malpraktek dari perspektif hukum (suatu pengenalan) · pdf fileadministrasi, hukum perdata,...
TRANSCRIPT
Malpraktek Dari PerspektifHukum
(Suatu Pengenalan)
Oleh
Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn
Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
LINGKUP TENAGA KESEHATAN : • Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan• Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan• Tenaga Kesehatan meliputi TENAGA MEDIS, tenaga
psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan,tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat,tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenagaketerapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenagateknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dantenaga kesehatan lain.
PERHATIKAN.• Putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015 tanggal 14
Desember 2016 membatalkan Pasal 11 ayat (1) huruf a,Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 UU TenagaKesehatan terkait “TENAGA MEDIS”.
Istilah
• Malpraktik/Malpraktek/Malapraktik/Malapraktek.• Malpraktik bukan merupakan istilah yuridis/hukum,
tetapi istilah sosiologis.• Mal (bahasa Yunani) : buruk.• Praktik (KBBI) : menjalankan pekerjaan (misal
dokter, pengacara).• Malpraktik : menjalankan pekerjaan secara buruk.• Malapraktik (KBBI) : praktik kedokteran yang salah,
tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kodeetik.
PENGERTIAN MALPRAKTIK
• Malpraktik merupakan istilah yang memilikikonotasi buruk, bersifat stigmatis,menyalahkan.
• Malpraktik adalah praktik buruk dari seseorangyang memegang suatu profesi dalam arti umum(seperti profesi medis, ahli hukum, akuntan).
CATATAN : malpraktik dalam pelayanankesehatan sering disebut dengan “malpraktikmedik”.
PENGERTIAN MALPRAKTIK MEDIK
Ari Yunanto & Helmi :
Malpraktik medik adalah kesalahan baik disengajamaupun tidak disengaja (kelalaian) dalammenjalankan profesi medik yang tidak sesuai denganStandar Profesi Medik dan Standar ProsedurOperasional dan berakibat buruk/fatal dan ataumengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yangmengharuskan dokter bertanggung jawab secaraadministrasi, perdata, dan atau pidana.
Nb :
Pengertian Standar Profesi dan Standar ProsedurOperasional bisa dibaca pada Penjelasan Pasal 50 UUNo. 29 Tahun 2004.
PENGERTIAN MALPRAKTIK MEDIK
Adami Chazawi :Malpraktik medik terjadi jika dokter atau orang
yang ada di bawah perintahnya dengan sengajaatau karena kelalaian melakukan perbuatan (aktifatau pasif) dalam praktik medik terhadappasiennya dalam segala tingkatan yangmelanggar standar profesi, standar prosedur,atau prinsip-prinsip kedokteran, atau denganmelanggar hukum tanpa wewenang, denganmenimbulkan akibat kerugian bagi tubuh,kesehatan fisik maupun mental, nyawa pasien,sehingga membentuk pertanggungjawabanhukum.
PENGERTIAN MALPRAKTIK MEDIK
MALPRAKTIK MEDIK DAN KELALAIAN MEDIK :• Malpraktik Medik (Medical Malpractice):
perbuatannya bisa dilakukan dengan sengaja(kesengajaan) maupun tidak dengan sengaja(kelalaian).
• Kelalaian Medik (Medical Negligence) :perbuatannya dilakukan tidak dengan sengaja(kelalaian).
KESIMPULAN :Malpraktik dalam pelayanan kesehatan bisa
diberikan pengertian luas sebagai “medicalmalpractice” dan pengertian sempit sebagai“medical negligence”.
AKIBATNYA BEGINI?
TINDAKAN HUKUM MELAHIRKAN AKIBAT
HUKUM?• Perbuatan malpraktek akan
berdampak luas secara yuridis, baik dalam HUKUM PIDANA, PERDATA MAUPUN HUKUM ADMINISTRASI.
MALPRAKTIK MEDIK : PERSPEKTIF HUKUM
• Malpraktik medik : PERSPEKTIF HUKUMADMINISTRASI, HUKUM PERDATA, HUKUMPIDANA.
