LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR

&

PERESMIAN PERUMAHAN KHUSUS

KE PROVINSI PAPUA

TANGGAL 24 s.d. 26 JUNI 2016

KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2016

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal ii

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………… 1

I.1. Dasar Hukum ……………………………………………………………………… 1

I.2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………… 1

I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………… 2

I.4. Daftar Anggota Rombongan ………………………………… 2

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA ………… 3

III. PROGRAM PERUMAHAN KHUSUS ………………………………… 6

IV. CATATAN PEMAPARAN

V. PENINJAUAN JEMBATAN HOLTEKAMP ………………

VI. REKOMENDASI ……………………………………………

……………………………… 8

10

11

VII. PENUTUP ………………………………………………………………………………….. 12

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 3

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN PERESMIAN PERUMAHAN KHUSUS

DI PROVINSI PAPUA 24-26 JUNI 2016

I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

I.2. Maksud dan Tujuan Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung program-program perumahan khusus dan Jalan bagi masyarakat desa yang di biayai langsung dari APBN.

2. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada pada bidang pemberdayaan masyarakat desa khususnya program perumahan khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin.

3. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Provinsi Papua terkait pemberdayaan masyarakat

desa yang pembiayaannya melalui APBN 2015 dan APBN 2016. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 4

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa:”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja

spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu Dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015 - 2016, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Peninjauan pembangunan dan Peresmian Perumahan Khusus ke Provinsi Papua pada tanggal 24-26 Juni 2016. Dalam masa kunjungan, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, peresmian perumahan khusus, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder di Provinsi Papua bersama dengan Menteri PUPR, Bapak DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M. Sc. Beberapa kegiatan dalam Kunjungan Spesifik ke Provinsi Papua dan sekitarnya adalah:

1. Peresmian 100 rumah khususyang dilakukan oleh menteri PUPR di Lokasi Perumahan Sektor Pimpinan Lembaga keagamaan, kepala-kepala Suku dan Pelintas batas, di Jln Alfons No. 16 Argapura Bukit, Kel. Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Pada kesempatan ini dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Papua.

2. Bersama Menteri PUPR melakukan peninjauan proyek pembangunan jembatan Holtekamp, Jayapura

I.4. Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan pembangunan infrastruktur dan peresmian perumahan khusus ke Provinsi Papua pada tanggal 24-26 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

NO. NO. ANG

N A M A

FRAKSI JABATAN

1. A-457 MICHAEL WATTIMENA, SE, MM PD KETUA TIM

2. A-101 IR.YUDI WIDIANA ADIA, MSI PKS PIMPINAN

3. A-384 DRS. H. SAIFUL RASYID, MM P GERINDRA ANGGOTA

4. A-331 ADE REZKI PRATAMA P GERINDRA ANGGOTA

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 5

5. A-456 WILLEM WANDIK, S.SOS PD ANGGOTA

6. A-103 MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.SOS PKS ANGGOTA

7. A-042 MUSA ZAINNUDIN PKB ANGGOTA

8. A-032 H. AHMAD H.M. ALI, SE P NASDEM ANGGOTA

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

Lambang

Semboyan: Karya Swadaya

Hari jadi 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda)

Ibu kota Jayapura

Area

- Total luas 309.934,4 km2

Populasi

- Total 3.032.488 (2013)

Pemerintahan

- Gubernur Lukas Enembe

- Wagub Klemen Tinal

- Ketua DPRD Yunus Wonda

- Sekda TEA. Herry Dosinaen

- Kabupaten 28

- Kota 1

- Kecamatan 440

APBD

- DAU Rp1.889.267.850.000

Demografi

- Suku bangsa Papua (52%), Pendatang (48%) (2002)

- Agama Protestan (51,2%), Katolik(23,42%), Islam (22%),Hindu (3%), Budha (0,13%)

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 6

- Bahasa Bahasa Indonesia dan 268 Bahasa Daerah

Lagu daerah Apuse Yamko Rambe Yamko

Situs web www.papua.go.id

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Papua Bagian Barat (dulu Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.

