LA
PO
RA
N T
AH
UN
AN
SE
KR
ET
AR
IAT
DIR
EK
TO
RA
T JE
ND
ER
AL
TA
NA
MA
N P
AN
GA
NT
AH
UN
20
17
KEMENTAN RIDITJEN TP
SETDITJEN TPTAHUN 2018
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALJl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520Kotak Pos 7264, 7301/JKSPMTelepon : (021) 7806819Faksimile : (021) 78844209Email : [email protected]
: [email protected] : http://tanamanpangan.deptan.go.id
LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANTAHUN 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 dapat
diselesaikan.
Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun 2017. Materi pokok yang disajikan
mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang
perencanaan, bidang umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta
bidang data, evaluasi dan layanan rekomendasi.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan
kegiatan, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta
sebagai bahan koordinasi dan tindaklanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat
Direktorat Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
laporan ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Maret 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,
Dr. Ir. Maman Suherman, M.M NIP 196009081987031003
i
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
RINGKASAN
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah
satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian
Umum; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Kelompok
Jabatan Fungsional.
2. Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2017yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan
sistem penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan
mengacu pada buku pokok-pokok kebijakan Penganggaran,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, Kumpulan
Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya, dan Standar Biaya
Masukan TA. 2017.
3. Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan Ditjen Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2016. Anggaran untuk penyelesaian
tunggakan kegiatan TA 2016sudah dialokasikan di DIPA TA 2017
sebesar Rp968.210.757.000,(blokir) teralokasi di 35 satker pusat dan
daerah. Anggaran tersebut teralokasi untuk kegiatan Pengelolaan
Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761) senilai
Rp9.431.177.000, kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
(1762)senilaiRp746.568.613.000, kegiatan Perbanyakan Benih
Sumber Tanaman Pangan (1763) Rp118.981.009.000, dan kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (5885)
Rp93.229.958.000.
4. Dalam Penyelesaian Pembayaran Tunggakan kegiatan TA 2016
melalui Revisi Buka Blokir kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan TA 2016 harus dilampiri hasil Verifikasi (LHV) dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk nilai
tunggakan diatas Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah), harus
dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L untuk nilai tunggakan diatas
Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah),dan harus dilampiri Surat
Pernyataan dari KPA apabila nilai tunggakan sampai dengan
Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
iii
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
5. Penghematan Anggaran dan APBN-P Tahun Anggaran 2017,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi anggaran
APBN-P TA 2017 sebesar Rp661.025.000.000, untuk kegiatan
pengembangan kedelai seluas 500.000 ha di 20 provinsi pada 199
kabupaten. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan pasca
penghematan dan APBN-P TA 2017 menjadi Rp7.162.403.488.000.
6. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2018
sebesar Rp6,8 triliun (30,1%) dari total anggaran Kementerian
Pertanian Rp22,6 triliun. Sasaran yang ditetapkan di tahun 2018,
sebagai berikut: Padi 1,75 juta ha (tahun 2017 seluas 1,38 juta ha),
Jagung 4,0 juta ha (tahun 2017 seluas 3,0 juta ha), dan Kedelai 2,0
juta ha (tahun 2017 seluas 210 ribu ha, diluar APBN-P).
7. Terkait dengan pembahasan IKU Ditjen Tanaman Pangan dengan
Menpan RB dapat dihasilkan sebagai berikut:
a. Pendapat dari Menpan-RB sebagai berikut:
- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah menerapkan
cascading/penjenjangan dari Eselon I sampai dengan Eselon
IV
- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah menerapkan
target-target terukur (measurable)
- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah Achievable,
berada dalam kendali (bisa dicapai) yang menjadi urusan Ditjen
Tanaman Pangan
- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah berorientasi output,
menggambarkan hasil.
b. Saran dari Menpan-RB yaitu:
- Perbaikan narasi atau kalimat dengan mengutamakan
kuantitas
- Agar dibuat Baseline tahun-tahun sebelumnya sebagai
pembanding pengukuran
- Agar dibuat indikator ukuran yang lebih jelas bisa
menggunakan nominal, rasio, index dan persentase
- Kriteria measurable artinya harus jelas siapa yang mengukur,
cara mengukurnya, dan sistem pengumpulan dan pengolahan
data.
iv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
8. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran),
perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
9. Program dan Kegiatan TA. 2017 Sinergi Ditjen Tanaman Pangan,dan
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:
a. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen TP antara
lain penyediaan alat dan mesinpra dan pasca panen terutama
jagung dan kedelai.Pola penyaluran tepat sasaran dan dapat
didayagunakan secara optimal melalui skema pemanfaatan
bantuan alsintan dan pelatihan.
b. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen Tanaman
Pangan adalah melalui relokasi kegiatan Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian pada lokasi daerah pengembangan kawasan
jagung dan kedelai sesuai dengan kesepakatan dengan Ditjen
Tanaman Pangan. Selain itu, kedepan, program asuransi pertanian
juga akan diarahkan untuk dapat meng-cover lahan pertanian
jagung.
c. Dukungan lainnya berasal dari TNI AD dalam mengawal
pencapaian target luas tanam dan serapan gabah petani,
pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan
kegiatan bersama BPKP, penerbitan e-Catalog benih dan alsin
untuk percepatan pengadaan oleh LKPP, kelancaran penyediaan
pupuk bersubsidi, penyediaan lahan perhutani Kemeneg BUMN,
prasarana dan sarana irigasi bersama dengan Kementerian PUPR
serta jaminan harga pasar dan harga gabah, jagung dan kedelai
bersama BULOG.
10. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian tahun
2017 khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah :
Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI
(Penerapan Pengendalian Hama Terpadu secara luas).Tim Pokja
PUG diharapkan dapat meninjau langsung ke lapangan agar dapat
mengetahui permasalahan khususnya petani perempuan dan dapat
memberikan masukan kepada pimpinan. Tim Pokja PUG
mengharapkan agar dialog ini dapat memberikan informasi apa yang
telah dilakukan Kementan dalam mendukung implementasi
pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
v
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
11. Tagihan yang telah diverifikasi Tahun 2017, meliputi: SPJ Langsung
sebanyak 1.488, SPJ Non Langsung sebanyak 2.588.
12. Perkembangan data Kas Negara (KN) s.d bulan November 2017
sebesar Rp22.375.971.282,18dengan rincian temuan: Itjen Kementan
sebesar Rp12.208.251.343,48, Investigasi Itjen Kementan sebesar
Rp608.118.417,55, BPKP sebesar Rp1.644.788.653,74, dan BPK-RI
sebesar Rp7.914.812.867,41.
13. Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp1.064.737.759.209, (satu triliun enam puluh empat miliar tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua
ratus sembilan rupiah).Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan
klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan
Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi.
14. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017
berdasarkan golongan sebanyak 715 orang, untuk golongan I
sebanyak 4 orang, II sebanyak 179 orang, golongan III sebanyak 474
orang, dan golongan IV 58 orang.Pegawai tersebut tersebar di
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 239orang terdiri dari
167 orang pusat dan 72 orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan
Tanaman Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 59 orang, Direktorat
Aneka Kacang dan Umbi 51 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan 61 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan 69 orang, Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 86 orang, Balai Besar Pengujian
dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura
(BBPPMBTPH) 56 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
(BPMPT) 37 orang.
15. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen TP Tahun 2017 adalah 3,36
dengan konversi IKM 84.00 dengan Mutu Pelayanan A.Dengan
demikian dapat disampaikan bahwa masyarakat/pengguna jasa
layanan dari UPT Ditjen TP menyatakan kinerja sangat baik. Apabila
ditinjau dari setiap pelayanan, nilai tertinggi terdapat pada
“Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan” sedangkan nilai
yang terendah pada unsur “Kecepatan Pelayanan”.
vi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
16. IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2016 adalah 3,35 dengan konversi
IKM 83.69 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikian dapat
disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,01 dan nilai konversi naik
0,31.
17. Pengembangan Lumbung Pangan di Perbatasan yang merupakan
langkah strategis pemerintah sesuai Nawacita Kementerian
Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah
menyiapkan pertanaman padi dan jagung berorientasi ekspor seluas
+ 50.000 ha di 5 kabupaten perbatasan (Kab. Sambas, Bengkayang,
Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu). Kegiatan pengembangan
lumbung pangan perbatasan telah berjalan dan akan ditandai dengan
panen raya padi oleh Presiden dan masyarakat pada lahan seluas
100 ha, yang berlokasi di Desa Tunggal Bhakti, Kec. Kembayan, Kab.
Sanggau. Presiden sekaligus akan melaksanakan launcing perdana
ekspor beras ke Malaysia.
18. Biaya penggunaan listrik sampai akhir bulan Desember 2017
mencapai sebesar Rp1.700.491.670, dari pagu anggaran
Rp1.741.950.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp41.458.330. Sedangkan Biaya penyelenggaraan rapat sampai
akhir bulan Desember 2017 mencapai sebesar Rp226.794.500
(99,47%) dari anggaran Rp228.000.000, sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp1.205.500.
19. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah
Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas
dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.
20. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2017 sebesar
103,06 turun 0,1% dibandingkan NTP November 2017 sebesar
103,07. Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada
periode yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,41%, yaitu
dari 102,48 pada November 2017 menjadi 102,89 pada bulan
Desember 2017.
21. Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulan II
sedangkan terendah terjadi pada triwulan I. Kenaikan rata-rata harga
pada triwulan II terjadi karena permintaan menjelang puasa dan hari
raya Idul Fitri. Komoditas dengan kenaikan tertinggi rata-rata harga
pada triwulan II, antara lain: cabe merah keriting, daging sapi, dan
cabe merah biasa.
vii
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
22. Produksi tahun 2016 (PraASEM) padi 79.347.116 ton gabah kering
giling, jagung 23.592.367ton pipilan kering, kedelai 858.305 ton biji
kering, kacang tanah 573.055ton biji kering, kacang hijau 252.583 ton
biji kering, ubikayu 20.254.289 ton umbi basah, dan ubijalar 2.099.226
ton umbi basah. Sedangkan Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra-
Prognosa) padi 79.693.282 ton gabah kering giling, jagung
24.373.282ton pipilan kering, kedelai 772.935 ton biji kering, kacang
tanah 577.031 ton biji kering, kacang hijau 232.153 ton biji kering,
ubikayu 21.197.972 ton umbi basah, dan ubijalar 2.208.400 ton umbi
basah.
23. Produksitahun 2016 (Pra ATAP) padi 79,36 juta ton gabah kering
giling (GKG), jagung 23,58juta ton pipilan kering, kedelai 859.653 ton
biji kering, kacang tanah 570.473 ton biji kering, kacang hijau 252.981
ton biji kering, ubikayu 20,26 juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,20
juta ton umbi basah. Sedangkan Prakiraan produksi tahun 2017
(PraARAM I 2017) padi 81,52 juta ton GKG, jagung 26,01juta ton
pipilan kering, kedelai 674.905 ton biji kering, kacang tanah 509.707
ton biji kering, kacang hijau 189.654 ton biji kering, ubikayu 20,34juta
ton umbi basah, dan ubijalar 2,16 juta ton umbi basah.
24. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) padi 81,29 juta ton
GKG, jagung 27,94 juta ton pipilan kering, kedelai 540.696 ton biji
kering, kacang tanah 480.263 ton biji kering, kacang hijau 243.947 ton
biiji kering, ubi kayu 19,04 juta ton umbi basah, dan ubi jalar 2,02 juta
ton umbi basah.
25. Perbedaan data luas tanam dan panen yang dicatat/disampaikan
Mantritani/KCD dengan data yang disampaikan BPS RI (data PPD
Pusdatin), perbedaan tersebut jauh lebih kecil walaupun data yang
disampaikan Mantri Tani/KCD sudah diperhitungkan dengan konversi
galengan (luas tanam bersih).
26. Rapat koordinasi evaluasi triwulan I pelaksanaan kegiatan Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2017 pada tanggal 26-27 April 2017 di IPB
Convention Center Bogor, Jawa Barat, menyimpulkan beberapa
pelaksanaan kegiatan tanaman pangan antara lain : Kegiatan
budidaya padi, jagung dan kedelai, kegiatan desa mandiri benih, serta
pembentukan brigade alsin. Brigade alsin telah ditetapkan sebanyak
101 unit di 17 provinsi, dalam proses 254 unit. Target bantuan sarana
pascapanen sebanyak 4.403 unit, telah kontrak 3.377 unit (76,7%),
dengan penyaluran 1.002 unit (29,67%). Sementara pengadaan di
viii
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
pusat target sebanyak 2.995 unit telah kontrak 1.626 unit (54,29%),
dengan penyaluran 850 unit (28,38%).
27. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan pada
pertemuan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan
Tanaman Pangan TA 2017dalam rangka upaya keberhasilan
program, yaitu:
a. Segera menyelesaikan CPCL kedelai APBN-P khususnya di
wilayah pantai selatan Jawa Barat.
b. Ketersediaan benih bersertifikat di suatu lokasi yang dapat
memenuhi kebutuhan petani dalam melaksanakan kegiatan
budidaya adalah sesuatu yang harus diupayakan dan menjadi
indikator keberhasilan Direktur Perbenihan.
c. Kegiatan Desa Mandiri Benih tahun 2018 dikhususkan untuk
meningkatkan ketersediaan benih kedelai bersertifikat.
d. Promosi produk olahan kedelai tempe non GMO lebih
diprioritaskan dari tahu karena tahu sudah banyak memiliki
competitor.
e. Sertifikasi benih jagung komposit di Sulut, Sulsel, dan Sultra
ditargetkan selesai minggu ini untuk menyediakan petani dalam
melaksanakan budidaya jagung komposit.
28. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) A
Kementerian Pertanian sebanyak 8 kali, Rapim B Ditjen Tanaman
Pangan sebanyak 1 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan sebanyak 7 kali,
dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR sebanyak
6 kali.
29. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Tahun 2017 mengacu pada PERMENPAN RB No
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan adalah “Terselenggaranya pelayanan administrasi dan
pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”.Untuk mencapai
sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal
Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
ix
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
30. Rekomendasi Ekspor Impor Beras, Agar Proses pelayanan
Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dapat berjalan dengan lancar
terutama untuk pelayanan rekomendasi ekspor beras, maka berharap
agar segera draf revisi Pementan tersebut dapat ditanda tangani oleh
Menteri.
31. Terkait Pengembangan sisten online Ekspor Impor yang saat ini
dalam proses, ada beberapa hal yang perlu untuk segera
disempurnakan yaitu:
a. Format surat rekomendasi ekspor dan surat rekomendasi impor
agar dapat disesuaikan dengan format resmi kop surat Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
b. Memastikan tanda tangan yang dicantumkan dalam surat
rekomendasi ekspor dan impor yang diterbitkan sudah berbentuk
QR Barcode.
c. Membuat Hak Akses bagi pengguna yang akan untuk digunakan
dalam ujicoba pemasukan permohonan ke sistem, Hak Akses
untuk Verifikator di Subbag Layanan Rekomendasi, Hak Akses
untuk Validasi di Direktorat Teknis (Staf, Kasie, Kasubdit dan
Direktur PPHTP) Serta Hak akses untuk Penerbitan Rekomendasi
(Direktur Jenderal Tanaman Pangan).
d. Tampilan dashboard khususnya untuk mendapatkan data serta
rekapan surat rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk Expert
to Excel.
e. Membuat username sebagai admin kepada subbagian Layanan
Rekomendasi sehingga memudahkan dalam hal pembuatan berita
dan juga antisipasi dalam pembuatan user name bagi staf teknis.
f. Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Ekspor dan
Impor Beras Tertentu dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id.
g. Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Impor
Jagung dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id
h. Memastikan Sistem online sritp.pertanian.go.id sudah terintegrasi
dengan Indonesia National Single Window (INSW) melalui
webservice sehingga rekomendasi dapat terkirim secara online dan
sebaliknya kita dapat menarik data realisasi Persetujuan (PI) yang
diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui INSW dapat
berjalan dengan baik.
x
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
32. Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada
Satker UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari)
96,45%, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 95,38%, Tugas
Pembantuan (Kabupaten/Kota) 90,21%, dan realisasi terendah pada
Satker Pusat 82,50%.
33. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan
anggaran dan kegiatan tahun 2017, baik dari segi administrasi maupun
teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan
kedepan.
xi
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
RINGKASAN ............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................ xiii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN ............ 5
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN ............................................................ 27
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM .......................... 33
BAB V. PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ....... 57
BAB VI. REALISASI ANGGARAN DITJENTPTAHUN 2017 ................... 91
BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ............................. 95
BAB VIII. PENUTUP ................................................................................ 97
LAMPIRAN
xiii
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rincian Blokir Tunggakan Kegiatan Ditjen TP TA. 2016 ............ 6
Tabel 2. Revisi Buka Blokir Tunggakan 2016
Satker Lingkup Ditjen TP TA. 2017 ........................................... 7
Tabel 3. Rincian APBN-P Kementan TA. 2017 ........................................ 8
Tabel 4. Pagu Anggaran Ditjen TP Pasca Penghematan TA. 2017 ......... 9
Tabel 5. Revisi Kegiatan Ditjen TP TA. 2018 ......................................... 10
Tabel 6. Pagu Anggaran Ditjen TP Per Jenis Belanja ............................ 11
Tabel 7. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Lingkup
Ditjen TP TA. 2018 Per Jenis Belanja ...................................... 12
Tabel 8. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Eselon II LIngkup
Ditjen TP TA. 2018 Per Jenis Kegiatan.................................... 13
Tabel 9. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2017 .......................... 28
Tabel 10. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2017 ..................... 29
Tabel 11. Nilai Barang Milik Negara ....................................................... 30
Tabel 12. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara ............................... 30
Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan
Tahun 2017 ............................................................................. 34
Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan ............... 35
Tabel 15. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin ........... 35
Tabel 16. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan
Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2017 ............................... 57
Tabel 17. Rata-rata Harga Kebutuhan Pokok TP Tahun 2017................. 58
Tabel 18. Usulan/Pertanyaan/Catatan Untuk Pengembangan,
Aplikasi Yang Disampaikan Pada Diskusi Interaktif ................. 74
Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan
Tahun 2017 ............................................................................. 91
Tabel 20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2017 ............................................................................. 91
Tabel 21. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan
Kegiatan Utama Tahun 2017 ................................................... 92
Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi
Tahun 2017 ............................................................................. 92
Tabel 23. Realisasi Anggaran Setditjen TP Tahun 2017 ......................... 93
xv
xiii
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................... EP
Laporan Tahunan 2017
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ............ 4
xvii
EP.........................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2017
1
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan
program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2)
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaanurusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4) evaluasi, pelaporan dan layanan rekomendasi serta data dan informasi
pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan 5) pelaksanaan
urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian
Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta
kerjasama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas,
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman
pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran
di bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerjasama
di bidang tanaman pangan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan
terdiri dari:
1. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di
bidang tanaman pangan.
I
2
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman
pangan.
3. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.
B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan
akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil
pengawasan; dan (3) pelaksanaan urusan perlengkapan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan
dan Perlengkapan terdiri dari:
1. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan
penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM).
2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan,mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Subbagian Perlengkapan,mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan.
C. Bagian Umum
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan
kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,
serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan
organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan
urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan
hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan
3
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
perpustakaan; dan (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri
dari:
1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan
organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan
urusan kepegawaian.
2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan
masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
D. Bagian Evaluasi Dan Layanan Rekomendasi
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2)
pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta
laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman
pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari:
1. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di
bidang tanaman pangan.
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,mempunyai tugas melakukan
analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.
3. Subbagian Layanan Rekomendasi,mempunyai tugas melakukan
pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.
4
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
E. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci
adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan
Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal.
c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung
pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi
strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan tanaman pangan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP
5
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN PERENCANAAN
1. Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan Ditjen Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2016
a. Sebagai akibat Penghematan Anggaran TA 2016 dalam rangka
pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun Anggaran 2016 Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan harus menyelesaikan pembayaran
tunggakan kegiatan TA 2016 yang dibebankan pada DIPA Tahun
Anggaran 2017.Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2016 dapat
dilaksanakan dengan ketentuan bahwa penyediaan alokasi
anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2017 dan telah dilakukan addendum kontrak sebelum
masa kontrak tahun 2016 berakhir.
b. Dasar penyelesaian pembayaran tunggakan kegiatan Ditjen
Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017
sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-
851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Luncuran
Kegiatan Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 ke Tahun
Anggaran 2017,
Sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016
tentang APBN 2017 dan pasal 8 Perpres Nomor 97 Tahun
2016, tanggal 30 November 2016 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2017, yang mengatur:
- Pemerintah dapat melanjutkan penyelesaian kegiatan yang
telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 yang belum
terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2016 sebagai
akibat dilakukannya Penghematan anggaran tahun 2016,
untuk dilaksanakan (diluncurkan) pada Tahun Anggaran
2017,
- Untuk memenuhi anggaran tersebut Pemerintah dapat
melakukan pergeseran anggaran antar program dalam
satu Bagian Anggaran dan disampaikan ke Komisi terkait di
DPR.
II
6
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
c. Anggaran untuk penyelesaian tunggakan kegiatan TA 2016sudah
dialokasikan di DIPA TA 2017 sebesar Rp968.210.757.000,(blokir)
teralokasi di 35 satker pusat dan daerah. Anggaran tersebut
teralokasi untuk kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka
Kacang dan Umbi (1761) senilai Rp9.431.177.000, kegiatan
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
(1762)senilaiRp746.568.613.000, kegiatan Perbanyakan Benih
Sumber Tanaman Pangan (1763) Rp118.981.009.000, dan
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(5885) Rp93.229.958.000.Adapun rincian Alokasi Anggaran untuk
penyelesaian Tunggakan Kegiatan TA 2016 masing-masing satker
dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 1. Rincian Blokir Tunggakan Kegiatan Ditjen TPTA. 2016
(Per-Satker)
1761 1762 1763 1764 5585
1 Ditjen Tanaman Pangan 76.775.225 118.510.934 27.064.000 222.350.159
2 Jawa Barat 23.235.163 23.235.163
3 Jawa Tengah 40.343.391 40.343.391
4 Jawa Timur 22.921.600 22.921.600
5 Aceh 20.098.890 20.098.890
6 Sumatera Utara 55.343.961 55.343.961
7 Sumatera Barat 15.477.324 15.477.324
8 Riau 2.465.830 19.552.200 22.018.030
9 Jambi 1.000.000 1.000.000
10 Sumatera Selatan 16.337.169 16.337.169
11 Kab Musi Rawas 2.034.000 2.034.000
12 Kab Sambas 9.314.062 9.314.062
13 Kalimantan Barat 35.415.000 35.415.000
14 Kab Sanggau 329.250 329.250
15 Kab Ketapang 1.607.301 1.607.301
16 Kab Pulang Pisau 95.363 95.363
17 Kalimantan Tengah 5.369.000 5.369.000
18 Kalimantan Selatan 15.168.671 21.266.205 36.434.876
19 Kalimantan Timur 1.488.453 10.426.507 18.611.222 30.526.182
20 Sulawesi Utara 68.176.316 68.176.316
21 Sulawesi Tengah 16.053.025 16.053.025
22 Sulawesi Selatan 110.233.459 110.233.459
23 Sulawesi Tenggara 19.003.050 19.003.050
24 Maluku 5.574.600 5.574.600
25 Bali 2.122.400 5.169.100 7.291.500
26 Nusa Tenggara Barat 38.545.150 38.545.150
27 Nusa Tenggara Timur 1.334.711 49.711.272 5.748.149 56.794.132
28 Kab Manggarai 199.045 199.045
29 Papua 1.192.628 1.819.753 230.000 3.242.381
30 Bengkulu 657.560 11.246.893 240.075 988.182 13.132.710
31 Maluku Utara 4.792.200 4.792.200
32 Banten 6.349.500 6.349.500
33 Gorontalo 7.131.783 7.131.783
34 Sulawesi Barat 601.425 50.183.310 50.784.735
35 Kalimantan Utara 656.450 656.450
9.431.177 746.568.613 118.981.009 - 93.229.958 968.210.757
BLOKIR (Rp.000)
JUMLAH
KODE KEGIATAN (Rp)NO NAMA SATKER
7
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam Penyelesaian
Pembayaran Tunggakan kegiatan TA 2016 melalui Revisi Buka
Blokir kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2016
harus dilampiri Hasil Verifikasi (LHV) dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)untuk nilai tunggakan diatas
Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi
dari APIP K/L untuk nilai tunggakan diatas Rp200.000.000, (dua
ratus juta rupiah),dan harus dilampiri Surat Pernyataan dari KPA
apabila nilai tunggakan sampai dengan Rp200.000.000, (dua ratus
juta rupiah). Berdasarkah hasil verifikasi (LHV) dari BPKP,
APIP/ITJEN Kementerian Pertanian dan Surat Pernyataan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) telah dilakukan Revisi Buka Blokir
untuk Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Kegiatan TA 2016
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2. Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran Tunggakan
TA. 2016 Satker Lingkup Ditjen TP TA. 2017
1761 1762 1763 5885
1 DITJEN TP BPKP 102.619.244.731 27.275.205.000 129.894.449.731
2 JAWA BARAT BPKP 23.235.164.675 23.235.164.675
3 JAWA TENGAH BPKP 39.735.173.241 39.735.173.241
4 DI YOGYAKARTA KPA 54.710.000 54.710.000
5 JAWA TIMUR BPKP 9.496.265.250 5.914.217.000 15.410.482.250
6 ACEH BPKP 20.098.890.000 20.098.890.000
7 SUMATERA UTARA BPKP 19.884.021.054 19.884.021.054
8 SUMATERA BARAT BPKP 15.447.323.000 15.447.323.000
9 RIAU BPKP 1.316.605.000 19.552.200.000 20.868.805.000
10 JAMBI BPKP 5.473.181.000 5.473.181.000
11 SUMATERA SELATAN BPKP 2.794.222.310 2.794.222.310
12 KALIMANTAN BARAT BPKP 24.506.457.000 24.506.457.000
13 KALIMANTAN SELATAN BPKP 15.168.671.000 21.266.205.000 36.434.876.000
14 KALIMANTAN TIMUR BPKP 7.219.857.500 18.611.222.000 25.831.079.500
15 SULAWESI UTARA BPKP 75.534.154.000 75.534.154.000
16 SULAWESI TENGAH BPKP dan KPA 13.362.413.250 23.186.349 13.385.599.599
17 SULAWESI SELATAN BPKP 66.233.459.000 66.233.459.000
18 SULAWESI TENGGARA BPKP 19.001.834.150 19.001.834.150
19 MALUKU BPKP 1.953.594.000 1.953.594.000
20 BALI BPKP 2.096.075.250 5.169.100.000 7.265.175.250
21 NUSA TENGGARA BARAT BPKP 14.257.633.004 14.257.633.004
22 NUSA TENGGARA TIMUR BPKP 949.039.340 34.165.229.588 5.729.350.120 40.843.619.048
23 PAPUA BPKP 2.124.795.000 2.124.795.000
24 BENGKULU BPKP 20.443.578.073 240.075.000 900.421.870 21.584.074.943
25 MALUKU UTARA BPKP dan KPA 4.792.200.000 79.991.000 4.872.191.000
26 BANTEN BPKP 3.748.050.000 3.748.050.000
27 GORONTALO BPKP 7.127.026.818 7.127.026.818
28 SULAWESI BARAT BPKP 798.530.394 26.959.864.804 217.319.150 27.975.714.348
29 KAMPAR ITJEN 1.149.225.000 1.149.225.000
30 SAMBAS BPKP 8.952.735.000 8.952.735.000
31 LANDAK KPA 1.848.000.000 1.848.000.000
32 KETAPANG KPA dan ITJEN 1.602.815.000 1.602.815.000
33 BERAU ITJEN 508.250.000 508.250.000
34 MERAUKE ITJEN 1.117.585.500 1.117.585.500
35 REJANG LEBONG ITJEN 808.312.500 808.312.500
36 MUKO-MUKO ITJEN 1.092.000.000 1.092.000.000
37 LEBONG ITJEN 1.201.650.000 1.201.650.000
38 LOMBOK TENGAH ITJEN 1.606.180.000 1.606.180.000
39 LOMBOK BARAT ITJEN 658.425.000 658.425.000
40 MUSI RAWAS BPKP 2.034.000.000 2.034.000.000
41 BIMA BPKP 8.532.109.350 8.532.109.350
42 SUMBA BARAT DAYA ITJEN 1.246.875.000 1.246.875.000
43 SUMBAWA BPKP 5.354.662.500 5.354.662.500
44 PULANG PISAU KPA 30.796.000 30.796.000
15.373.910.234 511.376.335.317 103.156.629.881 93.412.500.339 723.319.375.771
VERIFIKATOR
JUMLAH
TUNDA BAYAR (Rp) TOTAL
(Rp)NO SATKER
8
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Penghematan Anggaran dan APBN-P Tahun Anggaran 2017
a. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam
pelaksanaan Penghematan Anggaran TA 2017 dan Surat
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 25751
HM.2101/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 hal Efisiensi Belanja Barang
Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN TA 2017,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi pagu
penghematan sebesar Rp140.960.692.000. Untuk memenuhi pagu
penghematan tersebut dilakukan Blokir Mandiri (Selft Blocking)
terhadap anggaran belanja barang Ditjen Tanaman Pangan. Pagu
awal anggaran Ditjen Tanaman Pangan TA 2017 sebesar
Rp6.642.339.180.000, setelah penghematan pagu anggaran Ditjen
Tanaman Pangan menjadi Rp6.501.378.488.000.
b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S584/MK.02/2017
tanggal 21 Juli 2017, hal Perubahan Pagu Belanja K/L dalam
APBN-P 2017 dan Surat Menteri Pertanian Nomor:
92/RC.110/M/7/2017, tanggal 31 Juli 2017tentang Penyampaian
APBN-P TA 2017, serta sesuai Hasil Rapat Kerja Menteri
Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 24 Juli 2017, rincian
APBN-P Kementerian Pertanian TA 2017Rp24.146.411.929.000.