• Malpraktik medik : PERSPEKTIF HUKUMADMINISTRASI :“pelanggaran disiplin”,Pencabutan Ijin.
• Malpraktik medik : PERSPEKTIF HUKUMPERDATA : “timbulnya kerugian”.
• Malpraktik medik : PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: “tindak pidana”.
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Malpraktik medik dalam perspektif hukum pidana: “tindak pidana”.
• Tindak pidana : “perbuatan” yang dilarang dandiancam dengan “sanksi pidana” di dalamperaturan perundang-undangan .
Sanksi pidana : pidana pokok dan pidanatambahan.
Pidana pokok : pidana mati, penjara, kurungan,denda, tutupan.
Pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang-barang tertentu,pengumuman putusan pengadilan.
MALPRAKTIK MEDIK :PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Malpraktik medik dalam perspektif hukum pidanaberkaitan dengan “tindak pidana” dalam“peraturan perundang-undangan”.
Peraturan perundang-undangan yang mengaturdan merumuskan “tindak pidana” serta bisadikaitkan dengan malpraktik medik :1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.2. UU No. 29 Tahun 2004 (6-10-2004/2005).3. UU No. 36 Tahun 2009 (13-10-2009).4. UU No. 36 Tahun 2014 (17-10-2014).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM KUHP
• Pasal 267 KUHP : Pemalsuan Surat KeteranganDokter
• Seorang dokter yang dengan sengaja memberikansurat keterangan palsu tentang ada atau tidaknyapenyakit, kelemahan, atau cacat (pidana penjaramaksimal 4 tahun).
• Keterangan diberikan dengan maksud untukmemasukkan seseorang ke dalam RS atau untukmenahannya di RS (pidana penjara maksimal 8tahun 6 bulan).
• Orang yang dengan sengaja menggunakan suratketerangan palsu di atas (pidana penjara maksimal4 tahun).
MALPRAKTIK MEDIK DALAM KUHP
Pasal 322 KUHP : Rahasia Kedokteran
• Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpannya karena jabatan ataupekerjaannya, baik yang sekarang maupun yangdahulu (pidana penjara maksimal 9 bulan ataudenda maksimal Rp. 600,00).
• Perbuatan di atas hanya dapat dituntut ataspengaduan orang yang bersangkutan (korbanpembukaan rahasia jabatan).
MALPRAKTIK MEDIK DALAM KUHP
Pasal 344 KUHP : Euthanasia Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas
permintaan orang itu sendiri yang jelasdinyatakan dengan kesungguhan hati (pidanapenjara maksimal 12 tahun).
Catatan :• Euthanasia : eu (baik) dan thanatos (mati) :
kematian yang baik.
• Euthanasia : aktif, pasif, auto-euthanasia
MALPRAKTIK MEDIK DALAM KUHP
Pasal 346-349 KUHP : Aborsi
• Pasal 346 KUHP : seorang perempuan yangsengaja menggugurkan atau mematikankandungannya atau menyuruh orang lain untukitu (pidana penjara maksimal 6 tahun).
• Pasal 347 KUHP : barangsiapa dengansengaja menggugurkan atau mematikankandungan seorang perempuan tanpapersetujuannya (pidana penjara maksimal 12tahun); jika mengakibatkan meninggalnyaperempuan tersebut (pidana penjara maksimal 15tahun).
MALPRAKTIK MEDIK DALAM KUHP
Pasal 346-349 KUHP : Aborsi• Pasal 348 KUHP : barangsiapa dengan
sengaja menggugurkan atau mematikankandungan seorang perempuan denganpersetujuannya (pidana penjara maksimal 5tahun 6 bulan); jika mengakibatkanmeninggalnya perempuan tersebut (pidanapenjara maksimal 7 tahun).
• Pasal 349 KUHP : dokter, bidan atau juruobat yang membantu melakukan dalam Pasal346, atau melakukan atau membantu melakukandalam Pasal 347, 348 (pidana ditambah 1/3 dandapat dicabut hak menjalankan pekerjaan).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM KUHP
Pasal 359 KUHP : KelalaianMenyebabkan Kematian
• Barangsiapa karena kealpaannyamenyebabkan orang lain mati (pidana penjaramaksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1tahun).
