laporan tahunan sekretariat direktorat jenderal …sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

LA

PO

RA

N T

AH

UN

AN

SE

KR

ET

AR

IAT

DIR

EK

TO

RA

T JE

ND

ER

AL

TA

NA

MA

N P

AN

GA

NT

AH

UN

20

17

KEMENTAN RIDITJEN TP

SETDITJEN TPTAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALJl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520Kotak Pos 7264, 7301/JKSPMTelepon : (021) 7806819Faksimile : (021) 78844209Email : [email protected]

: [email protected] : http://tanamanpangan.deptan.go.id

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANTAHUN 2017

mailto:[email protected]

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP

Laporan Tahunan 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 dapat

diselesaikan.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan

kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun 2017. Materi pokok yang disajikan

mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang

perencanaan, bidang umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta

bidang data, evaluasi dan layanan rekomendasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan

kegiatan, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta

sebagai bahan koordinasi dan tindaklanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat

Direktorat Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan

laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Maman Suherman, M.M NIP 196009081987031003

i

EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan




RINGKASAN

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah

satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian

Umum; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

2. Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2017yang sesuai

dengan tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan

sistem penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan

mengacu pada buku pokok-pokok kebijakan Penganggaran,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Kumpulan

Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya, dan Standar Biaya

Masukan TA. 2017.

3. Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan Ditjen Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2016. Anggaran untuk penyelesaian

tunggakan kegiatan TA 2016sudah dialokasikan di DIPA TA 2017

sebesar Rp968.210.757.000,(blokir) teralokasi di 35 satker pusat dan

daerah. Anggaran tersebut teralokasi untuk kegiatan Pengelolaan

Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761) senilai

Rp9.431.177.000, kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

(1762)senilaiRp746.568.613.000, kegiatan Perbanyakan Benih

Sumber Tanaman Pangan (1763) Rp118.981.009.000, dan kegiatan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (5885)

Rp93.229.958.000.

4. Dalam Penyelesaian Pembayaran Tunggakan kegiatan TA 2016

melalui Revisi Buka Blokir kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan TA 2016 harus dilampiri hasil Verifikasi (LHV) dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk nilai

tunggakan diatas Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah), harus

dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L untuk nilai tunggakan diatas

Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah),dan harus dilampiri Surat

Pernyataan dari KPA apabila nilai tunggakan sampai dengan

Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

iii



5. Penghematan Anggaran dan APBN-P Tahun Anggaran 2017,

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi anggaran

APBN-P TA 2017 sebesar Rp661.025.000.000, untuk kegiatan

pengembangan kedelai seluas 500.000 ha di 20 provinsi pada 199

kabupaten. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan pasca

penghematan dan APBN-P TA 2017 menjadi Rp7.162.403.488.000.

6. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2018

sebesar Rp6,8 triliun (30,1%) dari total anggaran Kementerian

Pertanian Rp22,6 triliun. Sasaran yang ditetapkan di tahun 2018,

sebagai berikut: Padi 1,75 juta ha (tahun 2017 seluas 1,38 juta ha),

Jagung 4,0 juta ha (tahun 2017 seluas 3,0 juta ha), dan Kedelai 2,0

juta ha (tahun 2017 seluas 210 ribu ha, diluar APBN-P).

7. Terkait dengan pembahasan IKU Ditjen Tanaman Pangan dengan

Menpan RB dapat dihasilkan sebagai berikut:

a. Pendapat dari Menpan-RB sebagai berikut:

- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah menerapkan

cascading/penjenjangan dari Eselon I sampai dengan Eselon

IV

- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah menerapkan

target-target terukur (measurable)

- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah Achievable,

berada dalam kendali (bisa dicapai) yang menjadi urusan Ditjen

Tanaman Pangan

- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah berorientasi output,

menggambarkan hasil.

b. Saran dari Menpan-RB yaitu:

- Perbaikan narasi atau kalimat dengan mengutamakan

kuantitas

- Agar dibuat Baseline tahun-tahun sebelumnya sebagai

pembanding pengukuran

- Agar dibuat indikator ukuran yang lebih jelas bisa

menggunakan nominal, rasio, index dan persentase

- Kriteria measurable artinya harus jelas siapa yang mengukur,

cara mengukurnya, dan sistem pengumpulan dan pengolahan

data.

iv



8. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat,

perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran),

perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

9. Program dan Kegiatan TA. 2017 Sinergi Ditjen Tanaman Pangan,dan

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:

a. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen TP antara

lain penyediaan alat dan mesinpra dan pasca panen terutama

jagung dan kedelai.Pola penyaluran tepat sasaran dan dapat

didayagunakan secara optimal melalui skema pemanfaatan

bantuan alsintan dan pelatihan.

b. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen Tanaman

Pangan adalah melalui relokasi kegiatan Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian pada lokasi daerah pengembangan kawasan

jagung dan kedelai sesuai dengan kesepakatan dengan Ditjen

Tanaman Pangan. Selain itu, kedepan, program asuransi pertanian

juga akan diarahkan untuk dapat meng-cover lahan pertanian

jagung.

c. Dukungan lainnya berasal dari TNI AD dalam mengawal

pencapaian target luas tanam dan serapan gabah petani,

pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan

kegiatan bersama BPKP, penerbitan e-Catalog benih dan alsin

untuk percepatan pengadaan oleh LKPP, kelancaran penyediaan

pupuk bersubsidi, penyediaan lahan perhutani Kemeneg BUMN,

prasarana dan sarana irigasi bersama dengan Kementerian PUPR

serta jaminan harga pasar dan harga gabah, jagung dan kedelai

bersama BULOG.

10. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian tahun

2017 khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah :

Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI

(Penerapan Pengendalian Hama Terpadu secara luas).Tim Pokja

PUG diharapkan dapat meninjau langsung ke lapangan agar dapat

mengetahui permasalahan khususnya petani perempuan dan dapat

memberikan masukan kepada pimpinan. Tim Pokja PUG

mengharapkan agar dialog ini dapat memberikan informasi apa yang

telah dilakukan Kementan dalam mendukung implementasi

pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

v



11. Tagihan yang telah diverifikasi Tahun 2017, meliputi: SPJ Langsung

sebanyak 1.488, SPJ Non Langsung sebanyak 2.588.

12. Perkembangan data Kas Negara (KN) s.d bulan November 2017

sebesar Rp22.375.971.282,18dengan rincian temuan: Itjen Kementan

sebesar Rp12.208.251.343,48, Investigasi Itjen Kementan sebesar

Rp608.118.417,55, BPKP sebesar Rp1.644.788.653,74, dan BPK-RI

sebesar Rp7.914.812.867,41.

13. Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Barang Kuasa

Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp1.064.737.759.209, (satu triliun enam puluh empat miliar tujuh

ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua

ratus sembilan rupiah).Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan

klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan

Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi.

14. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017

berdasarkan golongan sebanyak 715 orang, untuk golongan I

sebanyak 4 orang, II sebanyak 179 orang, golongan III sebanyak 474

orang, dan golongan IV 58 orang.Pegawai tersebut tersebar di

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 239orang terdiri dari

167 orang pusat dan 72 orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan

Tanaman Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 59 orang, Direktorat

Aneka Kacang dan Umbi 51 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan 61 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan 69 orang, Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 86 orang, Balai Besar Pengujian

dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura

(BBPPMBTPH) 56 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

(BPMPT) 37 orang.

15. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen TP Tahun 2017 adalah 3,36

dengan konversi IKM 84.00 dengan Mutu Pelayanan A.Dengan

demikian dapat disampaikan bahwa masyarakat/pengguna jasa

layanan dari UPT Ditjen TP menyatakan kinerja sangat baik. Apabila

ditinjau dari setiap pelayanan, nilai tertinggi terdapat pada

“Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan” sedangkan nilai

yang terendah pada unsur “Kecepatan Pelayanan”.

vi



16. IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2016 adalah 3,35 dengan konversi

IKM 83.69 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikian dapat

disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,01 dan nilai konversi naik

0,31.

17. Pengembangan Lumbung Pangan di Perbatasan yang merupakan

langkah strategis pemerintah sesuai Nawacita Kementerian

Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah

menyiapkan pertanaman padi dan jagung berorientasi ekspor seluas

+ 50.000 ha di 5 kabupaten perbatasan (Kab. Sambas, Bengkayang,

Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu). Kegiatan pengembangan

lumbung pangan perbatasan telah berjalan dan akan ditandai dengan

panen raya padi oleh Presiden dan masyarakat pada lahan seluas

100 ha, yang berlokasi di Desa Tunggal Bhakti, Kec. Kembayan, Kab.

Sanggau. Presiden sekaligus akan melaksanakan launcing perdana

ekspor beras ke Malaysia.

18. Biaya penggunaan listrik sampai akhir bulan Desember 2017

mencapai sebesar Rp1.700.491.670, dari pagu anggaran

Rp1.741.950.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp41.458.330. Sedangkan Biaya penyelenggaraan rapat sampai

akhir bulan Desember 2017 mencapai sebesar Rp226.794.500

(99,47%) dari anggaran Rp228.000.000, sehingga terdapat sisa

anggaran sebesar Rp1.205.500.

19. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran

penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah

Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas

dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.

20. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2017 sebesar

103,06 turun 0,1% dibandingkan NTP November 2017 sebesar

103,07. Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada

periode yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,41%, yaitu

dari 102,48 pada November 2017 menjadi 102,89 pada bulan

Desember 2017.

21. Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulan II

sedangkan terendah terjadi pada triwulan I. Kenaikan rata-rata harga

pada triwulan II terjadi karena permintaan menjelang puasa dan hari

raya Idul Fitri. Komoditas dengan kenaikan tertinggi rata-rata harga

pada triwulan II, antara lain: cabe merah keriting, daging sapi, dan

cabe merah biasa.

vii



22. Produksi tahun 2016 (PraASEM) padi 79.347.116 ton gabah kering

giling, jagung 23.592.367ton pipilan kering, kedelai 858.305 ton biji

kering, kacang tanah 573.055ton biji kering, kacang hijau 252.583 ton

biji kering, ubikayu 20.254.289 ton umbi basah, dan ubijalar 2.099.226

ton umbi basah. Sedangkan Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra-

Prognosa) padi 79.693.282 ton gabah kering giling, jagung

24.373.282ton pipilan kering, kedelai 772.935 ton biji kering, kacang

tanah 577.031 ton biji kering, kacang hijau 232.153 ton biji kering,

ubikayu 21.197.972 ton umbi basah, dan ubijalar 2.208.400 ton umbi

basah.

23. Produksitahun 2016 (Pra ATAP) padi 79,36 juta ton gabah kering

giling (GKG), jagung 23,58juta ton pipilan kering, kedelai 859.653 ton

biji kering, kacang tanah 570.473 ton biji kering, kacang hijau 252.981

ton biji kering, ubikayu 20,26 juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,20

juta ton umbi basah. Sedangkan Prakiraan produksi tahun 2017

(PraARAM I 2017) padi 81,52 juta ton GKG, jagung 26,01juta ton

pipilan kering, kedelai 674.905 ton biji kering, kacang tanah 509.707

ton biji kering, kacang hijau 189.654 ton biji kering, ubikayu 20,34juta

ton umbi basah, dan ubijalar 2,16 juta ton umbi basah.

24. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) padi 81,29 juta ton

GKG, jagung 27,94 juta ton pipilan kering, kedelai 540.696 ton biji

kering, kacang tanah 480.263 ton biji kering, kacang hijau 243.947 ton

biiji kering, ubi kayu 19,04 juta ton umbi basah, dan ubi jalar 2,02 juta

ton umbi basah.

25. Perbedaan data luas tanam dan panen yang dicatat/disampaikan

Mantritani/KCD dengan data yang disampaikan BPS RI (data PPD

Pusdatin), perbedaan tersebut jauh lebih kecil walaupun data yang

disampaikan Mantri Tani/KCD sudah diperhitungkan dengan konversi

galengan (luas tanam bersih).

26. Rapat koordinasi evaluasi triwulan I pelaksanaan kegiatan Ditjen

Tanaman Pangan Tahun 2017 pada tanggal 26-27 April 2017 di IPB

Convention Center Bogor, Jawa Barat, menyimpulkan beberapa

pelaksanaan kegiatan tanaman pangan antara lain : Kegiatan

budidaya padi, jagung dan kedelai, kegiatan desa mandiri benih, serta

pembentukan brigade alsin. Brigade alsin telah ditetapkan sebanyak

101 unit di 17 provinsi, dalam proses 254 unit. Target bantuan sarana

pascapanen sebanyak 4.403 unit, telah kontrak 3.377 unit (76,7%),

dengan penyaluran 1.002 unit (29,67%). Sementara pengadaan di

viii



pusat target sebanyak 2.995 unit telah kontrak 1.626 unit (54,29%),

dengan penyaluran 850 unit (28,38%).

27. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan pada

pertemuan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan

Tanaman Pangan TA 2017dalam rangka upaya keberhasilan

program, yaitu:

a. Segera menyelesaikan CPCL kedelai APBN-P khususnya di

wilayah pantai selatan Jawa Barat.

b. Ketersediaan benih bersertifikat di suatu lokasi yang dapat

memenuhi kebutuhan petani dalam melaksanakan kegiatan

budidaya adalah sesuatu yang harus diupayakan dan menjadi

indikator keberhasilan Direktur Perbenihan.

c. Kegiatan Desa Mandiri Benih tahun 2018 dikhususkan untuk

meningkatkan ketersediaan benih kedelai bersertifikat.

d. Promosi produk olahan kedelai tempe non GMO lebih

diprioritaskan dari tahu karena tahu sudah banyak memiliki

competitor.

e. Sertifikasi benih jagung komposit di Sulut, Sulsel, dan Sultra

ditargetkan selesai minggu ini untuk menyediakan petani dalam

melaksanakan budidaya jagung komposit.

28. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) A

Kementerian Pertanian sebanyak 8 kali, Rapim B Ditjen Tanaman

Pangan sebanyak 1 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan sebanyak 7 kali,

dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR sebanyak

6 kali.

29. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Tahun 2017 mengacu pada PERMENPAN RB No

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan adalah “Terselenggaranya pelayanan administrasi dan

pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”.Untuk mencapai

sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal

Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan.

ix



30. Rekomendasi Ekspor Impor Beras, Agar Proses pelayanan

Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dapat berjalan dengan lancar

terutama untuk pelayanan rekomendasi ekspor beras, maka berharap

agar segera draf revisi Pementan tersebut dapat ditanda tangani oleh

Menteri.

31. Terkait Pengembangan sisten online Ekspor Impor yang saat ini

dalam proses, ada beberapa hal yang perlu untuk segera

disempurnakan yaitu:

a. Format surat rekomendasi ekspor dan surat rekomendasi impor

agar dapat disesuaikan dengan format resmi kop surat Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan.

b. Memastikan tanda tangan yang dicantumkan dalam surat

rekomendasi ekspor dan impor yang diterbitkan sudah berbentuk

QR Barcode.

c. Membuat Hak Akses bagi pengguna yang akan untuk digunakan

dalam ujicoba pemasukan permohonan ke sistem, Hak Akses

untuk Verifikator di Subbag Layanan Rekomendasi, Hak Akses

untuk Validasi di Direktorat Teknis (Staf, Kasie, Kasubdit dan

Direktur PPHTP) Serta Hak akses untuk Penerbitan Rekomendasi

(Direktur Jenderal Tanaman Pangan).

d. Tampilan dashboard khususnya untuk mendapatkan data serta

rekapan surat rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk Expert

to Excel.

e. Membuat username sebagai admin kepada subbagian Layanan

Rekomendasi sehingga memudahkan dalam hal pembuatan berita

dan juga antisipasi dalam pembuatan user name bagi staf teknis.

f. Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Ekspor dan

Impor Beras Tertentu dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id.

g. Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Impor

Jagung dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id

h. Memastikan Sistem online sritp.pertanian.go.id sudah terintegrasi

dengan Indonesia National Single Window (INSW) melalui

webservice sehingga rekomendasi dapat terkirim secara online dan

sebaliknya kita dapat menarik data realisasi Persetujuan (PI) yang

diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui INSW dapat

berjalan dengan baik.

x



32. Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada

Satker UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari)

96,45%, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 95,38%, Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota) 90,21%, dan realisasi terendah pada

Satker Pusat 82,50%.

33. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan

anggaran dan kegiatan tahun 2017, baik dari segi administrasi maupun

teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan

kedepan.

xi



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

RINGKASAN ............................................................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................................ xiii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN ............ 5

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN ............................................................ 27

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM .......................... 33

BAB V. PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ....... 57

BAB VI. REALISASI ANGGARAN DITJENTPTAHUN 2017 ................... 91

BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ............................. 95

BAB VIII. PENUTUP ................................................................................ 97

LAMPIRAN

xiii



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Blokir Tunggakan Kegiatan Ditjen TP TA. 2016 ............ 6

Tabel 2. Revisi Buka Blokir Tunggakan 2016

Satker Lingkup Ditjen TP TA. 2017 ........................................... 7

Tabel 3. Rincian APBN-P Kementan TA. 2017 ........................................ 8

Tabel 4. Pagu Anggaran Ditjen TP Pasca Penghematan TA. 2017 ......... 9

Tabel 5. Revisi Kegiatan Ditjen TP TA. 2018 ......................................... 10

Tabel 6. Pagu Anggaran Ditjen TP Per Jenis Belanja ............................ 11

Tabel 7. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Lingkup

Ditjen TP TA. 2018 Per Jenis Belanja ...................................... 12

Tabel 8. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Eselon II LIngkup

Ditjen TP TA. 2018 Per Jenis Kegiatan.................................... 13

Tabel 9. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2017 .......................... 28

Tabel 10. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2017 ..................... 29

Tabel 11. Nilai Barang Milik Negara ....................................................... 30

Tabel 12. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara ............................... 30

Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan

Tahun 2017 ............................................................................. 34

Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan ............... 35

Tabel 15. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin ........... 35

Tabel 16. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan

Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2017 ............................... 57

Tabel 17. Rata-rata Harga Kebutuhan Pokok TP Tahun 2017................. 58

Tabel 18. Usulan/Pertanyaan/Catatan Untuk Pengembangan,

Aplikasi Yang Disampaikan Pada Diskusi Interaktif ................. 74

Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan

Tahun 2017 ............................................................................. 91

Tabel 20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tahun 2017 ............................................................................. 91

Tabel 21. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan

Kegiatan Utama Tahun 2017 ................................................... 92

Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi

Tahun 2017 ............................................................................. 92

Tabel 23. Realisasi Anggaran Setditjen TP Tahun 2017 ......................... 93

xv

xiii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ............ 4

xvii

1


Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP

PENDAHULUAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu

Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok memberikan

pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan

program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2)

pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan

penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaanurusan

kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

4) evaluasi, pelaporan dan layanan rekomendasi serta data dan informasi

pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan 5) pelaksanaan

urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian

Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan

Layanan Rekomendasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta

kerjasama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas,

Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan

koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman

pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran

di bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerjasama

di bidang tanaman pangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan

terdiri dari:

1. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di

bidang tanaman pangan.

I

2


EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman

pangan.

3. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan

menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan,

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan

akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil

pengawasan; dan (3) pelaksanaan urusan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan

dan Perlengkapan terdiri dari:

1. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan

perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM).

2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan,mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan

verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Subbagian Perlengkapan,mempunyai tugas melakukan urusan

perlengkapan.

C. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan

penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,

serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan

organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan

urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan

hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan

3



perpustakaan; dan (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri

dari:

1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan

organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan

urusan kepegawaian.

2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan

masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,mempunyai tugas

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

D. Bagian Evaluasi Dan Layanan Rekomendasi

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman

pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2)

pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta

laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman

pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman

pangan.

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari:

1. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di

bidang tanaman pangan.

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,mempunyai tugas melakukan

analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

3. Subbagian Layanan Rekomendasi,mempunyai tugas melakukan

pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

4



E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi

melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci

adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan

Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris

Direktorat Jenderal.

c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas

kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung

pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi

strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam

mewujudkan visi dan misi pembangunan tanaman pangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP

5



PELAKSANAAN KEGIATAN

BAGIAN PERENCANAAN

1. Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan Ditjen Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2016

a. Sebagai akibat Penghematan Anggaran TA 2016 dalam rangka

pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun Anggaran 2016 Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan harus menyelesaikan pembayaran

tunggakan kegiatan TA 2016 yang dibebankan pada DIPA Tahun

Anggaran 2017.Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2016 dapat

dilaksanakan dengan ketentuan bahwa penyediaan alokasi

anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun

Anggaran 2017 dan telah dilakukan addendum kontrak sebelum

masa kontrak tahun 2016 berakhir.

b. Dasar penyelesaian pembayaran tunggakan kegiatan Ditjen

Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017

sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Luncuran

Kegiatan Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 ke Tahun

Anggaran 2017,

Sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

tentang APBN 2017 dan pasal 8 Perpres Nomor 97 Tahun

2016, tanggal 30 November 2016 tentang Rincian APBN Tahun

Anggaran 2017, yang mengatur:

- Pemerintah dapat melanjutkan penyelesaian kegiatan yang

telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 yang belum

terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2016 sebagai

akibat dilakukannya Penghematan anggaran tahun 2016,

untuk dilaksanakan (diluncurkan) pada Tahun Anggaran

2017,

- Untuk memenuhi anggaran tersebut Pemerintah dapat

melakukan pergeseran anggaran antar program dalam

satu Bagian Anggaran dan disampaikan ke Komisi terkait di

DPR.

II

6



c. Anggaran untuk penyelesaian tunggakan kegiatan TA 2016sudah

dialokasikan di DIPA TA 2017 sebesar Rp968.210.757.000,(blokir)

teralokasi di 35 satker pusat dan daerah. Anggaran tersebut

teralokasi untuk kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka

Kacang dan Umbi (1761) senilai Rp9.431.177.000, kegiatan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

(1762)senilaiRp746.568.613.000, kegiatan Perbanyakan Benih

Sumber Tanaman Pangan (1763) Rp118.981.009.000, dan

kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

(5885) Rp93.229.958.000.Adapun rincian Alokasi Anggaran untuk

penyelesaian Tunggakan Kegiatan TA 2016 masing-masing satker

dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1. Rincian Blokir Tunggakan Kegiatan Ditjen TPTA. 2016

(Per-Satker)

1761 1762 1763 1764 5585

1 Ditjen Tanaman Pangan 76.775.225 118.510.934 27.064.000 222.350.159

2 Jawa Barat 23.235.163 23.235.163

3 Jawa Tengah 40.343.391 40.343.391

4 Jawa Timur 22.921.600 22.921.600

5 Aceh 20.098.890 20.098.890

6 Sumatera Utara 55.343.961 55.343.961

7 Sumatera Barat 15.477.324 15.477.324

8 Riau 2.465.830 19.552.200 22.018.030

9 Jambi 1.000.000 1.000.000

10 Sumatera Selatan 16.337.169 16.337.169

11 Kab Musi Rawas 2.034.000 2.034.000

12 Kab Sambas 9.314.062 9.314.062

13 Kalimantan Barat 35.415.000 35.415.000

14 Kab Sanggau 329.250 329.250

15 Kab Ketapang 1.607.301 1.607.301

16 Kab Pulang Pisau 95.363 95.363

17 Kalimantan Tengah 5.369.000 5.369.000

18 Kalimantan Selatan 15.168.671 21.266.205 36.434.876

19 Kalimantan Timur 1.488.453 10.426.507 18.611.222 30.526.182

20 Sulawesi Utara 68.176.316 68.176.316

21 Sulawesi Tengah 16.053.025 16.053.025

22 Sulawesi Selatan 110.233.459 110.233.459

23 Sulawesi Tenggara 19.003.050 19.003.050

24 Maluku 5.574.600 5.574.600

25 Bali 2.122.400 5.169.100 7.291.500

26 Nusa Tenggara Barat 38.545.150 38.545.150

27 Nusa Tenggara Timur 1.334.711 49.711.272 5.748.149 56.794.132

28 Kab Manggarai 199.045 199.045

29 Papua 1.192.628 1.819.753 230.000 3.242.381

30 Bengkulu 657.560 11.246.893 240.075 988.182 13.132.710

31 Maluku Utara 4.792.200 4.792.200

32 Banten 6.349.500 6.349.500

33 Gorontalo 7.131.783 7.131.783

34 Sulawesi Barat 601.425 50.183.310 50.784.735

35 Kalimantan Utara 656.450 656.450

9.431.177 746.568.613 118.981.009 - 93.229.958 968.210.757

BLOKIR (Rp.000)

JUMLAH

KODE KEGIATAN (Rp)NO NAMA SATKER

7



d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam Penyelesaian

Pembayaran Tunggakan kegiatan TA 2016 melalui Revisi Buka

Blokir kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2016

harus dilampiri Hasil Verifikasi (LHV) dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)untuk nilai tunggakan diatas

Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi

dari APIP K/L untuk nilai tunggakan diatas Rp200.000.000, (dua

ratus juta rupiah),dan harus dilampiri Surat Pernyataan dari KPA

apabila nilai tunggakan sampai dengan Rp200.000.000, (dua ratus

juta rupiah). Berdasarkah hasil verifikasi (LHV) dari BPKP,

APIP/ITJEN Kementerian Pertanian dan Surat Pernyataan Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) telah dilakukan Revisi Buka Blokir

untuk Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan TA 2016

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran Tunggakan

TA. 2016 Satker Lingkup Ditjen TP TA. 2017

1761 1762 1763 5885

1 DITJEN TP BPKP 102.619.244.731 27.275.205.000 129.894.449.731

2 JAWA BARAT BPKP 23.235.164.675 23.235.164.675

3 JAWA TENGAH BPKP 39.735.173.241 39.735.173.241

4 DI YOGYAKARTA KPA 54.710.000 54.710.000

5 JAWA TIMUR BPKP 9.496.265.250 5.914.217.000 15.410.482.250

6 ACEH BPKP 20.098.890.000 20.098.890.000

7 SUMATERA UTARA BPKP 19.884.021.054 19.884.021.054

8 SUMATERA BARAT BPKP 15.447.323.000 15.447.323.000

9 RIAU BPKP 1.316.605.000 19.552.200.000 20.868.805.000

10 JAMBI BPKP 5.473.181.000 5.473.181.000

11 SUMATERA SELATAN BPKP 2.794.222.310 2.794.222.310

12 KALIMANTAN BARAT BPKP 24.506.457.000 24.506.457.000

13 KALIMANTAN SELATAN BPKP 15.168.671.000 21.266.205.000 36.434.876.000

14 KALIMANTAN TIMUR BPKP 7.219.857.500 18.611.222.000 25.831.079.500

15 SULAWESI UTARA BPKP 75.534.154.000 75.534.154.000

16 SULAWESI TENGAH BPKP dan KPA 13.362.413.250 23.186.349 13.385.599.599

17 SULAWESI SELATAN BPKP 66.233.459.000 66.233.459.000

18 SULAWESI TENGGARA BPKP 19.001.834.150 19.001.834.150

19 MALUKU BPKP 1.953.594.000 1.953.594.000

20 BALI BPKP 2.096.075.250 5.169.100.000 7.265.175.250

21 NUSA TENGGARA BARAT BPKP 14.257.633.004 14.257.633.004

22 NUSA TENGGARA TIMUR BPKP 949.039.340 34.165.229.588 5.729.350.120 40.843.619.048

23 PAPUA BPKP 2.124.795.000 2.124.795.000

24 BENGKULU BPKP 20.443.578.073 240.075.000 900.421.870 21.584.074.943

25 MALUKU UTARA BPKP dan KPA 4.792.200.000 79.991.000 4.872.191.000

26 BANTEN BPKP 3.748.050.000 3.748.050.000

27 GORONTALO BPKP 7.127.026.818 7.127.026.818

28 SULAWESI BARAT BPKP 798.530.394 26.959.864.804 217.319.150 27.975.714.348

29 KAMPAR ITJEN 1.149.225.000 1.149.225.000

30 SAMBAS BPKP 8.952.735.000 8.952.735.000

31 LANDAK KPA 1.848.000.000 1.848.000.000

32 KETAPANG KPA dan ITJEN 1.602.815.000 1.602.815.000

33 BERAU ITJEN 508.250.000 508.250.000

34 MERAUKE ITJEN 1.117.585.500 1.117.585.500

35 REJANG LEBONG ITJEN 808.312.500 808.312.500

36 MUKO-MUKO ITJEN 1.092.000.000 1.092.000.000

37 LEBONG ITJEN 1.201.650.000 1.201.650.000

38 LOMBOK TENGAH ITJEN 1.606.180.000 1.606.180.000

39 LOMBOK BARAT ITJEN 658.425.000 658.425.000

40 MUSI RAWAS BPKP 2.034.000.000 2.034.000.000

41 BIMA BPKP 8.532.109.350 8.532.109.350

42 SUMBA BARAT DAYA ITJEN 1.246.875.000 1.246.875.000

43 SUMBAWA BPKP 5.354.662.500 5.354.662.500

44 PULANG PISAU KPA 30.796.000 30.796.000

15.373.910.234 511.376.335.317 103.156.629.881 93.412.500.339 723.319.375.771

VERIFIKATOR

JUMLAH

TUNDA BAYAR (Rp) TOTAL

(Rp)NO SATKER

8



2. Penghematan Anggaran dan APBN-P Tahun Anggaran 2017

a. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam

pelaksanaan Penghematan Anggaran TA 2017 dan Surat

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 25751

HM.2101/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 hal Efisiensi Belanja Barang

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN TA 2017,

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi pagu

penghematan sebesar Rp140.960.692.000. Untuk memenuhi pagu

penghematan tersebut dilakukan Blokir Mandiri (Selft Blocking)

terhadap anggaran belanja barang Ditjen Tanaman Pangan. Pagu

awal anggaran Ditjen Tanaman Pangan TA 2017 sebesar

Rp6.642.339.180.000, setelah penghematan pagu anggaran Ditjen

Tanaman Pangan menjadi Rp6.501.378.488.000.

b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S584/MK.02/2017

tanggal 21 Juli 2017, hal Perubahan Pagu Belanja K/L dalam

APBN-P 2017 dan Surat Menteri Pertanian Nomor:

92/RC.110/M/7/2017, tanggal 31 Juli 2017tentang Penyampaian

APBN-P TA 2017, serta sesuai Hasil Rapat Kerja Menteri

Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 24 Juli 2017, rincian

APBN-P Kementerian Pertanian TA 2017Rp24.146.411.929.000.

Secara rincian dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. Rincian APBN-P Kementerian Pertanian TA 2017

NO ESELON - I PAGU AWAL

APBN-2017

REALOKASI

BA BUN HLL

EFISIENSI

BELANJA

BARANG

APBN-P PAGU APBN-P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3+4+5-6+7)

1 Sekretariat Jenderal 1.462.092.425 349.744 2.145.000 1.460.297.169

2 Inspektorat Jenderal 92.439.375 92.439.375

3 Ditjen Tanaman Pangan 6.642.339.180 140.960.692 661.025.000 7.162.403.488

4 Ditjen Hortikultura 928.413.758 22.734.588 537.508.039 1.443.187.209

5 Ditjen Perkebunan 490.963.166 5.212.393 7.506.831 659.862.903 1.148.531.631

6 Ditjen Peternakan dan Keswan 1.729.626.593 75.511.681 222.400.110 1.876.515.022

7 Ditjen PSP 7.091.397.278 165.298.428 6.926.098.850

8 Badan Litbang Pertanian 1.436.209.813 10.524.963 214.533.948 1.640.218.798

9 Badan PPSDM Pertanian 1.041.474.996 12.791.517 175.870.000 1.204.553.479

10 Badan Ketahanan Pangan 451.885.901 451.885.901

11 Badan Karantina Pertanian 740.281.007 740.281.007

22.107.123.492 5.212.393 349.744 437.473.700 2.471.200.000 24.146.411.929 JUMLAH

9



c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi anggaran

APBN-P TA 2017 sebesar Rp661.025.000.000, untuk kegiatan

pengembangan kedelai seluas 500.000 ha di 20 provinsi pada 199

kabupaten. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan pasca

penghematan dan APBN-P TA 2017 menjadi

Rp7.162.403.488.000. Adapun proses revisi APBN-P Ditjen

Tanaman Pangan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Pagu Anggaran Ditjen TP Pasca Penghematan TA. 2017

3. Perubahan/revisi kegiatan di TA 2017 sebanyak 13 kali perubahan

revisi DIPA meliputi Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran

Tunggakan Kegiatan TA 2016, Revisi Pergeseran anggaran di

beberapa Satker, Revisi Refocusing Kegiatan TA 2017 dan

Penghematan/Rasionalisasi Perjalanan Dinas, Revisi Realokasi

Kegiatan antar Satker serta Revisi Penghematan Anggaran dan

APBN-P TA 2017 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

NO TANGGAL URAIAN KETERANGAN

1 07 Juli 2017 Rapat Pembahasan APBN-P TA 2017 Biro Perencanaan, Kanpus

Kementerian Pertanian

2 14 Juli 2017Pendalaman RAPBN TA. 2017 di Ruang Rapat 332

Gedung A Lt 3 Kanpus Kementerian Pertanian

Surat Undangan Nomor : B-

793/TU.020/A.1/2017, tanggal

14 Juli 2017

3 25 Juli 2017

Koordinasi Pelaksanaan APBN-P TA 2017 Lingkup

Kementerian Pertanian di Biro Perencanaan Gedung A

Lt 4 Kanpus Kementan

Surat Undangan Nomor : B-

847/TU.020/A1/VII/2017,

tanggal 25 Juli 2017

4 31 Juli 2017

Surat Menteri Pertanian tentang Penyampaian APBN-P

Kementerian Pertanian TA 2017 sebesar Rp.

24.146.411.929.000,00. Alokasi APBN-P TA 2017 untuk

Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp.

661.025.000.000,00 untuk Kegiatan Kedelai 500 ribu Ha

di 20 Provinsi pada 199 Kabupaten

Surat Nomor :

92/RC.110/7/2017, tanggal

31 Juli 2017

5 31 Juli 2017

Persetujuan DPR Komisi IV tentang APBNP

Kementerian Pertanian TA. 2017 dengan pagu

anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.

24.146.411.929.000,00.

6 31 Juli - 1 Agustus 2017 Penelitian dan Reviu APBN-P TA 2017 (APIP)

Surat Undangan Nomor B-

2837/TU.020/A/07/2017

tanggal 26 Juli 2017

7 04 Agustus 2017

Rapat Penelaahan RKA-K/L berdasarkan Perubahan

Pagu Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2017 di Direktorat

Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Surat Nomor : UND-

211/AG.3/2017, tanggal 26

Juli 2017

8 14 Agustus 2017

Terbit DIPA Revisi ke-9 (APBN-P) dengan pagu

anggaran setelah penghematan dan APBN-P sebesar

Rp. 7.162.403.488.000. Pagu awal Ditjen Tanaman

Pangan Rp. 6.642.339.180.000, penghematan

anggaran sebesar Rp. 140.960.692.000,00 dan alokasi

APBN-P 2017 sebesar Rp. 661.025.000.000,00

Nomor : DIPA-

018.03.1.238251/2017,

tanggal 14 Agustus 2017

10



Tabel 5.Revisi Kegiatan Ditjen TP TA. 2018

REVISI KE- USULAN REVISIPENGESAHAN

REVISI DIPA KETERANGAN

1 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA

2016 dan Pergeseran Anggaran Pada 39 Satker

31 Januari 2017 Termasuk 10 satker in aktif (Kampar,

Sambas, Landak, Berau, Kutai Kartanegara,

Lombok Tengah, Merauke, Rejang Lebong,

Muko-Muko, Lebong)


2016 Tahap II dan Pergeseran Anggaran Pada 7

Satker

20 Februari 2017 Satker Jateng, Aceh, Riau, Musi Raw as,

Sulut, Sumbaw a dan NTB


2016 dan Refocusing Kegiatan serta

Penghematan/Rasionalisasi Perjadin Pada 109

Satker

21 Maret 2017 Penyelesaian tunggakan kegiatan TA 2016

sebesar Rp175.586.186.000. Refocusing

kegiatan dalam rangka peningkatan produksi

Padi dan Jagung sebesar

Rp126.162.593.000, dan

Penghematan/Rasionalisasi Belanja Perjadin

sebesar Rp130,05 Miliar


2016 dan Refocusing Kegiatan di 4 Satker dan

Realokasi Anggaran dalam 1 Provinsi/Kab/Kota

30 Maret 2017 Penyelesaian tunggakan TA 2016 pada

Satker Pusat dan Sulaw esi Barat, Realokasi

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi

8.500 Ha dari satker Kab Berau Ke Satker

Provinsi Kalimantan Timur dan realokasi

kegiatan Fasilitasi Penyediaan Budidaya

Jagung 500 Ha dari Satker Provinsi

Kalimantan Timur ke Satker Kab Berau


2016 pada 2 Satker dan Pemanfaatan sisa Blokir

serta Refocusing Realokasi antar Satker di 90

Satker

05 Mei 2017


2016 pada 2 Satker

22 Juni 2017 Penyelesaian tunggakan TA 2016 pada

Satker Ditjen Tanaman Pangan dan Nusa

Tenggara Timur

7 Revisi Buka Blokir Satker Ditjen Tanaman Pangan 11 Juli 2017 Pembukaan blokir untuk penyelesaian

tunggakan kegiatan TA 2016 satker Ditjen

Tanaman Pangan sebesar Rp. 6.091.913.000,

telah dilengkapi dengan LHV dari BPKP nomor

LHR-75/D102/2/2017 tanggal 19 Juni 2017

8 Revisi Pemblokiran Mandiri (Selft Blocking) di 22

Satker

27 Juli 2017 Revisi dalam rangka menindaklanjuti Inpres

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisisensi

Belanja Barang K/L dalam pelaksanaan APBN

TA 2017

9 Revisi Penambahan Penyelesaian Pembayaran

Tunggakan 2016 Pada Satker NTT dan

Penghematan anggaran serta APBN-P Ditjen

Tanaman Pangan TA 2017 (Kegiatan Kedelai)

14 Agustus 2017 Alokasi Penghematan untuk Ditjen Tanaman

Pangan sebesar Rp140.960.692.000, dan

alokasi APBN-P TA 2017 untuk kegiatan

Kedelai sebesar Rp661.025.000.000.

Sehingga Pagu Anggaran Ditjen Tanaman

Pangan menjadi Rp7.162.403.488.000.

10 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran

Tunggakan TA 2016 pada Satker Ditjen Tanaman

Pangan (Pusat)

03 Oktober 2017 Penyelesaian Pembayaran Tunggakan TA

2016 pada Satker Ditjen Tanaman Pangan

(Pusat)

11 Revisi Pergeseran antar Kegiatan antar Output di

41 Satker

25 Oktober 2017 Rew ard/Punisment untuk Kegiatan Jagung TA

2017


2016

08 Nopember 2017 Penyelesaian Tunggakan TA 2016 pada

Satker Pusat dan Sulaw esi Barat

13 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran

Tunggakan TA 2016

30 Nopember 2017 Penyelesaian Tunggakan TA 2016 pada

Satker Pusat

11



4. Penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan TA 2018 telah dilaksanakan kegiatan Rapat

Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2018 di The

Margo Hotel, Depok pada tanggal 18 - 21 Juli 2017. Peserta rapat

meliputi Koordinator Perencanaan beserta jajarannya dari

Direktorat/UPT Pusat Lingkup Ditjen Tanaman Pangan (Koordinator

Perencanaan/ Sekretaris/Staf) dan perwakilan yang menangani

Perencanaan Tanaman Pangan dan Bidang Produksi Tanaman

Pangan dari Dinas Provinsi Seluruh Indonesia. Hasil pertemuan

sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan 2018 masih fokus

pada tiga komoditas yaitu Padi, Jagung, Kedelai dalam rangka

mempertahankan swasembada berkelanjutan padi, swasembada

jagung serta percepatan swasembada kedelai.

b. Pagu anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2018

sebesar Rp6,8 triliun (30,1%) dari total anggaran Kementerian

Pertanian Rp22,6 triliun. Sasaran yang ditetapkan di tahun 2018,

sebagai berikut:padi 1,75 juta ha (tahun 2017 seluas 1,38 juta ha),

jagung 4,0 juta ha (tahun 2017 seluas 3,0 juta ha), dan kedelai 2,0

juta ha (tahun 2017 seluas 210 ribu ha, diluar APBN-P).

c. Pagu Anggaran TA 2018 pada Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp6.842.364.351.000,

dengan rincian alokasi per jenis belanja dan per kegiatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Pagu Anggaran Ditjen TP Per Jenis Belanja

Belanja

PegawaiBelanja Barang

Belanja

OperasionalBelanja Modal

1. Rupiah Murni 56.165.000 6.757.906.748 16.562.574 11.228.049 6.841.862.371

2. PNBP 0 406.480 95.500 501.980

Jumlah 56.165.000 6.758.313.228 16.562.574 11.323.549 6.842.364.351

Sumber DanaJumlah

(Rp000)

Jenis Belanja

12



Tabel 7. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Eselon II Lingkup Ditjen TP

TA. 2018

5. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan TA 2018 telah dilaksanakan kegiatan Rapat

Koordinasi Penyusunan RKA-K/L TA 2018 di The Margo Hotel, Depok

pada tanggal 18 - 20 Oktober 2017 yang diikuti 33 provinsi. Hasil rapat

sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor : S-162/MK-02/2017,

tanggal 10 Oktober 2017 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran

Kementerian/Lembaga TA 2018 dan Surat Menteri Pertanian

nomor: 131/RC.110/M/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017 hal

Persetujuan Rincian APBN Perfungsi dan Per Program

Kementerian Pertanian TA 2018 hasil pagu anggaran Ditjen

Tanaman Pangan TA 2018 sebesar Rp6.486.964.351.000, dari

Pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp23.820.762.303.000.

b. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Rp6.486.964.351.000,- teralokasi

untuk kegiatan di Pusat, Dekon, dan TP Provinsi dengan rincian

alokasi persumber dana dan jenis belanja sebagai berikut : Belanja

Pegawai Rp53.271.788, Belanja Barang Rp6.378.805.966.000,

Belanja Operasional Rp17.046.294.000 dan Belanja Modal

PEGAWAI BARANG MODAL

018.03.06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Hasil Tanaman Pangan

56.165.000 6.774.875.802 11.323.549 6.842.364.351

1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi - 1.904.875.000 125.000 1.905.000.000

1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - 3.639.976.145 254.505 3.640.230.650

1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - 113.000.000 - 113.000.000

1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan

OPT dan DPI

- 99.189.766 526.734 99.716.500

1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan

45.524.107 237.735.494 9.489.100 292.748.701

1767 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan

Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih

4.676.625 6.330.165 493.210 11.500.000

1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan

5.964.268 8.255.232 280.500 14.500.000

5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan - 765.514.000 154.500 765.668.500

RUPIAH MURNI 56.165.000 6.774.469.322 11.228.049 6.841.862.371

PNBP - 406.480 95.500 501.980

T O T A L 56.165.000 6.774.875.802 11.323.549 6.842.364.351

BELANJA (Rp)TOTAL (Rp)KODE PROGRAM/KEGIATAN

13



Rp37.840.303.000. Alokasi anggaran untuk masing-masing Eselon

II, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Alokasi Anggaran dan Kegiatan Eselon II Lingkup

Ditjen TP TA. 2018

6. Program Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor Di

Wilayah Perbatasan (LPBE – WP) dan Workshop Penyusunan Draf

Grand DesignLPBE – WP

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan

dihadiri oleh lingkup Setjen Kementan, Eselon I lingkupKementan,

narasumber, penanggung jawab wilayah perbatasan, tim penyusun

Grand Design LPBE – WP, BPTP Provinsi Perbatasan, Kabupaten

wilayah perbatasan dan instansi terkait lainnya.Beberapa hal hasil

rapat antara lain:

a. Sesuai dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran yang

kemudian dijabarkan menjadi program prioritas nasional RPJMN

2015-2019, telah dirancang dan dilaksanakan program

“Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah

Perbatasan(LPBE-WP)”.

b. Beberapa kendala dan keterbatasan wilayah perbatasan antara

lain:

- Ketertinggalan infrastruktur, ekonomi, dan aksesibilitas

informasi.

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia

(SDM).

- Kompleksitas masalah: sosial, politik, teritorial dan budaya.

NO KODE PROGRAM /KEGIATAN TOTAL

(Rp.000)

018.03.06Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan 6.486.964.351

1 1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 990.600.000

2 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 4.010.230.650

3 1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 113.000.000

4 1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 248.853.654

5 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 292.748.701

6 1767Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem

Mutu Laboratorium Pengujian Benih 11.500.000

7 1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan 15.362.846

8 5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 804.668.500

14



- Keterbatasan penerapan inovasi teknologi.

- Sangat sensitif secara geopolitik: Kedaulatan & Keutuhan

“NKRI”.

c. Tujuan LPBE-WP: (1) mengurangi ketergantungan masyarakat

perbatasan terhadap pangan impor, (2) memperkuat ketahanan

pangan di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan

sumberdaya lokal, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat

perbatasan melalui pengembangan ekspor pangan ke negara

tetangga.

d. Wilayah perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Brunai

Darussalam, Papua Nugini, Timor Leste mencakup 41

Kabupaten/Kota di 13 provinsi. Selama 2 tahun terakhir telah

dilaksanakan program/kegiatan di 5 provinsi dan 11

kabupaten/kota (Provinsi Kepri: Kab. Lingga, Karimun, Natuna;

Kalbar: Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang; Kaltara:

Nunukan; Papua: Merauke; Timor Leste: Malaka, Belu).

e. Pada tahun 2016 ekspor komoditas pertanian ke negara tetengga:

- Filipina: jagung 6.501 ton; minyak sawit 19.241 ton; kopi 2.335

ton; kelapa 2.802 ton.

- Singapura: minyak sawith 105.044 ton; kopi 6.725 ton, kakao

22.324 ton, lada 3.291 ton, kentang 4.273 ton.

- Malaysia : minyak sawit 483.019 ton, kopi 40.369 ton, biji kako

25.871 ton, kakao pasta 49.858 ton, kelapa 243.593 ton

f. Sehubungan dengan orientasi ekspor yang akan dibangun,

pembangunan lumbung pangan di perbatasan sejak awal harus

dirancang dengan matang mencakup pemenuhan kebutuhan

pangan lokal, target ekspor pangan dan peningkatan efisiensi dan

produktivitas untuk penguatan daya saing.

g. Sejalan dengan pembangunan pangan dan pertanian berbasis

kawasan, pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di

wilayah perbatasan harus dibangun dalam kerangka kawasan yang

mengintegrasikan seluruh sub-sistem mulai hulu, on-farm, hilir dan

penunjang sehingga dampaknya lebih signifikan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

h. Program ini tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan sektor lain

dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan sinergi, kerjasama

dan pembagian peran yang tegas.

15



7. Rapat Pembahasan IKU Ditjen Tanaman Pangan

a. Rapat pembahasan IKU Ditjen TP dilaksanakan tanggal 2

November 2017 di RR. PJK I Ditjen TP. Rapat dipimpin oleh

Direktur Perbenihan dan dihadiri Pejabat Eselon II sampai IV

lingkup Ditjen Tanaman Pangan serta perwakilan Menpan-RB

(Kamaruddin, Ak.M.Sc). Rapat diselenggarakan dalam rangka

pembahasan Draft final Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen

Tanaman Pangan yang sudah disusun melalui pembahsan seluruh

Eselon I - IV sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Menpan-RB tahun

2017 dan arahan Bapak Dirjen Tanaman Pangan untuk

berkoordinasi dengan Menpan-RB.

b. Pendapat dari Menpan-RB sebagai berikut:

- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah menerapkan

cascading/penjenjangan dari Eselon I sampai dengan Eselon

IV

- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah menerapkan

target-target terukur (measurable)

- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah Achievable,

berada dalam kendali (bisa dicapai) yang menjadi urusan Ditjen

Tanaman Pangan

- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah berorientasi output,

menggambarkan hasil.

c. Saran dari Menpan-RB yaitu:

- Perbaikan narasi atau kalimat dengan mengutamakan

kuantitas

- Agar dibuat Baseline tahun-tahun sebelumnya sebagai

pembanding pengukuran

- Agar dibuat indikator ukuran yang lebih jelas bisa

menggunakan nominal, rasio, index dan persentase

- Kriteria measurable artinya harus jelas siapa yang mengukur,

cara mengukurnya, dan sistem pengumpulan dan pengolahan

data.

- Untuk mengukur IKM diusulkan menggunakan data primer

(dilakukan oleh Ditjen Tanaman Pangan sehingga data yang

didapatkan bisa tepat waktu, efektif dan efisien).

16



Contoh Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART

Kriteria Salah Benar

Specific Jumlah kegiatan

budidaya Padi Produksi padi (juta

ton)

Measurable

Jumlah HPHK pada

hewan ternak yang

dapat dicegah

penyebarannya

Jumlah penyebaran

HPHK pada hewan

ternak melalui tempat

pemasukan/pengeluar

an yang ditetapkan

Attainable Peningkatan volume

ekspor komoditas

kedelai

Peningkatan volume

ekspor komoditas

manga

Relevan

Jumlah kasus konsumsi

pangan segar nasional

yang membahayakan

kesehatan manusia

(Barantan)

Jumlah kasus

konsumsi pangan

segar nasional yang

membahayakan

kesehatan manusia

(BKP)

Time bound Nilai reformasi birokrasi

Kementerian Pertanian

(tanpa target per tahun)

Nilai reformasi

birokrasi Kementerian

Pertanian (2017: BB,

2018: A, 2019: A)

d. Menentukan target yang tepat:

- Target tahun berjalan harus lebih tinggi dari capaian tahun

sebelumnya.

- Target tahun berjalan sebaiknya ditentukan berdasarkan

baseline. Baseline didapat dengan membandingkan target

untuk IKU sejenis dengan instansi lain atau dapat mengacu

pada regulasi maupun best practices yang berlaku.

- Target bersifat kuantitatif. Jika target berbentuk kualitatif harus

dikonversi menjadi kuantitatif. Misal: WTP (opini BPK)

dikonversi menjadi 1 = WTP; 2 = WDP; 3 = Tidak wajar; 4 =

Tidak Menyatakan Pendapat.

17



- Jika pada saat penyusunan IKU/IKI diketahui target tahun

berjalan telah tercapai, maka target tahun berjalan harus

dinaikkan.

Klasifikasi Target antara lain:

Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja

semakin baik

Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja

semakin baik

Semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian

dari target maka kinerja semakin baik

Pengertian Inisiatif Strategi yaitu langkah kegiatan atau

urutan tindakan yang disusun secara berkesinambungan

untuk digunakan sebagai tahapan pencapaian sasaran

kerja yang telah ditetapkan dan sekumpulan proyek dan

program berdurasi waktu tertentu, di luar kegiatan rutin,

yang harus dilaksanakan agar target kinerja tercapai atau

bahkan terlampaui.

Manfaat Inisiatif Strategi antara lain karyawan dapat

mengetahui apa yang harus dilakukan, memprioritaskan

kegiatan, kapan harus melakukan kegiatan.

8. Pembahasan Draf Aplikasi E-Proposal 2019

Pembahasan Draf Aplikasi E-Proposal 2019 dilaksanakan di Ruang

Rapat Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

(PUSTAKA) Kementan Bogor.Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala

Subbagian Program Biro Perencanaan Setjen Kementan dan dihadiri

oleh perwakilan Eselon I lingkup Kementan. Beberapa hal hasil rapat

sebagai berikut:

a. Aplikasi E-Proposal 2019 disesuaikan dengan struktur di KRISNA

b. Masterplan dan Action Plan akan menjadi bahan pembahasan

utama dalam Pra dan Musrenbangtan --> pada menu aplikasi e-

proposal 2019 akan di cantumkan kalimat tersebut.

b. Dalam rangka meningkatkan kualitas usulan e-proposal dari

daerah, salah satunya dengan memperbaiki mekanisme verifikasi

usulan, yang selama ini hanya dinas pertanian provinsi saja yang

melakukan verifikasi. Untuk kedepannya direncanakan akan ada

tahapan verifikasi oleh Eselon I dan Biro Perencanaan (Mekanisme

Perbaikan Verifikasi usulan akan dibahas khusus pada pertemuan

berikutnya).

18



c. Pada menu e-proposal 2019 di bagian detail usulan kegiatan,

pengusul mencantumkan titik koordinat calon lokasi kegiatan atau

titik koordinat lokasi kelompok tani.

d. Pusdatin sedang menyiapkan menu Aplikasi 2019 yang diambil

dari RKA-K/L 2018. Setelah selesai akan di kirimkan ke masing-

masing Eselon I untuk diupdate menunya dan unit cost apabila

ada perubahan.

e. Agenda perencanaan Tahun 2018 yaitu:

- Tanggal 2 Januari – 28 Februari 2018: Pembukaan E-proposal

TA 2019

- Tanggal 25 - 26 Januari 2018: RAKORTEK

- Tanggal 7 - 11 Mei 2018: Musrenbangtan.

9. Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Pertanian

Rapat dilaksanakan dalam rangka menyusun revisi Perjanjian Kinerja

(PK) Menteri Pertanian edisi APBN-P Tahun 2017 sebagai salah satu

syarat tertib administrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 15

Tahun 2014. Hasil workshop sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat,

perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi

anggaran), perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh masing-masing unit Eselon I

sebagai berikut:

- Kegiatan tanaman pangan yang termasuk dalam anggaran

APBNP Tahun 2017 adalah kegiatan PAT Kedelai dengan luas

tanam 500.000ha dengan perkiraan produksi 719.150 ton dan

akan dikonsepkan dalam target produksi pada PK Menteri

Pertanian APBN-P.

- Namun, karena pertanaman dilaksanakan pada bulan Oktober-

Desember 2017 sehingga kontribusi produksi di tahun 2018.

Sehingga target produksi kedelai pada PK Menteri Pertanian

Tahun 2017 tetap mengacu pada target awal sebasar 1,2 ton.

c. Tindak Lanjut:

- Agar Pejabat Eselon I, II, III dan IV masing-masing Unit Kerja

Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang mengalami

penyesuaian anggaran terkait APBN-P 2017 segera menyusun

19



dokumen Revisi Perjanjian Kinerja dan dikumpulkan ke Biro

Perencanaan c.q. Sub Bagian Program paling lambat hari

Senin, tanggal 13 November 2017.

- Agar Biro Perencanaan bersurat ke Eselon I untuk

mengkonfirmasi hasil rapat PK tanggal 3 November 2017.

- Deadline data PK Kementan paling lambat hari Jum’at, tanggal

10 November 2017 jam 16.29 WIB.

10. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tim Penyusun Businness Plan

Pengelolaan PKSN Kawasan Perbatasan

Dalam rangka Penyusunan Laporan Akhir Tim Penyusun Business

Plan Pengelolaan PKSN Kawasan Perbatasan maka pada tanggal 13

– 15November 2017 diadakan Rapat di Hotel The Acacia, Jakarta

Pusat. Hasil rapat sebagai berikut:

a. Rapat dipimpin oleh Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat

dan Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga,

Perwakilan BNPP, Perwakilan dari dinas kabupaten dan instansi

terkait lainnya.

b. Agenda rapat yaitu pemaparan hasil laporan dengan presentasi

dari tiap-tiap penanggung jawab Tim Pusat Kegiatan Strategis

Nasinal (PKSN).

c. Pemaparan dan Laporan akhir business plan pengelolaan PKSN

kawasan perbatasan dibahas di 5 (lima) lokasi yaitu Kota Jayapura

(Kec.Jayapura), Kab.Sanggau (Kec.Entikong dan Nanga Badau),

Kab. Sambas (Kec.Paloh Aruk) dan Kab.Belu (Kec.Atambua).

d. Maksud dan tujuan penyusunan Business Plan Pengelolaan PKSN

Kawasan Perbatasan adalah Menyusun strategi pengembangan

kawasan PKSN sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam

mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berdaya

saing; Menjabarkan secara rinci rencana pengembangan kawasan

PKSN berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun;

Menyediakan data detail dan analisis aktual (terukur) mengenai

potensi dan kendala pengembangan kawasan PKSN; dan

Menentukan jenis rencana pengembangan dan peningkatan

infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan PKSN.

20



e. Adapun sasaran dari penyusunan Business Plan Pengelolaan

PKSN Kawasan Perbatasan adalah:

- Penjabaran rinci rencana pengembangan kawasan PKSN

berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun.

- Tersedianya data detail dan analisis (terukur) mengenai potensi

dan kendala pengembangan kawasan PKSN.

- Tersedianya rumusan konsep dan rencana rinci

pengembangan program/kegiatan, pembiayaan dan investasi

(business plan) di kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan

(2018 – 2023).

- Tersusunnya rencana bimbingan teknis, penyuluhan dan

pelatihan pengembangan program/kegiatan berbasis agribisnis

dan agroindustri.

- Terumuskannya rencana pengembangan dan peningkatan

infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan PKSN.

- Tersusunnya indikasi program rencana pengembangan

kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan.

- Tersedianya dokumen business plan di kawasan PKSN.

f. Hasil dari penyusunan adalah Diperolehnya Penjabaran rinci

rencana pengembangan kawasan PKSN berdasarkan dokumen

perencanaan yang telah disusun; Tersedianya data detail dan

analisis (terukur) mengenai potensi dan kendala pengembangan

kawasan PKSN; Tersedianya rumusan konsep dan rencana rinci

pengembangan program/kegiatan, pembiayaan dan investasi

(business plan) di kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan (2018 –

2023); Tersusunnya rencana bimbingan teknis, penyuluhan dan

pelatihan pengembangan program/kegiatanberbasis agribisnis dan

agroindustry; Terumuskannya rencana pengembangan dan

peningkatan infrastruktur untuk menunjang pengembangan

kawasan PKSN; Tersusunnya indikasi program rencana

pengembangan kawasan PKSN untuk 5 (lima) tahun kedepan

danTersedianya dokumen business plan di kawasan PKSN.

11. Rapat Pemantapan Program Dan Kegiatan TA. 2017 Sinergi Ditjen

Tanaman Pangan Dan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Rapat Pemantapan Program dan Kegiatan TA.2017 Sinergi Ditjen

Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal

16-18 Februari 2017 di Hotel Sunan Surakarta menghasilkan beberapa

rumusan sebagai berikut:

21



a. Sasaran produksi tahun 2017: padi 85,57 juta ton, jagung 30,54

juta ton, kedelai 1,2 juta ton.

b. Sasaran luas tanam tahun 2017 (Rakernas 4-5 Februari 2017):

padi 19,87 juta ha, jagung 6,05 juta ha, kedelai 768,22 ribu ha.

c. Kegiatan padi melalui DIPA TA. 2017 seluas 1,23 juta ha, terdiri

dari bantuan benih seluas 500 ribu ha, bantuan sarana produksi

padi hibrida, hazton,salibu, organik dan mina padi 871 ribu ha.

d. Kegiatan jagung melalui DIPA TA. 2017 berupa sarana produksi

dilahan perkebunan seluas 1 juta ha dan 2 juta ha dilahan

perhutani, lahan kering/APL, tadah hujan, peningkatan IP.

e. Pengembangan jagung dilakukan melalui Perluasan Areal

Tanam/PAT (tambah luas tanam).

f. Bantuan Benih Jagung, agar dipenuhi 40% benih produk Litbang

dan 60% Produk Umum.

g. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen TP antara

lain penyediaan alat dan mesinpra dan pasca panen terutama

jagung dan kedelai.Pola penyaluran tepat sasaran dan dapat

didayagunakan secara optimal melalui skema pemanfaatan

bantuan alsintan dan pelatihan.

h. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen Tanaman

Pangan adalah melalui relokasi kegiatan Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian pada lokasi daerah pengembangan kawasan

jagung dan kedelai sesuai dengan kesepakatan dengan Ditjen

Tanaman Pangan. Selain itu, kedepan, program asuransi pertanian

juga akan diarahkan untuk dapat meng-cover lahan pertanian

jagung.

i. Dukungan lainnya berasal dari TNI AD dalam mengawal

pencapaian target luas tanam dan serapan gabah petani,

pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan

kegiatan bersama BPKP, penerbitan e-Catalog benih dan alsin

untuk percepatan pengadaan oleh LKPP, kelancaran penyediaan

pupuk bersubsidi, penyediaan lahan perhutani Kemeneg BUMN,

prasarana dan sarana irigasi bersama dengan Kementerian PUPR

serta jaminan harga pasar dan harga gabah, jagung dan kedelai

bersama BULOG.

j. Dalam rangka percepatan CPCL, telah dilakukan Workshop

identifikasi kesiapan data CPCL Tahun 2017 di masing-masing

satker dan dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Kepala Dinas

22



untuk menyelesaikan CPCL. Berikut rekapitulasi CPCL hasil

workshop:

- Kegiatan Jagung melalui DIPA Tugas Pembantuan 2,25 juta

ha, yang sudah siap CPCL 1,69 juta ha (75,5%)

- Kegiatan Jagung melalui DIPA Pusat 750 ribu ha, yang sudah

siap CPCL 194,9 ribu ha (26%)

- Kegiatan Padi DIPA Tugas Pembantuan 871.000 ha yang

sudah siap CPCL 543,6ha (62,42%)

- Kegiatan Kedelai 210.000 ha yang sudah siap CPCL 108,29ha

(51,56%)

12. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam dan Luar Negeri

Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dalam dan

luar negeri, maka diperlukan suatu koordinasi agar pengelolaan

kerjasama tersebut sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan

monitoring serta evaluasi atas kerjasama tersebut.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama di Kementerian

Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka

diupayakan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam dan luar

negeri tersebut. Di samping itu pula turut berperan serta dalam upaya

persamaan pemahaman pengetahuan tentang kerjasama yang

dilaksanakan.

Beberapa fasilitasi dan koordinasi kegiatan kerjasama dalam dan luar

negeri yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017, di antaranya

sebagai berikut :

a. Rapat Agricultural Ministerial Meeting G-20 Presidensi Jerman

dana persiapan posisi Delegasi RI

- Rapat persiapan AMM G-20 dan penyusunan posisi DELRI

dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2017, di RR. Biro

Kerjasama, Kementan dan pada tanggal 13-14 Januari di RR

BB Biogen. AMM G-20 berada di dalam koordinasi Biro KLN

Bidang Multilateral. Agricultural Ministerial Meeting G-20

Presidensi Jerman merupakan rapat rutin sejak 2008 yang

dikoordinir oleh Bappenas. Kementan terlibat aktif pada sidang

G-20 terutama pada isu pembangunan, khususnya penguatan

kedaulatan pangan nasional. Rapat G-20 Agriculture Ministers

Communique diselenggarakan di Jerman pada tanggal 18-22

Januari 2017.

23



- Tindak Lanjut Hasil Sidang Agricultural Ministerial Meeting

(AMM) G20 Presidensi Jerman yang telah diselenggarakan dan

menindaklanjuti Brafax dari Kedutaan Besar RI di Berlin No. B-

00020/BERLIN/170124 tanggal 24 Januari 2017 dilaksanakan

pada tanggal 2 Februari di RR Biro KLN.

- Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pertemuan G20 dipimpin

oleh Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian, dengan anggota Kepala Bagian Multilateral, Kepala

Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah, Biro

Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian serta KBRI

Berlin.

- Untuk membuka wawasan mengenai G20 dan perkembangan

kerjasamanya, terutama dalam bidang pertanian, Biro KLN

membuat draft buku perkembangan kerjasama G20 bidang

pertanian. Rapat pembahasan draft buku dilaksanakan di BB

Biogen-Bogor pada tanggal 14-15 Agustus 2017.

b. Audiensi dengan PT Graha Alam Sempurna (100% Organik) di RR.

Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan pada tanggal 24 Januari 2017

Audiensi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT. Graha Alam

Sempurna dengan Ditjen Tanaman Pangan dipimpin oleh dan

dihadiri Kepala Subdit Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering,

Direktorat Serealia, Dit.Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan dan perwakilan dari Setditjen TP.

Pembahasan difokuskan pada seputar problematika sampah,

khususnya di Jakarta, serta perbandingan antara pengolahan

sampah konvensional dan pengolahan sampah dari “Alam ke

Alam”.PT. Graha Alam Sempurna (100% Organik) memiliki produk

pupuk hayati cair, pupuk organik cair, Soil remediation system dan

pupuk organikgranule bermerk GDM.PT. Graha Alam Sempurna

(100% Organik) menjajaki kemungkinan kerjasama dengan

Kementerian Pertanian sebagai penyedia produk GDM.Ditjen TP

menyarankan untuk memasukkan produk tersebut dalam e-catalog

di LKPP.

c. Rapat Koordinasi Tim Teknis Proyek NSLIC/ NSELRED

Dilaksanakan di Le Meradien Hotel pada tanggal 30 Mei 2017.

Rapat diawali arahan dari Direktur Daerah Tertinggal,

Transmigrasi, dan Pedesaaan Bappenas, dilanjutkan penjelasan

dari Direktur proyek NSLIC dan Global Affair Canada/GAC, diskusi

dan masukan terhadap rencana kegiatan. Rapat dihadiri

24



perwakilan dari Bappenas, Kem.Desa, Pembangunan Tertinggal

dan Transmigrasi, Kem.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Kem.Kelautan dan Perikanan, Kemenko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, perwakilan dari provinsi Gorontalo dan

Sulawesi Tenggara, serta Kementan (Ditjen Tanaman Pangan dan

Ditjen PSP).Ditjen TP diwakili oleh Kabag Evaluasi dan Layanan

Rekomendasi, Kasubdit Standarisasi dan Mutu, Dit.PPHTP, dan

Subbag Kerjasama.

Nasional Support for Local Investment Climates (NSLIC) atau

National Support for Enhancing Local and Regional Economic

Development (NSELRED) merupakan hibah jasa dari Pemerintah

Kanada pada Bappenas, selama 6 tahun (Desember 2016 – 2012).

Kementan terlibat dalam pengembangan komoditi sapi dan jagung

(khususnya di Kab. Boalemo – Gorontalo). Lokasi kegiatan ada di 2

provinsi dan 10 kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara :

Kota Kendari, Kota Baubau, Kab.Wakatobi, Kab.Konawe Selatan

dan Kab, Bombana; Provinsi Gorontalo: Kota Gorontalo,

Kab.Gorontalo, Kab. Gorontalo Urata, Kab. Boalemo, dan

Kab.Pohuwatu.Kegiatannya berupa penguatan kapasitas dan

pengembangan inovasi daerah dalam pengembangan usaha

mikro, kecil dan menengah (UKM) dan koperasi.Tujuannya

meningkatkan lapangan pekerjaan (laki-laki dan perempuan)

melalui pengembangan usaha kecil dan ekonomi lainnya berbasis

kebutuhan lokal.

d. Rapat Persiapan Pertemuan ASWGC ke-24

Dilaksanakan di RR.Ditjen Hortikultura pada tanggal 14 Juni 2017.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan

Setditjen Hortikultura dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen

Tanaman Pangan, dan Sesba Litbang Pertanian, serta Eselon II

lingkup Ditjen Hortikultura. Rapat ini bertujuan mencari masukan

untuk posisi Indonesia di ASWGC ke-24 yang rencananya akan

diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 12 - 14 Juli 2017.

Beberapa hal yang dapat disampaikan : Ditjen Tanaman Pangan

diminta masukannya mengenai GAP dan data dukung komoditas

padi organik. Disarankan untuk rapat berikutnya dapat

mengundang Dit.PPHTP dan Dit. Budidaya Serealia.

25



e. Rapat Posisi WTO Bidang Pertanian dan Perkembangan Kasus

Sengketa WTO Produk Pertanian.

Rapat dilaksanakan di Hotel Salak Tower-Bogor pada tanggal 8-9

Agustus 2017 yang dibuka oleh Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc

selaku Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.

Workshop dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian,

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan

perwakilan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian

Pertanian.

Mengenai kasus sengketa yang dihadapi Pemerintah RI di WTO

(DS477/DS478 dan DS484), Direktorat Jenderal Hortikultura sudah

berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak-pihak

yang terkait dan menyatakan untuk banding.Hal ini dilakukan untuk

mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada upaya

Pemerintah untuk melindungi kepentingan petani, meskipun dalam

kasus ini kecil kemungkinan Indonesia bisa menang.Sedangkan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan belum

memberikan jawaban.

13. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berikut beberapa pertemuan terkait PUG yaitu sebagai berikut:

a. Pertemuan Usulan dan Rencana Kegiatan Pengarusutamaan

Gender (PUG) di Bogor, 31 Januari 2017

Rencana kegiatan koordinasi PUG Kementan 2017 diantaranya :

Koordinasi persiapan pelaksanaan PUG, Koordinasi persiapan

pelaksanaan pilot project Desa Pangan Lestari/DPL, Pertemuan

Koordinasi PUG lintas sektorat, supervisi dan koordinasi kegiatan

DPL dan industri rumahan oleh KPPA (di Yogya dan Sulawesi

Selatan), Kajian dan Rakor PUG, Pemantauan terpadu, penulisan

buku sukses story PUG sejak tahun 2012, dan penyusunan

laporan.

b. Rapat Tim Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian

Dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-

Bogor pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan mendapat penghargaan

di tingkat Mentor, Sekretaris Jenderal memberikan arahan agar

masing-masing Eselon I dapat mengusung kegiatan PUG yang

akan diperlombakan untuk penghargaan Anugerah Parahita

Ekapraya (APE) dari KPPA pada tahun 2018. Kegiatan

Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian tahun 2017

khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah:

26



Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI

(Penerapan Pengendalian Hama Terpadu secara luas).

c. Dialog Dewan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (DEN SP)

dengan Tim Pokja PUG Lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan dilaksanakan di RR.Biro Perencanaan pada tanggal 12

September 2017.DEN SP meminta pemerintah melalui Kementan

untuk tetap berpihak pada petani dengan berbagai

program/kegiatan yang digelontorkan. Program/kegiatan tersebut

harus responsif gender yaitu melibatkan petani (laki-laki maupun

perempuan). Tim Pokja PUG diharapkan dapat meninjau langsung

ke lapangan agar dapat mengetahui permasalahan khususnya

petani perempuan dan dapat memberikan masukan kepada

pimpinan. Tim Pokja PUG mengharapkan agar dialog ini dapat

memberikan informasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam

mendukung implementasi pengarusutamaan gender dalam

pembangunan nasional.

27




BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1. Pengelolaan Gaji TA. 2017, menyiapkan laporan pajak penghasilan

pribadi PPh 21 pegawai TA. 2017, melakukan pembayaran tunjangan

kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak,

kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji

terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2. Pengelolaan Perbendaharaan

a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker

Pusat, UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 137 Satker.

b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2017

- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak

2.460SPP yang meliputi: SPP UP/TUP 9 SPP, SPP GUP 209

SPP, Nihil 150 SPP dan SPP LS 2.092SPP

- Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan

kegiatan sebanyak 31.600 tagihan baik tunai maupun LS.

c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2017

- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Pusat) sebesar Rp1,589

miliar(150,47%), terdiri dari fungsional Rp297 juta dan umum

Rp1,292 miliar dari target yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan sebesar Rp1,056 miliar.

- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Daerah) sebesar Rp23,774

miliar(440,93%), terdiri dari fungsional Rp7,915 miliar,dan umum

Rp15,859 miliar dari target yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan sebesar Rp5,385 miliar. Hingga akhir tahun 2017

sebanyak 42 satker.

3. Perkembangan Realisasi Keuangan Satker Pusat

Perkembangan penyerapan anggaran tahun 2017 untuk DIPA Satker

Pusat Ditjen Tanaman Pangan TA 2017 adalah sebesar Rp1,091

triliun (82,50%) dari pagu anggaran Rp1,322 triliun.

a. Realisasi anggaran berdasarkan sumberdana dari pagu sebesar

Rp1,322 triliun, realisasi Rp1,091 triliun (82,50%) meliputi: 1)

Rupiah Murni Rp1,322 triliun realisasi Rp1,091 triliun (82,50%), 2)

Dana PNBP Rp630 juta,realisasi Rp612 juta (97,21%), 3)

Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp0, realisasi Rp0 (0%).

III

28



b. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari pagu sebesar

Rp1,322 triliun, realisasi Rp1,091 triliun (82,50%) meliputi: 1)

Belanja Pegawai Rp42,152, realisasi Rp35,244 (83,61%), 2)

Belanja Barang Jasa Rp1,270 triliun, realisasi Rp1,046 triliun

(82,36%), 3) Belanja Modal Rp10,591 miliar, realisasi Rp10,124

miliar (95,59%).

c. Uang Persediaan Satker

Uang Persediaan Satker berdasarkan realisasi pembayaran

sebesar Rp4.731.824.970, berasal dari Dana TUP sebesar

Rp600.000.000 (78,86%). Sisa Uang Persediaan Satker

berdasarkan realisasi pembayaran sebesar Rp2.767.940.809,

terdiri dari Kas Tunai Rp234.221, Bank Rp0, dan Persekot

Rp2.767.940.809.

4. Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS

Verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

dimana Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk

menandatangani Surat Permintaan Pembayaran terhadap tagihan

langsung dari seluruh tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup


Tabel 9. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2017

Selama Tahun 2017, tagihan yang telah diverifikasi untuk SPJ

langsung sebanyak 1.488 berkas, dan SPJ non langsung sebanyak

2.588 berkas.

5. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Disamping Temuan administratif, berdasarkan data monitoring

Laporan Hasil Pemeriksaan baik BPK RI, Inspektorat Jenderal

maupun BPKP, terdapat Temuan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR) yang mengharuskan dilakukan penyetoran ke Kas

Negara. Sebagian besar adalah temuan untuk pihak ketiga baik

BUMN maupun perusahaan penyedia barang/jasa. Perkembangan

data KN s.d bulan November 2017 sebesar

Rp22.375.971.282,18dengan rincian temuan: Itjen Kementan sebesar

Rp12.208.251.343,48, Investigasi Itjen Kementan sebesar

No Uraian Jumlah Berkas

1 SPJ Langsung 1.488

2 SPJ Non Langsung 2.588

29



Rp608.118.417,55, BPKP sebesar Rp1.644.788.653,74, BPK-RI

sebesar Rp7.914.812.867,41.

Tabel 10. Perkembangan Data TPTGR Per 31 Desember 2017

Lingkup Ditjen TP (Pusat dan Daerah)

6. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31

Desember 2017 adalah sebesar Rp1.064.737.759.209, (satu triliun

enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus

lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah), nilai BMN

dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca

yaitu: Persediaan, Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan

1 Ditjen Tanaman Pangan 10.179.304.778,32 608.118.417,55 730.574.821,50 4.811.607.956,50 16.329.605.973,87

2 Sulawesi Utara - - 10.500.000,00 2.249.138.700,00 2.259.638.700,00

3 Banten 11.400.000,00 - 740.437.350,00 - 751.837.350,00

4 Jawa Barat 644.016.763,00 - - - 644.016.763,00

5 Sumatera Selatan 10.250.000,00 - - 385.233.500,00 395.483.500,00

6 Gorontalo 323.470.805,00 - - - 323.470.805,00

7 J a m b i - - 12.889.000,00 266.421.120,00 279.310.120,00

8 Maluku 259.684.389,81 - - - 259.684.389,81

9 Sumatera Utara - - - 179.242.500,00 179.242.500,00

10 Lampung 135.936.613,20 - - 23.169.090,91 159.105.704,11

11 Sulawesi Selatan 155.347.341,36 - - - 155.347.341,36

12 Sulawesi Tengah 151.087.900,00 - - - 151.087.900,00

13 Bengkulu 82.888.874,33 - 58.721.217,00 - 141.610.091,33

14 Sulawesi Tenggara 12.480.322,50 - 86.366.265,24 - 98.846.587,74

15 R i a u 73.834.596,00 - - - 73.834.596,00

16 Nusa Tenggara Barat 39.726.427,46 - 1.800.000,00 - 41.526.427,46

17 Nusa Tenggara Timur 31.322.500,00 - 3.500.000,00 - 34.822.500,00

18 Kalimantan Tengah 26.474.000,00 - - - 26.474.000,00

19 Maluku Utara 26.125.000,00 - - - 26.125.000,00

20 Jawa Timur 22.911.105,00 - - - 22.911.105,00

21 Aceh 13.392.427,50 - - - 13.392.427,50

22 Kalimantan Timur 8.597.500,00 - - - 8.597.500,00

23 Sumatera Barat - - - - -

24 Kepulauan Riau - - - - -

25 Kepulauan Bangka Belitung - - - - -

26 DKI Jakarta - - - - -

27 Jawa Tengah - - - - -

28 DI Yogyakarta - - - - -

29 B a l i - - - -

30 Kalimantan Barat - - - - -

31 Kalimantan Selatan - - - - -

32 Sulawesi Barat - - - - -

33 Papua - - - - -

34 Papua Barat - - - - -

12.208.251.343,48 608.118.417,55 1.644.788.653,74 7.914.812.867,41 22.375.971.282,18 Jumlah

1.2. Rekapitulasi Kerugian Negara di Rangking Lingkup Ditjen Tanaman Pangan

Posisi s/d November 2017

No. Unit Kerja

Sisa Kerugian Negara (Rp)

Itjen KementanInvestigasi Itjen

KementanBPKP BPK - RI Jumlah

30



Bangunan; Jalan Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya, serta

Konstruksi.

Tabel 11. Nilai Barang Milik Negara

7. Perkembangan Barang Milik Negara

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan

(Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama Lima (5) periode

laporan terakhir, dapat disajikan tabel berikut ini.

Tabel 12. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

Intrakomtabel Ekstrakomtabel Gabungan

Rp Rp Rp

I Aset Lancar

1 Persediaan 3.144.615.250 - 3.144.615.250

3.144.615.250 - 3.144.615.250

II Aset Tetap

1 Tanah 935.128.935.200 - 935.128.935.200

2 Peralatan Mesin 306.271.523.368 119.585.500 306.391.108.868

3 Gedung dan Bangunan 60.762.261.000 - 60.762.261.000

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 430.524.000 - 430.524.000

5 Aset Tetap Dalam Renovasi - - -

6 Aset Tetap Lainnya 117.849.875 - 117.849.875

7 KDP - - -

1.302.711.093.443 119.585.500 1.302.830.678.943

III Aset Lainnya

1 Aset Tak Berwujud 553.273.275 - 553.273.275

2 5.655.184.246 - 5.655.184.246

6.208.457.521 - 6.208.457.521

1.312.064.166.214 119.585.500 1.312.183.751.714 Jumlah I, II, III

Uraian NeracaNo

Jumlah I

Jumlah II

Aset Yang Dihentikan Dari

Penggunaan Operasional

Jumlah III

Nilai Barang Milik Negara

(Rp)

1 Laporan BMN Per 31 Desember 2017 1.064.737.759.209

2 Laporan BMN Per 31 Desember 2016 274.667.357.203




Periode LaporanNo

31



Permasalahanyang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan

Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:

a. Perpindahan barang dari ruangan yang satu ke ruang yang lain

dikarenakan mutasi pegawai dan tidak melaporkan barang

tersebut ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

b. Renovasi gedung/ruangan belum diregister pada neraca Eselon I

Tindak Lanjut:

a. Inventarisasi ulang Aset BMN pada unit Eselon II

b. Inventarisasi ulang (pendataan aset-aset pusat di daerah)

c. Pengajuan penetapan status penggunaan

d. Hibah dan penghapusan.

