laporan tindaklanjut dan perbaikan hasil … fileadministrasi perkara /persidangan kurang lancar...
TRANSCRIPT
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
PADA PENGADILAN AGAMA SOASIO
TAHUN 2016
I. Bagian Manajemen Peradilan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Hakim Pengawas Bidang telah
melaksanakan tugasnya
melakukan pengawasan sesuai
dengan bidang masing-masing
tetapi temuan-temuannya baru
dibicarakan dan dipecahkan
pada akhir bulan
Seharusnya setiap ada
temuan segera ditangani
Pertimbangan
waktu
Kalau ada
permasalahan
yang harus
diselesaikan
penanganannya
tertunda
Temuan-temuan yang
memang harus segera
ditangani secepatnya
dimusyawarahkan
penyelesaiannya
Sudah laksanakan
2 Biaya perkara dibuat hanya
sebagian saja belum
keseluruhan dan belum ada
dasar hukumnya
Biaya perkara dibuat
berdasarkan SK KetuaPA
Soasio dan dibuat secara
lengkap
Masih
terdapat
bagian-2
khusus yg
harus
dibicarakan
Sampai saat ini
panjar biaya
perkara belum
seluruhnya dibuat
Secepatnya dibuat
walaupun masih ada
yang perlu
dibicarakan dengan
PN
Sudah
dilaksanakan
dengan PN
3 Kekurangan tenaga IT yang
berkaitan dengan administrasi
perkara dan administrasi
persidangan
Seharusnya secepatnya
diajukan pengadaan
tenaga IT
Sulit mencari
tenaga IT
Urusan
administrasi
perkara
/persidangan
kurang lancar
Secepatnya diadakan
regenerasi pegawai
PA Soasio dengan
mengajukan ke PTA
sesuai aturan yang
berlaku
Akan diusulkan
dalam Baperjakat
4 Tempat /ruang tunggu para
pihak, ruang pengacara, ruang
menyusui, bias dikatakan belum
tersedia secara baik, atau
bahkan belum tersedia
Seharusnya ruang tunggu
para pihak juga
pengacara dann tempat
menyusui ana, sudah
disediakan oleh PA
Soasio karena ini
merupakan kebutuhan
pokok
Baru
dimasukkan
dalam
anggaran
tahun 2017
Kenyamanan para
pencari keadilan
belum terpenuhi
Segera dimasukkan
dalam DIPA tahun
2017
Akan diusahakan
5 Setiap mengadakan rapat belum
dilengkapi notulen dan daftar
hadir
Seharusnya PA Soasio
selalu membuat notulen
dan daftar hadir rapat,
sebagai bukti bahwa telah
diadakan suatu rapat dan
seluruh pegawai
Belum
mengetahui
fungsi dan
manfaat
notulen serta
daftar hadir
Tidak ada bukti
bahwa telah
diselenggarakann
ya rapat untuk
membahas
permasalahan
Dalam manajemen
peradilan rapat rutin
wajib dilaksanakan
oleh setiap peradilan
untuk membahas
permasalahan kantor
Akan dipedomani
mengetahui hasil rapat
tersebut sehingga rapat
tersebut tepat sasaran
rapat kantor sehingga
serta berapa
pegawai
pengadilan yg
ikut rapat
sehingga pegawai
tidak mengetahui
tujuan serta
sasaran rapat
tersebut
dan bagaimana cara
pemecahan
permasalahan tersebut
agar pimpinan
pengadilan
mengetahui langkah-2
/kebijakan yg harus
dijalankan sehingga
memenuhi syarat
notulen dan daftar
hadir rapat
6 Laporan hasil pengawasan
Hakim Pengawas Bidang PA
Soasio belum sesuai dengan
dengan buku IV pengawasan
Buku IV Pengawasan,
yang terdiri dari 5(lima)
item yaitu kondisi,
criteria, sebab, akibat,
dan rekomendasi
Hakim
Pengawas
Bidang PA
Soasio
kurang
informasi
Laporan hasil
pengawasan yg
dibuat oleh hakim
pengawas bidang
PA Soasio belum
sesuai dengan
buku IV
pengawasan
WAKA PA Soasio
selaku koordinator
hawasbid dan sudah
pernah mengikuti
Rakor yg diadakan
oleh Bawas segera
mensosialisasikan
pembuatan laporan
hasil pengawasan
kepada Hawasbid
Kedepan akan
dipedomani
sesuai buku IV
II. Bagian Administrasi Persidangan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Ada perkara yang sudah berjalan
tetapi mediasinya belum
dilaksanakan padahal
Penggugat dan Tergugat hadir
Suatu perkara baru diperiksa
dalam persidangan apabila
mediasi gagal
Kurang hati-
hati dalam
memeriksa
perkara
Putusan perkara a
quo batal demi
hukum karena
tidak sesuai
dengan acara
persidangan
Segera lakukan
mediasi
Akan
dipedomani
2 Terdapat daftar isi bundle A,
antara satu dengan lainnya tidak
seragam, ada yg nomor 14
Putusan asli dan nomor 15
lampiran lain-lain, tetapi ada
juga yg menulis nomor 15
putusan asli
Tata urutan daftar isi bundle A
harus sesuai dengan petunjuk
Buku II
Kurang
perhatian
dengan
mempelajari
Buku II
Antara hakim satu
dengan lainnya
berbeda
Bicarakan bersama
para hakim dengan
berpedoman Buku II
Akan
dipedomani
3 Perkara Gugat cerai
/Permohonan talak terdapat
Ketua Majelis Hakim tidak
menyatakan sidang dinyatakan
tertutup pada materi gugatan
Sidang yg berkaitan dengan
perceraian sesuai dengan
peraturan harus tertutup untuk
umum
Terlupakan
/kurang teliti
(tidak
profesional)
Batal demi
hukum
Dalam
melaksanakan tugas,
para hakim harus
sesuai dengan
Hukum acara yg
Akan
dipedomani
/Permohonan berlaku
4 Ada majelis hakim yg
menasehati para pihak
(Penggugat dan Tergugat) untuk
berdamai saja
Memang kewajiban majelis,
setiap persidangan memberi
nasehat perdamaian kepada para
pihak / 1 pihak saja yg hadir
Dalam
perkara a quo
ternyata yg
hadir hanya
tergugat jadi
kalau nasehat
tersebut
diatas
disampaikan
kepada
penggugat
dan tergugat
Bisa batal demi
hukum
Teliti, Hati-hati, dan
cermat dalam
melaksanakan tugas
yg diembannya
Akan
dipedomani
5 Bundel A banyak yg belum
diberi nomor urut halaman
Bundel A harus diberi nomor
halaman dan nama yg memakai
angka kecil Romawi dengan yg
memakai angka biasa sudah ada
petunjuknya
Kurang
perhatian
Banyak bundle A
