laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan … 2018 dishub fix.pdflandasan hukum dalam membuat laporan...
TRANSCRIPT
2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Lingkar Timur Manding
Trirenggo Bantul Telp. (0274) 367321)
Email : [email protected]
Website :
http://[email protected]
LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
ii
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya
semua tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya
penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang
kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti
RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas Perhubungan Perda Nomor 11 Tahun 2016.
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih
terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini
dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih
produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Bantul, Febuari 2019
iii
Ikht isar Eksekut i f
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana
instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja
dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 telah
berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal
tersebut, Dinas Perhubungan telah menetapkan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 116 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul.
iv
Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan memiliki
fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan,
antara lain :
a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana
prasarana;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana
prasarana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik
sarana prasarana;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan
fungsinya.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan
mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran
pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang telah
mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu IKU, disimpulkan
bahwa seluruh indikator berkriteria sangat rendah, dengan rata-rata capaian
sebesar 0% yaitu persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perhubungan yang menjadi
tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan
kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa
dicapai.
v
Daftar Isi
Kata Pengantar ......................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................... iii
Daftar Isi .................................................................................................................... v
Daftar Tabel ............................................................................................................... vi
Daftar Gambar ........................................................................................................... vii
Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 2
A. Latar Belakang ............................................................................................. 2
B. Pembentukan OPD... .................................................................................... 3
C. Susunan Organisasi ..................................................................................... 4
D. Keragaman SDM .......................................................................................... 5
E. Isu Strategis .................................................................................................. 7
Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................... 10
A. Rencana Strategis ........................................................................................ 10
1. Visi dan Misi ........................................................................................... 10
2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 11
3. Kebijakan, Strategi dan Program ............................................................ 12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ............................................................. 15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran ............................................................ 18
Bab III Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .............................................. 20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 20
1. Sasaran Meningkatnya keselamatan transportasi .................................. 21
C. Akuntabilitas Anggaran ................................................................................ 28
D. Efisiensi Sumber Daya ................................................................................. 29
Bab IV Penutup ....................................................................................................... 30
vi
Daftar Tabel
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .........................................
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .........................................................................
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ...................................
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 .....................................................
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 ...............................
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .....................................
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ...........................................
Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst .....................................
Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 ............
Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 ..................................
Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .....................
vii
Daftar Gambar
Gambar I.1 Bagan Organisasi .............................................................................
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan ..................................................................
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .......................
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural ....................................
Gambar III.1 ........................................................................................................
Gambar III.2 ........................................................................................................
2
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018
berisi tentang ikstisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.
Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi
daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri
bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan peranannya
sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat
di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat
nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai
3
penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil pembangunan
transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat
berfungsi optimal.
Merujuk dari peraturan di atas maka Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban
untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan
tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan :
a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan
dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah
dan jangka pendek.
c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
B. Pembentukan OPD
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan bidang perhubungan.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana
prasarana;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana
prasarana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik
sarana prasarana;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan
fungsinya.
4
C. Susunan Organisasi
Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum,
dan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset;
c. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh
Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian
dan Operasi;
d. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh
Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang;
e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah
sebagai berikut:
Gambar I.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
5
Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul dibebankan pada 13 jabatan struktural. Secara rinci distribusi
jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon
III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 8jabatan
D. Keragaman SDM
Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan
dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan
bidang perhubungan. Dimana tingkat kebrhasilan pencapaian target
yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia yang melaksanakan ketugasan.