Secara rincian dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 3. Rincian APBN-P Kementerian Pertanian TA 2017
NO ESELON - I PAGU AWAL
APBN-2017
REALOKASI
BA BUN HLL
EFISIENSI
BELANJA
BARANG
APBN-P PAGU APBN-P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3+4+5-6+7)
1 Sekretariat Jenderal 1.462.092.425 349.744 2.145.000 1.460.297.169
2 Inspektorat Jenderal 92.439.375 92.439.375
3 Ditjen Tanaman Pangan 6.642.339.180 140.960.692 661.025.000 7.162.403.488
4 Ditjen Hortikultura 928.413.758 22.734.588 537.508.039 1.443.187.209
5 Ditjen Perkebunan 490.963.166 5.212.393 7.506.831 659.862.903 1.148.531.631
6 Ditjen Peternakan dan Keswan 1.729.626.593 75.511.681 222.400.110 1.876.515.022
7 Ditjen PSP 7.091.397.278 165.298.428 6.926.098.850
8 Badan Litbang Pertanian 1.436.209.813 10.524.963 214.533.948 1.640.218.798
9 Badan PPSDM Pertanian 1.041.474.996 12.791.517 175.870.000 1.204.553.479
10 Badan Ketahanan Pangan 451.885.901 451.885.901
11 Badan Karantina Pertanian 740.281.007 740.281.007
22.107.123.492 5.212.393 349.744 437.473.700 2.471.200.000 24.146.411.929 JUMLAH
9
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat alokasi anggaran
APBN-P TA 2017 sebesar Rp661.025.000.000, untuk kegiatan
pengembangan kedelai seluas 500.000 ha di 20 provinsi pada 199
kabupaten. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Pangan pasca
penghematan dan APBN-P TA 2017 menjadi
Rp7.162.403.488.000. Adapun proses revisi APBN-P Ditjen
Tanaman Pangan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Pagu Anggaran Ditjen TP Pasca Penghematan TA. 2017
3. Perubahan/revisi kegiatan di TA 2017 sebanyak 13 kali perubahan
revisi DIPA meliputi Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran
Tunggakan Kegiatan TA 2016, Revisi Pergeseran anggaran di
beberapa Satker, Revisi Refocusing Kegiatan TA 2017 dan
Penghematan/Rasionalisasi Perjalanan Dinas, Revisi Realokasi
Kegiatan antar Satker serta Revisi Penghematan Anggaran dan
APBN-P TA 2017 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.
NO TANGGAL URAIAN KETERANGAN
1 07 Juli 2017 Rapat Pembahasan APBN-P TA 2017 Biro Perencanaan, Kanpus
Kementerian Pertanian
2 14 Juli 2017Pendalaman RAPBN TA. 2017 di Ruang Rapat 332
Gedung A Lt 3 Kanpus Kementerian Pertanian
Surat Undangan Nomor : B-
793/TU.020/A.1/2017, tanggal
14 Juli 2017
3 25 Juli 2017
Koordinasi Pelaksanaan APBN-P TA 2017 Lingkup
Kementerian Pertanian di Biro Perencanaan Gedung A
Lt 4 Kanpus Kementan
Surat Undangan Nomor : B-
847/TU.020/A1/VII/2017,
tanggal 25 Juli 2017
4 31 Juli 2017
Surat Menteri Pertanian tentang Penyampaian APBN-P
Kementerian Pertanian TA 2017 sebesar Rp.
24.146.411.929.000,00. Alokasi APBN-P TA 2017 untuk
Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp.
661.025.000.000,00 untuk Kegiatan Kedelai 500 ribu Ha
di 20 Provinsi pada 199 Kabupaten
Surat Nomor :
92/RC.110/7/2017, tanggal
31 Juli 2017
5 31 Juli 2017
Persetujuan DPR Komisi IV tentang APBNP
Kementerian Pertanian TA. 2017 dengan pagu
anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.
24.146.411.929.000,00.
6 31 Juli - 1 Agustus 2017 Penelitian dan Reviu APBN-P TA 2017 (APIP)
Surat Undangan Nomor B-
2837/TU.020/A/07/2017
tanggal 26 Juli 2017
7 04 Agustus 2017
Rapat Penelaahan RKA-K/L berdasarkan Perubahan
Pagu Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2017 di Direktorat
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Surat Nomor : UND-
211/AG.3/2017, tanggal 26
Juli 2017
8 14 Agustus 2017
Terbit DIPA Revisi ke-9 (APBN-P) dengan pagu
anggaran setelah penghematan dan APBN-P sebesar
Rp. 7.162.403.488.000. Pagu awal Ditjen Tanaman
Pangan Rp. 6.642.339.180.000, penghematan
anggaran sebesar Rp. 140.960.692.000,00 dan alokasi
APBN-P 2017 sebesar Rp. 661.025.000.000,00
Nomor : DIPA-
018.03.1.238251/2017,
tanggal 14 Agustus 2017
10
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 5.Revisi Kegiatan Ditjen TP TA. 2018
REVISI KE- USULAN REVISIPENGESAHAN
REVISI DIPA KETERANGAN
1 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 dan Pergeseran Anggaran Pada 39 Satker
31 Januari 2017 Termasuk 10 satker in aktif (Kampar,
Sambas, Landak, Berau, Kutai Kartanegara,
Lombok Tengah, Merauke, Rejang Lebong,
Muko-Muko, Lebong)
2 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 Tahap II dan Pergeseran Anggaran Pada 7
Satker
20 Februari 2017 Satker Jateng, Aceh, Riau, Musi Raw as,
Sulut, Sumbaw a dan NTB
3 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 dan Refocusing Kegiatan serta
Penghematan/Rasionalisasi Perjadin Pada 109
Satker
21 Maret 2017 Penyelesaian tunggakan kegiatan TA 2016
sebesar Rp175.586.186.000. Refocusing
kegiatan dalam rangka peningkatan produksi
Padi dan Jagung sebesar
Rp126.162.593.000, dan
Penghematan/Rasionalisasi Belanja Perjadin
sebesar Rp130,05 Miliar
4 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 dan Refocusing Kegiatan di 4 Satker dan
Realokasi Anggaran dalam 1 Provinsi/Kab/Kota
30 Maret 2017 Penyelesaian tunggakan TA 2016 pada
Satker Pusat dan Sulaw esi Barat, Realokasi
Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi
8.500 Ha dari satker Kab Berau Ke Satker
Provinsi Kalimantan Timur dan realokasi
kegiatan Fasilitasi Penyediaan Budidaya
Jagung 500 Ha dari Satker Provinsi
Kalimantan Timur ke Satker Kab Berau
5 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 pada 2 Satker dan Pemanfaatan sisa Blokir
serta Refocusing Realokasi antar Satker di 90
Satker
05 Mei 2017
6 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016 pada 2 Satker
22 Juni 2017 Penyelesaian tunggakan TA 2016 pada
Satker Ditjen Tanaman Pangan dan Nusa
Tenggara Timur
7 Revisi Buka Blokir Satker Ditjen Tanaman Pangan 11 Juli 2017 Pembukaan blokir untuk penyelesaian
tunggakan kegiatan TA 2016 satker Ditjen
Tanaman Pangan sebesar Rp. 6.091.913.000,
telah dilengkapi dengan LHV dari BPKP nomor
LHR-75/D102/2/2017 tanggal 19 Juni 2017
8 Revisi Pemblokiran Mandiri (Selft Blocking) di 22
Satker
27 Juli 2017 Revisi dalam rangka menindaklanjuti Inpres
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisisensi
Belanja Barang K/L dalam pelaksanaan APBN
TA 2017
9 Revisi Penambahan Penyelesaian Pembayaran
Tunggakan 2016 Pada Satker NTT dan
Penghematan anggaran serta APBN-P Ditjen
Tanaman Pangan TA 2017 (Kegiatan Kedelai)
14 Agustus 2017 Alokasi Penghematan untuk Ditjen Tanaman
Pangan sebesar Rp140.960.692.000, dan
alokasi APBN-P TA 2017 untuk kegiatan
Kedelai sebesar Rp661.025.000.000.
Sehingga Pagu Anggaran Ditjen Tanaman
Pangan menjadi Rp7.162.403.488.000.
10 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran
Tunggakan TA 2016 pada Satker Ditjen Tanaman
Pangan (Pusat)
03 Oktober 2017 Penyelesaian Pembayaran Tunggakan TA
2016 pada Satker Ditjen Tanaman Pangan
(Pusat)
11 Revisi Pergeseran antar Kegiatan antar Output di
41 Satker
25 Oktober 2017 Rew ard/Punisment untuk Kegiatan Jagung TA
2017
12 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Tunggakan TA
2016
08 Nopember 2017 Penyelesaian Tunggakan TA 2016 pada
Satker Pusat dan Sulaw esi Barat
13 Revisi Buka Blokir Penyelesaian Pembayaran
Tunggakan TA 2016
30 Nopember 2017 Penyelesaian Tunggakan TA 2016 pada
Satker Pusat
11
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
4. Penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2018
Dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan TA 2018 telah dilaksanakan kegiatan Rapat
Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2018 di The
Margo Hotel, Depok pada tanggal 18 - 21 Juli 2017. Peserta rapat
meliputi Koordinator Perencanaan beserta jajarannya dari
Direktorat/UPT Pusat Lingkup Ditjen Tanaman Pangan (Koordinator
Perencanaan/ Sekretaris/Staf) dan perwakilan yang menangani
Perencanaan Tanaman Pangan dan Bidang Produksi Tanaman
Pangan dari Dinas Provinsi Seluruh Indonesia. Hasil pertemuan
sebagai berikut:
a. Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan 2018 masih fokus
pada tiga komoditas yaitu Padi, Jagung, Kedelai dalam rangka
mempertahankan swasembada berkelanjutan padi, swasembada
jagung serta percepatan swasembada kedelai.
b. Pagu anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2018
sebesar Rp6,8 triliun (30,1%) dari total anggaran Kementerian
Pertanian Rp22,6 triliun. Sasaran yang ditetapkan di tahun 2018,
sebagai berikut:padi 1,75 juta ha (tahun 2017 seluas 1,38 juta ha),
jagung 4,0 juta ha (tahun 2017 seluas 3,0 juta ha), dan kedelai 2,0
juta ha (tahun 2017 seluas 210 ribu ha, diluar APBN-P).
c. Pagu Anggaran TA 2018 pada Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp6.842.364.351.000,
dengan rincian alokasi per jenis belanja dan per kegiatan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 6. Pagu Anggaran Ditjen TP Per Jenis Belanja
Belanja
PegawaiBelanja Barang
Belanja
OperasionalBelanja Modal
1. Rupiah Murni 56.165.000 6.757.906.748 16.562.574 11.228.049 6.841.862.371
2. PNBP 0 406.480 95.500 501.980
Jumlah 56.165.000 6.758.313.228 16.562.574 11.323.549 6.842.364.351
Sumber DanaJumlah
(Rp000)
Jenis Belanja
12
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 7. Alokasi Anggaran Dan Kegiatan Eselon II Lingkup Ditjen TP
TA. 2018
5. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2018
Dalam rangka Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan TA 2018 telah dilaksanakan kegiatan Rapat
Koordinasi Penyusunan RKA-K/L TA 2018 di The Margo Hotel, Depok
pada tanggal 18 - 20 Oktober 2017 yang diikuti 33 provinsi. Hasil rapat
sebagai berikut:
a. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor : S-162/MK-02/2017,
tanggal 10 Oktober 2017 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran
Kementerian/Lembaga TA 2018 dan Surat Menteri Pertanian
nomor: 131/RC.110/M/10/2017, tanggal 18 Oktober 2017 hal
Persetujuan Rincian APBN Perfungsi dan Per Program
Kementerian Pertanian TA 2018 hasil pagu anggaran Ditjen
Tanaman Pangan TA 2018 sebesar Rp6.486.964.351.000, dari
Pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp23.820.762.303.000.
b. Pagu anggaran Ditjen Tanaman Rp6.486.964.351.000,- teralokasi
untuk kegiatan di Pusat, Dekon, dan TP Provinsi dengan rincian
alokasi persumber dana dan jenis belanja sebagai berikut : Belanja
Pegawai Rp53.271.788, Belanja Barang Rp6.378.805.966.000,
Belanja Operasional Rp17.046.294.000 dan Belanja Modal
PEGAWAI BARANG MODAL
018.03.06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
56.165.000 6.774.875.802 11.323.549 6.842.364.351
1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi - 1.904.875.000 125.000 1.905.000.000
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - 3.639.976.145 254.505 3.640.230.650
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - 113.000.000 - 113.000.000
1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan
OPT dan DPI
- 99.189.766 526.734 99.716.500
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan
45.524.107 237.735.494 9.489.100 292.748.701
1767 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
4.676.625 6.330.165 493.210 11.500.000
1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan
5.964.268 8.255.232 280.500 14.500.000
5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan - 765.514.000 154.500 765.668.500
RUPIAH MURNI 56.165.000 6.774.469.322 11.228.049 6.841.862.371
PNBP - 406.480 95.500 501.980
T O T A L 56.165.000 6.774.875.802 11.323.549 6.842.364.351
BELANJA (Rp)TOTAL (Rp)KODE PROGRAM/KEGIATAN
13
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Rp37.840.303.000. Alokasi anggaran untuk masing-masing Eselon
II, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 8. Alokasi Anggaran dan Kegiatan Eselon II Lingkup
Ditjen TP TA. 2018
6. Program Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor Di
Wilayah Perbatasan (LPBE – WP) dan Workshop Penyusunan Draf
Grand DesignLPBE – WP
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan
dihadiri oleh lingkup Setjen Kementan, Eselon I lingkupKementan,
narasumber, penanggung jawab wilayah perbatasan, tim penyusun
Grand Design LPBE – WP, BPTP Provinsi Perbatasan, Kabupaten
wilayah perbatasan dan instansi terkait lainnya.Beberapa hal hasil
rapat antara lain:
a. Sesuai dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran yang
kemudian dijabarkan menjadi program prioritas nasional RPJMN
2015-2019, telah dirancang dan dilaksanakan program
“Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah
Perbatasan(LPBE-WP)”.
b. Beberapa kendala dan keterbatasan wilayah perbatasan antara
lain:
- Ketertinggalan infrastruktur, ekonomi, dan aksesibilitas
informasi.
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia
(SDM).
- Kompleksitas masalah: sosial, politik, teritorial dan budaya.
NO KODE PROGRAM /KEGIATAN TOTAL
(Rp.000)
018.03.06Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan 6.486.964.351
1 1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 990.600.000
2 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 4.010.230.650
3 1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 113.000.000
4 1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 248.853.654
5 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 292.748.701
6 1767Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem
Mutu Laboratorium Pengujian Benih 11.500.000
7 1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan 15.362.846
8 5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 804.668.500
14
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Keterbatasan penerapan inovasi teknologi.
- Sangat sensitif secara geopolitik: Kedaulatan & Keutuhan
“NKRI”.
c. Tujuan LPBE-WP: (1) mengurangi ketergantungan masyarakat
perbatasan terhadap pangan impor, (2) memperkuat ketahanan
pangan di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan
sumberdaya lokal, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan melalui pengembangan ekspor pangan ke negara
tetangga.
d. Wilayah perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Brunai
Darussalam, Papua Nugini, Timor Leste mencakup 41
Kabupaten/Kota di 13 provinsi. Selama 2 tahun terakhir telah
dilaksanakan program/kegiatan di 5 provinsi dan 11
kabupaten/kota (Provinsi Kepri: Kab. Lingga, Karimun, Natuna;
Kalbar: Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang; Kaltara:
Nunukan; Papua: Merauke; Timor Leste: Malaka, Belu).
e. Pada tahun 2016 ekspor komoditas pertanian ke negara tetengga:
- Filipina: jagung 6.501 ton; minyak sawit 19.241 ton; kopi 2.335
ton; kelapa 2.802 ton.
- Singapura: minyak sawith 105.044 ton; kopi 6.725 ton, kakao
22.324 ton, lada 3.291 ton, kentang 4.273 ton.
- Malaysia : minyak sawit 483.019 ton, kopi 40.369 ton, biji kako
25.871 ton, kakao pasta 49.858 ton, kelapa 243.593 ton
f. Sehubungan dengan orientasi ekspor yang akan dibangun,
pembangunan lumbung pangan di perbatasan sejak awal harus
dirancang dengan matang mencakup pemenuhan kebutuhan
pangan lokal, target ekspor pangan dan peningkatan efisiensi dan
produktivitas untuk penguatan daya saing.
g. Sejalan dengan pembangunan pangan dan pertanian berbasis
kawasan, pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di
wilayah perbatasan harus dibangun dalam kerangka kawasan yang
mengintegrasikan seluruh sub-sistem mulai hulu, on-farm, hilir dan
penunjang sehingga dampaknya lebih signifikan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
h. Program ini tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan sektor lain
dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan sinergi, kerjasama
dan pembagian peran yang tegas.
15
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
7. Rapat Pembahasan IKU Ditjen Tanaman Pangan
a. Rapat pembahasan IKU Ditjen TP dilaksanakan tanggal 2
November 2017 di RR. PJK I Ditjen TP. Rapat dipimpin oleh
Direktur Perbenihan dan dihadiri Pejabat Eselon II sampai IV
lingkup Ditjen Tanaman Pangan serta perwakilan Menpan-RB
(Kamaruddin, Ak.M.Sc). Rapat diselenggarakan dalam rangka
pembahasan Draft final Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen
Tanaman Pangan yang sudah disusun melalui pembahsan seluruh
Eselon I - IV sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Menpan-RB tahun
2017 dan arahan Bapak Dirjen Tanaman Pangan untuk
berkoordinasi dengan Menpan-RB.
b. Pendapat dari Menpan-RB sebagai berikut:
- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah menerapkan
cascading/penjenjangan dari Eselon I sampai dengan Eselon
IV
- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah menerapkan
target-target terukur (measurable)
- IKU Ditjen Tanaman Pangan secara umum sudah Achievable,
berada dalam kendali (bisa dicapai) yang menjadi urusan Ditjen
Tanaman Pangan
- IKU Ditjen Tanaman Pangan sudah berorientasi output,
menggambarkan hasil.
c. Saran dari Menpan-RB yaitu:
- Perbaikan narasi atau kalimat dengan mengutamakan
kuantitas
- Agar dibuat Baseline tahun-tahun sebelumnya sebagai
pembanding pengukuran
- Agar dibuat indikator ukuran yang lebih jelas bisa
menggunakan nominal, rasio, index dan persentase
- Kriteria measurable artinya harus jelas siapa yang mengukur,
cara mengukurnya, dan sistem pengumpulan dan pengolahan
data.
- Untuk mengukur IKM diusulkan menggunakan data primer
(dilakukan oleh Ditjen Tanaman Pangan sehingga data yang
didapatkan bisa tepat waktu, efektif dan efisien).
16
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Contoh Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART
Kriteria Salah Benar
Specific Jumlah kegiatan
budidaya Padi Produksi padi (juta
ton)
Measurable
Jumlah HPHK pada
hewan ternak yang
dapat dicegah
penyebarannya
Jumlah penyebaran
HPHK pada hewan
ternak melalui tempat
pemasukan/pengeluar
an yang ditetapkan
Attainable Peningkatan volume
ekspor komoditas
kedelai
Peningkatan volume
ekspor komoditas
manga
Relevan
Jumlah kasus konsumsi
pangan segar nasional
yang membahayakan
kesehatan manusia
(Barantan)
Jumlah kasus
konsumsi pangan
segar nasional yang
membahayakan
kesehatan manusia
(BKP)
Time bound Nilai reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian
(tanpa target per tahun)
Nilai reformasi
birokrasi Kementerian
Pertanian (2017: BB,
2018: A, 2019: A)
d. Menentukan target yang tepat:
- Target tahun berjalan harus lebih tinggi dari capaian tahun
sebelumnya.
- Target tahun berjalan sebaiknya ditentukan berdasarkan
baseline. Baseline didapat dengan membandingkan target
untuk IKU sejenis dengan instansi lain atau dapat mengacu
pada regulasi maupun best practices yang berlaku.
- Target bersifat kuantitatif. Jika target berbentuk kualitatif harus
dikonversi menjadi kuantitatif. Misal: WTP (opini BPK)
dikonversi menjadi 1 = WTP; 2 = WDP; 3 = Tidak wajar; 4 =
Tidak Menyatakan Pendapat.
17
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Jika pada saat penyusunan IKU/IKI diketahui target tahun
berjalan telah tercapai, maka target tahun berjalan harus
dinaikkan.
Klasifikasi Target antara lain:
Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja
semakin baik
Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja
semakin baik
Semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian
dari target maka kinerja semakin baik
Pengertian Inisiatif Strategi yaitu langkah kegiatan atau
urutan tindakan yang disusun secara berkesinambungan
untuk digunakan sebagai tahapan pencapaian sasaran
kerja yang telah ditetapkan dan sekumpulan proyek dan
program berdurasi waktu tertentu, di luar kegiatan rutin,
yang harus dilaksanakan agar target kinerja tercapai atau
bahkan terlampaui.
Manfaat Inisiatif Strategi antara lain karyawan dapat
mengetahui apa yang harus dilakukan, memprioritaskan
kegiatan, kapan harus melakukan kegiatan.
8. Pembahasan Draf Aplikasi E-Proposal 2019
Pembahasan Draf Aplikasi E-Proposal 2019 dilaksanakan di Ruang
Rapat Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
(PUSTAKA) Kementan Bogor.Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala
Subbagian Program Biro Perencanaan Setjen Kementan dan dihadiri
oleh perwakilan Eselon I lingkup Kementan. Beberapa hal hasil rapat
sebagai berikut:
a. Aplikasi E-Proposal 2019 disesuaikan dengan struktur di KRISNA
b. Masterplan dan Action Plan akan menjadi bahan pembahasan
utama dalam Pra dan Musrenbangtan --> pada menu aplikasi e-
proposal 2019 akan di cantumkan kalimat tersebut.
b. Dalam rangka meningkatkan kualitas usulan e-proposal dari
daerah, salah satunya dengan memperbaiki mekanisme verifikasi
usulan, yang selama ini hanya dinas pertanian provinsi saja yang
melakukan verifikasi. Untuk kedepannya direncanakan akan ada
tahapan verifikasi oleh Eselon I dan Biro Perencanaan (Mekanisme
Perbaikan Verifikasi usulan akan dibahas khusus pada pertemuan
berikutnya).
18
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
c. Pada menu e-proposal 2019 di bagian detail usulan kegiatan,
pengusul mencantumkan titik koordinat calon lokasi kegiatan atau
titik koordinat lokasi kelompok tani.
d. Pusdatin sedang menyiapkan menu Aplikasi 2019 yang diambil
dari RKA-K/L 2018. Setelah selesai akan di kirimkan ke masing-
masing Eselon I untuk diupdate menunya dan unit cost apabila
ada perubahan.
e. Agenda perencanaan Tahun 2018 yaitu:
- Tanggal 2 Januari – 28 Februari 2018: Pembukaan E-proposal
TA 2019
- Tanggal 25 - 26 Januari 2018: RAKORTEK
- Tanggal 7 - 11 Mei 2018: Musrenbangtan.
9. Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Pertanian
Rapat dilaksanakan dalam rangka menyusun revisi Perjanjian Kinerja
(PK) Menteri Pertanian edisi APBN-P Tahun 2017 sebagai salah satu
syarat tertib administrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 15
Tahun 2014. Hasil workshop sebagai berikut:
a. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi
anggaran), perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
b. Hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh masing-masing unit Eselon I
sebagai berikut:
- Kegiatan tanaman pangan yang termasuk dalam anggaran
APBNP Tahun 2017 adalah kegiatan PAT Kedelai dengan luas
tanam 500.000ha dengan perkiraan produksi 719.150 ton dan
akan dikonsepkan dalam target produksi pada PK Menteri
Pertanian APBN-P.
- Namun, karena pertanaman dilaksanakan pada bulan Oktober-
Desember 2017 sehingga kontribusi produksi di tahun 2018.
Sehingga target produksi kedelai pada PK Menteri Pertanian
Tahun 2017 tetap mengacu pada target awal sebasar 1,2 ton.
c. Tindak Lanjut:
- Agar Pejabat Eselon I, II, III dan IV masing-masing Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang mengalami
penyesuaian anggaran terkait APBN-P 2017 segera menyusun
19
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
dokumen Revisi Perjanjian Kinerja dan dikumpulkan ke Biro
Perencanaan c.q. Sub Bagian Program paling lambat hari
Senin, tanggal 13 November 2017.
- Agar Biro Perencanaan bersurat ke Eselon I untuk
mengkonfirmasi hasil rapat PK tanggal 3 November 2017.
- Deadline data PK Kementan paling lambat hari Jum’at, tanggal
10 November 2017 jam 16.29 WIB.
10. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tim Penyusun Businness Plan
Pengelolaan PKSN Kawasan Perbatasan
Dalam rangka Penyusunan Laporan Akhir Tim Penyusun Business
Plan Pengelolaan PKSN Kawasan Perbatasan maka pada tanggal 13
– 15November 2017 diadakan Rapat di Hotel The Acacia, Jakarta
Pusat. Hasil rapat sebagai berikut:
a. Rapat dipimpin oleh Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat
dan Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga,
Perwakilan BNPP, Perwakilan dari dinas kabupaten dan instansi
terkait lainnya.
b. Agenda rapat yaitu pemaparan hasil laporan dengan presentasi
dari tiap-tiap penanggung jawab Tim Pusat Kegiatan Strategis
Nasinal (PKSN).
c. Pemaparan dan Laporan akhir business plan pengelolaan PKSN
kawasan perbatasan dibahas di 5 (lima) lokasi yaitu Kota Jayapura
(Kec.Jayapura), Kab.Sanggau (Kec.Entikong dan Nanga Badau),
Kab. Sambas (Kec.Paloh Aruk) dan Kab.Belu (Kec.Atambua).
d. Maksud dan tujuan penyusunan Business Plan Pengelolaan PKSN
Kawasan Perbatasan adalah Menyusun strategi pengembangan
kawasan PKSN sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam
mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berdaya
saing; Menjabarkan secara rinci rencana pengembangan kawasan
PKSN berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun;
Menyediakan data detail dan analisis aktual (terukur) mengenai
potensi dan kendala pengembangan kawasan PKSN; dan
Menentukan jenis rencana pengembangan dan peningkatan
infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan PKSN.
20
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
e. Adapun sasaran dari penyusunan Business Plan Pengelolaan
PKSN Kawasan Perbatasan adalah:
- Penjabaran rinci rencana pengembangan kawasan PKSN
berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun.
- Tersedianya data detail dan analisis (terukur) mengenai potensi
dan kendala pengembangan kawasan PKSN.
- Tersedianya rumusan konsep dan rencana rinci
pengembangan program/kegiatan, pembiayaan dan investasi
(business plan) di kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan
(2018 – 2023).
- Tersusunnya rencana bimbingan teknis, penyuluhan dan
pelatihan pengembangan program/kegiatan berbasis agribisnis
dan agroindustri.
- Terumuskannya rencana pengembangan dan peningkatan
infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan PKSN.
- Tersusunnya indikasi program rencana pengembangan
kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan.
- Tersedianya dokumen business plan di kawasan PKSN.
f. Hasil dari penyusunan adalah Diperolehnya Penjabaran rinci
rencana pengembangan kawasan PKSN berdasarkan dokumen
perencanaan yang telah disusun; Tersedianya data detail dan
analisis (terukur) mengenai potensi dan kendala pengembangan
kawasan PKSN; Tersedianya rumusan konsep dan rencana rinci
pengembangan program/kegiatan, pembiayaan dan investasi
(business plan) di kawasan PKSN untuk 5 tahun kedepan (2018 –
2023); Tersusunnya rencana bimbingan teknis, penyuluhan dan
pelatihan pengembangan program/kegiatanberbasis agribisnis dan
agroindustry; Terumuskannya rencana pengembangan dan
peningkatan infrastruktur untuk menunjang pengembangan
kawasan PKSN; Tersusunnya indikasi program rencana
pengembangan kawasan PKSN untuk 5 (lima) tahun kedepan
danTersedianya dokumen business plan di kawasan PKSN.
11. Rapat Pemantapan Program Dan Kegiatan TA. 2017 Sinergi Ditjen
Tanaman Pangan Dan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
Rapat Pemantapan Program dan Kegiatan TA.2017 Sinergi Ditjen
Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal
16-18 Februari 2017 di Hotel Sunan Surakarta menghasilkan beberapa
rumusan sebagai berikut:
21
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
a. Sasaran produksi tahun 2017: padi 85,57 juta ton, jagung 30,54
juta ton, kedelai 1,2 juta ton.
b. Sasaran luas tanam tahun 2017 (Rakernas 4-5 Februari 2017):
padi 19,87 juta ha, jagung 6,05 juta ha, kedelai 768,22 ribu ha.
c. Kegiatan padi melalui DIPA TA. 2017 seluas 1,23 juta ha, terdiri
dari bantuan benih seluas 500 ribu ha, bantuan sarana produksi
padi hibrida, hazton,salibu, organik dan mina padi 871 ribu ha.
d. Kegiatan jagung melalui DIPA TA. 2017 berupa sarana produksi
dilahan perkebunan seluas 1 juta ha dan 2 juta ha dilahan
perhutani, lahan kering/APL, tadah hujan, peningkatan IP.
e. Pengembangan jagung dilakukan melalui Perluasan Areal
Tanam/PAT (tambah luas tanam).
f. Bantuan Benih Jagung, agar dipenuhi 40% benih produk Litbang
dan 60% Produk Umum.
g. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen TP antara
lain penyediaan alat dan mesinpra dan pasca panen terutama
jagung dan kedelai.Pola penyaluran tepat sasaran dan dapat
didayagunakan secara optimal melalui skema pemanfaatan
bantuan alsintan dan pelatihan.
h. Dukungan Ditjen PSP terhadap program/kegiatan Ditjen Tanaman
Pangan adalah melalui relokasi kegiatan Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian pada lokasi daerah pengembangan kawasan
jagung dan kedelai sesuai dengan kesepakatan dengan Ditjen
Tanaman Pangan. Selain itu, kedepan, program asuransi pertanian
juga akan diarahkan untuk dapat meng-cover lahan pertanian
jagung.
i. Dukungan lainnya berasal dari TNI AD dalam mengawal
pencapaian target luas tanam dan serapan gabah petani,
pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan
kegiatan bersama BPKP, penerbitan e-Catalog benih dan alsin
untuk percepatan pengadaan oleh LKPP, kelancaran penyediaan
pupuk bersubsidi, penyediaan lahan perhutani Kemeneg BUMN,
prasarana dan sarana irigasi bersama dengan Kementerian PUPR
serta jaminan harga pasar dan harga gabah, jagung dan kedelai
bersama BULOG.
j. Dalam rangka percepatan CPCL, telah dilakukan Workshop
identifikasi kesiapan data CPCL Tahun 2017 di masing-masing
satker dan dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Kepala Dinas
22
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
untuk menyelesaikan CPCL. Berikut rekapitulasi CPCL hasil
workshop:
- Kegiatan Jagung melalui DIPA Tugas Pembantuan 2,25 juta
ha, yang sudah siap CPCL 1,69 juta ha (75,5%)
- Kegiatan Jagung melalui DIPA Pusat 750 ribu ha, yang sudah
siap CPCL 194,9 ribu ha (26%)
- Kegiatan Padi DIPA Tugas Pembantuan 871.000 ha yang
sudah siap CPCL 543,6ha (62,42%)
- Kegiatan Kedelai 210.000 ha yang sudah siap CPCL 108,29ha
(51,56%)
12. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam dan Luar Negeri
Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dalam dan
luar negeri, maka diperlukan suatu koordinasi agar pengelolaan
kerjasama tersebut sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan
monitoring serta evaluasi atas kerjasama tersebut.
Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama di Kementerian
Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka
diupayakan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam dan luar
negeri tersebut. Di samping itu pula turut berperan serta dalam upaya
persamaan pemahaman pengetahuan tentang kerjasama yang
dilaksanakan.
Beberapa fasilitasi dan koordinasi kegiatan kerjasama dalam dan luar
negeri yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017, di antaranya
sebagai berikut :
a. Rapat Agricultural Ministerial Meeting G-20 Presidensi Jerman
dana persiapan posisi Delegasi RI
- Rapat persiapan AMM G-20 dan penyusunan posisi DELRI
dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2017, di RR. Biro
Kerjasama, Kementan dan pada tanggal 13-14 Januari di RR
BB Biogen. AMM G-20 berada di dalam koordinasi Biro KLN
Bidang Multilateral. Agricultural Ministerial Meeting G-20
Presidensi Jerman merupakan rapat rutin sejak 2008 yang
dikoordinir oleh Bappenas. Kementan terlibat aktif pada sidang
G-20 terutama pada isu pembangunan, khususnya penguatan
kedaulatan pangan nasional. Rapat G-20 Agriculture Ministers
Communique diselenggarakan di Jerman pada tanggal 18-22
Januari 2017.
23
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Tindak Lanjut Hasil Sidang Agricultural Ministerial Meeting
(AMM) G20 Presidensi Jerman yang telah diselenggarakan dan
menindaklanjuti Brafax dari Kedutaan Besar RI di Berlin No. B-
00020/BERLIN/170124 tanggal 24 Januari 2017 dilaksanakan
pada tanggal 2 Februari di RR Biro KLN.
- Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pertemuan G20 dipimpin
oleh Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian, dengan anggota Kepala Bagian Multilateral, Kepala
Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah, Biro
Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian serta KBRI
Berlin.
- Untuk membuka wawasan mengenai G20 dan perkembangan
kerjasamanya, terutama dalam bidang pertanian, Biro KLN
membuat draft buku perkembangan kerjasama G20 bidang
pertanian. Rapat pembahasan draft buku dilaksanakan di BB
Biogen-Bogor pada tanggal 14-15 Agustus 2017.
b. Audiensi dengan PT Graha Alam Sempurna (100% Organik) di RR.
Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan pada tanggal 24 Januari 2017
Audiensi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT. Graha Alam
Sempurna dengan Ditjen Tanaman Pangan dipimpin oleh dan
dihadiri Kepala Subdit Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering,
Direktorat Serealia, Dit.Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan dan perwakilan dari Setditjen TP.
Pembahasan difokuskan pada seputar problematika sampah,
khususnya di Jakarta, serta perbandingan antara pengolahan
sampah konvensional dan pengolahan sampah dari “Alam ke
Alam”.PT. Graha Alam Sempurna (100% Organik) memiliki produk
pupuk hayati cair, pupuk organik cair, Soil remediation system dan
pupuk organikgranule bermerk GDM.PT. Graha Alam Sempurna
(100% Organik) menjajaki kemungkinan kerjasama dengan
Kementerian Pertanian sebagai penyedia produk GDM.Ditjen TP
menyarankan untuk memasukkan produk tersebut dalam e-catalog
di LKPP.
c. Rapat Koordinasi Tim Teknis Proyek NSLIC/ NSELRED
Dilaksanakan di Le Meradien Hotel pada tanggal 30 Mei 2017.
Rapat diawali arahan dari Direktur Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Pedesaaan Bappenas, dilanjutkan penjelasan
dari Direktur proyek NSLIC dan Global Affair Canada/GAC, diskusi
dan masukan terhadap rencana kegiatan. Rapat dihadiri
24
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
perwakilan dari Bappenas, Kem.Desa, Pembangunan Tertinggal
dan Transmigrasi, Kem.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Kem.Kelautan dan Perikanan, Kemenko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, perwakilan dari provinsi Gorontalo dan
Sulawesi Tenggara, serta Kementan (Ditjen Tanaman Pangan dan
Ditjen PSP).Ditjen TP diwakili oleh Kabag Evaluasi dan Layanan
Rekomendasi, Kasubdit Standarisasi dan Mutu, Dit.PPHTP, dan
Subbag Kerjasama.
Nasional Support for Local Investment Climates (NSLIC) atau
National Support for Enhancing Local and Regional Economic
Development (NSELRED) merupakan hibah jasa dari Pemerintah
Kanada pada Bappenas, selama 6 tahun (Desember 2016 – 2012).
Kementan terlibat dalam pengembangan komoditi sapi dan jagung
(khususnya di Kab. Boalemo – Gorontalo). Lokasi kegiatan ada di 2
provinsi dan 10 kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara :
Kota Kendari, Kota Baubau, Kab.Wakatobi, Kab.Konawe Selatan
dan Kab, Bombana; Provinsi Gorontalo: Kota Gorontalo,
Kab.Gorontalo, Kab. Gorontalo Urata, Kab. Boalemo, dan
Kab.Pohuwatu.Kegiatannya berupa penguatan kapasitas dan
pengembangan inovasi daerah dalam pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah (UKM) dan koperasi.Tujuannya
meningkatkan lapangan pekerjaan (laki-laki dan perempuan)
melalui pengembangan usaha kecil dan ekonomi lainnya berbasis
kebutuhan lokal.
d. Rapat Persiapan Pertemuan ASWGC ke-24
Dilaksanakan di RR.Ditjen Hortikultura pada tanggal 14 Juni 2017.
Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan
Setditjen Hortikultura dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen
Tanaman Pangan, dan Sesba Litbang Pertanian, serta Eselon II
lingkup Ditjen Hortikultura. Rapat ini bertujuan mencari masukan
untuk posisi Indonesia di ASWGC ke-24 yang rencananya akan
diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 12 - 14 Juli 2017.
Beberapa hal yang dapat disampaikan : Ditjen Tanaman Pangan
diminta masukannya mengenai GAP dan data dukung komoditas
padi organik. Disarankan untuk rapat berikutnya dapat
mengundang Dit.PPHTP dan Dit. Budidaya Serealia.
25
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
e. Rapat Posisi WTO Bidang Pertanian dan Perkembangan Kasus
Sengketa WTO Produk Pertanian.
Rapat dilaksanakan di Hotel Salak Tower-Bogor pada tanggal 8-9
Agustus 2017 yang dibuka oleh Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc
selaku Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
Workshop dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan
perwakilan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian.
Mengenai kasus sengketa yang dihadapi Pemerintah RI di WTO
(DS477/DS478 dan DS484), Direktorat Jenderal Hortikultura sudah
berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak-pihak
yang terkait dan menyatakan untuk banding.Hal ini dilakukan untuk
mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada upaya
Pemerintah untuk melindungi kepentingan petani, meskipun dalam
kasus ini kecil kemungkinan Indonesia bisa menang.Sedangkan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan belum
memberikan jawaban.
13. Pengarusutamaan Gender (PUG)
Berikut beberapa pertemuan terkait PUG yaitu sebagai berikut:
a. Pertemuan Usulan dan Rencana Kegiatan Pengarusutamaan
Gender (PUG) di Bogor, 31 Januari 2017
Rencana kegiatan koordinasi PUG Kementan 2017 diantaranya :
Koordinasi persiapan pelaksanaan PUG, Koordinasi persiapan
pelaksanaan pilot project Desa Pangan Lestari/DPL, Pertemuan
Koordinasi PUG lintas sektorat, supervisi dan koordinasi kegiatan
DPL dan industri rumahan oleh KPPA (di Yogya dan Sulawesi
Selatan), Kajian dan Rakor PUG, Pemantauan terpadu, penulisan
buku sukses story PUG sejak tahun 2012, dan penyusunan
laporan.
b. Rapat Tim Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian
Dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-
Bogor pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan mendapat penghargaan
di tingkat Mentor, Sekretaris Jenderal memberikan arahan agar
masing-masing Eselon I dapat mengusung kegiatan PUG yang
akan diperlombakan untuk penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) dari KPPA pada tahun 2018. Kegiatan
Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertanian tahun 2017
khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah:
26
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI
(Penerapan Pengendalian Hama Terpadu secara luas).
c. Dialog Dewan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (DEN SP)
dengan Tim Pokja PUG Lingkup Kementerian Pertanian.
Kegiatan dilaksanakan di RR.Biro Perencanaan pada tanggal 12
September 2017.DEN SP meminta pemerintah melalui Kementan
untuk tetap berpihak pada petani dengan berbagai
program/kegiatan yang digelontorkan. Program/kegiatan tersebut
harus responsif gender yaitu melibatkan petani (laki-laki maupun
perempuan). Tim Pokja PUG diharapkan dapat meninjau langsung
ke lapangan agar dapat mengetahui permasalahan khususnya
petani perempuan dan dapat memberikan masukan kepada
pimpinan. Tim Pokja PUG mengharapkan agar dialog ini dapat
memberikan informasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam
mendukung implementasi pengarusutamaan gender dalam
pembangunan nasional.
27
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1. Pengelolaan Gaji TA. 2017, menyiapkan laporan pajak penghasilan
pribadi PPh 21 pegawai TA. 2017, melakukan pembayaran tunjangan
kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak,
kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji
terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Pengelolaan Perbendaharaan
a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker
Pusat, UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 137 Satker.
b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2017
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak
2.460SPP yang meliputi: SPP UP/TUP 9 SPP, SPP GUP 209
SPP, Nihil 150 SPP dan SPP LS 2.092SPP
- Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan
kegiatan sebanyak 31.600 tagihan baik tunai maupun LS.
c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2017
- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Pusat) sebesar Rp1,589
miliar(150,47%), terdiri dari fungsional Rp297 juta dan umum
Rp1,292 miliar dari target yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan sebesar Rp1,056 miliar.
- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Daerah) sebesar Rp23,774
miliar(440,93%), terdiri dari fungsional Rp7,915 miliar,dan umum
Rp15,859 miliar dari target yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan sebesar Rp5,385 miliar. Hingga akhir tahun 2017
sebanyak 42 satker.
3. Perkembangan Realisasi Keuangan Satker Pusat
Perkembangan penyerapan anggaran tahun 2017 untuk DIPA Satker
Pusat Ditjen Tanaman Pangan TA 2017 adalah sebesar Rp1,091
triliun (82,50%) dari pagu anggaran Rp1,322 triliun.
a. Realisasi anggaran berdasarkan sumberdana dari pagu sebesar
Rp1,322 triliun, realisasi Rp1,091 triliun (82,50%) meliputi: 1)
Rupiah Murni Rp1,322 triliun realisasi Rp1,091 triliun (82,50%), 2)
Dana PNBP Rp630 juta,realisasi Rp612 juta (97,21%), 3)
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp0, realisasi Rp0 (0%).
III
28
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari pagu sebesar
Rp1,322 triliun, realisasi Rp1,091 triliun (82,50%) meliputi: 1)
Belanja Pegawai Rp42,152, realisasi Rp35,244 (83,61%), 2)
Belanja Barang Jasa Rp1,270 triliun, realisasi Rp1,046 triliun
(82,36%), 3) Belanja Modal Rp10,591 miliar, realisasi Rp10,124
miliar (95,59%).
c. Uang Persediaan Satker
Uang Persediaan Satker berdasarkan realisasi pembayaran
sebesar Rp4.731.824.970, berasal dari Dana TUP sebesar
Rp600.000.000 (78,86%). Sisa Uang Persediaan Satker
berdasarkan realisasi pembayaran sebesar Rp2.767.940.809,
terdiri dari Kas Tunai Rp234.221, Bank Rp0, dan Persekot
Rp2.767.940.809.
4. Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS
Verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
dimana Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk
menandatangani Surat Permintaan Pembayaran terhadap tagihan
langsung dari seluruh tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Tabel 9. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2017
Selama Tahun 2017, tagihan yang telah diverifikasi untuk SPJ
langsung sebanyak 1.488 berkas, dan SPJ non langsung sebanyak
2.588 berkas.
5. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Disamping Temuan administratif, berdasarkan data monitoring
Laporan Hasil Pemeriksaan baik BPK RI, Inspektorat Jenderal
maupun BPKP, terdapat Temuan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR) yang mengharuskan dilakukan penyetoran ke Kas
Negara. Sebagian besar adalah temuan untuk pihak ketiga baik
BUMN maupun perusahaan penyedia barang/jasa. Perkembangan
data KN s.d bulan November 2017 sebesar
Rp22.375.971.282,18dengan rincian temuan: Itjen Kementan sebesar
Rp12.208.251.343,48, Investigasi Itjen Kementan sebesar
No Uraian Jumlah Berkas
1 SPJ Langsung 1.488
2 SPJ Non Langsung 2.588
29
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Rp608.118.417,55, BPKP sebesar Rp1.644.788.653,74, BPK-RI
sebesar Rp7.914.812.867,41.
Tabel 10. Perkembangan Data TPTGR Per 31 Desember 2017
Lingkup Ditjen TP (Pusat dan Daerah)
6. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan Per Akun Neraca
Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp1.064.737.759.209, (satu triliun
enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus
lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah), nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca
yaitu: Persediaan, Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan
1 Ditjen Tanaman Pangan 10.179.304.778,32 608.118.417,55 730.574.821,50 4.811.607.956,50 16.329.605.973,87
2 Sulawesi Utara - - 10.500.000,00 2.249.138.700,00 2.259.638.700,00
3 Banten 11.400.000,00 - 740.437.350,00 - 751.837.350,00
4 Jawa Barat 644.016.763,00 - - - 644.016.763,00
5 Sumatera Selatan 10.250.000,00 - - 385.233.500,00 395.483.500,00
6 Gorontalo 323.470.805,00 - - - 323.470.805,00
7 J a m b i - - 12.889.000,00 266.421.120,00 279.310.120,00
8 Maluku 259.684.389,81 - - - 259.684.389,81
9 Sumatera Utara - - - 179.242.500,00 179.242.500,00
10 Lampung 135.936.613,20 - - 23.169.090,91 159.105.704,11
11 Sulawesi Selatan 155.347.341,36 - - - 155.347.341,36
12 Sulawesi Tengah 151.087.900,00 - - - 151.087.900,00
13 Bengkulu 82.888.874,33 - 58.721.217,00 - 141.610.091,33
14 Sulawesi Tenggara 12.480.322,50 - 86.366.265,24 - 98.846.587,74
15 R i a u 73.834.596,00 - - - 73.834.596,00
16 Nusa Tenggara Barat 39.726.427,46 - 1.800.000,00 - 41.526.427,46
17 Nusa Tenggara Timur 31.322.500,00 - 3.500.000,00 - 34.822.500,00
18 Kalimantan Tengah 26.474.000,00 - - - 26.474.000,00
19 Maluku Utara 26.125.000,00 - - - 26.125.000,00
20 Jawa Timur 22.911.105,00 - - - 22.911.105,00
21 Aceh 13.392.427,50 - - - 13.392.427,50
22 Kalimantan Timur 8.597.500,00 - - - 8.597.500,00
23 Sumatera Barat - - - - -
24 Kepulauan Riau - - - - -
25 Kepulauan Bangka Belitung - - - - -
26 DKI Jakarta - - - - -
27 Jawa Tengah - - - - -
28 DI Yogyakarta - - - - -
29 B a l i - - - -
30 Kalimantan Barat - - - - -
31 Kalimantan Selatan - - - - -
32 Sulawesi Barat - - - - -
33 Papua - - - - -
34 Papua Barat - - - - -
12.208.251.343,48 608.118.417,55 1.644.788.653,74 7.914.812.867,41 22.375.971.282,18 Jumlah
1.2. Rekapitulasi Kerugian Negara di Rangking Lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Posisi s/d November 2017
No. Unit Kerja
Sisa Kerugian Negara (Rp)
Itjen KementanInvestigasi Itjen
KementanBPKP BPK - RI Jumlah
30
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Bangunan; Jalan Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya, serta
Konstruksi.
Tabel 11. Nilai Barang Milik Negara
7. Perkembangan Barang Milik Negara
Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan
(Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama Lima (5) periode
laporan terakhir, dapat disajikan tabel berikut ini.
Tabel 12. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara
Intrakomtabel Ekstrakomtabel Gabungan
Rp Rp Rp
I Aset Lancar
1 Persediaan 3.144.615.250 - 3.144.615.250
3.144.615.250 - 3.144.615.250
II Aset Tetap
1 Tanah 935.128.935.200 - 935.128.935.200
2 Peralatan Mesin 306.271.523.368 119.585.500 306.391.108.868
3 Gedung dan Bangunan 60.762.261.000 - 60.762.261.000
4 Jalan Irigasi dan Jaringan 430.524.000 - 430.524.000
5 Aset Tetap Dalam Renovasi - - -
6 Aset Tetap Lainnya 117.849.875 - 117.849.875
7 KDP - - -
1.302.711.093.443 119.585.500 1.302.830.678.943
III Aset Lainnya
1 Aset Tak Berwujud 553.273.275 - 553.273.275
2 5.655.184.246 - 5.655.184.246
6.208.457.521 - 6.208.457.521
1.312.064.166.214 119.585.500 1.312.183.751.714 Jumlah I, II, III
Uraian NeracaNo
Jumlah I
Jumlah II
Aset Yang Dihentikan Dari
Penggunaan Operasional
Jumlah III
Nilai Barang Milik Negara
(Rp)
1 Laporan BMN Per 31 Desember 2017 1.064.737.759.209
2 Laporan BMN Per 31 Desember 2016 274.667.357.203
3 Laporan BMN Per 31 Desember 2015 305.842.202.299
4 Laporan BMN Per 31 Desember 2014 330.618.913.171
5 Laporan BMN Per 31 Desember 2013 513.795.880.298
Periode LaporanNo
31
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Permasalahanyang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan
Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:
a. Perpindahan barang dari ruangan yang satu ke ruang yang lain
dikarenakan mutasi pegawai dan tidak melaporkan barang
tersebut ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
b. Renovasi gedung/ruangan belum diregister pada neraca Eselon I
Tindak Lanjut:
a. Inventarisasi ulang Aset BMN pada unit Eselon II
b. Inventarisasi ulang (pendataan aset-aset pusat di daerah)
c. Pengajuan penetapan status penggunaan
d. Hibah dan penghapusan.