Provinsi Papua adalah daerah otonomi khusus sesuai dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara umum wilayah Papua dapat dibedakan dalam ekosistem dataran rendah utara, dataran rendah selatan, pegunungan tengah, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah Papua terletak pada ketinggian antara 0 – 3.000 meter dari permukaan laut dengan Puncak Jaya merupakan kabupaten/kota tertinggi yaitu dengan ketinggian 2.980 m di atas permukaan laut dan Kota Jayapura merupakan kabupaten terendah dengan ketinggian 4 m di atas permukaan laut. Provinsi Papua mempunyai 255 suku asli, dengan bahasa yang masing-masing berbeda.

Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Indonesia. Papua sebagai sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Perkembangan asal usul nama pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki 52 orang anggota. Sedangkan untuk melindungi hak politik adat orang Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP).

Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 25 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 7

Kondisi Geografis. Provinsi Papua memiliki luas wilayah sekitar 31.706.200 ha yang terdiri atas 28

kabupaten dan 1 kota. Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 0º10’ LU – 9º

30’ LS dan 134 BT – 141º 05’ BT. Provinsi Papua secara geografis memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Samudera Pasifik

Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea

Sebelah Selatan : Laut Arafuru

Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat.

Jumlah keseluruhan pulau di Provinsi Papua adalah 325 pulau dengan 315 di antaranya sudah bernama

dan masih ada 10 pulau lainnya yang belum bernama, yaitu 9 pulau di Kabupaten Nabire dan 1 pulau di

Kabupaten Merauke.

Kondisi Demografis. Jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2010 sebesar 2.056.517 jiwa dengan

terkonsentrasi pada Kota Jayapura sebesar 238 jiwa/km2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun

2005 sebesar 67,6 kemudian meningkat menjadi 70,1 pada tahun 2006, namun kembali menurun pada

tahun 2007 menjadi 63,4 (Indonesia: tahun 2007 yaitu setinggi 71,54)

Kondisi Ekonomi. Kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 0,078%, terutama dari sektor unggulan

pertambangan dan pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,55%), di bawah laju pertumbuhan ekonomi

nasional (5,86%). Hasil dari pertambangan tembaga mendominasi sebesar 58,36% dari PDRB. Pada tahun

2009, produksi padi tercatat sebesar 98.514,42 ton, terdiri dari 93,38 persen merupakan padi sawah dan

6,62 persen merupakan padi ladang. Produksi palawija di Papua didominasi oleh ubi jalar sebesar

343.325,28 ton, kemudian ubi kayu sebesar 36.500,08 ton dan jagung sebesar 6.786,34 ton.

Jumlah industri di Papua pada tahun 2008 adalah 3.672 unit usaha, sedangkan nilai investasi di industri

mencapai 1,274 trilliun rupiah. Selama tahun 2009, produksi konsentrat tembaga dan emas PT. Freeport

mencapai 2.468.158 DMT, produksi terbanyak terjadi pada Bulan Mei dengan jumlah produksi 280.555

DMT.

Kondisi Jalan di Provinsi Papua (2013)

km

Kondisi jalan Nasional Provinsi Kab./kota Jumlah

Baik 1.405,96 974,12 - 2.380,08

Sedang 433,45 - - 433,45

Rusak 53,03 259,32 - 312,35

Rusak Berat 219,00 218,69 - 437,69

T o t a l 2.111,44 1.452,13 - 3.563,57

III. PROGRAM PERUMAHAN KHUSUS

Pada kesempatan ini akan diadakan serah terima kunci rumah khusus sebanyak 100 rumah untuk 3

sektor, yaitu sektor Pimpinan Lembaga Keagamaan, Sektor Kepala Suku, dan Sektor Pelintas Batas.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 8

VI. CATATAN PEMAPARAN Pemaparan Pemda

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 9

Gubernur Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada Menteri PUPR yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Papua di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Apresiasi juga diberi kepada MRP sebagai Lembaga Representasi Kultural orang asli (UU Nomor 21 Tahun 2001) yang menjalankan tugas dan fungsi memperjuangkan hak-hak orang Asli Papua untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman.