Pada tahun 2018 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan
meliputi :
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase
1 SD 2 3.51%
2 SLTP 0 0.00%
3 SLTA/SMK 29 56.14%
4 D2 6 10.53%
5 D3 1 1.75%
6 D4 3 5.26%
7 S1 11 19.30%
8 S2 5 10.53%
Jumlah 57
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2018
b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan
Tabel I.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Golongan I 2
2 Golongan II 20
3 Golongan III 29
4 Golongan IV 6
Jumlah 57
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2018
6
c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
Tabel I.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Eselon II 1
2 Eselon IIIA 1
3 Eselon IIIB 3
4 Eselon IV A 8
5 Staf 44
JUMLAH 57
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2018
d. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis
Tabel I.4
Jumlah Pegawai yang Mempunyai Kualifikasi Teknis
Kualifikasi Yang Ada Jumlah Ideal Kurang
Penguji 6 9 3
PPNS 5 20 18
D-IV Transportasi Darat 2 8 6
D-III Ahli LLAJ 1 6 5
Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2018
e. Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1. 5
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1 Laki Laki 47 82%
2 Perempuan 10 18%
Jumlah 57
Sumber : Dishub Kab. Bantul 2018
7
Grafik I.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
E. Isu Strategis
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
1. Tingginya angka
kecelakaan
Masih kurangnya
sosialisasi tertib lalu
lintas dan belum
adanya kesadaran
masyarakat akan tertib
lalu lintas
Kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat
tentang tertib lalu lintas
Masih kurangnya
fasilitas kelengkapan
jalan/prasarana lau
lintas
Kurang tersedianya
fasilitas perlengkapan
jalan (fasilitas
keselamatan lalu lintas
dan fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas)
8
2. Angkutan umum dan
barang
Masih kurangnya
pelayanan angkutan
barang dan angkutan
umum
Belum terkelolanya
angkutan barang dengan
belum adanya terminal
barang dan manajemen
rekayasa pengaturan lalu
lintas angkutan barang
Rendahnya kinerja
(kualitas dan kuantitas)
pelayanan angkutan
umum, adapun faktor
yang mempengaruhinya
karena tingkat
pengetahuan dan disiplin
operator yang rendah
3. Sarana dan prasarana
pendukung
Kurangnya sarana
dan prasarana
pendukung pelaksana
kegiatan
Sarana dan prasarana
pendukung kegiatan
dinas masih perlu
dilengkapi untuk
meningkatkan kinerja baik
administratif maupun
operasional
4. Pencemaran lingkungan Perlu adanya
penertiban
pelaksanaan pengujian
kendaraan bermotor
dan kurangnya
kesadaran
masyarakat untuk
melakukan pengujian
kendaraan bermotor
Pencemaran lingkungan
(polusi udara) yang
diakibatkan oleh sektor
industri dan kendaran
bermotor (motorized
traffic) seperti angkutan
kota, bus, truk, kendaraan
pribadi dan sepeda motor,
adapun faktor yang
mempengaruhi karena
banyaknya volume
kendaraan yang
beroperasi di jalan
5. Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
Belum adanya
perencanaan kawasan
parkir di Kabupaten
Bantul, masih adanya
parkir yang tidak berijin
dan adanya
keterbatasan ruang
parkir
Masih maraknya praktik
parkir liar di beberapa
ruasa jaan yang bukan
peruntukannya, adapun
faktor yang
mempengaruhi adalah
keterbatasan lahan parkir
yang disediakan oleh
pihak-pihak yang
9
berkepentingan (sekolah,
kantor, tempat usaha, dan
sebagainya)
Kegiatan perencanaan
untuk memberikan arah
pembangunan sektor
perhubungan masih perlu
diperhatikan mengingat
produk penelitian masih
terbatas
10
Bab I I Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi dari Bupati dan
Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bnatul Tahun 2016-
2021 yaitu :
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,
berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten
Bantul yang:
1. Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,
rohani dan sosial.
2. Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki
tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme
cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan
pembangunan.
6. Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan
ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.Visi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
11
penyelenggaran pemerintahan negara. Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah
sebagai berikut :
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil
dan berkepribadian luhur
MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan
pengelolaan risiko bencana
MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,
aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana
untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021,
maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4 yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana
umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Sebagaimana disajikan dalam tabel
II.1 berikut.
12
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,
berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas
Meningkatnya keselamatan transportasi
Persentase penurunan
kecelakaan lalu lintas
3. Kebijakan, Strategi dan Program
Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan
strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak
terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,
Dinas Perhubungan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :
Tabel II.2. Strategi dan Kebijakan
Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-
nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 4 : 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya
Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
Meningkatnya keselamatan transportasi
1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas
1. Meningkatkan jumlah prasarana lalu lintas serta melaksanakan pemeliharaan prasarana lalu lintas
13
Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-
nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
agar dapat berfungsi dengan peruntukannya
2. Peningkatan
keselamatan transportasi
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk memperlancar lalu lintas
4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan
3. Meningkatkan efektifitas pengujian kendaraan bermotor
5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor pelaksanaan pengujian kendaraan
6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
4. Meningkatkan pelayanan angkutan
7. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan adanya sosialisasi terhadap operator angkutan umum
8. Meningkatkan pelayanan angkutan barang
14
Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud
merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perhubungan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
11. Program Pengembangan Kelalulintasan
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatnya keselamatan transportasi Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas
15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Tahun 2016 – 2021.
