laporan kunjungan kerja spesifik komisi v dpr ri … · laporan kunjungan kerja spesifik ke...
TRANSCRIPT
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE PROVINSI BALI
PADA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011
TANGGAL 15-16 DESEMBER 2010
BAB I
PENDAHULUAN
A Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan
Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
a. Untuk melihat persiapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan
angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.
b. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil
pembangunan di Provinsi Bali khususnya yang terkait dengan persiapan
sarana dan prasarana bagi angkutan Natal 2010 dan tahun baru 2011.
c. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di daerah tujuan,
utamanya terkait pembangunan Infrastruktur yang pembiayaannya yang
didanai APBN tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya khususnya
yang terkait dengan jaringan jalan dan prasarana transportasi.
d. Untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah tujuan terkait program
pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya diusulkan melalui
APBN pada tahun-tahun mendatang.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 2
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan
Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-
RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang
Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:
1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)
2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)
3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas
Komisi antara lain pada:
butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang
”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan
tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:
”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu,
dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan
dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Lokasi dan Waktu
Dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi V DPR RI melakukan
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada tanggal 15-16 Desember 2010. Dalam
masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan,
penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah
daerah, serta masyarakat luas.
Agenda kunjungan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pekerjaan Umum
Peningkatan ruas Jalan Nasional Tohpati-Kusamba (EBL 01-02)
Jalan akses ke Pelabuhan Wisata Tanah Ampo – Kab. Karangasem
Rencana Pembangunan Fly Over di Simpang Dewa Ruci
Rencana peningkatan dan pelebaran jalan Ayana I dan Ayana II
Usulan pembangunan Jembatan Tanjung Benoa-Pulau Serangan
2. Bidang Perhubungan:
Pelabuhan Laut Benoa
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 3
Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai
Pelabuhan Wisata (Cruise) Tanah Ampo
Bandara Ngurah Rai
3. Basarnas:
Kunjungan ke Kapal Basarnas di Pelabuhan Benoa
Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada
tanggal 15-16 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
NO. NO.ANGG N A M A FRAKSI KET.
1 A-434 IR. MULYADI PD KETUA TIM
2 A-348 DRS. YOSEPH UMARHADI, M,SI PDIP WKL. KETUA
3 A-510 (ALM) CP. SAMIADJI MASSAID, SE PD
ANGGOTA
4 A-467 IR. H. ROESTANTO WAHIDI D, MM PD ANGGOTA
5 A-463 AGUNG BUDI SANTOSO, SH PD
ANGGOTA
6 A-198 DRS. RISWAN TONY DK PG
ANGGOTA
7 A-261 DRS. H. ROEM KONO PG
ANGGOTA
8 A-388 HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA PDIP
ANGGOTA
9 A-108 HJ. HANNA GAYATRI, SH PAN
ANGGOTA
10 A-69 YUDI WIDIANA ADIA, MSI PKS
ANGGOTA
11 A-284 CAPT. H.M. EPYARDI ASDA, M.MAR PPP
ANGGOTA
12 A-159 H. IMAM NAHRAWI, S.Ag PKB
ANGGOTA
13 A-43 FARY DJEMI FRANCIS, MMA GERINDRA
ANGGOTA
14 A-13 SALEH HUSIN, SE, MSI HANURA
ANGGOTA
SEKRETARIAT
15 SARTOMO, SS SEKRETARIAT
16 ADITYA PERDANA, ST. MBA STAF AHLI KOMISI
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 4
Rombongan Komisi V DPR RI juga disertai oleh para pendamping dari Kementerian yang
merupakan mitra Kerja Komisi V DPR RI sebagai berikut:
NO N A M A / INSTANSI J A B A T A N
KEMENTERIAN P.U. :
1 Ir. Winarno, M.Eng.Sc Direktur Bina Pelaksana Wilayah II, Ditjen Bina
Marga
2 Ir. Alius Susalit, CES Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah VIII Denpasar
3 Ir. Thomas Setiabudi Aden,
M.Eng,Sc Kasubdit Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan
4 Ir. Tris Prasiadawati, M.Sc Kasubdit Wilayah Timur I, Ditjen Bina Marga
5 Dra. Etty Winarni, MM Kabid Pelayanan Informasi Publik/penghubung
PU
6 Indah Pratiwi, S.Sos Reporter
7 Azhar Pungkasadi TV Swasta Indosiar
8 Imam Muzakir Wartawan Surat Kabar
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :
1 Wiratno Direktur ASDP Ditjen Hubdat
2 Nahduddin Kabag AE Biro Perencanaan
3 J. Puspacinta, S Kasubdit Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan
Angkutan Udara
4 Sofiyantoro Biro Umum
5 Erwin Nurhasan Staf Bagren DJU
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 5
BAB II
SELAYANG PANDANG PROVINSI BALI
DAN KESIAPAN ANGKUTAN NATAL DAN TAHUN BARU NASIONAL
Informasi Umum Bali
Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar
yang terletak di bagian selatan pulau ini. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan
keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan
Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.
Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih
kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan
dan Pulau Serangan.
Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112
km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25′23″ Lintang
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 6
Selatan dan 115°14′55″ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian
Indonesia yang lain.
Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api namun jaringan jalan yang sangat baik tersedia
khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan. Sebagian besar penduduk memilih memiliki
kendaraan pribadi terutama roda dua karena moda transportasi umum tidak tersedia
dengan baik, kecuali taksi.
Bali terhubung dengan Pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang menghubungkan
Pelabuhan Gilimanuk dengan Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi yang lama
tempuhnya sekitar 30 hingga 45 menit. Penyeberangan ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan
Padang Bay menuju Pelabuhan Lembar yang memakan waktu sekitar empat jam.
Transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah Rai dengan destinasi ke
sejumlah kota besar di Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand serta Jepang.
Landas pacu dan pesawat terbang yang datang dan pergi bisa terlihat dengan jelas dari
pantai.
Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor yang paling maju, tetapi masih berpeluang
untuk dikembangkan lebih jauh. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik
wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Wisata alam, misalnya meliputi 47
obyek wisata, seperti panorama Kintamani, Pantai Kuta, Legian, Sanur, Tanah Lot, Nusa
Panida, Nusa Dua, Karang Asem, Danau Batur, Danau Bedugul, Cagar Alam Sangieh, Taman
Nasional Bali Barat,dan Taman Laut Pulau Menjangan.
Wisata budaya meliputi 83 obyek wisata, seperti misalnya wisata seni di Ubud, situs
keramat Tanah Lot, upacara Barong di Jimbaran dan berbagai tempat seni dan galeri yang
sekarang banyak bermunculan di beberapa tempat di Pulau Bali. Obyek wisata budaya ini
sangat berkembang pesat, apalagi banyak karya seni yang dihasilkan oleh pelukis dan
pematung dari Bali. Harga lukisan dan patung buatan Bali, harganya bisa mencapai puluhan
hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada beberapa pelukis asing yang sudah lama menetap di
Bali, seperti Mario Blanko, Arie Smith, Rudolf Bonner dan sebagainya. Begitu pula dengan
wisata sejarah, dapat dilihat berbagai peninggalan sejarah beberapa kerajaan seperti
Karangasem, Klungkung, dan Buleleng.
Jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Bali pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.229.945
wisatawan meningkat sekitar 13,62 % dibandingkan tahun 2008 sebesar 1.968.892
wisatawan. Untuk 2010 diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara yang akan
berlibur di sini sejumlah 2,3-2,4 juta wisatawan. Itu berarti sekitar 37 % dari jumlah
wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada tahun tersebut. Jumlah di atas
belum ditambah dengan wisatawan domestik yang datanya agak simpang siur.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 7
Namun kedatangan wisatawan memang tidak merata sepanjang tahunnya, wisatawan
mancanegara terutama yang berasal dari negara-negara di Utara biasanya memanfaatkan
libur musim panas untuk berwisata ke Bali yaitu sekitar bulan Juni-Agustus, lonjakan jumlah
wisatawan juga terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk wisatawan domestik
biasanya mengikuti masa liburan anak sekolah, libur lebaran, natal dan tahun baru.