32



33




BAGIAN UMUM

1. Pemberian Penghargaan pada Kelompok Tani Berprestasi Tingkat

Nasional Tahun 2017

Pemberian penghargaan kepada kelompoktani diberikan bagi mereka

yang berprestasi dengan tujuan memberikan apresiasi dan

memotivasi untuk terus produktif/berkarya bahkan meningkatkan

kinerjanya yang nantinya bisa memotivasi orang lain dilingkungan

sekitarnya agar berkompetisi untuk berprestasi berdasarkan SK Dirjen

TP Nomor 84/HK.310/C/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Proses pemberian penghargaan tingkat nasional melalui tahapan

penilaian secara berjenjang, yaitu penilaian di tingkat provinsi dan

penilaian ditingkat nasional. Penilaian tingkat provinsi dilakukan oleh

tim penilai provinsi yang melakukan penilaian didaerahnya, yang

kemudian mengusulkan 1 kelompok tani (padi, jagung, kedelai)

kepada tim penilai pusat untuk dilakukan penilaian tingkat nasional.

Tim penilai pusat yang anggotanya berasal dari Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan akan memverifikasi usulan dari provinsi.

Tim penilai provinsi dan pusat dalam melakukan penilaian/verifikasi

mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Kelompok Tani Berprestasi

Bidang Tanaman Pangan Tingkat Nasinal yang diterbitkan dari tim

pusat. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 3 kelompoktani untuk

masing-masing komoditas padi, jagung dan kedelai.

Provinsi yang mengusulkan untuk mengikuti perlombaan ditingkat

nasional berjumlah 17 provinsi dengan rincian 16 kelompoktani padi,

13 kelompoktani jagung,12 kelompoktani kedelai.

Pemberian Penghargaan kepada kelompoktani Berprestasi Tingkat

Nasional Tahun 2017 diserahkan bersamaan waktunya dengan

peringatan HPS tanggal 16-17 Oktober 2017 di Provinsi Kalimantan

Barat.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

a. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2017

- Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun

2017 berdasarkan golongansebanyak 715 orang, untuk

golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 179 orang,

IV

34



golongan III sebanyak 474 orang, dan golongan IV 58 orang.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan

Tahun 2017

Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan 239orang terdiri dari 167 orang pusat dan 72

orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

56 orang, Direktorat Serealia 59 orang, Direktorat Aneka

Kacang dan Umbi 51 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan 61 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan 69 orang, Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT 86 orang, Balai Besar

Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan

dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 56 orang, dan Balai Pengujian

Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 37 orang.

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada di masing-

masing unit kerja Eselon II, maka dapat digambarkan klasifikasi

tingkat pendidikan melalui dari tingkat SD s.d S3 seperti terlihat

pada tabel berikut ini.

Gol I Gol II Gol III Gol IV Jml

1 Ditjen TP - - - 1 1

2 Setditjen TP 4 88 136 11 239

3 Dit. Perbenihan TP - 7 39 10 56

4 Dit. Serealia - 12 39 8 59

5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi - 7 39 5 51

6 Dit. Perlindungan TP - 12 41 8 61

7 Dit. PPHTP - 11 50 8 69

8 BBPOPT Jatisari - 24 59 3 86

9 BBPPMBTPH Cimanggis - 13 40 3 56

10 BPMPT - 5 31 1 37

4 179 474 58 715 Jumlah

No Unit Kerja

Golongan

35



Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan

Bila dilihat dalam tabel tingkat pendidikan yang paling banyak

adalah pegawai yang berpendidikan sarjana 295orang dan

urutan kedua adalah SLTA sebanyak222 orang serta urutan

ketiga adalah S2 sebanyak 118 orang.

- Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis

Kelamin

Dari jumlah PNS sebanyak715orang yang ada di Ditjen

Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan

paling tinggi yaitu sebanyak 407 orang (56,92%), sedangkan

perempuan sebanyak 308 orang (43,08%).

Tabel 15. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis

Kelamin

Laki-Laki Perempuan

1 Ditjen TP 1 - 1

2 Setditjen TP 156 83 239

3 Dit. Perbenihan TP 29 27 56

4 Dit. Serealia 37 22 59

5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 26 25 51

6 Dit. Perlindungan TP 28 33 61

7 Dit. PPHTP 34 35 69

8 BBPOPT Jatisari 63 23 86

9 BBPPMBTPH Cimanggis 22 34 56

10 BPMPT 11 26 37

407 308 715

56,92 43,08 100,00 %

No Unit KerjaJenis Kelamin

Jumlah

Jumlah

S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jml

1 Ditjen TP 1 - - - - - - - - - 1

2 Setditjen TP 1 28 89 - - 9 - - 97 9 6 239

3 Dit. Perbenihan TP - 15 27 - - 2 - - 10 - 2 56

4 Dit. Serealia 1 17 22 - - 3 - - 13 2 1 59

5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 1 11 24 - - 3 - - 11 1 - 51

6 Dit. Perlindungan TP 1 13 30 - - 3 - - 13 1 - 61

7 Dit. PPHTP 1 15 33 - - 7 - - 12 - 1 69

8 BBPOPT Jatisari - 5 27 1 - 9 - - 43 1 - 86

9 BBPPMBTPH Cimanggis 1 10 22 - - 5 - - 18 - - 56

10 BPMPT - 4 21 - - 7 - - 5 - - 37

7 118 295 1 - 48 - - 222 14 10 715 Jumlah

No Unit Kerja

Pendidikan

36



Berdasarkan data tersebut,menunjukkan bahwa pegawai laki-

laki masih mendominasidi Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan.

b. Penilaian Satu Atap Angka Kredit Pejabat Fungsional

- Pengawas Benih Tanaman (PBT) 2017

Penilaian satu atap angka kredit Pejabat Fungsional Pengawas

Benih Tanaman dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Januari

2017 di Hotel Bumiwiyata Depok, Jawa Barat.

Para PBT yang telah melaksanakan tugasnya menuangkan

kegiatan dan hasil karyanya dalam bentuk bukti fisik yang

tersusun berupa Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

untuk usulan kenaikkan pangkat Pejabat Fungsional

bersangkutan.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan

/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya,

Instansi Pembina pejabat fungsional Pengawas Benih adalah

Kementerian Pertanian. PBT diwajibkan untuk menyampaikan

DUPAK kepada Instansi Pembina minimal satu kali dalam satu

tahun untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut

digunakan sebagai dasar kenaikkan pangkat yang

bersangkutan.

Penilaian DUPAK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu

periode April dan Oktober, untuk periode April 2017 jumlah

DUPAK yang akan dinilai 146 orang. Dengan jumlah tersebut,

maka perlu dilaksanakan penilaian satu atap, agar penerbitan

SK Kenaikkan Pangkat sesuai dengan periode yang ditentukan.

Permasalahan:

Berkas kepegawaian yang dilampirkan untuk penilaian

DUPAK tidak lengkap, HAPAK/PAK yang dilampirkan tidak

runut sehingga menghambat untuk membuat konsep daftar

hasil penilaian DUPAK.

Pejabat Fungsional PBT yang berada di pangkat puncak

masih ada yang tidak mengirimkan DUPAK untuk angka

kredit pemeliharaan setiap tahun sehingga ada pejabat

fungsional PBT yang diberhentikan.

37



Pejabat Fungsional PBT tergantung pada angka kredit dari

tugas pokok, belum banyak menyentuh pengembangan

profesi sehingga kesulitan dalam memenuhi angka kredit

untuk naik pangkat berikutnya.

Pejabat Fungsional PBT belum memenuhi kaidah-kaidah

penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dipersyaratkan dan usulan

DUPAK Calon PBT maupun PBT yang diajukan tidak sesuai

dengan bukti fisik yang ada, masih ada daftar butir kegiatan

yang tidak diisi sesuai dengan Bukti Fisik.

Tindak Lanjut:

Permasalahan berkas kepegawaian dalam untuk penilaian

DUPAK tidak lengkap dan Pejabat Fungsional PBT belum

memenuhi kaidah-kaidah penulisan Karya Tulis Ilmiah akan

dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pelaksanaan

jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, dari

penyusunan DUPAK sampai dengan penulisan Karya Tulis

Ilmiah.

- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) 2017

Jenjang jabatan fungsional POPT secara garis besar terdiri dari

2 kelompok yaitu terampil dan ahli. Dari masing-masing

kelompok terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk

tingkatan terampil terdiri dari terampil pemula, pelaksana,

pelaksana lanjutan, dan penyelia, sedangkan untuk

tingkatanahliyaitu terdiri dari ahli pertama, muda dan madya.

Penetapan Jabatan FungsionalAhli dan Jabatan Fungsional

Terampil ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a)

mempunyai metologi, teknik analisis, b) memiliki etika profesi

yang ditetapkan oleh organisasi profesi, c) tingkat keahlian dan

keterampilan, d) pelaksanaan tugas bersifat mandiri, e)

diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, f)

pengumpulan angka kredit, dan g) jabatan fungsional wajib

mengusulkan DUPAK 1 tahun sekali untuk dinilai.

Periode penilaian angka kredit POPT dilaksanakan 2 (dua) kali

dalam setahun yaitu Bulan Januari untuk Kenaikan Pangkat

(KP) Bulan April 2017 dan Bulan Juli untuk KP Bulan Oktober

2017. Penilaian angka kredit dilakukan terhadap DUPAK POPT

yang berasal dari Pusat, UPT Pusat dan UPTD yang ada di

daerah untuk pejabat fungsional ahli madya pangkat Pembina

Golongan IV/a.

38



Hasil penilaian angka kredit tersebut selanjutnya dibahas oleh

seluruh Tim Penilai yang berasal dari seluruh Sub Sektor

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan anggota

Sekretariat Tim Penilai.

Permasalahan:

- Pejabat fungsional POPT alih kelompok yang mengusulkan

DUPAK dengan PAK terakhir, salah cara menuangkan

angka kredit dan yang bersangkutan belum mengikuti diklat

alih kelompok.

- Masih terdapat beberapa pejabat fungsional POPT ahli

madya yang sudah memasuki 5 tahun lebih dalam pangkat

terakhir, akan tetapi angka kredit yang dikumpulkan belum

mencukupi untuk naik pangkat, sehingga harus disarankan

tahun depan mengikuti Inpassing.

- Adanya fungsional yang dibebaskan sementara karena

belum angka kreditnya belum mencukupi.

Tindak lanjut:

- Dilakukan pembinaan terhadap para pejabat fungsional

POPT dalam mengajukan DUPAK agar tidak salah dalam

menuangkan angka kredit.

- Bagi POPT ahli madya yang angka kreditnya belum

mencukupi untuk naik pangkat disarankan untuk mengikuti

Inpassing tahun depan.

- Bagi fungsional yang dibebaskan sementara tetapi tetap

belum mencukupi angka kredit untuk naik pangkat agar tetep

dibebaskan sampai maksimal 7 tahun dan agar ikut serta uji

kompetensi untuk pengangkatan dalam inpassing.

c. Kehadiran Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan

Dengan adanya tunjangan kinerja daftar kehadiran pegawai

menjadi sangat penting, dikarenakan ada kaitannya pemotongan

tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak masuk, terlambat masuk

kerja atau terlambat berdasarkan Permentan Nomor

45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pertanian. Kehadiran Pegawai lingkup Ditjen

Tanaman Pangan sudah menggunakan mesin handkey. Daftar

39



rekapitulasi kehadiran pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Tanaman

Pangan dan lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017 dapat

dilihat pada lampiran.

d. CUTI

Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah

mengajukan cuti selama tahun 2017 sebanyak 158 orang sebagai

berikut:

a. Cuti Tahun = 92 orang

b. Cuti Alasan Penting = 28 orang

c. Cuti Sakit = 17 orang

d. Cuti Bersalin = 11 orang

e. Cuti Besar = 10 orang

Daftar pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang

mengambil cuti pada tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran.

3. Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2017

Penilaian dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan

Kepegawaian Nomor B-310/KP.590/A/01/2017 tanggal 20 Januari

2017 perihal Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Unit

Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka telah dibentuk Tim Penilai

Abdibaktitani Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah

ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor

26/HK.310/C/3/2017.

Keanggotaan Tim Penilai berasal dari Sekretariat Jenderal Kementan

selaku pembina utama UPT lingkup Kementan, Sekretariat Direktorat

Jenderal selaku pembina UPT lingkup Ditjen TP dalam bidang

administrasi, dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selaku

pembina dalam bidang teknis.

4. Perkembangan Reformasi BirokrasiDirektorat Jenderal Tanaman

Pangan

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi lingkup Kementerian

Pertanian tahun 2017 dilaksanakan di Hotel Santika-Depok, Jawa

Barat. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

reformasi birokrasi serta memberikan arah pelaksanaannya telah

ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2016 tentang

road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

40



yang merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi

Kementerian Pertanian.

Penyusunan road map bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi

dan tingkat capaian kinerja saat ini dengan sasaran terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian

yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kementerian Pertanian kepada masyarakat, dan meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kementerian Pertanian.

Secara keseluruhan proses penyiapan dan pelaksanaan program dan

kegiatan reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh Tim Reformasi

Birokrasi Kementerian Pertanian yang dibantu oleh penanggung jawab

kegiatan yaitu unit kerja yang secara struktural mempunyai tugas dan

fungsi sesuai dengan kegiatan reformasi birokrasi.

Sedangkan untuk mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan

program dan kegiatan reformasi birokrasi di masing-masing eselon I

dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Eselon I.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen TP Tahun 2017 adalah 3,36

dengan konversi IKM 84.00 dengan Mutu Pelayanan A.Dengan

demikian dapat disampaikan bahwa masyarakat/pengguna jasa

layanan dari UPT Ditjen TP menyatakan kinerja sangat baik. Apabila

ditinjau dari setiap pelayanan, nilai tertinggi terdapat pada “Kesopanan

dan Keramahan Petugas Pelayanan” sedangkan nilai yang terendah

pada unsur “Kecepatan Pelayanan”.

IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2016 adalah 3,35 dengan konversi

IKM 83.69 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikiandapat

disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,01 dan nilai konversi naik

0,31.

UPT Ditjen TP terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada

pelanggan, dengan peningkatan kecepatan pelayanan. Upaya yang

dilakukan yaitu dengan penggantian peralatan pengujian dan

penambahan SDM baik sebagai petugas teknis maupun non teknis,

sehingga waktu tunggu pelanggan sampai selesainya pengujian dapat

lebih cepat karena pelaksanaan pengujian berlangsung sesuai dengan

waktu yang diperlukan untuk pengujian.

41



6. Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK)

Rapat Ekspose Pengukuran Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja

dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:

a. Tahun 2017 pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya

Kerja Aparatur Negara (IPNBK) menggunakan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman

Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan


b. Maksud dan tujuan IPNBK

- Maksud: sebagai acuan setiap pimpinan unit kerja dalam

melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai dasar

budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya, dengan demikian

dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada setiap unit

kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

- Tujuan: untuk memperoleh data dan informasi yang akurat

tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pegawai di unit kerja

masing-masing, sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam

pengambilan keputusanuntuk memperbaiki dan menggerakkan

peningkatan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian

Pertanian.

c. Tahap pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian

Pertanian yaitu:

- Setiap unit kerja Eselon I menyebarkan kuesioner IPNBK

dilingkup unit kerjanya.

- Penarikan kembali kuesioner yang telah diisi masing-masing oleh

unit kerja eselon I.

- Pengolahan data IPNBK oleh masing-masing unit kerja eselon I.

- Eskpose hasil pengolahan. Pelaksanaan ekspose setiap tahun

dilaksanakan pada bulan Desember, namun demikian untuk

tahun 2017 ekpose dilaksanakan pada bulan Januari 2018.

Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

2017 adalah 89,61 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat

baik), naik 0,49 dibandingkan Tahun 2016 (89,12).

7. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

a. Rapat Pangan Rekayasa Genetika tanggal 9 November 2017

bertempat di Ruang Rapat PJK II dengan peserta perwakilan dari

Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM, Biro

42



Hukum,Sekjen Kementerian Pertanaman Pusat

Penganekaragaman Konsumsi dan Kementerian Pangan, Badan

Ketahanan Pangan, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan

Hayati Nabati(Badan Karantina Pertanian), Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Setjen Kementerian

Pertanian, Direktorat Perbenihan, Direktorat Aneka Kacang dan

Umbi, Direktorat Serealia, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan, PT Sucofindo, PT Mutu Agung Lestari, PT SGS Indonesia.

Point masukannya sebagai berikut:

- Kata–kata GMO diubah menjadi Produk Rekayasa Genetika

(PRG) dan Non Produk Rekayasa Genetika (Non PRG).

- Pengaturan tentang label produk rekayasa genetika telah ada

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 35 (1).

- Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan

tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA. Dalam hal pangan

hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk

pangan, pada label cukup dicantumkan keterangan tentang

pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan

pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja. Selain

pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada

label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa

genetika.

- Ditambahkan definisi kedelai, “Kedelai adalah hasil tanaman

kedelai (Glycine max - Merr) berupa biji kering yang telah

dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan” (sumber

SNI:3922-1995).

- Pengaturan dibagi menjadi pasal tersendiri, yaitu Kedelai Untuk

Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik dan juga Kedelai

Untuk Pangan Segar Non Produk Rekayasa Genetik;

Pelabelan; Sanksi; dan Pasal Penutup.

- Diharapkan pengaturan dapat diperluas untuk produk pangan

segar secara keseluruhan.

- Penajaman kriteria atau standar pengujian untuk jaminan mutu

dan pengujian PRG/Non PRG.

43



- Penajaman skema sertifikasi apakah dilaksanakan oleh

Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pemerintah.

- Lembaga Sertifikasi yang ada sampai dengan saat ini belum

ada yang memiliki ruang lingkup pengujian PRG/Non PRG.

Lembaga laboratorium yang sudah terakreditasi dalam

menangani PRG/Non PRG ada 2 yaitu : PT Saraswanti

Indogenetech dan BB-BIOGEN.

b. Rapat Public Hearing Permentan Penerapan Jaminan Mutu dan

Pencantuman Label Kedelai Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan

Non Produk Rekayasa Genetik (Non PRG) untuk Pangan Segar

yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 di Ruang

Rapat Upsus PJK 1 sebagai berikut:

- Peserta Public Hearing dihadiri oleh pihak stakeholder (instansi

pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, pemda, BUMN, serta

lembaga penilaian kesesuaian (lembaga sertifikasi dan

laboratorium), dengan jumlah 97 orang.

- Agenda acara dimulai dengan pemaparan tayangan ”Branding

Kedelai Lokal: Jaminan Mutu dan Pencantuman Label

PRG/Non PRG”, sebelum dilakukan diskusi dan pemaparan

substansi permentan pasal per pasal. Diskusi dilakukan secara

bergiliran kepada semua peserta sehingga dapat menampung

substansi penting pasca pemaparan tayangan Branding.

- Secara garis besar, semua peserta dapat menerima kebijakan

pemerintah terkait jaminan mutu dan pencantuman label

kedelai PRG atau Non PRG untuk pangan segar, dengan

beberapa hal yang disepakati antara lain:

Kotoran atau benda asing sangat sulit diperoleh sampai nol

persen, walaupun itu produk dari impor.

Kadar air sebesar 14 persen.

Skema sertifikasi perlu ditetapkan secara tegas, baik oleh

Pemerintah atau Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan tetap melakukan

uji mutu.

Uji mutu dilakukan oleh laboratorium yang telah diakreditasi

oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Untuk menjamin kedelai PRG atau Non PRG perlu

dilakukan uji melalui laboratorium yang telah diakreditasi

oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

44



Pencantuman label (logo) PRG atau Non PRG dilakukan

oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP Pusat

dan Daerah) setelah pelaku usaha lulus proses registrasi.

Registrasi dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan (OKKP Pusat dan Daerah).

Pemberlakukan permentan ini wajib setelah 1 tahun masa

penyesuaian setelah diundangkan.

Hasil diskusi Public Hearing telah dirangkum dalam draft

permentan.

Untuk meningkatkan penjaminan mutu kedelai masa

mendatang adalah mendorong ketersediaan sarana

pascapanen antara lain grader, blower, destoner, dan metal

detector.

8. Fasilitasi Advokasi Hukum Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan

Rumah Negara Golongan II di Pancoran Mas Depok

a. Sidang dilaksanakan sebanyak XV kali yang dimulai pada sidang I

tanggal 8 Desember 2016 dan berakhir pada sidang XV pada

tanggal 22 Mei 2017. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Depok, Jawa Barat.

b. Perkara gugatan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penghuni

rumah Negara gol. II Depok kepada Menteri Pertanian sebagai

tergugat, dan Menteri Keuangan sebagai tergugat I serta Presiden

Republik Indonesia sebagai tergugat II.

c. Dalam sidang terdiri dari Tim Kuasa Hukum Kementerian Pertanian

(Perwakilan Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum, Ditjen

Tanaman Pangan); Tim Kuasa Hukum dari Kementerian

Keuangan, dan Tim Kuasa Hukum dari Presiden Republik

Indonesia. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, dan

Panitera. Sidang dimulai dengan ketukan palu oleh Ketua Majelis

Hakim dan memanggil Kuasa Hukum Tergugat untuk menanyakan

kelengkapan administrasi mengikuti jalannya persidangan.

Kelengkapan administrasi antara lain Surat Kuasa dari Penggugat,

surat Kuasa Tim Kuasa Hukum dari Kementerian Pertanian selaku

tergugat, surat kuasa Tim Kuasa Hukum dari Kementerian

Keuangan selaku tergugat I, dan surat kuasa Tim Kuasa Hukum

dari Presiden Republik Indonesia selaku tergugat II.

d. Beberapa kali sidang, kelengkapan administrasi belum juga

lengkap, sehingga sidang harus beberapa kali ditunda. Pada

45



sidang IV dilakukan agenda sidang kelengkapan administrasi para

tergugat, dan menetapkan penandatanganan surat kuasa

dimaksud sah dengan membubuhi materai Rp. 6000,-

(didaftarkannya Surat kuasa ke panitera Pengadialn Negeri Depok,

dan ditetapkannya tanggal sidang selanjutnya pada 7 Febuari 2017

dengan agenda sidang Mediasi oleh Hakim Mediator Tri Joko, SH,

MH.

e. Sidang V Mediasi pertama oleh Hakim Mediator Tri Joko, SH, MH,

dalam mediasi Hakim Mediator menyampaikan bahwa sebagai

hakim mediator mempunyai tugas menjembatani atau membantu

proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat untuk

mencapai kata sepakat tanpa berpihak ke salah satu pihak yang

bersengketa dan tidak bisa memberikan pandangan hukum kepada

pihak yang bersengketa.

f. Sidang Mediasi dimulai dengan pertanyaan dari hakim mediator

kepada pihak penggugat apakah membuka jalan untuk berdamai,

pihak penggugat yang didampingi pengacara secara terbuka

menyatakan bahwa mereka mau menyelesaikan secara

kekeluargaan.

g. Untuk pihak Tergugat dalam hal ini Kementan juga mendapat

pertanyaan yang sama, pihak Kementan belum bisa memberikan

jawaban karena akan berkoordinasi dulu dengan tergugat I

Kemenkeu dan Tergugat II Presiden yang tidak hadir.

h. Pihak Penggugat (penghuni rumah negara golongan II Rangkapan

Jaya Depok Jawa Barat)menyampaikan keinginan:

1) Bila Rumah Dinas tersebut akan dilelang, mereka berharap

akan dilelang ke mereka dan mereka bersedia membeli sesuai

NJOP.

2) Bila mereka diharuskan mengosongkan atau meninggalkan

rumah dinas tersebut mereka meminta kompensasi atau biaya

ganti rugi.

3) Meminta kebijakan dari pimpinan Kementerian Pertanian untuk

mempertimbangan keinginan penggugat dengan pertimbangan

pihak penggugat merupakan pensiunan pada Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dan telah mengabdi menjadi PNS


46



i. Pihak Tergugat (Kementerian Pertanian) menyampaikan:

1) Bahwa rumah dinas tersebut merupakan aset negara dan

tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1996

gambar situasi 11144 tahun 1995 atas nama Departemen

Pertanian c.q Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura dan tercatat dalam SIMAK BMN;

2) Bahwa ketentuan tentang rumah negara diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah

Negara.

j. Hakim Mediator Tri Joko, SH, MH akhirnya memutuskan bahwa:

1) Pihak Tergugat dalam hal ini Kementerian Pertanian

diharapkan dapat menginformasikan secara informal kepada

pimpinan tentang keinginan dari pihak penggugat:

2) Para pihak yakni Pihak Penggugat dan tergugat agar membuat

Resume dan rencana solusi tentang keinginan dari masing-

masing pihak dan disampaikan minggu depan secara tertulis.

k. Mediasi dilakukan sampai dengan 4 kali dengan tuntutan ganti rugi

dari pihak penggugat. Sidang Mediasi dianggap gagal karena tidak

ada kesepakatan antara para pihak sehingga sidang dilanjutkan

kembali dalam pelaksanaan sidang gugatan di Pengadilan Negeri

Depok. Walaupun sidang mediasi gagal tapi masih ada celah

antara penggugat dan tergugat untuk mencapai kata sepakat.

l. Pada Sidang X, Menteri Pertanian sebagai tergugat, Menteri

Keuangan sebagai tergugat I, serta Presiden Republik Indonesia

sebagai tergugat II (Para Tergugat) menyampaikan Isi Pokok

Jawaban, yang isinya sama-sama menolak isi tuntutan dari

Penggugat dimana Kementerian Pertanian (Selaku Tergugat)

dalam Jawaban Tertulis (Replik) ingin menggungat Kembali

“Gugatan Rekovensi” ke penggugat.

m. Setelah Penyampaian Jawaban tertulis “Replik” oleh Menteri

Pertanian sebagai tergugat, dan Menteri Keuangan sebagai

tergugat I serta Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat II

(para tergugat) Hakim membacakan Agenda Sidang Selanjutnya

yaitu Penyampaian Jawaban Tertulis dari Penggugat “Agenda

Duplik Penggugat” yang diselenggarakan Pada Hari Rabu tanggal

20 April 2017.

n. Sidang XI dan XII Agenda Sidang pembacaan Replik Penggugat

yang dianggap dibacakan oleh hakim.