Sejak tahun 2015 Dinas Perhubungan melakukan cascade down Perjanjian
Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program
(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading
eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,
Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target
kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada
RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Dinas Perhubungan Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :
16
17
18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara
lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing
sasaran tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis Didukung jumlah program
1 Meningkatnya keselamatan transportasi 6
19
Bab I I I Akuntabi l i tas Kinerja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan
Kinerja ini.
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kode
1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi
2 75,1 ≤ 90 Tinggi
3 65,1 ≤ 75 Sedang
4 50,1 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018
sebagai berikut :
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama
2018
Target Realisasi %
Realisasi
1 Persentase penurunan kecelakaan lalu
lintas (%)
1,83 1,99 108
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas
Perhubungan Tahun 2018, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat
Tinggi.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan
evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan
identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang
mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan
umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan
datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai
berikut :
21
1. Sasaran : Meningkatnya keselamatan transportasi
Uraian analisa secara umum tentang sasaran.
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2018
No Indikator Kinerja
Utama
Capaian
2017
2018 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian s/d
2018
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase
penurunan
kecelakaan lalu
lintas
12 1.83 1,99 108 1.83 0%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2018
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2018
Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2018 yaitu penurunan
angka kecelakaan di Kabupaten Bantul sebesar 1,83% tidak dapat tercapai karena
mengalami kenaikan angka kecelakaan dikarena beberapa faktor. Dari data yang
diperoleh dari Kepolisian Resort yang tersebar di 17 Kecamatan pada Kabupaten
Bantul diperoleh data bahwa jumlah kecelakaan di Bantul sebanyak 1360 kejadian di
tahun 2017 sedangkan di tahun 2018 terjadi kecelakaan sebanyak 1333.
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang belum maksimal.
Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 1.83%, realisasi sebesar 1.99%, tercapai
22
108% atau bernilai kinerja tinggi. Terjadi perbedaan cukup signifikan dibanding
dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 12%, maka capaian tahun 2018 menurun
sebesar 1,99%.
Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1,83% Capaian tahun 2018
ini telah menyumbangkan 108% dari target akhir Renstra tahun 2021.
Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak tercapainya
target kinerja antara lain :
1. masih kurangnya tenggang rasa antar sesama pengguna jalan dan perilaku
masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri
sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan
mabuk, mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan dijalan.
2. masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya
tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan
didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat
terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang
berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura
tidak tahu.
3. masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka
jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
4. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya
perawatan.
5. Kondisi jalan yang rusak salah satu faktor penyebab kecelakaan.
Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain :
1. Sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan lalu
lintas
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas
4. Perbaikan kondisi jalan yang rusak.
Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase penurunan
kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
23
a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan
prasarana lalu lintas
b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat
melalui berbagai media antara lain :
- penyuluhan langsung,
- siaran radio ( siaran langsung maupun ILM )
- spanduk, poster, leaflet, stiker, website
c. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan
bekerja sama dengan Polres Bantul.
d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu,
marka, APILL, Flashing Lamp, guardraill) dan fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas (LPJU).
e. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan.;
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan
terkait peningkatan sasaran meningkatnya keselamatan transportasi. Pada tahun 2018,
program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai
berikut :
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan halte sebanyak lima
unit yang terpasang di halte Utara Traffic Light S4 Kasongan, Utara Traffic
Light S4 Palbapang, Depan SMP 2 Bantul, dan dua Depan SMU
Muhammadiyah Bantul (MUHIBA). Indikator program ini adalah persentase
ketersediaan simpul yang memadai dengan capaian sebanyak 100%, sama
dengan target yang direncakanan sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
a) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan
terminal, agar kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Bantul
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan guna keselamatan
penumpang. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala
kendaraan terhadap 6.500 unit kendaraan wajib uji. Pengujian berkala
ini dilakukan dua kali untuk setiap kendaraan. Total kendaraan yang
24
lulus uji pada tahun 2018 sebanyak 17.548 kendaraan dan tahun 2017
sebanyak 17.578 kendaraan.
b) Terminal Palbapang berupa pemasangan rolling door, flavon,
pembuatan area parkir dan tempat penampungan air yang
dilaksanakan oleh CV Dhila; Terminal Palbapang berupa pemeliharaan
kios terminal Palbapang yang dilaksanakan oleh CV Ahasna Karsa.
c) Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
menghasilkan:
(1) Kajian Pengembangan Stasiun;
(2) Kajian Angkutan Perintis;
d) Pelayanan perijinan di bidang perhubungan, berupa pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan manajemen penyelenggaraan
kegiatan sumber retribusi sektor perhubungan. Jenis retribusi
mencakup retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi
tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha terminal, retribusi pengujian
kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah.
e) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLAJ melalui berbagai kegiatan,
meliputi:
(1) Sosialisasi kepada awak angkutan dengan peserta 600 orang;
(2) Media siaran radio dan iklan layanan masyakat;
(3) Sosialisasi kepada siswa SM dengan peserta 500 orang.
f) Pembinaan operasional LLAJ berupa:
(1) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) LLAJ
Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pemantauan pada jam sibuk
pagi hari pada daerah rawan padat dan rawan kecelakaan.
Kegiatan Wasdal LLAJ ini dilaksanakan setiap hari kerja kecuali
hari Jumat antara pukul 06.30-08.00 WIB. Kegiatan wasdal LLAJ
ini dilakukan sebanyak 245 kali dalam setahun pada 24 titik lokasi
rawan kecelakaan dengan jumlah personil 83 personil dan
pengamanan lalulintas sore hari pukul 15.30-16.30 di pintu barat
dan timur Komplek Pemda II.
(2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir sebanyak
75 kali;
(3) Pengamanan kegiatan kabupaten dan even khusus;
25
(4) Melaksanakan uji petik pemeriksaan kendaraan angkutan barang
dan angkutan umum terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
serta izin trayek yang dilaksanakan 12 kali per tahun.
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
g) Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor, yaitu
servis dan kalibrasi terhadap alat uji kendaraan bermotor di Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB) Sewon, sehingga alat uji tetap dalam
kondisi baik dan siap digunakan. Alat uji yang diservis meliputi diesel
smoke tester, gas analyzer, joint play detector, head light tester, side
slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound
level meter, tint tester, kompresor, dan generator set. Melalui kegiatan
ini alat uji kendaraan bermotor yang digunakan berfungsi sesuai
standar yang ditetapkan Pelaksanaan service dan kalibarasi dalam
setahun dilaksanakan sebanyak 1 kali.
h) Rehabilitasi/pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
berupa pembayaran sewa balai uji (PKB Sewon) milik Pemda DIY
selama satu tahun. Selain itu juga dilaksanakan pemeliharaan
bangunan gedung meliputi ruang tunggu, tower air, dan jaringan
distribusi air bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan 1 kali dalam satu
tahun
i) Rehabilitasi/pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL),
rambu lalu lintas, dan marka jalan berupa pemeliharaan APILL, rambu,
serta flashing lamp. Pemeliharaan yang dilaksanakan sebanyak 219
kali.
j) Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ini berupa
rehabilitasi/ pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dengan
volume pekerjaan sebanyak 3895 LPJU yang terpelihara.
Indikator kinerja program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ adalah persentase ketersediaan fasilitas keselamatan
LLAJ dengan capaian sebesar 100%, pada akhir tahun kondisi APILL
yang berfungsi dengan baik sejumlah 17 lokasi, nilai ini naik dari target
yang direncanakan sebesar 91%.
26
4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor sebanyak 4 unit yaitu alat uji emisi bensin, alat uji
emisis solar, deselometer, timbangan portable. Indikator kinerja program ini
adalah persentase kendaraan bermotor yang wajib uji yang lolos uji dengan
capaian sebanyak 87,42% (sejumlah 17.548 kendaraan lolos uji dari 20.000
kendaraan wajib uji). Hasil tersebut lebih besar dari target yang
direncanakan sebesar 85,5%.
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
a) Pengadaan pagar pengaman jalan:
(1) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 23 unit;
(2) Rambu sebanyak 317 unit rambu lalu lintas;
b) Pengadaan dan pemasangan marka jalan berupa pengecatan
marka parkir seluas 500 m2, marka dalam kota seluas 870 m2 dan
marka kota seluas 1000 m2.
c) Pengadaan dan pemasangan Flashing Lamp di:
(1) Depan SD Unggulan (Jl. Hasyim Ashari Bantul) sebanyak satu
unit;
(2) S4 Pedak (Jl. Sugiyo Pranoto) sebanyak dua unit;
(3) S4 Keyongan sebanyak satu unit;
d) Pengadaan dan pemasangan APILL di simpang empat Gose 1
paket APILL.