Potensi obyek wisata di Bali yang telah menyumbang devisa negara dan pendapatan asli
daerah Bali, sebenarnya masih potensial untukdikembangkan lebih maju lagi. Untuk itu
perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan raya, sarana
transportasi, hotel dan lain sebagainya.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 8
BAB III
HASIL TEMUAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI V DPR RI DI PROVINSI BALI
Berikut merupakan hasil temuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DP RI ke Provinsi Bali
pada tanggal 15-16 Desember 2010 yang dibagi berdasarkan sektor dan sub sektor.
3.1. SEKTOR KE-PU-AN (BINA MARGA)
Jalur Utama di Provinsi Bali meliputi Jalur Lintas Selatan Bali (Gilimanuk – Denpasar –
Padang Bai, + 161 km), Jalur Lintas Utara Bali (Gilimanuk – Singaraja – Kubutambahan –
Padang Bai, + 190 km), jalur Alternatif Singaraja – Mengwitani sepanjang + 61 km dan
Denpasar – Dawan – Kusamba – Padang Bai sepanjang + 39,7 km.
Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka persiapan Prasarana dan
Sarana Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 ini, Komisi V DPR RI meninjau 4 buah
obyek di bidang ke-BinaMarga-an yaitu Jalur jalan Tohpati-Kusamba, Jalan Akses ke
Pelabuhan wisata Tanah Ampo-Kab. Karangasem, Rencana Pembangunan Underpass/Fly
Over di Simpang Dewa Ruci dan Rencana peningkatan struktur jalan di bukit Uluwatu (Ayana
1 dan 2). Selain keempat obyek yang dikunjungi tersebut terdapat pula sebuah usulan obyek
bidang binamarga yang mendapat perhatian dari tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR
RI yaitu usulan pembangunan jembatan yang menghubungkan Tanjung Benoa dan Pulau
Serangan yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan laut Benoa dan Bandara Ngurah Rai.
Adapun lebar dan kondisi ruas jalur Jalan Nasional di Provinsi Bali secara umum
digambarkan dalam diagram berikut:
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 12
A. Ruas Jalan Nasional Tohpati – Kusamba
Pelabuhan Padang Bai adalah pelabuhan penyeberangan di bagian timur Pulau Bali yang
merupakan prasarana pendukung moda transportasi penyeberangan antara Bali dan daerah
Nusa Tenggara. Dari Denpasar terdapat dua rute menuju Padang Bai. Rute pertama menuju
Gianyar, Klungkung dan Padang Bali merupakan jalur lama yang cukup padat karena
melewati daerah perkotaan sedangkan rute kedua dari Denpasar menuju Dawan, Kusamba
dan Padang Bai.
Rute kedua ini lebih banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan angkutan berat yang
membawa bahan pangan/konsumsi dari dan menuju wilayah Nusa Tenggara. Sebagian
besar Jalur ini masih terdiri dari lajur 2 arah kecuali sebagian ruas Tohpati-Kusamba yang
telah direncanakan menjadi 4 lajur 2 arah sepanjang 10,79 km dan 8,2 km melalui 2 (dua)
paket Easteran Indonesian National Road Improvement Project (EINRIP) yaitu EBL 01 dan
EBL 02 yang ditinjau langsung oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI.
Adapun data terkait kedua proyek pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
Tohpati – Kusamba Stage I (EBL-01)
Satker : Ir. Riel J. Mantik
Konsultan : EGIES BCEOM INTERNASIONAL
Kontraktor : PT. Jaya Konstruksi – PT. Duta Graha, JO
No. Kontrak : 01/NR/A/L002/2008
Total Nilai Kontrak : Rp 180.819.429.300,-
Terdiri dari:
Pinjaman Luar Negeri (EINRIP) = Rp 160.929.292.070,-
Dana Pendamping = Rp 18.081.942.930,-
PPN = Rp 1.808.194.290,-
Tanggal Kontrak : 5 Desember 2008
Waktu Pelaksanaan : 730 hari kalender
Masa Pemerliharaan : 365 hari kalender
Tanggal PHO : 25 Februari 2011
Panjang Effektif : 10,79 km
Lebar Badan Jalan : 14 meter (4x3,5 m)
Lebar Median : 5,0-5.5 m
Jumlah Persimpangan : 6 Buah
Jumlah Jembatan : 10 Buah
Kecepatan rencana : 80 km per jam (Jalur Utama)
60 km per jam (Jalur Simpangan)
Perkerasan Jalan : Perkerasan Beton dan Aspal
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 13
Tohpati – Kusamba Stage 2 (EBL-02)
Satker : I. Wayan Suarjaya, ST
Konsultan : EGIES BCEOM INTERNASIONAL
Kontraktor : PT. Adhi Karya – PT. Waskita Karya, JO
No. Kontrak : 02-40/EBL-02/NR/A/L002/1209
Total Nilai Kontrak : Rp 175.610.522.000,-
Terdiri dari:
Pinjaman Luar Negeri (EINRIP) = Rp 142.084.875.890,-
Dana Pendamping = Rp 17.561.052.200,-
PPN = Rp 15.964.592.910,-
Tanggal Kontrak : 10 Desember 2009
Waktu Pelaksanaan : 730 hari kalender
Masa Pemerliharaan : 365 hari kalender
Tanggal PHO : 28 Februari 2012
Panjang Effektif : 8,20 km
Lebar Badan Jalan : 14 meter (4x3,5 m)
Lebar Median : 5,0-5.5 m
Jumlah Jembatan : 5 buah + 1 Aquaduct
Jumlah Culvert Bos : 47 buah
Jumlah Syphon : 22 buah
Kecepatan rencana : 80 km per jam (Jalur Utama)
Perkerasan Jalan : Perkerasan Beton untuk sisi kanan
Asphalt Recycling untuk sisi kiri
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati ruas jalan Denpasar-Dawan-
Kusamba-Padang Bai pada umumnya dalam kondisi sedang hingga rusak berat. Dari 4 lajur
yang ada pada umumnya hanya dapat dipakai 2 lajur sedangkan 2 lajur lainnya dalam
keadaan rusak. Jalur yang rusak pun berganti-ganti antara jalur arah Denpasar – Padang Bai
dengan jalur sebaliknya sehingga kendaraan terpaksa berpindah-pindah jalur dari kiri ke
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 14
kanan dan sebaliknya. Terdapat pula ruas jembatan yang patah pada salah satu jalurnya
yaitu jembatan …. . Saat ini jembatan tersebut sedang dalam proses pembangunan kembali
dan diharapkan akan dapat berfungsi kembali pada …
Berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Jalan setempat, tingkat kerusakan jalan yang tinggi
tersebut diduga disebabkan oleh adanya ketidakstabilan tanah di daerah tersebut sehingga
pada pembangunan kali ini digunakan dua buah metode yaitu bagian bawah setelah
perkerasan/pematangan tanah kemudian menggunakan konstruksi beton yang selanjutnya
dilapisi dengan lapisan Asphalt Recycling yang terlebih dahulu diberi lapisan plastik untuk
mengantisipasi gerakan kendaraan.