47



o. Sidang XIII Agenda Sidang pembacaan Penyerahan Duplik

tergugat II (Presiden Republik Indonesia; Tim Kuasa Hukum

Kejaksaan Negeri). Dalam Duplik tergugat II terdapat Kompentensi

Absolut, sehingga hakim harus mempertimbangkannya.

p. Sidang XV Agenda Sidang yaitu Pembacaan Putusan Sela,

putusan dibacakan oleh hakim ketua dengan putusan:

1) Mengadili:

Eksepsi

Mengabulkan eksepsi tergugat II (Presiden Republik Indonesia;

Tim Kuasa Hukum Kejaksaan Negeri Depok).Yang menyatakan

bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang secara

absolut dan mengadili Aquo, untuk mengadilidan memutuskan

perkara gugatan perdata yang dilakukan oleh sdr. Ir. Muhtarom

Wiryosentono, MM dan Ir. Suparman Hamid.Dalam Pokok

Perkara:

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya

perkara.

q. Penggugat diberi waktu selama 14 hari apabila akan mengajukan

banding ke Pengadilan Tinggi (Bandung) melalui PN

Depok.Apabila Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding

pada Pengadilan TinggiJawa Barat dan tidak melakukan upaya

hukum luar biasa di PTUN Jakarta maka Rumah Negara dapat

dieksekusi oleh Direktorat Jenderal TP (Kementan).

r. Sebelum melakukan eksekusi pada Rumah Negara perlu diadakan

Koordinasi secara intern antara Ditjen TP, Biro Hukum dan Biro

Perlengkapan untuk tatacara eksekusi rumah Negara.Untuk

pengambilan Salinan Putusan yang asli menunggu kabar dari

panitera Depok.

s. Pihak penggugat melakukan BANDING. Menindaklanjuti Surat

Pemberitahuan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Depok Nomor : 232/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 18 Mei 2017

perkara Perdata antara:

Ir. Muhtarom Wirjosentono, MM, Pekerjaan : Pensiunan PNS,

Alamat: Komplek Deptan No 5 Rt 002/RW 013 Kelurahan

Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota depok,

selanjutnya disebut pembanding I (semula Penggugat I dalam

Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi I).

48



Ir. Suparman Hamid Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat:

Komplek Deptan No 3 Rt 002/RW 013 Kelurahan Rangkapan

Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota depok, selanjutnya

disebut pembanding II (semula Penggugat II dalam Konvensi

/Tergugat dalam Rekonvensi II) atau selanjutnya di sebut para

pembanding.

Lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pertanian RI

beralamat di Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Jakarta Selatan

selanjutnya di sebut sebagai Terbanding (Semula Tergugat

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi).

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RI

beralamat di Gedung Juanda I Jl Dr. Wahidin Raya No 1

Jakarta Pusat di sebut sebagai Terbanding I (semula Tergugat I

dalam Konvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi).

Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik

Indonesia beralamat di Jl. Veteran No 16 Gambir Jakarta Pusat

disebut sebagai Terbanding II (semula Tergugat II dalam

Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi) atau selanjutnya di

sebut para Terbanding.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu disusun Kontra Memori

Banding dengan mengambil Salinan Putusan Pengadilan

Negeri Depok NO 232/Pdt-G/2016/PN Depok sebagai dasar

penyusunan Kontra memori Banding pada tanggal 20

Nopember 2017.

Kontra Memori Banding perkara 232/Pdt-G/2016/PN Depok

telah disampaikan ke PN Depok tinggal menunggu PUTUSAN

dari PT Bandung.

9. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII Tahun 2017

Berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII

tahun 2017 pada tanggal 28 s.d 30 Oktober tahun 2017 di Makoda XII

Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan

Barat.Pembukaan Hari Pangan Sedunia Ke XXXVII tahun 2017 dan

pembukaan pameran dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017 di

Aula Mokodam XII Tanjungpura. Pada acara pembukaan tersebut

disampaikan sambutan perwakilan FAO, Kementerian Pertanian, dan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan

tersebut dilakukan pemberian penghargaan kepada masyarakat

berprestasi dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan serta

49



piala dan sertifikat penghargaan kepada para pemenang lomba cipta

menu beragam, bergizi seimbang dan aman.

a. Tujuan

- Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional

yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah

dan masyarakat dalam rangka mempertahankan pangan

nasional.

- Memotivasi pemangku kepentingan ketahanan pangan untuk

berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam pembangunan

ketahanan pangan dan mengkomunikasikan hasil-hasil

pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat luas.

a. Manfaat

- Masyarakat luas mengetahui peran pemerintah, pihak swasta,

perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainya dalam upaya

mewujudkan ketahanan pangan nasional.

- Tumbuhnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap

potensi sumberdaya alam serta tantangan dalam mewujudkan

ketahanan panghan terkait dengan berbagai faktor yang

mempengaruhinya.

c. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Ke XXXVII tahun

2017 adalah seluruh kompenen bangsa yang terlibat dalam

pembangunan ketahanan pangan (pemerintah, swasta, lembaga

sosial dan masyarakat baik di pusat maupun daerah).

d. Prinsip Penyelenggaraan

- Memiliki dampak sosial ekomoni secara langsung kepada

masyarakat

- Mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia

e. Seminar dan Diplomatic Tour

Seminar world food day 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 18

Oktober 2017 bertempat di Hotel Mercure Pontianak dengan tema :

pengembangan potensi pertanian di wilayah perbatasan menuju

Indonesia lumbung pangan dunia.

Diplomatic tour dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017.

Delegasi diplomatik tour tiba di Pontianak tanggal 18 Oktober 2017

dan kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017. Peserta

diplomatic tour adalah duta besar negara sahabat dan perwakilan

50



organisasi internasional. Diplomatic tour bertujuan mempromosikan

potensi sumber daya lokal dibidang pertanian, hortikultura,

perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan industri, serta

memperkenalkan budaya dan pariwisata daerah setempat.

f. Pengembangan Lumbung Pangan di Perbatasan

Dalam rangka pengembangan lumbung pangan di perbatasan

yang merupakan langkah strategis pemerintah sesuai Nawacita

Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Barat telah menyiapkan pertanaman padi dan jagung berorientasi

ekspor seluas + 50.000 ha di 5 kabupaten perbatasan (Kab.

Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu).

Kegiatan pengembangan lumbung pangan perbatasan telah

berjalan dan akan ditandai dengan panen raya padi oleh Presiden

dan masyarakat pada lahan seluas 100 ha, yang berlokasi di Desa

Tunggal Bhakti, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau. Presiden

sekaligus akan melaksanakan launcing perdana ekspor beras ke

Malaysia.

10. Mendampingi Kunjungan kerja Dirjen TP dalam acara Perhutan Sosial

Untuk Pemerataan Ekonomi di Probolinggo dan Boyolali.

Acara dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara

Rini Soewandi, Menteri Pertanian yang diwakili Sekretaris Direktorat

Jenderal TP Maman Suherman, Gubernur Jawa Timur Soekarwo,

Bupati Probolinggo, dan Bupati Boyolali dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Acara di Probolinggo dilaksanakan tanggal 2 November 2017.

Pada acara tersebut Presiden menyerahkan SK untuk

pemanfaatan hutan bagi tiga gabungan kelompok tani dan adanya

pengakuan perlindungan untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) di Jember dan Lumajang.

b. Pada acara tersebut Kementerian Pertanian memberikan bantuan

benih jagung sebanyak 1,2 ton untuk digunakan sebagai tumpang

sari dilahan yang telah dibagikan. Program ini kerjasama antara

Kementan dengan Kementerian LHK untuk penggunaan lahan

perhutani mendukung swasembada jagung nasional;

c. Acara diBoyolali tanggal dilaksanakan tanggal 4 November 2017 di

Petak 99 Desa Wonoharjo Kec Kemusu, Boyolali. Presiden Jokowi

menyerahkan SK pemanfaatan hutan dengan jumlah luas lahan

1.890,6 ha yang terdiri dari 1.685 kepala keluarga kelompok tani.

51



Petani yang mendapat SK perhutanan sosial berasal dari

Kabupaten Boyolali, Pemalang, Grobogan, Kudus, Blora dan

Bojonegoro.

d. Pada acara ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih

jagung sebanyak 2 ton dan Direktorat Jenderal TP sebanyak 37,7

ton. Total benih jagung yang akan dilakukan penanaman sebanyak

39,7 ton.

11. PeliputanKegiatan Tanaman Pangan di Bekasi dan Karawang, Jawa

Barat tanggal 31 Oktober s.d 01 November 2017 dengan hasil

sebagai berikut:

a. Acara dialog dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada

kesempatan tersebut Presiden memberikan SK Ijin Pemanfaatan

Hutan(IPH) kepada 38 Kepala Keluarga (KK) dari kelompok tani

Mina Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dengan luas

mencapai 80,9 ha; dan SK IPH kepada 783 KK dari kecamatan

Ciampel, Pangkalan, Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur

Kabupaten Karawang dengan total luas 1.566 ha.

b. SK IPH berlaku hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Presiden berpesan agar masyarakat penerima SK tersebut benar-

benar dapat memanfaatkan secara produktif. SK IPH akan

bermanfaat karena melalui SK tersebut Bank Mandiri akan

memberikan pinjaman dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR)

dengan suku bunga 7% per tahun.

c. Selain menyerahkan SK IPH, Presiden juga menyerahkan SK

Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan di Kecamatan

Ciampel, Kabupaten Karawang untuk LMDH Bukit Alam seluas 158

ha (79 KK); LMDH Mekarjaya seluas 180 ha (90 KK), dan LMDH

Mulya Jaya seluas 160 ha (80 KK).

d. Pada acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan juga menyerahkan bantuan 5 ton benih jagung kepada

kelompok tani mina bakti di Kec. Muara Gembong Kabupaten

Bekasi dan kelompok tani di Kec.Ciampel, Pangkalan, Teluk

Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.

Bantuan tersebut akan di tanam di lahan Perhutani/lahan Negara

sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

52



12. Gerakan Tanam di Indramayu, Jawa Barat

Gerakan tanam padi dilaksanakan tanggal 22-23 November

2017.Gerakan tanam serempak dihadiri oleh Menteri Pertanian dan

juga Gubernur Jawa Barat, Komisi IV DPR RI, dan PJ Upsus Jawa

Barat.Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani Sri Mulya, Desa Kroya,

KecamatanKroya, Kab.Indramayu dengan luas tanam 822 ha.Menteri

pertanian memberikan bantuan kepada Bapak Disma (KTNA Kroya),

Bapak Suryanto (Kelopok Tani Mukti), Bapak Rasidi (Kelompok Tani

Srijaya), Bapak Sadin (Kelompok Tani Sri Mulya), Bapak Candra

(Kelompok Tani Sri Melati) berupa benih padi untuk luas lahan 3.000

ha, traktor roda dua sebanyak 224 unit, traktor roda empat sebanyak

22 unit, pompa air 4inc 210 unit, transplanter 11 unit, Combine

Harvester 2 unit, Hand sprayer 337 unit.

Kementerian Pertanian siap membantu sarana dan prasarana

pertanian di Kabupaten Indramayu, karena Indramayu mempunyai

potensi yang besar untuk kemajuan pertanian. Menteri Pertanian

menegaskan bahwa tidak ada paceklik karena masyarakat bisa

menanam 1 juta ha dalam 1 MT. Misalkan 1 MT menghasilkan padi 6

juta ton setara kurang lebih 3 juta ton beras, sedangkan konsumsi

masyarakat 2,6 juta ton per MT, maka akan surplus beras 400 ton.

Gubernur Jawa Barat menambahkan bahwa Jawa Barat siap

menyumbang 12 juta ton beras Tahun 2017 mengingat saat ini sudah

ada irigasi dari Jati Gede dan juga akan normalisasi sungai dan

embung.

13. Peliputan Grobogan Expo dan Pencatatan Rekor MURI Tempe

Raksasa di Grobogan tanggal 29 November - 1 Desember 2017

sebagai berikut:

a. Grobogan Expo dihadiri oleh Dirjen Tanaman Pangan, Gubernur

Jawa Tengah, dan Bupati Grobogan. Dalam rangka mencapai

swasembada kedelai, Kabupaten Grobogan siap mendukung

dengan memenuhi target luas tanam 100.000 ha.

b. Dirjen TP menyampaikan bahwa selain mengejar target tanam,

saat ini harus lebih fokus pada tahap perbaikan tata niaga kedelai

dan pelabelan produk GMO dan non GMO. Seperti halnya kedelai

Grobogan harus mempunyai brand, mulai lokal, nasional bahkan

internasional. Pengembangan kedelai ke depan tidak hanya

menjual komoditas, tapi brand sehingga meningkatkan nilai jual

dengan produk olahan kedelai. Dirjen TP menginginkan kedelai

lokal ini diolah menjadi produk olahan yang mempunyai brand

53



sehingga mengangkat harkat pendapatan petani dengan harga jual

yang meningkat.Dirjen TP mengusulkan kepada Gubernur Jawa

Tengah agar memanfaatkan produk olahan kedelai lokal dalam

sidang kabinet.

c. Gubernur Jawa Tengah menyambut baik usulan Dirjen Tanaman

Pangan untuk menaikkan branding kedelai lokal. Nilai tambah

kedelai dapat diolah menjadi beberapa produk, seperti tahu, tempe,

spring roll hingga bolu. Produk kedelai hakikatnya sangat beragam,

tinggal bagaimana pengemasan produk tersebut agar mampu

menarik minat masyarakat serta meningkatkan nilai jual.

d. Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan penghargaan MURI

tempe raksasa 7x10 m. Pada kesempatan tersebut Dirjen

Tanaman Pangan mendapat pengahargaan Rumah Kedelai Award

2017 atas perannya menggagas branding kedelai lokal dan

memperbaiki tata niaga kedelai.

14. Pelayanan Kesehatan/Poliklinik

Kegiatan Poliklinik Umum Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Kementerian Pertanian, tercatat jumlah pasien 1.525 pasien Jumlah

tersebut terdiri dari:

Pasien dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 1.183 Pasien

Pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura : 65 Pasien

Lainnya (Pensiunan/Keluarga Karyawan/i) : 277 Pasien

Sedangkan Poliklinik Gigi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Kementerian Pertanian, telah tercatat jumlah 878 pasien, terdiri dari:

Pasien dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 433 Pasien

Pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura : 64 Pasien

Lainnya (Pensiunan dan Keluarga Karyawan/i) : 371 Pasien

15. Pelayanan Keamanan

a. Mengawasi dan memantau baik pegawai maupun tamu serta

kendaraan yang lalu lalang memasuki kawasan kantor serta

menanyakan keperluan bagi tamu yang akan masuk.

b. Melakukan pengamanan kawasan kantor baik siang maupun malam

hari dengan membagi tugas secara shift.

c. Berkeliling pada saat setelah jam kerja usai memastikan keamanan

kawasan kantor serta memastikan lampu-lampu kantor dalam

ruangan telah dimatikan.

54



d. Membuka tutup portal penutup apabila ada kendaraan yang akan

masuk maupun keluar.

e. Menerima dan menyimpan kunci-kunci ruangan yang dititipkan serta

membukukan nama pegawai yang melakukan penitipan dan

pengambilan kunci.

16. Biaya penggunaan listrik sampai akhir bulan Desember 2017

mencapai sebesar Rp1.700.491.670, dari pagu anggaran

Rp1.741.950.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp41.458.330.

17. Biaya penyelenggaraan rapat sampai akhir bulan Desember 2017

mencapai sebesar Rp226.794.500 (99,47%) dari anggaran

Rp228.000.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp1.205.500.

18. Peningkatan Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum

meliputi antara lain pengaturan tentang jenis naskah dinas,

penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan

bahasa Indonesia yang baik dan benar, kewenangan, perubahan,

pencabutan, dan ralat dalam menyusun naskah dinas harus tercermin

ketelitian dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi,

struktur, kaidah asa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

Naskah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ejaan yang digunakan sesuai dengan Permendikbud No. 50/2015.

Penyelenggaraan kegiatan tanaman pangan merupakan salah satu

proses yang didalamnya terdapat manajemen adminstrasi yang berarti

suatu pengelolaan data informasi tertulis yang dilakukan secara teratur

sistematis dan terus menerus mengikuti kegiatan organisasi, dengan

tujuan untuk membentuk keberhasilan kegiatan organisasi. Dengan

demikian pada pokok manajemen administrasi merupakan rangkaian

aktivitas merencanakan dan mengorganisasikan (menyusun dan

mengatur), mengarahkan (memberikan pengarahan atau petunjuk)

mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol).

Informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi struktur organisasi baik

organisasi pemerintah maupun swasta, keseluruhan kegiatan

organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi, oleh karena itu

informasi saat ini menjadi bagian yang sangat penting dalam

membentuk proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi

manajemen birokrasi dalam menghadapi perubahan situasi dan

kondisi yang berkembang sangat cepat.

55



Berdasarkan visi Kearsipan: “Menjadikan Arsip Sebagai Simpul

Pemersatu Bangsa”, dengan misi 1) memberdayakan arsip sebagai

tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, 2)

memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, 3)

memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah, 4) melestarikan arsip

sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam rangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia, 5) memberikan akses arsip kepada

publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan

ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan

Perundang-Undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi

kemaslahatan bangsa.

Arsip adalah representasi fakta

Dengan asumsi bahwa penciptaan arsip terjadi/dilakukan

secara apa adanya (tanpa rekayasa), arsip adalah representasi

fakta.

Arsip adalah kejujuran, tentang baik atau buruk, benar atau

salah.

Arsip adalah bukti

Karena mewakili fakta, maka arsip adalah bukti.

Kekuatan Informasi terletak pada keutuhan informasinya, yaitu

kekuatan arsip ada pada keutuhan dan autentisitasnya.

Validitas informasi (kebenaran faktual), yaitu autentisitas

arsip (autentik sebagai fakta)

Tujuan peningkatan tata naskah dinas dan ketatausahaan, yaitu:

a. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna

dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan

pembangunan.

b. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di

lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi

sebagai pusat informasi kantor dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang memerlukan.

c. Mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah dan

melayani masyarakat.

Sasarannya yaitu:

a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran

penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah

Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas

dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.

56



b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan

tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan.

c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan

arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau

kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip.

57



Tanaman Tanaman Tanaman

Pangan Pangan Pangan

1 Januari 100,91 97,68 128,00 126,96 126,84 129,98

2 Februari 100,33 96,11 127,69 125,48 127,27 130,56

3 Maret 99,95 95,42 127,19 124,54 127,25 130,51

4 April 100,01 95,91 127,08 124,96 127,07 130,29

5 Mei 100,15 96,73 128,02 126,86 127,82 131,15

6 Juni 100,53 97,40 128,78 127,96 128,10 131,37

7 Juli 100,65 97,46 129,12 128,19 128,28 131,53

8 Agustus 101,60 98,29 130,31 129,17 128,25 131,43

9 September 102,22 99,86 130,94 131,00 128,10 131,18

10 Oktober 102,78 101,50 131,59 133,05 128,03 131,08

11 Nopember 103,07 102,48 132,34 134,76 128,41 131,50

12 Desember 103,06 102,89 133,35 136,47 129,40 132,64

101,27 98,48 129,53 129,12 127,90 131,10 Rata-rata

No. Uraian

Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

Pertanian Pertanian

Indeks Harga

Diterima Petani (IT)

Indeks Harga

Dibayar Petani (IB)


BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat

tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga

menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan

jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung

dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima

petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang

dinyatakan dalam persen.

Tabel 16. Nilai Tukar Petani (NTP)Sektor Pertanian dan Subsektor

Tanaman Pangan Tahun 2017

Sumber: BPS (diolah)

NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2017 sebesar

103,06turun 0,1% dibandingkan NTP November 2017 sebesar 103,07.

Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada periode

yang sama mengalami kenaikan sebesar 0,41%, yaitu dari 102,48

pada November 2017 menjadi 102,89 pada bulan Desember 2017.

2. Harga Kebutuhan Pokok

Rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2017 cukup

berfluktuasi.Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada

triwulan II (April-Juni). Kenaikan rata-rata harga pada triwulan II terjadi

karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

V

58



Tabel 17. Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Tanaman Pangan

Tahun 2017 (Rp)

Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulanII

sedangkan terendah terjadi pada triwulan I. Hal ini disebabkan karena

permintaan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri. Komoditas

dengan kenaikan rata-rata harga tertinggi pada triwulan II, antara lain:

cabe merah keriting, daging sapi, dan cabe merah biasa.

3. Penyusunan Angka Sementara 2016 dan Angka Prognosa 2017

Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Sementara 2016 dan Angka

Prognosa 2017, dengan hasil sebagai berikut:

a. Produksi tahun 2016 (PraASEM) padi 79.347.116 ton gabah kering

giling, jagung 23.592.367 ton pipilan kering, kedelai 858.305 ton biji

kering, kacang tanah 573.055 ton biji kering, kacang hijau 252.583

ton biji kering, ubi kayu 20.254.289 ton umbi basah, dan ubi jalar

2.099.226 ton umbi basah.

b. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra-Prognosa) padi 79.693.282 ton

gabah kering giling, jagung 24.373.282ton pipilan kering, kedelai

772.935 ton biji kering, kacang tanah 577.031 ton biji kering,

kacang hijau 232.153 ton biji kering, ubi kayu 21.197.972 ton umbi

basah, dan ubi jalar 2.208.400 ton umbi basah.

c. Produksi tahun 2016 (PraASEM) apabila dibandingkan dengan

produksi tahun 2015 (ATAP), padi naik 3.949.275 ton GKG

(5,24%), jagung naik 3.979.932 ton pipilan kering (20,29%), kedelai

turun 104.878 ton biji kering (10,89%), kacang tanah turun 32.394

ton biji kering (5,35%), kacang hijau turun 18.880 ton biji kering

(6,95%), ubi kayu turun 1.547.126 ton umbi basah (7,10%), ubi

jalar turun 198.408 ton umbi basah (8,64%).

No. KomoditasRata-rata

Triwulan I

Rata-rata

Triwulan II

Rata-rata

Triwulan III

Rata-rata

Triwulan IV

Rata-rata

20171 Beras 10.677 10.582 10.608 10.792 10.665

2 Jagung Pipilan 7.064 7.089 7.150 7.254 7.139

3 Kedelai Lokal 10.639 10.652 10.701 10.735 10.682

4 Kedelai Impor 10.674 10.652 10.640 10.748 10.678

5 Kacang Tanah 9.661 19.062 11.077 8.851 12.163

6 Kacang Hijau 19.839 20.925 21.273 20.657 20.674

7 Ubi Kayu 5.469 5.404 5.419 5.648 5.491

10.575 12.052 10.981 10.669 11.070 Rata-rata

59



d. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra-ASEM

2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 20 provinsi dan 14 provinsi

menurun. Provinsi dengan peningkatanproduksi terbesar yaitu

Jawa Barat (1.167.406 ton), Sumatera Selatan (850.467 ton), dan

Sumatera Utara (565.054 ton).

e. Produksi Jagung Pra-ASEM 2016 terhadap ATAP 2015 mengalami

kenaikan di 30 provinsi dan 3 provinsi lainnya menurun. Provinsi

dengan peningkatan produksi terbesar yaitu Jawa Barat (670.305

ton), Sulawesi Selatan (538.258 ton), dan Jawa Tengah (361.940

ton).

f. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ASEM

2016 terhadap ATAP 2015 sebanyak 16 provinsi dan17 provinsi

menurun.Provinsi yang meningkat tertinggi yaitu Kalimantan

Selatan (15.414 ton), Sulawesi Utara (9.174 ton), dan Sumatera

Selatan (6.573 ton).

g. Berdasarkan hasil survei luas panen dan luas lahan sawah 2015

yang dilakukan BPS-RI, diketahui bahwa terdapat perbedaan luas

panen padi hasil survei dengan SP-PADI 2015.

h. Berkaitan dengan perbaikan data produksi beras, Sekretariat Wakil

Presiden bersama instansi terkait (BPS, Kementan, BIG, LAPAN,

Bappenas, BPPT, dan BPN) telah menetapkan langkah-langkah

sebagai berikut:

- Mengupdate luas lahan baku

- Menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) untuk

memperbaiki laporan luas panen

- Menggunakan citra satelit landsat

- Melakukan perbaikan metodologi data produktivitas

- Memperbaiki angka konversi gabah ke beras

i. Untuk mengakomodir pengukuran produktivitas sistem JARWO

perlu dilakukan ujicoba dengan melakukan pengujian berbagai

metode dan alat ubinan di BB Padi, kerjasama antara Pusdatin,

Ditjen Tanaman Pangan, dan BPS.

j. Dalam rangka identifikasi kondisi lapangan dan percepatan tanam

padi untuk mendukung kegiatan UPSUS PJK, saat ini Kementan

telah membangun Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi

(Simontandi), yang memanfaatkan data citra satelit Landsat-8

untuk memantau fase pertanaman padi.

60



k. Data luas tanaman pangan yang dibudidayakan di lahan hutan dan

lahan perkebunan sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan.

Namun, karena data tersebut tidak tersedia dalam SIM-TP, maka

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diminta untuk melaporkan

rekapitulasi luas tanaman pangan yang dibudidayakan di lahan-

lahan tersebut.