• CATATAN : pasal a quo yang sering digunakanuntuk menjerat kasus “MEDICALNEGLIGENCE”.
MALPRAKTIK MEDIKDALAM KUHP
Pasal 360 KUHP : KelalaianMenyebabkan Luka
• CATATAN : pasal di atas Barangsiapa karenakealpaannya menyebabkan orang lain mendapatluka-luka berat (pidana penjara maksimal 5 tahunatau kurungan maksimal 1 tahun).
• Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkanorang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atauhalangan menjalankan pekerjaan (pidana penjaramaksimal 9 bulan atau kurungan maksimal 6 bulanatau denda maksimal Rp. 4.500,00).
• CATATAN : pasal a quo yang sering digunakanuntuk menjerat kasus “MEDICAL NEGLIGENCE”.
MALPRAKTIK MEDIKDALAM KUHP
Pasal 361 KUHP : Pemberatan Sanksi
Pidana• Perbuatan dalam Pasal 359, 360 yang
dilakukan ketika menjalankan pekerjaan(pidana ditambah 1/3 dan dapat dicabut hakmenjalankan pekerjaan, merampas barangyang digunakan untuk melakukan perbuatan,hakim dapat memerintahkan pengumumanputusannya).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 29/2004
Pasal 75 :• Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan
sengaja melakukan praktik kedokteran tanpamemiliki STR (pidana penjara maksimal 3 tahunatau denda maksimal Rp. 100 juta).
• Setiap dokter atau dokter gigi WNA yang dengansengaja melakukan praktik kedokteran tanpamemiliki STR sementara/bersyarat (pidanapenjara maksimal 3 tahun atau denda maksimalRp. 100 juta).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 29/2004
• Pasal 76 : setiap dokter atau dokter gigi yangdengan sengaja melakukan praktik kedokterantanpa memiliki SIP (pidana penjara maksimal 3tahun atau denda maksimal Rp. 100 juta).
• Pasal 77 : setiap orang yang dengan sengajamenggunakan identitas berupa gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakatseolah-olah yang bersangkutan adalah dokteratau dokter gigi yang telah memiliki STRdan/atau izin praktik (pidana penjara maksimal 5tahun atau denda maksimal Rp. 150 juta).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 29/2004
• Pasal 78 : setiap orang yang dengan sengajamenggunakan alat, metode atau cara lain dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat yangmenimbulkan kesan seolah-olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yangtelah memiliki STR dan/atau izin praktik (pidanapenjara maksimal 5 tahun atau denda maksimalRp. 150 juta).
• Pasal 79 : setiap dokter atau dokter gigi yangdengan sengaja tidak memasang papan nama,atau tidak membuat rekam medis, atau tidakmemenuhi kewajiban dalam Pasal 51 hurufa,b,c,d atau e (pidana kurungan paling lama 1tahun atau denda maksimal Rp. 50 juta).
MAPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 29/2004
Pasal 80 :• Setiap orang yang dengan sengaja
mempekerjakan dokter atau dokter gigisebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (pidanapenjara maksimal 10 tahun atau denda maksimalRp. 300 juta).
• Pelaku perbuatan korporasi dipidana dendamaksimal Rp. 300 juta ditambah dengan 1/3 ataupencabutan izin.
MALPRAKTIK MEDIK DALAM UU NO. 36/2009
Pasal 190 :• Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau
tenaga kesehatan yang melakukan praktik ataupekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatanyang dengan sengaja tidak memberikanpertolongan pertama terhadap pasien yang dalamkeadaan gawat darurat (pidana penjara maksimal2 tahun “dan” denda maksimal Rp. 200 juta).
• Perbuatan mengakibatkan kecacatan/kematian(pidana penjara maksimal 10 tahun “dan” dendamaksimal Rp. 1 miliar).
MALPRAKTIK MEDIK DALAM UU NO. 36/2009
• Pasal 191 : setiap orang yang tanpa izinmelakukan praktik pelayanan kesehatantradisional yang menggunakan alat dan teknologisehingga mengakibatkan kerugian harta benda,luka berat atau kematian (pidana penjaramaksimal 1 tahun “dan” denda maksimal Rp. 100juta).
