isu benturan kepentingan kurang
dipahami oleh para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan. Harapannya, kegiatan dalam matriks tersebut dapat
diwujudkan dan menjadi rencana aksi dalam penanganan benturan kepentingan
sepanjang tahun 2020.
Mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut, didapati informasi pada Direktorat
Jenderal PKP terkait permasalahan benturan kepentingan, sebagai berikut :
Matrik Permasalahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020
NO UNIT KERJA JUMLAH
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan 0
2 Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan 0
3 Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 0
4 Direktorat Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan 0
5 Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan
Perdesaan 0
6 Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 0
TOTAL 0
BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring dan Evaluasi
1. Peta Potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan telah disusun pada tahun 2018 dan
disesuaikan kembali setiap tahunnya tetapi masih belum dilakukan
sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Prosedur pencegahan dan/atau penanganan benturan kepentingan masih
diimplementasikan secara parsial pada Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan sehingga penanganan benturan kepentingan
dianggap belum optimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan:
a. Telah ada Pakta Integritas untuk masing-masing jabatan struktural;
b. Telah ada SOP Pemanfaatan Aset Nomor: 45/SOP/11/2019 tanggal 1
Januari 2020 yang mengakomodir dibuatnya Daftar Inventaris Ruangan
yang disetujui Kasubbag Perlengkapan dan Rumah;
c. Telah dibentuk Tim Unit Penanganan Gratifikasi Ditjen PKP dengan
penetapan melalui SK Dirjen PKP Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tanggal 7
Februari 2020
d. Telah disusun SOP Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 01/SOP/05/2019
Tanggal 1 Mei 2019 yang ditetapkan melalui SK Dirjen PKP Nomor:
122/DPKP/SK/05/2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
e. Telah disusun SOP Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor:
39/SOP/11/2019 tanggal 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui SK
Dirjen PKP Nomor: 327.1/DPKP/SK/11/2019 tentang Perubahan
Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan Nomor 72.5/DPKP/SK/06/2018 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Sedangkan, beberapa upaya yang belum dilakukan sebagai berikut:
a. Penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas bagi Pejabat
Fungsional
b. Penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas bagi Pejabat yang
terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa
c. Penyusunan Surat Edaran Direktur Jenderal PKP tentang Larangan
Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi
d. Penyusunan SOP Perjalanan Dinas Pegawai yang mengatur adanya
maksud dan tujuan serta alasan pengusulan lokasi perjalanan dinas
3. Jumlah pelaporan benturan kepentingan sampai saat ini masih belum ada,
hal ini dimungkinkan karena masih belum terinfonya alur/SOP pelaporan
benturan kepentingan.
4. Terdapat beberapa prosedur penanganan/pencegahan benturan
kepentingan yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sehingga masih terkesan hanya dokumen semata.
5. Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap
penanganan benturan kepentingan untuk mengantisipasi lingkungan yang
terus berubah.
B. Rencana Aksi
1. Mengadakan rapat untuk melakukan sosialisasi Peta Potensi Benturan
Kepentingan dan Draf SOP Pelaporan Benturan Kepentingan kepada
seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Berakitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan benturan
kepentingan yang belum dilakukan:
a. Mengkoordinasikan kepada Bagian Kepegawaian dan Umum untuk
menyusun Pakta Integritas bagi Pejabat Fungsional (KPA, PPK, Pokja
Lelang, Bendahara, SPM, dll) dan menambahkan kententuan dalam
Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas dengan larangan
penggunaan kendaraan dinas di luar kepetningan kedinasan;
b. Menyusun Surat Edaran Direktur Jenderal PKP tentang Larangan
Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi;
c. Menyusun SOP Perjalanan Dinas Pegawai yang mengatur adanya
maksud dan tujuan serta alasan pengusulan lokasi perjalanan dinas
dengan berkoordinasi bersama Bagian Kepegawaian dan Umum.