4. Penyusunan Buku Angka Tetap Tahun 2016 dan Angka Ramalan-I

Tahun 2017

Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Tetap (ATAP) 2016

dan Angka Ramalan I (ARAM-I) 2017 Produksi Tanaman Pangan

dilaksanakan dengan pokok-pokok rumusan sebagai berikut:

a. Produksitahun 2016 (PraATAP) padi 79,36 juta ton gabah kering

giling (GKG), jagung 23,58juta ton pipilan kering, kedelai 859.653

ton biji kering, kacang tanah 570.473 ton biji kering, kacang hijau

252.981 ton biji kering, ubi kayu 20,26 juta ton umbi basah, dan ubi

jalar 2,20 juta ton umbi basah.

b. Produksi tahun 2016 (PraATAP) apabila dibandingkan dengan

produksi tahun 2015 (ATAP), padi naik 3,96 juta ton GKG (5,25%),

jagung naik 3,96 juta ton pipilan kering (20,22%), kedelai turun

103.530 ton biji kering (10,75%), kacang tanah turun 34.976 ton biji

kering (5,78%), kacang hijau turun 18.482 ton biji kering (6,81%),

ubi kayu turun 1,54 juta ton umbi basah (7,09%), ubi jalar turun

98.284 ton umbi basah (4,28%).

c. Prakiraanproduksitahun 2017 (PraARAM I 2017) padi 81,52 juta

ton GKG, jagung 26,01juta ton pipilan kering, kedelai 674.905 ton

biji kering, kacang tanah 509.707 ton biji kering, kacang hijau

189.654 ton biji kering, ubi kayu 20,34 juta ton umbi basah, dan ubi

jalar 2,16 juta ton umbi basah.

d. Produksi tahun 2017 (PraARAM I) apabila dibandingkan dengan

produksi tahun 2016 (Pra ATAP), padi naik 2,17 juta ton GKG

(2,73%), jagung naik 2,43 jutaton pipilan kering (10,30%), kedelai

turun 184.748 ton biji kering (21,49%), kacang tanah turun 60.766

ton biji kering (10,65%), kacang hijau turun 63.327ton biji kering

(25,03%), ubi kayu naik 85.574 ton umbi basah (0,42%), ubi jalar

turun 41.632 ton umbi basah (1,89%).

e. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ATAP


menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar yaitu Jawa Barat

(1,17 juta ton), Sumatera Selatan (826.691 ton), Sumatera Utara

61



(564.962 ton), Jawa Timur (478.734 ton), Lampung (378.525 ton),

Sulawesi Selatan (255.275 ton), dan Jambi (211.325 ton).

f. Produksi Jagung Pra ATAP 2016 terhadap ATAP 2015 mengalami

kenaikan di 29 provinsi, 1 provinsi tetap, dan 4 provinsi lainnya

mengalami penurunan.

g. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ATAP

2016 terhadap ATAP 2015 sebanyak 17 provinsi, 1 provinsi tetap,

sedangkan 16 provinsi mengalami penurunan.

h. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ARAM I

2017 terhadap Pra ATAP 2016 meliputi 28 provinsi dan 6 provinsi

menurun.Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di 8

provinsi, yaitu: Sumatera Utara (434.894 ton), Sulawesi Selatan

(262.087 ton), Aceh (251.316 ton), Lampung (223.617 ton), NTB

(187.775 ton), Kalimantan Barat (167.570 ton), Jawa Barat

(116.332 ton), dan NTT (103.234 ton).

i. Produksi Jagung Pra ARAM I 2017 terhadap Pra ATAP 2016

mengalami kenaikan di 24 provinsi, 1 provinsi tetap, dan 9 provinsi

lainnya mengalami penurunan.

j. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM I

2017 terhadap Pra ATAP 2016 sebanyak 12 provinsi, 1 provinsi

tetap sedangkan 21 provinsi mengalami penurunan.

k. Realisasi luas tanam padi periode Oktober 2016-Maret 2017 seluas

9,341 juta ha, meningkat 582 ribu ha dibanding pada periode yang

sama tahun lalu. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Provinsi

Sulawesi Selatan dengan pendirian tenda/posko sebagai pusa

tkoordinasi pengendalian gerakan LTT, brigade tanam, satgas air,

dan pengendalian OPT.

l. Beberapa justifikasi perbaikan peningkatan/penurunan luas panen

padi ARAM I 2017,antara lain:

- Provinsi Sumut mengalami peningkatan luas tanam padi

ladang/gogo yang ditanam di sela-sela pohon sawit dan karet di

lahan perhutani, di selatan aman jeruk dan lahan milik PT

Tanjung Pirang. Peningkataan ini didukung oleh curah hujan

yang cukup serta efek dari pendirian posko.

- Provinsi Sulsel, NTB mengalami peningkatan luas panen yang

besar di sub round I karena dukungan curah hujan yang merata

sehingga mampu meningkatkan IP.

62



- Provinsi Lampung memberikan perbaikan peningkatan data

luaspanen di Sub Round II. Peningkatan luas panen ini telah

memperhitungkan program khusus (Gadu Model) yang

mengatur tata kelola air. Pintu waduk dibuka jika air hujan tidak

cukup.

- Penurunan luas panen di Provinsi Jawa Timur terjadi karena

serangan hama khususnya di Kab.Nganjuk, Jember dan

Lamongan.

- Peningkatan luas panen jagung adalah dukungan program

APBN, APBD dan harga yang semakin membaik karena

penutupan impor. Khusus untuk Lampung, jagung banyak

ditanam di lahan bekas ubi kayu.

m. Budidaya padi teknologi SALIBU sebagai perbaikan kelemahan

pada padi ratun dan cara mudah menaikan Indeks Pertanaman

(IP). Realisasi tanam padi SALIBU dipastikan agar masuk kedalam

data SP, namun perlu dilakukan addendum terhadap Pedoman

Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan 2015 yang meliputi

pencatatan dan mekanisme pelaporannya.

n. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi data SP

untuk mengatasi permasalahan perbedaan data SP SIMTP dan

UPSUS dari tingkat kecamatan sampai kabupaten/kota.

o. Di tingkat kecamatan diperlukan harmonisasi data KCD dengan

penyuluh, Babinsa (TNI), dan Penjab UPSUS Kab/Kota.

p. Tingkat kabupaten, diperlukan peningkatan peran aktif petugas

yang menangani data SP di Dinas Kabupaten dalam melaporkan

SP lahan di luar luas baku lahan untuk menunjang data SP PJK.

Dasar revisi entri data SP lahan oleh BPS adalah melengkapi

dengan foto, penjelasan lokasi spesiifik dan informasi lengkap alih

fungsi lahan.

q. Diusulkan untuk koordinasi, verifikasi, dan validasi data rutin 2

mingguan/bulanan dilakukan oleh Kabupaten dengan seluruh

kecamatan dan instansi terkait. Peran aktif PenanggungJawab

UPSUS Kabupaten juga harus ditingkatkan dalam mengawasi data

SP PJK.

63



5. Penyusunan Angka Ramalan-II Tahun 2017

Rapat Koordinasi Nasional PenyusunanAngka Tetap (ATAP) 2016 dan

Angka Ramalan I (ARAM-I) 2017 Produksi Tanaman Pangan

dilaksanakan dengan pokok-pokok rumusan sebagai berikut:

a. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) padi 81,29 juta ton

GKG, jagung 27,94 juta ton pipilan kering, kedelai 540.696 ton biji

kering, kacang tanah 480.263 ton biji kering, kacang hijau 243.947

ton biiji kering, ubi kayu 19,04 juta ton umbi basah, dan ubi jalar

2,02 juta ton umbi basah.

b. Produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) apabila dibandingkan dengan

produksi tahun 2016 (ATAP), padi naik 1,93 juta ton GKG (2,43%),

jagung naik 4,37 juta ton pipilan kering (18,51%), kedelai turun

318.957 ton biji kering (37,10%), kacang tanah turun 90.214 ton biji

kering (15,81%), kacang hijau turun 9.038 ton biji kering (3,57%),

ubi kayu turun 1,22 juta ton umbi basah (6,01%), dan ubi jalar turun

148.117 ton umbi basah (6,83%).

c. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ARAM II


menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di Provinsi

Sumatera Utara (508.880 ton), Aceh (453.231 ton), Lampung

(291.916 ton), Sumatera Barat (270.026 ton), NTB (250.282 ton),

Sulawesi Selatan (247.326 ton).

d. Produksi Jagung Pra ARAM II 2017 terhadap ATAP 2016

mengalami kenaikan di 26 provinsi, sedangkan 7 provinsi lainnya

mengalami penurunan.

e. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM II

2017 terhadap ATAP 2016 sebanyak 7 provinsi, sedangkan 26

provinsi mengalami penurunan.

f. Budidaya padi teknologi SALIBU sebagai perbaikan kelemahan

pada padi ratun dan cara mudah menaikan Indeks Pertanaman

(IP). Realisasi tanam padi SALIBU dipastikan agar masuk kedalam

data SP, namun perlu dilakukan addendum terhadap Pedoman

Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan 2015 yang meliputi

pencatatan dan mekanisme pelaporannya.

g. Program dan kegiatan berupa bantuan budidaya padi, jagung, dan

kedelai perlu didukung dengan bantuan alat mesin pertanian serta

bantuan pengamanan produksi dari gangguan hama dan penyakit

tanaman seperti pengendalian OPT, budidaya tanaman sehat yang

64



dilakukan secara intensif terutama di daerah endemis/rawan

serangan OPT.

h. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi data SP

untuk mengatasi permasalahan perbedaan data SP SIMTP dan

UPSUS dari tingkat kecamatan sampai kabupaten/kota.

i. Di tingkat kecamatan diperlukan harmonisasi data KCD dengan

penyuluh, Babinsa (TNI), dan Penjab UPSUS Kab/Kota.

j. Tingkat kabupaten, diperlukan peningkatan peran aktif petugas

yang menangani data SP di Dinas Kabupaten dalam melaporkan

SP lahan di luar luas baku lahan untuk menunjang data SP PJK.

Dasar revisientri data SP Lahanoleh BPS adalah melengkapi

dengan foto, penjelasan lokasi spesifik dan informasi lengkap alih

fungsi lahan.

k. Diusulkan untuk koordinasi, verifikasi, danvalidasi data rutin 2

mingguan/bulanan dilakukan oleh Kabupaten dengan seluruh

kecamatan dan instansi terkait. Peran aktif Penanggung Jawab

UPSUS Kabupaten juga harus ditingkatkan dalam mengawasi data

SP PJK.

l. Upayakan dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan luas areal

tanam/panen serta pelaksanaan ubinan agar membekali diri

dengan aplikasi “OPEN CAMERA”.

m. Peran KCD/Mantri Tani sebagai pengumpul/pencatat data luas

tanam/panen, dan membantu Koordinator Statistik Kecamatan

(KSK) melaksanakan ubinan, sangat menentukan hasil perhitungan

produksi yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut tentunya didukung

dengan jumlah sampel ubinan sesuai standar statistik yang

tersebar secara proporsional baik di wilayah program maupun non

program, serta pengamatan atau perhitungan luas tanam yang

teliti, tepat, cermat oleh KCD.

n. Sebagai upaya merepresentasikan hasil produksi di wilayah

program/kegiatan, padatahun 2017 Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan mengalokasikan tambahan sampel ubinan swakarsa untuk

padi, jagung dan kedelai, dimana pemilihan sampelnya juga

dilakukan oleh BPS dan di alokasikan di wilayah program kegiatan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tambahan ubinan swakarsa

tersebut untuk melengkapi ubinan reguler BPS dan ubinan

swakarsa yang dibiayai dari APBD. Tambahan ubinan swakarsa

APBN (sumber dana APBN-P 2017) baru dapat dilakukan pada

periode Oktober-Desember 2017, sehingga hasilnya diharapkan

65



akan terlihat pada perhitungan produksi periode berikutnya yaitu

pada status Angka Sementara 2017 dan Angka Tetap 2017.

6. Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman

Pangan.

Kegiatan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP)

Tanaman Pangan dilaksanakan tanggal 16-19 Mei 2017 di Kabupaten

Boyolali, Jawa Tengah.Tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi ini

adalah untuk mengetahui kesesuaian proses pengumpulandata

tanaman pangan antara pedoman dengan implementasi di lapangan,

mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi di tingkat

lapangan, meningkatkan koordinasi antara petugas Mantri Tani/KCD

dengan petugas KSK.

Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan ke

kecamatan dan wawancara dengan para petugas yang terlibat dalam

pengumpulan data SP tanaman pangan, yang terdiri dari Mantri

Tani/KCD, petugas POPT, petugas KSK setiap kecamatan serta

petugas pengelola data di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

Permasalahan dalam pengumpulan data Statistik Pertanian Tanaman

Pangan, di Kabupaten Boyolali antara lain:

a. Padaumumnya Mantri Tani/KCD tidak memiliki alat ubinan, untuk

melakukan ubinan biasanya dilakukan bersama petugas KSK

dengan alat ubinan milik BPS Kabupaten.

b. Dibeberapa kecamatan terdapat ketidak konsistenan pengisian

data antara data yang ditanam dengan yang dipanen, sehingga

data diragukan keakuratannya.

c. Perbedaan data luastanamdanpanen yang dicatat/disampaikan

Mantritani/KCD dengan data yang disampaikan BPS RI (data PPD

Pusdatin), perbedaan tersebut jauh lebih kecil walaupun data yang

disampaikan Mantri Tani/KCD sudah diperhitungkan dengan

konversi galengan (luas tanam bersih).

d. Di kabupatenBoyolali, sebagian besar Mantri Tani/KCD merupakan

penyuluh pertanian sehingga beban kerjanya menjadi lebih berat

karena disamping harus melakukan kegiatan pengumpulan data

SP, juga harus melaksanakan fungsi penyuluhan.

66



Tindak Lanjut:

a. Perlu dialokasikannya anggaran/bantuan untuk pengadaan alat

ubinan dalam mendukung tugas lapangan Mantri Tani/KCD.

b. Perlu ditingkatkan lagi pemahaman dalam mengisi form luas

tanam/panen agar tidak terjadi ketidakkonsistenan pengisian data.

c. Untuk meningkatkan kualitas data SP tanaman pangan, maka

setiap petugas/pengelola data di Dinas Pertanian maupun BPS

Kabupaten dapat memeriksa kelayakan data luas tanam/panen

yang disampaikan ke Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten. Selain

itu perlu ditingkatkan frekuensi penyelenggaraan forum komunikasi

antara Mantri Tani/KCD dengan KSK agar koordinasi dan

sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data di

lapangan semakin meningkat sehingga tidak terjadi perbedaan

data baik di provinsi maupun di pusat.

d. Perlu diadakan kegiatan pelatihan/sosialisasi pengumpulan data

tanaman pangan agar metode yang digunakan sesuai antara

pelaksanaan di lapangan dengan metode pengumpulan data

tanaman pangan.

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan Kegiatan Ditjen

Tanaman Pangan Tahun 2017

Rapat koordinasi evaluasi triwulan I pelaksanaan kegiatan Ditjen

Tanaman Pangan Tahun 2017 pada tanggal 26-27 April 2017 di IPB

Convention Center Bogor, Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan

beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan budidaya padi dengan target 870.650 ha (DIPA daerah),

realisasi CPCL 837.265 ha (96,17%). Pengadaan benih melalui

ULP 189.831 ha, kontrak 196.605 ha, sementara transfer uang

telah dilaksanakan untuk luasan 55.375 ha, dan realisasi tanam

75.917 ha (8,72%).

b. Kegiatan budidaya jagung dialokasi seluas 2.381.960 ha yang

terdiri dari perluasan areal tanam baru (PATB) dan penambahan

luas tanam jagung (PLTJ). Realisasi CPCL yang telah selesai

1.047.985 ha PATB dan 826.584 PLTJ, pengadaan benih dalam

proses ULP 526.996 ha, kontrak 843.581 ha. Penyaluran benih

500.294 ha, dan realisasi tanam 340.606 ha (14,28%). Transfer

uang untuk pembelian pupuk urea untuk luasan 374.403 ha.

c. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan daerah, dari alokasi PATB

jagung seluas 1.880.352 ha, mengalami perubahan menjadi

67



1.549.548 ha, dengan penetapan CPCL seluas 1.282.709 ha.

Pengadaan benih yang dalam proses di ULP seluas 134.978 ha,

kontrak benih sebagian besar pada awal bulan Mei 2017 dengan

luasan 811.260 ha, dan penyaluran benih 94.856 ha.

d. Sementara alokasi PLTJ seluas 1.307.794 ha, yang telah

ditetapkan CPCL 845.542 ha. Pengadaan benih yang dalam

proses di ULP seluas 383.109 ha, kontrak benih dengan luasan

311.066 ha, dan penyaluran benih 69.038 ha.

e. Kegiatan budidaya kedelai dengan target seluas 210 ribu ha,

penetapan CPCL daan proses penagihan 164.875 ha (78,51%),

dengan transfer uang yang telah direalisasikan 35.508 ha, dan

telah realisasi tanam 35.508 ha (16,91%).

f. Kegiatan desa mandiri benih dengan alokasi 13.020 ha, telah

ditetapkan CPCL dan telah dilakukan pelatihan dan pengadaan

sarana.

g. Pembentukan brigade alsin telah ditetapkan sebanyak 101 unit di

17 provinsi, dalam proses 254 unit. Target bantuan sarana

pascapanen sebanyak 4.403 unit, telah kontrak 3.377 unit (76,7%),

dengan penyaluran 1.002 unit (29,67%). Sementara pengadaan di

pusat target sebanyak 2.995 unit telah kontrak 1.626 unit (54,29%),

dengan penyaluran 850 unit (28,38%).

h. Realisasi serapan anggaran Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017

sampai dengan 25 April 2017 sebesar 13,26%. Target serapan

anggaran sampai dengan 30 April 2017 sebesar 26,90%,

sementara sampai dengan akhir Mei 2017 sebesar 90%.

i. Dalam arahannya Dirjen Tanaman Pangan menyampaikan

beberapa hal sebagai berikut:

- Harga benih jagung akan dikoreksi/revisi, sisa anggarannya

akan ditambahkan untuk pembelian sarana produksi/pupuk.

Untuk pengadaan benih yang telah kontrak dapat dibicarakan

kembali dengan pihak ketiga.

- Harga benih dan sarana produksi dikoreksi.

- Segera revisi CPCL, lakukan penanaman, diharapkan jagung

dapat dipanen lebih awal, sehingga penanaman kedelai

dilakukan Oktober-November 2017 untuk produksi benih

pertanaman 2018.

- Target swasembada jagung harus selesai tahun 2017 dan

kedelai 2018.

68



- Komunikasi agar lebih produktif, sehingga kegiatan dapat

dilaksanakan dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan

lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran Ditjen

PSP.

- Seluruh daerah agar segera menyelesaikan seluruh

kegiatannya pada bulan Mei 2017, uang dibayarkan bulan Juni-

Juli 2017, selanjutnya Juni-Agustus 2017 tinggal pembinaan

saja. Kegiatan berikutnya akan direncanakan melalui APBN-P.

- Jika serapan anggaran tidak bergerak s.d Mei 2017, akan

dilakukan pemotongan.

- Jabar, Jateng, Banten, Jatim, DIY penuhi permintaan

Perhutani, di luar itu lahan yang ada integrasi dengan

perkebunan benihnya agar diprioritaskan.

- Kegiatan budidaya jagung di Gorontalo seluas 143.500 ha

harus tanam bulan April 2017. Minggu I Mei 2017 diturunkan

tim untuk monitoring ke lapangan, dipetakaan dengan open

camera.

j. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan

tahun 2017 sebagai berikut:

- Penetapan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) untuk Jagung,

dan Penambahan Luas Tanam Jagung (PLTJ).

- Kebijakan penggunaan benih jagung hibrida hasil penelitian

Balitbangtan, pemanfaatan lahan perkebunan dan perhutani.

- Penetapan harga acuan/harga referensi benih jagung hibrida,

jagung komposit, padi inbrida, dan kedelai, serta saprodi

lainnya (rhizobium, kapur pertanian untuk kedelai).

- Kebijakan Penambahan alokasi pupuk untuk program PATB

Jagung.

- Kebijakan realokasi kegiatan Pusat ke Daerah untuk

pengembangan Jagung.

- Peningkatan kualitas bukti pertanggungjawaban keuangan

melalui open camera.

- Pengawalan dan pendamping secara intensif, melalui

pendekatan penugasan Tim.

- Pelaksanaan Supervisi oleh KPK, TP4, BPKP, Inspektorat

Jenderal, LKPP, tenaga ahli Hukum, dalam penyusunan

kebijakan pelaksanaan program.

69



- Peningkatan irama kerja lebih cepat, tepat, akurat, untuk

pencapaian sasaran program dan kegiatan.

k. Untuk benih jagung dari Badan Litbang Pertanian, jika tidak dapat

terpenuhi agar meminta rekomendasi dari BPTP setempat untuk

menggunakan benih lainnya, yang sesuai dengan harga tersedia di

POK.

l. Selanjutnya dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian

sepuluh provinsi sentra, beberapa masukan yang disampaikan

dalam rangka percepatan dan peningkatan produksi padi, jagung,

dan kedelai antara lain:

- Insentif (Penyuluh, POPT, dan PBT)

Honor 250-300 ribu per bulan

BOP sebesar 500 ribu per bulan.

- Penyediaan perlengkapan kerja bagi yang berprestasi berupa

kendaraan motor, kamera/ponsel android, jas hujan.

- Managemen Tanaman Sehat (MTS)

Pengelolaan Kawasan dalam satu managemen

Pemasyarakatan pengolahan tanah langsung setelah

panen dan penggenangan untuk memutus siklus OPT

Pemasyarakatan Refugia (Tempat Singgah Musuh Alami),

dengan memanfaatkan tanaman kedelai di pematang

sawah

Mendistribusikan sarana pengendalian (Pestisida) ke level

kecamatan

Pengamatan intensif oleh petugas POPT

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamatan

OPT menggunakan Software interaktif. Disosialisasikan

kepada seluruh masyarakat.

- Pengelolaan Pascapanen

Right Sizing Vertical Dryer Padi dan Jagung (Kapasitas 6-8

ton) di perencanaan tahun 2018

Mencari tenaga spesialis untuk menghidupkan dryer yang

rusak (Pak Solahudin, Ketua Asosiasi Petani Jagung,

081332216999)

Pemanfaatkan rekayasa teknologi untuk pembuatan dryer,

contoh Sumatera Selatan (Pak Mahmud, 081368116227)

70



Perlu disiapkan kunjungan Dinas ke Sumsel untuk

pembuatan dryer. Jika biaya pembuatan dryer hanya Rp. 60

juta, diusulkan menggunakan Anggaran Dana Desa

Pemetaan Dyer dan RMU yang rusak dan yang berfungsi

menggunakan open camera

Perlu dirancang bantuan pemipil dan pemecah jagung di

tahun 2018.

- Pengembangan Kedelai

Akan dimulai pada bulan Oktober 2017

Penambahan areal tanam bisa memanfaatkan pematang

sawah (20% dari luas areal), sekaligus sebagai tanaman

refugia

Tumpang sari tebu dengan kedelai (BuLe), di Provinsi

Jatim, Jateng, Lampung, Jabar, dan Sumsel. Bapak/Ibu

Kadis Provinsi tersebut diminta bantuannya untuk

memproses perizinannya melalui Gubernur

Asuransi kedelai dimulai tahun 2018

Tahun 2018 dialokasikan 2 juta ha untuk PATB kedelai

CPCL untuk kedelai harus dimulai pada bulan Agustus-

September 2017

Penyediaan bantuan pascapanen kedelai (Power Threser)

Regulasi pengendalian impor menjelang panen.

- Koordinasi dengan Instansi Terkait

Turun Bersama menyelesaikan masalah di lapangan (Dinas

PSDA, BBWS, TNI, dll) untuk meningkatkan luas tanam

dan kualitas sarana dan prasarana.

Bapak Gubernur difasilitasi untuk memanggil para pihak

agar memaksimalkan dukungan irigasi dan jadwal

pemeliharaan jaringan.

Rehabilitasi jaringan harus dilaksanakan tetapi tidak

mengganggu jadwal tanam

Jadwal penutupan saluran irigasi diminta direncanakan

lebih jauh

71



- Brigade Alsintan

Dinas Provinsi menyusun Juklak Brigade Alsintan baik

penggunaan maupun pembiayaannya (Acuannya pedoman

Dinas Pertanian Jawa Timur)

Lokasi Brigade Alsintan ada di Provinsi, Kabupaten, dan

UPTD Kecamatan

Penetapan lokasi Brigade Alsintan melalui SK Kepala Dinas

Provinsi

- Pemasaran

Menghubungkan secara langsung petani dengan pengguna

akhir (misal: Petani dengan Peternak)

Mendorong added value (misal: integrasi jagung-ternak)

Pemasaran jagung bekerjasama dengan asosiasi peternak

layer Nasional

- Pendanaan program/bantuan ada sinergi antara pemerintah

pusat dan daerah (APBN-APBD), contoh: untuk

pengembangan padi, jagung, dan kedelai, termasuk pupuk dan

pestisida).

8. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan Tanaman Pangan

TA 2017

Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan Tanaman Pangan

TA 2017 dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 November 2017 di IPB

International Convention Centre, Bogor. Peserta terdiri dari dari Kepala

Dinas Pertanian Propinsi dan Kepala Bidang Produksi Tanaman

Pangan lingkup Satker DJTP, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

dan Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan kabupaten terpilih

khususnya yang mendapat alokasi APBN-P Kedelai dan kegiatan lain

yang realisasinya masih rendah. Arahan Program Peningkatan

Produksi Tanaman Pangan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan:

a. Pengoptimalan kinerja Dinas dan POPT dalam melakukan

pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman. Petani

membutuhkan pengetahuan mengenai varietas baik yang sensitive

dan tahan terhadap hama penyakit. Begitu juga dengan

karakteristik hama khususnya waktu aktifnya serangan hama.

Pengendalian secara dini dibutuhkan agar hama dan penyakit

dapat segera tertangani dan tidak berakibat gagal panen.

Contohnya varietas IR 42 yang sensitive terhadap WBC jangan

ditanam di bulan 7 s.d 12, karena di bulan ini adalah masa

72



dimananya aktifnya WBC. Varietas 42 sebaiknya ditanam di bulan

Januari sd Juni.

b. Program peningkatan produksi kedelai menuju swasembada

kedelai, harus didudukung dengan perlindungan pemerintah

kepada petani kedelai khususnya pada pasar dan jaminan harga.

Saat ini kedelai untuk bahan baku olahan dipasok dari kedelai

impor yang berGMO. Meskipun untuk keamanan pangan masih

diragukan, namun kedelai ini murah dan kontinyu. Pemerintah

sedang menyusun peraturan labelling kedelai GMO dan non GMO

untuk melindungi hasil produksi kedelai petani. Disamping itu

upaya lain yang dilakukan adalah melakukan branding kedelai dan

olahannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

produk, dengan festifal pameran produk olahan kedelai non GMO

di kabupaten sentra yang direncanakan dilaksanakan di tahun

2018.

c. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah

dan daya saing produk pertanian adalah dengan melakukan

penerapan teknologi mekanisasi jika hasil produk tersebut besar,

namun jika potensi produk tersebut masih kecil, maka dilakukan

strategi branding.

d. Beberapa target 2018 untuk upaya peningkatan produksi antara

lain: fasilitasi jagung hanya dialokasikan untuk penambahan areal

baru, padi lahan kering, padi gogo, padi rawa dapat ditanam

sampai dengan 4 juta hektar, luas tanam kedelai di jawa mencapai

1 juta hektar, dan di luar jawa juga mencapai 1 juta hektar.

e. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan

pada saat penutupan dalam rangka upaya keberhasilan program,

yaitu:

- Segera menyelesaikan CPCL kedelai APBN-P khususnya di

wilayah pantai selatan Jawa Barat.

