laporan semester 1 2012
TRANSCRIPT
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
i
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDENNOMOR 5 TAHUN 2004SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
BANGKIT!LAWAN
KORUPSI!
ii KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
iii
KORUPSI IBARAT PENYAKIT KANKER bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin
menyebar, mengakar, dan sulit diatasi. Cepat atau lambat tetapi pasti, korupsi akan berdampak pada degradasi
kesejahteraan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi
bukanlah perkara yang mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada Pegawai Negeri, Pegawai
BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga pada semua lapisan masyarakat yang secara
langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan di
berbagai bidang untuk mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah
kepada masyarakat secara konprehensif, terpadu, sinergis, serta berkesinambungan oleh seluruh unsur masyarakat guna
mencegah timbulnya praktik-praktik korupsi.
Sejalan dengan hal tersebut maka pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan
strategi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) diktum khusus yang ditujukan hanya pada beberapa Pimpinan
Kementerian/Lembaga saja. Kesebelas diktum ini diharapkan mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh
pemerintah dalam mengantisipasi berbagai modus korupsi, serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan
korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diminta untuk saling bahu
membahu bersinergi melakukan percepatan pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja dan pelayanan, menerapkan
kesederhanaan, menerapkan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga diharapkan akan tercipta
penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, akuntabel, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan
dan kekayaan negara menjadikan Kementerian Keuangan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu pentingnya
peran Kementerian Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga Kementerian Keuangan
selain harus melaksanakan diktum umum, juga mendapat amanat untuk mengimplementasikan diktum khusus Inpres
Nomor 5 Tahun 2004. Kesadaran akan peran strategis itu menjadikan Kementerian Keuangan sudah sejak lama, jauh
sebelum diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan
korupsi dengan melakukan perbaikan diberbagai bidang, seperti dibentuknya kantor-kantor modern, penyempurnaan
proses bisnis, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM, serta diselesaikannya paket Undang-Undang Keuangan
RINGKASAN EKSEKUTIF
iv KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kementerian Keuangan selalu aktif melaksanakan seluruh Diktum
dalam Inpres dimaksud. Laporan Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Kementerian Keuangan atas
pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 untuk tahun 2009 mendapat penilaian terbaik oleh Kementerian PAN dan RB,
dan pada tahun 2012 ini Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Kabinet atas capaian-capaian
dalam pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di tahun 2011.
Terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud, pada awal tahun 2012 telah dilakukan perumusan
indikator-indikator dan targetnya. Dari sepuluh diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator
yang terdiri dari 23 indikator diktum umum dan 23 indikator diktum khusus. Seluruh unit eselon I melaksanakan berbagai
kegiatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit eselon I dalam
pemantauan capaian target sampai dengan semester I tahun 2012, dan menyusun laporan kormonev semester I tahun
2012.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan
baik. Hal ini terlihat dari tingginya capaian/realisasi pada semester I tahun 2012 atas target tahun 2012. Dari 46 indikator
yang telah ditetapkan pada awal semester I tahun 2012, sebanyak 22 indikator telah tercapai (100%) dan/atau melampaui
target. Sementara itu, sebanyak 5 indikator capainya telah lebih dari 90%, dan hanya 3 indikator yang capainnya masih
dibawah 50%.
Indikator-indikator yang telah tercapai 100% antara lain yaitu:
1. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja;
2. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa;
3. Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak
hukum;
4. Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK;
5. Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.
Indikator-indikator yang capaiannya telah melebihi target yang ditentukan (lebih dari 100%), antara lain yaitu:
1. Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi (capaian 108,11%, dari target sebanyak 37 program
realisasinya 40 program);
2. Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP (capaian 115,07%, dari target 2.103 pegawai realisasinya 2.420
pegawai bersertifikat LKPP);
3. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur (capaian 104%, dari target 43 kegiatan realisasinya 45
kegiatan);
Indikator-indikator yang realisasinya telah mendekati target, antara lainyaitu:
1. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan (capaian 96,89%, dari
target 8.000 unit kerja baru terealisir 7.751 unit kerja);
2. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN (capaian 95,09%, dari target 100%;
3. Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak dengan capaian 96,15%.
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
v
Indikator-indikator dengan capaian yang relatif rendah (kurang dari 50%), yaitu:
1. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen (capaian 41,66%, yaitu 5 dari 12 LAKIP Eselon I);
2. Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK (capaian 50%, yaitu 3 dari 6 kerja sama pengkajian/penelaahan
yang ditargetkan) ;
3. Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien (capaiannya baru 46,64% dari target 100%).
Indikator-indikator yang targetnya belum tercapai sepenuhnya akan direalisasikan pada semester II tahun 2012. Beberapa
capaian yang cukup rendah seperti presentase LAKIP eselon I yang dievaluasi Itjen, 5 LAKIP sudah selesai dievaluasi,
sedangkan 7 LAKIP Unit Eselon I lainnya saai ini sedang dalam proses evaluasi, dan diperkirakan dapat diselesaikan pada
akhir Oktober 2012. Penyaluran dana transfer ke daerah dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dipercepat. Meskipun
penyaluran dana transfer ke daerah pada semester I tahun 2012 baru terealisasi sebesar 41,66%, diharapkan akan dapat
direalisasikan sepenuhnya pada akhir tahun 2012.
vi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUANA. Umum 2B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi)
Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan 3C. Dasar Hukum 4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGANA. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan 8B. Kantor Vertikal 10C. Unit Pelaksana Teknis 11
BAB III LAPORAN SEMESTER I Tahun 2012 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004A. DIKTUM UMUM
1. Diktum PERTAMA 142. Diktum KEDUA 153. Diktum KETIGA 154. Diktum KEEMPAT 165. Diktum KELIMA 186. Diktum KEENAM 197. Diktum KETUJUH 208. Diktum KEDELAPAN 219. Diktum KESEMBILAN 2210. Diktum KESEPULUH 22
B. DIKTUM KHUSUS1. Diktum KESEBELAS Angka 1 232. Diktum KESEBELAS Angka 2 24
C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012 28
BAB IV KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT UPAYA PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya 32
B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan PejabatNegara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu 33
C. Penandatanganan Pakta Integritas 34D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi 34E. Bidang Sumber Daya Manusia 34F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan 35G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa 36H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012 36
BAB V PENUTUPLAMPIRAN DAN MATRIK
DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A. Umum
Korupsi ibarat penyakit kanker bagi kehidupan bangsa dan negara yang apabila tidak diberantas akan semakin
menyebar, mengakar dan sulit diatasi, serta cepat atau lambat akan berdampak pada degradasi kesejahteraan
masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan, hingga disintegrasi sosial. Namun pemberantasan korupsi bukanlah
perkara yang sederhana dan mudah karena praktik dan perilaku korupsi tidak hanya dapat terjadi pada Pegawai
Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, ataupun anggota parlemen pusat dan daerah, tetapi juga dapat terjadi pada semua
lapisan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Oleh karena
itu diperlukan kajian lebih jauh untuk merumuskan sistem hukum yang strategis dan perbaikan disegala bidang, yang
tidak semata-mata ditujukan pada efektifitas penindakan, tetapi juga mampu mencegah timbulnya praktik-praktik
korupsi, yang dengan sendirinya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada
masyarakat.
Sebagaimana diketahui, bahwa pada awal periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan
strategi pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Inpres 5 Tahun 2004 ini ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para
Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, dan Para Bupati dan Walikota. Inpres 5 Tahun 2004
tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) diktum umum dan 1 (satu) diktum khusus. Muatan 11 (sebelas) diktum ini diharapkan
mampu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus
korupsi dan memperbaiki kinerja aparat pemerintah.
Dalam hubungan ini Kementerian Keuangan adalah salah satu pilar negara yang mempunyai tugas dan fungsi
strategis berkaitan dengan seluruh upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, mengingat korupsi tidak
terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Begitu strategisnya peran Kementerian Keuangan dalam percepatan
dan pemberantasan korupsi maka Kementerian Keuangan selain harus melaksanakan seluruh Diktum Umum Inpres
tersebut, juga mendapat amanat secara khusus pada Diktum Kesebelas.
Diktum Kesebelas butir 2 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa “khusus kepada Menteri Keuangan wajib
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan
pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya
praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”. Dalam
implementasinya, Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan seluruh diktum Inpres Nomor
5 Tahun 2004. Untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian Keuangan juga telah membuat MoU
dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung
dan Kepolisian Republik Indonesia.
Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah melaksanakan program reformasi birokrasi,
yang meliputi: penataan organisasi, penyempurnaan business process, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber
daya manusia (3 pilar reformasi birokrasi Kementerian Keuangan) dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan
dan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
3
Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, maka sejak tahun 2011 bangunan 3 pilar reformasi birokrasi
Kementerian Keuangan disesuaikan menjadi 8 area perubahan yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja, penataan
peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM
Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,
meskipun sebenarnya seluruh aspek pada 8 area perubahan sudah tercakup dalam kegiatan reformasi birokrasi
Kementerian Keuangan.
B. Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Kementerian Keuangan
Menindaklanjuti dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan amanat Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor
KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun
2004 sebagaimana diubah dengan Kep/120/M.PAN/4/2006, pada awal Tahun 2007 Menteri Keuangan menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan.
Selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, setiap Tahun susunan Tim Kormonev Kementerian
Keuangan diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Secara garis besar, susunan keanggotaan Tim
Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, terdiri atas:
1. Penanggung jawab adalah Menteri Keuangan;
2. Koordinator Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah Sekretaris Jenderal;
3. Sekretariat Pelaksana adalah Pimpinan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Kepala
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Jenderal;
5. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah Pimpinan unit dibawah Sekretariat Inspektorat Jenderal;
6. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Bidang Investigasi dan para Sekretaris Ditjen/
Badan serta Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris masing-masing
melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di
lingkungan Kementerian Keuangan.
Program yang telah dilaksanakan oleh Tim Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian
Keuangan pada semester I tahun 2012 meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Merumuskan indikator-indikator kinerja pelaksanaan 11 (sebelas) diktum dalam Inpres 5 Tahun 2004. Dari sepuluh
diktum umum dan satu diktum khusus telah dirumuskan 46 indikator yang terdiri dari 23 indikator diktum umum
dan 23 indikator diktum khusus. Dengan berpedoman pada indikator-indikator tersebut, masing-masing unit
Eselon I memiliki persamaan persepsi dan parameter untuk melaksanakan amanat setiap diktum terkait dengan
program percepatan pemberantasan korupsi. Indikator-indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk
melaksanakan 11 diktum Inpres tersebut setiap periode dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan
dinamika organisasi dan manajemen keuangan negara;
4 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. Menyusun Laporan Semester I tahun 2012 Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian
Keuangan berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dan disusun pada awal tahun 2012. Dalam
menyusun laporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004, semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
secara aktif terlibat dalam memberikan kontribusi pengisian data, mengingat pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004
terkait dengan upaya, target, dan capaian sejatinya dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I;
3. Menyelenggarakan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada
pejabat dan pegawai di masing-masing unit Eselon I.
C. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman
Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menpan Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
10. Instruksi Menteri Keuangan Nomor: 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/ atau Penyempurnaan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan Yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi;
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
5
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 873/KM.1/2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan
Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi.
6 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
7
BAB I I
STRUKTURORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
8 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A. Organisasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (lihat gambar 1), susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:
1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretariat Jenderal (Setjen);
4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU);
11. Inspektorat Jenderal (Itjen);
12. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);
13. Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
15. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
17. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
18. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
19. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;
20. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
21. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
22. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
23. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
24. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
Selain itu, di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan terdapat Sekretariat Pengadilan Pajak yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007,
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007
sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 251/PMK.01/2011, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang didirikan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011.
BAB I I STRUK TUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
9
GAMBAR 1, ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
10 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
B. Kantor Vertikal
Selain unit-unit sebagaimana terdapat pada gambar I, terdapat 4 unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki
kantor vertikal di daerah, yaitu:
1. Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 29/
PMK.01/2012 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas:
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
d. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
e. Kantor Pelayanan Pajak Madya;
f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
g. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PMK Nomor 131/PMK.01/2011 memiliki kantor vertikal yang terdiri atas:
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC);
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean (KPPBC Madya Pabean);
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai (KPPBC Madya Cukai);
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean A (KPPBC Madya Pabean A);
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean B (KPPBC Madya Pabean B);
g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean C (KPPBC Madya Pabean C);
h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memiliki kantor vertikal
yang terdiri atas:
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki kantor vertikal
yang terdiri atas:
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
BAB I I STRUK TUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
11
C. Unit Pelaksana Teknis
Selain memiliki kantor-kantor vertikal, Kementerian Keuangan juga mempunyai beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dibawah beberapa unit eselon I dan II sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal Pajak memiliki UPT, yaitu:
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Data Processing Center/DPC, Direktorat Jenderal Pajak);
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki UPT, yaitu:
a. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
3 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keungan memiliki UPT, yaitu:
a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
4. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi-Sekretariat Jenderal memiliki UPT, yaitu:
Kantor Pengelolaan Barang Milik Negara dan Teknologi Informasi Keuangan.
12 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
BAB I I STRUK TUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
13
BAB I I I
LAPORAN SEMESTER ITAHUN 2012PELAKSANAAN INPRESNOMOR 5 TAHUN 2004
14 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sebagaimana disebutkan pada Bab I, bahwa pada awal tahun 2012 telah dirumuskan 46 indikator dan targetnya sebagai
pelaksanaan diktum-diktum pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Uraian Indikator dan Target tampak pada subbab-subbab
berikut ini.
A. DIKTUM UMUM
1. Diktum PERTAMA
Diktum Pertama, yaitu “Pejabat yang termasuk penyelenggara negara yang belum melaporkan harta
kekayaan agar segera melaporkannya kepada KPK”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator
sebagai berikut:
a. Persentase jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN s.d. akhir tahun, yaitu perbandingan jumlah
pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dengan jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN.
Selain berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, kewajiban pejabat/pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan LHKPN juga diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 (KMK Terlampir). Pada tahun 2012, Kementerian
Keuangan menentukan target sebesar 100% bagi pejabat/pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN
kepada KPK.
Pejabat/pegawai yang wajib LHKPN pada 3 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu
Ditjen Anggaran (154 pegawai), Ditjen Kekayaan Negara (229 pegawai), dan Ditjen Pengelolaan Utang (79
pegawai), seluruhnya telah menyampaikan LHKPN baik formulir A maupun formulir B kepada KPK (100%).