Pokja Agama MRP yang mempunyai fungsi dan tugas melindungi, memihak dan memberdayakan Orang Asli Papua, telah melakukan pedekatan dan mengusulkan sebagi win-win solution kepada Komis V DPR RI yang diterukan kepada Menteri PUPR RI, yang telah merealisasikan pembangunan perumahan tahap pertama sebanyak 100 unit rumah diperuntukan bagi pimpinan lembaga agam, kepala-kepala suku dan para pelintas batas di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua sangat mengharapkan agar kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI perlu disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui PROSPEK dan GERBANG MAS sehinga dapat menyentuh kepentingan rakyat yang ada di kampung-kampung dan pedalaman serta pulau-pulau.

Sedangkan pembangunan perumahan untuk kawasan perktaan diharapkan peran developer/pengembang dan perumnas agar lebih ditingkatkan dalam rangka penyediaan rumah layak huni bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah termasuk Pegawai Negeri dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkunan.

Pemaparan Dirjen Penyediaan Perumahan

Pada tahun 2015 dari 6.567 unit rumah khusus yang dibangun di seluruh Indonesia, ada 1.204 unit atau lebih dari 18% berada di Provinsi papua.

100 unit di antaranya merupakan usulan Pokja Keagamaan Majelis Rakyat Papua yang diperuntukan bukan hanya kelompk pemuka agama saja tapi juha diperuntukan bagi para pemuka adat, kaum perempuan, dan para pelintas batas.

Sebaran 100 unit rumah tersebut berada di Kota Jayapura sebanyak 20 unit, serta 8 kabupaten yang masing-masing dibangun 10 unit, yakni di Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapn, Kabupaten olikara, Kabupaten jaya Wijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Biak Numfor.

Pada Tahun Anggaran 2016 ini di Provinsi Papua sedang dibangun 1.246 unit di 1 kota dan 18 kabupaten.

Sedangkan di Provinsi Papua Barat sedang dibangun 784 unit rumah khusus yang berlokasi di 7 kabupaten.

Sehingga total rumah khusus yang dibangun di Tanah Papua sebanyak 2.030 unit atau lebih dari 34% dari total yan dibangun pada tahun 2016 yang berjumlah 5.906 unit.

Pemaparan Mentei PUPR

Agenda III Nawacita menyebutkan bahwa Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 10

Mengarusutamakan upaya pemeratan pembangunan antar wilayah terutama desa pada Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan.

Rumah beserta lingkungan sehat merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kementerian PUPR pada Tahun 2015 memabngun sebanyak 1,204 unit rumah khusus di 14 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Jumlah tersebut lebih dari 18% dari jumlah rumah khusus yang dibangun pada tahun 2015 di seluruh Indonesia (sebanyak 6.567 unit).

Pembangunan perumahan ini diharapkan memberi manfaat agar masyarakat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan sehat, sehingga potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua dapat ditingkatkan.

Pembangunan rumah khusus di Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2016 yaitu pembangunan sebanyak 1.246 unit di 1 Kota dan 18 Kabupaten, termasuk diantaranya yang diperuntukkan untuk Pokja Keagamaan Majelis Rakyat Papua tersebar di 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Aspirasi Masyarakat

Dalam proses pembangunan perumahan khusus ini, diharapkan Pemerintah dapat melibatkan anak-anak asli Papua.

Terima kasih patut disampaikan kepada Komisi V yang telah memperjuangkan aspirasi MRP ini.

Rumah yang di Kabupaten Keerom belum selesai dibangun. Sumurnya belum ada, buruhnya belum dibayar.

Kebutuhan rumah untuk para tokoh agama masih sangat besar, khususnya ke akar rumput yang di kampung-kampung, pelosok-pelosok.