32
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
33
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM
1. Pemberian Penghargaan pada Kelompok Tani Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2017
Pemberian penghargaan kepada kelompoktani diberikan bagi mereka
yang berprestasi dengan tujuan memberikan apresiasi dan
memotivasi untuk terus produktif/berkarya bahkan meningkatkan
kinerjanya yang nantinya bisa memotivasi orang lain dilingkungan
sekitarnya agar berkompetisi untuk berprestasi berdasarkan SK Dirjen
TP Nomor 84/HK.310/C/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
Proses pemberian penghargaan tingkat nasional melalui tahapan
penilaian secara berjenjang, yaitu penilaian di tingkat provinsi dan
penilaian ditingkat nasional. Penilaian tingkat provinsi dilakukan oleh
tim penilai provinsi yang melakukan penilaian didaerahnya, yang
kemudian mengusulkan 1 kelompok tani (padi, jagung, kedelai)
kepada tim penilai pusat untuk dilakukan penilaian tingkat nasional.
Tim penilai pusat yang anggotanya berasal dari Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan akan memverifikasi usulan dari provinsi.
Tim penilai provinsi dan pusat dalam melakukan penilaian/verifikasi
mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Kelompok Tani Berprestasi
Bidang Tanaman Pangan Tingkat Nasinal yang diterbitkan dari tim
pusat. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 3 kelompoktani untuk
masing-masing komoditas padi, jagung dan kedelai.
Provinsi yang mengusulkan untuk mengikuti perlombaan ditingkat
nasional berjumlah 17 provinsi dengan rincian 16 kelompoktani padi,
13 kelompoktani jagung,12 kelompoktani kedelai.
Pemberian Penghargaan kepada kelompoktani Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2017 diserahkan bersamaan waktunya dengan
peringatan HPS tanggal 16-17 Oktober 2017 di Provinsi Kalimantan
Barat.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
a. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2017
- Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun
2017 berdasarkan golongansebanyak 715 orang, untuk
golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 179 orang,
IV
34
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
golongan III sebanyak 474 orang, dan golongan IV 58 orang.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan
Tahun 2017
Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan 239orang terdiri dari 167 orang pusat dan 72
orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
56 orang, Direktorat Serealia 59 orang, Direktorat Aneka
Kacang dan Umbi 51 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan 61 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan 69 orang, Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT 86 orang, Balai Besar
Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan
dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 56 orang, dan Balai Pengujian
Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 37 orang.
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada di masing-
masing unit kerja Eselon II, maka dapat digambarkan klasifikasi
tingkat pendidikan melalui dari tingkat SD s.d S3 seperti terlihat
pada tabel berikut ini.
Gol I Gol II Gol III Gol IV Jml
1 Ditjen TP - - - 1 1
2 Setditjen TP 4 88 136 11 239
3 Dit. Perbenihan TP - 7 39 10 56
4 Dit. Serealia - 12 39 8 59
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi - 7 39 5 51
6 Dit. Perlindungan TP - 12 41 8 61
7 Dit. PPHTP - 11 50 8 69
8 BBPOPT Jatisari - 24 59 3 86
9 BBPPMBTPH Cimanggis - 13 40 3 56
10 BPMPT - 5 31 1 37
4 179 474 58 715 Jumlah
No Unit Kerja
Golongan
35
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan
Bila dilihat dalam tabel tingkat pendidikan yang paling banyak
adalah pegawai yang berpendidikan sarjana 295orang dan
urutan kedua adalah SLTA sebanyak222 orang serta urutan
ketiga adalah S2 sebanyak 118 orang.
- Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis
Kelamin
Dari jumlah PNS sebanyak715orang yang ada di Ditjen
Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan
paling tinggi yaitu sebanyak 407 orang (56,92%), sedangkan
perempuan sebanyak 308 orang (43,08%).
Tabel 15. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis
Kelamin
Laki-Laki Perempuan
1 Ditjen TP 1 - 1
2 Setditjen TP 156 83 239
3 Dit. Perbenihan TP 29 27 56
4 Dit. Serealia 37 22 59
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 26 25 51
6 Dit. Perlindungan TP 28 33 61
7 Dit. PPHTP 34 35 69
8 BBPOPT Jatisari 63 23 86
9 BBPPMBTPH Cimanggis 22 34 56
10 BPMPT 11 26 37
407 308 715
56,92 43,08 100,00 %
No Unit KerjaJenis Kelamin
Jumlah
Jumlah
S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jml
1 Ditjen TP 1 - - - - - - - - - 1
2 Setditjen TP 1 28 89 - - 9 - - 97 9 6 239
3 Dit. Perbenihan TP - 15 27 - - 2 - - 10 - 2 56
4 Dit. Serealia 1 17 22 - - 3 - - 13 2 1 59
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 1 11 24 - - 3 - - 11 1 - 51
6 Dit. Perlindungan TP 1 13 30 - - 3 - - 13 1 - 61
7 Dit. PPHTP 1 15 33 - - 7 - - 12 - 1 69
8 BBPOPT Jatisari - 5 27 1 - 9 - - 43 1 - 86
9 BBPPMBTPH Cimanggis 1 10 22 - - 5 - - 18 - - 56
10 BPMPT - 4 21 - - 7 - - 5 - - 37
7 118 295 1 - 48 - - 222 14 10 715 Jumlah
No Unit Kerja
Pendidikan
36
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Berdasarkan data tersebut,menunjukkan bahwa pegawai laki-
laki masih mendominasidi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
b. Penilaian Satu Atap Angka Kredit Pejabat Fungsional
- Pengawas Benih Tanaman (PBT) 2017
Penilaian satu atap angka kredit Pejabat Fungsional Pengawas
Benih Tanaman dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Januari
2017 di Hotel Bumiwiyata Depok, Jawa Barat.
Para PBT yang telah melaksanakan tugasnya menuangkan
kegiatan dan hasil karyanya dalam bentuk bukti fisik yang
tersusun berupa Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
untuk usulan kenaikkan pangkat Pejabat Fungsional
bersangkutan.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan
/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya,
Instansi Pembina pejabat fungsional Pengawas Benih adalah
Kementerian Pertanian. PBT diwajibkan untuk menyampaikan
DUPAK kepada Instansi Pembina minimal satu kali dalam satu
tahun untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut
digunakan sebagai dasar kenaikkan pangkat yang
bersangkutan.
Penilaian DUPAK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu
periode April dan Oktober, untuk periode April 2017 jumlah
DUPAK yang akan dinilai 146 orang. Dengan jumlah tersebut,
maka perlu dilaksanakan penilaian satu atap, agar penerbitan
SK Kenaikkan Pangkat sesuai dengan periode yang ditentukan.
Permasalahan:
Berkas kepegawaian yang dilampirkan untuk penilaian
DUPAK tidak lengkap, HAPAK/PAK yang dilampirkan tidak
runut sehingga menghambat untuk membuat konsep daftar
hasil penilaian DUPAK.
Pejabat Fungsional PBT yang berada di pangkat puncak
masih ada yang tidak mengirimkan DUPAK untuk angka
kredit pemeliharaan setiap tahun sehingga ada pejabat
fungsional PBT yang diberhentikan.
37
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Pejabat Fungsional PBT tergantung pada angka kredit dari
tugas pokok, belum banyak menyentuh pengembangan
profesi sehingga kesulitan dalam memenuhi angka kredit
untuk naik pangkat berikutnya.
Pejabat Fungsional PBT belum memenuhi kaidah-kaidah
penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dipersyaratkan dan usulan
DUPAK Calon PBT maupun PBT yang diajukan tidak sesuai
dengan bukti fisik yang ada, masih ada daftar butir kegiatan
yang tidak diisi sesuai dengan Bukti Fisik.
Tindak Lanjut:
Permasalahan berkas kepegawaian dalam untuk penilaian
DUPAK tidak lengkap dan Pejabat Fungsional PBT belum
memenuhi kaidah-kaidah penulisan Karya Tulis Ilmiah akan
dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pelaksanaan
jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, dari
penyusunan DUPAK sampai dengan penulisan Karya Tulis
Ilmiah.
- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) 2017
Jenjang jabatan fungsional POPT secara garis besar terdiri dari
2 kelompok yaitu terampil dan ahli. Dari masing-masing
kelompok terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk
tingkatan terampil terdiri dari terampil pemula, pelaksana,
pelaksana lanjutan, dan penyelia, sedangkan untuk
tingkatanahliyaitu terdiri dari ahli pertama, muda dan madya.
Penetapan Jabatan FungsionalAhli dan Jabatan Fungsional
Terampil ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a)
mempunyai metologi, teknik analisis, b) memiliki etika profesi
yang ditetapkan oleh organisasi profesi, c) tingkat keahlian dan
keterampilan, d) pelaksanaan tugas bersifat mandiri, e)
diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, f)
pengumpulan angka kredit, dan g) jabatan fungsional wajib
mengusulkan DUPAK 1 tahun sekali untuk dinilai.
Periode penilaian angka kredit POPT dilaksanakan 2 (dua) kali
dalam setahun yaitu Bulan Januari untuk Kenaikan Pangkat
(KP) Bulan April 2017 dan Bulan Juli untuk KP Bulan Oktober
2017. Penilaian angka kredit dilakukan terhadap DUPAK POPT
yang berasal dari Pusat, UPT Pusat dan UPTD yang ada di
daerah untuk pejabat fungsional ahli madya pangkat Pembina
Golongan IV/a.
38
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Hasil penilaian angka kredit tersebut selanjutnya dibahas oleh
seluruh Tim Penilai yang berasal dari seluruh Sub Sektor
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan anggota
Sekretariat Tim Penilai.
Permasalahan:
- Pejabat fungsional POPT alih kelompok yang mengusulkan
DUPAK dengan PAK terakhir, salah cara menuangkan
angka kredit dan yang bersangkutan belum mengikuti diklat
alih kelompok.
- Masih terdapat beberapa pejabat fungsional POPT ahli
madya yang sudah memasuki 5 tahun lebih dalam pangkat
terakhir, akan tetapi angka kredit yang dikumpulkan belum
mencukupi untuk naik pangkat, sehingga harus disarankan
tahun depan mengikuti Inpassing.
- Adanya fungsional yang dibebaskan sementara karena
belum angka kreditnya belum mencukupi.
Tindak lanjut:
- Dilakukan pembinaan terhadap para pejabat fungsional
POPT dalam mengajukan DUPAK agar tidak salah dalam
menuangkan angka kredit.
- Bagi POPT ahli madya yang angka kreditnya belum
mencukupi untuk naik pangkat disarankan untuk mengikuti
Inpassing tahun depan.
- Bagi fungsional yang dibebaskan sementara tetapi tetap
belum mencukupi angka kredit untuk naik pangkat agar tetep
dibebaskan sampai maksimal 7 tahun dan agar ikut serta uji
kompetensi untuk pengangkatan dalam inpassing.
c. Kehadiran Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan
Dengan adanya tunjangan kinerja daftar kehadiran pegawai
menjadi sangat penting, dikarenakan ada kaitannya pemotongan
tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak masuk, terlambat masuk
kerja atau terlambat berdasarkan Permentan Nomor
45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pertanian. Kehadiran Pegawai lingkup Ditjen
Tanaman Pangan sudah menggunakan mesin handkey. Daftar
39
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
rekapitulasi kehadiran pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Tanaman
Pangan dan lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017 dapat
dilihat pada lampiran.
d. CUTI
Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah
mengajukan cuti selama tahun 2017 sebanyak 158 orang sebagai
berikut:
a. Cuti Tahun = 92 orang
b. Cuti Alasan Penting = 28 orang
c. Cuti Sakit = 17 orang
d. Cuti Bersalin = 11 orang
e. Cuti Besar = 10 orang
Daftar pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang
mengambil cuti pada tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran.
3. Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2017
Penilaian dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan
Kepegawaian Nomor B-310/KP.590/A/01/2017 tanggal 20 Januari
2017 perihal Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Unit
Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017.
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka telah dibentuk Tim Penilai
Abdibaktitani Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang telah
ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor
26/HK.310/C/3/2017.
Keanggotaan Tim Penilai berasal dari Sekretariat Jenderal Kementan
selaku pembina utama UPT lingkup Kementan, Sekretariat Direktorat
Jenderal selaku pembina UPT lingkup Ditjen TP dalam bidang
administrasi, dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selaku
pembina dalam bidang teknis.
4. Perkembangan Reformasi BirokrasiDirektorat Jenderal Tanaman
Pangan
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi lingkup Kementerian
Pertanian tahun 2017 dilaksanakan di Hotel Santika-Depok, Jawa
Barat. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
reformasi birokrasi serta memberikan arah pelaksanaannya telah
ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2016 tentang
road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
40
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian.
Penyusunan road map bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi
dan tingkat capaian kinerja saat ini dengan sasaran terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian
yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik
Kementerian Pertanian kepada masyarakat, dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kementerian Pertanian.
Secara keseluruhan proses penyiapan dan pelaksanaan program dan
kegiatan reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Pertanian yang dibantu oleh penanggung jawab
kegiatan yaitu unit kerja yang secara struktural mempunyai tugas dan
fungsi sesuai dengan kegiatan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
program dan kegiatan reformasi birokrasi di masing-masing eselon I
dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Eselon I.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen TP Tahun 2017 adalah 3,36
dengan konversi IKM 84.00 dengan Mutu Pelayanan A.Dengan
demikian dapat disampaikan bahwa masyarakat/pengguna jasa
layanan dari UPT Ditjen TP menyatakan kinerja sangat baik. Apabila
ditinjau dari setiap pelayanan, nilai tertinggi terdapat pada “Kesopanan
dan Keramahan Petugas Pelayanan” sedangkan nilai yang terendah
pada unsur “Kecepatan Pelayanan”.
IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2016 adalah 3,35 dengan konversi
IKM 83.69 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikiandapat
disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,01 dan nilai konversi naik
0,31.
UPT Ditjen TP terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada
pelanggan, dengan peningkatan kecepatan pelayanan. Upaya yang
dilakukan yaitu dengan penggantian peralatan pengujian dan
penambahan SDM baik sebagai petugas teknis maupun non teknis,
sehingga waktu tunggu pelanggan sampai selesainya pengujian dapat
lebih cepat karena pelaksanaan pengujian berlangsung sesuai dengan
waktu yang diperlukan untuk pengujian.
41
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
6. Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK)
Rapat Ekspose Pengukuran Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja
dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:
a. Tahun 2017 pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya
Kerja Aparatur Negara (IPNBK) menggunakan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman
Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan
Kementerian Pertanian.
b. Maksud dan tujuan IPNBK
- Maksud: sebagai acuan setiap pimpinan unit kerja dalam
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai dasar
budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya, dengan demikian
dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada setiap unit
kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Tujuan: untuk memperoleh data dan informasi yang akurat
tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pegawai di unit kerja
masing-masing, sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam
pengambilan keputusanuntuk memperbaiki dan menggerakkan
peningkatan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian.
c. Tahap pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian
Pertanian yaitu:
- Setiap unit kerja Eselon I menyebarkan kuesioner IPNBK
dilingkup unit kerjanya.
- Penarikan kembali kuesioner yang telah diisi masing-masing oleh
unit kerja eselon I.
- Pengolahan data IPNBK oleh masing-masing unit kerja eselon I.
- Eskpose hasil pengolahan. Pelaksanaan ekspose setiap tahun
dilaksanakan pada bulan Desember, namun demikian untuk
tahun 2017 ekpose dilaksanakan pada bulan Januari 2018.
Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2017 adalah 89,61 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat
baik), naik 0,49 dibandingkan Tahun 2016 (89,12).
7. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
a. Rapat Pangan Rekayasa Genetika tanggal 9 November 2017
bertempat di Ruang Rapat PJK II dengan peserta perwakilan dari
Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM, Biro
42
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Hukum,Sekjen Kementerian Pertanaman Pusat
Penganekaragaman Konsumsi dan Kementerian Pangan, Badan
Ketahanan Pangan, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati Nabati(Badan Karantina Pertanian), Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Setjen Kementerian
Pertanian, Direktorat Perbenihan, Direktorat Aneka Kacang dan
Umbi, Direktorat Serealia, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan, PT Sucofindo, PT Mutu Agung Lestari, PT SGS Indonesia.
Point masukannya sebagai berikut:
- Kata–kata GMO diubah menjadi Produk Rekayasa Genetika
(PRG) dan Non Produk Rekayasa Genetika (Non PRG).
- Pengaturan tentang label produk rekayasa genetika telah ada
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 35 (1).
- Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan
tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA. Dalam hal pangan
hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk
pangan, pada label cukup dicantumkan keterangan tentang
pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan
pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja. Selain
pencatuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada
label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa
genetika.
- Ditambahkan definisi kedelai, “Kedelai adalah hasil tanaman
kedelai (Glycine max - Merr) berupa biji kering yang telah
dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan” (sumber
SNI:3922-1995).
- Pengaturan dibagi menjadi pasal tersendiri, yaitu Kedelai Untuk
Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik dan juga Kedelai
Untuk Pangan Segar Non Produk Rekayasa Genetik;
Pelabelan; Sanksi; dan Pasal Penutup.
- Diharapkan pengaturan dapat diperluas untuk produk pangan
segar secara keseluruhan.
- Penajaman kriteria atau standar pengujian untuk jaminan mutu
dan pengujian PRG/Non PRG.
43
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Penajaman skema sertifikasi apakah dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pemerintah.
- Lembaga Sertifikasi yang ada sampai dengan saat ini belum
ada yang memiliki ruang lingkup pengujian PRG/Non PRG.
Lembaga laboratorium yang sudah terakreditasi dalam
menangani PRG/Non PRG ada 2 yaitu : PT Saraswanti
Indogenetech dan BB-BIOGEN.
b. Rapat Public Hearing Permentan Penerapan Jaminan Mutu dan
Pencantuman Label Kedelai Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan
Non Produk Rekayasa Genetik (Non PRG) untuk Pangan Segar
yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 di Ruang
Rapat Upsus PJK 1 sebagai berikut:
- Peserta Public Hearing dihadiri oleh pihak stakeholder (instansi
pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, pemda, BUMN, serta
lembaga penilaian kesesuaian (lembaga sertifikasi dan
laboratorium), dengan jumlah 97 orang.
- Agenda acara dimulai dengan pemaparan tayangan ”Branding
Kedelai Lokal: Jaminan Mutu dan Pencantuman Label
PRG/Non PRG”, sebelum dilakukan diskusi dan pemaparan
substansi permentan pasal per pasal. Diskusi dilakukan secara
bergiliran kepada semua peserta sehingga dapat menampung
substansi penting pasca pemaparan tayangan Branding.
- Secara garis besar, semua peserta dapat menerima kebijakan
pemerintah terkait jaminan mutu dan pencantuman label
kedelai PRG atau Non PRG untuk pangan segar, dengan
beberapa hal yang disepakati antara lain:
Kotoran atau benda asing sangat sulit diperoleh sampai nol
persen, walaupun itu produk dari impor.
Kadar air sebesar 14 persen.
Skema sertifikasi perlu ditetapkan secara tegas, baik oleh
Pemerintah atau Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan tetap melakukan
uji mutu.
Uji mutu dilakukan oleh laboratorium yang telah diakreditasi
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Untuk menjamin kedelai PRG atau Non PRG perlu
dilakukan uji melalui laboratorium yang telah diakreditasi
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
44
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pencantuman label (logo) PRG atau Non PRG dilakukan
oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP Pusat
dan Daerah) setelah pelaku usaha lulus proses registrasi.
Registrasi dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan (OKKP Pusat dan Daerah).
Pemberlakukan permentan ini wajib setelah 1 tahun masa
penyesuaian setelah diundangkan.
Hasil diskusi Public Hearing telah dirangkum dalam draft
permentan.
Untuk meningkatkan penjaminan mutu kedelai masa
mendatang adalah mendorong ketersediaan sarana
pascapanen antara lain grader, blower, destoner, dan metal
detector.
8. Fasilitasi Advokasi Hukum Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan
Rumah Negara Golongan II di Pancoran Mas Depok
a. Sidang dilaksanakan sebanyak XV kali yang dimulai pada sidang I
tanggal 8 Desember 2016 dan berakhir pada sidang XV pada
tanggal 22 Mei 2017. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Depok, Jawa Barat.
b. Perkara gugatan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penghuni
rumah Negara gol. II Depok kepada Menteri Pertanian sebagai
tergugat, dan Menteri Keuangan sebagai tergugat I serta Presiden
Republik Indonesia sebagai tergugat II.
c. Dalam sidang terdiri dari Tim Kuasa Hukum Kementerian Pertanian
(Perwakilan Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum, Ditjen
Tanaman Pangan); Tim Kuasa Hukum dari Kementerian
Keuangan, dan Tim Kuasa Hukum dari Presiden Republik
Indonesia. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, dan
Panitera. Sidang dimulai dengan ketukan palu oleh Ketua Majelis
Hakim dan memanggil Kuasa Hukum Tergugat untuk menanyakan
kelengkapan administrasi mengikuti jalannya persidangan.
Kelengkapan administrasi antara lain Surat Kuasa dari Penggugat,
surat Kuasa Tim Kuasa Hukum dari Kementerian Pertanian selaku
tergugat, surat kuasa Tim Kuasa Hukum dari Kementerian
Keuangan selaku tergugat I, dan surat kuasa Tim Kuasa Hukum
dari Presiden Republik Indonesia selaku tergugat II.
d. Beberapa kali sidang, kelengkapan administrasi belum juga
lengkap, sehingga sidang harus beberapa kali ditunda. Pada
45
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
sidang IV dilakukan agenda sidang kelengkapan administrasi para
tergugat, dan menetapkan penandatanganan surat kuasa
dimaksud sah dengan membubuhi materai Rp. 6000,-
(didaftarkannya Surat kuasa ke panitera Pengadialn Negeri Depok,
dan ditetapkannya tanggal sidang selanjutnya pada 7 Febuari 2017
dengan agenda sidang Mediasi oleh Hakim Mediator Tri Joko, SH,
MH.
e. Sidang V Mediasi pertama oleh Hakim Mediator Tri Joko, SH, MH,
dalam mediasi Hakim Mediator menyampaikan bahwa sebagai
hakim mediator mempunyai tugas menjembatani atau membantu
proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat untuk
mencapai kata sepakat tanpa berpihak ke salah satu pihak yang
bersengketa dan tidak bisa memberikan pandangan hukum kepada
pihak yang bersengketa.
f. Sidang Mediasi dimulai dengan pertanyaan dari hakim mediator
kepada pihak penggugat apakah membuka jalan untuk berdamai,
pihak penggugat yang didampingi pengacara secara terbuka
menyatakan bahwa mereka mau menyelesaikan secara
kekeluargaan.
g. Untuk pihak Tergugat dalam hal ini Kementan juga mendapat
pertanyaan yang sama, pihak Kementan belum bisa memberikan
jawaban karena akan berkoordinasi dulu dengan tergugat I
Kemenkeu dan Tergugat II Presiden yang tidak hadir.
h. Pihak Penggugat (penghuni rumah negara golongan II Rangkapan
Jaya Depok Jawa Barat)menyampaikan keinginan:
1) Bila Rumah Dinas tersebut akan dilelang, mereka berharap
akan dilelang ke mereka dan mereka bersedia membeli sesuai
NJOP.
2) Bila mereka diharuskan mengosongkan atau meninggalkan
rumah dinas tersebut mereka meminta kompensasi atau biaya
ganti rugi.
3) Meminta kebijakan dari pimpinan Kementerian Pertanian untuk
mempertimbangan keinginan penggugat dengan pertimbangan
pihak penggugat merupakan pensiunan pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan telah mengabdi menjadi PNS
Kementerian Pertanian.
46
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
i. Pihak Tergugat (Kementerian Pertanian) menyampaikan:
1) Bahwa rumah dinas tersebut merupakan aset negara dan
tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1996
gambar situasi 11144 tahun 1995 atas nama Departemen
Pertanian c.q Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura dan tercatat dalam SIMAK BMN;
2) Bahwa ketentuan tentang rumah negara diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah
Negara.
j. Hakim Mediator Tri Joko, SH, MH akhirnya memutuskan bahwa:
1) Pihak Tergugat dalam hal ini Kementerian Pertanian
diharapkan dapat menginformasikan secara informal kepada
pimpinan tentang keinginan dari pihak penggugat:
2) Para pihak yakni Pihak Penggugat dan tergugat agar membuat
Resume dan rencana solusi tentang keinginan dari masing-
masing pihak dan disampaikan minggu depan secara tertulis.
k. Mediasi dilakukan sampai dengan 4 kali dengan tuntutan ganti rugi
dari pihak penggugat. Sidang Mediasi dianggap gagal karena tidak
ada kesepakatan antara para pihak sehingga sidang dilanjutkan
kembali dalam pelaksanaan sidang gugatan di Pengadilan Negeri
Depok. Walaupun sidang mediasi gagal tapi masih ada celah
antara penggugat dan tergugat untuk mencapai kata sepakat.
l. Pada Sidang X, Menteri Pertanian sebagai tergugat, Menteri
Keuangan sebagai tergugat I, serta Presiden Republik Indonesia
sebagai tergugat II (Para Tergugat) menyampaikan Isi Pokok
Jawaban, yang isinya sama-sama menolak isi tuntutan dari
Penggugat dimana Kementerian Pertanian (Selaku Tergugat)
dalam Jawaban Tertulis (Replik) ingin menggungat Kembali
“Gugatan Rekovensi” ke penggugat.
m. Setelah Penyampaian Jawaban tertulis “Replik” oleh Menteri
Pertanian sebagai tergugat, dan Menteri Keuangan sebagai
tergugat I serta Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat II
(para tergugat) Hakim membacakan Agenda Sidang Selanjutnya
yaitu Penyampaian Jawaban Tertulis dari Penggugat “Agenda
Duplik Penggugat” yang diselenggarakan Pada Hari Rabu tanggal
20 April 2017.
n. Sidang XI dan XII Agenda Sidang pembacaan Replik Penggugat
yang dianggap dibacakan oleh hakim.