• Pasal 192 : setiap orang yang dengan sengajamemperjualbelikan organ atau jaringan tubuhdengan dalih apapun (pidana penjara maksimal10 tahun “dan” denda maksimal Rp. 1 miliar).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2009
• Pasal 193 : setiap orang yang dengan sengajamelakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuktujuan mengubah identitas seseorang (pidanapenjara maksimal 10 tahun “dan” dendamaksimal Rp. 1 miliar).
• Pasal 194 : setiap orang yang dengan sengajamelakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 75ayat 2 (pidana penjara maksimal 10 tahun “dan”denda maksimal Rp. 1 miliar).
• Pasal 195 : setiap orang yang dengan sengajamemperjualbelikan darah dengan dalih apapun(pidana penjara maksimal 5 tahun “dan” dendamaksimal Rp. 500 juta).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2009
• Pasal 196 : setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu (pidana penjaramaksimal 10 tahun “dan” denda maksimal Rp. 1miliar).
• Pasal 197 : setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar (pidana penjara maksimal 15 tahun “dan”denda maksimal Rp. 1,5 miliar).
• Pasal 198 : setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian (pidana denda maksimal Rp. 100 juta).
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2014
• Pasal-pasal dalam UU No. 36/2014 yang memuattindak pidana yaitu : Pasal 83-86.
• Pasal 83 : Setiap orang yang bukan TenagaKesehatan melakukan praktik seolah-olahsebagai Tenaga Kesehatan yang telah memilikiizin dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun.
CATATAN :
Bandingkan Pasal 88 UU No. 36/2014 denganPasal 77 UU No. 29/2004.
Apakah Pasal 83 UU No. 36/2014 bisa menjadiketentuan “lex specialis” dari Pasal 77 dan Pasal78 UU No. 29/2004 ?
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2014 (2)
• Pasal 84 ayat (1) : Setiap Tenaga Kesehatan yangmelakukan kelalaian berat yang mengakibatkan PenerimaPelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun.
• Pasal 84 ayat (2) : Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap TenagaKesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun.
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2014
• Pasal 85 ayat (1) : Setiap Tenaga Kesehatan yang dengansengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR dipidanadengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
• Pasal 84 ayat (2) : Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asingyang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpamemiliki STR Sementara dipidana dengan pidana denda palingbanyak Rp 100 juta.
MALPRAKTIK MEDIKDALAM UU NO. 36/2014
• Pasal 86 ayat (1) : Setiap Tenaga Kesehatanyang menjalankan praktik tanpa memiliki izin (SIP)dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta.
• Pasal 86 ayat (2) : Setiap Tenaga Kesehatan warganegara asing yang dengan sengaja memberikanpelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP dipidanadengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA MALPRAKTIK MEDIK
Pasal tindak pidana yang biasanya digunakan olehaparat penegak hukum untuk menjerat malpraktikdalam pelayanan kesehatan (kelalaian medik), yaituPasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.
Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP adalah “delikculpa”, dengan adanya elemen “karena kealpaannya”dan “delik materiil” yang menghendaki akibat berupamatinya orang lain atau menyebabkan orang lainluka-luka berat.
CATATAN : seharusnya Pasal 359 dan 360 KUHP tidakditerapkan lagi dengan adanya Pasal 84 UU No.36/2014.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA MALPRAKTIK MEDIK
Persoalan fundamental dalam delik culpaadalah masalah pembuktian atau penentuan“kealpaan” dan “hubungan kausal kealpaandengan akibat” yang dilarang undang-undang.
Penentuan ada tidaknya kealpaan dilakukansecara “normatif”.
Penentuan hubungan kausalitas kealpaan danakibat dilakukan dengan menggunakan“doktrin kausalitas”.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA MALPRAKTIK MEDIK (7)
Pembuktian malpraktik dalam pelayanankesehatan (kelalaian medik) sesungguhnyatidak mudah bagi hakim yang tidak menguasaiprofesi di bidang pelayanan kesehatan.