yg tidak diberi
nomor
Bundel A harus
diberi nomor urut
halaman banyak yg
sudah selesai
maupun yg akan
datang
Ke depan
akan
dijalani
III. Bagian Administrasi Perkara
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Buku register perkara
permohonan banding,
register permohonan kasasi
di register permohonan PK
tahun 2015 oleh petugas
register ditutup setiap bulan
ditandatangani oleh panitera
dan petugas register
Seharusnya ditutup
setiap akhir tahun
ditandatangani oleh
Panitera yang diketahui
oleh Ketua Pengadilan
Petugas hanya mengikuti
yg terjadi sebelumnya
sesuai dengan arahan
/perintah atasannya
Tidak sesuai
dengan pedoman
pelaksanaan
tugas dan
administrasi
Peradilan Agama
buku II tahun
2013 halaman 24
Untuk yang akan
datang harus sesuai
dengan buku II
tersebut
Akan
dipedomani
2 Hanya dibuat laporan
bulanannya saja sedangkan
untuk laporan setiap 4
(empat) bulan yakni pada
akhir bulan april, agustus,
dan desember. Pada laporan
kegiatan hakim setiap 6
(enam) bulan yakni pada
akhir bulan juni dan
desember tidak dibuat
Laporan untuk setiap 4
(empat) bulan dan setiap
6 (enam) bulan harus
dibuat sesuai dengan
buku II halaman 40
Kekurang pahaman dari
petugas untuk membuat
laporan, karena
kurangnya pembinaan
dari atasan petugas
tersebut
Selain tak sesuai
dengan buku II
juga keadaan
perkara dalam
waktu 4 (empat)
bulan dan
kegiatan hakim
dalam setiap 6
(enam) bulan
tidak terpantau
Untuk tahun 2016
dan seterusnya
untuk laporan 4
(empat) bulan dan
6 (enam) bulan
harus dibuat
Sudah
dilaporkan
setiap bulan
3 Perkara
no.06/Pdt.G/2016/PA.SS
adalah gugatan dengan
prodeo murni dan pada
berkas tersebut tidak
ditemukan putusan sela untuk
berperkara secara prodeo
Seharusnya majelis
hakim membuat putusan
sela tentang
dikabulkannya
permohonan berperkara
secara prodeo tersebut
Majelis yg menangani
perkara tersebut kurang
memahami tentang acara
berperkara secara prodeo
Tidak sesuai
dengan hukum
acara
sebagaimana juga
telah dijelaskan
pada buku II hal
64
Para hakim harus
memahami tentang
beracara dan
peradilan
Sudah
dipedomani
4 SK panjar masih menjadi
satu dengan SK radius
SK panjar dibuat
tersendiri dan istilahnya
tidak mempergunakan
SK radius, karena SK
radius adalah dasar
untuk membuat SK
panjar biaya perkara.
Setelah jadi SK radius
dibuat SK panjar biaya
perkara
Ada kemiripan antara
SK radius dan SK panjar
biaya perkara, tetapi SK
radius adalah dasar
perhitungan bagi kasir
utk menaksir dan
membayar biaya
perjalanan jurusita /jsp
sedangkan SK panjar
adalah estimasi biaya yg
harus dibayar para pihak
dengan acuan tertentu.
Misalnya biaya
panggilan Px2 dan Tx3
Masyarakat
pencari keadilan
kesulitan
menaksir sendiri
biaya perkara yg
akan dibayar
Segera dibuat SK
panjar biaya
perkara yg terpisah
dari SK radius
Sudah
ditindak
lanjuti
5 Perkara prodeo yg dibiayai
dari DIPA, belum tertib
administrasi. Sisa uang
perkara
no.35/Pdt.G/2016/PA.SS dan
no.66/Pdt.G/2016/PA.SS
diputus tanggal 17 maret
2016, belum dikembalikan ke
negara
Perma no.1 tahun
2014
Sekretaris PA Soasio selaku
kuasa pengguna anggaran,
mencairkan anggaran
berdasarkan besaran pagu
per item yg ada dalam DIPA
dan tidak menaksir secara
cermat kebutuhan biaya yg
diperlukan, padahal
pencairan itu bisa dilakukan
lebih dari satu kali jika
pencairan tahap pertama
tidak mencukupi biaya
perkara prodeo sedangkan
anggarannya masih tersedia.
Mencairkan kemudian
mengembalikan sisanya
lebih sulit daripada
mencairkan dua kali karena
pencairan pertama belum
memenuhi kebutuhan biaya
perkara dan anggaran masih
tersedia
Tidak tertib
administrasi
Sisa biaya perkarsa
prodeo yg dibiayai
oleh DIPA harus
dikembalikan ke
negara
Akan
disetor
pada akhir
tahun
6 Keputusan Ketua PA Soasio
nomor W29-
A2/8/KU.01/I/2016 tentang
besarnya biaya proses
penyelesaian perkara dan
pengelolaannya pada PA
Soasio, tanggal 4 januari
2016 masih memberikan
insentif kepada pengelola
biaya proses
Berdasarkan
ketentuan Keputusan
Panitera MA RI
no.002A/SK/PAN/I/
2013 tentang
petunjuk pelaksanaan
peraturan MA RI
no.3 tahun 2012
menyebutkan bahwa
pada Pengadilan
tingkat pertama tidak
dibentuk TIM
pengelola biaya
proses
PA Soasio belum
menerapkan Keputusan
Panitera MA RI
no.002A/SK/PAN/I/2013
tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung RI
nomor 3 tahun 2012
Akibat keputusan
Ketua PA
tersebut tidak
sesuai dengan
regulasi terbaru
tentang
pengelolaan
biaya proses di
Tingkat Pertama
Keputusan Ketua
PA Soasio no.
W29-
A2/8/KU.01/I/2016
tentang besarnya
biaya proses
penyelesaian
perkara dan
pengelolaannya
pada PA Soasio
tanggalk 4 januari
2016 perlu direvisi
dengan berpedoman
pada keputusan
panitera Mahkamah
Agung RI
no.002A/SK/PAN/I
/2013 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Peraturan MA RI
no.3 tahun 2012
Sudah
ditindak
lanjuti
7 Pertanggung jawaban biaya
proses berjalan baik, hanya
saja belum terprogram secara
terencana sehingga
kebutuhan barang dan
realisasinya tidak terekam
secara komprehensif
Belum menerapkan
peraturan MA RI
no.3 tahun 2012 dan
keputusan panitera
MA RI
no.002A/SK/PAN/I/
2013 tentang
Petunjuk
pelaksanaan
peraturan MA RI
no.3 tahun 2012
Petugas yg ditunjuk belum
membuat rencana belanja
barang ATK perkara yg
sesuai dan terjangkau
berdasarkan besaran biaya
proses yg terkumpul.