Sementara itu, 9 unit eselon I lainnya belum dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu Setjen yang telah
menyampaikan LHKPN sebanyak 243 dari 292 pegawai (83,22%), Ditjen Pajak sebanyak 16.549 dari 17.423
pegawai (94,98%), Ditjen Bea dan Cukai sebanyak 3.742 dari 3.782 pegawai (98,94%), Ditjen Perbendaharaan
876 dari 889 pegawai (98,54%), Ditjen Perimbangan Keuangan sebanyak 6 dari 42 pegawai (14,29%),
Inspektorat Jenderal sebanyak 163 dari 221 pegawai (73,76%), Bapepam-LK sebanyak 197 dari 238 pegawai
(82,77%), BKF sebanyak 36 dari 47 pegawai (77%), dan BPPK sebanyak 97 dari 130 pegawai (74,62%).
Berdasarkan data tersebut, sampai dengan semester I tahun 2012 terdapat 22.371 pejabat/pegawai yang
telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dari 23.526 pegawai/pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN
(95,09%). Namun demikian penyampaian LHKPN akan terus dilakukan di semester II mendatang.
b. Persentase pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yaitu
perbandingan antara jumlah pejabat yang telah diberikan sanksi/peringatan dengan jumlah pejabat yang
belum menyampaikan LHKPN.
Target tahun 2012 untuk indikator dua adalah sebesar 100%. Sementara itu, dari 1.155 pejabat/pegawai di
lingkungan Kementerian Keuangan yang belum menyampaikan LHKPN, seluruhnya telah dijatuhkan sanksi/
peringatan tertulis ( tingkat capaian 100%).
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
15
2. Diktum KEDUA
Diktum Kedua, yaitu “Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman
dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya”, diimplementasikan dengan merumuskan 1 (satu) buah indikator
Persentase Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN Yang Telah Diumumkan di Papan Internal, yaitu
perbandingan antara jumlah NHK yang diumumkan di papan internal dengan jumlah NHK yang diterima.
Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah TBN yang telah diterima unit-unit di lingkungan Kementerian
Keuangan adalah sebanyak 9.430, dan seluruhnya telah diumumkan di papan internal (tingkat capaian 100%)
dengan rincian TBN yang diterima sebagaimana dalam tabel 2.
Tabel 1. Jumlah TBN Kementerian Keuangan
No Unit Eselon I Jumlah TBN yang telah Diumumkan
1. Sekretariat Jenderal 211 TBN
2. Ditjen Anggaran 140 TBN
3. Ditjen Pajak 7.699 TBN
4. Ditjen Bea dan Cukai 188 TBN
5. Ditjen Perbendaharaan 876 TBN
6. Ditjen Kekayaan Negara 57 TBN
7. Ditjen Perimbangan Keuangan 14 TBN
8. Ditjen Pengelolaan Utang 14 TBN
9. Inspektorat Jenderal 31 TBN
10. Bapepam-LK 197 TBN
11. BKF 3 TBN
TOTAL 9.430 TBN
3. Diktum KETIGA,
Diktum Ketiga, yaitu “Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang
bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui
penetapan kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa
hasil maupun manfaat”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
a. Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan kontrak kinerja (KK), yaitu perbandingan antara
jumlah pejabat eselon I sampai dengan pelaksana yang telah menetapkan KK dengan jumlah pejabat eselon I
sampai dengan pelaksana.
Berdasarkan KMK Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan, telah diatur bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan, dari pejabat eselon I s.d. pelaksana,
wajib menetapkan dan menandatangani Kontrak Kinerja (KK) sebagai komitmen masing-masing individu
untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari (lihat gambar 2).
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, jumlah
pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menetapkan KK adalah sebanyak 61.212
pejabat/pegawai, dan sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menandatangani KK (capaian
100%).
16 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
b. Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan kinerja (LAKIP), yaitu perbandingan antara jumlah unit
kerja yang telah menyampaikan LAKIP unit eselon I, eselon II, eselon III bagi unit kantor vertikal, dan UPT dengan
jumlah unit kerja eselon I, II, dan III (khusus unit kantor vertikal), serta UPT yang wajib menyampaikan LAKIP.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,
total jumlah unit eselon I s.d. II di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan LAKIP tahun
2011 adalah sebanyak 621 unit kerja, sampai dengan semester I tahun 2012 seluruhnya telah menyampaikan
LAKIP secara berjenjang Ke Menteri Keuangan. Sehingga tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan
LAKIP adalah 100%.
c. Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi, yaitu perbandingan antara jumlah LAKIP unit eselon I yang
telah dievaluasi Inspektorat Jenderal dengan jumlah LAKIP unit eselon I yang telah dilaporkan ke Inspektorat
Jenderal.
Sampai dengan semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal (Itjen) baru dapat menyelesaikan evaluasi
terhadap 5 LAKIP dari target 12 LAKIP unit eselon I, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar
41,66%. Adapun LAKIP yang telah selesai dievaluasi oleh Itjen adalah LAKIP Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen
Anggaran, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal. Sedangkan 7 LAKIP
eselon I lainnya masih dalam proses evaluasi, yang dijadwalkan akan diselesaikan pada bulan Oktober 2012.
4. Diktum KEEMPAT,
Diktum Keempat, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun
perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target
waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghapuskan pungutan liar”, diimplementasikan
melalui perumusan 6 (enam) indikator sebagai berikut:
Gambar 2. Balanced Scorecard Kemenkeu
Kemenkeu-Wide
Kemenkeu-One
Kemenkeu-Two
Kemenkeu-Three
Kemenkeu-Four
Kemenkeu-FiveBALANCED SCORECARD
RENSTRA 2010-2014
ROADMAP 2010-2014
VISI
Level kementerian (individual scorecard Menteri Keuangan)
Level unit eselon I (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon I)
Level unit eselon II (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon II)
Level unit eselon III (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon III)
Level unit eselon IV (individual scorecard Pimpinan Unit Eselon IV)
Individual Scorecard
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
17
a. Persentase penyelesaian penyusunan SOP dan penyempurnaan SOP layanan publik,
yaitu perbandingan jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I dengan jumlah
SOP layanan publik yang mendapat rekomendasi untuk ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.
Sampai dengan semester I tahun 2012 jumlah SOP layanan publik yang diusulkan unit eselon I adalah
sebanyak 345 SOP, dan yang direkomendasi oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 187 SOP (54,2%). Adapun
penyelesaian SOP layanan publik lainnya akan diselesaikan pada semester II tahun 2012.
b. Jumlah SOP layanan unggulan, yaitu akumulasi SOP layanan unggulan (termasuk SOP tahun sebelumnya).
Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah akumulasi SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian
Keuangan adalah 102 SOP yang tersebar di masing-masing unit eselon I (100%), yaitu:
1). Sekretariat Jenderal 19 SOP unggulan;
2). Ditjen Pajak 16 SOP unggulan;
3). Ditjen Bea dan Cukai 21 SOP unggulan;
4). Ditjen Anggaran 5 SOP unggulan;
5). Ditjen Perbendaharaan 5 SOP unggulan;
6). Ditjen Kekayaan Negara 13 SOP unggulan;
7). Ditjen Perimbangan Keuangan 6 SOP unggulan;
8). Ditjen Pengelolaan Utang 3 SOP unggulan;
9). Inspektorat Jenderal 1 SOP unggulan;
10). Bapepam-LK 10 SOP unggulan; dan
11). BPPK 3 SOP unggulan.
c. Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di website Kemenkeu, yaitu perbandingan
antara jumlah SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan dengan jumlah SOP layanan unggulan.
Dari 102 SOP layanan unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruhnya telah ditayangkan baik di
website Kemenkeu maupun di website masing-masing unit eselon I (100%).
d. Rata-Rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan.
Target penyelesaian janji waktu layanan unggulan untuk semester I tahun 2012 adalah 100%. Berdasarkan
data dari seluruh unit eselon I, janji waktu layanan unggulan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada
masyarakat/stakeholders telah mencapai 104%. Terkait IKU rata-rata presentase realisasi janji layanan
unggulan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1). Perhitungan IKU ini menggunakan dua komponen yaitu dokumen yang diselesaikan tepat waktu
(bobot 70) dan rata-rata waktu penyelesaian dokumen (bobot 30). Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan
rentang bobot kualitas IKU Exact/Low dan Activity/High.
2). Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120 %.
3). Apabila capaian parameter "∑ dokumen tepat waktu” adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika
capainya < 100% maka tidak dikonversi ke 120%.
Layanan unggulan dimaksud adalah layanan unggulan yang tersebar di seluruh unit eselon I Kementerian
Keuangan, baik yang digunakan oleh masyarakat, Kementerian/Lembaga lain, maupun internal Kementerian
Keuangan sebagai stakeholders.
18 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
e. Tercapainya indeks kepuasan konsumen (masyarakat/stakeholder)
Target atas indikator ini di tahun 2012 adalah sebesar 3.86 dari skala 5. Pencapaian untuk indikator dimaksud
belum dapat direalisasikan, mengingat kegiatan/survey pengukuran indeks kepuasan konsumen dimaksud
baru akan dilaksanakan pada semester II tahun 2012.
f. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan publik, yaitu perbandingan antara jumlah
tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan jumlah pengaduan masyarakat.
Pada semester I tahun 2012, jumlah pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh unit-unit
di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 851 pengaduan, sedangkan jumlah pengaduan yang
telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 772 pengaduan (capaian 90,72%), dan sisanya sebanyak 79
pengaduan masih dalam proses penyelesaian dengan unit terkait (lihat tabel 1).
Tabel 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat
No Unit Eselon IJUMLAH
Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti
1. Ditjen Pajak 380 pengaduan 302 pengaduan
2. Ditjen Bea dan Cukai 75 pengaduan 75 pengaduan
3. Ditjen Perbendaharaan 50 pengaduan 49 pengaduan
4. Ditjen Kekayaan Negara 18 pengaduan 18 pengaduan
5. Inspektorat Jenderal 98 pengaduan 98 pengaduan
6. Bapepam-LK 149 pengaduan 149 pengaduan
7. BPPK 81 pengaduan 81 pengaduan
Total 851 pengaduan 772 pengaduan
g. Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk/customer service
Saat ini Kementerian Keuangan memiliki 725 kantor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan
seluruhnya telah menyediakan fungsi help desk/customer service (100%).
5. Diktum KELIMA,
Diktum Kelima, yaitu “Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi”, diimplementasikan melalui perumusan 1
(satu) indikator yaitu, Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pada tahun 2012 telah terealisir sebanyak 40 kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari target
sebanyak 37 kegiatan (108,11%). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
a. Pemasangan banner-banner anti korupsi;
b. Sosialisasi sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
c. Meningkatkan awareness tentang manajemen risiko termasuk risiko fraud, workshop, pelatihan, focus group
discussion (FGD) pencegahan dan pemberantasan korupsi;
d. Melakukan kajian bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai sesuai program Inpres 17 Tahun
2011;
e. Penunjukan unit pengelola pelaporan dan pembentukan saluran pengaduan whistleblowing yang meliputi:
telepon/sms, kotak pengaduan, dan email;
f. Melaksanakan sosialisasi disiplin pegawai tanggal 13 Juni 2012;
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
19
g. Melaksanakan sosialisasi penerapan pengendalian intern kepada pegawai tanggal 28 Maret 2012;
h. Melaksanakan program whistleblowing system di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di
Kementerian Keuangan;
i. Melakukan sidak sebagai wujud pelaksanaan program kegiatan penegakan kepatuhan pelaksanaan tugas
ke 10 kantor;
j. Melaksanakan program pemantauan pengendalian intern;
k. Melaksanakan program asistensi pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI);
l. Melaksanakan program workshop sistem pengendalian internal (SPI);
m. Melaksanakan sosialisasi WiSe dan anti korupsi;
n. Melaksanakan Pendampingan dan pemantauan aplikasi WiSe pada unit eselon I Kementerian Keuangan;
o. Melakukan Eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
p. Melakukan Pemantauan LHKPN unit-unit eselon I Kementerian Keuangan;
q. Menindaklanjuti laporan PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan para pegawai Kementerian Keuangan.
6. Diktum KEENAM,
Diktum Keenam, yaitu “Melaksanakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten untuk
mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal
dari APBN maupun APBD”, diimplementasikan melalui perumusan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
a. Jumlah pejabat yang bersertifikat LKPP.
Pada semester I tahun 2012, jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang mendapatkan sertifikat LKPP
sebanyak 2.420 orang dari target sebanyak 2.103 orang (capaian 115,07%). Dengan demikian, jumlah
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang telah memiliki sertifikat LKPP adalah sebanyak 6.042 orang.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
1). Kegiatan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan bekerjasama
dengan LKPP;
2). Diklat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh BPPK bekerjasama dengan LKPP;
3). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I lainnya dalam rangka
memenuhi kebutuhan akan pegawai yang bersertifikat di lingkungannya masing-masing;
4). Kegiatan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh LKPP secara langsung kepada para pegawai yang
membutuhkan sertifikat melalui sistem ujian sertifikasi secara komputer.
b. Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang.
Selama semester I tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melakukan audit belanja modal pada 10 Satker di
lingkungan Kementerian Keuangan. Dari audit belanja modal terhadap 10 satker tersebut tidak ditemukan
ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian persentase tercapainya
ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.
Adapun satker yang telah diaudit oleh Itjen adalah:
1. Kantor Pusat DJP dengan nilai pengadaan Rp130.324.000.000,-;
2. Setjen dengan nilai pengadaan Rp358.955.000.000,-;
3. Kantor Pusat DJBC dengan nilai pengadaan Rp220.541.000.000,-;
4. Kantor Pusat DJKN dengan nilai pengadaan Rp25.822.000.000,-;
20 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5. Kantor Pusat DJPBN dengan nilai pengadaan Rp89.599.000.000,-;
6. BAPEPAM-LK dengan nilai pengadaan Rp28.487.000.000,-;
7. PUSDIKLAT KNPK dengan nilai pengadaan Rp15.370.000.000,-;
8. Sekretariat PP dengan nilai pengadaan Rp1.587.000.000,-;
9. DJA dengan nilai pengadaan Rp18.898.000.000,-; dan
10. STAN dengan nilai pengadaan Rp42.673.000.000,-.
c. Persentase penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement.