Namun demikian, pelaku malpraktik dalampelayanan kesehatan (kelalaian medik) tetapbisa dibuktikan kesalahan/kealpaannya.
Pembuktian malpraktik dalam pelayanankesehatan (kelalaian medik) bisamenggunakan : Doktrin 4D (Duty, Deriliction ofDuty, Damage, Direct Causation) dan DoktrinRes Ipsa Loquitur.
DARI PERSPEKTIF HUKUMPERDATA
• TINDAKAN HUKUM
• HUBUNGAN HUKUM
• AKIBAT HUKUM
• PRESTASI – WAN PRESTASI
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PARADIGMA HUKUM KESEHATAN
• Pergeseran paradigma dalam hubungan interpersonal di dalam hukum kesehatan
• Dulu: Vertikal Paternalistik. Jaman Now!! HorisontalKontraktual
• Horisontal Kontraktual: Melahirkan inspanning verbintenis yaitu adanya hubungan hukum antara 2 (dua) subyek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
• Adanya Inspanning verbintenis dikarenakan objek transaksi adalah upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti dampaknya dan karenanya upaya tersebut dilakukan dengan kehati-hatian
Informed consent(Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.585.Menkes/Per/IX/1989)
Dalam dunia kedokteran, biasanya untuk menghindari resikomalpraktik, tenaga medis membuat exconeratic clausule yaitu :
• Syarat-syarat pengecualian tanggung jawab berupapembatasan atau pun pembebasan dari suatu tanggungjawab
• Dalam hal ini, bentuk dari exconeratic clausule adalahinformed consent/persetujuan tindakan medis (pertindik).
• Pertindik merupakan suatu izin atau pernyataan setuju daripasien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasionalsetelah memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akuratdipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya sertatindakan medis yang akan diperolehnya.
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK
SENGKETA
LITIGASI(MELALUI BADAN
PERADILAN NEGARA)
NON LITIGASI/ APS/ADR(MELALUI LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR BADAN PERADILAN
NEGARA)
PIDANAPERDATA
ADMINISTRASI
DASAR HUKUM APS
1. Pasal 58 UU KEKUASAAN KEHAKIMAN NO. 48/2009: Upayapenyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luarpengadilan negara melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa (APS).
2. Pasal 29 UU Kes No. 36 Tahun 2009: Dalam hal tenagakesehatan diduga melakukan kelalaian dalammenjalankan profesinya, kelalaian tersebut harusdiselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi. (Dirubah)
3. PERMA No. 1/2008: Dalam proses litigasi, para pihak wajibterlebih dahulu menempuh Mediasi.
MEDIASI?
• mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai“kendaraan” untuk berkomunikasi antarapara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapatdipahami dan mungkin didamaikan, tetapitanggung jawab utama tercapainya suatuperdamaian tetap berada di tangan para pihaksendiri.
Unsur-Unsur mediasi:
1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketamelalui perundingan berdasarkan pendekatanmufakat atau consensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan mediator sebagaipihak ketiga, yang harus netral dan tidakmemihak salah satu pihak yang bersengketa;
3. Kewenangan mediator bukan pada memutussengketa namun hanya terbatas padamembantu para pihak mencari upayapenyelesaian yang dapat diterima kedua belahpihak.
Dasar Hukum Mediasi
• Keberadaan lembaga mediasi sebagai lembagapenyelesaian sengketa di luar pengadilan diakuidi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase dan Alternatif Penyesaian Sengketa.
• di dalam Pasal 1 ayat 10 yang menyebutkanbahwa APS adalah lembaga penyelesaia sengketaatau beda pendapat melalu prosedur yangdisepakati para pihak yakni penyelesaian di luarpengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
….
• Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnyadisebut dengan PERMA) nomor 01 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
• Melalui PERMA RI ini maka pengadilan tidaksaja bertugas dan berwenang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara yangditerimanya, tetapi juga berkewajibanmengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.
Mediasi..
• UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatankhususnya Pasal 29 dan Penjelasannnya yangmenyebutkan bahwa “ dalam hal tenaga kesehatandiduga melakukan kelalaian dalam menjalankanprofesinya, kelalaian tersebut harus di selesaikanterlebih dahulu melalui mediasi.”
• di dalam Penjelasan menyebutkan alasan dan tujuandilakukannya mediasi yakni bahwa mediasi dilakukanbila timbul sengketa antara tenaga kesehatan denganpasien, dimana mediasi tersebut dilakukan dengantujuan untuk menyelesaikan sengketa di luarpengadilan yang dilakukan oleh mediator yangdisepakati oleh para pihak yang bersengketa.
Mediasi..
• UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit tidakmenyebutkan secara eksplisit tentanglembaga mediasi sebagai lembagapenyelesaian sengketa medis, namun di dalamPasal 60 yang mengatur tentang tugas BadanPengawas Rumah Sakit Provinsi disebutkanadanya kewenangan BPRS Provinsi ini untukmelakukan upaya penyelesaian sengketamelalui jalan mediasi.
KARAKTERISTIK MEDIASI
1. Sebagai pengembangan proses negosiasi.
2. Intervensi pihak ketiga (mediator) yang dptditerima para pihak (netral).
3. Mediator membantu para pihak dalam mencapaikesepakatan.
4. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan(berbeda dengan arbiter).
5. Negosiasi dilakukan oleh para pihak sendiri.
FUNGSI MEDIATOR
1. Fasilitator: penyelenggara perundingan, susunacara, siapkan logistik, notulis
2. Moderator: memimpin /wasit dalam prosesnegosiasi para pihak
3. Translator: artikulasi/rumuskan kepentingan ataukesepakatan
4. Katalisator: menganalisa konflik, mendorong utkcapai kesepakatan, gali kepentingan tersembunyi.
5. Stabilisator: mengendalikan emosi, membingkaiulang (reframing)
KEUNGGULAN MEDIASI
1. Win-win sulution.2. Confidential.3. Biaya murah (terukur).4. Waktu penyelesaian lebih cepat.5. Tidak terikat dengan hukum acara yang
formalistis.6. Jika mediasi gagal: pengakuan para pihak tidak
dapat dipakai sebagai bukti di persidangan, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan.
PROSEDUR MEDIASI
PERJANJIAN PENYL SENGKETA
BERHASIL GAGAL
MEDIASI
DAFTARKAN KE PENGADILAN
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
AKTA PERDAMAIAN EKSEKUSI
MEMILIH MEDIATOR
RESUMESENGKETA
PARAPIHAK
LITIGASI
SIFAT IMPERATIF
Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008:
•Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa
melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan
ini.
•Tidak menempuh prosedur mediasi
merupakan pelanggaran yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum.
RUANG LINGKUP
Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008:
semua sengketa perdata yang diajukan ke PengadilanTingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakanpenyelesaian melalui perdamaian dengan bantuanmediator.