Misalnya dalam rapat
perencanaan disepakati
bahwa kuasa pengguna
anggaran PA Soasio
membelikan Printer HP
Laserjet type 1020 untuk
kepaniteraan muda hukum
sedangkan pembelian
cartridge ditanggung dari
biaya proses (ATK perkara)
Belanja barang
ATK perkara
terkesan “tiba
masa tiba akal”
padahal
kebutuhan masih
banyak yg belum
terpenuhi dengan
skala prioritas yg
beragam
Segera dibuat
rencana dan
dievaluasi
pelaksanaan dan
realisasinya sesuai
PERMA no.3 tahun
2012 dan keputusan
panitera MA RI
no.002A/SK/PAN/I
/2013
Akan
ditindak
lanjuti dan
dipedomani
8 Pemanfaatan SIADPA/SIPP
belum maksimal masih
banyak data-data yg belum
diinput ke database, sehingga
SIADPA tidak update
Keterbukaan
informasi menuntut
update informasi
secara terus menerus
berbasis teknologi
informasi
Petugas pada umumnya
lebih mengutamakan system
manual daripada aplikasi
Database dan
sistem informasi
teknologi belum
update
Memaksimalkan
penggunaan IT
untuk peradilan yg
lebih transparan
cepat dan biaya
murah terutama
Sudah
ditindak
lanjuti
bagi pencari
keadilan
9 Perkara
no.66/Pdt.G/2016/PA.SS
terjadi pergantian panitera
pengganti, tetapi tidak dicatat
dalam berita acara siding
(BAS)
Keputusan Ketua
MA RI nomor:
KMA/032/SK/IV/20
16 tanggal 4 april
2006 tentang
pemberlakuakn buku
II pedoman
pelaksaan tugas dan
administrasi
peradilan
Terjadi kekhilafan dan
kelalaian dalam mencatat
susunan majelis yg
bersidang
Terjadi
perbedaan antar
personil yg
ditunjuk oleh
panitera dengan
panitera yg
bersidang dan
tercatat dalam
BAS
Berkas diperbaiki Sudah
ditindak
lanjuti
IV. Administrasi Umum Kepegawaian
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Buku bantu sakit pada
PA Soasio belum
dibuat
SE BAKN no.08/SE/1993
dan juklak Tata Usaha
Kepegawaian tahun 1980
dan peraturan KMA
no.69/KMA/2009 yg
Bagian
kepegawaian
kurang mengetahui
tentang pentingnya
buku bantu sakit
Tidak lengkapnya sarana
Tata Usaha kepegawaian
PA Soasio yg sesuai
dengan ketentuan SE
BAKN no.08/SE/1983
Dibuatkan buku bantu
sakit secara tersendiri,
hal ini untuk
memudahkan rekap
pengajuan
Sudah
ditindak
lanjuti
lamanya 5 hari kerja dalam
1 tahun
untuk pendataan
bagi pegawai yg
mengajukan surat
sakit/ surat dokter
dan peraturan KMA
no.69/KMA/2009 yg
memberlakukan surat
sakit/surat dokter lamanya
5 hari kerja dalam 1 tahun
remunerasi, dimana
dalam waktu 1 tahun
setiap pegawai hanya
diberi ijin sakit
selama 5 hari kerja
dan untuk selebihnya
terdapat pemotongan
remunerasi
2 Buku catatan penilaian
bagi PNS yg harus
dimiliki oleh setiap
pejabat /atasan
langsung belum dibuat
PP nomor 10 tahun 1979 jo.
SE BKN no.02/SE/1980
tanggal 11 februari 1980
Bagian
kepegawaian
dalam
menjalankan tugas
kurang memahami
secara keseluruhan
mengenai
penatausahaan di
bidang
kepegawaian
Penilaian yg dilakukan
terhadap kinerja bawahan
belum dilakukan secara
optimal
Seharusnya setiap
pejabat penilai/ atasan
langsung memiliki
buku catatan
penilaian PNS yg
berupa sebuah buku
untuk dipergunakan
untuk mencatat/
menilai bawahan
secara langsung
sebagai pengawasan
melekat
Sudah
ditindak
lanjuti
3 Data statistic pegawai
dan hakim belum
dibuat untuk tahun
2016
SE BAKN no.08/SE/1983
dan juklak tata usaha
kepegawaian tahun 1980
Kurang memahami
tentang ketentuan
dalam SE BAKN
no.08/SE/1983 dan
juklak tata usaha
kepegawaian tahun
1980
Tidak tergambar data
statistic pegawai dan
hakim yg mencakup
mengenai pendidikan,
usia, jabatan, jenis
kelamin, golongan dan
status kepegawaian
Agar segera dibuat
data statistic pegawai
dan hakim baik
berdasarkan jenis
kelamin, pangkat dan
golongan, pendidikan
dll. Sebagai data
untuk mempermudah
mengetahui kondisi
aparat peradilan dari
berbagai bidang
mengenai status
kepegawaian dan
rriwayat jabatan/
riwayat
pendidikannya
Bukan data
statistic
tapi data
keadaan
pegawai,
sudah ada
/selesai
sejak april
, sudah
diserahkan
utk dicetak
tapi belum
dicetak
(sudah di
tindak
lanjuti)
4 Pada PA soasio setiap
pegawai belum pernah
membuat surat
penangguhan cuti
Sesuai dengan SK BKN
no.24 tahun 1976 pasal 6
tanggal 23 desember 1976
Petugas kurang
memahami SK
BKN no.24 tahun
1976 pasal 6
tanggal 23
desember 1976
SK BKN no.24 tahun
1976 pasal 23 desember
1976 belum sepenuhnya
dilaksanakan
Seharusnya pegawai
PA Soasio yg masih
mempunyai sisa cuti
ditahun lalu dapat
mengajukan surat
penangguhan cuti yg
Ditindak
lanjuti
ditandatangani oleh
atasan masing-
masing sehingga cuti
yg tersisa ditahun lalu
dapat diambil pada
tahun berikutnya
5 Formulir peringatan
tertulis berwarna
kuning, biru muda dan
merah muda belum
dibuat
SK KMA nomor
071/KMA/SK/V/2008
tanggal 14 mei 2008 dalam
pasal 14 alinea 1 tentang
ketentuan penegakan
disiplin kerja dalam
pelaksanaan pemberian
tunjangan khusus kinerja
Bagian
kepegawaian
kurang memahami
secara keseluruhan
peraturan SK
KMA tersebut dan
mengenai
penatausahaan
dibidang
kepegawaian
Pelaksanaan SK KMA
no.071/KMA/SK/V/2008
belum dilaksanakan
secara optimal terutama
untuk kelengkapan
penatausahaan dibidang
kepegawaian
Disarankan agar