Selain itu dari hasil pengamatan meskipun frekuensi kendaraan yang melewati jalan
tersebut relatif tidak banyak namun sebagian besar merupakan kendaraan berat yang
membawa muatan barang konsumsi menuju Pulau Lombok melalui Pelabuhan
Penyeberangan Padang Bai. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari Dinas
Perhubungan setempat untuk mencegah Overloading muatan yang mengakibatkan
kerusakan jalan.
Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapati minimnya rambu-rambu jalan yang
berpotensi membahayakan pengguna jalan khususnya di malam hari. Hal ini patut
mendapat perhatian khusus karena UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan telah dengan tegas memberi ancaman hukuman kepada pihak penyelenggara jalan
yang lalai memberikan rambu-rambu lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan.
B. JALUR JALAN AKSES PELABUHAN WISATA TANAH AMPO
Pelabuhan Tanah Ampo adalah Pelabuhan yang dikhususkan untuk kapal pesiar yang
terletak di Kab. Karang Asem di wilayah timur Pulau Bali. Pelabuhan ini dimaksudkan untuk
menjadi pintu gerbang bagi wisatawan khususnya yang menggunakan kapal pesiar
bertonase besar dari dan menuju pulau Dewata.
Pelabuhan ini sebenarnya tidak diagendakan karena tidak termasuk dalam
pelabuhan/penyeberangan yang dipantau selama masa angkutan natal dan tahun baru
2011. Namun mengingat urgensi dan potensi besar pelabuhan ini terhadap kemajuan
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 15
pariwisata khususnya di pulau Bali, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI
menyempatkan untuk melakukan peninjauan ke pelabuhan ini.
Pada saat peninjauan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan
Tanah Ampo terlihat bahwa gedung terminal telah terbangun, dengan menggunakan dana
sebesar Rp 70 Milyar dari APBN dan Rp 22 Milyar dari APBD Provinsi sedangkan tanah
disiapkan oleh pemerintah Kab. Karang Asem.
Kondisi wilayah laut Tanah Ampo dengan kedalaman yang mencapai 18 meter dipastikan
akan mampu didarat kapal pesiar super besar. Kondisi ini memungkinkan untuk bisa dilabuhi
dua kapal besar dalam waktu bersamaan dengan kapasitas terminal mencapai 1.700 orang.
Dalam upaya mendukung pengembangan dan optimalitas fungsi pelabuhan diperlukan
prasarana pendukung khususnya akses jalan yang memadai. Untuk itu telah dilakukan dua
program pekerjaan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Tanah Ampo yaitu
Pembangunan Tahap I dan Pembangunan Tahap II (Penuntasan).
Adapun detail pekerjaan adalah sebagai berikut:
AKSES PELABUHAN TANAH AMPO
PPK : I WAYAN SUARJAYA, ST
KONSULTAN : PT. MARGA GRAHA PENTA
KONTRAKTOR : PT. ADIMURTI - PT. SINARBALI BINAKARYA JO
NO. KONTRAK : KU.08.08/245/BB/III/2010
TOTAL NILAI KONTRAK : Rp. 4.990.400.000,-
TGL KONTRAK : 19 MARET 2010
WAKTU PELAKSANAAN : 210 HARI KALENDER
MASA PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER
TGL PHO : 14 OKTOBER 2010
PANJANG EFEKTIF : 2,80 KM
PROGRESS : 100%
AKSES PELABUHAN TANAH AMPO
(PENUNTASAN)
PPK : I WAYAN SUARJAYA, ST
KONSULTAN : PT. MARGA GRAHA PENTA
KONTRAKTOR : PT. ADIMURTI - PT. SINARBALI BINAKARYA JO
NO. KONTRAK : KU.08.08/1162/BB/X/2010
TOTAL NILAI KONTRAK : Rp. 14.197.861.000,-
TGL KONTRAK : 20 OKTOBER 2010
WAKTU PELAKSANAAN : 60 HARI KALENDER
MASA PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER
TGL PHO : 19 DESEMBER 2010
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 16
PANJANG EFEKTIF : 2,025 KM
PROGRESS : 75,99%
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati pada beberapa bagian terdapat
tikungan tajam yang sukar dilalui oleh kendaraan besar seperti bus dan truk. Hal ini
ditengarai disebabkan oleh sulitnya melakukan pembebasan tanah dari masyarakat sekitar
yang kebanyakan digunakan untuk bercocok tanam.
C. SIMPANG DEWA RUCI
Simpang Dewa Ruci merupakan salah satu simpang di pinggir Kota Denpasar yang antara
lain menuju ke arah Bandara dan jalur jalan By Pass Denpasar. Kepadatan kedua lajur yang
tinggi sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas di daerah tersebut terutama sehingga
sering mengganggu pengguna jasa angkutan udara yang hendak menuju Bandara Ngurah
Rai. Untuk itu telah diusulkan pembangunan Jalur Jalan Layang yang melintasi Bundaran
Patung Dewa Ruci baik dari Arah Utara ke Selatan maupun dari arah Selatan ke Timur.
Namun demikian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar pada
dasarnya agak berkeberatan dengan penggunaan metode jalan Layang tersebut dengan
alasan Adat Istiadat/Agama (batasan ketinggian tidak boleh lebih tinggi dari Pohon Kelapa),
maupun Patung Dewa Ruci yang telah terbangun dengan anggaran yang cukup besar yang
menjadi Landmark daerah tersebut akan tergeser/menjadi kurang pesonanya. Sehingga
Pemprov mengusulkan untuk menggunakan Under Pass sebagai solusi kemacetan di
kawasan tersebut. Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sendiri berpendapat
bahwa pembangunan Fly Over akan lebih murah baik dari sisi pembangunan maupun
pemeliharaan. Selain itu posisi kawasan yang rentan banjir mengakibatkan pembangunan
Under Pass harus disertai dengan pompa yang relatif mahal biayanya. Hingga saat ini belum
didapat titik temu antara keduanya sehingga pembangunan belum dapat berjalan.
Total Kebutuhan Dana : Rp 188.000.000.000,- (menggunakan metode Fly Over)
Pagu Dana 2010 :
Pengadaan Tanah Rp 25.000.000.000,-
Pagu Dana 2011 :
Pembangunan Rp 55.000.000.000,-
Pengadaan Tanah Rp 50.000.000.000,-
Panjang Effektif : 2,4 Km
D. PROGRAM PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN
(AYANA 1 dan AYANA 2)
Bukit Uluwatu di sekitar wilayah Jimbaran adalah salah satu wilayah yang banyak dipenuhi
oleh bangunan Hotel diantaranya Hotel Four Seasson dan Hotel Ayana (dahulu bernama Ritz
Carlton Bali). Hotel-hotel ini rencananya akan digunakan sebagai lokasi penginapan bagi
pelaksanaan Asean Summit 2011 dan Konferensi APEC pada 2013. Untuk itu diperlukan
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 17
perbaikan/peningkatan struktur jalan dan pelebaran jalan pada beberapa area dari dan
menuju lokasi tersebut. Direncanakan program peningkatan struktur dan pelebaran jalan
tersebut dapat diselesaikan menjelang pelaksanaan Asean Summit pada akhir 2011.
Peningkatan Struktur Jalan SP. Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua
(Ayana 1)
Pagu Dana 2011 : Rp 25.000.000.000,-
Panjang Effektif : 2,83 Km
Pelebaran Jalan SP. Unud – SP. Uluwatu
(Ayana 2)
Pagu Dana 2011 : Rp 25.000.000.000,-
Panjang Efektif : 2,83 km
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 18
E. JEMBATAN PENGHUBUNG TANJUNG BENOA – PULAU SERANGAN
Guna memaksimalkan potensi wisata di Pulau bali maka Pemprov Bali mengusulkan
pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Tanjung Benoa dan Pulau Serangan.