BAB IV
PENUTUP
Penanganan benturan kepentingan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu
pihak saja, namun membutuhkan kontribusi dan keterlibatan dari seluruh pihak di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dari apa yang
sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam
menangani benturan kepentingan harapannya kedepan akan terwujud organisasi
yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kemudian mewujudkan
pula pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik
(good goverment).
Laporan Triwulan I Penanganan Benturan Kepentingan ini disusun dengan
harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah
yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan pengawasan
dan perbaikan kualitas pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud
pertanggungjawaban kami terhadap Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Semoga laporan
ini dapat membawa manfaat dalam pengendalian benturan kepentingan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Jakarta, 7 April 2020
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi dan Tata Laksana,
Fince D. Hasibuan
NIP. 19771202 199612 2 001
Lampiran
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Lampiran
Draf SOP Pelaporan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan
:
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.
1.
2.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. 1.
2.
3.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka dapat terjadi pengambilan kebijakan yang tidak obyektif Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy dan hard
copy
Komputer/Printer/Scanner
Buku-Buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum terkait
Data Dukung
2.
3.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
SOP Surat Keluar
Memiliki kemampuan analisa dalam hal terjadi benturan kepentingan
NIP. 19690711 199101 1 001
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Drs. Syahrul, M.Si
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Memahami peraturan perundangan yang terkait dengan benturan kepentingan
/SOP/04/2020
-
20 April 2020
Nomor SOP
:
Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanganan
Benturan Kepentingan
16 Maret 2020
Nama SOP
Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 'Indonesia Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
SOP Pelaporan Benturan Kepentingan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANNOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAPORAN BENTURAN
KEPENTINGAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan
Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara
Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau
tindakan kepada Atasan Langsung
Laporan Dugaan Benturan
Kepentingan dan Bukti Pendukung
1 hari
kerja
Laporan Dugaan Benturan Kepentingan
dan Bukti Pendukung
2 Menerima Laporan Dugaan Benturan Kepentingan
dan memeriksa kebenaran laporan,
- apabila tidak terbukti ada Benturan Kepentingan
maka tindakan pejabat/pegawai tetap berlaku,
- apabila terbukti ada Benturan Kepentingan
dilaporkan kepada Atasan dari Atasan Langsung
Pejabat/Pegawai Terkait
Laporan Dugaan Benturan
Kepentingan dan Bukti Pendukung
3 hari
kerja
1. Keputusan;
2. Laporan Benturan Kepentingan
3 Melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab dalam pekerjaan
Keputusan - -
4 Melakukan peninjauan kembali atas Laporan
Benturan Kepentingan dan mengirimkan hasil
peninjauan kembali kepada APIP
Laporan Benturan Kepentingan 2 hari
kerja
Laporan Hasil Peninjauan Kembali
5 Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan
Laporan Hasil Peninjauan Kembali - -
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2020
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
NIP. 19680823 199303 2 001
SOP PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPelapor
(Pejabat/Pegawai)
Penyelenggara Negara
(Pejabat/Pegawai yang Berpotensi
Benturan Kepentingan)
Atasan Langsung
dan/atau Pengawas
Pengambil Keputusan
Atasan dari Atasan
Langsung
1. Laporan Dugaan Benturan Kepentingan
dapat disampaikan secara lisan atau tulisan
2. Laporan Dugaan Benturan Kepentingan
dapat disampaikan melalui WBS
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
3. Apabila dari hasil pemeriksaan:
- tidak terbukti Benturan Kepentingan, maka
berupa output berupa keputusan;
- terbukti Banturan Kepentingan, maka
output berupa Laporan Benturan
Kepentingan
4. Pengawas Pengambil Keputusan
merupakan Pejabat Eselon II pada Unit Kerja
terkait
5. Apabila terjadi Benturan Kepentingan dan
tidak melaporkannya, maka terdapat sanksi
sesuai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku
APIP Kelengkapan Waktu Output
Tidak Tidak setuju
TerbuktiTidak Terbukti
Lampiran
Matriks Jadwal Sosialisasi Subbagian
Advokasi Hukum Tahun 2020