dibuatkan formulir
untuk pencataan bagi
pegawai yg terkena
pelanggaran berupa
peringatan tertulis
Ditindak
lanjuti
6 Hakim dan Pegawai
PA Soasio sekitar 1
tahun tidak
menggunakan mesin
finger scan sehingga
Sesuai dengan keputusan
ketua MA RI
no.KMA/071/SK/V/2008
tanggal 14 mei 2008 tentang
ketentuan penegakan
Mesin finger scan
rusak sekitar 1
(satu) tahun yg
lalu
Data dari daftar hadir
manual kurang akurat
apakah benar pegawai
dan hakim PA Soasio
datang dan pulang sesuai
Sekretaris PA Soasio
segera mengganti
mesin finger scan yg
baru untuk
meningkatkan
Kewenang
an
Sekretaris
hanya menggunakan
daftar hadir datang
hakim dan pegawai
dan daftar hadir
pulang hakim dan
pegawai secara
manual
disiplin kerja dalam
pelaksanaan pemberian
tunjangan khusus kinerja
hakim dan pegawai negeri
pada MA RI dan badan
peradilan diibawahnya pasal
5 angka 3 huruf b angka
1,2,dan3 maka selain
manual harus menggunakan
finger scan
aturan yg telah ditetapkan keakuratan data dan
kedisiplinan daftar
hadir pegawai dan
hakim
7 Masih adanya pejabat
structural di PA
Soasio yg memakai
seragam staf (hijau
muda dan bawahan
hijau botol)
Seharusnya pejabat
structural memakai pakaian
dinas harian (PDH)
Kurangnya
pahamnya atasan
dan pegawai di PA
Soasio
Kurang tertib Sekretaris PA Soasio
harus menegakkan
aturan kedisiplinan
dengan tegas terhadap
para aparatnya
Ditindak
lanjuti
8 Staf di PA Soasio
memakai tanda
pengenal dengan latar
Seharusnya staf memakai
tanda pengenal dengan latar
belakang berwarna kuning
Ketidak tahuan
pegawai (staf)
pada PA Soasio
Kurang tertib Sekretaris PA Soasio
harus menegaskan
aturan kedisiplinan
Sudah
ditindak
lanjuti
belakang berwarna
merah
dengan tegas
terhadap para
aparatnya
9 Pejabat structural di
PA Soasio belum
pernah mengikuti
Diklat Kepemimpinan
(PIM IV dan PIM III)
Peraturan Presiden RI
no.101 tahun 2000 tentang
pendidikan dan pelatihan
jabatan PNS, maka setiap
pejabat structural harus
mengikuti diklat
kepemimpinan. Diklat
kepemimpinan (PIM IV dan
PIM III) diusulkan setiap
tahun kepada PTA
kemudian surat usulan
ditembuskan kepada badilag
dan pusdiklat MA RI
Kasub bagian
Kepegawaian,
organisasi dan tata
laksana tidak
pernah membuat
usulan untuk
mengikuti diklat
kepemimpinan
namun hanya
menunggu
panggilan dari
PTA saja
Pejabat structural di PA
Soasio yg sudah
menduduki jabatan belum
mengikuti diklat
kepemimpinan (PIM III
dan PIM IV)
Pimpinan PA Soasio
agar mengusulkan
para pejabat
structural untuk
mengikuti diklat
kepemimpinan (PIM
III dan PIM IV)
setiap tahun kepada
PTA dan usulan
tersebut ditembuskan
kepada badilag dan
pusdiklat MA RI
Salah tafsir
tentang
kewenangan
ini
kewenangan
PTA
10 Kasub bagian
kepegawaian
organisasi dan tata
laksana pada saat
pemeriksaan oleh
Seharusnya sebagai pejabat
structural selalu kooperatif
dan aktif serta selalu
mendampingi stafnya pada
saat ada pemeriksaan
Kurang ada
semangat kerja
Sebagai pejabat structural
kurang disiplin
Sekretaris PA Soasio
agar memanggil yg
bersangkutan untuk
dimintai keterangan
dan menasehati serta
Pada point
ini
pengawas
berlebihan
dalam
bawas kurang
kooperatif yg aktif
hanya stafnya dan
setelah makan siang
tidak kembali lagi ke
kantor
maupun pada saat ada tamu
yg membutuhkan data yg
diperlukan
memberikan
motivasi untuk aktif
dan kooperatif
apabila ada tamu yg
datang dan meminta
data yg diperlukan
serta tidak
mengulangi
meninggalkan kantor
tanpa alasan, harus
dengan surat ijin
keluar kantor
penilaian
V. Administrasi Umum Persuratan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1.
Tata Persuratan di
Pengadilan Agama
Soasio sudah baik,
namun belum
komputerisasi dan
Seharusnya apabila
tata persuratan sudah
komputerisasi dan
lebih ditingkatkan
lagi menjadi aplikasi
Pegawai bagian
Umum belum
mendapat
sosialisasi
mengenai aplikasi
Pengadministrasian persuratan
masih manual.
Kasub Bagian Umum
dan Keuangan
menugaskan stafnya
untuk membuat
agenda tata persuratan
Untuk
aplikasi
persuratan
kasubag
umum
sudah
belum menggunakan
aplikasi persuratan.
persuratan. persuratan. selain manual juga
menggunakan secara
komputerisasi serta
aplikasi agar mudah
dalam pencarian
surat.
menindak
lanjuti
terkait
permintaan
aplikasi
persuratan
di PTA
Malut
2.
Pengadilan Agama
Soasio sudah
menggunakan buku
ekspedisi dalam
menyampaikan surat
keluar, namun belum
membuat buku
ekspedisi khusus
untuk intern
lingkungan
Pengadilan Agama
Soasio.
Seharusnya
Pengadilan Agama
Soasio menggunakan
buku ekspedisi
khusus untuk intern
lingkungan
Pengadilan Agama
Soasio demi
tertibnya tata
persuratan.
Kurang
mengertinya
Kepala Sub
Bagian Umum dan
Keuangan.
Penyerahan surat tertutup, surat
pribadi, undangan, klipping,
majalah, dan lain-lain yang
ditujukan kepada Hakim atau
pegawai yang ada di Pengadilan
Agama Soasio, tidak
mengunakan ekspedisi sebagai
bukti tanda terima, melainkan
diserahkan begitu saja sebagai
bukti tanda terima, melainkan
diserahkan bagitu saja kepada
yang bersangkutan tanpa bukti,
hal ini dikuatirkan suatu hari
terjadi kesalahpahaman.
Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan
segera menugaskan
stafnya untuk
dibuatkan buku
ekspedisi khusus
untuk intern
lingkungan
Pengadilan Agama
Soasio demi tertibnya
tata persuratan.
Sudah
dibuat
/ditindak
lanjuti
VI. Administrasi Umum BMN (Barang Milik Negara)
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1.
Di setiap ruang
kerja Pengadilan
Agama Soasio,
sebagian besar
ACnya tidak
berfungsi, sehingga
ruang kerja panas
dan tidak kondusif.
Seharusnya ruang kerja sejuk dan
kondusif.
AC sudah lama /
usang
AC sudah
tidak dingin
lagi
Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan segera
mengajukan pengadaan AC
untuk anggaran tahun depan.
Sudah
ditindaklan
jut
(perbaikan
/service)
2. Buku-buku
perpustakaan
belum diinput
dalam aplikasi
SIMAK BMN
Seharusnya buku-buku perpustakaan
diinput dalam aplikasi SIMAK BMN
karena buku-buku perpustakaan
termasuk barang inventaris Negara
sehingga ada anggaran perawatannya
dan jika terjadi hilang harus dilakukan
pemeriksaan dan penetapan TGR-nya.
Petugas BMN
belum
mengetahui
harga dari buku-
buku
perpustakaan
tersebut.
Belum
diketahui
jumlah buku
perpustakaan
dan jumlah
nilai buku
tersebut.
Jika kesulitan menentukan
harga dari buku dari tahun
2004 ke bawah maka
mengajukan permohonan
estimasi harga ke KPKNL
dan buku tahun 2004 ke atas
minta informasi ke
perpustakaan Mahkamah
Agung RI terhadap harga
buku-buku yang dikirim ke
PA Soasio tersebut dan untuk
selanjutnya meminta berita
acara serah terima buku
perpustakaan dari
perpustakaan Mahkamah
Agung RI ke PA Saosio.
Dalam
proses
input data
VII. Administrasi Umum Keuangan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1. Masih terdapat kuintasi atau bukti
bayar yang sah dan nilainya
memenuhi untuk pemberian materai
tetapi tidak bermaterai dan
pemberian materi yang tidak sesuai
dengan ketentuan misalnya :
Pengenaan bea materai pada
transaksi UP kuitansi Mars
Computer Belanja Catride dan
Keyboard Waireles tanggal
04/04/2016 sebesar Rp. 1.700.000,-
tanpa materai Rp. 6000,- kuitansi
APMS Kios Tidore Utama untuk
pembelian bensin mobil dinas DG
438 MU tanggal 28/03/2016 sebesar
Rp. 300.000,- tanpa tertempel
materai Rp. 3000,- dan kuintansi
Toko AA Tidore belanja alat
pembersih lantai tanggal 5 Januari
2016 sebesar Rp. 400.000,- tanpa
materai Rp. 3000;
Sesuai Undang-
undang Nomor 13
Tahun 1985 jo
Peraturan
Pemerintah Nomor
24 tahun 2000
mengatur tentang
obyek dan tarif bea
materai. Pasal 1
huruf d surat-surat
yang memuat
jumlah uang, yaitu
: Yang
menyebutkan
penerimaan uang.
Dokumen yang
dimaksud dalam
pasal 1 huruf d dan
huruf f :
IX.I. Yang
mempunyai
harga nominal
sampai dengan
RP. 250.000,-
tidak dikenakan
biaya materai.
IX.II. Yang
mempunyai
Bendaha
ra kurang
cermat
dalam
melaksan
akan
pemungu
tan,
penyetor
an dan
penggun
aan bea
materai
pada
transaksi
yang
seharusn
ya.
1. Kesalahan
perhitungan
dan pengenaan
tarif wajib
pungut dan
potong yang
dilakukan
bendahara
dapat
mengakibatkan
kerugian baik
dari pihak
ketiga maupun
satuan kerja
karena harus
mengeluarkan
biaya yang
seharusnya
tidak perlu
dibayarkan
seperti
transaksi di
atas.
2. Kelalaian atas
pengenaan
pajak atas
dokumen yang
diwajibkan UU
no 13 tahun
1985
1. Bendahara wajib
mencermati
pengenaan
potongan dan
pungut atas
transaksi
pembelian
barang/jasa untuk
nominal di bawah
Rp. 1.000.000,-
hanya terkena PPh
Pasal 23 (tidak
melihat batas
nominal) bila
terjadi transaksi
pemeblian jasa,
nominal di atas
Rp. 1.000.000,-
terkena PPN dan
apabila nominal di
atas Rp.
2.000.000,- maka
baru terutang PPh
Pasl 22 dan PPN.
2. Pengelola
keuangan
khususnya PPK
wajib memonitori
proses keluarnya
Surat Perintah
Bayar sebagai
Sudah ditindak lanjuti
harga nominal
lebih dari Rp.
250.000 sampai
dengan Rp.
1.000.000
dikenakan
biaya materai
sebesar Rp.
3000
IX.III. Yang
mempunyai
harga nominal
lebih dari Rp.
1.000.000
dikenakan
biaya materai
sebesar Rp.
6000
dasar tertibnya
Kuitansi layak
untuk dibayar oleh
Bendahara. Atas
transaksi Rp.
250.000 – RP.
1.000.000,-
dikenakan bea
materai Rp.
3.000,- dan
transaksi di atas
Rp. 1.000.000,-
dikenakan bea
materai Rp.
6.000,-.
3. Kuitansi
pembelian
barang/jasa dan
perjalanan dinas
agar mengacu
pada PMK
190/PMK.05/2012
dan Persekma 02
tahun 2013.
2. Ditemukan pembelian bensin dalam
satu bulan terjadi 5 kali transaksi
pembelian bensin untuk 1 mobil
dinas DG 438 MU yang pertama
tanggal 1 Februari 2016 biaya
transaksi RP. 300.000; yang kedua
tanggal 4 Februari 2016 besaran
Pencairan dana
untuk pembelian
bensin harus sesuai
dngan kenyataan
dilapangan. Jumlah
yang ada di DIPA
dibagi bulan dan
Kerjasa
ma di
bagian
keuanga
n masih
kurang.
Terjadi transaksi
keuangan yang
tidak tertib.