47
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
o. Sidang XIII Agenda Sidang pembacaan Penyerahan Duplik
tergugat II (Presiden Republik Indonesia; Tim Kuasa Hukum
Kejaksaan Negeri). Dalam Duplik tergugat II terdapat Kompentensi
Absolut, sehingga hakim harus mempertimbangkannya.
p. Sidang XV Agenda Sidang yaitu Pembacaan Putusan Sela,
putusan dibacakan oleh hakim ketua dengan putusan:
1) Mengadili:
Eksepsi
Mengabulkan eksepsi tergugat II (Presiden Republik Indonesia;
Tim Kuasa Hukum Kejaksaan Negeri Depok).Yang menyatakan
bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang secara
absolut dan mengadili Aquo, untuk mengadilidan memutuskan
perkara gugatan perdata yang dilakukan oleh sdr. Ir. Muhtarom
Wiryosentono, MM dan Ir. Suparman Hamid.Dalam Pokok
Perkara:
Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum para penggugat untuk membayar biaya
perkara.
q. Penggugat diberi waktu selama 14 hari apabila akan mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi (Bandung) melalui PN
Depok.Apabila Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding
pada Pengadilan TinggiJawa Barat dan tidak melakukan upaya
hukum luar biasa di PTUN Jakarta maka Rumah Negara dapat
dieksekusi oleh Direktorat Jenderal TP (Kementan).
r. Sebelum melakukan eksekusi pada Rumah Negara perlu diadakan
Koordinasi secara intern antara Ditjen TP, Biro Hukum dan Biro
Perlengkapan untuk tatacara eksekusi rumah Negara.Untuk
pengambilan Salinan Putusan yang asli menunggu kabar dari
panitera Depok.
s. Pihak penggugat melakukan BANDING. Menindaklanjuti Surat
Pemberitahuan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor : 232/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 18 Mei 2017
perkara Perdata antara:
Ir. Muhtarom Wirjosentono, MM, Pekerjaan : Pensiunan PNS,
Alamat: Komplek Deptan No 5 Rt 002/RW 013 Kelurahan
Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota depok,
selanjutnya disebut pembanding I (semula Penggugat I dalam
Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi I).
48
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Ir. Suparman Hamid Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat:
Komplek Deptan No 3 Rt 002/RW 013 Kelurahan Rangkapan
Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota depok, selanjutnya
disebut pembanding II (semula Penggugat II dalam Konvensi
/Tergugat dalam Rekonvensi II) atau selanjutnya di sebut para
pembanding.
Lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pertanian RI
beralamat di Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Jakarta Selatan
selanjutnya di sebut sebagai Terbanding (Semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi).
Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RI
beralamat di Gedung Juanda I Jl Dr. Wahidin Raya No 1
Jakarta Pusat di sebut sebagai Terbanding I (semula Tergugat I
dalam Konvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi).
Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik
Indonesia beralamat di Jl. Veteran No 16 Gambir Jakarta Pusat
disebut sebagai Terbanding II (semula Tergugat II dalam
Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi) atau selanjutnya di
sebut para Terbanding.
Berdasarkan hal tersebut diatas perlu disusun Kontra Memori
Banding dengan mengambil Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Depok NO 232/Pdt-G/2016/PN Depok sebagai dasar
penyusunan Kontra memori Banding pada tanggal 20
Nopember 2017.
Kontra Memori Banding perkara 232/Pdt-G/2016/PN Depok
telah disampaikan ke PN Depok tinggal menunggu PUTUSAN
dari PT Bandung.
9. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII Tahun 2017
Berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII
tahun 2017 pada tanggal 28 s.d 30 Oktober tahun 2017 di Makoda XII
Tanjung Pura, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan
Barat.Pembukaan Hari Pangan Sedunia Ke XXXVII tahun 2017 dan
pembukaan pameran dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017 di
Aula Mokodam XII Tanjungpura. Pada acara pembukaan tersebut
disampaikan sambutan perwakilan FAO, Kementerian Pertanian, dan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan
tersebut dilakukan pemberian penghargaan kepada masyarakat
berprestasi dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan serta
49
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
piala dan sertifikat penghargaan kepada para pemenang lomba cipta
menu beragam, bergizi seimbang dan aman.
a. Tujuan
- Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional
yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah
dan masyarakat dalam rangka mempertahankan pangan
nasional.
- Memotivasi pemangku kepentingan ketahanan pangan untuk
berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam pembangunan
ketahanan pangan dan mengkomunikasikan hasil-hasil
pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat luas.
a. Manfaat
- Masyarakat luas mengetahui peran pemerintah, pihak swasta,
perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainya dalam upaya
mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Tumbuhnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap
potensi sumberdaya alam serta tantangan dalam mewujudkan
ketahanan panghan terkait dengan berbagai faktor yang
mempengaruhinya.
c. Sasaran
Sasaran pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Ke XXXVII tahun
2017 adalah seluruh kompenen bangsa yang terlibat dalam
pembangunan ketahanan pangan (pemerintah, swasta, lembaga
sosial dan masyarakat baik di pusat maupun daerah).
d. Prinsip Penyelenggaraan
- Memiliki dampak sosial ekomoni secara langsung kepada
masyarakat
- Mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia
e. Seminar dan Diplomatic Tour
Seminar world food day 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 18
Oktober 2017 bertempat di Hotel Mercure Pontianak dengan tema :
pengembangan potensi pertanian di wilayah perbatasan menuju
Indonesia lumbung pangan dunia.
Diplomatic tour dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017.
Delegasi diplomatik tour tiba di Pontianak tanggal 18 Oktober 2017
dan kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017. Peserta
diplomatic tour adalah duta besar negara sahabat dan perwakilan
50
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
organisasi internasional. Diplomatic tour bertujuan mempromosikan
potensi sumber daya lokal dibidang pertanian, hortikultura,
perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan industri, serta
memperkenalkan budaya dan pariwisata daerah setempat.
f. Pengembangan Lumbung Pangan di Perbatasan
Dalam rangka pengembangan lumbung pangan di perbatasan
yang merupakan langkah strategis pemerintah sesuai Nawacita
Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat telah menyiapkan pertanaman padi dan jagung berorientasi
ekspor seluas + 50.000 ha di 5 kabupaten perbatasan (Kab.
Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu).
Kegiatan pengembangan lumbung pangan perbatasan telah
berjalan dan akan ditandai dengan panen raya padi oleh Presiden
dan masyarakat pada lahan seluas 100 ha, yang berlokasi di Desa
Tunggal Bhakti, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau. Presiden
sekaligus akan melaksanakan launcing perdana ekspor beras ke
Malaysia.
10. Mendampingi Kunjungan kerja Dirjen TP dalam acara Perhutan Sosial
Untuk Pemerataan Ekonomi di Probolinggo dan Boyolali.
Acara dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara
Rini Soewandi, Menteri Pertanian yang diwakili Sekretaris Direktorat
Jenderal TP Maman Suherman, Gubernur Jawa Timur Soekarwo,
Bupati Probolinggo, dan Bupati Boyolali dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Acara di Probolinggo dilaksanakan tanggal 2 November 2017.
Pada acara tersebut Presiden menyerahkan SK untuk
pemanfaatan hutan bagi tiga gabungan kelompok tani dan adanya
pengakuan perlindungan untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) di Jember dan Lumajang.
b. Pada acara tersebut Kementerian Pertanian memberikan bantuan
benih jagung sebanyak 1,2 ton untuk digunakan sebagai tumpang
sari dilahan yang telah dibagikan. Program ini kerjasama antara
Kementan dengan Kementerian LHK untuk penggunaan lahan
perhutani mendukung swasembada jagung nasional;
c. Acara diBoyolali tanggal dilaksanakan tanggal 4 November 2017 di
Petak 99 Desa Wonoharjo Kec Kemusu, Boyolali. Presiden Jokowi
menyerahkan SK pemanfaatan hutan dengan jumlah luas lahan
1.890,6 ha yang terdiri dari 1.685 kepala keluarga kelompok tani.
51
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Petani yang mendapat SK perhutanan sosial berasal dari
Kabupaten Boyolali, Pemalang, Grobogan, Kudus, Blora dan
Bojonegoro.
d. Pada acara ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih
jagung sebanyak 2 ton dan Direktorat Jenderal TP sebanyak 37,7
ton. Total benih jagung yang akan dilakukan penanaman sebanyak
39,7 ton.
11. PeliputanKegiatan Tanaman Pangan di Bekasi dan Karawang, Jawa
Barat tanggal 31 Oktober s.d 01 November 2017 dengan hasil
sebagai berikut:
a. Acara dialog dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada
kesempatan tersebut Presiden memberikan SK Ijin Pemanfaatan
Hutan(IPH) kepada 38 Kepala Keluarga (KK) dari kelompok tani
Mina Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi dengan luas
mencapai 80,9 ha; dan SK IPH kepada 783 KK dari kecamatan
Ciampel, Pangkalan, Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur
Kabupaten Karawang dengan total luas 1.566 ha.
b. SK IPH berlaku hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
Presiden berpesan agar masyarakat penerima SK tersebut benar-
benar dapat memanfaatkan secara produktif. SK IPH akan
bermanfaat karena melalui SK tersebut Bank Mandiri akan
memberikan pinjaman dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dengan suku bunga 7% per tahun.
c. Selain menyerahkan SK IPH, Presiden juga menyerahkan SK
Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan di Kecamatan
Ciampel, Kabupaten Karawang untuk LMDH Bukit Alam seluas 158
ha (79 KK); LMDH Mekarjaya seluas 180 ha (90 KK), dan LMDH
Mulya Jaya seluas 160 ha (80 KK).
d. Pada acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan juga menyerahkan bantuan 5 ton benih jagung kepada
kelompok tani mina bakti di Kec. Muara Gembong Kabupaten
Bekasi dan kelompok tani di Kec.Ciampel, Pangkalan, Teluk
Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.
Bantuan tersebut akan di tanam di lahan Perhutani/lahan Negara
sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.
52
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
12. Gerakan Tanam di Indramayu, Jawa Barat
Gerakan tanam padi dilaksanakan tanggal 22-23 November
2017.Gerakan tanam serempak dihadiri oleh Menteri Pertanian dan
juga Gubernur Jawa Barat, Komisi IV DPR RI, dan PJ Upsus Jawa
Barat.Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani Sri Mulya, Desa Kroya,
KecamatanKroya, Kab.Indramayu dengan luas tanam 822 ha.Menteri
pertanian memberikan bantuan kepada Bapak Disma (KTNA Kroya),
Bapak Suryanto (Kelopok Tani Mukti), Bapak Rasidi (Kelompok Tani
Srijaya), Bapak Sadin (Kelompok Tani Sri Mulya), Bapak Candra
(Kelompok Tani Sri Melati) berupa benih padi untuk luas lahan 3.000
ha, traktor roda dua sebanyak 224 unit, traktor roda empat sebanyak
22 unit, pompa air 4inc 210 unit, transplanter 11 unit, Combine
Harvester 2 unit, Hand sprayer 337 unit.
Kementerian Pertanian siap membantu sarana dan prasarana
pertanian di Kabupaten Indramayu, karena Indramayu mempunyai
potensi yang besar untuk kemajuan pertanian. Menteri Pertanian
menegaskan bahwa tidak ada paceklik karena masyarakat bisa
menanam 1 juta ha dalam 1 MT. Misalkan 1 MT menghasilkan padi 6
juta ton setara kurang lebih 3 juta ton beras, sedangkan konsumsi
masyarakat 2,6 juta ton per MT, maka akan surplus beras 400 ton.
Gubernur Jawa Barat menambahkan bahwa Jawa Barat siap
menyumbang 12 juta ton beras Tahun 2017 mengingat saat ini sudah
ada irigasi dari Jati Gede dan juga akan normalisasi sungai dan
embung.
13. Peliputan Grobogan Expo dan Pencatatan Rekor MURI Tempe
Raksasa di Grobogan tanggal 29 November - 1 Desember 2017
sebagai berikut:
a. Grobogan Expo dihadiri oleh Dirjen Tanaman Pangan, Gubernur
Jawa Tengah, dan Bupati Grobogan. Dalam rangka mencapai
swasembada kedelai, Kabupaten Grobogan siap mendukung
dengan memenuhi target luas tanam 100.000 ha.
b. Dirjen TP menyampaikan bahwa selain mengejar target tanam,
saat ini harus lebih fokus pada tahap perbaikan tata niaga kedelai
dan pelabelan produk GMO dan non GMO. Seperti halnya kedelai
Grobogan harus mempunyai brand, mulai lokal, nasional bahkan
internasional. Pengembangan kedelai ke depan tidak hanya
menjual komoditas, tapi brand sehingga meningkatkan nilai jual
dengan produk olahan kedelai. Dirjen TP menginginkan kedelai
lokal ini diolah menjadi produk olahan yang mempunyai brand
53
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
sehingga mengangkat harkat pendapatan petani dengan harga jual
yang meningkat.Dirjen TP mengusulkan kepada Gubernur Jawa
Tengah agar memanfaatkan produk olahan kedelai lokal dalam
sidang kabinet.
c. Gubernur Jawa Tengah menyambut baik usulan Dirjen Tanaman
Pangan untuk menaikkan branding kedelai lokal. Nilai tambah
kedelai dapat diolah menjadi beberapa produk, seperti tahu, tempe,
spring roll hingga bolu. Produk kedelai hakikatnya sangat beragam,
tinggal bagaimana pengemasan produk tersebut agar mampu
menarik minat masyarakat serta meningkatkan nilai jual.
d. Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan penghargaan MURI
tempe raksasa 7x10 m. Pada kesempatan tersebut Dirjen
Tanaman Pangan mendapat pengahargaan Rumah Kedelai Award
2017 atas perannya menggagas branding kedelai lokal dan
memperbaiki tata niaga kedelai.
14. Pelayanan Kesehatan/Poliklinik
Kegiatan Poliklinik Umum Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian, tercatat jumlah pasien 1.525 pasien Jumlah
tersebut terdiri dari:
Pasien dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 1.183 Pasien
Pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura : 65 Pasien
Lainnya (Pensiunan/Keluarga Karyawan/i) : 277 Pasien
Sedangkan Poliklinik Gigi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian, telah tercatat jumlah 878 pasien, terdiri dari:
Pasien dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 433 Pasien
Pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura : 64 Pasien
Lainnya (Pensiunan dan Keluarga Karyawan/i) : 371 Pasien
15. Pelayanan Keamanan
a. Mengawasi dan memantau baik pegawai maupun tamu serta
kendaraan yang lalu lalang memasuki kawasan kantor serta
menanyakan keperluan bagi tamu yang akan masuk.
b. Melakukan pengamanan kawasan kantor baik siang maupun malam
hari dengan membagi tugas secara shift.
c. Berkeliling pada saat setelah jam kerja usai memastikan keamanan
kawasan kantor serta memastikan lampu-lampu kantor dalam
ruangan telah dimatikan.
54
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. Membuka tutup portal penutup apabila ada kendaraan yang akan
masuk maupun keluar.
e. Menerima dan menyimpan kunci-kunci ruangan yang dititipkan serta
membukukan nama pegawai yang melakukan penitipan dan
pengambilan kunci.
16. Biaya penggunaan listrik sampai akhir bulan Desember 2017
mencapai sebesar Rp1.700.491.670, dari pagu anggaran
Rp1.741.950.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp41.458.330.
17. Biaya penyelenggaraan rapat sampai akhir bulan Desember 2017
mencapai sebesar Rp226.794.500 (99,47%) dari anggaran
Rp228.000.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp1.205.500.
18. Peningkatan Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum
meliputi antara lain pengaturan tentang jenis naskah dinas,
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, kewenangan, perubahan,
pencabutan, dan ralat dalam menyusun naskah dinas harus tercermin
ketelitian dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi,
struktur, kaidah asa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
Naskah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ejaan yang digunakan sesuai dengan Permendikbud No. 50/2015.
Penyelenggaraan kegiatan tanaman pangan merupakan salah satu
proses yang didalamnya terdapat manajemen adminstrasi yang berarti
suatu pengelolaan data informasi tertulis yang dilakukan secara teratur
sistematis dan terus menerus mengikuti kegiatan organisasi, dengan
tujuan untuk membentuk keberhasilan kegiatan organisasi. Dengan
demikian pada pokok manajemen administrasi merupakan rangkaian
aktivitas merencanakan dan mengorganisasikan (menyusun dan
mengatur), mengarahkan (memberikan pengarahan atau petunjuk)
mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol).
Informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi struktur organisasi baik
organisasi pemerintah maupun swasta, keseluruhan kegiatan
organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi, oleh karena itu
informasi saat ini menjadi bagian yang sangat penting dalam
membentuk proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen birokrasi dalam menghadapi perubahan situasi dan
kondisi yang berkembang sangat cepat.
55
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Berdasarkan visi Kearsipan: “Menjadikan Arsip Sebagai Simpul
Pemersatu Bangsa”, dengan misi 1) memberdayakan arsip sebagai
tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, 2)
memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, 3)
memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah, 4) melestarikan arsip
sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam rangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, 5) memberikan akses arsip kepada
publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan
ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan
Perundang-Undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi
kemaslahatan bangsa.
Arsip adalah representasi fakta
Dengan asumsi bahwa penciptaan arsip terjadi/dilakukan
secara apa adanya (tanpa rekayasa), arsip adalah representasi
fakta.
Arsip adalah kejujuran, tentang baik atau buruk, benar atau
salah.
Arsip adalah bukti
Karena mewakili fakta, maka arsip adalah bukti.
Kekuatan Informasi terletak pada keutuhan informasinya, yaitu
kekuatan arsip ada pada keutuhan dan autentisitasnya.
Validitas informasi (kebenaran faktual), yaitu autentisitas
arsip (autentik sebagai fakta)
Tujuan peningkatan tata naskah dinas dan ketatausahaan, yaitu:
a. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna
dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan
pembangunan.
b. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi
sebagai pusat informasi kantor dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang memerlukan.
c. Mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah dan
melayani masyarakat.
Sasarannya yaitu:
a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah
Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas
dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.
56
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan
tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan
arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau
kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip.
57
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Tanaman Tanaman Tanaman
Pangan Pangan Pangan
1 Januari 100,91 97,68 128,00 126,96 126,84 129,98
2 Februari 100,33 96,11 127,69 125,48 127,27 130,56
3 Maret 99,95 95,42 127,19 124,54 127,25 130,51
4 April 100,01 95,91 127,08 124,96 127,07 130,29
5 Mei 100,15 96,73 128,02 126,86 127,82 131,15
6 Juni 100,53 97,40 128,78 127,96 128,10 131,37
7 Juli 100,65 97,46 129,12 128,19 128,28 131,53
8 Agustus 101,60 98,29 130,31 129,17 128,25 131,43
9 September 102,22 99,86 130,94 131,00 128,10 131,18
10 Oktober 102,78 101,50 131,59 133,05 128,03 131,08
11 Nopember 103,07 102,48 132,34 134,76 128,41 131,50
12 Desember 103,06 102,89 133,35 136,47 129,40 132,64
101,27 98,48 129,53 129,12 127,90 131,10 Rata-rata
No. Uraian
Pertanian
Nilai Tukar Petani (NTP)
Pertanian Pertanian
Indeks Harga
Diterima Petani (IT)
Indeks Harga
Dibayar Petani (IB)
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga
menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan
jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung
dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima
petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang
dinyatakan dalam persen.
Tabel 16. Nilai Tukar Petani (NTP)Sektor Pertanian dan Subsektor
Tanaman Pangan Tahun 2017
Sumber: BPS (diolah)
NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2017 sebesar
103,06turun 0,1% dibandingkan NTP November 2017 sebesar 103,07.
Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada periode
yang sama mengalami kenaikan sebesar 0,41%, yaitu dari 102,48
pada November 2017 menjadi 102,89 pada bulan Desember 2017.
2. Harga Kebutuhan Pokok
Rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2017 cukup
berfluktuasi.Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada
triwulan II (April-Juni). Kenaikan rata-rata harga pada triwulan II terjadi
karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
V
58
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 17. Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Tanaman Pangan
Tahun 2017 (Rp)
Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulanII
sedangkan terendah terjadi pada triwulan I. Hal ini disebabkan karena
permintaan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri. Komoditas
dengan kenaikan rata-rata harga tertinggi pada triwulan II, antara lain:
cabe merah keriting, daging sapi, dan cabe merah biasa.
3. Penyusunan Angka Sementara 2016 dan Angka Prognosa 2017
Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Sementara 2016 dan Angka
Prognosa 2017, dengan hasil sebagai berikut:
a. Produksi tahun 2016 (PraASEM) padi 79.347.116 ton gabah kering
giling, jagung 23.592.367 ton pipilan kering, kedelai 858.305 ton biji
kering, kacang tanah 573.055 ton biji kering, kacang hijau 252.583
ton biji kering, ubi kayu 20.254.289 ton umbi basah, dan ubi jalar
2.099.226 ton umbi basah.
b. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra-Prognosa) padi 79.693.282 ton
gabah kering giling, jagung 24.373.282ton pipilan kering, kedelai
772.935 ton biji kering, kacang tanah 577.031 ton biji kering,
kacang hijau 232.153 ton biji kering, ubi kayu 21.197.972 ton umbi
basah, dan ubi jalar 2.208.400 ton umbi basah.
c. Produksi tahun 2016 (PraASEM) apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2015 (ATAP), padi naik 3.949.275 ton GKG
(5,24%), jagung naik 3.979.932 ton pipilan kering (20,29%), kedelai
turun 104.878 ton biji kering (10,89%), kacang tanah turun 32.394
ton biji kering (5,35%), kacang hijau turun 18.880 ton biji kering
(6,95%), ubi kayu turun 1.547.126 ton umbi basah (7,10%), ubi
jalar turun 198.408 ton umbi basah (8,64%).
No. KomoditasRata-rata
Triwulan I
Rata-rata
Triwulan II
Rata-rata
Triwulan III
Rata-rata
Triwulan IV
Rata-rata
20171 Beras 10.677 10.582 10.608 10.792 10.665
2 Jagung Pipilan 7.064 7.089 7.150 7.254 7.139
3 Kedelai Lokal 10.639 10.652 10.701 10.735 10.682
4 Kedelai Impor 10.674 10.652 10.640 10.748 10.678
5 Kacang Tanah 9.661 19.062 11.077 8.851 12.163
6 Kacang Hijau 19.839 20.925 21.273 20.657 20.674
7 Ubi Kayu 5.469 5.404 5.419 5.648 5.491
10.575 12.052 10.981 10.669 11.070 Rata-rata
59
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
d. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra-ASEM
2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 20 provinsi dan 14 provinsi
menurun. Provinsi dengan peningkatanproduksi terbesar yaitu
Jawa Barat (1.167.406 ton), Sumatera Selatan (850.467 ton), dan
Sumatera Utara (565.054 ton).
e. Produksi Jagung Pra-ASEM 2016 terhadap ATAP 2015 mengalami
kenaikan di 30 provinsi dan 3 provinsi lainnya menurun. Provinsi
dengan peningkatan produksi terbesar yaitu Jawa Barat (670.305
ton), Sulawesi Selatan (538.258 ton), dan Jawa Tengah (361.940
ton).
f. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ASEM
2016 terhadap ATAP 2015 sebanyak 16 provinsi dan17 provinsi
menurun.Provinsi yang meningkat tertinggi yaitu Kalimantan
Selatan (15.414 ton), Sulawesi Utara (9.174 ton), dan Sumatera
Selatan (6.573 ton).
g. Berdasarkan hasil survei luas panen dan luas lahan sawah 2015
yang dilakukan BPS-RI, diketahui bahwa terdapat perbedaan luas
panen padi hasil survei dengan SP-PADI 2015.
h. Berkaitan dengan perbaikan data produksi beras, Sekretariat Wakil
Presiden bersama instansi terkait (BPS, Kementan, BIG, LAPAN,
Bappenas, BPPT, dan BPN) telah menetapkan langkah-langkah
sebagai berikut:
- Mengupdate luas lahan baku
- Menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) untuk
memperbaiki laporan luas panen
- Menggunakan citra satelit landsat
- Melakukan perbaikan metodologi data produktivitas
- Memperbaiki angka konversi gabah ke beras
i. Untuk mengakomodir pengukuran produktivitas sistem JARWO
perlu dilakukan ujicoba dengan melakukan pengujian berbagai
metode dan alat ubinan di BB Padi, kerjasama antara Pusdatin,
Ditjen Tanaman Pangan, dan BPS.
j. Dalam rangka identifikasi kondisi lapangan dan percepatan tanam
padi untuk mendukung kegiatan UPSUS PJK, saat ini Kementan
telah membangun Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi
(Simontandi), yang memanfaatkan data citra satelit Landsat-8
untuk memantau fase pertanaman padi.
60
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
k. Data luas tanaman pangan yang dibudidayakan di lahan hutan dan
lahan perkebunan sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan.
Namun, karena data tersebut tidak tersedia dalam SIM-TP, maka
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diminta untuk melaporkan
rekapitulasi luas tanaman pangan yang dibudidayakan di lahan-
lahan tersebut.