e) Pengadaan cermin tukungan sebanyak 49 unit.
f) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak
1039 unit yang berupa 86 LPJU konvensional, 566 LPJU LED, 10
LPJU Solar Cell dan 377 buah LPJU Jalan desa.
g) Meterisasi LPJU terbagi dalam 1.300 Watt sebanyak 58 unit, 2.200
Watt sebanyak 20 unit, 3.500 Watt sebanyak 18 unit, 4.400 Watt
sebanyak delapan unit, 5.500 Watt sebanyak 11 unit, 7.700 Watt
sebanyak dua unit, dan 11.000 Watt sebanyak satu unit.
h) Pengadaan paku jalan sebanyak 527 buah yang terpasang di S3
Cangkring - S3 Pijenan (Pandak) sebanyak 282 unit, Jl. Prof. Dr.
Supomo (Kec. Bantul) sebanyak 68 unit, Jl. Laksda Adi Sumarmo
27
(Kec. Bantul) sebanyak 77 unit dan Jl. KH. Hasyim Ashari
sebanyak 100 unit.
i) Pengadaan delinator sebanyak 243 unit yang terpasang di Wilayah
Desa Kalakijo (Tikungan Ingkung Deso) sebanyak 67 unit, Wilayah
Guwosari (Tikungan Desa Kalangan) sebanyak 102 unit, Wilayah
Kebun Buah Mangunan (Selatan SMK Dlingo Mangunan)
sebanyak 63 unit dan Jl. Jenderal Sudriman sebanyak 11 unit
delinator LED.
6. Program Pengembangan Kelalulintasan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan disiplin
masyarakat dalam berlalu lintas berupa sosialisasi keselamatan lalu lintas
900 orang dan bantuan transport petugas sebanyak 6100 oh,
pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu
lintas berupa tiga dokumen studi manajemen rekayasa lalu lintas, serta
pengembangan fasilitas perekayasan lalu lintas berupa pengadaan
Fasilitas perekayasaan lalu lintas:
Pita penggaduh : 250 m2
APILL yang terpasang : 1 set
Road Barrier : 20 unit
RPPJ : 22 unit
Marka dalam kota : 870 m2
Rambu petujuk himbauan : 20 unit
keselamatan pada titik
rawan kecelakaan
Cevron LED solar panel : 5 lokasi
Tali pembatas : 2000 m
Marka luar kota : 1000 m2
Rambu lalu lintas : 494 unit
Marka parkir : 500 m2
Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan
didukung oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi
teknis yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu
lintas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan
menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan
keselamatan lalu lintas.
28
2. Akuntabilitas Anggaran
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk
dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas Perhubungan sebesar Rp
25,187,713,510,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan
realisasi belanja langsung sebesar Rp 23,911,000,149,00, atau sebesar 94,93%.
Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran
strategis adalah sebagai berikut :
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %
1 Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas 22,147,244,000 87,93%
Jumlah 22,147,244,000 87,93%
Belanja Langsung Pendukung 3,040,469,510 12,07%
Total Belanja Langsung 25,187,713,510 100%
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2019.
Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung
program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar Rp 22,147,244,000,- atau sebesar 87,93% dari total belanja langsung,
sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp3,040,469,510,-
atau sebesar 12,07% dari total belanja langsung.
Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2018 sebesar 94,93% dari total
anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran
daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,42%, sedangkan
realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 84,06 %.
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan
sebagai berikut :
29
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1
Persentase
penurunan
kecelakaan lalu lintas
1.83 1,99 108 25,187,713,510 23,911,000,149 94,93
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018
3. Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 5,07% dari total anggaran
belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah
ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,58%, sedangkan
efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,93%.
Efisiensi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
No Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %
1 Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas
22,147,244,000 21,355,027,127 792,216,873 3,58%
Jumlah 22,147,244,000 21,355,027,127 792,216,873 3,58%
Belanja Langsung Pendukung 3,040,469,510 2,555,973,022 484,496,488 15,93%
Total Belanja langsung 25,187,713,510 23,911,000,149 1,276,713,361 5,07%
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018
30
Bab IV Penutup
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi
penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 10 program sasaran, meningkatkan
keselamatan transportasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum
realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang
melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 0% atau kinerja kriteria tinggi.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 –
2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika
terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui
semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena
disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan
dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok
hari.