Pimpinan Pengadilan
wajib melakukan
penutupan keuangan
DIPA 01 dan 04
minimal 3 bulan sekali
secara mendadak
sehingga
Telah diperiksa
kembali, ternyata di
tgl 15 feb 2016 mobil
dinas menyebrang ke
ternate dgn KM Ferry
tak ada stempel
sehingga dibuat
transaksi Rp. 600.000; yang ketiga
tanggal 9 Februari 2016 besaran
transaksi Rp. 300.000; yang
keempat tanggal 15 Februari 2016
besaran transaksi Rp. 300.000; yang
ke lima tanggal 25 Februari 2016
besarnya 300.000; serta nota
pengisian 2 mobil dinas masih
belum dilengkapi dan diisi serta
ditandatangani oleh pengisi BBM
dari bukti tersebut terdapat
kejanggalan dalam pemanfaatannya
secara realita dilapangan.
jumlah
kendaraannya.
Sehingga dapat
ditentukan jumlah
anggaran yang
dipakai untuk
pengisian bahan
bakar untuk setiap
bulannya.
penyimpangan
keuangan dapat
dicegah seminimal
mungkin.
pertanggung jawaban
dgn nota bensin,
sedangkan tgl 1, 4, 9
feb 2016 realita
pengisiannya jelas
dikarenakan mobdin
DG 9 TK sedang
disservice sehingga
menggunakan mobdin
DG 438 MU
3. Bendahara belum bersertifikat. Peraturan Presiden
RI No 7 tahun 2016
tentang Sertifikasi
Bendahara pada
Satuan Kerja
Pengelola
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara.
Belum
pernah
diusulka
n Diklat
bendahar
a oleh
atasanny
a.
Bendahara kurang
memahami aturan
yang berlaku.
Segera atasan
mengusulkan yang
bersangkutan untuk
diklat perbendaharaan
agar syarat untuk
menjadi bendahara
terpenuhi dan
pengetahuan terhadap
masalah pengelolaan
keuangan bertambah.
Akan segera
diusulkan, untuk
sementara belum ada
informasi terkait
diklat bendahara
VIII. Perpustakaan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 Ruangan
Perpustakaan bersih,
terdapat ventilasi
udara namun tidak ada
AC atau kipas angin,
sehingga ruangan
terasa panas.
Seharusnya Ruang
Perpustakaan sejuk
sehingga nyaman untuk
tempat membaca.
Belum ada
anggaran untuk
membeli AC atau
kipas angin.
Perpustakan terasa
panas.
Kasub Bagian
Umum dan
Keuangan segera
menganggarkan
pembelian AC atau
kipas angin untuk
keperluan di
perpustakaan.
Akan diusulkan
2 Ruangan perpustakaan
Pengadilan Agama
Soasio tidak tersedia
sarana dan prasarana
(meubelair) yang
memadai.
Seharusnya setiap
Perpustakaan tersedia
sarana dan prasarana
(meubelair) yang
memadai.
Ketidakpahaman
Sekretaris dan
Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan.
Tidak tersedianya
sarana dan
prasarana
(meubelair) yang
memadai di ruang
Perpustakaan.
Sekretaris dan
Kepala Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
Pengadilan Agaam
Soasio segera
menyediakan sarana
dan prasarana
(meubelair) yang
memadai di ruang
Perpustakaan.
Akan diusulkan
belanja
3 Berdasarkan Register
Buku Peminjaman
Perpustakaan, terdapat
beberapa peminjam
Peminjaman buku
perpustakaan paling
lambat 2 minggu sudah
harus dikembalikan dan
Kurang
disiplinnya para
peminjam
perpustakaan dan
Tidak tertib
administrasi dan
tidak sesuainya
jumlah buku yang
Kepala Sub Bagian
Umum dan
Keuangan dan
Petugas
Sudah ditindak lanjuti
oleh petugas
perpustakaan
yang belum
mengembalikan buku
dari tahun 2014,
bahkan ada pejabat
yang sudah pindah ke
Satker lain.
dapat diperpanjang masa
peminjamannya.
Petugas
perpustakaan
tidak ada usaha
menagih dan
kurang adanya
tanggung jawab
sebagai salah satu
petugas BMN.
ada pada buku
register dengan
jumlah buku yang
ada.
Perpustakaan segera
menagih buku-buku
perpustakaan yang
belum dikembalikan
oleh peminjam.
4 Perpustakaan
Pengadilan Agama
Soasio belum
membuat Tata tertib
Perpustakaan.
Seharusnya ruang
perpustakaan dilengkapi
dengan tata tertib
Perpustakaan, sebagai
petunjuk aturan main
sebuah perpustakaan,
diletakkan di dinding
yang mudah dibaca oleh
pengunjung pepustakaan.
Kurang
pemahaman dari
Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
dan Petugas
perpustakaan.
Perpustakaan tidak
mempunyai Tata
Tertib
perpustakaan.
Kepala Sub Bagian
Umum dan
Keuangan dan
petugas
perpustakaan segera
membuat tata tertib
perpustakaan
Pengadilan Agama
Soasio.
Sudah dibuat
IX. Pelayanan Publik
A. Ruang Tunggu sidang
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 Karena bangunan
gedung PA Soasio
belum sesuai benar
Seharusnya ruang tunggu
sidang dibuat sedemikian
rupa sehingga pihak-
Kondisi
bangunan
Gedung PA
Bisa terjadi
benturan antara
pihak satu dengan
Usulkan dalam
DIPA tahun
berikutnya khusus
Belum diusulkan
dengan prototype
yang dari MARI maka
banyak ruangan yang
kurang pas
penggunaannya
seperti ruang tunggu
sidang yang kurang
memenuhi syarat
kenyamanan dan
ketenangan bagi
orang-orang yang
sedang bermasalah
pihak yang dari ruangan
mereka dalam kondisi
panas/stress, jadi merasa
tenang degnan duduk di
ruangan tunggu sidang.
Soasio saat
dibangun
memang tidak
ada rencana
membuat ruang
tunggu yang
tenang, nyaman
dan
menenteramkan
hati.
lainnya. mata anggaran untuk
itu.
B. Lingkungan Kantor
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 Kantornya sudah bagus,
halaman depan cukup
lumayan tetapi bagian
belakang perlu pembenahan
Seharusnya lingkungan kantor
baik di depan maupun di
belakang dijaga kerapiannya,
sehingga enak dipandang.
Kurang
perhatian
Tidak nyaman
dipandang
Segera dibenahi,
kerja bakti di hari
Jum’at
Sudah ditindak lanjuti
C. Keterbukaan Informasi
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Panmud Hukum
kurang mengetahui
dan memahami
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
Ketidaktahuan
dan
ketidakpahaman
Panmud Hukum
tidak memahami
bahkan tidak
Panmud Hukum segera
mempelajari dan menguasai
tugasnya sebagai Petugas
Sudah
dipedomani
bahwa keterbukaan
informasi bagian
dari tugasnya
sebagai Petugas
Informasi.