Pada semester I tahun 2012, penghematan paket pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan yang
dilaksanakan oleh Pusat LPSE adalah sebesar 16,60% dari target 20%. Sementara itu penghematan yang
dilakukan oleh Pusat LPSE atas pengadaaan barang/jasa dari Kementerian/Lembaga lain adalah sebesar
8,30%. Rincian jumlah dana/paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pusat LPSE dapat dilihat
pada tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Dana/Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Oleh LPSE
No Agency Kementerian Keuangan Non-Kementerian Keuangan
1. Paket 1.777 Paket 894 Paket
2. Total Pagu Pengadaan Selesai Rp6,119,526,617,640.19 Rp2,260,199,027,568.00
3. Nilai Hasil Lelang Rp5,103,742,575,393.65 Rp2,072,554,720,491.53
4. Penghematan Rp1,015,784,042,246.54 Rp 187,644,307,076.47
5. Persentase Penghematan 16,60% 8,30%
Total Penghematan (4+5) = 14,36%
d. Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan.
Pusat LPSE Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 8.000 penyedia barang/jasa yang akan diverifikasi,
dan sampai dengan akhir semester I tahun 2012 telah dilakukan verifikasi terhadap 7.751 penyedia barang/
jasa (capaian 96,89%). Sisa sebanyak 249 penyedia barang dan jasa ditargetkan akan diselesaikan pada
semester II.
Proses verifikasi penyedia barang/jasa merupakan proses pembuktian otentifikasi persyaratan yang dimiliki
sebelum penyedia barang/jasa tersebut dinyatakan terdaftar melalui kepemilikan user id dan password
khusus untuk ikut serta dalam lelang secara elektronik di lingkungan Kementerian Kuangan. Proses verifikasi
ini merupakan tahapan akuntabalitas yang dilakukan oleh Pusat LPSE untuk menghasilkan pasar virtual
e-Procurement yang berkualitas. Selain itu, guna mendukung kegiatan verifikasi offline di kantor layanan,
dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas Pusat LPSE Kementerian Keuangan ke lokasi penyedia barang/
jasa berdomisli sebagai pembuktian dan validasi data penyedia barang/jasa tersebut.
7. Diktum KETUJUH,
Diktum Ketujuh, yaitu “Menerapkan kesederhanaan hidup baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan
pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan
negara”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Menetapkan penghematan penyelenggaraan
kegiatan perkantoran.
Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 12/IMK.01/2012 tentang Penghematan Energi dan
Air di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh eselon I diinstruksikan untuk menegaskan kembali instruksi
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
21
tersebut baik melalui surat edaran maupun instruksi pimpinan eselon I yang bersangkutan. Dengan demikian,
di tahun 2012 ditargetkan sebanyak 12 peraturan terkait kesederhanaan hidup, baik dalam kedinasan maupun
kehidupan pribadi. Pada semester I telah terealisir sebanyak 8 peraturan (66,67%) yang diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara,
Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara itu, unit eselon I
lainnya akan merealisasikan pada semester II tahun 2012.
8. Diktum KEDELAPAN,
Diktum Kedelapan, yaitu “Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang
dilakukan oleh kepolisian negara, kejaksaan RI dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang
berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap
saksi/tersangka”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Persentase pemenuhan permintaan
informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum.
Pada semester I tahun 2012, terdapat 68 permintaan informasi, baik dari KPK, Kejaksaan Agung, maupun dari
Kepolisian Negara RI. Dari 68 permintaan tersebut, Kementerian Keuangan telah memenuhi seluruhnya (realisasi
100%). Permintaan tersebut antara lain ditujukan kepada:
a. Ditjen Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
1). KPK : 4 permintaan informasi/keterangan.
2). Kejaksaan : 3 permintaan informasi/keterangan.
3). Pengadilan Negeri : 3 permintaan informasi/keterangan.
4). Mahkamah Konstitusi : 3 permintaan informasi/keterangan.
b. Ditjen Pajak, dengan rincian sebagai berikut:
1). KPK : 6 permintaan informasi/keterangan.
2). Kepolisian : 14 permintaan informasi/keterangan.
3). Kejagung : 31 permintaan informasi/keterangan.
c. Ditjen Perbendaharaan, dengan rincian sebagai berikut:
KPK : 1 permintaan informasi/keterangan.
d. Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:
1). KPK : 1 permintaan informasi/keterangan
2). Kepolisian : 2 permintaan informasi/keterangan
Kemenkeu dan Kejaksaan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama tentang koordinasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi di Aula Djuanda Kemenkeu, Kamis 5 April 2012
22 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9. Diktum KESEMBILAN,
Diktum Kesembilan, yaitu “Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian
terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas,
wewenang dan tanggung Jawab masing-masing”, diimplementasikan melalui perumusan indikator: Jumlah
kerjasama dengan KPK.
Sampai dengan semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah melaksanakan 3 kerjasama dengan KPK
dari target 6 kegiatan kerjasama (50%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pertukaran informasi dan
kerjasama dalam penindakan/pemberantasan korupsi, yaitu:
a. DJBC Mengundang KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal tanggal 11 s.d. 13 April
2012;
b. Pelaksanaan Action Plan Laporan Hasil Observasi KPK terhadap Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai
Tahun 2010 oleh DJBC;
c. Itjen melakukan pertukaran informasi dan kerja sama dalam penindakan/pemberantasan korupsi dengan
KPK.
d. Kerja sama Sekretariat Pengadilan Pajak dengan KPK mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan
perubahan-perubahan mendasar yang akan diterapkan di Sekretariat Pengadilan Pajak.
Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kepolisian R.I.
10. Diktum KESEPULUH,
Diktum Kesepuluh, yaitu “Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan untuk meniadakan perilaku
koruptif di lingkungannya”, diimplementasikan melalui perumusan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
a. Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur.
Telah dilaksanakan 45 kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian
Keuangan dari target 43 kegiatan (104,65%), yang meliputi:
1). TOT Change Agent bagi 7 pejabat Eselon III;
2). Seminar Motivasi oleh Andrie Wongso dan Change Management oleh Rhenald Kasali;
3). Internalisasi peraturan kepegawaian;
4). Penyediaan sarana konsultasi perihal kepatuhan;
5). Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT);
6). Sosialisasi LHKPN;
7). Pemantauan kepatuhan pegawai;
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
23
8). Workshop penanganan pelanggaran disiplin pegawai;
9). Penandatanganan Pakta Integritas.
b. Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait dengan perilaku koruptif.
sampai dengan semester I Tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada
32 orang pegawai/pejabat yang melakukan pelanggaran terkait perilaku koruptif dari total 61.212 orang
pegawai/pejabat (0,052%), dengan rincian: Ditjen pajak (16 pegawai), Ditjen Bea dan Cukai (10 pegawai),
Ditjen Perbendaharaan (5 pegawai), BPPK (1 pegawai).
Pemberian sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diberikan kepada aparaturpun bervariasi, mulai dari hukuman disiplin
tingkat ringan sampai dengan tingkat berat (pemberhentian tidak dengan hormat).
Spanduk besar yang menggambarkan sifat permusuhan Kementerian Keuangan terhadap perilaku
koruptif terpasang membentang di pagar utama pintu masuk Kompleks Kementerian Keuangan
B. DIKTUM KHUSUS
1. Diktum KESEBELAS Angka 1,
Diktum Kesebelas angka 1, yaitu “Khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Keuangan, dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan kajian uji coba untuk pelaksanaan sistem
e-procurement yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah”, diimplementasikan melalui perumusan
1 (satu) indikator yaitu: Jumlah K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem
e-procurement Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan telah membentuk unit kerja pelaksana sistem E-Procurement yang dapat digunakan
oleh seluruh instansi pemerintah, yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE). Pusat LPSE
merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/
PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
Dari target sebanyak 80 unit pengguna layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan, sampai dengan
semester I tahun 2012 telah terealisir 74 institusi pemerintah pengguna e-procurement Kementerian Keuangan
(lihat lampiran I). Diharapkan pada akhir semester II target 80 unit pengguna dapat tercapai bahkan terlampaui.
24 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. Diktum KESEBELAS Angka 2,
Diktum Kesebelas angka 2, yaitu “Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan
kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan
sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya”, diimplementasikan
melalui 4 (empat) tema, sebagai berikut:
a. Perpajakan:
Kegiatan pengawasan pada bidang perpajakan diimplementasikan ke dalam 5 uraian indikator, yaitu:
1). Jumlah unit yang telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu dan kode etik DJP.
Pada semester I tahun 2012, sebanyak 234 unit telah melakukan internalisasi corporate value Kemenkeu
dan Kode Etik DJP dari 376 unit yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (62,23%).
2). Terlaksananya kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK.
Pada tahun 2012, Ditjen Pajak menargetkan 3 kerjasama dengan Itjen dan KPK, yang seluruhnya telah
dilaksanakan pada semester I Tahun 2012 (capaian 100%). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a). Sosialisasi tentang gratifikasi bekerjasama dengan KPK;
b). In-House Training (IHT) internal audit dengan narasumber dari Itjen;
c). Asistensi pemantauan pengendalian intern oleh itjen.
3). Jumlah kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan.
Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan 10 kegiatan pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan
peraturan dari 15 kegiatan yang ditargetkan di Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:
a). Pengujian kepatuhan terhadap proses keberatan WP, sebanyak 3 kegiatan;
b). Pengujian kepatuhan teradap proses pemeriksaan pajak, sebanyak 6 kegiatan;
c). Pengujian kepatuhan terhadap prosedur perubahan dan validitas data SISMIOP, sebanyak 1
kegiatan.
4). Jumlah penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan.
Pada semester I tahun 2012, telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan 367 SOP di bidang
perpajakan dari target 431 SOP di Tahun 2012 (85.15%), dengan rincian sebagai berikut:
a). 117 SOP Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPPDP);
b). 93 SOP Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE);
c). 6 SOP Whistleblowing system;
d). 5 SOP Pertukaran data DJP-DJBC;
e). 6 SOP Bea Meterai;
f ). 140 SOP lainnya.
5). Jumlah penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK.
Pada semester I tahun 2012, telah diselesaikan sebanyak 8 usulan pembuatan dan penyempurnaan
peraturan di bidang perpajakan yang terdiri atas 1 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 7 Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan, dari 10 RPP dan/atau RPMK yang ditargetkan untuk Tahun 2012 (80%).
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
a). RPP tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Saham (RPP Transaksi Saham);
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
25
b). RPMK tentang Perubahan atas PMK 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
c). RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
d). RPMK tentang Komite Verifikasi 2012;
e). RPMK tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Penghasilan yang
Dibayarkan oleh Perusahaan yang Terkait Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Kepada Pihak Lain;
f ). Usulan perubahan Ketiga PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi
Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek
Pajak Penghasilan;
g). Usulan ke BKF untuk pertimbangan perubahan PMK-81/PMK.03/2009 tentang Pemupukan atau
Pembentukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya;
h). RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak
Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
b. Kepabeanan dan Cukai, yaitu:
Implementasi pengawasan pada sektor Bea dan Cukai terangkum dalam 5 uraian indikator, sebagai berikut:
1). Adanya unit kepatuhan internal dan unit intelijen/penyidikan.
Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menargetkan untuk membentuk 76 unit kepatuhan
internal. Pembentukan seluruh unit kepatuhan internal tersebut akan diselesaikan pada semester II
tahun 2012. Dengan demikian, indikator ini belum terealisasi pada semester I tahun 2012.
2). Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui electronic data interchange (EDI) DJBC.
Pada tahun 2012, ditargetkan 1 kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan internal
melalui EDI DJBC. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi
Direktorat P2 (SiDia) untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia yang
telah dilaksanakan pada bulan Januari 2012 (Capaian 100%). Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi
SiDia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pada unit penindakan dan penyidikan di
Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC seluruh Indonesia dalam memanfaatkan teknologi
informasi yang telah ada.
3). Diterapkannya modul pelaporan online (MPO).
Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Modul Pelaporan Online (MPO) telah terealisasi
100% sejak tahun 2010, dan telah diterapkan di seluruh unit yang memungut penerimaan bea dan cukai,
yaitu:
a). 2 Kantor Pelayanan Utama;
b). 113 KPPBC.
4). Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen dan KPK.
Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Bea dan Cukai telah melaksanakan 3 kegiatan kerja sama
dengan KPK. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
a). Mengundang Itjen dan KPK sebagai Pemateri dalam Workshop Pengendalian Internal;
26 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
b). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan Aplikasi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan DJBC;
c). Berkoordinasi dengan Itjen dalam pembuatan perangkat pemantauan pengendalian intern.
5). Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan.
Pada semester I tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 26 Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan
terkait tugas dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai (lihat lampiran II).
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
1). Tersusunnya draft RUU revisi UU No.20/1997 tentang PNBP.
Dari 1 RUU yang ditargetkan di tahun 2012, indikator tersebut belum dapat direalisasikan pada semester
I. Namun demikian, saat ini telah tersusun draft awal RUU revisi UU No. 20/1997 tentang PNBP. Sehingga
capaian dimaksud akan dapat terselesaikan pada semester II tahun 2012.
2). Tersusunnya RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP Pada K/L.
Capaian untuk indikator ini sangat terkait dengan usulan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah
lainnya. Sampai dengan semester I tahun 2012, Ditjen Anggaran belum menerima usulan RPP tentang
jenis dan tarif PNBP dari Kementerian/Instansi lain.
d. Bidang Anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan).
Untuk mengimplementasikan amanat pengawasan di bidang anggaran, Kementerian Keuangan
melaksanakannya melalui 3 (tiga) unit eselon I yang berbeda, yaitu:
1). Direktorat Jenderal Anggaran.
Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran
mengimplementasikannya melalui 4 indikator, sebagai berikut:
a). Tersusunnya peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya
Target tahun 2012 untuk indikator tersebut adalah 2 Peraturan Menteri Keuangan, dan pada pada
semester I tahun 2012 ini kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan (capaian
100%), yaitu :
• PMKNo.37/PMK.02Tahun2012tentangstandarbiayaTahun2013;
• PMKNo.95/PMK.02Tahun2012tentangStandarBiayaKeluaranTahun2013.
b). Tersusunnya satuan anggaran per satuan kegiatan (SAPSK) tepat waktu.
Sampai dengan berakhirnya semester I tahun 2012, SAPSK di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran belum dapat direalisasikan mengingat SAPSK merupakan lampiran Keppres RABPP 2013
yang baru akan diselesaikan pada minggu ke-3 bulan November 2012.
c). Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi RABPP dan DIPA TA 2012.