4. Penyusunan Buku Angka Tetap Tahun 2016 dan Angka Ramalan-I
Tahun 2017
Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Tetap (ATAP) 2016
dan Angka Ramalan I (ARAM-I) 2017 Produksi Tanaman Pangan
dilaksanakan dengan pokok-pokok rumusan sebagai berikut:
a. Produksitahun 2016 (PraATAP) padi 79,36 juta ton gabah kering
giling (GKG), jagung 23,58juta ton pipilan kering, kedelai 859.653
ton biji kering, kacang tanah 570.473 ton biji kering, kacang hijau
252.981 ton biji kering, ubi kayu 20,26 juta ton umbi basah, dan ubi
jalar 2,20 juta ton umbi basah.
b. Produksi tahun 2016 (PraATAP) apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2015 (ATAP), padi naik 3,96 juta ton GKG (5,25%),
jagung naik 3,96 juta ton pipilan kering (20,22%), kedelai turun
103.530 ton biji kering (10,75%), kacang tanah turun 34.976 ton biji
kering (5,78%), kacang hijau turun 18.482 ton biji kering (6,81%),
ubi kayu turun 1,54 juta ton umbi basah (7,09%), ubi jalar turun
98.284 ton umbi basah (4,28%).
c. Prakiraanproduksitahun 2017 (PraARAM I 2017) padi 81,52 juta
ton GKG, jagung 26,01juta ton pipilan kering, kedelai 674.905 ton
biji kering, kacang tanah 509.707 ton biji kering, kacang hijau
189.654 ton biji kering, ubi kayu 20,34 juta ton umbi basah, dan ubi
jalar 2,16 juta ton umbi basah.
d. Produksi tahun 2017 (PraARAM I) apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2016 (Pra ATAP), padi naik 2,17 juta ton GKG
(2,73%), jagung naik 2,43 jutaton pipilan kering (10,30%), kedelai
turun 184.748 ton biji kering (21,49%), kacang tanah turun 60.766
ton biji kering (10,65%), kacang hijau turun 63.327ton biji kering
(25,03%), ubi kayu naik 85.574 ton umbi basah (0,42%), ubi jalar
turun 41.632 ton umbi basah (1,89%).
e. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ATAP
2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 20 provinsi dan 14 provinsi
menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar yaitu Jawa Barat
(1,17 juta ton), Sumatera Selatan (826.691 ton), Sumatera Utara
61
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
(564.962 ton), Jawa Timur (478.734 ton), Lampung (378.525 ton),
Sulawesi Selatan (255.275 ton), dan Jambi (211.325 ton).
f. Produksi Jagung Pra ATAP 2016 terhadap ATAP 2015 mengalami
kenaikan di 29 provinsi, 1 provinsi tetap, dan 4 provinsi lainnya
mengalami penurunan.
g. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ATAP
2016 terhadap ATAP 2015 sebanyak 17 provinsi, 1 provinsi tetap,
sedangkan 16 provinsi mengalami penurunan.
h. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ARAM I
2017 terhadap Pra ATAP 2016 meliputi 28 provinsi dan 6 provinsi
menurun.Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di 8
provinsi, yaitu: Sumatera Utara (434.894 ton), Sulawesi Selatan
(262.087 ton), Aceh (251.316 ton), Lampung (223.617 ton), NTB
(187.775 ton), Kalimantan Barat (167.570 ton), Jawa Barat
(116.332 ton), dan NTT (103.234 ton).
i. Produksi Jagung Pra ARAM I 2017 terhadap Pra ATAP 2016
mengalami kenaikan di 24 provinsi, 1 provinsi tetap, dan 9 provinsi
lainnya mengalami penurunan.
j. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM I
2017 terhadap Pra ATAP 2016 sebanyak 12 provinsi, 1 provinsi
tetap sedangkan 21 provinsi mengalami penurunan.
k. Realisasi luas tanam padi periode Oktober 2016-Maret 2017 seluas
9,341 juta ha, meningkat 582 ribu ha dibanding pada periode yang
sama tahun lalu. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Provinsi
Sulawesi Selatan dengan pendirian tenda/posko sebagai pusa
tkoordinasi pengendalian gerakan LTT, brigade tanam, satgas air,
dan pengendalian OPT.
l. Beberapa justifikasi perbaikan peningkatan/penurunan luas panen
padi ARAM I 2017,antara lain:
- Provinsi Sumut mengalami peningkatan luas tanam padi
ladang/gogo yang ditanam di sela-sela pohon sawit dan karet di
lahan perhutani, di selatan aman jeruk dan lahan milik PT
Tanjung Pirang. Peningkataan ini didukung oleh curah hujan
yang cukup serta efek dari pendirian posko.
- Provinsi Sulsel, NTB mengalami peningkatan luas panen yang
besar di sub round I karena dukungan curah hujan yang merata
sehingga mampu meningkatkan IP.
62
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Provinsi Lampung memberikan perbaikan peningkatan data
luaspanen di Sub Round II. Peningkatan luas panen ini telah
memperhitungkan program khusus (Gadu Model) yang
mengatur tata kelola air. Pintu waduk dibuka jika air hujan tidak
cukup.
- Penurunan luas panen di Provinsi Jawa Timur terjadi karena
serangan hama khususnya di Kab.Nganjuk, Jember dan
Lamongan.
- Peningkatan luas panen jagung adalah dukungan program
APBN, APBD dan harga yang semakin membaik karena
penutupan impor. Khusus untuk Lampung, jagung banyak
ditanam di lahan bekas ubi kayu.
m. Budidaya padi teknologi SALIBU sebagai perbaikan kelemahan
pada padi ratun dan cara mudah menaikan Indeks Pertanaman
(IP). Realisasi tanam padi SALIBU dipastikan agar masuk kedalam
data SP, namun perlu dilakukan addendum terhadap Pedoman
Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan 2015 yang meliputi
pencatatan dan mekanisme pelaporannya.
n. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi data SP
untuk mengatasi permasalahan perbedaan data SP SIMTP dan
UPSUS dari tingkat kecamatan sampai kabupaten/kota.
o. Di tingkat kecamatan diperlukan harmonisasi data KCD dengan
penyuluh, Babinsa (TNI), dan Penjab UPSUS Kab/Kota.
p. Tingkat kabupaten, diperlukan peningkatan peran aktif petugas
yang menangani data SP di Dinas Kabupaten dalam melaporkan
SP lahan di luar luas baku lahan untuk menunjang data SP PJK.
Dasar revisi entri data SP lahan oleh BPS adalah melengkapi
dengan foto, penjelasan lokasi spesiifik dan informasi lengkap alih
fungsi lahan.
q. Diusulkan untuk koordinasi, verifikasi, dan validasi data rutin 2
mingguan/bulanan dilakukan oleh Kabupaten dengan seluruh
kecamatan dan instansi terkait. Peran aktif PenanggungJawab
UPSUS Kabupaten juga harus ditingkatkan dalam mengawasi data
SP PJK.
63
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
5. Penyusunan Angka Ramalan-II Tahun 2017
Rapat Koordinasi Nasional PenyusunanAngka Tetap (ATAP) 2016 dan
Angka Ramalan I (ARAM-I) 2017 Produksi Tanaman Pangan
dilaksanakan dengan pokok-pokok rumusan sebagai berikut:
a. Prakiraan produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) padi 81,29 juta ton
GKG, jagung 27,94 juta ton pipilan kering, kedelai 540.696 ton biji
kering, kacang tanah 480.263 ton biji kering, kacang hijau 243.947
ton biiji kering, ubi kayu 19,04 juta ton umbi basah, dan ubi jalar
2,02 juta ton umbi basah.
b. Produksi tahun 2017 (Pra ARAM II) apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2016 (ATAP), padi naik 1,93 juta ton GKG (2,43%),
jagung naik 4,37 juta ton pipilan kering (18,51%), kedelai turun
318.957 ton biji kering (37,10%), kacang tanah turun 90.214 ton biji
kering (15,81%), kacang hijau turun 9.038 ton biji kering (3,57%),
ubi kayu turun 1,22 juta ton umbi basah (6,01%), dan ubi jalar turun
148.117 ton umbi basah (6,83%).
c. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ARAM II
2017 terhadap ATAP 2016 meliputi 24 provinsi dan 10 provinsi
menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di Provinsi
Sumatera Utara (508.880 ton), Aceh (453.231 ton), Lampung
(291.916 ton), Sumatera Barat (270.026 ton), NTB (250.282 ton),
Sulawesi Selatan (247.326 ton).
d. Produksi Jagung Pra ARAM II 2017 terhadap ATAP 2016
mengalami kenaikan di 26 provinsi, sedangkan 7 provinsi lainnya
mengalami penurunan.
e. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM II
2017 terhadap ATAP 2016 sebanyak 7 provinsi, sedangkan 26
provinsi mengalami penurunan.
f. Budidaya padi teknologi SALIBU sebagai perbaikan kelemahan
pada padi ratun dan cara mudah menaikan Indeks Pertanaman
(IP). Realisasi tanam padi SALIBU dipastikan agar masuk kedalam
data SP, namun perlu dilakukan addendum terhadap Pedoman
Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan 2015 yang meliputi
pencatatan dan mekanisme pelaporannya.
g. Program dan kegiatan berupa bantuan budidaya padi, jagung, dan
kedelai perlu didukung dengan bantuan alat mesin pertanian serta
bantuan pengamanan produksi dari gangguan hama dan penyakit
tanaman seperti pengendalian OPT, budidaya tanaman sehat yang
64
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dilakukan secara intensif terutama di daerah endemis/rawan
serangan OPT.
h. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi data SP
untuk mengatasi permasalahan perbedaan data SP SIMTP dan
UPSUS dari tingkat kecamatan sampai kabupaten/kota.
i. Di tingkat kecamatan diperlukan harmonisasi data KCD dengan
penyuluh, Babinsa (TNI), dan Penjab UPSUS Kab/Kota.
j. Tingkat kabupaten, diperlukan peningkatan peran aktif petugas
yang menangani data SP di Dinas Kabupaten dalam melaporkan
SP lahan di luar luas baku lahan untuk menunjang data SP PJK.
Dasar revisientri data SP Lahanoleh BPS adalah melengkapi
dengan foto, penjelasan lokasi spesifik dan informasi lengkap alih
fungsi lahan.
k. Diusulkan untuk koordinasi, verifikasi, danvalidasi data rutin 2
mingguan/bulanan dilakukan oleh Kabupaten dengan seluruh
kecamatan dan instansi terkait. Peran aktif Penanggung Jawab
UPSUS Kabupaten juga harus ditingkatkan dalam mengawasi data
SP PJK.
l. Upayakan dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan luas areal
tanam/panen serta pelaksanaan ubinan agar membekali diri
dengan aplikasi “OPEN CAMERA”.
m. Peran KCD/Mantri Tani sebagai pengumpul/pencatat data luas
tanam/panen, dan membantu Koordinator Statistik Kecamatan
(KSK) melaksanakan ubinan, sangat menentukan hasil perhitungan
produksi yang dilakukan oleh BPS. Hal tersebut tentunya didukung
dengan jumlah sampel ubinan sesuai standar statistik yang
tersebar secara proporsional baik di wilayah program maupun non
program, serta pengamatan atau perhitungan luas tanam yang
teliti, tepat, cermat oleh KCD.
n. Sebagai upaya merepresentasikan hasil produksi di wilayah
program/kegiatan, padatahun 2017 Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan mengalokasikan tambahan sampel ubinan swakarsa untuk
padi, jagung dan kedelai, dimana pemilihan sampelnya juga
dilakukan oleh BPS dan di alokasikan di wilayah program kegiatan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tambahan ubinan swakarsa
tersebut untuk melengkapi ubinan reguler BPS dan ubinan
swakarsa yang dibiayai dari APBD. Tambahan ubinan swakarsa
APBN (sumber dana APBN-P 2017) baru dapat dilakukan pada
periode Oktober-Desember 2017, sehingga hasilnya diharapkan
65
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
akan terlihat pada perhitungan produksi periode berikutnya yaitu
pada status Angka Sementara 2017 dan Angka Tetap 2017.
6. Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Tanaman
Pangan.
Kegiatan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP)
Tanaman Pangan dilaksanakan tanggal 16-19 Mei 2017 di Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah.Tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi ini
adalah untuk mengetahui kesesuaian proses pengumpulandata
tanaman pangan antara pedoman dengan implementasi di lapangan,
mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi di tingkat
lapangan, meningkatkan koordinasi antara petugas Mantri Tani/KCD
dengan petugas KSK.
Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan ke
kecamatan dan wawancara dengan para petugas yang terlibat dalam
pengumpulan data SP tanaman pangan, yang terdiri dari Mantri
Tani/KCD, petugas POPT, petugas KSK setiap kecamatan serta
petugas pengelola data di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.
Permasalahan dalam pengumpulan data Statistik Pertanian Tanaman
Pangan, di Kabupaten Boyolali antara lain:
a. Padaumumnya Mantri Tani/KCD tidak memiliki alat ubinan, untuk
melakukan ubinan biasanya dilakukan bersama petugas KSK
dengan alat ubinan milik BPS Kabupaten.
b. Dibeberapa kecamatan terdapat ketidak konsistenan pengisian
data antara data yang ditanam dengan yang dipanen, sehingga
data diragukan keakuratannya.
c. Perbedaan data luastanamdanpanen yang dicatat/disampaikan
Mantritani/KCD dengan data yang disampaikan BPS RI (data PPD
Pusdatin), perbedaan tersebut jauh lebih kecil walaupun data yang
disampaikan Mantri Tani/KCD sudah diperhitungkan dengan
konversi galengan (luas tanam bersih).
d. Di kabupatenBoyolali, sebagian besar Mantri Tani/KCD merupakan
penyuluh pertanian sehingga beban kerjanya menjadi lebih berat
karena disamping harus melakukan kegiatan pengumpulan data
SP, juga harus melaksanakan fungsi penyuluhan.
66
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tindak Lanjut:
a. Perlu dialokasikannya anggaran/bantuan untuk pengadaan alat
ubinan dalam mendukung tugas lapangan Mantri Tani/KCD.
b. Perlu ditingkatkan lagi pemahaman dalam mengisi form luas
tanam/panen agar tidak terjadi ketidakkonsistenan pengisian data.
c. Untuk meningkatkan kualitas data SP tanaman pangan, maka
setiap petugas/pengelola data di Dinas Pertanian maupun BPS
Kabupaten dapat memeriksa kelayakan data luas tanam/panen
yang disampaikan ke Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten. Selain
itu perlu ditingkatkan frekuensi penyelenggaraan forum komunikasi
antara Mantri Tani/KCD dengan KSK agar koordinasi dan
sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data di
lapangan semakin meningkat sehingga tidak terjadi perbedaan
data baik di provinsi maupun di pusat.
d. Perlu diadakan kegiatan pelatihan/sosialisasi pengumpulan data
tanaman pangan agar metode yang digunakan sesuai antara
pelaksanaan di lapangan dengan metode pengumpulan data
tanaman pangan.
7. Rapat Koordinasi Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan Kegiatan Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2017
Rapat koordinasi evaluasi triwulan I pelaksanaan kegiatan Ditjen
Tanaman Pangan Tahun 2017 pada tanggal 26-27 April 2017 di IPB
Convention Center Bogor, Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan
beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:
a. Kegiatan budidaya padi dengan target 870.650 ha (DIPA daerah),
realisasi CPCL 837.265 ha (96,17%). Pengadaan benih melalui
ULP 189.831 ha, kontrak 196.605 ha, sementara transfer uang
telah dilaksanakan untuk luasan 55.375 ha, dan realisasi tanam
75.917 ha (8,72%).
b. Kegiatan budidaya jagung dialokasi seluas 2.381.960 ha yang
terdiri dari perluasan areal tanam baru (PATB) dan penambahan
luas tanam jagung (PLTJ). Realisasi CPCL yang telah selesai
1.047.985 ha PATB dan 826.584 PLTJ, pengadaan benih dalam
proses ULP 526.996 ha, kontrak 843.581 ha. Penyaluran benih
500.294 ha, dan realisasi tanam 340.606 ha (14,28%). Transfer
uang untuk pembelian pupuk urea untuk luasan 374.403 ha.
c. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan daerah, dari alokasi PATB
jagung seluas 1.880.352 ha, mengalami perubahan menjadi
67
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
1.549.548 ha, dengan penetapan CPCL seluas 1.282.709 ha.
Pengadaan benih yang dalam proses di ULP seluas 134.978 ha,
kontrak benih sebagian besar pada awal bulan Mei 2017 dengan
luasan 811.260 ha, dan penyaluran benih 94.856 ha.
d. Sementara alokasi PLTJ seluas 1.307.794 ha, yang telah
ditetapkan CPCL 845.542 ha. Pengadaan benih yang dalam
proses di ULP seluas 383.109 ha, kontrak benih dengan luasan
311.066 ha, dan penyaluran benih 69.038 ha.
e. Kegiatan budidaya kedelai dengan target seluas 210 ribu ha,
penetapan CPCL daan proses penagihan 164.875 ha (78,51%),
dengan transfer uang yang telah direalisasikan 35.508 ha, dan
telah realisasi tanam 35.508 ha (16,91%).
f. Kegiatan desa mandiri benih dengan alokasi 13.020 ha, telah
ditetapkan CPCL dan telah dilakukan pelatihan dan pengadaan
sarana.
g. Pembentukan brigade alsin telah ditetapkan sebanyak 101 unit di
17 provinsi, dalam proses 254 unit. Target bantuan sarana
pascapanen sebanyak 4.403 unit, telah kontrak 3.377 unit (76,7%),
dengan penyaluran 1.002 unit (29,67%). Sementara pengadaan di
pusat target sebanyak 2.995 unit telah kontrak 1.626 unit (54,29%),
dengan penyaluran 850 unit (28,38%).
h. Realisasi serapan anggaran Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017
sampai dengan 25 April 2017 sebesar 13,26%. Target serapan
anggaran sampai dengan 30 April 2017 sebesar 26,90%,
sementara sampai dengan akhir Mei 2017 sebesar 90%.
i. Dalam arahannya Dirjen Tanaman Pangan menyampaikan
beberapa hal sebagai berikut:
- Harga benih jagung akan dikoreksi/revisi, sisa anggarannya
akan ditambahkan untuk pembelian sarana produksi/pupuk.
Untuk pengadaan benih yang telah kontrak dapat dibicarakan
kembali dengan pihak ketiga.
- Harga benih dan sarana produksi dikoreksi.
- Segera revisi CPCL, lakukan penanaman, diharapkan jagung
dapat dipanen lebih awal, sehingga penanaman kedelai
dilakukan Oktober-November 2017 untuk produksi benih
pertanaman 2018.
- Target swasembada jagung harus selesai tahun 2017 dan
kedelai 2018.
68
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Komunikasi agar lebih produktif, sehingga kegiatan dapat
dilaksanakan dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan
lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran Ditjen
PSP.
- Seluruh daerah agar segera menyelesaikan seluruh
kegiatannya pada bulan Mei 2017, uang dibayarkan bulan Juni-
Juli 2017, selanjutnya Juni-Agustus 2017 tinggal pembinaan
saja. Kegiatan berikutnya akan direncanakan melalui APBN-P.
- Jika serapan anggaran tidak bergerak s.d Mei 2017, akan
dilakukan pemotongan.
- Jabar, Jateng, Banten, Jatim, DIY penuhi permintaan
Perhutani, di luar itu lahan yang ada integrasi dengan
perkebunan benihnya agar diprioritaskan.
- Kegiatan budidaya jagung di Gorontalo seluas 143.500 ha
harus tanam bulan April 2017. Minggu I Mei 2017 diturunkan
tim untuk monitoring ke lapangan, dipetakaan dengan open
camera.
j. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan
tahun 2017 sebagai berikut:
- Penetapan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) untuk Jagung,
dan Penambahan Luas Tanam Jagung (PLTJ).
- Kebijakan penggunaan benih jagung hibrida hasil penelitian
Balitbangtan, pemanfaatan lahan perkebunan dan perhutani.
- Penetapan harga acuan/harga referensi benih jagung hibrida,
jagung komposit, padi inbrida, dan kedelai, serta saprodi
lainnya (rhizobium, kapur pertanian untuk kedelai).
- Kebijakan Penambahan alokasi pupuk untuk program PATB
Jagung.
- Kebijakan realokasi kegiatan Pusat ke Daerah untuk
pengembangan Jagung.
- Peningkatan kualitas bukti pertanggungjawaban keuangan
melalui open camera.
- Pengawalan dan pendamping secara intensif, melalui
pendekatan penugasan Tim.
- Pelaksanaan Supervisi oleh KPK, TP4, BPKP, Inspektorat
Jenderal, LKPP, tenaga ahli Hukum, dalam penyusunan
kebijakan pelaksanaan program.
69
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Peningkatan irama kerja lebih cepat, tepat, akurat, untuk
pencapaian sasaran program dan kegiatan.
k. Untuk benih jagung dari Badan Litbang Pertanian, jika tidak dapat
terpenuhi agar meminta rekomendasi dari BPTP setempat untuk
menggunakan benih lainnya, yang sesuai dengan harga tersedia di
POK.
l. Selanjutnya dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian
sepuluh provinsi sentra, beberapa masukan yang disampaikan
dalam rangka percepatan dan peningkatan produksi padi, jagung,
dan kedelai antara lain:
- Insentif (Penyuluh, POPT, dan PBT)
Honor 250-300 ribu per bulan
BOP sebesar 500 ribu per bulan.
- Penyediaan perlengkapan kerja bagi yang berprestasi berupa
kendaraan motor, kamera/ponsel android, jas hujan.
- Managemen Tanaman Sehat (MTS)
Pengelolaan Kawasan dalam satu managemen
Pemasyarakatan pengolahan tanah langsung setelah
panen dan penggenangan untuk memutus siklus OPT
Pemasyarakatan Refugia (Tempat Singgah Musuh Alami),
dengan memanfaatkan tanaman kedelai di pematang
sawah
Mendistribusikan sarana pengendalian (Pestisida) ke level
kecamatan
Pengamatan intensif oleh petugas POPT
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamatan
OPT menggunakan Software interaktif. Disosialisasikan
kepada seluruh masyarakat.
- Pengelolaan Pascapanen
Right Sizing Vertical Dryer Padi dan Jagung (Kapasitas 6-8
ton) di perencanaan tahun 2018
Mencari tenaga spesialis untuk menghidupkan dryer yang
rusak (Pak Solahudin, Ketua Asosiasi Petani Jagung,
081332216999)
Pemanfaatkan rekayasa teknologi untuk pembuatan dryer,
contoh Sumatera Selatan (Pak Mahmud, 081368116227)
70
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Perlu disiapkan kunjungan Dinas ke Sumsel untuk
pembuatan dryer. Jika biaya pembuatan dryer hanya Rp. 60
juta, diusulkan menggunakan Anggaran Dana Desa
Pemetaan Dyer dan RMU yang rusak dan yang berfungsi
menggunakan open camera
Perlu dirancang bantuan pemipil dan pemecah jagung di
tahun 2018.
- Pengembangan Kedelai
Akan dimulai pada bulan Oktober 2017
Penambahan areal tanam bisa memanfaatkan pematang
sawah (20% dari luas areal), sekaligus sebagai tanaman
refugia
Tumpang sari tebu dengan kedelai (BuLe), di Provinsi
Jatim, Jateng, Lampung, Jabar, dan Sumsel. Bapak/Ibu
Kadis Provinsi tersebut diminta bantuannya untuk
memproses perizinannya melalui Gubernur
Asuransi kedelai dimulai tahun 2018
Tahun 2018 dialokasikan 2 juta ha untuk PATB kedelai
CPCL untuk kedelai harus dimulai pada bulan Agustus-
September 2017
Penyediaan bantuan pascapanen kedelai (Power Threser)
Regulasi pengendalian impor menjelang panen.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait
Turun Bersama menyelesaikan masalah di lapangan (Dinas
PSDA, BBWS, TNI, dll) untuk meningkatkan luas tanam
dan kualitas sarana dan prasarana.
Bapak Gubernur difasilitasi untuk memanggil para pihak
agar memaksimalkan dukungan irigasi dan jadwal
pemeliharaan jaringan.
Rehabilitasi jaringan harus dilaksanakan tetapi tidak
mengganggu jadwal tanam
Jadwal penutupan saluran irigasi diminta direncanakan
lebih jauh
71
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Brigade Alsintan
Dinas Provinsi menyusun Juklak Brigade Alsintan baik
penggunaan maupun pembiayaannya (Acuannya pedoman
Dinas Pertanian Jawa Timur)
Lokasi Brigade Alsintan ada di Provinsi, Kabupaten, dan
UPTD Kecamatan
Penetapan lokasi Brigade Alsintan melalui SK Kepala Dinas
Provinsi
- Pemasaran
Menghubungkan secara langsung petani dengan pengguna
akhir (misal: Petani dengan Peternak)
Mendorong added value (misal: integrasi jagung-ternak)
Pemasaran jagung bekerjasama dengan asosiasi peternak
layer Nasional
- Pendanaan program/bantuan ada sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah (APBN-APBD), contoh: untuk
pengembangan padi, jagung, dan kedelai, termasuk pupuk dan
pestisida).
8. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan Tanaman Pangan
TA 2017
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Kegiatan Tanaman Pangan
TA 2017 dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 November 2017 di IPB
International Convention Centre, Bogor. Peserta terdiri dari dari Kepala
Dinas Pertanian Propinsi dan Kepala Bidang Produksi Tanaman
Pangan lingkup Satker DJTP, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
dan Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan kabupaten terpilih
khususnya yang mendapat alokasi APBN-P Kedelai dan kegiatan lain
yang realisasinya masih rendah. Arahan Program Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan:
a. Pengoptimalan kinerja Dinas dan POPT dalam melakukan
pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman. Petani
membutuhkan pengetahuan mengenai varietas baik yang sensitive
dan tahan terhadap hama penyakit. Begitu juga dengan
karakteristik hama khususnya waktu aktifnya serangan hama.
Pengendalian secara dini dibutuhkan agar hama dan penyakit
dapat segera tertangani dan tidak berakibat gagal panen.
Contohnya varietas IR 42 yang sensitive terhadap WBC jangan
ditanam di bulan 7 s.d 12, karena di bulan ini adalah masa
72
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dimananya aktifnya WBC. Varietas 42 sebaiknya ditanam di bulan
Januari sd Juni.
b. Program peningkatan produksi kedelai menuju swasembada
kedelai, harus didudukung dengan perlindungan pemerintah
kepada petani kedelai khususnya pada pasar dan jaminan harga.
Saat ini kedelai untuk bahan baku olahan dipasok dari kedelai
impor yang berGMO. Meskipun untuk keamanan pangan masih
diragukan, namun kedelai ini murah dan kontinyu. Pemerintah
sedang menyusun peraturan labelling kedelai GMO dan non GMO
untuk melindungi hasil produksi kedelai petani. Disamping itu
upaya lain yang dilakukan adalah melakukan branding kedelai dan
olahannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
produk, dengan festifal pameran produk olahan kedelai non GMO
di kabupaten sentra yang direncanakan dilaksanakan di tahun
2018.
c. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah
dan daya saing produk pertanian adalah dengan melakukan
penerapan teknologi mekanisasi jika hasil produk tersebut besar,
namun jika potensi produk tersebut masih kecil, maka dilakukan
strategi branding.
d. Beberapa target 2018 untuk upaya peningkatan produksi antara
lain: fasilitasi jagung hanya dialokasikan untuk penambahan areal
baru, padi lahan kering, padi gogo, padi rawa dapat ditanam
sampai dengan 4 juta hektar, luas tanam kedelai di jawa mencapai
1 juta hektar, dan di luar jawa juga mencapai 1 juta hektar.
e. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan
pada saat penutupan dalam rangka upaya keberhasilan program,
yaitu:
- Segera menyelesaikan CPCL kedelai APBN-P khususnya di
wilayah pantai selatan Jawa Barat.