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.A.2.c) tentang
pelaksana pelayanan
Informasi dan Lampiran I
(II.E) tentang Tugas dan
tanggungjawab Petuga
Informasi.
panmud Hukum
sebagai Petugas
Informasi.
menguasai tentang
tugas lain yang
dibebankan
kepadanya sebagai
Petugas informasi
dalam memberi
pelayanan
informasi di
Pengadilan.
Informasi berdasarkan Surat
Keputusan KMA No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
januari 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi.
2 Pengadilan Agama
Soasio belum
menetapkan SOP
layanan informasi.
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.C.11) tentang Tugas,
Tanggung jawab dan
Kewenangan Atasan
PPID (pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi) dalam
menetapkan standar
prosedur operasional
layanan informasi di
unit/satuan kerjanya, jika
dibutuhkan.
ketidakpahaman
Panitera,
Sekretaris dan
Panmud Hukum.
Pengadilan Agama
Soasio belum
mempunyai SOP
layanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pengadilan
Agama Soasio segera
menetapkan SOP layanan
informasi sesuai Surat Keputusan
KMA No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
januari 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.C.11).
Sudah dibuat
3 Atasan PPID, PPID
dan Petugas
Informasi belum
menyusun laporan
Pelayanan
Informasi dan
melaporkannya
baik secara
periodic (6 bulan)
sekali maupun
tahunan kepada
Pengadilan Tinggi
Agama Ternate dan
SEKMA secra
berkala.
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(VIII) yaitu Laporan
Tahunan
Pertanggungjawaban
Pelayanan Informasi.
ketidakpahaman
Atasan PPID,
Panitera dan
Panmud Hukum.
Pengadilan Agama
Soasio belum
melaporkan
laporan Pelayanan
Informasi baik
secara periodik (6
bulan) sekali
maupun tahunan
kepada Pengadilan
Tinggi Agama
Ternate dan
SEKMA secara
berkala.
Pengadilan Agama Soasio segera
melaporkan laporan Pelayanan
keterbukaan informasi baik
secara periodik (6 bulan) sekali
dan tahunan kepada Pengadilkan
Tinggi Agama Ternate dan
SEKMA secara berkala
sebagaimana disebutkan dalam
SK : 1-144/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I (IV)
tentang Prosedur Pengumuman
Informasi dan Lampiran I (VIII)
yaitu Laporan Tahunan
Pertanggungjawaban Pelayanan
Informasi.
Akan ditindak
lanjuti setiap
bulan kedepan
4 Pengadilan Agama
Soasio belum
membuat
Penetapan Standar
Biaya Perolehan
salinan informasi.
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.C.5) tentang Tugas,
Tanggung jawab dan
kewenangan Atasan
PPID (Pejabat Pengelola
Informasi dan
ketidakpahaman
Atasan PPID,
Panitera dan
Panmud Hukum.
Pengadilan Agama
Soasio belum
mempunyai
Penetapan Standar
Biaya Perolehan
salinan informasi.
Atasan PPID dalam hal ini
Pimpinan Pengadilan Agama
Soasio segera membuat
Penetapan Standar Biaya
Perolehan salinan informasi di
unit/satua kerjanya sesuai SK : 1-
114/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
januari 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I (III.c.5)
tentang Tugas, Tanggung jawab
dan kewenangan Atasan PPID
Sudah dibuat
Dokumentasi) dalam
menetapkan standar biaya
perolehan salinan
informasi di unit/satuan
kerjanya.
(Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) dalam menetapkan
standar biaya perolehan salinan
informasi di unit/satuan kerjanya.
5 Pimpinan
Pengadilan belum
mengupayakan
inisiatif sosialisasi
Surat Keputusan
KMA Nomor 1-
144/KMA/SK/I/20
11 tanggal 5
januari 2011
tentang Pedoman
Pelayanan
Informasi di
Pengadilan dan
masyarakat.
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(IV) Prosedur
Pengumuman Informasi
diumumkan secara
berkala menggunakan
papan pengumuman atau
media lain yang mudah
dilihat masyarakat di
gedung pengadilan,. Situs
pengadilan, rapat rapat
bulanan dan lain-lain.
ketidakpahaman
Atasan PPID dan
Panitera.
Belum seluruhnya
aparat Pengadilan
dan masyarakat
mengetahui dan
memahami tentang
pedoman
Pelayanan
informasi di
Pengadilan melalui
Surat Keputusan
KMA No. 1-144
Tahun 2011
tanggal 5 Januari
2011 tentang
pedoman
Pelayanan
Informasi di
Pengadilan.
Pimpinan Pengadilan segera
mensosialisasikan Surat
Keputusan KMA No. 1-144
Tahun 2011 tanggal 5 januari
2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di
Pengadilan pada seluruh aparat
pengadilan dan masyarakat.
Akan ditindak
lanjuti melalui
pengarahan
unsur
pimpinan
6 Atasan PPID belum
melakukan evaluasi
dan pengawasan
secara maksimal
terhadap
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
ketidakpahaman
Atasan PPID.
Pelaksanaan
Pelayanan
informasi kurang
maksimal.
Atasan PPID dalam hal ini
Pimpinan Pengadilan agar
melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan pelayanan informasi
Sudah
dilaksanakan
pelaksanaan
Pelayanan
informasi di satuan
/unit kerjanya.
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.c.9) merupakan
Tugas, Tanggung jawab
dan Kewenangan Atasan
PPID (Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi) melaukan
evaluasi dan pengawasan
terhadap pelaksanaan
pelayanan informasi di
satuan/unit kerjanya.
di satuan/unit kerjanya.
7 Pengadilan Agama
Soasio belum
pernah
mengusulkan
anggaran kegiatan
Pelayanan
Informasi.
Surat keputusan KMA
No. 1-
114/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011
tentang Pedoman
pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I
(III.C.3) merupakan
Tugas, Tanggung jawab
dan Kewenangan Atasan
PPID menganggarkan
pembiayaan layanan
informasi.
ketidakpahaman
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID).
Pengadilan Agama
Soasio tidak
menganggarkan
pembiayaan
layanan Informasi
karena terkait
dengan belum
adanya pengguna
layanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) tetap
mengusulkan anggaran untuk
Pelayanan Informasi setiap
tahunnya sesuai Surat Keputusan
KMA No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
januari 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di
Pengadilan Lampiran I (III.C.3),
merupakan Tugas, Tanggung
jawab dan kewenangan Atasan
PPID menganggarkan
pembiayaan layanan informasi.