Pada semester I tahun 2012, Direktorat Jenderal Anggaran telah berhasil menetapkan PMK Nomor
49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (capaian 100%).
d). Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu.
Dari target 2 laporan di tahun 2012, pada semester I tahun 2012 telah terealisasi 1 laporan (50%),
yaitu Laporan keuangan BSBL yang disampaikan kepada ketua BPK dan Dirjen Perbendaharaan
tanggal 21Februari 2012 melalui surat Nomor S-39/MK.2/2012. Sementara itu, 1 laporan akan
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
27
direalisasikan pada semester II mendatang.
2). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan
keuangan mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut:
a). Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien.
Indikatornya adalah persentase jumlah penyaluran transfer ke daerah, dihitung dari rata-rata
periodisasi penyaluran dana transfer ke daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 126/PMK.07/2010. Perhitungan realisasi didasarkan pada penerbitan SPM yang menjadi
kewenganan DJPK.
Indikator ini diimplementasikan guna mendorong terpenuhinya persyaratan untuk merealisasikan
proses penyaluran transfer ke daerah sesuai SOP. Sampai dengan semester I tahun 2012, penyaluran
transfer ke daerah telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
• DBHPajak :44,16%.
• DBHSDA :43,27%.
• DAU :58,33%.
• DAK :29,58%.
• DanaOtsusAcehdanPapua :30%.
• DanaPenyesuaianI :63,57%.
• DanaPenyesuaianII :57,60%.
b). Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat.
Pada semester I tahun 2012, telah disusun 8 peraturan alokasi dana transfer yang akurat, yaitu:
• PMKNomor91/PMK.07/2012tentangKurangBayarPanasBumiTahunAnggaran2010;
• PMK Nomor 87/PMK.07/2012 tentang Kurang Bayar Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan
2011;
• PMKNomor86/PMK.07/2012tentangKurangBayarPerikananTahunAnggaran2011;
• PMK Nomor 94/PMK.07/2012 tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkantoran Akhir Tahun
Anggaran;
• PMKNomor78/PMK.07/2012tentangKurangBayarMigasTahunAnggaran2011;
• PMKNomor46/PMK.07/2012tentangAlokasiSementaraDanaBagiHasilCukaiHasilTembakau
Tahun Anggaran 2012;
• PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012;
• PMK Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tunjangan
Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2012.
3). Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dalam rangka meningkatkan pengawasan di bidang anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
mengimplementasikannya melalui 2 indikator, sebagai berikut:
a). Kepatuhan bank persepsi/pos persepsi dalam melaksanakan kontrak.
Data kepatuhan bank/pos persepsi sampai dengan Semester I Tahun 2012 sebesar (96,15%).
Jumlah bank/pos persepsi mitra kerja KPPN di seluruh Indonesia berjumlah 2.102 bank/pos
persepsi. Kriteria kepatuhan bank/pos persepsi dalam kontrak adalah jumlah bank/pos persepsi
28 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
yang menyampaikan laporan penerimaan negara tepat waktu, jumlah bank/pos persepsi yang
melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan pelimpahan penerimaan negara sesuai
ketentuan, jumlah bank/pos persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tepat
waktu, dan jumlah bank/pos persepsi yang membuka loket penerimaan negara selama jam buka
kas. Dari 2.102 bank/pos persepsi terdapat 81 bank/pos persepsi yang ditegur atau didenda karena
tidak mematuhi kriteria kontrol pada semester I tahun 2012.
b). Tersusunnya/Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan di
bidang perbendaharaan.
Sampai dengan semester I tahun 2012, jumlah peraturan perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaan di bidang perbendaharaan yang telah disusun/disempurnakan berjumlah 16 RPMK
dari 30 RPMK yang ditargetkan (53,33%), serta 19 PerDirjen dari 40 PerDirjen yang ditargetkan
(47,50%) atau rata-rata capaiannya sebesar 50,41%. Rincian peraturan perundang-undangan yang
telah diselesaikan/disusun selengkapnya seperti pada lampiran III.
c). Tersusunnya RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2012.
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 disampaikan Presiden kepada
DPR tanggal 15 Juni 2012 sesuai surat Presiden nomor: R-61/Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012
(capaian 100%).
d). Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu.
Penyusunan LK BUN tahun 2011 disampaikan ke BPK secara tepat waktu sesuai dengan surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4370/PB/2012 tanggaL 21 Mei 2012 (capaian 100%).
C. Ringkasan Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Semester I Tahun 2012
Berdasarkan pada uraian indikator, target, dan realisasi, capaian pada subbab-subbab sebelumnya, maka capaian
pelaksanaan kinerja Inpres Nomor 5 Tahun 2004 pada semester I tahun 2012 dapat diringkas dalam matrik sebagai
berikut:
Tabel 4. Matriks Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Diktum Indikator dan Target Realisasi
Pertama • Jumlah pejabat yang telah menyampaikan LHKPN, target 100% 95,09%
• pemberian sanksi/peringatan terhadap pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, target 100%
100%
Kedua • Persentase TBN LHKPN yang telah diumumkan di papan internal, target 100%
100%
Ketiga • Persentase pejabat/pegawai yang telah menetapkan Kontrak Kinerja (KK), target 100%
100%
• Persentase unit kerja yang telah menyampaikan Laporan Kinerja LAKIP, target 100%
100%
• Persentase LAKIP eselon I yang telah dievaluasi Itjen, target akhir Tahun 100%
41,66%
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
29
Diktum Indikator dan Target Realisasi
Keempat • Jumlah penyelesaian penyusunan/penyempurnaan SOP layanan publik dengan target akhir Tahun 343 SOP
187 SOP (54,2%)
• Jumlah SOP Layanan Unggulan, dengan target 100 SOP LU 102 SOP LU (100%)
• Persentase SOP layanan unggulan yang telah ditayangkan di Website Kemenkeu, target akhir Tahun 100%
100%
• Rata-rata persentase penyelesaian janji waktu layanan unggulan dengan target 100%
104%
• Tercapainya Indeks kepuasan konsumen, target 3.86 akan dilaksanakan di semester II
• Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas layanan public dengan target 100%
90,72%
• Persentase kantor/unit kerja yang telah menyediakan fungsi help desk / customer service, target 100%
100%
Kelima • Jumlah program pencegahan dan pemberantasan korupsi dari target sebanyak 37 program
40 program (108,11%)
Keenam • Jumlah pejabat/pegawai yang bersertifikat LKPP dengan target sebanyak 2.103 pegawai
2.420 pegawai (115,07%)
• Persentase tercapainya ketaatan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa, target 100%
100%
• Terciptanya penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement sebesar 20%
Realisasi penghematan 16,60% (capaian 83%)
• Jumlah penyedia barang dan jasa yang diverifikasi oleh Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebanyak 8.000 unit kerja
7.751 unit kerja (96,89%)
Ketujuh • Menetapkan penghematan penyelenggaraan kegiatan perkantoran dengan target sebanyak 12 peraturan
8 peraturan (66,67%)
Kedelapan • Persentase pemenuhan permintaan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum, target 100%
100%
Kesembilan • Jumlah kerjasama pengkajian/penelaahan dengan KPK, target 6 kegiatan
3 kegiatan (50%)
Kesepuluh • Jumlah kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan aparatur, target 43 kegiatan
45 kegiatan (104,65%)
• Persentase jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin terkait dengan perilaku koruptif, target N/A
0,052%
Khusus angka 1 • K/L/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang mempergunakan layanan sistem e-procurement Kementerian Keuangan, target 80 K/L
74 unit kerja (92,5%)
30 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Diktum Indikator dan Target Realisasi
Khusus angka 2 • Unit yang telah melaksanakan internalisasi corporate value kemenkeu dan kode etik DJP, target 376 unit
234 unit (62,23%)
• Kerjasama unit kepatuhan internal DJP dengan Itjen dan KPK, target 3 kerjasama
3 kerjasama (capaian 100%)
• Pengujian kepatuhan pelaksanaan sistem dan peraturan, target akhir Tahun15 kegiatan
10 kegiatan (66,67%)
• Penyusunan dan penyempurnaan SOP di bidang perpajakan, target akhir Tahun 431 SOP
367 SOP (85,15%)
• Penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK, target 10 peraturan
8 peraturan (80%)
• Usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, target 9 peraturan
2 PerDirjen Pajak (22,22%)
• Pembentukan unit kepatuhan internal dan unit intelijen/ penyidikan, target 77 unit
akan dilaksanakan semester II
• Meningkatnya kemampuan pengawasan internal melalui Electronic Data Interchange DJBC, target 1 kegiatan
1 kegiatan (100%)
• Penerapan 1 Modul Pelaporan Online (MPO) 1 modul (100%)
• Terlaksananya kerjasama unit penegak hukum internal DJBC, Itjen, dan KPK, target 3 kegiatan
3 kegiatan (100%)
• Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan dibidang Bea Cukai, target N/A
26 peraturan (100%)
• Tersusunnya draft RUU revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
akan dilaksanakan pada semester II
• Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L, target 100%
akan dilaksanakan pada semester II
• Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya, target 2 PMK
2 PMK (100%)
• Tersusunnya SP-RKA K/L tepat waktu akan dilaksanakan pada semester II
• Tersusunnya PMK tentang tata cara revisi tentang RABPP dan DIPA TA 2012, target 1 PMK
1 PMK (100%)
• Tersusunnya laporan keuangan BSBL tepat waktu, target 2 laporan 1 laporan keuangan (50%)
• Terlaksananya penyaluran transfer ke daerah tepat waktu dan efisien, target 100%
46,64%
• Tersusunnya peraturan alokasi dana transfer daerah yang akurat, target N/A
8 peraturan (100%)
• Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak, target 100%
94,15%
• Tersusunnya/disempurnakannya RPMK dan Perdirjen di bidang perbendaharaan, target 30 RPMK dan 40 Perdirjen
Realisasi sebanyak 16 RPMK (53,33%) dan 19 PerDirjen (47,51%), sehingga rata2 capaian 50,41%
• Tersusunnya RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, target 1 RUU
1 RUU (100%)
• Tersusunnya laporan keuangan BA-BUN tepat waktu, target 2 laporan
1 laporan (50%)
BAB I I I LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2012PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
31
BAB IV
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
32 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sejak reformasi birokrasi bergulir pada tahun 2007, Kementerian Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan
terkait dengan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Adapun indikator-indikator pemberantasan korupsi di
lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan mencakup aspek penataaan organisasi,
penyempurnaan bussiness process, dan peningkatan akuntabilitas dan kualitas sumber daya manusia, antara lain adalah:
A. Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya
Penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU/NK) mengenai kerjasama dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa unit eselon I antara lain Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat
Jenderal, Bapepam dan LK, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2009, dan membina kerjasama
dengan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana
korupsi, yaitu :
a) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam MoU
Nomor 004/KPK-Menkeu/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Kerjasama dalam rangka pemberantasan
tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan;
b) Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kepolisian RI yang tertuang dalam MoU Nomor: KEP-81/
PJ/2010 dan B/7/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan;
c) Kanwil DJP Aceh bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari
2010 tentang Penegakan Hukum Pajak.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional yang tertuang
dalam MoU Nomor 07/1/2010/BNN.B/01/I/2010, KEP-04/BC/2010 tanggal 20 Januari 2010 terkait dengan
koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menandatangani pakta integritas sejak Tahun 2008.
5. Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan KPK dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).
6. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) bekerjasama dengan Instansi Penegak
Hukum dan Instansi Terkait Lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :
a) Bapepam dan LK dengan Kejaksaan RI pada tanggal 27 Mei 1997 menandatangani kerja sama tentang
Pembinaan Aparat Penegak Hukum di Bidang Pasar Modal;
b) Bapepam dan LK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tanggal 19 Februari 1998
menandatangani kerja sama tentang Pembentukan Aparat Penegak Hukum yang Berkualitas dan Memiliki
Teknis Penyidikan yang Handal di Bidang Pasar Modal;
c) Bapepam dan LK dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tanggal 20 Oktober
2003 menandatangani Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
33
d) Bapepam dan LK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 19 Desember 2006 menandatangani
Kerjasama dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan;
e) Ketua Bapepam dan LK bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam
MoU Nomor MOU/01/BL/2007 dan Nomor Pol : B/1861/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan,
Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menandatangani Pakta Integritas disaksikan oleh KPK pada
tanggal 26 November 2008 setelah adanya sosialisasi pemberantasan korupsi oleh KPK kepada seluruh pegawai
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Khusus pada Semester I tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menandatangani 2 MoU, yaitu penandatanganan
MoU antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kerja sama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI pada tanggal 8 Maret 2012, dan
penandatanganan MoU antara seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan seluruh unit
eselon I di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2012.
Penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan Dengan Kejaksaan
B. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu;
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang
Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yang Wajib Menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pengganti dari KMK Nomor 996/KMK.01/2006 tentang
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam PMK Nomor 38/PMK.01/2011 tersebut terdapat penambahan 63 kelompok jabatan yang diwajibkan untuk
menyampaikan LHKPN dibandingkan dengan KMK Nomor 996/KMK.01/2006 yang hanya mencakup 9 kelompok
jabatan.
34 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
C. Penandatanganan Pakta Integritas;
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah selesai
dilaksanakan. Khusus untuk Sekretariat Jenderal penandatanganan pakta integritas dilaksanakan paling lambat pada
tanggal 26 Juni 2012, sementara itu seluruh unit eselon I menandatangani pakta integritas paling lambat pada tanggal
18 Juli 2012.
D. Penerbitan Edaran tentang Kewajiban Pemasangan Spanduk Anti Korupsi;
Sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah
menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor-3/SJ/2012 tentang pemasangan spanduk/rontek/banner/atribut Anti Korupsi
dan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012. Sesuai dengan SE tersebut,
pemasangan spanduk oleh seluruh unit eselon I dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Maret 2012.
Salah satu banner penegas kawasan bebas korupsi di gedung BKF, Kementerian Keuangan
E. Bidang Sumber Daya Manusia
Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka, yaitu pengumuman
pendaftaran dilakukan melalui media cetak, media elektronik (radio), website Kementerian Keuangan. Pengumuman
setiap tahapan seleksi ditayangkan melaui website dan papan pengumuman.
Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, maka pendaftaran calon pegawai Kementerian Keuangan dilakukan
secara online dan pengiriman berkas disampaikan melalui PO BOX. Lembaga yang mencetak naskah soal Tes Potensi
Akademik (TPA) ditetapkan melalui lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka. Psikotes
dilakukan bekerjasama dengan pihak konsultan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan
jasa konsultasi psikologi.
BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
35
Selain itu, telah ditetapkan pengisian jabatan secara open bidding, yaitu jabatan kosong dilelang, dan peserta
mengajukan diri untuk duduk pada jabatan tertentu dan wajib melalui assesment serta hasilnya diumumkan secara
terbuka melalui website Kementerian Keuangan.
Sementara itu, informasi pengenaan hukuman disiplin/peringatan pegawai Kementerian Keuangan kepada publik
disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Sejak tahun 2006, Inspektorat Jenderal menyajikan data statistik pegawai
yang terkena hukuman disiplin/peringatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai pada 12 unit
eselon I diwajibkan melakukan presensi dengan mesin finger print. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Edaran
pimpinan masing-masing unit eselon I, seperti di lingkungan Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan surat edaran
Sekretaris Jenderal Nomor: SE-227/SJ/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Sistem Absensi Elektronik, di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dengan SE Dirjen Pajak Nomor: SE-18/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang
Penggunaan Absensi Elektronik, dan di lingkungan Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan Nota Dinas Sekretaris
Inspektorat Jenderal Nomor: ND-07/IJ.1/UP.10/2007 tentang Absensi Pegawai Secara Elektronik.
Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor: PER-07/IJ/2009 tentang
Pemantauan Keberadaan Pegawai dalam Jam Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dan dilakukan sidak untuk
mengetahui kemungkinan adanya pegawai yang keluar kantor tanpa ijin. Di lingkungan BKF, juga telah ditetapkan
Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor: SE-720/KF/2007 tentang Pemberlakuan Sistem Absensi Elektronik
di Lingkungan BKF.
Berkaitan dengan Penegakan Disiplin, Menteri Keuangan telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK dimaksud telah disosialisasikan kepada seluruh perwakilan unit-
unit eselon I dan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal, serta perwakilan dari Kanwil DJP, DJBC,DJPb, dan
DJKN. Selanjutnya masing-masing unit eselon I memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawainya
F. Whistle Blowing System di Lingkungan Kementerian Keuangan
Whistle Blowing System (WiSe) adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil
pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. WiSe merupakan salah satu sarana bagi setiap
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas pengguna layanan Kementerian Keuangan untuk
melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meluncurkan secara resmi whistle blowing system
pada tahun 2011.
Whistle Blowing System didesain agar para pihak yang mengetahui tindakan korupsi yang melibatkan unsur dari
Kementerian Keuangan dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal
(Itjen) melalui Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).
Berdasarkan KMK Nomor 49/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
serta Tata Cara Pelaporan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan
Kementerian Keuangan disebutkan bahwa jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan
dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Dengan demikian, dapat
dipastikan setiap laporan dugaan pelanggaran pasti ditindaklanjuti.
36 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Launching aplikasi Whistle Blowing System (WiSe) oleh Menteri Keuangan tanggal 05 Oktober 2011
G. Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) merupakan unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/ 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010. Pusat LPSE ini dibentuk sebagai unit kerja
pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah atau institusi lainnya
(kementerian/lembaga) di Indonesia. Pembentukan Pusat LPSE dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa
oleh pemerintah.
Pada tahun 2011, Pusat LPSE telah memberikan layanan e-procurement kepada 27 (duapuluh tujuh) institusi. Sementara
itu, pada semester I Tahun 2012 Pusat LPSE telah melayani 74 (tujuhpuluh empat) (lihat lampiran I) institusi dengan
jumlah pengadaan sebesar Rp6.119.526.617.640,19 dan realisasi belanja sebesar Rp5.103.742.575.393,65. Sehingga
tercipta penghematan sebesar Rp1.015.784.043.246,54 (16,60%).
H. Perkembangan Implementasi Balanced Scorecard Kementerian Keuangan Tahun 2012
Balanced Scorecard (BSC) Kementerian Keuangan telah diluncurkan sejak tahun 2007 sebagai alat manajemen untuk
menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Road Map Kemenkeu
ke dalam suatu peta strategi. Implementasi BSC diperlukan guna mewujudkan visi Kementerian Keuangan, yaitu
“Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia
yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.
BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
37
Mulai tahun 2012, pelaksanaan pengukuran kinerja di Kementerian Keuangan diatur melalui Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,
sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Departemen Keuangan. PMK ini menetapkan bahwa setiap pegawai di Kementerian Keuangan akan diukur kinerjanya
melalui dua komponen, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perilaku. KMK tersebut juga mengatur tentang
penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, target, inisiatif strategis
dan pelaporan capaian kinerja di Kementerian.
Sampai dengan tahun 2012, IKU telah dibangun balance score card dari level Kemenkeu-Wide (Kementerian Keuangan)
sampai Kemenkeu-Five (tingkat pelaksana). Sesuai dengan program kerja pengelolaan kinerja Kementerian, seluruh
pegawai Kementerian Keuangan telah memiliki kontrak kinerja. Pada Tahun 2012, dilakukan serangkaian refinement
pada peta strategi tahun sebelumnya guna memenuhi kebutuhan akan ukuran kinerja yang lebih strategis serta
penajaman sasaran strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Seluruh komponen perubahan
ini dituangkan dalam komitmen kinerja Menteri Keuangan dan kontrak kinerja pejabat Eselon I yang ditandatangani
pada tanggal 9 Februari 2012.
38 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKSANAK AN TERK AIT PEMBERANTASAN KORUPSI DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
39
BAB V
PENUTUP
40 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pemberantasan korupsi adalah kegiatan yang memerlukan perhatian, waktu, dan tenaga ekstra, karena korupsi bukan
hanya masalah parsial di bidang keuangan negara semata, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku individu
ataupun kelompok yang menghambat proses pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak
dapat dilakukan sekedar mengatasi persoalan secara temporer, tetapi juga harus mengupayakan berbagai kegiatan
antisipasi secara komprehensif dan berkesinambungan.
Sebagai salah satu pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian
Keuangan telah memformulasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang digunakan sebagai indikator pemberantasan
dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Indikator-indikator tersebut bersifat dinamis, sehingga
dapat berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi. Selain itu, Kementerian Keuangan
juga telah melakukan berbagai kegiatan dan inisiatif sebagai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian
Keuangan, yang merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, yaitu perbaikan
dan penyempurnaan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial yang mencakup aspek
penataaan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempuranaan peraturan perundang-undangan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Adapun indikator-indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah
diformulasikan dan dilaksanakan berdasarkan sebelas diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, antara lain dirumuskan
ke dalam tema-tema sebagai berikut:
1. Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai Kemenkeu,
sebagaimana terdapat pada Diktum Pertama dan Kedua;
2. Penetapan Kontrak Kinerja Tahunan pegawai Kementerian Keuangan, penyusunan LAKIP dan SOP, serta monitoring
atas layanan Kementerian Keuangan, sebagaimana yang tertuang pada Diktum Ketiga dan Keempat;
3. Penetapan program pencegahan dan permberantasan korupsi baik di bidang pengadaan barang/jasa serta penerapan
kesederhanaan dalam kegiatan perkantoran maupun pribadi, yang terdapat pada Diktum Kelima, Keenam, Ketujuh,
dan Diktum Kesebelas angka 1;
4. Bekerjasama dengan penegak hukum baik untuk memenuhi permintaan informasi maupun bekerjasama dalam hal
pengkajian peraturan yang berpotensi menimbulkan korupsi, yang terdapat pada Diktum Kedelapan dan Kesembilan;
5. Meningkatkan disiplin pegawai Kementerian Keuangan, yang tertuang dalam Diktum Kesepuluh;
6. Pengawasan anggaran pada bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan
perbendaharaan, yang terdapat pada Diktum Kesebelas angka 2;
Melalui rumusan indikator pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut,
diharapkan setiap kegiatan dan capaian kinerja unit maupun individu dapat dipetakan secara lebih transparan guna
menjadi sarana strategis untuk mengantisipasi perilaku koruptif. Hal ini sangatlah penting karena perilaku birokrasi menjadi
kunci dan ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengemban amanat mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang berparadigma New Public Service demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
BAB V PENUTUP
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
41
LAMPIRANDAN MATRIKS
42 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran I
Kementerian/Lembaga/Komisi/BUMN/Perguruan Tinggi yang Mempergunakan Layanan Sistem E-Procurement
Kementerian Keuangan
1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
2. Komisi Yudisial (KY)
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
5. Lembaga Sandi Negara (LSN)
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
8. Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia
9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Sekretariat Negara
12. Biro Umum BPKP
13. Biro Hukum dan Organisasi, BMKG
14. Kementerian Perhubungan
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Pengadilan Militer Kalimantan Timur
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat
19. Kementerian Luar Negeri
20. Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM
21. Kementerian Sosial RI
22. IAIN Nangroe Aceh D.
23. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta
24. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
25. Lembaga Administrasi Negara RI
26. Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi
27. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)
28. Kementerian BUMN
29. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
30. Pengadilan Militer Jawa Barat.
31. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
32. Pengadilan Agama Se- Jawa Barat
33. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
34. Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat
35. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
36. BPS Provinsi Bengkulu.
37. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.
38. Balai Taman Nasional Gunung Merapi
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
43
39. Satker Dinas Kelautan Prov. Kalimantan Barat
40. Kodam XII Tanjung Pura
41. Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong
42. Dinas Sosial Provinsi Sumsel
43. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan
44. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan
45. Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan
46. Pengadilan Agama Balikpapan
47. Pengadilan Agama Nunukan
48. Dinas Kesehatan Jeneponto
49. Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang
50. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
51. RSUD Tais Kabupaten Seluma
52. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
53. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma
54. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Seluma
55. Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
56. Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma
57. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seluma
58. Pengadilan Agama Curup
59. Pengadilan Militer III Madiun
60. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
61. Pengadilan Agama Jakarta Utara
62. Polda Jatim
63. RRI Ternate
64. Kejaksaan Agung
65. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
66. SMAK Makassar
67. Kementerian Agama Kabupaten Seluma Bengkulu
68. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara
69. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
70. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Bengkulu
71. Universitas Pattimura
72. Kantor Badan SAR Aceh
73. Komisi Hukum Nasional
74. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna”
44 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran II
Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan di Lingkungan DJBC
1. RPMK tentang dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas
Mesin dan/atau Barang dan Bahan Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam
Rangka Penanaman Modal;
3. PDJ PER-22/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran,
Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik,
Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil;
4. PDJ PER-26/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang;
5. PDJ PER-31/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal;
6. PDJ PER-33/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor;
7. PDJ PER-36/BC/2012 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tentang Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau
Perakitan Alat Besar;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-1/BC/2012 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Penyelesaian
Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi
Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/
Atau Bukan Karena Kesalahan Orang;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Bea Dan Cukai Nomor 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-6/BC/2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian
Permohonan Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Direktorat Jenderal
Bea Dan Cukai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke
Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
12. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang
Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
13. Per-7/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Tentang Standar Audit Kepabeanan
Dan Audit Cukai;
14. Per-8/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Sertifikasi Keahlian Di Bidang Audit Kepabeanan Dan Audit
Cukai;
15. Per-9/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai;
16. Per-10/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis
Audit, Dan Pengawas Mutu Audit Bea Dan Cukai;
17. Per-11/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit;
18. Per-12/BC/2012 Tanggal 9 Maret 2012 Perdirjen BC Tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai;
19. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan
Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan (RPMK Ibadah Umum);
20. PMK Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan
Penanggulangan Bencana Alam (RPMK PBM Bencana Alam) Minta Paraf;
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
45
21. Per-15/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan
Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
22. Per-16/BC/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Perdirjen Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,
Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
23. Kepdirjen Nomor Kep-78/BC/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan DJBC;
24. Surat Edaran Nomor Se-5/BC/2012 Tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) DJBC;
25. Kep-89/BC/2012 tanggal 20-4-2012 Kepdirjen Tentang Pencabutan Kepdirjen BC No. Kep-34/BC/2004 Tentang
Pemberian Izin Kepada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk Di Sampang Agung Jawa Timur Untuk Membuat Minuman
Ringan Non Alkohol Di Dalam Pabrik;
26. PMK Tentang Tatacara Dan Besarnya Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
46 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran III
Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan
di Bidang Perbendaharaan Yang Telah Disusun/Disempurnakan
1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung
Karno pada Kementerian Sekretariat Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung pada Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana Dari Sisa
Anggaran Program/ Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada
Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada
Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera
Utara pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dana Operasional Pimpinan Lembaga
Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation;
12. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/ Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/ Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/
Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar
Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
47
Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Pelaksanaan
di Bidang Perbendaharaan yang Telah Disusun/Disempurnakan
Dalam Bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
1. PER-1/PB/2012 tanggal 3 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan
Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit no. 4349-IND/IBRD Loan no. 7476-IND dan Hibah no. TF-090794 (Better Education
Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading/BERMUTU Project);
2. PER-2/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan
Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 4834-IND (Strategic Roads Infrastructure Project/SRIP);
3. PER-3/PB/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
4. PER-4/PB/2012 tanggal 18 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development Nomor 60472 untuk Junior Secondary School
Construction and Expansion Through Australia’s Education Partnership with Indonesia);
5. PER-5/PB/2012 tanggal 19 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8027-ID Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II
(WISMP II);
6. PER-6/PB/2012 tanggal 24 Januari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran
dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit Number 4204-IND (Third Water Supply and Sanitation for Low Income
Communities Project - PAMSIMAS);
7. PER-7/PB/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Peraturan Direktur jenderal perbendaharaan tentang tata cara pembentukan
dan/atau penutupan layanan filial dan layanan mobile kantor Pelayanan perbendaharaan negara);
8. PER-8/PB/2012 tanggal 13 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan
Pencairan Dana Hibah TF093358 (Aceh Economic Development Financing Facility Project);
9. PER-9/PB/2012 tanggal 22 Februari 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyelesaian
Pertanggungjawaban Uang Persediaan Akibat Selisih Kurs pada Satuan Kerja yang Berlokasi di Luar Negeri);
10. PER-10/PB/2012 tanggal 5 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF098847-ID (Advisory and Analytical Activities to Support Public Procurement
Reform);
11. PER-11/PB/2012 tanggal 7 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura
dan Uang);
12. PER-12/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan Dana Pinjaman Asian Development Bank Nomor 2768-INO Urban Sanitation and Rural Infrastructure
Support to PNPM Mandiri Project);
48 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
13. PER-13/PB/2012 tanggal 9 Maret 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan
Layanan Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi Pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit layanan);
14. PER-14/PB/2012 tanggal 4 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan
Dana Hibah Nomor TF 091511-IND (Global Partnership on Output Based Aid – Expanding Piped Water Supply to
Surabaya’s Urban Poor Project);
15. PER-15/PB/2012 tanggal 11 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012);
16. PER-16/PB/2012 tanggal 12 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi);
17. PER-17/PB/2012 tanggal 27 April 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur Kerja Transaksi
Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan);
18. PER-18/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pencairan Dana Hibah Uni Eropa Nomor DCI ASIE/2008/020-069 untuk Trade Support Programme II);
19. PER-19/PB/2012 tanggal 2 Mei 2012 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penerapan
Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar).