Kementerian Pekerjaan Umum pada dasarnya juga telah menyetujui rencana pembangunan
jembatan tersebut yang menggunakan dana APBN dengan disertai dana pendampingan dari
APBD. Namun demikian saat ini perencanaan pembangunan jembatan tersebut masih
terbentur dengan persyaratan ambang batas bawah dan ambang batas atas jembatan. Hal
ini disebabkan karena di satu sisi jembatan tersebut berada di alur pelayaran bagi kapal
yang hendak keluar masuk pelabuhan Benoa, sementara di sisi lain jembatan tersebut juga
termasuk dalam zona pendaratan pesawat Bandara Ngurah Rai yang memiliki batas
ketinggian maksimal bangunan.
Menanggapi surat Pemprov terkait rencana pembangunan jembatan Tjg. Benoa-Sarangan
tersbut maka Menteri Perhubungan telah memberi jawaban melalui surat No: B 01/PR
102/MPHB tertanggal 12 Mei 2010 yang menetapkan ambang batas atas jembatan
maksimal 45,919 m dan ambang batas bawah (minimal) setinggi 44,8 m dari permukaan
laut. Terhadap batasan tersebut pihak perencana agak kesulitan karena hanya terdapat
ruang sebesar 1,119 meter yang diperuntukan bagi konstruksi.
3.2. SEKTOR PERHUBUNGAN
Terdapat 3 buah obyek di Sektor Perhubungan yang dikunjungi oleh Tim Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI yaitu:
Pelabuhan Laut Benoa
Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai
Bandara Ngurah Rai
Sebenarnya terdapat satu lagi obyek perhubungan yang dikunjungi yaitu Pelabuhan Wisata
Tanah Ampo. Namun obyek tersebut tidak termasuk ke dalam sarana dan prasarana
pendukung angkutan Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan wisata Tanah Ampo sendiri telah
berdiri sejak tahun … sebagai pelabuhan alternatif bagi cruise wisata yang bertonase besar
namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena ketiadaan jalan akses menuju
pelabuhan (jalan akses saat ini sedang dalam pembangunan).
A. PELABUHAN PENYEBERANGAN PADANG BAI
Pelabuhan penyeberangan Padangbai – Lembar merupakan sub
sistem lintas arteri nasional yang menghubungkan kawasan
Indonesia Barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dengan kawasan
timur (NTB dan NTT)
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 19
Sebagai kawasan lintasan arteri nasional, keberlanjutan dan kesinambungan lintas
penyeberangan ini sangat penting untuk terus dipelihara dan ditingkatkan guna menjaga
keberlanjutan lintas jasa ekonomi dan sosial kedua wilayah
Sesuai Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1988 pelabuhan Padangbai selain berfungsi
sebagai pelabuhan penyeberangan juga berfungsi sebagai pelabuhan wisata, sehingga dapat
disinggahi kapal-kapal lokal, rakyat dan kapal wisata nasional dan asing.
Waktu penyelenggaraan pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2011 bagi moda
transportasi penyeberangan adalah dari tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan 4 Januari
2011. Terdapat 20 buah kapal dengan kapasitas angkut penumpang sebanyak 5.231
penumpang dan kendaraan sebanyak 507 kendaraan roda empat serta 600 kendaraan roda
dua yang melayani rute penyeberangan Padangbai-Lembar dengan detail sebagai berikut:
No Pemilik Jumlah Kapal Kapasitas Angkut
Penumpang Kendaraan R4
1 PT. ASDP INDONESIA FERRY
(Persero)
2 555 40
2 PT. Gerbang Samudra 1 248 40
3 PT. Putera Master 4 918 91
4 PT. Jembatan Madura 8 1.825 166
5 PT. Dharma Lautan Utama 2 675 68
6 PT. Jemla Ferry 2 790 76
7 PT. Pel Sindu Utama Bahari 1 220 26
JUMLAH 20 5.231 507
Adapun kelengkapan dan kapasitas prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Penyeberangan
Padang Bai dan Pelabuhan Penyeberangan Lembar adalah sebagai berikut:
No Jenis Prasarana Padang Bai Lembar
1 Dermaga 2 Dermaga 1 Dermaga
2 Area Parkir Kendaraan 52 Truk 50 Truk
20 Kendaraan Kecil 30 Kendaraan Kecil
3 Area Muat Kendaraan 10 Truk 25 Truk
8 Kendaraan Kecil
4 Parkir Alternatif Kendaraan 24 Truk 75 Truk
10 Kendaraan Kecil 10 Kendaraan Kecil
TOTAL 124 Kendaraan 190 Kendaraan
5 R. Tunggu Penumpang 300 orang 200 orang
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 20
Tersedia 71 personil pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai ditambah 39
Personil dari 9 instansi terkait. Sedangkan untuk Pelabuhan Lembar didukung oleh 122
Personil serta 39 personil dari instansi terkait.
Adapun jumlah rata-rata angkutan per hari pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
No Angkutan Dari Padang Bai Dari Lembar
1 Penumpang 1.049 orang 1.019 orang
2 R-2 270 unit 253 unit
3 R-4 290 unit 267 unit
Realisasi rata-rata per hari selama masa angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 adalah
sebagai berikut:
No Angkutan Dari Padang Bai Dari Lembar
1 Penumpang 1.975 orang 2.230 orang
2 R-2 336 unit 314 unit
3 R-4 307 unit 271 unit
Diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 10% dari angka tahun sebelumnya sehingga
secara keseluruhan jumlah penumpang dan kendaraan pada masa angkutan Natal 2010 dan
Tahun Baru 2011 adalah sebanyak:
No Angkutan Dari Padang Bai Dari Lembar
1 Penumpang 30.417 orang 34.335 orang
2 R-2 5.181 unit 4.839 unit
3 R-4 4.730 unit 4.176 unit
Adapun Pola Operasi yang ditetapkan di kedua pelabuhan Penyeberangan tersebut adalah
sebagai berikut:
Kondisi Normal :
Jumlah kapal : 20 Kapal
Jadwal Operasi : 24 Jam
Sailing Time : 4 jam
Port Time : 1 Jam
Jumlah Trip/Hari : 24 Trip per sisi
Pola Operasi 10 Kapal Operasi, 10 Kapal Istirahat dengan 5 kapal Home Base di
Padang Bai dan 5 Kapal di Lembar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 21
Kondisi Padat :
Mempercepat Sailing Time menjadi 3 jam 45 menit sehingga terdatpat 26 trip per
day
Kondisi Sangat Padat:
Semua kapal dioperasikan
Bongkar muat dipercepat sehingga Port Time Maksimal 45 Menit
Mengutamakan Pengangkutan R-2 dengan mengurangi Kapasitas Angkut R-4
Dengan prakiraan kenaikan jumlah angkutan penumpang dan kendaraan pada masa
pelaksanaan angkutan natal dan tahun baru 2011 maka diperkirakan rata-rata load faktor
untuk penumpang adalah sebesar 41,54% (untuk padang bai) dan 46,89% (untuk Lembar),
sedangkan untuk kendaraan angka prosentasenya adalah 58,78% dari Lembar dan 66,67%
dari Padang Bai (Jumlah kendaraan diperkirakan akan lebih banyak dari Padang Bai
sementara jumlah penumpang akan lebih banyak dari Lembar). Karena keseluruhan
Prosentase tersebut masih di bawah 100% maka pihak operator pelabuhan penyeberangan
optimis bahwa pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru khususnya di rute Padang Bai –
Lembar akan berjalan dengan lancar dan tanpa disertai antrean.