- Ketersediaan benih bersertifikat di suatu lokasi yang dapat

memenuhi kebutuhan petani dalam melaksanakan kegiatan

budidaya adalah sesuatu yang harus diupayakan dan menjadi

indikator keberhasilan Direktur Perbenihan.

- Kegiatan Desa Mandiri Benih tahun 2018 dikhusukan untuk

meningkatkan ketersediaan benih kedelai bersertifikat.

73



- Promosi produk olahan kedelai tempe non gmo lebih

diprioritaskan dari tahu karena tahu sudah banyak memiliki

competitor.

- Sertifikasi benih jagung komposit di Sulut, Sulsel, dan Sultra

ditargetkan selesai minggu ini untuk menyediakan petani dalam

melaksanakan budidaya jagung komposit.

9. Uji Coba Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan

Uji Coba Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 di

Ruang Rapat UPSUS PJK I, dipimpin oleh Kepala Bagian Evaluasi dan

Layanan Rekomendasi dan dihadiri oleh 3 satker TP Mandiri yaitu

Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi,

serta perwakilan tim pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan. Kesimpulan/hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dari pelaksanaan uji coba ini adalah untuk memastikan

aplikasi dapat digunakan oleh satker dalam menginput realisasi

keuangan dan fisik.

b. Beberapa catatan penting dari rapat uji coba aplikasi adalah

sebagai berikut:

1) Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

menyampaikan :

- Aplikasi E-monev TP dapat dibangun sesuai analisis

kebutuhan yang telah disepakati sehingga membantu dalam

melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan kegiatan

Tanaman Pangan.

- Salah satu tantangan yang dihadapi adalah faktor SDM

sebagai ujung tombak penginput. Pengisian aplikasi ini

harus dijadikan prioritas pekerjaan oleh SDM sebagai

operator di daerah.

2) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan:

- Aplikasi ini masih bersifat prototype, mohon diberi masukan

untuk perbaikan dan penyempurnaan, sehingga sesuai

untuk fungsi evaluasi dan pelaporan.

- Mohon peserta dapat mengeksplore,mengexercise dan

mencermati menu-menu di dalam aplikasi dan mencatat

perbaikan, apakah ada yang tidak sesuai.

74



- Untuk menyampaikan usulan dapat berdialog secara

interaktif.

Tabel 18. Usulan/Pertanyaan/Catatan Untuk Pengembangan

Aplikasi Yang Disampaikan Pada Diskusi Interaktif

Usulan/Pertanyaan/Catatan Tanggapan Subag Epol dan Programmer

Untuk menu transfer uang dan barang, bagaimana

jika SPM ditolak? Apakah harus mengubah entrian?

Tidak, karena isian kolom pemberkasan, SPM

& SP2D berlaku untuk tanggal pada saat

mengisi.

- Kita baru menyusun manual book. Untuk

selanjutnya kita akan menyusun modul yang

berisi fungsi dan cara pengisian e-monevtp

sehingga user dapat melakukan testing/uji

coba mandiri

- Saat ini yang kita lakukan adalah perkenalan

karesteristik aplikasi. Untuk mengenal sampai

dalam, harus uji coba.

- Saat ini Kita masih bisa menerima jika ada

masukan untuk menambah menu dan kolom

- Mohon format upload SAS di aplikasi

distandarkan sesuai default pagu tayang SAS

yaitu xls 2003.

- Pagu tayang SAS tidak mungkin berbeda

karena keluar dari aplikasi yang sama, kecil

kemungkinan format database beda.

- Fungsi level pusat adalah memonitor

perkembangan kegiatan.

- Programmer akan membuatkan User ID

per kegiatan untuk masing-masing direktorat

dan User ID seluruh kegiatan untuk admin

bagian evaluasi.

Apakah bisa rekap laporan difilter dan dipivot? Jika

tidak bisa dipivot, mohon tampilan back up

laporannya dibuat lebih rapih dan informative dan

bisa dipivot.

Programmer menyanggupi membuat menu

Rekap Nasional dan Rekap Propinsi,

Rekap tidak hanya realisasi keuangan, tapi juga fisik

khususnya banperProgrammer menyanggupi rekap tidak hanya

fisik tapi juga keuangan

Pada pengisian di menu yang harus dientri manual,

Apakah akan error kalau ada kolom yang kosong

atau tidak isi?

Tidak, yang error kalau melebihi pagu

- Aplikasi yang kita kembangkan adalah

aplikasi intern. Kalo pihak eksternal minta, bisa

dibuatkan laporan dari output aplikasi ini.

- Harus ada pembatasan akses jika ada page

untuk pihak eksternal. Tim pusat yang akan

menentukan batasnya dan programmer yang

akan menerjemahkannya ke dalam aplikasi.

Aplikasi tidak bisa digunakan untuk melihat realisasi

pada tanggal2 sebelumnya

Harusnya aplikasi bisa melihat realisasi pada

tanggal2 sebelumnya.

Kolom gallery lebih baik diganti dengan statistic Akan Ditambah tampilan grafik dan overview

secara nasional

Saat ini Kita masih bisa menerima jika ada

masukan untuk menambah menu dan kolom

Namun jika tidak bisa, mohon tampilan back

up laporannya dibuat lebih rapih dan

informative dan bisa dipivot.

Apa perbedaan menu preview dan laporan? Pada

menu preview dan laporan mohon ditambah

manajemen kolom (ada realisasi keuangan, dan

persentasenya), kolom bisa ditambah dan

dikurangkan.

Apa fungsi level pusat sebagai user dalam

menggunakan aplikasi ini? Level pusat

membutuhkan login tersendiri untuk memonitor

perkembangan kegiatan lingkup program Tanaman

Pangan.

Mohon ada tambahan user manajemen level, seperti

login untuk level operator, login untuk level

manajemen,dan halaman tersendiri untuk pihak

eksternal

Apakah sesi uji coba ini bagian dari User

Acceptance Test? User Acceptance Test

membutuhkan modul user yang berisi fungsi dan

cara pengisian sehingga user dapat melakukan

testing/uji coba mandiri. Dari hasil testing/uji coba

mandiri tersebut akan menjadi catatan dalam

timeline penyempurnaan aplikasi yang tertuang di

dalam form tersendiri sebagai masukan untuk

programmer.

Terdapat kendala ketika mengupload pagu tayang

SAS

75



Lanjutan

Usulan/Pertanyaan/Catatan Tanggapan Subag Epol dan Programmer

Output tampilan menu preview dan laporan masih

belum tersusun rapi untuk menyajikan data yang

siap lapor.

Programmer menyanggupi

Ekspor pdf masih error Programmer menyanggupi

Mohon Fitur filter lebih dipertajam atau lebih

didetailkan, untuk laporan dan preview

Programmer menyanggupi

Seharusnya uji coba ini lebih banyak melibatkan dan

mengundang peserta dari daerah karena mereka

yang akan menjadi user satker untuk mengentri

laporan. Kalo uji coba ini cuman di tataran pusat

tidak akan banyak memberikan manfaat

Pimpinan meminta laporan yang rinci untuk mudah

mengambil kebijakan karena kalau diglobalkan tidak

terbaca. Seharusnya tidak menjadi masalah karena

di rkakl sudah terinci, dan itulah yang harus kita

laporkan

- Kebutuhan data yang menjadi usulan tim

pelaporan sangat detail sekali. Sebenarnya

gampang saja membuat menu dan tambahan

kolomnya, kembali lagi temen2 daerah,

apakah siap melakukan entry?

- Kegiatan perlindungan untuk entrinya

tersedia di login satker dekonsentrasi.

- Untuk memantau kegiatan perlindungan

akan disediakan login direktorat untuk

memantau masing-masing kegiatan.

- Menu realisasi yang disetting di aplikasi

diambil dari SAS, sama seperti RKAKL.

Kendalanya kode dan level yang konsisten

hanya sampai komponen, yang tidak

konsisten sub komponen ke bawah.

- PAT dan PLTJ ada di sub komponen. Maka

dari itu kita membuat menu khusus kabupaten

yang dapat ditambah kolom yang lebih detail,

maka dari itu kita butuh masukan saat ini.

- Sebaiknya tambahan kolom kategori juga

dapat digunakan oleh kegiatan lain.

- Mudah saja untuk membuat lebih detail, tapi

gimana realitas ngentrinya dari satker daerah?

Apakah user daerah bisa membuat target bulanan?

Bagaimana melihat laporan 2 mekanisme

pengadaan pada satu kegiatan?

- Peserta daerah siap menjadi operator untuk

menginput data laporan perkembangan kegiatan

demi akuntabilitas kinerja. Tetapi mohon

dipertimbangkan user friendly atau kesederhanaan

dalam menu penginputnya dan dibangun adanya

komitmen bersama dalam bentuk reward/honor bagi

operatornya.

- Output laporannya masih terlihat parsial, target

dan realisasi terpisah. Mohon output laporan dibuat

komprehensif. Di satu layar bisa keliatan semua.

Peserta daerah siap menjadi operator untuk

menginput data laporan perkembangan kegiatan

contoh : penginputan data tidak jadi masalah, tapi

transfer barang. Rancangan tidak ada transfer

barang,

Sebagai masukan, untuk mengisi diberi petunjuk

pengisiannya

Kalo belanja penunjang, bagaimana memasukkan

transfer barang dan uang

Frekuensi entri harian terlalu sering ya? Bagaimana

kalo mingguan

Pembuatan menu detail bisa saja, tetapi harus

realistis prakteknya bisa ga?

Mohon realisasi fisik dibuat lebih detail lagi, tidak

cuma realiasi output dalam satuan hektar saja ,

tetapi lebih dirinci PAT, PLTJ, varietas dll yang

terdistribusi di kabupaten.

Mohon disediakan menu inputan yang bisa dientri

manual, untuk pengisian data realisasi panen,

produksi dan produktivitas.

Dimana kegiatan perlindungan? Sebaiknya dalam uji

coba ini, kita focus pada kendala dan keberhasilan

peserta daerah dalam melakukan pengentrian.

76



10. Pelaksanaan Rapim A Kementan sebanyak8kali, Rapim B Ditjen

Tanaman Pangan sebanyak 1 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan

sebanyak7 kali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV

DPR sebanyak6 kali tahun2017

a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kemetan RI

- Rapat Pimpinan Senin, 30 Januari 2017 bertempat di Ruang

Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri

Pertanian dengan agenda: 1) Pembahasan perkembangan

luas tambah tanam dan program 2017; 2) Arahan Menteri

Pertanian.

- Rapat Pimpinan Kamis, 23Februari 2017 bertempat di

AuditoriumGedung F Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh

Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Langkah Operasional

Percepatan Serap Gabah Petani 2017; dan 2) Arahan Menteri

Pertanian.

- Rapat Pimpinan, 3 Mei 2017 bertempat di Auditorium Gedung F

Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian

dengan agenda: 1) Peran Wanita Dalam Meningkatkan

Diversifikasi Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Nasional, 2) Dukungan TNI AD Dalam Pencapaian Target LTT

dan Sergap 2017; 3) Evaluasi OKMAR 2016/2017 dan

Percepatan LTT Padi ASEP 2017; dan 4) Arahan Menteri

Pertanian.

- Rapat Pimpinan, 7 Agustus 2017 bertempat di Ruang Pola

Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan

agenda: 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perbenihan

Hortikultura APBN-P 2017, 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran

Perbenihan Perkebunan APBN-P 2017; 3) Rencana Kegiatan

Dan Anggaran Perbibitan Ternak APBN-P 2017; 4) Rencana

Kegiatan Dan Anggaran Pengembangan Kedelai Apbn-P 2017

5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Penelitian Dan

Pengembangan Perbenihan APBN-P 2017, 6) Manajemen

Program Terkait Perubahan Perangkat Organisasi Daerah, 7)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengawalan dan

Pendampingan APBN-P 2017, 8) Evaluasi Luas Tambah

Tanam (LTT), 9 ) Rencana dan Progres Investasi Sapi dan

Gula; dan 10) Arahan Menteri Pertanian.

- Rapat Pimpinan, 4 September 2017 bertempat di Auditorium

Gedung F Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri

77



Pertanian dengan agenda: 1) Rapat Koordinasi Antisipasi

Hama dan Penyakit Tanaman Serta Dampak Perubahan Iklim;

dan 2) Arahan Menteri Pertanian.

- Rapat Pimpinan Rabu, 18 Oktober 2017 bertempat di Ruang


Pertanian dengan agenda: 1) Progres Upsus Pajale; 2)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementan TA. 2018 dan; 3)

Arahan Menteri Pertanian.

- Rapat Pimpinan Rabu, 22 November 2017 bertempat di Ruang


Pertanian dengan agenda: 1) Serapan Anggaran 2017; 2)

Laporan Perkembangan Upsus; 3) Persiapan 2018 dan; 4)

Arahan Menteri Pertanian.

- Rapat Pimpinan Rabu, 13 Desember 2017 bertempat di Ruang


Pertanian dengan agenda: 1) Program Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Miskin; 2) Evaluasi Upsus Pajale; 3)

Persiapan 2018; 4) Program Penurunan Stunting Dan Rentan

Rawan Pangan dan; 5) Arahan Menteri Pertanian.

b. Rapat Pimpinan (Rapim B) Ditjen TP

- Rapat Pimpinan B Senin, 23 Januari 2017 RR. P2BN Ditjen TP

yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)

Percepatan Pelaksanan Kegiatan DJTP 2017; 2) Tindak Lanjut

Raker Komisi IV DPR RI 19 Januari 2017; dan 2) Arahan Dirjen

TP.

c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI

dan Komite II DPD RI

- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR

RI Kamis, 19 Januari 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1) Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

I BPK RI Tahun 2016, 2) Rencana Kerja Tahun 2017, 3.

Temuan Hasil Kunjungan Kerja Reses, dan 4 ) Isu-Isu Aktual.


RI Senin, 3 April 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1) Evaluasi dan Pelaksanaan Program Kerja TA. 2017,

2) Evaluasi Hasil Kunjungan Kerja, dan 3) dan Isu-Isu Aktual

Bidang Pertanian.

78




RI Senin, 12Juni 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1) Agenda Raker Membahas RKA-K/L dan 2) RKP-K/L

Tahun 2018.

- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komite II DPD

RI Senin, 5 Julli 2017 di RR. Komite II DPD RI dengan agenda:

Kesiapan dan Ketahanan Pangan Kebutuhan Pangan Ibukota

DKI Jakarta dan 10 Kabupaten Penyangga Pangan Ibukota.


RI Senin, 10 Juli 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1), Menyempurnakan Alokasi Anggaran Menurut

Fungsi, Porgram Kegiatan KL TA. 2018 sesui Hasil

Pembahasan Badan Anggaran, dan 2) Membahas RKA-K/L

dalam RUU APBN P 2017.


RI Senin, 24 Juli 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1) Membahas RKA-K/L dalam RUU APBN-P Tahun

2017 Badan Anggaran, dan 2) Isu-isu Aktual Lainnya.


RI Senin, 11 September 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan

agenda: 1) Membahas RKA-K/L Tahun 2018, 2) Usulan

Program-Program Yang Akan Didanai Oleh DAK Berdasarkan

Kriteria Teknis dari Komisi, 3) Isu-Isu Aktual Lainnya.

d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen TP dengan Komisi IV DPR

RI

- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan

dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 13 Juli 2017 di Le Meridien

Jakarta dengan agenda: 1) Komisi IV DPR-RI menghendaki

RDP ini difokuskan untuk membahas pengajuan Rancangan

APBN-P 2017, 2) Ditjen Tanaman Pangan mengajukan

Rancangan APBN-P, khususnya untuk kegiatan

pengembangan kedelai 1 juta hektar senilai Rp.1,26 Triliun,

untuk dialokasikan pada lahan : 1) Perhutani Seluas 82.002 Ha

(1.956 Kelompok Tani); 2) Perkebunan seluas 168.675 Ha

(7.665 Kelompok Tani); dan 3) Pertanian seluas 780.453

(53.254 Kelompok Tani.


dengan Komisi IV DPR RI Senin, 8 Oktober 2017 di Hotel Le

Meridien Jakarta agenda: 1) PendalamanRAPBN TA. 2018.

79




dengan Komisi IV DPR RI Senin, 16 Oktober 2017 di RR.

Komisi IV DPR RI agenda: 1) Penajaman Rencana Kerja

Anggaran K/L (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018, 2) dan lain-

lain.


dengan Komisi IV DPR RI Selasa, 28 November 2017 di RR.

Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas kebijakan tata

kelola air nasional dalam upaya pengendalian bencana banjir

dan, 2) Mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan.


dengan Komisi IV DPR RI Rabu, 29November 2017 di di RR.

Komisi IV DPR RIdengan agenda: Membahas peta jalan/road

map pembangunan peternakan nasional dalam memenuhi

kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia.


dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 15September 2016 di RR.

Komisi IV DPR RI dengan agenda: Recrutment THL Ditjen TP,

Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, dan PPSDMN

Pertanian untuk dijadikan ASN.

11. Menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal TP 2017

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun 2017 mengacu pada PERMENPAN RB No 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran.Hal yang terpenting dalam laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

secara memadai hasil hanalisis terhadap pengukuran kinerja.Laporan

Kinerja 2017 ini menyajikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun

2016.Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan secara triwulan.

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah

“Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis

lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan”.

80



Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur

Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

tahun 2017 mengalami revisi satu kali dari yang pertama ditetapkan

pada saat DIPA awal keluar pada bulan februari 2017. Indikator kinerja

yang tertuang di PK tersebut terdiri dari dua indikator, yaitu:

a. Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dengan

target 130 dokumen.

b. Dokumen layanan perkantoran dengan target 12 bulan layanan.

Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III

yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan,

Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah

ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan

program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan

pelaksanaan kegiatan yang kondusif.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 digunakan metode

scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja,

yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-

100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil

(capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

12. Menyusun Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan 2017

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

berlandaskan pada pencapaian, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi dalam pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan,

serta memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016

dan mengacu pada Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019,

maka pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah

melakukan Revisi Renstra 2015-2019, sebagaimana telah ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor

59a/HK.310/C/6/2016 tanggal 6 Juni 2016. Dalam konteks ini

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyempurnakan kembali visi,

misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra 2015-2019 dengan tetap

berpedoman pada pencapaian kinerja yang berorientasi outcome.

81



Sesuai revisi Renstra 2015-2019, visi Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan adalah “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang

cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan”.

Visi tersebut memiliki makna yang luas dan penting dalam upaya

melaksanakan pembangunan pangan nasional. Dalam rangka

pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga

telah memperbarui misinya agar mencerminkan mandatnya dengan

lebih baik, yaitu: (1) mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan

berkelanjutan, (2) mengembangkan komoditas tanaman pangan yang

memiliki nilai tambah dan daya saing, dan (3) mengembangkan

komoditas tanaman pangan yang mendukung bioindustri dan

bioenergi.

Visi dan misi tersebut menjadi kerangka utama arah pengembangan

komoditas tanaman pangan selama periode 2015-2019. Pada tahun

2015-2019, terdapat empat komoditas utama tanaman pangan yang

menjadi prioritas dan harus ditingkatkan produksinya, yaitu: padi dalam

rangka swasembada, jagung untuk memenuhi kebutuhan keragaman

pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan

pasokan dan kebutuhan konsumsi pengrajin tahu dan tempe, dan ubi

kayu sebagai penyedia bahan baku bioindustri.

Untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin

dicapai pada periode 2015-2019. Tujuan tersebut adalah: (1)

terwujudnya swasembada padi, jagung dan meningkatnya produksi

kedelai, (2) berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai

ekonomi, dan (3) mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah: (1)

terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan,

dan (2) terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan

mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

berkelanjutan.

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu:

1) Pengembangan gerakan penerapan teknologi;

2) Penguatan sentra penangkaran benih dengan memantapkan

hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata

kelembagaan yang baik;

82



3) Penguatan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim dengan dukungan

sarana pengendalian;

4) Pengembangan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan

lapangan;

5) Penguatan dukungan program tematik dan tata kelola

kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

13. Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi

Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangan

Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi

Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangandilaksanakan tanggal 20 s.d

21April 2017 di Hotel Royal Padjajaran Bogor. Pokok-pokok

pembahasan sebagai berikut:

a. Pembahasan Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan

- Perkembangan pemberian izin di beberapa BPSB (Jawa Timur,

Jawa Barat, dan DKI Jakarta), serta menginventaris beberapa

permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Dari ketiga BPSB tersebut, permohonan yang paling banyak

dan sering masuk adalah Provinsi Jawa Timur yang diminati

oleh para Investor dalam investasi khususnya di bidang

perbenihan baik benih padi dan jagung.

- Persyaratan dalam permohonan untuk mendapatkan

Rekomendasi Teknis dari Ditjen Tanaman Pangan berupa:

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), namun realitas di

lapangan Instansi Lingkungan Hidup terkait berpendapat

cukup berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

dengan justifikasi bahwa luasannya kurang dari 100 ha.

Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan

dan Sertifikasi Benih. Dalam hal ini pihak SKPD belum

berani menerbitkan rekomendasi kalau si pemohon belum

melakukan proses produksi benih (baru memulai usaha).

Contoh kasus permohonan yg saat ini sedang diproses di

Jawa Timur, dimana pemahaman SKPD dalam hal ini Balai

83



Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Timur, Rekomendasi

akan diterbitkan setelah ada Rekomendasi Teknis dari

Ditjen Tanaman Pangan. Sementara di Permentan 56 tahun

2015 pasal 10 ayat 1.g. dan Permentan 26 th 2015 pasal 7

butir.g. tertulis bahwa “untuk memperoleh rekomendasi

teknis Ditjen TP salah satu persyaratannya adalah

rekomendasi sebagai produsen benih dari SKPD”.

Keputusan :

Untuk menerbitkan Rekomendasi Teknis Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan maka persyaratan sebagaimana

tersebut diatas disepakati SKPD dalam Hal ini BPSB di

daerah terlebih dahulu menerbitkan Rekomendasi dari

SKPD dalam rangka Penanaman Modal Asing/PMA.

Persyaratan Hak Guna Usaha (HGU), namun sudah

diperjelas lagi dalam Permentan 56 Tahun 2015 bahwa

persyaratan tersebut adalah bagi yang menggunakan tanah

Negara.

Keputusan :

Untuk PMA sudah jelas bahwa kepemilikan lahan minimal

25 Ha, bagi PMA yang menyewa harus dibuktikan dengan

sertifikat sewa yang diketahui oleh Badan Pertanahan

Nasional.

- Perlu melakukan revisi terhadap format formulir 4, Rekomendasi

yang akan diterbitkan seperti yang tercantum didalam

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan

sebagai berikut:

Semula terdapat 3 point diubah menjadi 2 point yang isinya:

Dinyatakan layak dan diberikan rekomendasi sebagai

produsen benih untuk diterbitkan izin produksi atau tanda

daftar sebagai produsen benih bina.

Apabila pada point 1 belum diterbitkan izin atau tanda daftar

maka rekomendasi dapat berlaku sebagai izin atau tanda

daftar produsen benih benih bina tanaman pangan.

b. Pembahasan Rekomendasi Ekspor Impor Beras

Beberapa yang perlu untuk ditindaklanjuti yaitu:

a. Penerbitan Regulasi/Dasar Hukum

84



Revisi Permentan No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Permentan No. 51 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi

Ekspor dan Impor Beras agar menyesuaikan dengan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 103 Tahun 2015

Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, revisi

dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan persyaratan

dimana IT beras (importir terdaftar) tidak diperlukan lagi

tetapi cukup dengan API-U (Angka Pengenal Importir

Umum), hal ini sejalan dengan regulasi dibidang perizinan

dalam paket kebijakan ekonomi.

Menyikapi status draf Revisi Permentan No. 51 Tahun 2014

Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras yang

proses penyusunan revisi masih belum ditandatangani oleh

Menteri Pertanian, dimana proses penyusunannya sudah

memakan waktur hampir dua tahun.Maka menurut

perwakilan Biro Hukum bahwa Permentan tersebut masih

dapat digunakan atau menjadi dasar pemberian

rekomendasi, meskipun sudah menggunakan sistem

Aplikasi Rekomendasi Ekspor dan Impor beras yang

terbaru.

Agar Proses pelayanan Rekomendasi Ekspor dan Impor

Beras dapat berjalan dengan lancar terutama untuk

pelayanan rekomendasi ekspor beras, maka berharap agar

segera draf revisi Pementan tersebut dapat ditanda tangani

oleh Menteri.

b. Surat Direktur Jenderal Hortikultura No. S-703/TU.020/

D/04/2017 Tanggal 7 April 2017 Perihal Pengembangan

Sistem Rekomendasi Ekspor dan Impor Produk Pertanian

Tertentu (REIPPT):

Khususnya untuk pemberian rekomendasi Eksim Beras

dilakukan secara On Line Sejak tahun 2015 oleh Ditjen

PPHP dengan menggunakan aplikasi Rekomendasi Ekspor

Impor Produk Pertanian Tertentu (REIPPT) yang disusun

oleh Ditjen PPHP. Namun setelah PPHP dilebur dan

digabungkan di masing-masing unit Eselon I akhir tahun

2015, maka penanganan tugas pelayanan rekomendasi

dilaksanakan masing-masing unit Eselon I (Kepmentan 568

tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan dalam urusan

tugasdan fungsi bidang PPHP) dengan tetap menggunakan

85



aplikasi REIPPT yang servernya berada di Pusdatin Setjen

Kementan.

Surat Ditjen Hortikultura memberi batas waktu pemisahan

portal REIPPT paling lambat akhir bulan April 2017, terkait

akan diberlakukannya revisi Permentan Nomor 86 Tahun

2013 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

(RIPH).

Semua pelayanan Rekomendasi dan Perizinan Produk

Hortikultura akan diintegrasikan pada pelayanan satu pintu

Kementerian Pertanian melalui PPVTPP.

Meminta agar Ditjen Tanaman pangan segera melakukan

pengembangan sistem aplikasi Pelayanan Rekomendasi

Khusus Tanaman Pangan Secara Mandiri.

Dalam Periode Transisi atau peralihan dari sistem Aplikasi

Pelayanan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras yang

lama ke Sistem Aplikasi yang baru, diharapkan agar Ditjen

Tanaman Pangan masih diberi kesempatan menggunakan

sistem Aplikasi yang lama.