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
49
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
50 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAT
RIKS
REA
LISA
SI IN
STRU
KSI P
RESI
DEN
NO
MO
R 5
TAH
UN
200
4TA
HU
N A
NG
GA
RAN
201
2
Dik
tum
Inpr
es/
Prog
ram
Indi
kato
rSa
tuan
Pela
ksan
aTa
rget
Real
isas
iKe
giat
an y
ang
Dila
ksan
akan
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
Dik
tum
1
Peja
bat y
ang
term
asuk
Peny
elen
ggar
a N
egar
a ya
ngbe
lum
mel
apor
kan
hart
ake
kaya
anny
a ag
ar s
eger
am
elap
orka
nnya
kep
ada
KPK
Pers
enta
se ju
mla
h pe
jaba
t yan
g te
lah
men
yam
paik
an
LHKP
N b
erda
sark
an
KMK
No.
38/
KMK.
01/2
011
Baik
Fo
rmul
ir A
dan
B
%
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
10
0%94
,96
%M
enya
mpa
ikan
LH
KPN
ke
KPK
Form
ula
:
∑ P
ejab
at P
egaw
ai/p
ejab
at y
ang
men
yam
paik
an L
HPK
N
X
100%
∑ p
egaw
ai/p
ejab
at y
ang
waj
iib
m
enya
mpa
ikan
LH
KPN
Pers
enta
se p
embe
rian
sank
si te
rhad
ap
peja
bat
yang
bel
um
men
yam
paik
anLH
KPN
%Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100%
100%
* in
vent
aris
pej
abat
yg
belu
m
men
yam
paik
an L
HKP
N*
atas
an m
embe
rikan
tegu
ran
* m
embe
rikan
huk
dis
kepa
da
peja
bat
Form
ula:
∑ Pe
jaba
t yan
g te
lah
dibe
ri sa
nksi
x 1
00%
∑ Pe
jaba
t yan
g be
lum
men
yam
paik
an
LHKP
N
* cu
t off
Sem
I =
30 Ju
ni*
cut o
ff Se
m II
= 3
0 D
esem
ber
Dik
tum
2M
emba
ntu
KPK
dala
m ra
ngka
peny
elen
ggar
aan
pela
pora
n,pe
ndaf
tara
n, p
engu
mum
anda
n pe
mer
iksa
an L
HKP
N d
ilin
gkun
gann
ya
Pers
enta
se T
amba
han
Berit
a N
egar
a (T
BN)
LHKP
N y
ang
tela
h di
umum
kan
di p
apan
in
tern
al
%
Se
luru
h U
nit
Esel
on I
10
0%
100%
Men
gum
umka
n TB
N y
g di
terim
a un
it
Form
ula:
∑ TB
N L
HKP
N y
ang
dium
umka
n x
100%
∑ TB
N L
HKP
N y
ang
dite
rima
unit
* Va
lidas
i dip
erol
eh d
ari t
anda
terim
a ya
ng te
lah
di tt
d ol
eh a
tasa
n la
ngsu
ng
Dik
tum
3M
embu
at p
enet
apan
kin
erja
deng
an p
ejab
at d
i baw
ahny
ase
cara
ber
jenj
ang,
yan
gbe
rtuj
uan
untu
k m
ewuj
udka
nsu
atu
capa
ian
kine
rja te
rten
tude
ngan
sum
berd
aya
tert
entu
,m
elal
ui p
enet
apan
targ
etki
nerja
ser
ta in
dika
tor k
iner
jaya
ng m
engg
amba
rkan
kebe
rhas
ilan
penc
apai
anny
aba
ik b
erup
a ha
sil m
aupu
nm
anfa
at
Pers
enta
se p
ejab
at/
pega
wai
yan
g te
lah
men
etap
kan
kont
rak
kine
rja (K
K)
% (Jm
l)
Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100%
100%
Mas
ing-
mas
ing
peja
bat/
pega
wai
m
elak
ukan
Kon
trak
Kin
erja
de
ngan
ata
sann
ya*
Kont
rak
Kine
rja d
ibua
t ole
h Es
.I s.d
. pe
laks
ana
Pers
enta
se u
nit k
erja
ya
ng m
enya
mpa
ikan
la
pora
n ki
nerja
(LA
KIP)
%(J
ml)
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
100%
100%
Peny
ampa
ian
LAKI
P ol
eh u
nit
esel
on I
ke M
ente
ri Ke
uang
an
dan
esel
on II
ke
mas
ing-
mas
ing
pim
pina
n un
it es
elon
I
* pe
nyam
paia
n LA
KIP
s.d. e
selo
n II
(k
anto
r ver
tikal
)
Pers
enta
se L
AKI
P es
elon
I ya
ng te
lah
diev
alua
si It
jen
%(J
ml)
Itjen
100% 12
41,6
6% 5Itj
en m
enge
valu
asi L
AKI
P es
.I*
Laki
p Es
elon
I Ta
hun
2011
* 5
LAKI
P se
lesa
i die
valu
asi,
7 LA
KIP
dala
m
pros
es e
valu
asi
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
51
Dik
tum
Inpr
es/
Prog
ram
Indi
kato
rSa
tuan
Pela
ksan
aTa
rget
Real
isas
iKe
giat
an y
ang
Dila
ksan
akan
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
Dik
tum
4M
enin
gkat
kan
kual
itas
pela
yana
n ke
pada
pub
lik b
aik
dala
m b
entu
k ja
sa a
taup
unpe
rijin
an m
elal
ui tr
ansp
aran
sida
n st
anda
rdis
asi p
elay
anan
yang
mel
iput
i per
syar
atan
-pe
rsya
rata
n, ta
rget
wak
tupe
nyel
esai
an, d
an ta
rif b
iaya
yang
har
us d
ibay
ar o
leh
mas
yara
kat u
ntuk
m
enda
patk
an p
elay
anan
ters
ebut
ses
uai p
erat
uran
peru
ndan
g-un
dang
an, d
anm
engh
apus
kan
pung
utan
liar
Jum
lah
peny
usun
an/
peny
empu
rnaa
n SO
Pla
yana
n pu
blik
yan
gdi
teta
pkan
SOP
Se
luru
h U
nit
Esel
on I
345
187
Men
yusu
n da
n m
enet
apka
n SO
P la
yana
n Pu
blik
* Pe
laya
nan
Publ
ik a
dala
h ke
giat
an a
tau
rang
kaia
n ke
giat
an d
alam
rang
ka
pem
enuh
an k
ebut
uhan
pel
ayan
an
sesu
ai d
enga
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an b
agi s
etia
p w
arga
neg
ara
dan
pend
uduk
ata
s ba
rang
/jasa
, da
n at
au p
elay
anan
adm
inis
trat
if ya
ng d
ised
ikan
ole
h pe
nyel
engg
ara
pela
yana
n pu
blik
(UU
Nom
or 2
5 Ta
hun
2009
ttg
pela
yana
n pu
blik
* La
yana
n Pu
blik
men
gacu
pad
a U
U
Nom
or 2
5 Ta
hun
2009
ttg
Pela
yana
n Pu
blik
* tid
ak a
kum
ulas
i
Jum
lah
SOP
laya
nan
ungg
ulan
(aku
mul
asi)
SOP
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
102
102
Men
yusu
n da
n m
enet
apka
n SO
P La
yana
n U
nggu
lan
(LU
)*
Laya
nan
Ung
gula
n ad
alah
keg
iata
n at
au ra
ngka
ian
kegi
atan
yan
g di
laku
kan
dala
m ra
ngka
pem
enuh
an k
ebut
uhan
pe
laya
nan
ekst
erna
l mau
pun
inte
rnal
se
suai
den
gan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
unt
uk k
epen
tinga
n m
asya
raka
t ata
u pe
man
gku
kepe
ntin
gan
lain
nya
atas
jasa
dan
ata
u la
yana
n ad
min
istr
atif
yang
dis
edia
kan
oleh
Kem
enke
u*
Laya
nan
Ung
gula
n di
teta
pkan
den
gan
KMK
Nom
or 1
87/K
MK.
o1/2
010
Pers
enta
se S
OP
Laya
nan
Ung
gula
n ya
ng te
lah
dita
yang
kan
di
web
site
Kem
enke
u
% (J
ml)
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
100
%10
0%M
enay
angk
an S
OP
Laya
nan
Ung
gula
n *
Tela
h di
taya
ngak
an b
aik
di w
ebsi
te
kem
enke
u, m
aupu
n w
ebsi
te m
asin
g-m
asin
g un
it es
.I
Rata
-rat
a pe
rsen
tase
peny
eles
aian
janj
i w
aktu
laya
nan
ungg
ulan
% S
elur
uh
Uni
tEs
elon
I
100%
104%
Mem
berik
an p
elay
anan
ses
uai
janj
i lay
anan
* in
dika
tor d
an fo
rmul
a di
sam
akan
de
ngan
IKU
kem
enke
u w
ide
Terc
apai
nya
inde
kske
puas
an k
onsu
men
(mas
y/st
akeh
olde
r)
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
3,86
NA
Mel
akuk
an su
rvey
kep
uasa
n ko
nsum
en
* SU
rvey
dila
kuka
n pa
da s
emes
ter I
I
MAT
RIKS
REA
LISA
SI IN
STRU
KSI P
RESI
DEN
NO
MO
R 5
TAH
UN
200
4TA
HU
N A
NG
GA
RAN
201
2
52 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dik
tum
Inpr
es/
Prog
ram
Indi
kato
rSa
tuan
Pela
ksan
aTa
rget
Real
isas
iKe
giat
an y
ang
Dila
ksan
akan
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
Pers
enta
se ti
ndak
la
njut
pen
gadu
an
mas
yara
kat a
tas
laya
nan
publ
ik
%Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100
%90
,72%
Men
inda
klan
juti
peng
adua
n m
asya
raka
t
Pers
enta
se K
anto
r/un
it ke
rja y
ang
tela
hm
enye
diak
an fu
ngsi
he
lp d
esk/
cust
omer
se
rvic
e
%(J
ml)
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
100%
100%
Men
yedi
akan
fung
si h
elp
desk
* tid
ak h
arus
ada
pet
ugas
sec
ara
fisik
se
baga
i cus
tom
er s
ervi
ce/h
elp
desk
. *
web
site
, kot
ak s
uara
, SO
P,dll
Dik
tum
5M
enet
apka
n pr
ogra
m d
anw
ilaya
h ya
ng m
enja
di li
ngku
ptu
gas,
wew
enan
g da
n ta
nggu
ng ja
wab
nya
seba
gai
prog
ram
dan
wila
yah
beba
s ko
rups
i
Jum
lah
prog
ram
penc
egah
an d
anpe
mbe
rant
asan
ko
rups
i
prog
ram
Selu
ruh
Uni
tEs
elon
I
3740
Men
etap
kan
dan
mel
aksa
naka
n pr
ogra
m p
ence
gaha
hn d
an
pem
bera
ntas
an k
orup
si
term
asuk
pro
gram
inpr
es
17/2
011
Dik
tum
6M
elak
sana
kan
Kepp
res
80/2
003
tent
ang
Peng
adaa
n Ba
rang
/Jas
a Pe
mer
inta
h se
cara
kon
sist
en u
ntuk
m
ence
gah
berb
agai
mac
am
kebo
cora
n da
n pe
mbo
rosa
n pe
nggu
naan
keu
anga
n ne
gara
bai
k ya
ng b
eras
al d
ari
APB
N m
aupu
n A
PBD
Jml p
ejab
at/p
egaw
ai
yang
ber
sert
ifika
t LK
PP
oran
gSe
luru
h U
nit
Esel
on I
2.