Akan
diusulkan
2017
8 Pada PA Soasio
belum
SK KMA no.1-
144/KMA/SK/I/2011
Ketidakpahaman
panitera dan
PA Soasio belum
menyediakan
Panitera, Sekretaris, dan Panmud
hukum segera menyediakan
Sudah ditindak
lanjuti
menyediakan
format formulir
pelayanan
informasi sesuai
dengan aturan yg
telah ditetapkan
tanggal 5 januari 2011
tentang pedoman
pelayanan informasi di
Pengadilan lampiran II
lampiran XII
panmud hukum formulir
penanganan
pengaduan sesuai
dengan SK KMA
no.1-
144/KMA/SK/I/20
11 tanggal 5
januari 2011
tentang pedoman
pelayanan
informasi di
pengadilan
lampiran II –
lampiran XII
formulir penanganan pengaduan
sesuai dengan SK KMA no.1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5
januari 2011 tentang pedoman
pelayanan informasi di
pengadilan lampiran II –
lampiran XII
X. Penanganan Pengaduan
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1 Pada PA Soasio
belum menyediakan
formulir penanganan
pengaduan sesuai
dengan aturan yg telah
ditetapkan
Formulir sebagaimana
sesuai dengan surat
keputusan ketua MA RI
no.076/KMA/SK/VI/2009
tanggal 4 juni 2009 tentang
pedoman pelaksanaan
penanganan pengaduan di
Ketidakpahaman
panitera dan
petugas yg
ditunjuk
PA Soasio belum
menyediakan formulir
pengaduan sesuai
dengan Surat Keputusan
ketua MA RI
no.076/KMA/SK/VI/20
09 tanggal 4 juni 2009
Panitera sekretaris dan
petugas yg ditunjuk
segera menyediakan
formulir penanganan
pengaduan sesuai dengan
surat keputusan ketua
MA RI
Sudah
ditindak
lanjuti
lingkungan lembaga
peradilan
tentang pedoman
pelaksanaan pengaduan
di lingkungan lembaga
peradilan
no.076/KMA/SK/VI/200
9 tanggal 4 juni 2009
tentang pedoman
pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan
lembaga peradilan
2 PA Soasio belum
membuat rekapitulasi
laporan bulanan
tentang laporan surat
pengaduan yg masuk
di PA Soasio secara
periodic 6 (enam)
bulanan, laporan
dilaporkan kepada
PTA dan SEKMA
SK ketua MA RI
no.076/KMA/SK/VI/2009
tanggal 4 juni 2009 pada
bagian Lampiran angka
romawi XIII huruf A angka
2 menentukan: Petugas
meja pengaduan pada
pengadilan tingkat pertama
menyampaikan rekapitulasi
bulanan surat masuk pada
meja pengaduan kepada
pimpinan
Ketidakpahaman
panitera petugas
yg ditunjuk dan
staf meja
pelayanan
penanganan
pengaduan dalam
hal merekap
laporan
PA Soasio tidak ada
laporan tentang
penanganan pengaduan
Panitera, petugas yg
ditunjuk dan staf meja
pelayanan penangnanan
pengaduan segera secara
bersama-sama membuat
rekapitulasi laporan
bulanan sesuai SK ketua
MA RI
no.076/KMA/SK/VI/200
9 tanggal 4 juni 2009
pada bagian lampiran
angka romawi XIII huruf
A angka 2 menentukan:
Petugas meja pengaduan
pada pengadilan tingkat
pertama menyampaikan
rekapitulasi bulanan
Akan
dilaksana
kan
surat masuk pada meja
pengaduan kepada
pimpinan secara periodic
6 (enam) bulanan dan
laporan tersebut
dilaporkan pada PTA dan
SEKMA
3 Pimpinan pengadilan
belum
mensosialisasikan SK
KMA
no.076/KMA/SK/VI/2
009 tanggal 4 juni
2009 tentang
pedoman pelaksanaan
penanganan
pengaduan di
lingkungan lembaga
peradilan secara
maksimal oleh
masyarakat dan
seluruh aparat
pengadilan
SK KMA
no.076/KMA/SK/VI/2009
tanggal 4 juni 2009 tentang
pedoman pelaksanaan
penanganan pengaduan di
lingkungan lembaga
peradilan, melalui rapat
bulanan, media, papan
pengumuman, brosur,
pamphlet, baleho, situs
pengadilan
Ketidakpahaman
pimpinan
pengadilan dan
panitera
Belum seluruhnya
masyarakat dan pegawai
mengetahui dan
memahami tentang
pelayanan penangnan
pengaduan di
pengadilan sesuai
dengan SK KMA
no.076/KMA/SK/VI/20
09 tanggal 4 juni 2009
tentang pedoman
pelaksanaan
penanganan pengaduan
di lingkungan lembaga
peradilan
Pimpinan pengadilan
segera mensosialisasikan
kepada masyarakat dan
seluruh aparat
pengadilan sesuai dengan
SK KMA
no.076/KMA/SK/VI/200
9 tanggal 4 juni 2009
tentang pedoman
pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan
lembaga peradilan
melalui rapat bulanan,
media, papan
pengumuman, brosur,
baleho, situs pengadilan
Sudah
dilaksana
kan
4 PA Soasio belum
pernah mengusulkan
anggaran kegiatan
penanganan
pengaduan
SK KMA
no.076/KMA/SK/VI/2009
tanggal 4 juni 2009 tentang
pedoman pelaksanaan
penanganan pengaduan di
lingkungan lembaga
peradilan dalam
menganggarkan
pembiayaan penanganan
pengaduan
Ketidakpahaman
panitera
PA Soasio tidak
menganggarkan
penanganan pengaduan
karena terkait dengan
belum pernah ada
pelaksanaan
penanganan pengaduan
di pengadilan
Pimpinan pengadilan
tetap mengusulkan
anggaran untuk
penanganan pengaduan
setiap tahunnya sesuai
SK KMA
no.076/KMA/SK/VI/200
9 tanggal 4 juni 2009
tentang pedoman
pelaksanaan
penangnanan pengaduan
di lingkungan peradilan
Akan
diusulkan
2017
Soasio, 27 Juni 2016
Ketua
Pengadilan Agama Soasio,
Drs. Djabir Sasole, M.H
NIP. 19670630 199401 1 101
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
PENGADILAN AGAMA SOASIO
TAHUN 2016
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
PENGADILAN AGAMA SOASIO
BAGIAN KEPEGAWAIAN TAHUN
2016
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
PENGADILAN AGAMA SOASIO
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN
2016
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
PENGADILAN AGAMA SOASIO
BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN TAHUN
2016
LAPORAN TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN
HASIL PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
PENGADILAN AGAMA SOASIO
BAGIAN KEPERKARAAN TAHUN
2016