Guna mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang

penggunaan sistem aplikasi rekomendasi eskpor dan impor

beras yang lama, maka Tim Evaluasi dan layanan

Rekomendasi Sesditjen Tanaman Pangan akan

berkoordinasi dan berkirim surat kepada Dirjen Hortikultura

agar dapat memperoleh perpanjangan tersebut.

c. Pengembangan Sistem Baru

Ditjen Tanaman Pangan (Bagian Evaluasi dan Layanan

Rekomendasi) telah menyusun sistem Aplikasi pelayanan

rekomendasi Ekspor dan Impor Beras, dimana sistem

aplikasi tersebut sudah disesuaikan dengan draft revisi

Permentan rekomendasi ekspor dan Impor Beras. Dalam

draft revisi Permentan dan sistem aplikasi sudah

mencantumkan keterlibatan PPVTPP dan sudah terkoneksi

dengan INSW.

Posisi draft Revisi Permentan Rekomendasi Ekspor dan

impor Beras saat ini sudah berada di Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam wacana

untuk perubahan dari Rekomendasi Eskpor Dan Impor

Beras menjadi Pengeluaran dan Pemasukan Beras. Jika hal

ini terjadi maka proses penyusunan regulasi tersebut akan

86



mentah lagi sehigga membutuhkan waktu yang lebih lama

lagi karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri

Perdagangan yang notabene sudah terbit pada tahun 2016.

14. Sistem Aplikasi Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangan

Kegiatan Pelatihan Sistem Aplikasi Ekspor Impor Bidang Tanaman

Pangan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2017 di Laboratorium

Komputer Pusdatin Setjen Kementan. Hasil kegiatan pelatihan sebagai

berikut:

a. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 91 Tahun 2017

Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkan pada

tanggal 22 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 26

September 2017.

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk

memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan

usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung bukan

sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan

usaha.

Penataan kembali diwujudkan dalam dalam bentuk

pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif

penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui

pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional,

kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah

kabupaten/kota.

bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di

kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan

pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk

pemenuhan persyaratan (checklist).

bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan

untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi

informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Online Single Submission).

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor

41/PERMENTAN/TI.120/11/2017 Tentang Pelayanan Perizinan

Pertanian Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 28

87



Nopember 2017 dan sudah diundangkan pada tanggal 30

November 2017.

Semua perizinan di Kementerian Pertanian sudah

menerapkan online dan terkait dengan hal tersebut semua

pemberian Rekomendasi dan Perizinan di kementerian

Pertanian harus melalui Pusat Perlindungan Varietas dan

Perizinan Pertanian (PPVPP) Sekretariat Jenderal


Semua jenis pelayanan perizinan pertanian di unit eselon I

teknis diwajibkan terintegrasi dengan Sistem Pelayanan

Perizinan Pertanian (SIMPEL).

Batas waktu untuk membuat semua sistem secara online

adalah sebelum 30 Maret 2017, untuk itu diharapkan semua

regulasi yang mengatur agar dapat diselesaikan sebelum

tanggal 30 Desember 2017.

- Revisi Permentan No. 51 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi

Ekspor dan Impor Beras Tertentu. Untuk mempermudah

pelayanan kepada para pelaku usaha khususnya eksportir

beras maka diharapkan Direktorat Teknis (Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan) dapat

segera menuntaskan revisi Permentan tersebut dan juga

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

74/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015

Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

- Perkembangan Draft Permentan Tentang Rekomendasi Impor

Jagung, Untuk mempermudah pelayanan kepada para pelaku

usaha diharapkan Direktorat Teknis (Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan) dapat segera

menuntaskan Permentan tersebut dan menyampaikan ke Biro

Hukum Setjen Kementerian Pertanian untuk dapat diproses.

b. Pengembangan Sistem dan Kesiapan Sistem

Terkait Pengembangan sisten online Ekspor Impor yang saat ini

dalam proses, ada beberapa hal yang perlu untuk segera

disempurnakan yaitu:

- Format surat rekomendasi ekspor dan surat rekomendasi impor

agar dapat disesuaikan dengan format resmi kop surat


88



- Memastikan tanda tangan yang dicantumkan dalam surat

rekomendasi ekspor dan impor yang diterbitkan sudah

berbentuk QR Barcode.

- Membuat Hak Akses bagi pengguna yang akan untuk

digunakan dalam ujicoba pemasukan permohonan ke sistem,

Hak Akses untuk Verifikator di Subbag Layanan Rekomendasi,

Hak Akses untuk Validasi di Direktorat Teknis (Staf, Kasie,

Kasubdit dan Direktur PPHTP) Serta Hak akses untuk

Penerbitan Rekomendasi (Direktur Jenderal Tanaman

Pangan).

- Tampilan dashboard khususnya untuk mendapatkan data serta

rekapan surat rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk

Expert to Excel.

- Membuat username sebagai admin kepada subbagian Layanan

Rekomendasi sehingga memudahkan dalam hal pembuatan

berita dan juga antisipasi dalam pembuatan user name bagi

staf teknis.

- Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Ekspor

dan Impor Beras Tertentu dengan alamat portal

sritp.pertanian.go.id

- Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Impor

Jagung dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id

- Memastikan Sistem online sritp.pertanian.go.id sudah

terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW)

melalui webservice sehingga rekomendasi dapat terkirim

secara online dan sebaliknya kita dapat menarik data realisasi

Persetujuan (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian

Perdagangan melalui INSW dapat terjalan dengan baik.

c. Integrasi dengan INSW

- Proses pengintegrasian dengan INSW dipastikan dengan

satuan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam INSW.

- Surat Rekomendasi yang diterbitkan dipastikan tidak boleh

Grouping, dimana pelabuhan muat/negara tujuan harus

spesifik, per uraian barang (jika dalam 1 HS terdapat > 1

uraian). Pelabuhan muat/Negara tujuan bisa lebih dari satu

tetapi berlaku untuk seluruh barang yang dicantumkandalam

Rekomendasi/PE.

89



- Memastikan pengiriman data atau integrasi dengan INSW

apakah dengan webservice atau webform, karena ini terkait

dengan kebutuhan pertukaran data yaitu untuk dapat melihat

data realisasi data.

d. Kesimpulan

- Untuk lebih menjamin pelayanan ekspor dan impor dapat

berlangsung dengan baik diharapkan sistem sudah dapat

beroperasi pada awal tahun 2018

- Terbitnya peraturan Menteri Pertanian Nomor

41/PERMENTAN/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan

Pertanian Secara Elektronik mewajibkan semua pelayanan

perizinan di Kementerian Pertanian sudah online dan melalui

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian.

- Untuk mengintegrasikan data dari masing masing

Kementerian/Lembaga PP INSW sudah membuat username

masing-masing satu untuk penanggung jawab di

Kementerian/Lembaga yang nanti adminnya akan membuatkan

username untuk Direktorat lain.

- Untuk memperoleh hak akses di INSW diharapkan masing-

masing Eselon I Teknis untuk menyampaikan nama-nama

untuk didaftarkan.

- Sistem diharapkan sudah dapat beroperasi mulai awal Januari

2018 dan dipastikan sudah terintergasi dengan INSW.

15. Membuat Brosur/Leaflet Paduan Pelayanan Perizinan

Membuat brosur/leaflet Panduan Pelayanan Perizinan Pemberian

Rekomendasi Ekspor Beras; Pelayanan Perizinan Rekomendasi

Teknis izin Usaha Bidang Tanaman Pangan; dan Pelayanan Perizinan

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman.

Brosur/Leaflet panduan pelayanan ini di buat bertujuan untuk

memberikan informasi serta pelayanan terpadu satu pintu bagi

masyarakat terutama calon investor/penanam modal dalam negeri

maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian

khususnya di bidang tanaman pangan.

a. Brosur/leaflet Panduan Pelayanan Perizinan Pemberian

Rekomendasi Ekspor Beras bertujuan untuk memberikan informasi

pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor Beras bagi para

pelaku usaha, dalam leaflet ini berisikan :

90



- Persyaratan Permohonan Ekspor Beras

- Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Beras beserta Alur

Penerbitannya

- Dan ketentuan lain yang diatur dalam Surat Persetujuan

Ekspor

b. Brosur/leaflet Pelayanan Perizinan Rekomendasi Teknis izin Usaha

Bidang Tanaman Pangan bertujuan untuk membantu memberikan

informasi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha di bidang

tanaman pangan, dalam leaflet ini berisikan:

- Jenis Usaha Bidang Tanaman Pangan

- Penanaman Modal Asing (PMA)

- Persyaratan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di

Bidang Tanaman Pangan

- Tata Cara Penerbitan Rekomendasi serta Mekanisme

Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha

c. Brosur/leaflet Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran

Benih Tanaman bertujuan untuk memberikan informasi dalam

rangka peningkatan pelayanan perizinan pemasukan dan

pengeluaran benih tanaman pangan secara cepat, tepat dan

transparan, dalam leaflet ini berisikan:

- Tata Cara Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

Pangan

- Persyaratan Admnistrasi dan Persyaratan Teknis untuk Izin

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

- Mekanisme Pemberian Izin Pemasukan dan Pengeluaran

Benih Tanaman Pangan

- Kewajiban Pemegang Izin.

91



REALISASI ANGGARAN DITJEN TP

PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2017

Pagu APBN Sektoral (018) Direktorat Jenderal Tanaman PanganTahun

Anggaran 2017 pada program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Pangan sebesar Rp7,16 triliun, dengan realisasi

penyerapan bulan Desember 2017 mencapai Rp6,38 triliun (89,01%) dari

pagu anggaran.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada

Satker UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari)

96,45%, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 95,38%, Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota) 90,21%, dan realisasi terendah pada

Satker Pusat 82,50%.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan

Tahun 2017

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terbesar terdapat pada

belanja modal 96,41%, belanja barang 89,02%, dan realisasi terendah

pada belanja pegawai 85,49%.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017

Realisasi anggaran kegiatan utama terbesar terdapat pada kegiatan yaitu:

1) Pengembangan Peramalan Serangan OPT 96,65%, 2) Pengembangan

Metode Pengujian Mutu Benih TPH 96,11%, 3) Penguatan Perlindungan

VI

Pagu

(Rp.000) (Rp.000) (%)

1 Pusat 1.322.906.526 1.091.454.042 82,50

2 UPT Pusat 26.663.893 25.716.802 96,45

3 Dekonsentrasi 278.468.905 265.600.285 95,38

4 Tugas Pembantuan 5.534.364.164 4.992.573.349 90,21

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

RealisasiNo. Kewenangan

Jumlah

Pagu

(Rp.000) (Rp.000) %

1 Pegaw ai 52.246.330 44.663.161 85,49

2 Barang 7.095.284.148 6.316.341.604 89,02

3 Modal 14.873.010 14.339.713 96,41

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

Realisasi

Jumlah

No. Jenis Belanja

92



TP dari Gangguan OPT dan DPI 96,11%, 4) Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan 94,65%,5) Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya 90,08%, 6) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 88,96%, 7)

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 84,26%, dan 8)

realisasi terendah pada kegiatan 8) Pengelolaan Sistem Penyediaan

Benih TP 74,44%.

Tabel 21. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan Kegiatan

Utama Tahun 2017

Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi Tahun 2017

Pagu Anggaran

(Rp.000) (Rp.000) %

1 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 1.040.612.644 876.784.373 84,26

2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 3.700.465.092 3.291.768.578 88,96

3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 386.920.108 288.040.360 74,44

4 Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI 222.878.614 214.200.363 96,11

5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP 229.436.889 206.671.338 90,08

6 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 9.974.669 9.586.905 96,11

7 Pengembangan Peramalan Serangan OPT 16.689.224 16.129.897 96,65

8 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 1.555.426.248 1.472.162.663 94,65

7.162.403.488 6.375.344.478 89,01

RealisasiNo. Kegiatan

Jumlah

PAGU DIPA REALISASI SP2D

(Rp) (Rp)

1 PAPUA BARAT 31.393.570.000 31.392.670.000 100,00

2 LAMPUNG 321.177.731.000 319.826.426.044 99,58

3 GORONTALO 133.398.726.000 130.634.962.825 97,93

4 MALUKU UTARA 188.089.558.000 184.122.440.900 97,89

5 JAWA BARAT 321.463.817.000 311.079.241.304 96,77

6 UPT PUSAT (BBPOPT & BBPMBTPH) 26.663.893.000 25.716.802.240 96,45

7 BENGKULU 60.136.501.000 57.992.347.828 96,43

8 KALIMANTAN BARAT 278.956.546.000 267.748.745.594 95,98

9 BANTEN 127.591.827.000 122.384.770.021 95,92

10 KALIMANTAN SELATAN 256.568.741.000 245.945.304.530 95,86

11 SUMATERA BARAT 99.168.390.000 94.785.409.917 95,58

12 MALUKU 50.923.381.000 48.584.879.685 95,41

13 SULAWESI TENGAH 158.656.157.000 149.615.709.337 94,30

14 PAPUA 48.485.613.000 45.627.256.250 94,10

15 RIAU 68.301.868.000 64.174.701.349 93,96

16 JAMBI 67.702.221.000 63.249.331.656 93,42

17 KALIMANTAN TIMUR 80.066.469.000 74.734.893.297 93,34

18 JAWA TENGAH 287.333.318.000 267.702.655.550 93,17

NO PROVINSI %PAGU DIPA REALISASI SP2D

(Rp) (Rp)

19 SUMATERA SELATAN 273.631.988.000 247.346.461.131 90,39

20 SULAWESI UTARA 430.078.256.000 384.999.898.183 89,52

21 KALIMANTAN TENGAH 99.353.040.000 88.421.786.984 89,00

22 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8.764.114.000 7.778.547.256 88,75

23 DI YOGYAKARTA 30.423.647.000 26.938.207.474 88,54

24 NUSA TENGGARA TIMUR 221.488.459.000 194.215.541.691 87,69

25 SULAWESI SELATAN 454.050.828.000 398.088.315.902 87,67

26 BALI 33.177.682.000 29.047.117.782 87,55

27 NUSA TENGGARA BARAT 436.750.175.000 381.947.194.210 87,45

28 SUMATERA UTARA 251.523.292.000 214.948.819.912 85,46

29 JAWA TIMUR 501.657.818.000 419.592.493.835 83,64

30 SULAWESI BARAT 165.210.709.000 137.357.740.591 83,14

31 PUSAT 1.322.906.526.000 1.091.454.041.526 82,50

32 SULAWESI TENGGARA 121.490.589.000 99.358.955.986 81,78

33 ACEH 190.549.171.000 138.673.844.727 72,78

34 KALIMANTAN UTARA 12.086.309.000 8.121.969.030 67,20

35 KEPULAUAN RIAU 3.182.558.000 1.734.993.780 54,52

7.162.403.488.000 6.375.344.478.327 89,01JUMLAH

NO PROVINSI %

93



Pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp134.463.724.000. Realisasi anggaaran Sedtitjen TP

sebesar Rp118.515.414.748, (88,14%), realisasi per bagian yaitu: 1)

Bagian Perencanaan realisasi Rp6.365.487.350, (88,38%) dari pagu

anggaran Rp7.202.105.000, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan

realisasi Rp45.006.493.534, (84,48%) dari pagu anggaran

Rp53.276.066.000, 3) Bagian Umum realisasi Rp60.817.735841, (90,82%)

dari pagu anggaran Rp66.961.586.000, dan 4) Bagian Evaluasi dan

Layanan Rekomendasi Rp6.325.698.023, (90,06%) dari pagu anggaran

Rp7.023.967.000. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan

Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Bagian Perencanaan 7.202.105.000 6.365.487.350 88,38 836.617.650

a. Sub Bagian Program 2.785.795.000 2.746.757.980 98,60 39.037.020

b. Sub Bagian Anggaran 2.833.758.000 2.590.597.151 91,42 243.160.849

c. Sub Bagian Kerjasama 1.582.552.000 1.028.132.219 64,97 554.419.781

2 Bagian Keuangan & Perlengkapan 53.276.066.000 45.006.493.534 84,48 8.269.572.466

a. Sub Bagian Perbendaharaan 1.558.870.000 1.329.189.095 85,27 229.680.905

b. Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1.552.550.000 1.298.877.739 83,66 253.672.261

c. Sub Bagian Perlengkapan 5.093.170.000 4.853.453.155 95,29 239.716.845

d. Daftar Gaji/Belanja Pegawai 42.152.196.000 35.244.169.611 83,61 6.908.026.389

e. Pimpinan/Satker/Bendahara Pengeluaran 2.919.280.000 2.280.803.934 78,13 638.476.066

3 Bagian Umum 66.961.586.000 60.817.735.841 90,82 6.143.850.159

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 61.016.288.000 55.625.218.015 91,16 5.391.069.985

b. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian 2.928.273.000 2.836.382.414 96,86 91.890.586

c. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 3.017.025.000 2.356.135.412 78,09 660.889.588

4 Bagian Evaluasi & Layanan Rekomendasi 7.023.967.000 6.325.698.023 90,06 698.268.977

a. Subbagian Data dan Informasi 4.422.575.000 4.058.129.269 91,76 364.445.731

b. Subbagian Evaluasi & Pelaporan 1.645.056.000 1.534.076.404 93,25 110.979.596

c. Subbagian Data dan Informasi 956.336.000 733.492.350 76,70 222.843.650

134.463.724.000 118.515.414.748 88,14 15.948.309.252

%No Pelaksana Kegiatan

Jumlah

94



95



PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

1. Pelimpahan Aset eks Ditjen PPHP, Aset Satker Inaktif, dan aset

hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

2. Sulitnya mencari dokumen pendukung pada temuan TLHP yang

sudah lama dan belum diselesaikan.

3. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar

dan Tunggakan.

4. Peraturan kepegawaian belum sepenuhnya diterapkan.

5. Tertundanya proses pelimpahan pegawai pusat ke daerah.

6. Hasil evaluasi pembangunan tanaman pangan belum digunakan

sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada tahun

berikutnya.

7. Arus pelaporan yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering

direvisi dan format yang tidak sama.

8. Peraturan terbaru yang mengatur terkait ekspor-impor beras

tertentu dan impor jagung belum disahkan oleh Menteri Pertanian.

9. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak

memadai, terdapat kegiatan yang belum dilakukan evaluasi dan

belum dilakukan upaya tindaklanjut, terutama kegiatan terkait

kepegawaian (standar kompetensi, peta jabatan, dsb).

B. Upaya Tindak Lanjut

1. Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk

melakukan verifikasi laporan sesuai dengan daerah binaan.

2. Melaksanakan workshop tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan

yang belum ditindaklanjuti dan menelusuri keberadaan dokumen

pendukung.

3. Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk

uang berpedoman.

4. Perlu sosialisasi kembali PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai.

5. Penyampaian surat ke daerah agar pelimpahan pegawai pusat

ke daerah segera diproses.

VII

96



6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan memberikan feed back

atas hasil capaian kegiatan tanaman pangan yang dilaporkan

oleh bagian teknis.

7. Mendorong bagian teknis untuk bisa memantau capaian kegiatan

strategis secara tepat waktu dengan data yang akurat.

8. Memantau revisi peraturan tentang ekspor-impor beras tertentu,

dan impor jagung agar segera terintegrasi dengan PPVTP dan

INSW.

9. Mendorong semua Eselon II untuk menindaklanjuti hasil

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan.

97



PENUTUP

Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan selama tahun 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan tahun 2017 meliputi bidang kesekretariatan, meliputi

perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, dan evaluasi serta

layanan rekomendasi.

Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun

2017 telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan,

terutama dalam menghasilkan dokumen dan layanan perkantoran,

meskipun mengalami self blocking. Semoga kinerja ini dapat

dipertahankan daan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.

VIII

98



99



LAMPIRAN

100



101



Lampiran 1.

Rekapitulasi Cuti Tahun 2018 Pegawai Ditjen Tanaman Pangan

No Bulan SakitAlasan

PentingBesar Bersalin Tahunan Jumlah

1 Januari 3 3 1 2 17 26

2 Februari 2 6 0 1 11 20

3 Maret 3 2 2 1 6 14

4 April 0 1 0 1 27 29

5 Mei 0 4 0 0 4 8

6 Juni 1 2 0 0 1 4

7 Juli 2 4 0 1 5 12

8 Agustus 1 2 2 2 3 10

9 September 1 3 0 0 3 7

10 Oktober 2 0 0 0 1 3

11 November 1 1 2 3 5 12

12 Desember 1 0 3 0 9 13

17 28 10 11 92 158Jumlah

102



Lampiran 2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Ditjen TP Tahun 2017

UN

IT K

ERJA

: D

IREK

TOR

AT

JEN

DER

AL

TAN

AM

AN

PA

NG

AN

PER

IOD

E

:

TAH

UN

201

7

JUM

LAH

PEG

AW

AI

TL 0

TL 1

TL 2

PSW

0P

SW 1

PSW

2A

IC

SD

LTB

DP

1JA

NU

AR

I66

1

7.

178

2.70

3

19

5

9.99

3

13

71

26

17

2

30

6

21

5

2.

400

630

63

2FE

BR

UA

RI

658

5.36

6

2.

258

232

7.

793

2

80

41

11

4

26

7

21

0

3.

386

570

57

3M

AR

ET65

3

6.

761

2.37

2

15

8

9.20

1

11

79

25

15

1

31

3

21

7

3.

654

627

88

4A

PR

IL64

8

5.

347

1.82

3

10

7

7.21

0

10

57

22

13

8

24

6

12

0

2.

862

449

51

5M

EI64

6

6.

273

2.28

9

12

0

8.60

2

9

71

23

143

165

155

3.15

0

54

0

60

6JU

NI

646

6.27

3

2.

289

120

8.

602

9

71

23

14

3

16

5

15

5

3.

150

540

60

7JU

LI64

6

6.

273

2.28

9

12

0

8.60

2

9

71

23

143

165

155

3.15

0

54

0

60

8A

GU

STU

S63

6

6.

683

2.33

7

11

0

9.06

2

12

56

63

90

11

9

23

1

3.

768

568

22

9SE

PTE

MB

ER63

2

6.

170

1.96

2

95

8.

012

15

1

64

31

148

135

204

2.77

7

47

5

19

10O

KTO

BER

631

6.50

2

1.

874

119

8.

410

7

45

26

11

9

99

20

0

4.

381

541

22

11N

OP

EMB

ER62

1

6.

235

1.96

1

18

9

8.23

0

15

61

29

11

2

15

3

16

8

4.

302

497

22

12D

ESEM

BER

619

5.27

7

1.

690

154

7.

028

6

51

22

11

0

23

1

14

3

3.

079

417

18

7.69

8

74.3

38

25.8

47

1.71

9

10

0.74

5

25

4

77

7

35

4

1.58

3

2.36

4

2.17

3

40.0

59

6.39

4

542

63,8

022

,18

1,48

86,4

60,

220,

670,

301,

362,

031,

8634

,38

5,49

0,47

K

et :

MA

SUK

KET

ERA

NG

AN

TL (

Ket

erla

mb

atan

)A

: A

lfa

JAK

AR

TA,

J

AN

UA

RI 2

018

TL 0

= <

07.

30(d

atan

g te

pat

wak

tu)

I :

Izin

TL 1

= 0

7.31

s.d

. 09.

30(1

s.d

. 90

men

it)

C :

Cu

tiSE

KR

ETA

RIS

DIR

EKTO

RA

T JE

ND

ERA

L,TL

2 =

> 0

9.30

(> 9

0 m

enit

)S

: S

akit

DL

: D

inas

Lu

arP

SW (

Pu

lan

g Se

bel

um

Wak

tun

ya)

TB :

Tu

gas

Bel

ajar

PSW

0 =

> 1

6.00

(pu

lan

g te

pat

wak

tu)

DP

: D

iper

ban

tuka

n

PSW

1 =

14.

00 s

.d. 1

5.59

(1 s

.d. 9

0 m

enit

)D

r. Ir

. Mam

an S

uh

erm

an, M

.M.

PSW

2 =

< 1

4.00

(> 9

0 m

enit

)N

IP 1

9600

9081

9870

3100

3

JUM

LAH

PER

SEN

TASE

REK

AP

ITU

LASI

KEH

AD

IRA

N P

EGA

WA

I

DIT

JEN

TA

NA

MA

N P

AN

GA

N

NO

UN

IT K

ERJA

MA

SUK

PU

LAN

GK

ETER

AN

GA

N

103



Lampiran 3.

No NamaSatya Lencana

Karya Satya Unit Kerja Keterangan

1. Dr.Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S,DAA XXX Tahun Ditjen TP Hari HUT RI KE -71

2. Didi Hadi Ismanto, S.Sos, M.M. XX Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71

3. Chandra Purnama, SP X Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71

4. Susetiyowati, S.E. XX Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71

5. Wayan Murdita, S.P. XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

6. Aam Mulyani, S.E. XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

7. Yadi Kusmayadi, SP XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

8. Masalah XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

9. Oya Kusmaya XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

10. Fitria Yuliani, STP XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

11. Nursih XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

12. Cahyadi Irwan XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

13. Dianto Momon Sumono XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

14. Ir. Lilik Retnowati XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

15. Tri Murniningtyas Puji Lestari XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

16. Maryono XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

17. Ade Suhendar Asyari XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

18. Achmad Imroni XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

19. Eri Budiyanto, S.P. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

20. Arif Hidayat Sulistya, SH X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

21. Devied Apriyanto S, S.P. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

22. Carwika, S.TP X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

23. Rospina Limbong X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

24. Siyam X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

25. Sudarno X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

26. KT. Suarsana, S.P., M.M. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71

27. Jane Carolina Chirutima H, SP X Tahun Dit. P2HTP Hari HUT RI KE -71

28. Ir. Munandar XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

29. Ir. Heni Rayhani Yusuf, M.M. XXX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

30. Kartini Ati XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

31. Ir. Munandar XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

32. Ir. Heni Rayhani Yusuf, M.M. XXX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

33. Kartini Ati XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46

34. Ir. Wahyu Nugroho XX Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

35. Umiyati XX Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

36. Fitria Yuliani, S.TP X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

37. Erica Novriana Damayanti, S.TP X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

38. Hasnul Fajri, SP, M.Si X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

39. Heni Sulistyani X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

40 Mustika Gusnia Sari, S.TP, M.Si X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45

REKAP DAFTAR NAMA PENERIMA SATYA LENCANA KARYA SATYA TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

104



Lampiran 4.

SK Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan

Eselon III dan IV Ditjen Tanaman Pangan

105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



laporan tahunan sekretariat direktorat jenderal …sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

Documents