103
2.42
0M
engi
kuts
erta
kan
pega
wai
/m
enye
leng
gara
kan
dikl
at y
ang
bers
ertifi
kat L
KPP
Ting
kat c
apai
an s
ebes
ar 1
09,9
9%
Pers
enta
se
Terc
apai
nya
keta
atan
te
rhad
ap p
rose
dur
peng
adaa
n ba
rang
da
n ja
sa
%Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100%
100%
Men
gaud
it pe
ngad
aan
bara
ng/
jasa
dia
tas
5 M
Dar
i 4 p
eker
jaan
pen
gada
an b
aran
g,
3 pe
kerja
an ti
dak
terd
apat
kes
alah
an
pros
edur
Pers
enta
se
peng
hem
atan
bel
anja
ba
rang
dan
bel
anja
mod
al d
enga
n pe
laks
anaa
n e-
proc
urem
ent
% LP
SE20
%16
,60%
Mel
aksa
naka
n pe
ngad
aan
bara
ng/ja
sa d
enga
n si
stem
e-
proc
urem
ent
MAT
RIKS
REA
LISA
SI IN
STRU
KSI P
RESI
DEN
NO
MO
R 5
TAH
UN
200
4TA
HU
N A
NG
GA
RAN
201
2
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
53
Dik
tum
Inpr
es/
Prog
ram
Indi
kato
rSa
tuan
Pela
ksan
aTa
rget
Real
isas
iKe
giat
an y
ang
Dila
ksan
akan
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
Jum
lah
Peny
edia
ba
rang
dan
jasa
yan
g di
verifi
kasi
ole
h Pu
sat
LPSE
Kem
ente
rian
Keua
ngan
buah
LPSE
8000
7751
Mem
verifi
kasi
pen
yedi
a na
rang
da
n ja
sa ya
ng m
asuk
dan
terd
afta
r pa
da s
iste
m e
-pro
cure
men
t
Dik
tum
7M
ener
apka
n ke
sede
rhan
aan
baik
dal
am k
edin
asan
m
aupu
n da
lam
keh
idup
an
prib
adi s
erta
pen
ghem
atan
pa
da p
enye
leng
gara
an
kegi
atan
yan
g be
rdam
pak
lang
sung
pad
a ke
uang
an
nega
ra
Men
etap
kan
peng
hem
atan
peny
elen
ggar
an
kegi
atan
per
kant
oran
pe
ratu
ran
Se
luru
h U
nit
Esel
on I
128
Esel
on I
mem
buat
ped
oman
/ed
aran
tent
ang
kese
derh
anaa
n da
lam
ked
inas
an m
aupu
n ke
hidu
pan
prib
adi
Dik
tum
8M
embe
rikan
duk
unga
nm
aksi
mal
terh
adap
upa
ya-
upay
a pe
nind
akan
kor
upsi
ya
ng d
ilaku
kan
oleh
Ke
polis
ian
Neg
ara,
Kej
aksa
an
RI d
an K
PK d
enga
n ca
ra
mem
perc
epat
pem
beria
n in
form
asi y
ang
berk
aita
n de
ngan
per
kara
tind
akpi
dana
kor
upsi
dan
mem
perc
epat
pem
beria
n iji
npe
mer
iksa
an te
rhad
apsa
ksi/t
ersa
ngka
Pers
enta
se
pem
enuh
anpe
rmin
taan
info
rmas
iya
ng b
erka
itan
deng
an ti
ndak
pid
ana
koru
psi d
ari a
para
t pe
nega
k hu
kum
%Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100%
100%
Mem
berik
an in
form
asi y
ang
dim
inta
ole
h ap
arat
pen
egak
hu
kum
Dik
tum
9M
elak
ukan
ker
jasa
ma
deng
anKP
K un
tuk
mel
akuk
anpe
nela
ahan
dan
pen
gkaj
ian
terh
adap
sis
tem
-sis
tem
yan
gbe
rpot
ensi
men
imbu
lkan
tin
dak
pida
na k
orup
si
dala
m ru
ang
lingk
up tu
gas,
wew
enan
g da
n ta
nggu
ng
jaw
ab m
asin
g-m
asin
g
Jum
lah
kerja
sam
ape
ngka
jian/
pene
laah
an d
enga
n KP
K
buah
Itjen
63
Mel
akuk
an p
engk
ajia
n/pe
nela
ahan
ber
sam
a de
ngan
KP
K
MAT
RIKS
REA
LISA
SI IN
STRU
KSI P
RESI
DEN
NO
MO
R 5
TAH
UN
200
4TA
HU
N A
NG
GA
RAN
201
2
54 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dik
tum
Inpr
es/
Prog
ram
Indi
kato
rSa
tuan
Pela
ksan
aTa
rget
Real
isas
iKe
giat
an y
ang
Dila
ksan
akan
Kete
rang
an
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
Dik
tum
10
Men
ingk
atka
n up
aya
peng
awas
an d
an p
embi
naan
apar
atur
unt
uk m
enia
daka
npe
rilak
u ko
rupt
if di
lingk
unga
nnya
Jum
lah
kegi
atan
te
rkai
t pen
gaw
asan
da
n pe
mbi
naan
ap
arat
ur
kegi
atan
Sel
uruh
U
nit
Esel
on I
4345
Mel
akuk
an p
enga
was
an d
an
pem
bina
an a
para
tur
* pe
rilak
u Ko
rupt
if da
lam
pen
gert
ian
fraud
Pers
enta
se p
eneg
akan
disi
plin
/pem
beria
n sa
nksi
pad
a ap
arat
ur
yang
mel
angg
ar
%Se
luru
h U
nit
Esel
on I
100%
0,05
2%M
embe
rikan
san
ksi t
erha
dap
apar
atur
yan
g m
elan
ggar
*
PIC=
Itjen
dan
sel
uruh
es.I
*
baik
diti
ndak
lanj
uti o
leh
mas
ing-
mas
ing
unit
mau
pun
dise
rahk
an
kepa
da It
jen
atau
pen
egak
huk
um
lain
nya
* Fo
rmul
a:Pe
gaw
ai d
an P
ejab
at y
ang
dike
naka
n sa
nksi
SK
Huk
uman
dis
iplin
X
100%
jum
lah
pega
wai
Kem
enke
u
MAT
RIKS
REA
LISA
SI IN
STRU
KSI P
RESI
DEN
NO
MO
R 5
TAH
UN
200
4TA
HU
N A
NG
GA
RAN
201
2
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
55
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dik
tum
11
Khus
us k
epad
a :
1. M
enko
Bid
ang
Pere
kono
mia
n, M
ente
ri Ke
uang
an, d
an M
eneg
PP
N/K
epal
a Ba
ppen
as
mel
akuk
an k
ajia
n da
n uj
i co
ba u
ntuk
pel
aksa
naan
si
stem
E-P
rocu
rem
ent y
ang
dapa
t dip
ergu
naka
n ol
eh
Inst
ansi
Pem
erin
tah
a. J
umla
h K/
L/Ko
mis
i/BU
MN
/ Pe
rgur
uan
Ting
gi y
ang
mem
perg
unak
an la
yana
n si
stem
e-p
rocu
rem
ent
Kem
ente
rian
Keua
ngan
unit
80 74
* La
mpi
ran
I
2. M
ente
ri Ke
uang
an
mel
akuk
an p
enga
was
an
terh
adap
pel
aksa
naan
ke
tent
uan
perp
ajak
an,
kepa
bean
an d
an c
ukai
pe
nerim
aan
buka
n pa
jak
dan
angg
aran
un
tuk
men
ghila
ngka
n ke
boco
ran
dala
m
pene
rimaa
n ke
uang
an
nega
ra, s
erta
men
gkaj
i be
rbag
ai p
erat
uran
pe
rund
ang-
unda
ngan
ya
ng b
erka
itan
deng
an
keua
ngan
neg
ara
yang
da
pat m
embu
ka p
elua
ng
terja
diny
a pr
akte
k ko
rups
i da
n se
kalig
us m
enyi
apka
n ra
ncan
gan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
pe
nyem
purn
aann
ya
1. P
erpa
jaka
n:
a. ju
mla
h un
it ya
ng te
lah
mel
akuk
an in
tern
alis
asi
corp
orat
e va
lue
kem
enke
u da
n ko
de e
tik D
JP
unit
376
234
Mel
aksa
naka
n ke
giat
an
inte
rnal
isas
i cor
pora
te v
alue
Ke
men
keu
pada
ting
kat
esel
on II
dan
ese
lon
III
Kese
luru
han
pela
pora
n ke
giat
an
ICV
oleh
uni
t ese
lon
II D
JP u
tk
tahu
n 20
12 d
ilaku
kan
pada
bu
lan
Janu
ari 2
013,
sed
angk
anke
giat
an in
tern
alis
asi t
emat
ik
nila
i-nila
i Kem
enke
u di
laku
kan
pada
bul
an Ju
ni 2
012
dan
tela
h di
laks
anak
anol
eh 2
34 u
nit d
ari
376
unit
kerja
.b.
Ter
laks
anan
ya k
erja
sam
a un
it ke
patu
han
inte
rnal
DJP
de
ngan
Itje
n da
n KP
K
kegi
atan
33
Kerja
sam
a ya
ng d
ilaku
kan
sela
ma
sem
este
r I th
201
2ad
l:1.
Sos
ialis
asi t
enta
ng g
ratifi
kasi
be
kerja
sam
a dg
KPK
2. IH
T in
tern
al a
udit
deng
an
nara
sum
ber d
ari I
tjen
3. A
sist
ensi
pem
anta
uan
peng
enda
lian
inte
rn o
leh
itjen
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
56 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
c. J
umla
h ke
giat
an p
engu
jian
kepa
tuha
n pe
laks
anaa
n si
stem
dan
per
atur
an
kegi
atan
1510
Sela
ma
sem
este
r I th
201
2te
lah
dila
ksan
akan
10
kegi
atan
peng
ujia
n ke
patu
han
pela
ksan
aan
sist
em d
anpe
ratu
ran,
dg
rinci
an s
bb:
1. 3
pen
gujia
n ke
patu
han
terh
adap
pro
ses
kebe
rata
n W
P2.
6 p
engu
jian
kepa
tuha
n te
rhad
ap p
rose
s pe
mer
iksa
an
paja
k3.
pen
gujia
n ke
patu
han
terh
adap
pr
osed
ur p
erub
ahan
dan
va
lidita
s da
ta S
ISM
IOP
men
guji
kegi
atan
2 SO
P ya
ng
ada
inte
rn D
JP
d. Ju
mla
h pe
nyus
unan
dan
pe
nyem
purn
aan
SOP
di
bida
ng p
erpa
jaka
n:
kegi
atan
431
367
Man
ajem
en S
OP
DJP
:1.
Pen
erim
aan
dan
peng
olah
an
mas
ukan
SO
P2.
Pen
gem
bang
an S
OP
3. P
enge
saha
n SO
P4.
Pen
atau
saha
an d
an p
ublik
asi
SO
P5.
Mon
itorin
g pe
laks
anaa
n SO
P6.
Eva
luas
i SO
P
Sam
pai d
enga
n se
mes
ter I
th
201
2 te
lah
disu
sun
dan
dise
mpu
rnak
an s
ejum
lah
367
SOP
di b
idan
g pe
rpaj
akan
, dg
rinci
an s
bb:
1. S
OP
KPD
DP
(117
SO
P)2.
SO
P KP
DE
(93
SOP)
3. S
OP
Whi
stle
blo
win
g sy
stem
(6
SO
P)4.
SO
P pe
rtuk
aran
dat
a D
JP-
DJB
C (5
SO
P)5.
SO
P Be
a M
eter
ai (6
SO
P)6.
SO
P la
inny
a (1
40 S
OP)
1. Ju
mla
h pe
nyel
esai
an
usul
an p
embu
atan
dan
pe
nyem
purn
aan
PP d
an
PMK
ND
Kon
sep
PPda
n PM
K da
ri D
irjen
ke
Men
keu
108
Mem
buat
dan
men
yem
purn
akan
PP
dan
PM
K di
bid
ang
pera
tura
n pe
rpaj
akan
Sela
ma
sem
este
r I ta
hun
2012
te
lah
dise
lesa
ikan
:1.
1 R
anca
ngan
Per
atur
an
Pem
erin
tah
2. 7
Ran
cang
an P
MK
2. Ju
mla
h pe
nyel
esai
an
usul
an p
embu
atan
da
n pe
nyem
purn
aan
PerD
irjen
Pera
tura
nD
irjen
Paj
ak9
2M
embu
at d
an m
enye
mpu
rnak
an
Perd
irjen
di b
idan
g pe
ratu
ran
perp
ajak
an
Sela
ma
sem
este
r I ta
hun
2012
te
lah
dise
lesa
ikan
2 P
erat
uran
D
irjen
Paj
ak
2. K
epab
eana
n da
n Cu
kai:
a. A
dany
a un
it ke
patu
han
inte
rnal
dan
uni
t int
elije
n/pe
nyid
ikan
unit
76-
Mem
bent
uk u
nit k
epat
uhan
in
tern
al d
an u
nit i
ntel
ijen/
peny
idik
anTa
rget
aka
n di
real
isas
ikan
se
luru
hnya
pad
a se
mes
ter I
I thn
20
12
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
57
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
b. M
enin
gkat
nya
kem
ampu
an
peng
awas
an in
tern
al
mel
alui
ED
I DJB
C
kegi
atan
11
Mel
akuk
akn
pela
tihan
pe
ngaw
asan
inte
rnal
Pela
tihan
pen
ggun
aan
aplik
asi
SiD
ia u
ntuk
Kan
tor W
ilaya
h da
n Ka
ntor
Pel
ayan
an U
tam
a D
JBC
selu
ruh
Indo
nesi
a (d
ilaks
anak
an
pada
bul
an Ja
nuar
i 201
2).
Kegi
atan
pel
atih
an p
engg
unaa
nap
likas
i SiD
ia (S
iste
m in
form
asi
Dire
ktor
at P
2) b
ertu
juan
unt
uk
men
ingk
atka
n ke
mam
puan
pega
wai
pad
a un
it pe
nind
akan
da
n pe
nyid
ikan
di k
anto
r w
ilaya
h da
n ka
ntor
pel
ayan
an
utam
a D
JBC
selu
ruh
Indo
nesi
a da
lam
mem
anfa
atka
n te
khno
logi
info
rmas
i yan
g te
lah
ada.
Keg
iata
n in
i mem
iliki
ke
terk
aita
n er
at d
enga
n pe
mba
ngun
an C
ITAC
yan
g m
erup
akan
ope
ratio
nal c
ontr
ol
room
yan
g m
engi
nteg
rasi
kan
pera
ngka
t dan
sis
tem
apl
ikas
i un
tuk
kegi
atan
ana
lisis
inte
lijen
da
lam
rang
ka ta
rget
ting
seca
ra te
pat w
aktu
, aku
rat,
dan
rele
van.
Pen
gint
egra
sian
te
rseb
ut m
elip
uti s
inkr
onis
asi
mek
anis
me
kerja
ana
lisis
in
telij
en d
alam
sua
tu a
lur
pene
mpa
tan
pera
ngka
t dan
sist
em a
plik
asi y
ang
ada
dala
m
rang
ka m
ewuj
udka
n ke
giat
an
inte
lijen
yan
g op
timal
dan
terp
adu.
c. D
itera
pkan
nya
Mod
ul
Pela
pora
n O
nlin
em
odul
11
Suda
h di
tera
pkan
dis
elur
uh K
PU
dan
KPPB
C se
-indo
nesi
a
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
58 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
d. k
erja
sam
a un
it pe
nega
k hu
kum
inte
rnal
DJB
C de
ngan
Itje
n, d
an K
PK
kegi
atan
33
Kegi
atan
yg
tela
h di
laks
anak
an
yaitu
:-
Men
gund
ang
Itjen
dan
KPK
se
baga
i pem
ater
i dal
am
wor
ksho
p pe
ngen
dalia
n In
tern
al-
Berk
oord
inas
i den
gan
Itjen
da
lam
pem
buat
an a
plik
asi
pene
rimaa
n da
n pe
nang
anan
pe
ngad
uan
mas
yara
kat d
i lin
gkun
gan
DJB
C.-
Berk
oord
inas
i den
gan
Itjen
da
lam
pem
buat
an p
eran
gkat
pe
man
taua
n pe
ngen
dalia
n In
tern
e. T
ersu
sunn
ya p
erat
uran
Pe
laks
anaa
n pe
ratu
ran
perU
Uan
PP PMK
Per D
irjen
Kep
Dirj
enSE
- - - - -
0 6 17 2 1
Men
yusu
n pe
artu
ran
pela
ksan
aan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
* La
mpi
ran
II
3. P
ener
imaa
n N
egar
a Bu
kan
Paja
k (P
NBP
) a.