Selain melaporkan mengenai kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru pihak pengelola
pelabuhan Penyeberangan Padang Bai juga melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan
Dermaga II Padang Bai sebagai berikut:
Pelaksanaan Pembangunan Dermaga II Padangbai
M a k s u d
- Pengembangan fasilitas pelabuhan
untuk mengantisipasi peningkatan
permintaan penyeberangan ataupun
gangguan dan kerusakan dermaga
- Meningkatkan aksesibilitas
pelayanan masyarakat
- Menunjang kegiatan perekonomian
dan pemerintahan serta kegiatan
sosial lainnya
- Memberikan pelayanan angkutan
yang aman, nyaman dan tepat waktu
T u j u a n
- Memperlancar hubungan simpul
transportasi
- Meningkatkan perekonomian
masyarakat
- Membuka keterisolasian wilayah
- Meningkatkan ketahanan nasional
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 22
Dalam peninjauan langsung ke Lapangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI telah
melihat secara langsung hasil pembangunan prasarana yang dimaksud. Untuk itu Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada pihak pengelola
pelabuhan penyeberangan Padang Bai dan meminta dukungan dari Instansi terkait
khususnya dalam rangka menjamin kelancaran arus penumpang, kendaraan dan barang dari
dan menuju pelabuhan.
Realisasi dan Penyelesaian Pembangunan
- Sampai dengan 2010 Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Padangbai II
telah selesai dikerjakan sehingga
memenuhi syarat untuk operasional
dermaga penyeberangan.
- Total anggaran yang digunakan
mencapai Rp. 33,82 Milyar.
- Penyelesaian Dermaga Penyeberangan
Padang Bai II diharapkan dapat
melancarkan angkutan barang dan
penumpang lintas Padangbai-Lembar
dengan berkurangnya waktu antrian
kapal serta memberikan pelayanan
angkutan yang tepat waktu, nyaman
dan aman.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 23
B. PELABUHAN LAUT BENOA
Panjang dermaga : 290 x 20 m2, kedalaman – 9 lws
Luas terminal penumpang : 1400 m2, kapasitas 600 penumpang
Pelayanan yang diberikan:
1. Pelayanan Bongkar muat barang
2. Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas
3. Pelayanan Kapal Penumpang
4. Wisata Bahari (Cruise dan Marina)
5. Pengolahan hasil perikanan
Sesuai SKB Mendagri dan Menhub No.15 tahun 1990 serta KM No. 18 Tahun 1990 tentang
Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan maka
ditetapkan untuk pelabuhan Benoa adalah sebagai berikut:
Luas DLKR Daratan : 25,27 Ha
Luas DLKR Lautan : 227,60 Ha
Fasilitas Pelabuhan Eksisting
No Dermaga UKURAN DERMAGA Kedalaman Kolam Panjang
Tambatan (m)
Lebar Dermaga (m)
Luas Dermaga (m2)
1 Dermaga Umum (Selatan)
206 15 3.090 -4.5 s.d. -6.1 mLWS
2 Dermaga Wisata 290 20 5.800 -8.2 s.d. -8.8
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 24
(Timur) mLWS
3 Dermaga Lokal (zona perikanan)
a. Sisi Selatan 150 20 3.000 -3.5 mLWS
b. Sisi Barat Laut 256 8 2.048 -3.0 mLWS
Kolam Pelabuhan
No Nama Kolam Ukuran Kolam Kedalaman Kolam Panjang (m) Lebar (m) Luas (m2)
1 Kolam Pelb. Timur 662 150 99.300 -9 mLWS
2 Kolam Pelb. Barat 900 150 135.000 -3 mLWS
3 Kolam Pelb. Selatan 600 350 210.000 -5 mLWS
Lapangan Penumpukan
No
Nama Lapangan Penumpukan
Ukuran Kolam Daya Dukung Lantai (ton/m2)
Panjang (m) Lebar (m) Luas (m2)
1 Lap. Penumpukan Cargo 138.7 60 8.322 5 ton/m2
2 Lap. Peti Kemas 40 60 2.400 5 ton/m2
Arus Penumpang dan Barang
No Uraian Satuan 2009 s.d. Nop 2010
I ARUS KAPAL
1. Kapal LN Unit 263 259
GT 461.528 1.307.566
2. Kapal DN Unit 6.425 6.120
GT 2.526.098 2.438.025
II ARUS BARANG
1. LN - -
2. DN Ton 156.126 132.307
m3 n/a n/a
III ARUS PETI KEMAS
1. LN - -
2. DN Box 19.152 26.198
Teus 26.300 35.285
IV ARUS PENUMPANG
1. LN orang 8.371 64.722
2. DN orang 271.315 276.315
Total Arus Penumpang 279.686 341.037
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 25
Jumlah Penumpang Angkutan Natal Dan Tahun Baru
Penumpang TH 2008 TH 2009 PREDIKSI 2010
Naik 164 1.363 1.499
Turun 378 625 688
Total 542 1.988 2.188
Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan utama di Propinsi Bali, beroperasi dan dikelola
dengan berbagai fungsi yakni sebagai tempat bongkar muat barang umum (konvensional),
BBM, ikan, petikemas dan sebagai tempat naik turunnya penumpang baik domestik maupun
asing serta tempat tambatnya kapal-kapal pesiar seperti yacht dan kapal pesiar lainnya.
Pelabuhan Benoa dimasa mendatang diharapkan dapat berfungsi sebagai pelabuhan yang
akomodatif terhadap permintaan jasa-jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien, serta
dapat berperan pula sebagai pelabuhan modern untuk mendukung atau pemicu bagi
pertumbuhan perekonomian daerah khususnya maupun pertumbuhan ekonomi nasional
pada umumnya. Posisi geografisnya pada 08-45'-00" LS dan 115-13'-00" BT, sehingga mudah
dijangkau dari Bandara Internasional Ngurah Rai serta obyek-obyek wisata terkenal lainnya.
Alokasi anggaran dan kegiatan pada 2011:
O. KEGIATAN PAGU ANGGARAN TA. 2010
1. Replace ramsu 10 m darat warna hijau di Tg. Batu Gendang Rp. 578,750 Juta
2. Replace ramsu 15 m laut warna hijau di Gilimas Rp. 705,800 Juta
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI memahami bahwa alur pelayaran dan kolam
pelabuhan memiliki kedalaman yang terbatas terutama dalam menampung Kapal Pesiar
yang bertonase besar, sehingga banyak kapal pesiar terpaksa membuang jangkar ke laut
dimana penumpang kemudian menggunakan kapal kecil untuk masuk ke Pelabuhan.
Namun demikian banyak juga kapal-kapal pesiar pribadi bertonase lebih kecil yang dapat
langsung memasuki wilayah kolam pelabuhan Benoa. Oleh karena itu Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI mendorong pengkhususan agar kapal-kapal bertonase besar dapat
berlabuh di pelabuhan Tanah Ampo di wilayah Karang Asem sedangkan kapal pesiar yang
lebih kecil dapat berlabuh di Pelabuhan Benoa.
Terkait pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, Tim Kunjungan Kerja
Spesifik dapat memahami bahwa jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Benoa relatif
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 26
sangat sedikit dibandingkan yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan
Penyeberangan Padang Bai maupun yang melalui Bandara Ngurah Rai. Oleh karena itu
Komisi V DPR RI berharap ke depannya Pelabuhan Benoa dapat menonjolkan fungsinya
sebagai pelabuhan perikanan maupun sebagai pelabuhan sandar bagi kapal wisata yang
bertonase relatif kecil. Pelabuhan Benoa juga diharapkan dapat mengoptimalkan perannya
sebagai pelabuhan bongkar muat Peti Kemas dan Kargo guna mengurangi kepadatan di
pelabuhan penyeberangan Gilimanuk.