Kecuali :
perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga,pengadilan hubungan industrial, keberatan atasputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,dan keberatan atas putusan Komisi PengawasPersaingan Usaha,
Alur Mediasi awal Litigasi
Surat GugatanPemeriksaan
kelengkapan berkas dantaksiran biaya + biaya
panggilan mediasi
Membayar ongkosperkara
Diberi No. register perkara
KPN menunjukMajelis Hakim
Majelis MenentukanHari Sidang
Hari Sidang Pertama(Hakim mewajibkan
para pihak menempuhmediasi) Pasal 7 (1)
Paniteramemberikan srtgugatan Ke KPN
MEDIASI DIDALAM PENGADILANPERMA NO. 1 TAHUN 2008
55
Ketua MajelisMenunjuk mediator dengan penetapan
atas kesepakatan parapihak
Panitera Pengganti menyerahkan Kepada :a. Mediator
Salinan Gugatan Surat Penetapan Penunjukan Mediator
b. Panitera Muda Perdata Salinan Penetapan Penunjukan Mediator
untuk dicatat dalam Reg. Mediasi
Atas kesepakatan parapihak KM dapat menujuk
comediator (mediator non-hakim)
ProsesMediasi : 40 Hari
(Pasal 13)
Pemanggilanpara pihakyang tidak
hadir ps 14 (1)
Mediator MenentukanJadwal pertemuan mediasi
dan mewajibkan parapihak / Prisipal Hadir +
Surat Kuasa Mediasi
Mediasi Berhasil : Mediator melaporkansecara tertulis kepada
KM, PP melaporkankepada Panmud
Perdata untuk dicatatdalam register mediasi
Mediasi Tidak Berhasil : Mediator melaporkansecara tertulis kepada
KM,PP melaporkankepada Panmud Perdata
untk dicatat dalamregister mediasi
KM menentukanhari sidang (PHS)
melanjutkanpemeriksaanperkara (HIR)
Apabila dalam prosespemeriksaan perkara(litigasi) para pihak
sepakat untuk mediasidan mohon salah satuHM menjadi mediator
maka pemeriksaanditunda Dicatat dalam
BAP (ps 18)
56
Tdk sepakatPsl 18 (1 & 2)
Proses LitigasiDilanjutkan
Pihak Ingin BerdamaiPsl 18 (4)
Mediasi DalamLitigasi
PP menyerahkan salinanpenetapan penunjukan
mediator kepada PanMudPerdata + Hakm mediator
KM MembacaPenetapan Penunjukan
Mediator Hakim
Para pihak menandatanganipernyataan memilih
Mediator Hakim
Mediator Hakim melakukan prosesMediasi (Paling Lama 14 hari kerja)
Tidak Tercapai kesepakatan Tercapai kesepakatan
Mediator Hakim laporkepada ketua majelis
Pemeriksaan perkaradilanjutkan
Kesepakatan perdamaian dikukuhkandalam Akta Perdamaian atau gugatan
dicabut 57
MEDIASI DALAM BANDING, KASASI DAN PK
Mediasi dalam proses litigasi dapat dilakukan
dalam semua tahap pemeriksaan perkara:
pemeriksaan banding, kasasi, atau
peninjauan kembali sepanjang perkara itu
belum diputus.
ALUR MEDIASI DITINGKAT BANDING/ KASASI/ PK
(ps. 21 & 22)
PUTUSAN TINGKAT I/PN/PA
PERMOHONAN BANDING/KASASI/PK
KEHENDAK BERDAMAI
PEMBERITAHUAN TERTULIS KEHENDAK
DAMAI danPermohonan
penunjukkan Mediator Hakm KE PN/PA
PEMBERITAHUAN KEHENDAK
PERDAMAIAN PARA PIHAK
MENUNJUK MEDIATOR
MENUNDA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE PT/MA
KPN/KPA tempatperkaradiputus
PENGADILAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH
AGUNG
MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING/KASASI / PK
MENUNDA PEMERIKSAAN PERKARA TERSEBUT (14 HARI
Flexible
59
ALUR PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/ KASASI /PK
KETUA PENGADILAN
NEGERI / AGAMA (KPN/KPA) SETEMPAT
PEMBAHASAN DRAFT
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
MEDIATOR HAKIM 14 Hari flexible
MENENTUKAN TANGGAL MULAI
MEDIASI
PARA PIHAK MASING-MASING
MENGAJUKAN DRAFT
PERDAMAIAN
PELAKSANAAN MEDIASI
PENYUSUNAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBACAAN KESEPAKATAN OLEH MEDIATOR PENANDATANGANAN KESEPAKATAN
SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
LAPORAN HASIL
MEDIASI
KPN/ KPA
60
ALUR MEDIASI TERHADAP PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING/ KASASI/ PK SETELAH PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING/ KASASI/PK
Dikuatkan dalam AktaPerdamaian
DIKIRIM KE PT/PTA DAN MA RI
KPT/KPTA/KMA MENERUSKAN
MAJELIS HAKIM
MAJELIS HAKIM TINGKAT
BANDING/KASASI/PK/ MENGUATKAN KESEPAKATAN
PERDAMAIAN (MAKS, 30 HARI SEJAK
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
DITERIMA)
AKTA PERDAMAIAN
61
TERIMAKASIH