Ter
susu
nnya
dra
ft R
UU
re
visi
UU
No.
20/1
997
tent
ang
PNBP
draf
t RU
U1
RUU
-
Men
yusu
n dr
aft
RUU
re
visi
U
U
Nom
or
20
tahu
n 19
97
tent
ang
PNBP
Tela
h te
rsus
un d
raft
aw
al
RUU
revi
si U
U N
o.20
thn
1997
te
ntan
g PN
BP
b. T
ersu
sunn
ya R
PP te
ntan
g Je
nis
dan
Tarif
PN
BP p
ada
K/L
%10
0-
Men
yusu
n RP
P te
ntan
g je
nis
dan
tarif
PN
BP p
ada
K/L
RPP
Jeni
s da
n ta
rif P
NBP
aka
n di
baha
s ap
abila
ada
usu
lan
dari
K/L
4. B
idan
g an
ggar
an (D
JA, D
JPK,
D
JPBN
)a.
Ter
susu
nnya
PM
K te
ntan
g St
anda
r Bia
yaPM
K2
2
Men
yusu
n PM
K te
ntan
g st
anda
r bi
aya
Tela
h di
teta
pkan
:-
PMK
No.
37/P
MK.
02 T
hn 2
012
tent
ang
stan
dar b
iaya
tahu
n 20
13-
PMK
No.
95/P
MK.
02 T
hn 2
012
ttg
Stan
dar B
iaya
Kel
uara
n Th
n 20
13
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
59
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
b. T
ersu
sunn
ya S
P RK
A-K
L te
pat w
aktu
%10
0-
Men
yusu
n SP
RKA
-K/L
SP R
KA-K
L se
baga
i lam
pira
n Ke
ppre
s RA
BPP
2013
di
targ
etka
n se
lesa
i pad
a m
ingg
u ke
-3 b
ulan
Nov
embe
r
c. T
ersu
sunn
ya P
MK
tent
ang
tata
car
a re
visi
tent
ang
RABP
P da
n D
IPA
TA 2
012
PMK
11
Men
yusu
n PM
K te
ntan
g ta
ta c
ara
revi
si R
ABP
P da
n D
IPA
TA 2
012
Tela
h di
teta
pkan
PM
K N
o.49
/PM
K.02
Thn
201
2 tt
g ta
ta c
ara
revi
si a
ngga
ran
2012
d. T
ersu
sunn
ya la
pora
n ke
uang
an B
elan
ja S
ubsi
di
dan
Bela
nja
Lain
-lain
(BSB
L)
tepa
t wak
tu
lapo
ran
21
Men
yusu
n la
pora
n ke
uang
an P
SPL
- Be
rdas
arka
n Pe
rdirj
en
Perb
enda
hara
an, l
apor
an
keua
ngan
tahu
nan
haru
s di
sam
paik
an k
e M
enke
u c.
q. D
irjen
Per
bend
ahar
aan
pada
tang
gal t
erak
hir b
ulan
Fe
brua
ri-
Lapo
ran
keua
ngan
BSB
L di
sam
paik
an k
epad
a ke
tua
BPK
dan
Dirj
en
Perb
enda
hara
an ta
ngga
l 21
Febr
uari
2012
mel
alui
sur
at
Nom
or S
-39/
MK.
2/20
12
e. T
erla
ksan
anya
pen
yalu
ran
tran
sfer
ke
daer
ah te
pat
wak
tu d
an e
fisie
n1)
DBH
Paj
ak2)
DBH
SD
A3)
DAU
4) D
AK
5) D
ana
Ots
us A
ceh
dan
Papu
a6)
Dan
a Pe
nyes
uaia
n I
7) D
ana
Peny
esua
ian
II
% % % % % % % %
100
100
100
100
100
100
100
100
46,6
4%44
,16%
43,2
7%58
,33%
29,5
8%30
,00%
63,5
7%57
,60%
Men
yalu
rkan
tr
ansf
er
dana
ke
Pe
mer
inta
h D
aera
h (P
emda
)Tu
juan
nya
untu
k m
endo
rong
te
rpen
uhin
ya p
ersy
arat
an
untu
k m
erea
lisas
ikan
pro
ses
peny
alur
an tr
ansf
er k
e da
erah
se
suai
SO
P.
f. Te
rsus
unny
a pe
ratu
ran
alok
asi d
ana
tran
sfer
ke
daer
ah y
ang
akur
at
Pera
tura
n%
NA
100%
8M
enyu
sun
pera
tura
n al
okas
i dan
a tr
ansf
er k
e da
erah
*Tel
ah d
iteta
pkan
: 1)
PM
K N
omor
91/
PMK.
07/2
012
2) P
MK
Nom
or 8
7/PM
K.07
/201
23)
PM
K N
omor
86/
PMK.
07/2
012
4) P
MK
Nom
or 9
4/PM
K.07
/201
25)
PM
K N
omor
78/
PMK.
07/2
012
6) P
MK
Nom
or 4
6 /P
MK.
07/2
012
7) P
MK
Nom
or 3
5 Ta
hun
2012
8) P
MK
Nom
or 3
4 Ta
hun
2012
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
60 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dik
tum
Indi
kato
r Kin
erja
Indi
kato
rSa
tuan
Targ
etRe
alis
asi
Kegi
atan
yan
g D
ilaks
anak
anKe
tera
ngan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
g. K
epat
uhan
Ban
k Pe
rsep
si/
Pos
Pers
epsi
dal
am
mel
aksa
naka
n ko
ntra
k
%10
096
,15
* M
enga
was
i kep
atuh
an b
ank
pers
epsi
/pos
per
seps
i dal
am
mel
aksa
naka
n ko
ntra
k*
Men
egur
ban
k pe
rsep
si y
ang
tidak
mem
atuh
i kon
trak
- Ju
mla
h Ba
nk/P
os P
erse
psi
mitr
a ke
rja K
PPN
di s
elur
uh
Indo
nesi
a be
rjum
lah
2.10
2 ba
nk/p
os p
erse
psi.
Dar
i ju
mla
h 2.
102
ters
ebut
, te
rdap
at 8
1 ba
nk/p
os
pers
epsi
yan
g di
tegu
r ata
u di
dend
a ka
rena
tida
k pa
tuh
sesu
ai k
riter
ia p
ada
sem
este
r I
tahu
n 20
12.
h. T
ersu
sunn
ya/
peny
empu
rnaa
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an d
an
petu
njuk
pel
aksa
naan
di
bida
ng p
erbe
ndah
araa
n
Lapo
ran
30 R
PMK
40 P
erdi
rjen
16 R
PMK
19 P
erdi
rjen
Men
yem
purn
akan
per
atur
an
peru
ndan
g-un
dang
an d
an
petu
njuk
pel
aksa
naan
di b
idan
g pe
rben
daha
raan
* La
mpi
ran
III
i. Te
rsus
unny
a RU
U
pert
angg
ungj
awab
an
pela
ksan
aan
APB
N
RUU
11
Men
yusu
n RU
U
pert
angg
ungj
awab
an A
PBN
RUU
tent
ang
Pert
angg
ungj
awab
an a
tas
Pela
ksan
aan
APB
N TA
201
1 di
sam
paik
an P
resi
den
kepa
da
DPR
tang
gal 1
5 Ju
ni 2
012
sesu
ai
sura
t Pre
side
n no
mor
: R-6
1/Pr
es/0
6/20
12 ta
ngga
l 15
Juni
20
12
j. Te
rsus
unny
a la
pora
n ke
uang
an B
A-B
UN
tepa
t w
aktu
Lapo
ran
21
Men
yusu
n la
pora
n ke
uang
an
BA-B
UN
Peny
usun
an L
K BU
N T
ahun
201
1di
sam
paik
an k
e BP
K se
cara
te
pat w
aktu
ses
uai d
enga
n su
rat D
irekt
ur Je
nder
al
Perb
enda
hara
an n
omor
S-4
370/
PB/2
012
tang
gaL
21 M
ei 2
012
3. d
an s
eter
usny
a.
MAT
RIK
REA
LISA
SI D
IKTU
M K
HU
SUS
SEM
ESTE
R I
TAH
UN
201
2
LAMPIRAN DAN MATRIKS
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
61
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
62 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DAN MATRIKS
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 38/PMK.01/2011
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGANYANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa dalam pelaksanaannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 belum menampung pengaturan secara spesifik terkait dengan kebutuhan dalam pelaporan, sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan kembali kewajiban penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;
Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
63
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
PERTAMA: Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun.
KEDUA: 1. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A.
2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B apabila:
a) selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama; b) mengalami promosi/mutasi; dan c) pensiun.
KETIGA: Nama jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
KEEMPAT: Copy Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada:
a. Sekretaris unit eselon I masing-masing, dengan ketentuan khusus untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Keuangan; dan
c. Inspektur Jenderal.
KELIMA: Dalam hal sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaporkan harta kekayaannya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B
KEENAM: Pimpinan masing-masing unit Eselon I menetapkan Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
64 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DAN MATRIKS
KETUJUH: Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.
KEDELAPAN: Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, wajib mengisi dan menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.
KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEPULUH: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Sekretaris Jenderal/Para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Para Kepala Badan /Ketua
Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
65
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2011 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
NAMA JABATAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGANYANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1. Pejabat Eselon I2. Staf Khusus Menteri Keuangan3. Pejabat Eselon II4. Kepala Bagian Keuangan5. Kepala Bagian Umum6. Pejabat Pembuat Komitmen7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa8. Bendahara9. Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal:
a. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Penganggaran, dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Perencanaan Barang Milik Negara, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan;
c. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum;d. Pejabat Eselon III yang terkait dengan penerbitan perizinan dan pengawasan penilai publik pada Pusat
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;e. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Investasi Pemerintah;f. Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Pejabat Penilai Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah;g. Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;h. Pembantu Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak;i. Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; danj. Kepala Subbagian Keuangan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
10. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran:a. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat Anggaran I, II, III; danb. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat PNBP.
11. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak:a. Pejabat Eselon III dan IV;b. Account Representative (AR);c. Penelaah Keberatan (PK);d. Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (Penilai PBB);e. Fungsional Pemeriksa Pajak; danf. Juru Sita Pajak.
12. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:a. Pejabat Eselon III dan IV;b. Pelaksana Auditor Bea dan Cukai (Golongan III/a ke atas);c. Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;d. Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat/Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) (Golongan III/a ke
atas); dane. Pelaksana Pemeriksa Barang.
13. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:- Pejabat Eselon III
14. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:a. Kepala Kantor Pelayanan;b. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara
Dipisahkan, dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
66 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DAN MATRIKS
c. Kepala Bagian Perlengkapan;d. Kepala Subbagian Keuangan;e. Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan;f. Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan; dang. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan.
15. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:a. Pejabat Eselon III dan IV di seluruh Direktorat; danb. Kepala Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal.
16. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang:a. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; b. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Surat Utang Negara;c. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah;d. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, kecuali Pejabat Eselon III yang
terkait dengan Kepatuhan Internal;e. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen;f. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang terkait dengan Pinjaman Komersial
dan Kredit Ekspor;g. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yang terlibat dalam penyusunan
Harga (Pricing) Kewajiban Kontinjensi dan Pinjaman;h. Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan
Syariah; dani. Kepala Seksi Analisis Harga pada Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah
Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah.17. Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal:
a. Pejabat Fungsional Auditor; danb. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
18. Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:a. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pembuat/revisi regulasi;b. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian izin;c. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian persetujuan;d. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian Surat Tanda Ter-Daftar (STTD);e. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pengawasan; danf. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemeriksaan dan penyidikan.
19. Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal: - Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.20. Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;b. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;c. Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dand. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
67
Yth. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal,Inspektur Jenderal, para Kepala/ Ketua Badan;di lingkungan Kementerian Keuangan
SURAT EDARAN
Nomor: SE- 16/MK.l/2012
TENTANGPELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
A. UMUM Kementerian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi irokrasi dan transformasi kelembagaan
sudah sejak lama aktif dan selalu berkomitmen melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan koruptif. Salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen Kementerian Keuangan tersebut adalah melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan;
B. TUJUAN Mewujudkan Kernenterian Keuangan sebagai Kementerian pelopor reformasi birokrasi dan transformasi
kelembagaan yang bebas dari korupsi.
C. RUANG LINGKUP Surat edaran ini merupakan acuan bagi seluruh pejabatjpegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.
D. DASAR1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Instruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2004tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi:3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 ten tang
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK01/UP.11/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan
Mekanisme Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK1.2011;
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
68 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DAN MATRIKS
E. KETENTUAN· Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk:1. mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menandatangani Dokumen
Pakta Integritas yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri lentang kouutmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)sebagaimana format terlampir;
2. pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib diikutsertakan dalam setiap pelantikan pejabat di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan;
3. memasukkan materi integritas dan anti korupsi dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. melaporkan progress pelaksanaan Ketentuan poin 1 s.d. 3 Surat Edaran Menteri Keuangan ini paling lambat pada tanggal 12 Juli 2012 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku Koordinator Pelaksana dan Inspektur Jenderal selaku Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 serta setiap semester melaporkannya secara periodik melalui Unit Eselon I masing-masing;
Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2012 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL
ttd.
KI AGUS AHMAD BADARUDIN NIP 195703291978031001
Tembusan:1. Menteri Keuangan2. Wakil Menteri Keuangan I3. Wakil Menteri Keuangan II4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
69
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dergan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
NAMA INSTANSI
PAKTA INTEGRITAS
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
.......... , .......... 2012
Saya, (nama pembuat pernyataan), (jabatan), menyatakan sebagai berikut:
Pembuat Pernyataan
..........
Menyaksikan:
Atasan Langsung
..........
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
LampiranSurat Edaran Menteri KeuanganNomor: SE-16/MK.1/2012Tanggal: 26 Juni 2012
70 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN DAN MATRIKS
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2012
71
halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)
images sources: www.freeimages.co.uk
72 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGANGedung Djuanda I Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710