- Ketersediaan benih bersertifikat di suatu lokasi yang dapat
memenuhi kebutuhan petani dalam melaksanakan kegiatan
budidaya adalah sesuatu yang harus diupayakan dan menjadi
indikator keberhasilan Direktur Perbenihan.
- Kegiatan Desa Mandiri Benih tahun 2018 dikhusukan untuk
meningkatkan ketersediaan benih kedelai bersertifikat.
73
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Promosi produk olahan kedelai tempe non gmo lebih
diprioritaskan dari tahu karena tahu sudah banyak memiliki
competitor.
- Sertifikasi benih jagung komposit di Sulut, Sulsel, dan Sultra
ditargetkan selesai minggu ini untuk menyediakan petani dalam
melaksanakan budidaya jagung komposit.
9. Uji Coba Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan
Uji Coba Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 di
Ruang Rapat UPSUS PJK I, dipimpin oleh Kepala Bagian Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi dan dihadiri oleh 3 satker TP Mandiri yaitu
Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi,
serta perwakilan tim pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Kesimpulan/hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan dari pelaksanaan uji coba ini adalah untuk memastikan
aplikasi dapat digunakan oleh satker dalam menginput realisasi
keuangan dan fisik.
b. Beberapa catatan penting dari rapat uji coba aplikasi adalah
sebagai berikut:
1) Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
menyampaikan :
- Aplikasi E-monev TP dapat dibangun sesuai analisis
kebutuhan yang telah disepakati sehingga membantu dalam
melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan kegiatan
Tanaman Pangan.
- Salah satu tantangan yang dihadapi adalah faktor SDM
sebagai ujung tombak penginput. Pengisian aplikasi ini
harus dijadikan prioritas pekerjaan oleh SDM sebagai
operator di daerah.
2) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan:
- Aplikasi ini masih bersifat prototype, mohon diberi masukan
untuk perbaikan dan penyempurnaan, sehingga sesuai
untuk fungsi evaluasi dan pelaporan.
- Mohon peserta dapat mengeksplore,mengexercise dan
mencermati menu-menu di dalam aplikasi dan mencatat
perbaikan, apakah ada yang tidak sesuai.
74
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Untuk menyampaikan usulan dapat berdialog secara
interaktif.
Tabel 18. Usulan/Pertanyaan/Catatan Untuk Pengembangan
Aplikasi Yang Disampaikan Pada Diskusi Interaktif
Usulan/Pertanyaan/Catatan Tanggapan Subag Epol dan Programmer
Untuk menu transfer uang dan barang, bagaimana
jika SPM ditolak? Apakah harus mengubah entrian?
Tidak, karena isian kolom pemberkasan, SPM
& SP2D berlaku untuk tanggal pada saat
mengisi.
- Kita baru menyusun manual book. Untuk
selanjutnya kita akan menyusun modul yang
berisi fungsi dan cara pengisian e-monevtp
sehingga user dapat melakukan testing/uji
coba mandiri
- Saat ini yang kita lakukan adalah perkenalan
karesteristik aplikasi. Untuk mengenal sampai
dalam, harus uji coba.
- Saat ini Kita masih bisa menerima jika ada
masukan untuk menambah menu dan kolom
- Mohon format upload SAS di aplikasi
distandarkan sesuai default pagu tayang SAS
yaitu xls 2003.
- Pagu tayang SAS tidak mungkin berbeda
karena keluar dari aplikasi yang sama, kecil
kemungkinan format database beda.
- Fungsi level pusat adalah memonitor
perkembangan kegiatan.
- Programmer akan membuatkan User ID
per kegiatan untuk masing-masing direktorat
dan User ID seluruh kegiatan untuk admin
bagian evaluasi.
Apakah bisa rekap laporan difilter dan dipivot? Jika
tidak bisa dipivot, mohon tampilan back up
laporannya dibuat lebih rapih dan informative dan
bisa dipivot.
Programmer menyanggupi membuat menu
Rekap Nasional dan Rekap Propinsi,
Rekap tidak hanya realisasi keuangan, tapi juga fisik
khususnya banperProgrammer menyanggupi rekap tidak hanya
fisik tapi juga keuangan
Pada pengisian di menu yang harus dientri manual,
Apakah akan error kalau ada kolom yang kosong
atau tidak isi?
Tidak, yang error kalau melebihi pagu
- Aplikasi yang kita kembangkan adalah
aplikasi intern. Kalo pihak eksternal minta, bisa
dibuatkan laporan dari output aplikasi ini.
- Harus ada pembatasan akses jika ada page
untuk pihak eksternal. Tim pusat yang akan
menentukan batasnya dan programmer yang
akan menerjemahkannya ke dalam aplikasi.
Aplikasi tidak bisa digunakan untuk melihat realisasi
pada tanggal2 sebelumnya
Harusnya aplikasi bisa melihat realisasi pada
tanggal2 sebelumnya.
Kolom gallery lebih baik diganti dengan statistic Akan Ditambah tampilan grafik dan overview
secara nasional
Saat ini Kita masih bisa menerima jika ada
masukan untuk menambah menu dan kolom
Namun jika tidak bisa, mohon tampilan back
up laporannya dibuat lebih rapih dan
informative dan bisa dipivot.
Apa perbedaan menu preview dan laporan? Pada
menu preview dan laporan mohon ditambah
manajemen kolom (ada realisasi keuangan, dan
persentasenya), kolom bisa ditambah dan
dikurangkan.
Apa fungsi level pusat sebagai user dalam
menggunakan aplikasi ini? Level pusat
membutuhkan login tersendiri untuk memonitor
perkembangan kegiatan lingkup program Tanaman
Pangan.
Mohon ada tambahan user manajemen level, seperti
login untuk level operator, login untuk level
manajemen,dan halaman tersendiri untuk pihak
eksternal
Apakah sesi uji coba ini bagian dari User
Acceptance Test? User Acceptance Test
membutuhkan modul user yang berisi fungsi dan
cara pengisian sehingga user dapat melakukan
testing/uji coba mandiri. Dari hasil testing/uji coba
mandiri tersebut akan menjadi catatan dalam
timeline penyempurnaan aplikasi yang tertuang di
dalam form tersendiri sebagai masukan untuk
programmer.
Terdapat kendala ketika mengupload pagu tayang
SAS
75
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Lanjutan
Usulan/Pertanyaan/Catatan Tanggapan Subag Epol dan Programmer
Output tampilan menu preview dan laporan masih
belum tersusun rapi untuk menyajikan data yang
siap lapor.
Programmer menyanggupi
Ekspor pdf masih error Programmer menyanggupi
Mohon Fitur filter lebih dipertajam atau lebih
didetailkan, untuk laporan dan preview
Programmer menyanggupi
Seharusnya uji coba ini lebih banyak melibatkan dan
mengundang peserta dari daerah karena mereka
yang akan menjadi user satker untuk mengentri
laporan. Kalo uji coba ini cuman di tataran pusat
tidak akan banyak memberikan manfaat
Pimpinan meminta laporan yang rinci untuk mudah
mengambil kebijakan karena kalau diglobalkan tidak
terbaca. Seharusnya tidak menjadi masalah karena
di rkakl sudah terinci, dan itulah yang harus kita
laporkan
- Kebutuhan data yang menjadi usulan tim
pelaporan sangat detail sekali. Sebenarnya
gampang saja membuat menu dan tambahan
kolomnya, kembali lagi temen2 daerah,
apakah siap melakukan entry?
- Kegiatan perlindungan untuk entrinya
tersedia di login satker dekonsentrasi.
- Untuk memantau kegiatan perlindungan
akan disediakan login direktorat untuk
memantau masing-masing kegiatan.
- Menu realisasi yang disetting di aplikasi
diambil dari SAS, sama seperti RKAKL.
Kendalanya kode dan level yang konsisten
hanya sampai komponen, yang tidak
konsisten sub komponen ke bawah.
- PAT dan PLTJ ada di sub komponen. Maka
dari itu kita membuat menu khusus kabupaten
yang dapat ditambah kolom yang lebih detail,
maka dari itu kita butuh masukan saat ini.
- Sebaiknya tambahan kolom kategori juga
dapat digunakan oleh kegiatan lain.
- Mudah saja untuk membuat lebih detail, tapi
gimana realitas ngentrinya dari satker daerah?
Apakah user daerah bisa membuat target bulanan?
Bagaimana melihat laporan 2 mekanisme
pengadaan pada satu kegiatan?
- Peserta daerah siap menjadi operator untuk
menginput data laporan perkembangan kegiatan
demi akuntabilitas kinerja. Tetapi mohon
dipertimbangkan user friendly atau kesederhanaan
dalam menu penginputnya dan dibangun adanya
komitmen bersama dalam bentuk reward/honor bagi
operatornya.
- Output laporannya masih terlihat parsial, target
dan realisasi terpisah. Mohon output laporan dibuat
komprehensif. Di satu layar bisa keliatan semua.
Peserta daerah siap menjadi operator untuk
menginput data laporan perkembangan kegiatan
contoh : penginputan data tidak jadi masalah, tapi
transfer barang. Rancangan tidak ada transfer
barang,
Sebagai masukan, untuk mengisi diberi petunjuk
pengisiannya
Kalo belanja penunjang, bagaimana memasukkan
transfer barang dan uang
Frekuensi entri harian terlalu sering ya? Bagaimana
kalo mingguan
Pembuatan menu detail bisa saja, tetapi harus
realistis prakteknya bisa ga?
Mohon realisasi fisik dibuat lebih detail lagi, tidak
cuma realiasi output dalam satuan hektar saja ,
tetapi lebih dirinci PAT, PLTJ, varietas dll yang
terdistribusi di kabupaten.
Mohon disediakan menu inputan yang bisa dientri
manual, untuk pengisian data realisasi panen,
produksi dan produktivitas.
Dimana kegiatan perlindungan? Sebaiknya dalam uji
coba ini, kita focus pada kendala dan keberhasilan
peserta daerah dalam melakukan pengentrian.
76
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
10. Pelaksanaan Rapim A Kementan sebanyak8kali, Rapim B Ditjen
Tanaman Pangan sebanyak 1 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan
sebanyak7 kali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV
DPR sebanyak6 kali tahun2017
a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kemetan RI
- Rapat Pimpinan Senin, 30 Januari 2017 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Pembahasan perkembangan
luas tambah tanam dan program 2017; 2) Arahan Menteri
Pertanian.
- Rapat Pimpinan Kamis, 23Februari 2017 bertempat di
AuditoriumGedung F Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh
Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Langkah Operasional
Percepatan Serap Gabah Petani 2017; dan 2) Arahan Menteri
Pertanian.
- Rapat Pimpinan, 3 Mei 2017 bertempat di Auditorium Gedung F
Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian
dengan agenda: 1) Peran Wanita Dalam Meningkatkan
Diversifikasi Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan
Nasional, 2) Dukungan TNI AD Dalam Pencapaian Target LTT
dan Sergap 2017; 3) Evaluasi OKMAR 2016/2017 dan
Percepatan LTT Padi ASEP 2017; dan 4) Arahan Menteri
Pertanian.
- Rapat Pimpinan, 7 Agustus 2017 bertempat di Ruang Pola
Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan
agenda: 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perbenihan
Hortikultura APBN-P 2017, 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perbenihan Perkebunan APBN-P 2017; 3) Rencana Kegiatan
Dan Anggaran Perbibitan Ternak APBN-P 2017; 4) Rencana
Kegiatan Dan Anggaran Pengembangan Kedelai Apbn-P 2017
5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Penelitian Dan
Pengembangan Perbenihan APBN-P 2017, 6) Manajemen
Program Terkait Perubahan Perangkat Organisasi Daerah, 7)
Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengawalan dan
Pendampingan APBN-P 2017, 8) Evaluasi Luas Tambah
Tanam (LTT), 9 ) Rencana dan Progres Investasi Sapi dan
Gula; dan 10) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan, 4 September 2017 bertempat di Auditorium
Gedung F Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
77
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Pertanian dengan agenda: 1) Rapat Koordinasi Antisipasi
Hama dan Penyakit Tanaman Serta Dampak Perubahan Iklim;
dan 2) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Rabu, 18 Oktober 2017 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Progres Upsus Pajale; 2)
Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementan TA. 2018 dan; 3)
Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Rabu, 22 November 2017 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Serapan Anggaran 2017; 2)
Laporan Perkembangan Upsus; 3) Persiapan 2018 dan; 4)
Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Rabu, 13 Desember 2017 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Program Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin; 2) Evaluasi Upsus Pajale; 3)
Persiapan 2018; 4) Program Penurunan Stunting Dan Rentan
Rawan Pangan dan; 5) Arahan Menteri Pertanian.
b. Rapat Pimpinan (Rapim B) Ditjen TP
- Rapat Pimpinan B Senin, 23 Januari 2017 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Percepatan Pelaksanan Kegiatan DJTP 2017; 2) Tindak Lanjut
Raker Komisi IV DPR RI 19 Januari 2017; dan 2) Arahan Dirjen
TP.
c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI
dan Komite II DPD RI
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Kamis, 19 Januari 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
I BPK RI Tahun 2016, 2) Rencana Kerja Tahun 2017, 3.
Temuan Hasil Kunjungan Kerja Reses, dan 4 ) Isu-Isu Aktual.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 3 April 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Evaluasi dan Pelaksanaan Program Kerja TA. 2017,
2) Evaluasi Hasil Kunjungan Kerja, dan 3) dan Isu-Isu Aktual
Bidang Pertanian.
78
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 12Juni 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Agenda Raker Membahas RKA-K/L dan 2) RKP-K/L
Tahun 2018.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komite II DPD
RI Senin, 5 Julli 2017 di RR. Komite II DPD RI dengan agenda:
Kesiapan dan Ketahanan Pangan Kebutuhan Pangan Ibukota
DKI Jakarta dan 10 Kabupaten Penyangga Pangan Ibukota.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 10 Juli 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1), Menyempurnakan Alokasi Anggaran Menurut
Fungsi, Porgram Kegiatan KL TA. 2018 sesui Hasil
Pembahasan Badan Anggaran, dan 2) Membahas RKA-K/L
dalam RUU APBN P 2017.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 24 Juli 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Membahas RKA-K/L dalam RUU APBN-P Tahun
2017 Badan Anggaran, dan 2) Isu-isu Aktual Lainnya.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 11 September 2017 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Membahas RKA-K/L Tahun 2018, 2) Usulan
Program-Program Yang Akan Didanai Oleh DAK Berdasarkan
Kriteria Teknis dari Komisi, 3) Isu-Isu Aktual Lainnya.
d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen TP dengan Komisi IV DPR
RI
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 13 Juli 2017 di Le Meridien
Jakarta dengan agenda: 1) Komisi IV DPR-RI menghendaki
RDP ini difokuskan untuk membahas pengajuan Rancangan
APBN-P 2017, 2) Ditjen Tanaman Pangan mengajukan
Rancangan APBN-P, khususnya untuk kegiatan
pengembangan kedelai 1 juta hektar senilai Rp.1,26 Triliun,
untuk dialokasikan pada lahan : 1) Perhutani Seluas 82.002 Ha
(1.956 Kelompok Tani); 2) Perkebunan seluas 168.675 Ha
(7.665 Kelompok Tani); dan 3) Pertanian seluas 780.453
(53.254 Kelompok Tani.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Senin, 8 Oktober 2017 di Hotel Le
Meridien Jakarta agenda: 1) PendalamanRAPBN TA. 2018.
79
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Senin, 16 Oktober 2017 di RR.
Komisi IV DPR RI agenda: 1) Penajaman Rencana Kerja
Anggaran K/L (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018, 2) dan lain-
lain.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Selasa, 28 November 2017 di RR.
Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas kebijakan tata
kelola air nasional dalam upaya pengendalian bencana banjir
dan, 2) Mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Rabu, 29November 2017 di di RR.
Komisi IV DPR RIdengan agenda: Membahas peta jalan/road
map pembangunan peternakan nasional dalam memenuhi
kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan
dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 15September 2016 di RR.
Komisi IV DPR RI dengan agenda: Recrutment THL Ditjen TP,
Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, dan PPSDMN
Pertanian untuk dijadikan ASN.
11. Menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal TP 2017
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun 2017 mengacu pada PERMENPAN RB No 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.Hal yang terpenting dalam laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil hanalisis terhadap pengukuran kinerja.Laporan
Kinerja 2017 ini menyajikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan
Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun
2016.Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan secara triwulan.
Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah
“Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis
lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan”.
80
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur
Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tahun 2017 mengalami revisi satu kali dari yang pertama ditetapkan
pada saat DIPA awal keluar pada bulan februari 2017. Indikator kinerja
yang tertuang di PK tersebut terdiri dari dua indikator, yaitu:
a. Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dengan
target 130 dokumen.
b. Dokumen layanan perkantoran dengan target 12 bulan layanan.
Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III
yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi.
Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah
ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan
program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan
pelaksanaan kegiatan yang kondusif.
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 digunakan metode
scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja,
yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-
100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil
(capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
12. Menyusun Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan 2017
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,
berlandaskan pada pencapaian, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi dalam pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan,
serta memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016
dan mengacu pada Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019,
maka pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah
melakukan Revisi Renstra 2015-2019, sebagaimana telah ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor
59a/HK.310/C/6/2016 tanggal 6 Juni 2016. Dalam konteks ini
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyempurnakan kembali visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra 2015-2019 dengan tetap
berpedoman pada pencapaian kinerja yang berorientasi outcome.
81
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Sesuai revisi Renstra 2015-2019, visi Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan adalah “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang
cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan”.
Visi tersebut memiliki makna yang luas dan penting dalam upaya
melaksanakan pembangunan pangan nasional. Dalam rangka
pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga
telah memperbarui misinya agar mencerminkan mandatnya dengan
lebih baik, yaitu: (1) mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan
berkelanjutan, (2) mengembangkan komoditas tanaman pangan yang
memiliki nilai tambah dan daya saing, dan (3) mengembangkan
komoditas tanaman pangan yang mendukung bioindustri dan
bioenergi.
Visi dan misi tersebut menjadi kerangka utama arah pengembangan
komoditas tanaman pangan selama periode 2015-2019. Pada tahun
2015-2019, terdapat empat komoditas utama tanaman pangan yang
menjadi prioritas dan harus ditingkatkan produksinya, yaitu: padi dalam
rangka swasembada, jagung untuk memenuhi kebutuhan keragaman
pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan
pasokan dan kebutuhan konsumsi pengrajin tahu dan tempe, dan ubi
kayu sebagai penyedia bahan baku bioindustri.
Untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin
dicapai pada periode 2015-2019. Tujuan tersebut adalah: (1)
terwujudnya swasembada padi, jagung dan meningkatnya produksi
kedelai, (2) berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai
ekonomi, dan (3) mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.
Sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah: (1)
terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan,
dan (2) terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan
mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
berkelanjutan.
Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu:
1) Pengembangan gerakan penerapan teknologi;
2) Penguatan sentra penangkaran benih dengan memantapkan
hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata
kelembagaan yang baik;
82
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3) Penguatan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim dengan dukungan
sarana pengendalian;
4) Pengembangan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan
lapangan;
5) Penguatan dukungan program tematik dan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.
13. Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi
Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangan
Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi
Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangandilaksanakan tanggal 20 s.d
21April 2017 di Hotel Royal Padjajaran Bogor. Pokok-pokok
pembahasan sebagai berikut:
a. Pembahasan Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan
- Perkembangan pemberian izin di beberapa BPSB (Jawa Timur,
Jawa Barat, dan DKI Jakarta), serta menginventaris beberapa
permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Dari ketiga BPSB tersebut, permohonan yang paling banyak
dan sering masuk adalah Provinsi Jawa Timur yang diminati
oleh para Investor dalam investasi khususnya di bidang
perbenihan baik benih padi dan jagung.
- Persyaratan dalam permohonan untuk mendapatkan
Rekomendasi Teknis dari Ditjen Tanaman Pangan berupa:
Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), namun realitas di
lapangan Instansi Lingkungan Hidup terkait berpendapat
cukup berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
dengan justifikasi bahwa luasannya kurang dari 100 ha.
Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan
dan Sertifikasi Benih. Dalam hal ini pihak SKPD belum
berani menerbitkan rekomendasi kalau si pemohon belum
melakukan proses produksi benih (baru memulai usaha).
Contoh kasus permohonan yg saat ini sedang diproses di
Jawa Timur, dimana pemahaman SKPD dalam hal ini Balai
83
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Timur, Rekomendasi
akan diterbitkan setelah ada Rekomendasi Teknis dari
Ditjen Tanaman Pangan. Sementara di Permentan 56 tahun
2015 pasal 10 ayat 1.g. dan Permentan 26 th 2015 pasal 7
butir.g. tertulis bahwa “untuk memperoleh rekomendasi
teknis Ditjen TP salah satu persyaratannya adalah
rekomendasi sebagai produsen benih dari SKPD”.
Keputusan :
Untuk menerbitkan Rekomendasi Teknis Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan maka persyaratan sebagaimana
tersebut diatas disepakati SKPD dalam Hal ini BPSB di
daerah terlebih dahulu menerbitkan Rekomendasi dari
SKPD dalam rangka Penanaman Modal Asing/PMA.
Persyaratan Hak Guna Usaha (HGU), namun sudah
diperjelas lagi dalam Permentan 56 Tahun 2015 bahwa
persyaratan tersebut adalah bagi yang menggunakan tanah
Negara.
Keputusan :
Untuk PMA sudah jelas bahwa kepemilikan lahan minimal
25 Ha, bagi PMA yang menyewa harus dibuktikan dengan
sertifikat sewa yang diketahui oleh Badan Pertanahan
Nasional.
- Perlu melakukan revisi terhadap format formulir 4, Rekomendasi
yang akan diterbitkan seperti yang tercantum didalam
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Teknis Produksi Benih Bina Tanaman Pangan
sebagai berikut:
Semula terdapat 3 point diubah menjadi 2 point yang isinya:
Dinyatakan layak dan diberikan rekomendasi sebagai
produsen benih untuk diterbitkan izin produksi atau tanda
daftar sebagai produsen benih bina.
Apabila pada point 1 belum diterbitkan izin atau tanda daftar
maka rekomendasi dapat berlaku sebagai izin atau tanda
daftar produsen benih benih bina tanaman pangan.
b. Pembahasan Rekomendasi Ekspor Impor Beras
Beberapa yang perlu untuk ditindaklanjuti yaitu:
a. Penerbitan Regulasi/Dasar Hukum
84
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Revisi Permentan No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Permentan No. 51 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi
Ekspor dan Impor Beras agar menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Perdagangan No. 103 Tahun 2015
Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, revisi
dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan persyaratan
dimana IT beras (importir terdaftar) tidak diperlukan lagi
tetapi cukup dengan API-U (Angka Pengenal Importir
Umum), hal ini sejalan dengan regulasi dibidang perizinan
dalam paket kebijakan ekonomi.
Menyikapi status draf Revisi Permentan No. 51 Tahun 2014
Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras yang
proses penyusunan revisi masih belum ditandatangani oleh
Menteri Pertanian, dimana proses penyusunannya sudah
memakan waktur hampir dua tahun.Maka menurut
perwakilan Biro Hukum bahwa Permentan tersebut masih
dapat digunakan atau menjadi dasar pemberian
rekomendasi, meskipun sudah menggunakan sistem
Aplikasi Rekomendasi Ekspor dan Impor beras yang
terbaru.
Agar Proses pelayanan Rekomendasi Ekspor dan Impor
Beras dapat berjalan dengan lancar terutama untuk
pelayanan rekomendasi ekspor beras, maka berharap agar
segera draf revisi Pementan tersebut dapat ditanda tangani
oleh Menteri.
b. Surat Direktur Jenderal Hortikultura No. S-703/TU.020/
D/04/2017 Tanggal 7 April 2017 Perihal Pengembangan
Sistem Rekomendasi Ekspor dan Impor Produk Pertanian
Tertentu (REIPPT):
Khususnya untuk pemberian rekomendasi Eksim Beras
dilakukan secara On Line Sejak tahun 2015 oleh Ditjen
PPHP dengan menggunakan aplikasi Rekomendasi Ekspor
Impor Produk Pertanian Tertentu (REIPPT) yang disusun
oleh Ditjen PPHP. Namun setelah PPHP dilebur dan
digabungkan di masing-masing unit Eselon I akhir tahun
2015, maka penanganan tugas pelayanan rekomendasi
dilaksanakan masing-masing unit Eselon I (Kepmentan 568
tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan dalam urusan
tugasdan fungsi bidang PPHP) dengan tetap menggunakan
85
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
aplikasi REIPPT yang servernya berada di Pusdatin Setjen
Kementan.
Surat Ditjen Hortikultura memberi batas waktu pemisahan
portal REIPPT paling lambat akhir bulan April 2017, terkait
akan diberlakukannya revisi Permentan Nomor 86 Tahun
2013 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
(RIPH).
Semua pelayanan Rekomendasi dan Perizinan Produk
Hortikultura akan diintegrasikan pada pelayanan satu pintu
Kementerian Pertanian melalui PPVTPP.
Meminta agar Ditjen Tanaman pangan segera melakukan
pengembangan sistem aplikasi Pelayanan Rekomendasi
Khusus Tanaman Pangan Secara Mandiri.
Dalam Periode Transisi atau peralihan dari sistem Aplikasi
Pelayanan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras yang
lama ke Sistem Aplikasi yang baru, diharapkan agar Ditjen
Tanaman Pangan masih diberi kesempatan menggunakan
sistem Aplikasi yang lama.
Guna mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang
penggunaan sistem aplikasi rekomendasi eskpor dan impor
beras yang lama, maka Tim Evaluasi dan layanan
Rekomendasi Sesditjen Tanaman Pangan akan
berkoordinasi dan berkirim surat kepada Dirjen Hortikultura
agar dapat memperoleh perpanjangan tersebut.
c. Pengembangan Sistem Baru
Ditjen Tanaman Pangan (Bagian Evaluasi dan Layanan
Rekomendasi) telah menyusun sistem Aplikasi pelayanan
rekomendasi Ekspor dan Impor Beras, dimana sistem
aplikasi tersebut sudah disesuaikan dengan draft revisi
Permentan rekomendasi ekspor dan Impor Beras. Dalam
draft revisi Permentan dan sistem aplikasi sudah
mencantumkan keterlibatan PPVTPP dan sudah terkoneksi
dengan INSW.