Permasalah Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa khusus Papua dan Papua Barat sudah diberlakukan kepada pengusaha Papua. Secara jelas disampaikan bahwa penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dengan total 500 juta untuk proyek di pantai, sedangkan 1 miliar untuk proyek di pegunungan. Namun, ketenduan ini kemudian tidak lagi diakomodir dalam Perpres nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres ini ditentukan soal pelelangan yang dilakukan secara elektronik. Hal ini menjadi kesulitan bagi para pengusaha Papua yang tidak melek teknologi dan juga fasilitas elektronik yang minim.

V. PENINJAUAN JEMBATAN HOLTEKAMP

1. Kota Jayapura memiliki luas wilayah 940 km2, dengan jumlah penduduk 271.544 jiwa, meliputi 5

(lima) Distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, Abepura dan Muara Tami. 2. Kegiatan Pemerintahan, perekonomian serta kawasan permukiman sekarang ini terkosentrasi di

4 distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura, dengan terkosentrasinya seluruh kegiatan di empat distrik tersebut, kota Jayapura dihadapkan pada masalah kepadatan kawasan permukiman yang disebabkan karena luas Distriknya hanya 33% dari luas kota Jayapura, dohuni sejumlah 95,65% penduduknya dan sebagian wilayah dari keempat Distrik ini berupa pegunungan dengan lereng yang tidak layak huni.

3. Pengembangan wilayah perkotaan seyogyanya kearah Distrik Muara Tami karena Distrik ini memiliki kawasan seluas 67% dari luas wilayah kota dan hanya dihuni sebanyak 4,35% dari total penduduk. Hampir seluruh wilayah Distrik Muara Tami merupakan dataran luas, dengan potensi

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 11

daerah untuk pertanian dan perikanan berada pada ketinggian 10 m dpl, membentang kearah timur hingga perbatasan Negara di Skow.

4. Pengembangan perkotaan kearah Distrik Muara Tami selama ini tidak mudah diwujudkan karena posisi geografisnya yang terpisahkan oleh teluk Youtefa. Dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami, dengan menempuh jarak sejauh 35 km dengan waktu tempuh 1,5 jam, dengan kondisi jalan perbukitan. Namun jika jembatan Holtekamp dapat diwujudkan maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit.

5. Pembangunan jembatan Holtekamp dilakukan melalui kegiatan Kementerian PU-PR, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura yang tercatat dalam MOU Nomor: 03/PKS/Db/2013, yang pembagian penanganannya terdiri dari :

NO SUMBER DANA JENIS KONSTRUKSI PANJANG PENANGANAN (Meter)

1 APBN Jembatan PCI Girder 1 bentang dan jembatan bentang utama

433

2 APBD Provinsi Papua

Jembatan PCI Girder 9 bentang dan Pile Slab

895

3 APBN Kota Jayapura

Jalan Akses sisi Hamadi dan Holtekamp

7.900

VI. REKOMENDASI

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan perhatian khusus bagi penyediaan perumahan di Provinsi Papua.

Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk terus membangun rumah-rumah di pelosok-pelosok Papua, agar tercapainya harapan kita semua untuk mencapai pembangunan manusia Papua seutuhnya.

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk turut melibatkan masyarakat asli papua dalam proses pembangunan perumahan di waktu yang akan datang.

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan proyek perumahan dari tahun anggaran 2015 yang hingga kini belum rampung diselesaikan bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan seperti listrik, air, dan furniture.

Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk meninjau kembali regulasi pelelangan barang/jasa agar tidak disamaratakan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Tanah Papua.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 24-26 Juni 2016 Hal 12

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI dalam rangka penijauan Pembangunan

Infrastruktur dan Peresmian Rumah Khusus ke Provinsi Papua tanggal 24 – 26 Juni 2016, Masa Sidang IV

2015-2016. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti

Pemerintah untuk melakukan perbaikan bagi kesejahteraaan masyarakat khususnya di Provinsi Papua dan

Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Juni 2016

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan

Pembangunan Infrastruktur dan Peresmian Rumah Khusus ke Provinsi Papua

Mengetahui

MICHAEL WATTIMENA, SE,MM KETUA TIM