Dalam paparannya pihak pengelola Pelabuhan juga mengusulkan pengembangan kawasan
pelabuhan sebagai pusat perdagangan khususnya kerajinan di kawasan otorita Pelabuhan.
C. BANDARA NGURAH RAI
Bandara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Tuban-Kuta, sekitar 13 km dari Denpasar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 27
RUTE PENERBANGAN DOMESTIK (FREK/MINGGU)
BANDARA NGURAH RAI / DENPASAR (sumber : Buku Statistik LLAU PT.AP I Tahun 2009)
Jarak dari kota : 13 km (Kota Denpasar)
Kemampuan : B-747
Koordinat / elevasi : 080 44’51 LS – 1150 10’09 BT/ 14 FEET
Pelayanan LLU : ADC, APP, ACC, RDARA,MWARA FLIGHT INFORMATION SYSTEM DAN PENERBANGAN AERONAUTIKA
Panjang Landasan / Arah / PCN : 3.000 m x 45 m / 09-27 / 83 FCXT
Taxiway : 127.637 m²
Apron : 214.457 m²
Terminal Penumpang - Internasional : 65.846 m² - Domestik : 13.229 m²
Terminal Kargo - Internasional : 3.708 m² - Domestik : 2.574 m²
PT. SRIWIJAYA Denpasar – Jakarta B-734 7x PT. MANDALA AIRLINES Denpasar – Jakarta A-320 1 x Denpasar – Surabaya A-320 4 x A-320 1 x Denpasar – Jogjakarta A-319 7 x PT. WINGS ABADI AIRLINES Denpasar – Surabaya ATR-72 7x Denpasar - Mataram ATR-72 14x Denpasar - Maumere ATR-72 4x Denpasar - Semarang ATR-72 7x Denpasar - Labuhanbajo ATR-72 3x Denpasar - Tambolaka ATR- 72 4x PT. RIAU A/L Denpasar – Mataram F50 7x Denpasar – Tambolaka F50 7x PT. BATAVIA Denpasar – Kupang B-732 7x Denpasar – Surabaya B-732 7x Denpasar – Jakarta B-734 7x A-319 7x Ket: Posisi November 2010
PT. LION MENTARI Denpasar – Jogjakarta B-739 7x Denpasar – Makasar B-739 7x Denpasar – makasar MD-90 7x Denpasar – Surabaya B-734 14x Denpasar – Jakarta B-739 56x
PT. MERPATI NUSANTARA Denpasar – Mataram B-733 14x ATR 6X ATR 7x Denpasar – Surabaya B-733 7x B-732 1x Denpasar – Tambolaka ATR-72 2x F 100 4x Denpasar - Waingapu F 100 3x Denpasar – Jakarta B-733 7x Denpasar – Bima F-100 7x Ket: posisi November 2010
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 28
EROPA
KLM ROYAL DUTCH
AMS - SIN - DPS - SIN - AMS B777 4 x
RUSIA
TRANSAERO
DMS - DPS - DME B777 4 x
OVB - DPS - OVB B777 1 x
SVX - DPS - SVX B777 2 x
PR.CHINA (SHANGHAI)
SHANGHAI AIRLINES
PVG – DPS – PVG B767-300 2 x
CHINA EASTERN
PVG – DPS – PVG A300-600 4 x
HONGKONG
CATHAY PACIFIC
HKG – DPS – HKG B744 7 x
HONGKONG EXPRESS
HKG – DPS – HKG B737-800 7 x
TAIWAN (TAIPEI)
CHINA AIRLINES
KHH - DPS - KHH A333 2 x
TPE – DPS – TPE B744 7 x
B738 4 x
TAIWAN (TAIPEI)
CHINA AIRLINES
EVA AIR
TPE – DPS – TPE A-332 7 x
KOREA (SEOUL) KOREAN AIRLINES ICN – DPS – ICN A-330 7 x MALAYSIA (KUALA LUMPUR) AIR ASIA KUL – DPS – KUL A-320 21 x MALAYSIA AIRLINES KUL – DPS – KUL A-332/A-330 7 x B-734 7 x B-738 7 x SINGAPURA SINGAPORE AIRLINES SIN – DPS – SIN B-772A 21 x B-738 3 x VALUAIR LIMITED SIN – DPS – SIN A-320 4 x AUSTRALIA (PERTH/SYDNEY/MELBOURNE/DARWIN/BRISBANE/ADELAIDE) JETSTAR PER – DPS - PER A-320 7 x PER - DPS - SIN - DPS - PER A-320 7 x SYD - DPS - SYD A-332 7 x MEL - DPS - MEL A-333 4 x DRW - DPS - DRW A-320 7 x
RUTE PENERBANGAN INTERNASIONAL (FREK/MINGGU) PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING
VIRGIN BLUE PER - DPS - PER B737-700/800 6 x SYD - DPS - SYD B737-700/800 4 x MEL - DPS - MEL B737-700/800 7 x BNE - DPS - BNE B737-700/800 7 x ADL - DPS - ADL B737-700/800 3 x STRATEGIC AIRLINES PER - DPS - PER A320-200 3 x PHE - DPS - PHE A320 2 x TSV - DPS - TSV A320 2 x QATAR (DOHA) QATAR AIRWAYS DOH – SIN – DPS – SIN – DOH B340/A330/B777 7 x
SUMBER : DAFTAR PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI KE/DARI INDONESIA WINTER 2010/2011 (eff.31 Oktober 2010 s/d 26 Maret 2011)
RUTE PENERBANGAN INTERNASIONAL PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL
PT. GARUDA INDONESIA DPS – KIX – DPS A-330 7 x DPS - PVG - DPS A-330 2 x DPS – NGO – DPS A-333 3 x DPS-HKG-DPS B-738 4 x DPS-NRT-DPS A-333 7 x DPS- ICN-DPS A-333 3 x DPS- KUL-DPS A-320 14 x DPS - SIN - DPS B-738 7 x B-734 4 x CGK - DPS - PER - DPS - CGK B-738 7 x DPS - PER - DPS B-738 14 x DPS - SYD - DPS A-333 4 x SUMBER : DAFTAR PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL YANG BEROPERASI INTERNASIONAL WINTER SEASON 2010/2011 (eff.31 Oktober 2010 s/d 26 Maret 2011)
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 29
STATISTIK ANGKUTAN UDARA PROPINSI BALI
Alokasi APBN Untuk TA 2010 di Bandara Ngurah Rai Bali
NO. KEGIATAN PAGU ANGGARAN
TA. 2010
1. Pengadaan alat penunjang pengawasan kendaraan,
ground suport equipment (GSE) and CPU Test Rp. 300 Juta
2. Pengadaan Security Tester dan Dangerous goos tester Rp.46 Juta
3. Pengadaan Kendaraan Operasional roda 2 Rp.20 Juta
4. Pengadaan kendaraan Patroli roda 4 Duble Cabin Rp.350 Juta
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 30
Terkait pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru, Bandara Ngurah Rai memang menjadi
salah satu Bandara terpadat dalam periode tersebut. Hal ini karena perayaan Natal dan
Tahun Baru biasanya juga merupakan musim liburan khususnya di negara-negara di belahan
bumi utara sehingga banyak dari mereka yang menyempatkan diri untuk berlibur ke Bali.
Untuk itu diperkirakan terjadi lonjakan sebesar 3-4 kali lipat dari jumlah rata-rata
penumpang yang melalui Bandara Ngurah Rai pada hari biasa.
Pada saat kunjungan ke Bandara, GM Bandara Ngurah Rai memaparkan pada Tim Kunjungan
Kerja Spesifik bahwa secara teknis tidak terdapat kendala yang berarti dalam pengelolaan
bandara. Bandara telah memenuhi persyaratan kelayakan keselamatan penerbangan namun
demikian di sisi darat Bandara yang semula direncanakan untuk dapat menampung 1,5 juta
pax per tahun ini saat ini sudah melebihi kapasitasnya mencapai sekitar 4-4,5 juta pax per
tahun. Hal ini berpengaruh pada kenyamanan penumpang baik yang turun maupun akan
naik pesawat. Untuk itu pihak PT. Angkasa Pura I telah merencanakan untuk melakukan
pembangunan Terminal baru khususnya bagi Keberangkatan dan Kedatangan Internasional
dengan luas 129.000 m2 dimana Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional
yang lama (luas 65.800 m2) akan dialihfungsikan menjadi terminal Keberangkatan dan
Kedatangan Domestik. Keseluruhan pengembangan diperkirakan akan menelan biaya
sebesar Rp 1,994 Trilyun.
Rencana Pengembangan Bandara Ngurah Rai :
NO FASILITAS EXISTING RENCANA KETERANGAN
1. Terminal Domestik 13.300 m 2 65.800 m2 Alih fungsi ke Tmnl Int’l Exisiting
2. Terminal Internasional 65.800 m2 129.000 m2
3. Gedung Parkir - 39.000 m2 4 Lantai
4. Apron 214.500 m2 309.500 m2 34 Parking Stand
5. Terminal Cargo Int’l 3.700 m2 6.000 m2
6. Sekolah (TK, SD, SMP) 10.000 m2 14.000 m2
7. Gedung ACS 3.600 m2 4.000 m2
8. Sewage Treatment Plan ; Water Treatment Plan
1 Unit 1 Unit
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 31
PRAKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN BANDARA:
No Uraian Prakiraan Biaya
(Rp. Milyar)
1 General Requirement 30
2 Fasilitas Sisi Udara 184
Fasilitas Sisi Darat 34
4 Terminal Penumpang 1,093
5 Renovasi Tmnl Int’l 12
6 Hold Baggage System 100
7 Bangunan Lain 142
8 Sarana Penunjang 319
9 Jasa Konsultan 31
Total 1,994
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 32
Target Waktu Pembangunan
Diharapkan seluruh proses pembangunan telah dapat diselesaikan pada kuartal awal 2013
sehingga dapat mendukung pelaksanaan KTT APEC di Bali pada tahun 2013.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 33
Rencana Tampak Muka Terminal Internasional Ngurah Rai
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 34
III. BASARNAS
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Basarnas merupakan sarana pendukung keselamatan jasa angkutan transportasi dalam hal ini khususnya pelayaran. Oleh karena itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menyempatkan untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Basarnas termasuk juga kesiapan personil pendukungnya.
Provinsi Bali mempunyai 1 buah Kansar dan 2 Pos SAR. Untuk operasi pencarian dan pertolongan di laut jajaran SAR memiliki 1 buah kapal 40 m (aluminium) dengan didukung 2 unit Sea Rider.
Jumlah tersebut sangat minim mengingat cakupan wilayah yang diawasi cukup luas khususnya wilayah perairan. Selain itu padatnya penyeberangan Gilimanuk – Banyuwangi dan Padang Bai – Lembar serta banyaknya kegiatan wisata air (Pantai Kuta, Pantai Benoa, Pantai DreamLand, Nusa Dua, Sanur, pantai Lovina juga harus mendapatkan perhatian.
Terkait hal tersebut jajaran Kansar Bali menyampaikan permohonan penambahan kapal dengan panjang lunas minimal 40 meter yang terbuat dari aluminium guna dapat mengcover wilayah-wilayah tersebut. Jenis ini dipilih dengan pertimbangan tingginya ombak di sekitar daerah tersebut sehingga dibutuhkan kapal yang benar-benar mampu dalam menjalankan fungsinya. Juga disampaikan bahwa hingga saat ini belum ada dermaga sandar khusus bagi kapal-kapal SAR.
Dalam kunjungannya Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menemukan bahwa konsumsi BBM (solar) bagi kapal tersebut relatif banyak. Hal ini menjadi perhatian khusus agar terdapat dana operasional yang mencukupi agar kapal dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI juga meminta Basarnas untuk memperbanyak pelatihan pencarian dan pertolongan dengan melakukan simulasi keadaan sebenarnya di laut lepas untuk menambah keterampilan dan kecakapan dari personil pendukungnya.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 35
BAB IV
REKOMENDASI
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE PROVINSI BALI
Bidang Ke-PU-AN
Ruas Jalan Nasional Tohpati – Kusamba
1. Mengingat pentingnya jalur jalan Denpasar-Dawan-Tohpati-Kusamba-Padang Bai
terutama dalam menunjang aktifitas di pelabuhan penyeberangan Padang Bai maka
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta komitmen Ditjen Bina Marga
Kementerian PU dalam mengalokasikan anggaran APBN pada tahun-tahun
berikutnya dalam rangka perbaikan/peningkatan ruas jalan di rute tersebut.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta agar penyelesaian
perbaikan/peningkatan kualitas jalan di ruas Denpasar-Dawan-Tohpati-Kusamba-
Padang Bai memprioritaskan penyelesaian di salah satu sisi terlebih dahulu (2 lajur)
baru kemudian dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas jalan pada ruas lainnya
hingga keempat lajur dapat berfungsi sebagaimana rencana. Hal ini agar pengendara
tidak perlu berpindah-pindah ruas untuk mengoptimalkan waktu tempuh.
3. Guna meminimalisir peristiwa kecelakaan Lalu Lintas utamanya yang disebabkan
oleh kerusakan jalan maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta
pihak-pihak terkait untuk memasang marka dan rambu jalan serta peringatan di
daerah jalan yang rusak sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU berkoordinasi
dengan Instansi dan Pemda setempat terkait untuk memperketat pengawasan dan
penindakan terhadap Kendaraan yang melebihi ambang batas muatan (overload)
guna meminimalisir kerusakan ruas jalan.
Jalan Akses Pelabuhan Tanah Ampo
Agar fungsi dan tujuan pembangunan pelabuhan wisata Tanah Ampo – Kab. Karangasem
dapat tercapai secara optimal, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta
Pemda setempat (berkoordinasi dengan instansi terkait) untuk melakukan pendekatan
kepada masyarakat dalam upaya melakukan pembebasan tanah bagi
peningkatan/perbaikan geometri jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan besar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 36
Fly Over/UnderPass Dewa Ruci
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendukung dibangunnya prasarana yang
diperuntukkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di daerah sekitar simpang Dewa
Ruci. Namun demikian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa
dalam memilih alternatif solusi tersebut harus memperhatikan adat istiadat/kepercayaan
masyarakat setempat. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga berpendapat
bahwa pembangunan solusi tersebut haruslah tidak mengabaikan/mengurangi fungsi dari
LandMark yang telah ada. Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta
Ditjen Bina Marga Kementerian PU untuk bersama-sama dengan Pemda setempat,
mereview kembali usulan alternatif yang ada hingga didapat solusi yang memuaskan semua
pihak.
Peningkatan Ruas dan pelebaran jalan Ayana 1 dan 2
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PU
untuk terus memantau pekerjaan peningkatan Ruas dan Pelebaran jalan Ayana 1 dan Ayana
2 agar dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagai
prasarana pendukung yang cukup vital bagi pelaksanaan Asean Summit 2011 dan Konferensi
APEC 2013.
Jembatan Tanjung Benoa-Serangan
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa perlu adanya kajian ulang
secara menyeluruh baik terhadap urgensi kepentingan dan manfaat jembatan yang
menghubungkan Tanjung Benoa dengan Pulau Serangan dengan disertai kelayakan dari segi
teknis dan ekonomi tanpa mengabaikan peraturan keselamatan dan kelancaran
penerbangan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai maupun keselamatan dan kelancaran
pelayaran dari dan menuju pelabuhan Benoa. Bila dari hasil kajian tersebut pembangunan
memang tidak dimungkinkan secara teknis, maka Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI
meminta agar rencana tersebut untuk tidak dilanjutkan karena berpotensi membahayakan
keselamatan penerbangan dan pelayaran.
Bidang Perhubungan
Pelabuhan Laut Benoa dan Pelabuhan Wisata Tanah Ampo
1. Memahami bahwa alur pelayaran dan kolam pelabuhan Benoa mempunyai
kedalaman yang terbatas (maksimal -9 mLWS) maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi V DPR RI mendorong pengkhususan agar kapal-kapal pesiar bertonase besar
dapat berlabuh di pelabuhan Tanah Ampo di wilayah Karang Asem sedangkan kapal
pesiar yang lebih kecil dapat berlabuh di Pelabuhan Benoa. Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI berharap ke depannya Pelabuhan Benoa dapat menonjolkan
fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, serta pelabuhan bongkar muat Peti Kemas
dan Kargo guna mengurangi kepadatan di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 37
2. Menanggapi usulan pihak pengelola Pelabuhan bagi pengembangan kawasan
pelabuhan sebagai pusat perdagangan khususnya kerajinan pada dasarnya Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung hal tersebut namun disertai catatan
bahwa pengembangan tidak boleh menggunakan/memberatkan anggaran negara.
Pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan investasi pihak swasta sejauh
terjadi perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan memiliki nilai ekonomis
yang mencukupi (sebagai catatan penumpang yang melalui pelabuhan Laut Benoa
masih relatif sedikit selain itu waktu tunggu di pelabuhan relatif singkat karena
setelah melalui imigrasi biasanya wisatawan langsung menuju ke obyek
wisata/hotel).
Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai
1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menilai positif pelayanan yang diberikan di oleh
pengelola Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai terhadap pengguna jasa angkutan
penyeberangan. Berdasarkan paparan dari pihak pengelola Pelabuhan
Penyeberangan bahwa rata-rata prosentase penumpang maupun kendaraan baru
berkisar 45-60% maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai bahwa
kapasitas sarana dan prasarana yang ada saat ini masih mencukupi guna
mengantisipasi perkembangan minimal 5 tahun mendatang.
2. Terkait permintaan tambahan kapal dari Operator BUMN bagi rute tersebut Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa angkutan
penyeberangan Padang Bai – Lembar cukup menguntungkan sehingga sebaiknya
diserahkan kepada mekanisme pasar yang terbukti dari banyaknya kapal yang
melayani rute tersebut yang dimiliki oleh pihak swasta (18 dari 20 kapal adalah milik
swasta hanya 2 kapal yang dimiliki oleh BUMN). Penambahan kapal yang
menggunakan alokasi dana Pemerintah sebaiknya hanya diberikan pada rute-rute
perintis yang menuju daerah terpencil/pulau-pulau terluar yang dari sisi ekonomi
kurang/tidak menguntungkan.
Bandara Ngurah Rai
1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati bahwa kapasitas Terminal
Penumpang di Bandara Ngurah Rai baik untuk penerbangan Domestik maupun
penerbangan Internasional sudah tidak memadai lagi karena sudah melebihi
kapasitas rencana (lebih dari 300% kapasitas rencana). Untuk itu Tim Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI mendukung rencana pengembangan dan pembangunan
Terminal Baru dengan catatan sebagai berikut:
a. Kapasitas terminal yang akan dibangun diharapkan dapat mengantisipasi
trend jumlah penumpang pesawat udara minimal selama 15 tahun kedepan
b. Rencana bangunan baik eksterior maupun interior diharapkan dapat
mencerminkan adat istiadat daerah setempat
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 38
c. Adanya integrasi antar moda dan pengaturan yang lebih tertib dan nyaman
bagi kendaraan umum/pribadi antar jemput penumpang Bandara.
d. Meminimalisir gangguan pada saat pelaksanaan masa konstruksi terhadap
jasa angkutan udara yang ada.
e. Memperketat fungsi pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sesuai
jadwal sehingga dapat mendukung pelaksanaan Asean Summit 2011 dan
Konferensi APEC 2013.
2. Terhadap keluhan dari penumpang khususnya terkait lambat dan buruknya
pelayanan beberapa maskapai tertentu baik dalam antar-jemput dari Pesawat ke
Terminal Penumpang maupun dalam hal penanganan bagasi, maka Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta pihak Pengelola Bandara Ngurah Rai untuk
berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang ada guna meningkatkan pelayanan sisi
darat mereka.
3. Terkait poin 2, Apabila maskapai tersebut tidak memperbaiki kinerja pelayanan
tersebut maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendorong PT. Angkasa
Pura untuk mengambil alih jenis pelayanan dimaksud dengan melakukan review
terhadap MOU yang ada. Hal ini perlu dilakukan guna menjamin pelayanan yang
prima terhadap pengguna jasa angkutan udara yang berpengaruh langsung kepada
citra bangsa dan negara khususnya di bidang Pariwisata. Selain itu pelayanan antar
jemput pesawat dan bagasi yang cepat juga dapat mengurangi penumpukan
penumpang di Terminal.
III. Basarnas
Mencermati luasnya wilayah kerja SAR khususnya di wilayah perairan Provinsi Bali
serta mengingat kepadatan penyeberangan Gilimanuk-Banyuwangi dan Padang Bai-
Lembar maka Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI mendukung usulan
penambahan kapal SAR untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di
wilayah tersebut dengan spesifikasi yang mempertimbangkan pula tingginya ombak
dan kuatnya arus laut di daerah tersebut (yang langsung terhubung ke samudera
Hindia).
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk
memperhatikan pula pemeliharaan dan kebutuhan operasional sarana dan
prasarana yang dimiliki khususnya dalam pengalokasian anggaran agar sarana dan
prasarana tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali Halaman 39
BAB V
PENUTUP
Jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Bali pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.229.945
wisatawan meningkat sekitar 13,62% dibandingkan tahun 2008 sebesar 1.968.892
wisatawan. Untuk 2010 diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara yang akan
berlibur di sini sejumlah 2,3-2,4 juta wisatawan. Itu berarti sekitar 37% dari total
keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada tahun
tersebut (sekitar 6,4 Juta Wisatawan). Jumlah di atas belum ditambah dengan wisatawan
domestik yang masuk baik melalui pelabuhan penyeberangan, bandara maupun pelabuhan
laut.
Pada periode masa Liburan Natal dan Tahun Baru khususnya terjadi lonjakan jumlah
wisatawan baik mancanegara maupun domestik dalam jumlah yang cukup signifikan. Untuk
itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menganggap perlu untuk melakukan peninjauan
secara langsung terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang terlibat seperti
jaringan jalan dan jembatan, kesiapan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut maupun
Bandara setempat dan lain sebagainya.
Terkait hal tersebut, secara umum Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI
berpendapat bahwa persiapan angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Provinsi Bali
telah cukup baik. Namun demikian potensi obyek wisata di Bali, sebenarnya masih potensial
untukdikembangkan lebih lanjut. Untuk itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI
mendukung sepenuhnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan
melalui alokasi APBN Kementerian terkait khususnya yang menjadi mitra Komisi V DPR RI.
Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai
masukan bagi Komisi V DPR RI terutama bagi pelaksanaan fungsi Pengawasan dan
Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada
Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan
pembangunan dan pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraaan rakyat di
Provinsi Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Jakarta, 29 Maret 2011
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI
KE PROVINSI BALI
KETUA,
IR. H. MULYADI