Posisi draft Revisi Permentan Rekomendasi Ekspor dan
impor Beras saat ini sudah berada di Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam wacana
untuk perubahan dari Rekomendasi Eskpor Dan Impor
Beras menjadi Pengeluaran dan Pemasukan Beras. Jika hal
ini terjadi maka proses penyusunan regulasi tersebut akan
86
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mentah lagi sehigga membutuhkan waktu yang lebih lama
lagi karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri
Perdagangan yang notabene sudah terbit pada tahun 2016.
14. Sistem Aplikasi Ekspor Impor Bidang Tanaman Pangan
Kegiatan Pelatihan Sistem Aplikasi Ekspor Impor Bidang Tanaman
Pangan dilaksanakan tanggal 12 Desember 2017 di Laboratorium
Komputer Pusdatin Setjen Kementan. Hasil kegiatan pelatihan sebagai
berikut:
a. Dasar Hukum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 91 Tahun 2017
Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkan pada
tanggal 22 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 26
September 2017.
Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan
usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung bukan
sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan
usaha.
Penataan kembali diwujudkan dalam dalam bentuk
pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif
penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui
pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional,
kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota.
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di
kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan
pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk
pemenuhan persyaratan (checklist).
bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan
untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi
informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single Submission).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/PERMENTAN/TI.120/11/2017 Tentang Pelayanan Perizinan
Pertanian Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 28
87
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Nopember 2017 dan sudah diundangkan pada tanggal 30
November 2017.
Semua perizinan di Kementerian Pertanian sudah
menerapkan online dan terkait dengan hal tersebut semua
pemberian Rekomendasi dan Perizinan di kementerian
Pertanian harus melalui Pusat Perlindungan Varietas dan
Perizinan Pertanian (PPVPP) Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian.
Semua jenis pelayanan perizinan pertanian di unit eselon I
teknis diwajibkan terintegrasi dengan Sistem Pelayanan
Perizinan Pertanian (SIMPEL).
Batas waktu untuk membuat semua sistem secara online
adalah sebelum 30 Maret 2017, untuk itu diharapkan semua
regulasi yang mengatur agar dapat diselesaikan sebelum
tanggal 30 Desember 2017.
- Revisi Permentan No. 51 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi
Ekspor dan Impor Beras Tertentu. Untuk mempermudah
pelayanan kepada para pelaku usaha khususnya eksportir
beras maka diharapkan Direktorat Teknis (Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan) dapat
segera menuntaskan revisi Permentan tersebut dan juga
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
74/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015
Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
- Perkembangan Draft Permentan Tentang Rekomendasi Impor
Jagung, Untuk mempermudah pelayanan kepada para pelaku
usaha diharapkan Direktorat Teknis (Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan) dapat segera
menuntaskan Permentan tersebut dan menyampaikan ke Biro
Hukum Setjen Kementerian Pertanian untuk dapat diproses.
b. Pengembangan Sistem dan Kesiapan Sistem
Terkait Pengembangan sisten online Ekspor Impor yang saat ini
dalam proses, ada beberapa hal yang perlu untuk segera
disempurnakan yaitu:
- Format surat rekomendasi ekspor dan surat rekomendasi impor
agar dapat disesuaikan dengan format resmi kop surat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
88
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Memastikan tanda tangan yang dicantumkan dalam surat
rekomendasi ekspor dan impor yang diterbitkan sudah
berbentuk QR Barcode.
- Membuat Hak Akses bagi pengguna yang akan untuk
digunakan dalam ujicoba pemasukan permohonan ke sistem,
Hak Akses untuk Verifikator di Subbag Layanan Rekomendasi,
Hak Akses untuk Validasi di Direktorat Teknis (Staf, Kasie,
Kasubdit dan Direktur PPHTP) Serta Hak akses untuk
Penerbitan Rekomendasi (Direktur Jenderal Tanaman
Pangan).
- Tampilan dashboard khususnya untuk mendapatkan data serta
rekapan surat rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk
Expert to Excel.
- Membuat username sebagai admin kepada subbagian Layanan
Rekomendasi sehingga memudahkan dalam hal pembuatan
berita dan juga antisipasi dalam pembuatan user name bagi
staf teknis.
- Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Ekspor
dan Impor Beras Tertentu dengan alamat portal
sritp.pertanian.go.id
- Membuat Buku Panduan Panduan untuk Rekomendasi Impor
Jagung dengan alamat portal sritp.pertanian.go.id
- Memastikan Sistem online sritp.pertanian.go.id sudah
terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW)
melalui webservice sehingga rekomendasi dapat terkirim
secara online dan sebaliknya kita dapat menarik data realisasi
Persetujuan (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian
Perdagangan melalui INSW dapat terjalan dengan baik.
c. Integrasi dengan INSW
- Proses pengintegrasian dengan INSW dipastikan dengan
satuan yang sama seperti yang dipersyaratkan dalam INSW.
- Surat Rekomendasi yang diterbitkan dipastikan tidak boleh
Grouping, dimana pelabuhan muat/negara tujuan harus
spesifik, per uraian barang (jika dalam 1 HS terdapat > 1
uraian). Pelabuhan muat/Negara tujuan bisa lebih dari satu
tetapi berlaku untuk seluruh barang yang dicantumkandalam
Rekomendasi/PE.
89
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
- Memastikan pengiriman data atau integrasi dengan INSW
apakah dengan webservice atau webform, karena ini terkait
dengan kebutuhan pertukaran data yaitu untuk dapat melihat
data realisasi data.
d. Kesimpulan
- Untuk lebih menjamin pelayanan ekspor dan impor dapat
berlangsung dengan baik diharapkan sistem sudah dapat
beroperasi pada awal tahun 2018
- Terbitnya peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/PERMENTAN/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan
Pertanian Secara Elektronik mewajibkan semua pelayanan
perizinan di Kementerian Pertanian sudah online dan melalui
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian.
- Untuk mengintegrasikan data dari masing masing
Kementerian/Lembaga PP INSW sudah membuat username
masing-masing satu untuk penanggung jawab di
Kementerian/Lembaga yang nanti adminnya akan membuatkan
username untuk Direktorat lain.
- Untuk memperoleh hak akses di INSW diharapkan masing-
masing Eselon I Teknis untuk menyampaikan nama-nama
untuk didaftarkan.
- Sistem diharapkan sudah dapat beroperasi mulai awal Januari
2018 dan dipastikan sudah terintergasi dengan INSW.
15. Membuat Brosur/Leaflet Paduan Pelayanan Perizinan
Membuat brosur/leaflet Panduan Pelayanan Perizinan Pemberian
Rekomendasi Ekspor Beras; Pelayanan Perizinan Rekomendasi
Teknis izin Usaha Bidang Tanaman Pangan; dan Pelayanan Perizinan
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman.
Brosur/Leaflet panduan pelayanan ini di buat bertujuan untuk
memberikan informasi serta pelayanan terpadu satu pintu bagi
masyarakat terutama calon investor/penanam modal dalam negeri
maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian
khususnya di bidang tanaman pangan.
a. Brosur/leaflet Panduan Pelayanan Perizinan Pemberian
Rekomendasi Ekspor Beras bertujuan untuk memberikan informasi
pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor Beras bagi para
pelaku usaha, dalam leaflet ini berisikan :
90
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Persyaratan Permohonan Ekspor Beras
- Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Beras beserta Alur
Penerbitannya
- Dan ketentuan lain yang diatur dalam Surat Persetujuan
Ekspor
b. Brosur/leaflet Pelayanan Perizinan Rekomendasi Teknis izin Usaha
Bidang Tanaman Pangan bertujuan untuk membantu memberikan
informasi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha di bidang
tanaman pangan, dalam leaflet ini berisikan:
- Jenis Usaha Bidang Tanaman Pangan
- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Persyaratan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di
Bidang Tanaman Pangan
- Tata Cara Penerbitan Rekomendasi serta Mekanisme
Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha
c. Brosur/leaflet Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran
Benih Tanaman bertujuan untuk memberikan informasi dalam
rangka peningkatan pelayanan perizinan pemasukan dan
pengeluaran benih tanaman pangan secara cepat, tepat dan
transparan, dalam leaflet ini berisikan:
- Tata Cara Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
Pangan
- Persyaratan Admnistrasi dan Persyaratan Teknis untuk Izin
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan
- Mekanisme Pemberian Izin Pemasukan dan Pengeluaran
Benih Tanaman Pangan
- Kewajiban Pemegang Izin.
91
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
REALISASI ANGGARAN DITJEN TP
PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2017
Pagu APBN Sektoral (018) Direktorat Jenderal Tanaman PanganTahun
Anggaran 2017 pada program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Pangan sebesar Rp7,16 triliun, dengan realisasi
penyerapan bulan Desember 2017 mencapai Rp6,38 triliun (89,01%) dari
pagu anggaran.
Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada
Satker UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari)
96,45%, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 95,38%, Tugas
Pembantuan (Kabupaten/Kota) 90,21%, dan realisasi terendah pada
Satker Pusat 82,50%.
Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan
Tahun 2017
Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terbesar terdapat pada
belanja modal 96,41%, belanja barang 89,02%, dan realisasi terendah
pada belanja pegawai 85,49%.
Tabel 20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017
Realisasi anggaran kegiatan utama terbesar terdapat pada kegiatan yaitu:
1) Pengembangan Peramalan Serangan OPT 96,65%, 2) Pengembangan
Metode Pengujian Mutu Benih TPH 96,11%, 3) Penguatan Perlindungan
VI
Pagu
(Rp.000) (Rp.000) (%)
1 Pusat 1.322.906.526 1.091.454.042 82,50
2 UPT Pusat 26.663.893 25.716.802 96,45
3 Dekonsentrasi 278.468.905 265.600.285 95,38
4 Tugas Pembantuan 5.534.364.164 4.992.573.349 90,21
7.162.403.488 6.375.344.478 89,01
RealisasiNo. Kewenangan
Jumlah
Pagu
(Rp.000) (Rp.000) %
1 Pegaw ai 52.246.330 44.663.161 85,49
2 Barang 7.095.284.148 6.316.341.604 89,02
3 Modal 14.873.010 14.339.713 96,41
7.162.403.488 6.375.344.478 89,01
Realisasi
Jumlah
No. Jenis Belanja
92
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
TP dari Gangguan OPT dan DPI 96,11%, 4) Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan 94,65%,5) Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya 90,08%, 6) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 88,96%, 7)
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 84,26%, dan 8)
realisasi terendah pada kegiatan 8) Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih TP 74,44%.
Tabel 21. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan Kegiatan
Utama Tahun 2017
Tabel 22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi Tahun 2017
Pagu Anggaran
(Rp.000) (Rp.000) %
1 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 1.040.612.644 876.784.373 84,26
2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 3.700.465.092 3.291.768.578 88,96
3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 386.920.108 288.040.360 74,44
4 Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI 222.878.614 214.200.363 96,11
5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP 229.436.889 206.671.338 90,08
6 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 9.974.669 9.586.905 96,11
7 Pengembangan Peramalan Serangan OPT 16.689.224 16.129.897 96,65
8 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 1.555.426.248 1.472.162.663 94,65
7.162.403.488 6.375.344.478 89,01
RealisasiNo. Kegiatan
Jumlah
PAGU DIPA REALISASI SP2D
(Rp) (Rp)
1 PAPUA BARAT 31.393.570.000 31.392.670.000 100,00
2 LAMPUNG 321.177.731.000 319.826.426.044 99,58
3 GORONTALO 133.398.726.000 130.634.962.825 97,93
4 MALUKU UTARA 188.089.558.000 184.122.440.900 97,89
5 JAWA BARAT 321.463.817.000 311.079.241.304 96,77
6 UPT PUSAT (BBPOPT & BBPMBTPH) 26.663.893.000 25.716.802.240 96,45
7 BENGKULU 60.136.501.000 57.992.347.828 96,43
8 KALIMANTAN BARAT 278.956.546.000 267.748.745.594 95,98
9 BANTEN 127.591.827.000 122.384.770.021 95,92
10 KALIMANTAN SELATAN 256.568.741.000 245.945.304.530 95,86
11 SUMATERA BARAT 99.168.390.000 94.785.409.917 95,58
12 MALUKU 50.923.381.000 48.584.879.685 95,41
13 SULAWESI TENGAH 158.656.157.000 149.615.709.337 94,30
14 PAPUA 48.485.613.000 45.627.256.250 94,10
15 RIAU 68.301.868.000 64.174.701.349 93,96
16 JAMBI 67.702.221.000 63.249.331.656 93,42
17 KALIMANTAN TIMUR 80.066.469.000 74.734.893.297 93,34
18 JAWA TENGAH 287.333.318.000 267.702.655.550 93,17
NO PROVINSI %PAGU DIPA REALISASI SP2D
(Rp) (Rp)
19 SUMATERA SELATAN 273.631.988.000 247.346.461.131 90,39
20 SULAWESI UTARA 430.078.256.000 384.999.898.183 89,52
21 KALIMANTAN TENGAH 99.353.040.000 88.421.786.984 89,00
22 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8.764.114.000 7.778.547.256 88,75
23 DI YOGYAKARTA 30.423.647.000 26.938.207.474 88,54
24 NUSA TENGGARA TIMUR 221.488.459.000 194.215.541.691 87,69
25 SULAWESI SELATAN 454.050.828.000 398.088.315.902 87,67
26 BALI 33.177.682.000 29.047.117.782 87,55
27 NUSA TENGGARA BARAT 436.750.175.000 381.947.194.210 87,45
28 SUMATERA UTARA 251.523.292.000 214.948.819.912 85,46
29 JAWA TIMUR 501.657.818.000 419.592.493.835 83,64
30 SULAWESI BARAT 165.210.709.000 137.357.740.591 83,14
31 PUSAT 1.322.906.526.000 1.091.454.041.526 82,50
32 SULAWESI TENGGARA 121.490.589.000 99.358.955.986 81,78
33 ACEH 190.549.171.000 138.673.844.727 72,78
34 KALIMANTAN UTARA 12.086.309.000 8.121.969.030 67,20
35 KEPULAUAN RIAU 3.182.558.000 1.734.993.780 54,52
7.162.403.488.000 6.375.344.478.327 89,01JUMLAH
NO PROVINSI %
93
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp134.463.724.000. Realisasi anggaaran Sedtitjen TP
sebesar Rp118.515.414.748, (88,14%), realisasi per bagian yaitu: 1)
Bagian Perencanaan realisasi Rp6.365.487.350, (88,38%) dari pagu
anggaran Rp7.202.105.000, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan
realisasi Rp45.006.493.534, (84,48%) dari pagu anggaran
Rp53.276.066.000, 3) Bagian Umum realisasi Rp60.817.735841, (90,82%)
dari pagu anggaran Rp66.961.586.000, dan 4) Bagian Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi Rp6.325.698.023, (90,06%) dari pagu anggaran
Rp7.023.967.000. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 23. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan
Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Bagian Perencanaan 7.202.105.000 6.365.487.350 88,38 836.617.650
a. Sub Bagian Program 2.785.795.000 2.746.757.980 98,60 39.037.020
b. Sub Bagian Anggaran 2.833.758.000 2.590.597.151 91,42 243.160.849
c. Sub Bagian Kerjasama 1.582.552.000 1.028.132.219 64,97 554.419.781
2 Bagian Keuangan & Perlengkapan 53.276.066.000 45.006.493.534 84,48 8.269.572.466
a. Sub Bagian Perbendaharaan 1.558.870.000 1.329.189.095 85,27 229.680.905
b. Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1.552.550.000 1.298.877.739 83,66 253.672.261
c. Sub Bagian Perlengkapan 5.093.170.000 4.853.453.155 95,29 239.716.845
d. Daftar Gaji/Belanja Pegawai 42.152.196.000 35.244.169.611 83,61 6.908.026.389
e. Pimpinan/Satker/Bendahara Pengeluaran 2.919.280.000 2.280.803.934 78,13 638.476.066
3 Bagian Umum 66.961.586.000 60.817.735.841 90,82 6.143.850.159
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 61.016.288.000 55.625.218.015 91,16 5.391.069.985
b. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian 2.928.273.000 2.836.382.414 96,86 91.890.586
c. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 3.017.025.000 2.356.135.412 78,09 660.889.588
4 Bagian Evaluasi & Layanan Rekomendasi 7.023.967.000 6.325.698.023 90,06 698.268.977
a. Subbagian Data dan Informasi 4.422.575.000 4.058.129.269 91,76 364.445.731
b. Subbagian Evaluasi & Pelaporan 1.645.056.000 1.534.076.404 93,25 110.979.596
c. Subbagian Data dan Informasi 956.336.000 733.492.350 76,70 222.843.650
134.463.724.000 118.515.414.748 88,14 15.948.309.252
%No Pelaksana Kegiatan
Jumlah
94
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
95
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
A. Permasalahan
1. Pelimpahan Aset eks Ditjen PPHP, Aset Satker Inaktif, dan aset
hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
2. Sulitnya mencari dokumen pendukung pada temuan TLHP yang
sudah lama dan belum diselesaikan.
3. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar
dan Tunggakan.
4. Peraturan kepegawaian belum sepenuhnya diterapkan.
5. Tertundanya proses pelimpahan pegawai pusat ke daerah.
6. Hasil evaluasi pembangunan tanaman pangan belum digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada tahun
berikutnya.
7. Arus pelaporan yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering
direvisi dan format yang tidak sama.
8. Peraturan terbaru yang mengatur terkait ekspor-impor beras
tertentu dan impor jagung belum disahkan oleh Menteri Pertanian.
9. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak
memadai, terdapat kegiatan yang belum dilakukan evaluasi dan
belum dilakukan upaya tindaklanjut, terutama kegiatan terkait
kepegawaian (standar kompetensi, peta jabatan, dsb).
B. Upaya Tindak Lanjut
1. Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk
melakukan verifikasi laporan sesuai dengan daerah binaan.
2. Melaksanakan workshop tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan
yang belum ditindaklanjuti dan menelusuri keberadaan dokumen
pendukung.
3. Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk
uang berpedoman.
4. Perlu sosialisasi kembali PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai.
5. Penyampaian surat ke daerah agar pelimpahan pegawai pusat
ke daerah segera diproses.
VII
96
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan memberikan feed back
atas hasil capaian kegiatan tanaman pangan yang dilaporkan
oleh bagian teknis.
7. Mendorong bagian teknis untuk bisa memantau capaian kegiatan
strategis secara tepat waktu dengan data yang akurat.
8. Memantau revisi peraturan tentang ekspor-impor beras tertentu,
dan impor jagung agar segera terintegrasi dengan PPVTP dan
INSW.
9. Mendorong semua Eselon II untuk menindaklanjuti hasil
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
97
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
PENUTUP
Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan selama tahun 2017.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan tahun 2017 meliputi bidang kesekretariatan, meliputi
perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, dan evaluasi serta
layanan rekomendasi.
Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun
2017 telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan,
terutama dalam menghasilkan dokumen dan layanan perkantoran,
meskipun mengalami self blocking. Semoga kinerja ini dapat
dipertahankan daan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.
VIII
98
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
99
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
LAMPIRAN
100
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
101
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Lampiran 1.
Rekapitulasi Cuti Tahun 2018 Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
No Bulan SakitAlasan
PentingBesar Bersalin Tahunan Jumlah
1 Januari 3 3 1 2 17 26
2 Februari 2 6 0 1 11 20
3 Maret 3 2 2 1 6 14
4 April 0 1 0 1 27 29
5 Mei 0 4 0 0 4 8
6 Juni 1 2 0 0 1 4
7 Juli 2 4 0 1 5 12
8 Agustus 1 2 2 2 3 10
9 September 1 3 0 0 3 7
10 Oktober 2 0 0 0 1 3
11 November 1 1 2 3 5 12
12 Desember 1 0 3 0 9 13
17 28 10 11 92 158Jumlah
102
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Ditjen TP Tahun 2017
UN
IT K
ERJA
: D
IREK
TOR
AT
JEN
DER
AL
TAN
AM
AN
PA
NG
AN
PER
IOD
E
:
TAH
UN
201
7
JUM
LAH
PEG
AW
AI
TL 0
TL 1
TL 2
PSW
0P
SW 1
PSW
2A
IC
SD
LTB
DP
1JA
NU
AR
I66
1
7.
178
2.70
3
19
5
9.99
3
13
71
26
17
2
30
6
21
5
2.
400
630
63
2FE
BR
UA
RI
658
5.36
6
2.
258
232
7.
793
2
80
41
11
4
26
7
21
0
3.
386
570
57
3M
AR
ET65
3
6.
761
2.37
2
15
8
9.20
1
11
79
25
15
1
31
3
21
7
3.
654
627
88
4A
PR
IL64
8
5.
347
1.82
3
10
7
7.21
0
10
57
22
13
8
24
6
12
0
2.
862
449
51
5M
EI64
6
6.
273
2.28
9
12
0
8.60
2
9
71
23
143
165
155
3.15
0
54
0
60
6JU
NI
646
6.27
3
2.
289
120
8.
602
9
71
23
14
3
16
5
15
5
3.
150
540
60
7JU
LI64
6
6.
273
2.28
9
12
0
8.60
2
9
71
23
143
165
155
3.15
0
54
0
60
8A
GU
STU
S63
6
6.
683
2.33
7
11
0
9.06
2
12
56
63
90
11
9
23
1
3.
768
568
22
9SE
PTE
MB
ER63
2
6.
170
1.96
2
95
8.
012
15
1
64
31
148
135
204
2.77
7
47
5
19
10O
KTO
BER
631
6.50
2
1.
874
119
8.
410
7
45
26
11
9
99
20
0
4.
381
541
22
11N
OP
EMB
ER62
1
6.
235
1.96
1
18
9
8.23
0
15
61
29
11
2
15
3
16
8
4.
302
497
22
12D
ESEM
BER
619
5.27
7
1.
690
154
7.
028
6
51
22
11
0
23
1
14
3
3.
079
417
18
7.69
8
74.3
38
25.8
47
1.71
9
10
0.74
5
25
4
77
7
35
4
1.58
3
2.36
4
2.17
3
40.0
59
6.39
4
542
63,8
022
,18
1,48
86,4
60,
220,
670,
301,
362,
031,
8634
,38
5,49
0,47
K
et :
MA
SUK
KET
ERA
NG
AN
TL (
Ket
erla
mb
atan
)A
: A
lfa
JAK
AR
TA,
J
AN
UA
RI 2
018
TL 0
= <
07.
30(d
atan
g te
pat
wak
tu)
I :
Izin
TL 1
= 0
7.31
s.d
. 09.
30(1
s.d
. 90
men
it)
C :
Cu
tiSE
KR
ETA
RIS
DIR
EKTO
RA
T JE
ND
ERA
L,TL
2 =
> 0
9.30
(> 9
0 m
enit
)S
: S
akit
DL
: D
inas
Lu
arP
SW (
Pu
lan
g Se
bel
um
Wak
tun
ya)
TB :
Tu
gas
Bel
ajar
PSW
0 =
> 1
6.00
(pu
lan
g te
pat
wak
tu)
DP
: D
iper
ban
tuka
n
PSW
1 =
14.
00 s
.d. 1
5.59
(1 s
.d. 9
0 m
enit
)D
r. Ir
. Mam
an S
uh
erm
an, M
.M.
PSW
2 =
< 1
4.00
(> 9
0 m
enit
)N
IP 1
9600
9081
9870
3100
3
JUM
LAH
PER
SEN
TASE
REK
AP
ITU
LASI
KEH
AD
IRA
N P
EGA
WA
I
DIT
JEN
TA
NA
MA
N P
AN
GA
N
NO
UN
IT K
ERJA
MA
SUK
PU
LAN
GK
ETER
AN
GA
N
103
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
Lampiran 3.
No NamaSatya Lencana
Karya Satya Unit Kerja Keterangan
1. Dr.Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S,DAA XXX Tahun Ditjen TP Hari HUT RI KE -71
2. Didi Hadi Ismanto, S.Sos, M.M. XX Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71
3. Chandra Purnama, SP X Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71
4. Susetiyowati, S.E. XX Tahun Sekretariat Ditjen TP Hari HUT RI KE -71
5. Wayan Murdita, S.P. XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
6. Aam Mulyani, S.E. XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
7. Yadi Kusmayadi, SP XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
8. Masalah XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
9. Oya Kusmaya XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
10. Fitria Yuliani, STP XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
11. Nursih XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
12. Cahyadi Irwan XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
13. Dianto Momon Sumono XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
14. Ir. Lilik Retnowati XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
15. Tri Murniningtyas Puji Lestari XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
16. Maryono XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
17. Ade Suhendar Asyari XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
18. Achmad Imroni XX Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
19. Eri Budiyanto, S.P. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
20. Arif Hidayat Sulistya, SH X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
21. Devied Apriyanto S, S.P. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
22. Carwika, S.TP X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
23. Rospina Limbong X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
24. Siyam X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
25. Sudarno X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
26. KT. Suarsana, S.P., M.M. X Tahun BBPOPT Jatisari Hari HUT RI KE -71
27. Jane Carolina Chirutima H, SP X Tahun Dit. P2HTP Hari HUT RI KE -71
28. Ir. Munandar XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
29. Ir. Heni Rayhani Yusuf, M.M. XXX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
30. Kartini Ati XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
31. Ir. Munandar XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
32. Ir. Heni Rayhani Yusuf, M.M. XXX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
33. Kartini Ati XX Tahun Dit. Benih Hari Ulang Tahun KORPRI ke-46
34. Ir. Wahyu Nugroho XX Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
35. Umiyati XX Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
36. Fitria Yuliani, S.TP X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
37. Erica Novriana Damayanti, S.TP X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
38. Hasnul Fajri, SP, M.Si X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
39. Heni Sulistyani X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
40 Mustika Gusnia Sari, S.TP, M.Si X Tahun Dit. Bud. Serealia Hari Krida Pertanian ke-45
REKAP DAFTAR NAMA PENERIMA SATYA LENCANA KARYA SATYA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
104
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Lampiran 4.
SK Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan
Eselon III dan IV Ditjen Tanaman Pangan
105
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
106
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
107
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
108
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
109
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
110
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
111
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
112
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
113
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
114
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
115
Laporan Tahunan 2017
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ................................. EP
116
Laporan Tahunan 2017
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan