laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · penyusunan lakip ini diharapkan ......
TRANSCRIPT
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp 367321
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012.
LAKIP Tahun 2012 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut guna mewujudkan tujuan,
sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan LAKIP ini diharapkan berperan sebagai
alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good
Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu terselesainya penyusunan LAKIP ini. Kami pun menyadari bahwa
LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan saran
perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya di masa
mendatang.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun semoga
membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan
evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun
mendatang.
Bantul, 28 Februari 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................ iii
BAB I . PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1. Latar Belakang ………………………………………………. 1
2. Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan ……………….. 5
3. Susunan Organisasi ……………………………………….. 8
4. Core Area ……………………………………………………. 22
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………. 23
1. Rencana Strategis …………………………………………. 24
2. Visi Misi Dinas Perhubungan ……………………………. 27
3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………. 28
4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran ………………… 29
5. Kebijakan,Program dan Kegiatan ……………………….. 29
6. Indikator Kinerja Utama …………………………………… 32
7. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja ……………... 34
8. Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. 36
9. Rencana Anggaran ……………………………………..... 37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 40
1. Pengukuran Kinerja ………………………………………… 40
2. Metode Pengukuran Kinerja ………………………………. 42
3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja …………………... 43
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………………….. 44
5. Akuntabilitas Keuangan …………………………………… 69
BAB IV. PENUTUP ................................................................................ 74
1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja ……………………. 74
2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah ……… 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
IKHTISAR EKSEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama bagi setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara. Untuk dapat menyelenggarakan hal tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur
dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta
bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam dunia birokrasi perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal
dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan
yang mengatur tentang akuntabilitas adalah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sedangkan sarana / alat untuk
melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya terdapat informasi
mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh instansi
pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sebagai salah satu instansi pemerintah eselon II di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tak lepas dari kewajiban
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun
anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 disusun sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir
(evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2012. Laporan ini berisi
ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja dan Dokumen Renstra serta pencapaian indikator kinerja utama.
Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima
tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul 2011 - 2015 adalah :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana
yang memadai.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif /
terpadu dengan sektor lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sector perhubungan
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ
3. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (
rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ).
4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas
5. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan.
6. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk meningkatkan
PAD
Dari 6 (enam) sasaran tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) program dan 39
(tiga puluh sembilan) kegiatan. Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan maupun
sasaran menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Sedangkan
dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp.
4.736.500.237,- ( empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus
tiga puluh tujuh rupiah ) dari anggaran sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar
sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus
dua puluh rupiah ) atau sebesar 96,17 %.
Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori sangat
berhasil tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui
beberapa kendala / permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang
dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber
daya modal / keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2012
dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
Beberapa permasalahan yang ada serta upaya yang dilakukan dapat di
gambarkan dalam tabel di bawah ini :
Permasalahan Solusi
1. Terbatasnya tenaga teknis di
bidang transportasi dan teknis
fungsional
1. Meningkatkan kemampuan keahlian
personil, melalui pengiriman
personil untuk mengikuti diklat
teknis maupun fungsional baik yang
diselenggarakan oleh Badan Diklat
Perhubungan, BKD Kabupaten
Bantul maupun lembaga teknis
terkait setiap tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai yang ada
dengan pembe kalan kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
2. Keterbatasan sarana dan prasara
na pendukung pelaksanaan
kegiatan Dinas. Kendaraan
operasional dan peralatan
pendukung (RIG, Repeater, HT,
traffic cone, senter lalu lintas,
helm, rompi scoth light, jas hujan)
yang dimiliki dinas belum sesuai
dengan kebutuhan ideal.
3. Sarana dan prasarana lalu lintas
(APILL, rambu dan marka jalan )
masih belum memenuhi jumlah
ideal yang dibutuhkan.
petugas operasional / lapangan
tentang peraturan lalu lintas dan
angkutan.
4. Mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang ada.
5. Mengupayakan pengadaannya
secara bertahap setiap tahun.
1. Menempatkan petugas / aparat
pada ruas jalan yang rawan
kemacetan / kecelakaan pada jam-
jam sibuk
4. Kurangnya kesadaran hukum
dari masyarakat dalam berlalu
lintas sehingga sering terjadi
pelanggaran dan kecelakaan.
5. Terbatasnya anggaran yang
2. Mengupayakan pengadaannya
secara bertahap setiap tahun baik
melalui APBD Kabupaten, APBD
Propinsi maupun APBN
1. Memberikan penyuluhan /
sosialisasi kepada masya rakat
tentang ketertiban lalu lintas dan
angkutan secara rutin setiap tahun
melalui berbagai media antara lain :
a. penyuluhan langsung
b. siaran radio
c. iklan layanan masyarakat
d. spanduk
e. leaflet,
f. stiker
g. poster
1. Memaksimalkan anggaran yang ada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
dimiliki
6. Keterbatasan wewenang
aparatur Dinas Perhubung an
dalam upaya Law enforcement di
lapangan.
2. Mengusulkan anggaran lewat APBD
Propinsi dan APBN.
1. Senantiasa melakukan koor dinasi
dengan instansi terkait dalam
mewujudkan kesepa katan bersa
ma maupun dalam hal kerjasama
mewujudkan ketertiban dan
keselamatan berlalu lintas.
7. Kurangnya pengetahuan masyara
kat akan penyelenggaraan
pelayanan jasa di bidang perhu
bungan
1. Melaksanakan penyuluhan dan
bimbingan terhadap masyarakat
selaku pengguna jasa, terkait
dengan peratu ran dan ketentuan
yang berlaku serta mekanisme pe
layanan yang diterapkan dengan
tetap menggunakan standarisasi
pelayanan prima terhadap
masyarakat.
Bantul, 28 Februari 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang – Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Perubahan mendasar dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung
tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu
demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan
Pemerintah Kabupaten / Kota.
Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi
landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “good
governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara
yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing – masing bidangnya
sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab
(civilized society). Good governance merupakan prasyarat utama bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan
cita – cita bangsa dan negara. Untuk dapat menyelenggarakan good governance
tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas KKN.
Di samping itu perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi
akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas
parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial
pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan
pada tiap bagian. Masing – masing individu pada setiap jajaran aparatur
bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Sedangkan
akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Dalam dunia birokrasi akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertangungg jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal
tersebut telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sebagai kelanjutan
dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggunggjawaban secara periodik
setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat
keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas
yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk
mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang
memberikan mandat/amanat.
Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk
mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan
bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi
pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak
(secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:
a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau
pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan
akuntabilitas manajerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah
perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan
jangka pendek.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Sebagai salah satu instansi pemerintah eselon II di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tak lepas dari kewajiban
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir
tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 berisi ikhtisar realisasi pencapaian
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan
Dokumen Renstra. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil
kegiatan pada tahun 2012.
Pelaksanaan penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
senantiasa berpedoman dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku antara lain :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari KKN
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubak dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor
21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Keputusan Lembaga LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
16. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Nomor
: 914/81/DPPKAD/2012.
2. Kewenangan Wajib Dinas Perhubungan
Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan
dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD (
Djawatan Lalu Lintas Djalan ) pada tahun 1960 – 1970 maka kewenangan tersebut
dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun
1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR ( Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
) dan diubah lagi menjadi DLLAJ. Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu
belum dibentuk DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan
dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY.
Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995,
maka kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan ke
Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas
Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000
yang diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah
bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul adalah :
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan
kabupaten / kota
2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain
untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi
5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C
8. Pembangunan terminal angkutan barang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
9. Pengoperasian terminal angkutan barang
10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten
11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten
12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan
jalan kabupaten
14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi
yang wilayahnya satu kabupaten
15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah
kabupaten
16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa
17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata
18. Pemberian ijin usaha angkutan barang
19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
kabupaten
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten
22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di
jalan kabupaten
24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan
korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten
25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
a. Perda kabupaten bidang LLAJ
b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor
d. Perijinan angkutan umum
28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten
29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten
30. Pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada
beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :
1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha,
operasi angkutan, penggunaan jalan.
2. Pengawasan prasarana lalu lintas : rambu, marka, APILL di wilayah
kecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek
angkutan umum, terminal dll.
4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah
kecamatan.
3. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007,
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dibantu oleh:
1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub
Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub Bagian
Keuangan dan Aset.
2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh
2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan
Seksi Pengendalian dan Operasi;
3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2
(dua) seksi yaitu Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan
Khusus;
4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Sarana dan
Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan Informatika;
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
Adapun tupoksi dari masing – masing unit kerja sesuai dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A
Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan
sekretariat;
d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan
anggaran dari masing-masing unit kerja;
e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas dinas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
f. menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi
kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana,
humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan
tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2.1 Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan Dinas;
d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan,
kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta
lingkungan Dinas;
f. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang
kebutuhan dinas;
g. memelihara kendaraan dinas;
h. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas
yang akan melakukan perjalanan dinas;
i. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
j. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian;
k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;
m. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2.2 Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan
mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan program dan kegiatan Dinas;
d. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan
rumah tangga;
e. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka
pengembangan program kerja Dinas;
f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan
barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. menyusun dan mengelola data base;
h. mengembangkan Sistem Informasi;
i. mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-
SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;
j. mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan;
k. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan;
l. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( LPPD ), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah ( LAKIP ), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
m. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi
pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
e. mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD;
f. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan
pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan
anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada
pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas
pembantuan;
l. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan aset;
m. mengusulkan penghapusan aset;
n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan manajemen, rekayasa,
pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan supervisi kegiatan pengembangan manajemen, rekayasa,
pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu
lintas jalan;
f. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen,
rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
3.1 Seksi Manajemen, Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan manajemen, rekayasa dan operasional lalu lintas;
d. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan transportasi jalan, tataran transportasi lokal;
e. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
f. melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan kelas jalan
pada jaringan jalan kabupaten;
g. menyusun analisis kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai
jalan serta fasilitas pendukung di jalan;
h. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas terhadap pengembangan
kawasan, yang berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan;
i. menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di
jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang
menjadi isu kabupaten;
j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan
lalu lintas;
k. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu
lintas;
l. melaksanakan analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat
pengendali dan pengaman lalu lintas;
m. melaksanakan identifikasi dan analisis guna penentuan lokasi fasilitas
parkir;
n. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
o. melaksanakan analisis guna penerbitan izin penggunaan jalan selain
untuk kepentingan lalu lintas;
p. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada
kegiatan yang berhubungan dengan manajemen, rekayasa dan
operasional lalu lintas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
q. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
r. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
3.2 Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan pengendalian dan operasi lalu lintas;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
e. melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan
mengemudi;
g. melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian fungsi jalan,
kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya;
h. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir.
i. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
j. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada
kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan operasi lalu
lintas;
k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
4. Bidang Angkutan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan angkutan jalan;
d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan supervisi kegiatan pengembangan angkutan jalan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan angkutan jalan dan
terminal;
f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan angkutan jalan;
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
4.1 Seksi Angkutan Umum, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
angkutan umum;
d. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam
satu kabupaten;
e. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan
perdesaan;
f. melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi
angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;
g. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan yang
wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
h. melaksanakan analisis guna penetapan lokasi terminal penumpang Tipe
C;
i. melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas ekonomi
angkutan dalam kabupaten;
j. melaksanakan analisis guna pemberian ijin usaha angkutan umum;
k. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal penumpang Tipe
A, Tipe B, dan Tipe C;
o. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan
dengan angkutan umum;
p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
4.2 Seksi Angkutan Barang dan Khusus, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan angkutan barang dan angkutan khusus;
d. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan
barang pada jaringan jalan;
e. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal angkutan barang;
f. melaksanakan analisis guna penetapan wilayah operasi dan kebutuhan
kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu
kabupaten;
g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha angkutan barang dan
khusus di Kabupaten Bantul;
h. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan
dengan angkutan Barang dan Khusus;
i. memberikan pelayanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang;
j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
5. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana
dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, kegiatan
pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan
informatika;
e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan sarana dan prasarana
lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya;
j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
k. Meneliti kelengkapan sertifikasi akreditasi pelaksana teknis pengembangan
sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika.
5.1 Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan sarana dan prasarana lalu lintas;
d. melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana bidang perhubungan;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana
bidang perhubungan termasuk penerangan jalan umum;
f. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel umum
kendaraan bemotor;
h. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha mendirikan
pendidikan dan latihan mengemudi;
i. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada
kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan prasarana lalu
lintas;
j. melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun terminal
penumpang Tipe C;
k. melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan
Tipe C;
l. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang;
m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
5.2 Seksi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan
dengan pos, telekomunikasi dan informatika;
d. melakukan inventarisasi penyelenggaraan jasa pelayanan
telekomunikasi dan sistem informatika;
e. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
f. melaksanakan analisis pemberian ijin jasa titipan kantor agen;
g. penertiban jasa titipan kantor agen;
h. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data
teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
i. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala
kabupaten;
j. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
k. memberikan rekomendasi jasa pelayanan telekomunikasi dan
informatika;
l. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan aturan,
hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan
informatika;
m. melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika;
n. melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan sistem komunikasi
dan informatika yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
o. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada
kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informatika;
p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya; dan
s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
6. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka
memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
4. Core Area
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah
dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul mempunyai fungsi :
b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan
informatika;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan
informatika;
e. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Disamping adanya tugas pokok dan fungsi yang digunakan sebagai
acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas, telah disusun pula rencana strategis
tahunan ( RENSTRA ) tahun 2011-2015 sebagai tolok ukur kinerja dinas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan
tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan,
telekomunikasi dan informatika;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan
informatika;
d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sasaran utama yang hendak dicapai di tahun 2012 adalah : Terpenuhinya fasilitas
lalu lintas ( rambu, marka, guardrail, APILL, LPJU dsb ). Sasaran ini ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi yang kedua yaitu : “ meningkatkan sarana prasarana
penunjang ketertiban, kelancaran, kemananan dan kenyamanan lalu lintas “. Tujuan
dari ditetapkannya sasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas
kelengkapan jalan yang saat ini masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya. Di
samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tidak adanya
fasilitas lalu lintas. Dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai
diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga lalu
lintas yang aman, tertib, lancar, aman dan nyaman dapat terwujud.
1. Rencana Strategis
Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh
Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik, diantaranya banyaknya sumber –
sumber yang menyusut ataupun yang tidak dapat diramalkan, harapan publik /
masyarakat yang senantiasa berkembang, perubahan nilai, privatisasi pelayanan
publik, adanya perubahan demografis, deregulasi, maupun gejolak dalam
perekonomian nasional, negara dan lokal. Kenyataan ini mengharuskan para
pemimpin dapat menanggulangi tantangan tersebut, dapat membangun kekuatan
organisasi dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada sembari
meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi.
Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli strategi yang efektif
jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi. Para pemimpin harus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah,
sedang dan akan berubah dan mereka harus dapat mengembangkan landasan
yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan kumpulan konsep,
prosedur, dan alat – alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dalam
tugas – tugasnya tersebut di atas. Perencanaan strategis juga merupakan upaya
yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang
membentuk dan memandu bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang
harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan hal tersebut.
Perencanaan strategis yang baik akan membantu organisasi berpikir strategis
dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif, memperjelas arah masa
depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan mengingat
konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh
bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam
bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat keputusan
yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah utama organisasi,
memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat
secara efektif dan membangun kerja kelompok dan keahlian.
Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut maka untuk menjawab
tantangan dan menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah,
Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun
perencanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.
Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ini selanjutnya dibreakdown oleh setiap
SKPD yang ada di Kabupaten Bantul menjadi Perencanaan Strategis. Perencanaan
Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai instansi / dinas yang diserahi
tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah
Daerah di bidang perhubungan diharuskan pula menyusun Perencanaan Strategis
pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011 – 2015.
Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
tahun 2011 - 2015 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari
kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan
landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas - tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2011-
2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan Perencanaan Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 ini adalah terjadinya perubahan
terhadap Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992
menjadi Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di
mana secara substansial ada perubahan paradigma terkait amanat yang
diembankan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan kewenangan,
ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagai penanggungjawab dan
penyelenggara transportasi di daerah.
Perubahan paradigma tersebut adalah bahwa dalam UULLAJ Nomor 14 Tahun
1992 kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan lebih banyak pada
penanganan lapangan serta operasional dan manajemen lalu lintas. Sementara
dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 kewenangan dan tanggung jawab lebih
banyak pada manajemen transportasi, difokuskan pada manajemen dan
penyusunan kebijakan lalu lintas, penyusunan rencana induk transportasi, penataan
dan manajemen perparkiran, penyediaan prasarana LLAJ serta melakukan
monitoring dan evaluasi kinerja transportasi.
Disamping adanya perubahan peraturan tersebut penyusunan Perencanaan
Strategis juga sangat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya volume kendaraan di
Kabupaten Bantul yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan
pergerakan kendaraan. Pengaruh terbesar dalam pergerakan kendaraan di
Kabupaten Bantul dikarenakan bahwaletak Kabupaten Bantul yang berbatasan
langsung dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan di Propinsi DIY.
Dengan bertambahnya aktifitas yang dilakukan masyarakat sangat erat
kaitannya dengan meningkatnya tingkat pergerakan transportasi. Dengan
meningkatnya pergerakan transportasi ini menuntut pengembangan dan
peningkatan fasilitas penunjang baik sarana maupun prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan guna memberikan jaminan dan mendukung terciptanya ketertiban,
kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas.
Sedangkan posisi Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten
Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini belum menunjukkan
situasi dan iklim transportasi yang membutuhkan penanganan khusus karena akses
pada kedua daerah tersebut masih dalam koridor optimal, di samping kewenangan
penghubung akses ke wilayah tersebut menjadi kewenangan Propinsi DIY.
Dari gambaran tersebut muncul suatu tantangan di mana hal ini merupakan
bagian dari kekurangan dan kelebihan letak geografis Kabupaten Bantul berkaitan
dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah menyiapkan
sarana dan prasarana transportasi yang ideal dan memadai yang dapat mendukung
percepatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh instansi pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan dan untuk
mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perhubungan serta mendukung visi
dan misi Kabupaten Bantul, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul sebagai berikut : “ menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu
lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”.
Visi ini mengandung pengertian bahwa dengan terciptanya kelancaran,
ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung mobilitas
manusia, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf
hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang tujuan
operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi
dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak – pihak
yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi ini akan dipergunakan
sebagai landasan tujuan utama kea rah mana perencanaan / program ingin dicapai.
Adapun misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :
1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun
masyarakat
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan
dan kenyamanan lalu lintas.
3. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan /
pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan
sektor perhubungan.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun. Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang
hendak dicapai adalah :
8. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
9. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana
yang memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
10. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang
komprehensif / terpadu dengan sektor lain.
11. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sector perhubungan
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2012 adalah :
6. Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas
7. Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang LLAJ
8. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
( rambu, marka, APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ).
9. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung
keselamatan lalu lintas
10. Tersedianya database perencanaan pembangunan sektor perhubungan.
11. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk
meningkatkan PAD
4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Setelah dilakukan identifikasi
terkait faktor-faktor eksternal maupun faktor-faktor internal dan dilakukan analisis
menggunakan matriks SWOT serta dilakukan pembobotan terhadap masing –
masing alternatif maka ditetapkan strategi pembangunan bidang perhubungan
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur
3. Pengembangan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi kinerja dinas
4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
Keempat strategi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan dan
program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015.
5. Kebijakan, Program dan Kegiatan
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Adapun kebijakan pembangunan bidang perhubungan yang ditetapkan untuk
tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan
terpadu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aparatur
3. Mengembangkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi kinerja dinas
4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun program Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9. Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
11. Pembangunan Jalan dan Jembatan
12. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
16. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung Keamanan Kantor
17. Pengadaan Kendaraan Dinas
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
20. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
23. Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
24. Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
25. Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
26. Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Halte
27. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
28. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi
29. Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan
30. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31. Pembinaan Operasional LLAJ
32. Pengadaan Rambu Lalu Lintas
33. Pengadaan Marka Jalan
34. Pengadaan Guardraill
35. Pengadaan APILL
36. Operasional Pengendalian Tower
37. Pemeliharaan LPJU
38. Pengadaan LPJU
39. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa
yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan
apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang
dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.
Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi
pemerintah adalah sebagai berikut :
1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-
2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
1. Prosentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas
Perhubungan dalam menyediakan fasilitas simpul transportasi. Untuk tahun
2012 target yang ditetapkan sebesar 50%.
Rumus yang digunakan adalah :
2. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL )
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas
Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas,
marka jalan dan APILL. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 adalah
sebesar 20%.
Rumus yang digunakan adalah :
3. Daya angkut penumpang
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai fokus pelayanan dan
optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang.
Target untuk tahun 2012 adalah sebesar 1.763.022 seat/tahun.
Rumus yang digunakan adalah :
4. Load factor penumpang angkutan umum
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah merupakan alat kontrol /pengawasan
terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penentu pengembangan dan
perencanaan transportasi. Target tahun 2012 adalah sebesar 0,7%.
Rumus yang digunakan adalah :
Jumlah fasilitas yang terpasang tahun ke - n
X 100%
Jumlah fasilitas yang dibutuhkan
Jumlah simpul yang ada
X 100% Jumlah simpul yang dibutuhkan
Jumlah penumpang yang terangkut pada tahun ke - n
Jumlah penumpang tahun ke - n
X 100% Kapasitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
5. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota
V/C ratio kendaraan yang melintas merupakan indeks kinerja ruas jalan yang
intervalnya antara 0 s.d 1. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai
instrument pengawasan untuk menentukan optimalisasi ruas jalan. Target untuk
tahun 2012 adalah sebesar 0,32%.
Rumus yang digunakan adalah :
7. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah keluarnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja
dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan
organisasi.
Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2012 dapat
dilihat pada tabel berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran
1
Optimalisasi fungsi
sarana prasarana &
fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sa
rana prasarana
dan fasilitas LLAJ
1 th
1 th
13 titik
5 lokasi
Program :
Rehabilitasi dan Pemeli
haraan SarPras dan
Fasilitas LLAJ
Kegiatan :
1. Pemeliharaan Sara
na Alat PKB
2. Pemeliharaan Balai
PKB
3. Pemeliharaan APILL,
Rambu LL, Marka
dan Halte
4. Pemeliharaan Termi
nal / TPR dan Pela
buhan
26.000.000
32.300.000
50.045.000
5.000.000
Volume kendaraan yang melintas di kota
X 100% Kapasitas jalan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
2
3
4
Meningkatnya kiner
ja dan pelayanan ja
sa di bidang LLAJ
Tersedianya data
base perencanaan
pembangunan sek
tor perhubungan
Terpenuhinya fasili
tas LLAJ
Terlaksananya Uji
Kendaraan terha
dap KBWU di Kab.
Bantul
Terlaksananya so
sialisasi/penyuluh
an kepada siswa
SMU dan awak
angkutan
Meningkatnya ke
patuhan masyara
kat terhadap UU
LLAJ
Terlaksananya sur
vey kajian kinerja
lalu lintas dan
angkut. umum
Terpasangnya sa
rana prasarana
dan fasilitas LLAJ
300 titik
6.500
kend
750
siswa &
125
awak
angk
12 titik
wasdal
2 ruas
jalan
dan
angk.
umum
737 m²
158 unit
100 m
1 unit
Program :
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
Kegiatan :
Pemeliharaan Lampu Pe
nerangan Jalan Umum
Program :
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Kegiatan :
1. Uji Kelayakan Sarana
Transportasi guna Ke
selamatan Penum
pang
2. Sosialisasi/Penyuluh
an Ketertiban Lalu Lin
tas dan Angkutan
Jalan
3. Pembinaan Operasio
nal LLAJ
4. Pengumpulan & Ana
lisis Database Pela
yanan Transportasi
Program :
Pengendalian dan Peng
amanan Lalu Lintas
Kegiatan :
1. Pengadaan Marka
Jalan
2. Pengadaan rambu
lalu lintas
3. Pengadaan Pagar
Pengaman Jalan /
Guardraill
4. Pengadaan APILL
239.706.500
145.915.000
24.997.500
573.878.000
196.192.500
85.805.000
180.050.000
96.050.000
244.718.360
15 unit
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pengadaan dan Pema sangan LPJU
255.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
8. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja
tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahunan
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Adapun rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai dengan
penetapan kinerja adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
2
Optimalisasi fungsi sara na prasarana & fasilitas LLAJ Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa di bidang LLAJ
Terpeliharanya sarana alat pengujian kendara an bermotor Terpeliharanya balai pe ngujian kendaraan ber motor Terpeliharanya APILL dan rambu lalu lintas Terpeliharanya terminal dan TPR Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum Terlaksananya Uji Ken daraan terhadap kenda raan wajib uji di Kab. Bantul
1 tahun
1 tahun
13 titik
5 lokasi
300 titik
6.500 kend
3
4
Tersedianya data base perencanaan pemba ngunan sektor perhu bungan Terpenuhinya fasilitas
Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pe raturan lalu lintas Terlaksananya sosialisa si/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan V/C ratio kendaraan yang melintas di kota Load Factor Penum pang Angkutan Umum Prosentase Peningkatan
12 titik wasdal LLAJ
750 siswa dan 125
awak angkutan
0,32 %
0,7 %
20 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
5
LLAJ Terlaksananya intensi fikasi dan ekstensifi kasi sumber retribusi untuk meningkatkan PAD sektor perhubung an
Keselamatan Lalu Lin tas(rambu,marka, APILL) Terpasangnya Guardrail Terpasangnya LPJU Daya Angkut Penum pang Angkutan Umum
100 m
15 unit 1.763.022
9. Rencana Anggaran
Pada tahun 2012 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan
program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari APBD maupun
APBN melalui DAK adalah sebesar Rp. 3.772.824.160,- ( tiga miliar tujuh ratus
tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah
). Dalam anggaran perubahan mendapat tambahan anggaran sebesar
Rp. 1.152.153.360,- ( satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga
ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) sehingga total anggaran setelah perubahan
sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu
lima ratus dua puluh rupiah ).
Adapun alokasi anggaran untuk masing – masing sasaran adalah sebagai
berikut :
Sasaran / Program Anggaran (Rp)
Sasaran 1 :
Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas
Program :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pemerintah
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur
Pemerintah
4. Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.782.422.960
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Sasaran 2 :
Meningkatnya kinerja dan pelayanan jasa dibidang
LLAJ
Program :
1. Peningkatan Pelayanan Angkutan
859.250.500
Sasaran 3 :
Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas
pendukung keselamatan lalu lintas ( rambu, marka,
APILL, halte, terminal, guardraill, LPJU dll ).
Program :
1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.393.523.360
Sasaran 4 :
Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lalu
lintas serta fasilitas pendukung keselamatan lalu
lintas
Program :
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
462.976.500
Sasaran 5 :
Tersedianya database perencanaan pembangunan
sektor perhubungan.
Program :
1. Peningkatan Pelayanan Angkutan
325.675.000
Sasaran 6 :
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber retribusi untuk meningkatkan PAD
Program :
1. Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
101.129.200
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksana
pengelolaan pemerintahan yang sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan
masyarakat di bidang perhubungan telah melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas
kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
yang dalam penyusunannya berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999,
Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003 dan PermenPAN dan RB Nomor : 29
Tahun 2010.
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Dalam mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012,
ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :
b. Inputs ( masukan )
Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan
kerja, informasi, kebijakan / peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan
dan sebagainya.
c. Outputs ( keluaran )
Merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
d. Outcomes ( hasil )
Merupakan indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu
kegiatan.
e. Benefits ( manfaat )
Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari
indikator hasil yang dapat diketahui setelah beberapa waktu kemudian
khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
f. Impacts ( dampak )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari
hasil kegiatan dan dapat diketahui setelah jangka waktu menengah atau jangka
panjang.
Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2012 ini
adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah
berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam
masa Januari sampai dengan Desember 2012. Dari penetapan strategi yang ingin
dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan
setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan
tahun 2012 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs
dan outcomes ( pengukuran kinerja disajikan pada formulir PKK ).
Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan karena belum
terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang
dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual,
akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa
kegiatan pada tahun 2012.Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul dalam tahun 2012 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil
pelaksanaan kegiatan.
2. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
dengan menggunakan rumus :
Capaian indikator kinerja =
Realisasi
X 100 % -----------------------------
Rencana
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan indikator kinerja pada level sasaran
digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan
indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain iti untuk memberikan
penilaian yang lebih independen melalui indikator outcomes atau minimal outputs
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun
2012 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :
1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari
masing – masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian
target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, di mana tingkat
sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator
makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian
sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).
3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Dari hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan core
area Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai pelayan masyarakat di bidang
perhubungan. Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 < : sangat berhasil
70 < x ≤ 85 : berhasil
55 < x ≤ 70 : cukup berhasil
≤ 55 : tidak berhasil
Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “ metode rata – rata data kelompok “. Penyimpulan pada tingkat
sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori yang
ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean ( rata – rata ) skala ordinal dari
setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran
tersebut.
Capaian Sasaran =
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori ---------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah indikator kinerja sasaran
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal
dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas, tingkat pencapaian
kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
No
Sasaran
Capaian
Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Ket Sangat
berhasil
85 <
Berhasil
70 s.d 85
Cukup
berhasil
55 s.d 70
Kurang
berhasil
< 55
1 Meningkatnya SDM
Aparatur yang berkualitas 100 v
2
Meningkatnya kinerja dan
pelayanan jasa di bidang
LLAJ
102
v
3 Optimalisasi fungsi sarana
prasarana lalu lintas 100 v
4 Terpenuhinya fasilitas lalu
lintas 91,6 v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
5
Tersedianya database pe
rencanaan pembangunan
sektor perhubungan
100
v
6
Terlaksananya intensifika
si dan ekstensifikasi sum
ber retribusi untuk mening
katkan PAD
115
v
Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan ( PKK
) atas 39 ( tiga puluh sembilan ) kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran (
formulir PPS ) atas 6 ( enam ) sasaran. Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja
Sasaran Predikat
Jumlah
Sasaran
1 Di atas 85 Sangat berhasil 6
2 70 s.d kurang dari 85 Berhasil 0
3 55 s.d kurang dari 70 Cukup berhasil 0
4 Kurang dari 55 Kurang berhasil 0
Jumlah 6
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan
yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul didukung oleh bidang – bidang dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan – kegiatan
pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan ( RENSTRA ).
Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai
langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah ( Sistem AKIP ). Sedangkan Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2012 ini merupakan pelaporan kinerja yang bertolok
ukur pada renstra tahun pertama dari periode Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul 2011 – 2015. Pengembangan sistem AKIP akan terus kami
laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan.
Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang memuat 4 (
empat ) misi dan dijabarkan dalam 4 ( tiga ) tujuan strategik, maka ditetapkan 6 (
enam ) sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2011. Untuk mencapai 6 ( enam )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
sasaran strategik yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 12 ( dua belas )
program pembangunan dan 39 ( tiga puluh sembilan ) kegiatan.
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan tersebut,
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2012 sebesar Rp. 4.924.977.520,- ( empat
miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu
lima ratus dua puluh rupiah ) dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.736.500.237,- (
empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh
tujuh rupiah ) atau 96,17 %.
Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terlihat dari sejauh
mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana
tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja baik capaian kinerja utama
maupun capaian kinerja masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :
4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-
2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
1. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi
2. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu, marka dan APILL )
3. Daya angkut penumpang
4. Load factor penumpang angkutan umum
5. V/C ratio kendaraan yang melintas di kota
Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja utama di atas untuk
tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a. Prosentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
Hambatan
:
:
:
:
:
Mengukur kinerja dinas dalam menyediakan
fasilitas simpul transportasi
50%
0 %
0 %
- Dalam rencana kerja simpul transportasi
yang dimaksud disini adalah terminal
angkutan barang di Kecamatan Piyungan.
Dikarenakan keterbatasan anggaran yang
ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan
saat ini masih dalam tahap kajian oleh
Bappeda Kabupaten Bantul maka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Solusi
:
pembangunannya belum bisa dilaksanakan.
- Koordinasi dengan Bappeda terkait sejauh
mana kajian yang telah dilakukan.
- Mengusulkan anggaran lewat APBD
Propinsi maupun APBN
b. Prosentase keselamatan lalu lintas ( rambu lalu lintas )
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
:
:
:
:
Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam
menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu
lalu lintas yang memadai.
20%
19,6%
98 %
Hambatan
Solusi
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Narasi
:
:
:
:
:
:
:
Adanya kenaikan harga bahan baku
Untuk tahun 2013 telah dinaikkan 10% untuk
antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Rambu Lalu Lintas
Rp. 255.350.000,-
Rp. 251.748.000,-
Pekerjaan yang dilaksanakan berupa
pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 138 unit
yang meliputi 120 unit rambu dan 18 unit
RPPJ. Tujuan kegiatan adalah untuk
memenuhi kebutuhan akan fasilitas
kelengkapan jalan berupa rambu lalu lintas,
dengan harapan dengan terpenuhinya
kebutuhan ini akan dapat meminimalisir
terjadinya kecelakaan dan pada akhirnya akan
terwujud ketertiban, kelancaran, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan lalu lintas.
c. Prosentase keselamatan lalu lintas ( marka jalan )
Tujuan
Target
Realisasi
:
:
:
Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam
menyediakan fasilitas lalu lintas berupa marka
jalan yang memadai
20%
16,8%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Capaian
Hambatan
Solusi
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
:
:
:
:
:
:
:
84%
Adanya kenaikan harga bahan baku
Untuk tahun 2013 telah dinaikkan 10% untuk
antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan marka jalan
Rp. 85.805.000,-
Rp. 84.781.000,-
Narasi : Pekerjaan yang dilaksanakan berupa
pengadaan marka jalan sepanjang 630 m2.
Tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi
kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan
berupa marka jalan, dengan harapan dengan
terpenuhinya kebutuhan ini akan dapat
meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada
akhirnya akan terwujud ketertiban, kelancaran,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan lalu
lintas.
d. Prosentase keselamatan lalu lintas ( APILL )
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
Hambatan
Solusi
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Narasi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam
menyediakan fasilitas lalu lintas berupa APILL
yang memadai
20%
25 %
125 %
--
--
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan APILL
Rp. 338.768.360,-
Rp. 330.329.000,-
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah
pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL di
S3 Sapuangin. Tujuan kegiatan adalah untuk
memenuhi kebutuhan akan fasilitas
kelengkapan jalan berupa APILL, dengan
harapan dengan terpenuhinya kebutuhan ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
akan dapat meminimalisir terjadinya
kecelakaan dan pada akhirnya akan terwujud
ketertiban, kelancaran, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan lalu lintas.
e. Daya angkut penumpang
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
Hambatan
Solusi
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Narasi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sebagai fokus pelayanan dan optimalisasi
jaringan angkutan dalam melayani pergerakan
orang dan barang
1.763.022
1.684.800
95,56 %
- Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan
pribadi sehingga masyarakat lebih memilih
menggunakan kendaraan pribadi dibanding
angkutan umum
- Berkurangnya jumlah angkutan umum yang
melayani dikarenakan keterbatasan biaya
operasional kendaraan
- Rute / trayek angkutan umum yang belum
dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan
masyarakat
- Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar
senantiasa meningkatkan pelayanannya
- Melakukan upaya manajemen penataan dan
pemerataan trayek angkutan umum pada
pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh
oleh angkutan umum
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
Rp. 61.312.000,-
Rp. 55.137.200,-
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat
terkait perijinan di bidang perhubungan antara
lain perijinan usaha angkutan, ijin trayek dan
ijin penyelenggaraan parkir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Disamping itu kegiatan ini juga merupakan
upaya melakukan akselerasi dalam rangka
peningkatan penerimaan pendapatan dari
retribusi sektor perhubungan antara lain
retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi ijin
trayek dan pendapatan bis perintis. Kegiatan ini
meliputi pembinaan, pengendalian dan
pengawasan manajemen penyelenggaraan
kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir
maupun penyelenggaraan terminal.
f. Load Faktor Penumpang Angkutan Umum
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
Hambatan
Solusi
:
:
:
:
:
:
Merupakan alat kontrol / pengawasan terhadap
penyediaan jasa angkutan dan dasar penetu
pengembangan dan perencanaan transportasi
0,70 %
0,32 %
45,7 %
- Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan
pribadi sehingga masyarakat lebih memilih
menggunakan kendaraan pribadi dibanding
angkutan umum
- Berkurangnya jumlah angkutan umum yang
melayani dikarenakan keterbatasan biaya
operasional kendaraan
- Rute / trayek angkutan umum yang belum
dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan
masyarakat
- Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar
senantiasa meningkatkan pelayanannya
- Melakukan upaya manajemen penataan dan
pemerataan trayek angkutan umum pada
pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh
oleh angkutan umum
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
:
:
:
:
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengumpulan dan Analisis Database
Pelayanan Transportasi
Rp. 325.675.000,-
Rp. 303.565.025,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Narasi : Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk
melengkapi database Dinas Perhubungan
terkait dengan kajian kinerja pelayanan
angkutan umum ( load factor ). Pekerjaan yang
dilaksanakan adalah survey load factor
penumpang angkutan umum yang beroperasi
di wilayah Kabupaten Bantul dengan tujuan
untuk mengetahui seberapa jauh tingkat
pelayanan angkutan umum yang ada. Hasil
dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan
pertimbangan dalam menentukan angkutan
umum yang tepat sehingga pada akhirnya
terwujud ketertiban, kelancaran dan kelayakan
angkutan umum di Kabupaten Bantul
g. V/C Ratio Kendaraan Yang Melintas di Kota
Tujuan
Target
Realisasi
Capaian
Penentu Ke
berhasilan
:
:
:
:
:
Sebagai indikator kinerja fungsi volume per
kapasitas dan sebagai instrument pengawasan
untuk menentukan optimalisasi kinerja ruas jalan
0,32 %
0,75 %
234,38%
Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi
sehingga masyarakat banyak yang beralih
menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah
kendaraan yang semakin banyak ini menyebabkan
kendaraan yang melintas di kota semakin banyak
pula.
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Narasi
:
:
:
:
:
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan
Transportasi
Rp. 325.675.000,-
Rp. 303.565.025,-
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk
melengkapi database Dinas Perhubungan terkait
dengan kajian kinerja lalu lintas dalam hal ini
adalah V/C ratio kendaraan yang melintas di kota.
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah survey arus
lalu lintas yang bertujuan mengetahui volume
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
kendaraan yang melintas di kota sehingga dapat
digunakan untuk mengukur V/C ratio. V/C ratio
merupakan indeks kinerja ruas jalan yang
intervalnya antara 0 sampai dengan 1. Apabila
hasil yang didapatkan semakin mendekati angka 1
maka hal ini mengindikasikan bahwa ruas jalan
menunjukkan gejala kemacetan. Hasil dari kajian
ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam
mengambil kebijakan transportasi sehingga pada
akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman,
tertib dan lancar. Upaya yang perlu dilakukan
apabila hasil pengukuran V/C ratio mendekati
angka 1 adalah melakukan tindakan manajemen
rekayasa dengan pola mengatur jumlah kendaraan
yang melintas dan merencanakan jalan alternatif
sebagai pemecah kemacetan.
Kondisi akumulasi capaian sampai dengan tahun 2012 apabila dibandingkan
dengan rencana kondisi sampai dengan tahun ke lima ( 2015 ) adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja
Utama
Akumulasi Capaian s.d 2012 Rencana Capaian s.d 2015
Target Realisasi Cap. Target Realisasi Cap.
1 Prosentase Penye
diaan Simpul Tran
sportasi
50% 0 0 100 0 0
2 Daya Angkut Pe
numpang 3.526.044 3.215.894 91.20 8.815.110 3.215.894 36,48
3 Load Faktor Pe
numpang 1,4% 0.61% 0,44% 3,5% 0,61% 0,17%
4 V/C Ratio Kenda
raan yg Melintas di
Kota
0.68% 1.4% 205.88% 1.5% 1.4% 93.33%
5 Prosentase Kese
lamatan Lalu Lin
tas
40% 33.83% 84.58% 100% 33.83% 33.83%
Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada satu indikator yang memenuhi
target yaitu V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Kota. Indikator ini dapat
memenuhi target karena memang ada faktor – faktor penentu keberhasilannnya.
Sedangkan indikator yang lain tidak bisa memenuhi target karena memang banyak
kendala / permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaiannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam upaya
pencapaian target indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
No Indikator Permasalahan Solusi
1
Prosentase Penyedia
an Simpul Transportasi
Target : 50%
Realisasi : 0%
Capaian : 0%
- Dalam rencana kerja
simpul transportasi yang
dimaksud disini adalah
terminal angkutan barang
di Kec. Piyungan. Karena
keterbatasan anggaran
yang ada di Pemerintah
Kabupaten Bantul dan saat
ini masih dalam tahap
kajian oleh Bappeda
Kabupaten Bantul maka
pembangunannya belum
bisa dilak sanakan.
- Koordinasi dengan Bappe
da terkait sejauh mana
kajian yang telah dilaku
kan.
- Mengusulkan anggaran
lewat APBD Propinsi
maupun APBN
2
3
Load Faktor Penum
pang
Target : 3,50%
Realisasi : 0,61%
Capaian : 0,17%
Daya Angkut Penum
pang
Target : 8.815.110
Realisasi : 3.215.894
Capaian : 36,48%
V/C Ratio Kendaraan
yang Melintas di Kota
Prosentase Keselamat
an Lalu Lintas
- Pesatnya tingkat pertum
buhan kendaraan pribadi
sehingga masyarakat
lebih memilih mengguna
kan kendaraan pribadi
dibanding angkutan umum
- Pelayanan angkutan
umum yang belum meme
nuhi standar pelayanan.
- Berkurangnya jumlah ang
kutan umum yang mela
yani dikarenakan keterba
tasan biaya operasional
kendaraan
- Rute / trayek angkutan
umum yang belum dapat
menjangkau wilayah se
suai kebutuhan masyara
kat
- Pesatnya tingkat pertum
buhan kendaraan pribadi
sehingga masyarakat
lebih memilih mengguna
kan kendaraan pribadi
dibanding angkutan umum
- Pelayanan angkutan
umum yang belum meme
nuhi standar pelayanan.
- Berkurangnya jumlah ang
- Melaksanakan sosialisasi /
penyuluhan kepada ma
syarakat agar senantiasa
memilih menggunakan
kendaraan umum dari
pada kendaraan pribadi
- Sosialisasi kepada penye
lenggara angkutan umum
baik pengusaha angkutan
maupun awak angkutan
agar senantiasa mening
katkan pelayanannya
- Melakukan upaya mana
jemen penataan dan pe
merataan trayek angkutan
umum pada pusat – pusat
kegiatan yang belum
tersentuh oleh angkutan
umum
- Melaksanakan sosialisasi /
penyuluhan kepada ma
syarakat agar senantiasa
memilih menggunakan
kendaraan umum dari
pada kendaraan pribadi
- Sosialisasi kepada penye
lenggara angkutan umum
baik pengusaha angkutan
maupun awak angkutan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
kutan umum yang mela
yani dikarenakan keterba
tasan biaya operasional
kendaraan
- Rute / trayek angkutan
umum yang belum dapat
menjangkau wilayah se
suai kebutuhan masyara
kat
agar senantiasa mening
katkan pelayanannya
- Melakukan upaya mana
jemen penataan dan pe
merataan trayek angkutan
umum pada pusat – pusat
kegiatan yang belum
tersentuh oleh angkutan
umum
4
Prosentase Keselamat
an Lalu Lintas
Target : 40%
Realisasi : 33,83%
Capaian : 33,83%
- Adanya kenaikan harga
bahan baku
- Keterbatasan anggaran
- Untuk tahun tahun
berikutnya rencana anggar
an telah dinaikkan 10%
sebagai antisipasi adanya
kenaikan harga
- Mengusulkan lewat APBD
Propinsi maupun APBN
Sedangkan faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator V/C Ratio
Kendaraan yang Melintas di Kota adalah pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan
pribadi sehingga masyarakat banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi.
Jumlah kendaraan yang semakin banyak ini menyebabkan kendaraan yang
melintas di kota semakin banyak pula.
4.2 Capaian Kinerja Masing – Masing Sasaran sesuai dalam Dokumen
Penetapan Kinerja tahun 2012
Sasaran 1
Meningkatnya SDM Aparatur yang berkualitas
Sasaran ini meliputi 9 (sembilan) indikator kinerja dan ditetapkan untuk
mencapai misi yang pertama yaitu : “ Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya
Manusia, Baik Aparatur Maupun Masyarakat “ dan tujuan yang pertama yaitu “
Mewujudkan SDM Yang Berkualitas baik Aparatur maupun Masyarakat”
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dalam hal ini aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik dari segi
kemampuan maupun kompetensi teknis sehingga dengan dukungan sarana,
prasarana dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja
dinas dan senantiasa siap menghadapi dinamika / perubahan baik itu tuntutan
masyarakat maupun adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 7 (
tujuh ) program yaitu Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran, Program
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah, Program Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur,
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,
dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah yang dilaksanakan
dengan 8 ( delapan ) kegiatan yaitu : Belanja Administrasi Umum, Pemeliharaan
Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional.
Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.
1.782.422.960,- ( satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua
puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar
Rp. 1.686.469.362,- ( satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah ) atau sebesar 94,62%,
sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 95.953.598,- ( sembilan puluh lima
juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah )
atau sebesar 5,38%. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1
2
Terpenuhinya kebu
tuhan administrasi
kantor
Terpenuhinya kebu
tuhan operasional
kantor
%
%
100
100
100
100
100%
100%
3
4
Terpenuhinya kebu
tuhan kendaraan di
nas / operasional
Terpeliharanya ge
dung kantor sehing
ga ideal untuk digu
Unit
%
1
100
1
100
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
5
6
7
8
9
nakan
Terpeliharanya ken
daraan dinas sehing
ga ideal digunakan
Terpenuhinya kebu
tuhan pakaian dinas
beserta kelengkap
annya
Terikutinya kegiatan
bimtek oleh Dinas
Perhubungan
Tersedianya laporan
kinerja dan keuang
an dinas
Terlaksananya koor
dinasi dengan ins
tansi vertikal mau
pun horisontal
%
%
%
dok
%
100
100
100
2
100
100
100
100
2
100
100%
100%
100%
100%
100%
Dari penghitungan capaian sasaran diperoleh hasil 100 atau dengan kategori
sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 maka capaian indikator
sasaran ini tidak mengalami perubahan, di mana pada tahun 2011 capaian sasaran
juga mencapai 100%. Dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan maupun kinerja
sasaran tidak mengalami kendala yang berarti.
Dengan hasil capaian ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kinerja
aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melayani masyarakat dan
melaksanakan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang LLAJ
Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dan ditetapkan untuk mencapai
misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban,
Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu
“ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (
RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
lalu lintas dan angkutan jalan antara lain uji berkala kendaraan bermotor,
pemberian penyuluhan tertib lalu lintas dan pembinaan operasional lalu lintas dan
angkutan jalan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian prasarana LLAJ,
pengawasan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan parkir, pelaksanaan
pembinaan melalui penertiban dan penyidikan kendaraan angkutan barang maupun
angkutan umum.
Di samping itu juga merupakan sarana untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat pengguna jalan terutama siswa SMU dan awak angkutan
umum akan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan
jalan dalam hal ini Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009
tentang Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara langsung (face to
face) maupun lewat media elektronik / media cetak.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan 3 ( tiga )
kegiatan yaitu Uji Kelayakan Transportasi Guna Keselamatan Penumpang,
Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Pembinaan Operasional LLAJ.
Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 859.250.500,-
( delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah )
dan dapat terealisasi sebesar Rp. 832.688.200,- ( delapan ratus tiga puluh dua juta
enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau sebesar 96,91%.
Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.562.300,- ( dua puluh enam juta
lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah ) atau sebesar 3,09 %. Secara rinci
capaian kinerja sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1
2
3
Terlaksananya uji ken
daraan terhadap ken
daraan wajib uji
Terlaksananya sosia
lisasi tiblantas kepa da
siswa SMU dan awak
angkutan
Terlaksananya pembi
naan operasional LLAJ
Kend
Orang
%
6.500
875
100
6.965
875
100
107,15%
100%
100%
Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 3 ( tiga ) indikator
diperoleh hasil 102,38% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2011 maka capaian indikator sasaran ini mengalami
kenaikan sebesar 4,29% di mana pada tahun 2011 capaian indikator sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
mencapai 98,09%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan capaian indikator
“terlaksananya uji kendaraan terhadap kendaraan wajib uji”.
Pada tahun 2011 capaiannya sebesar 94,28% sedangkan tahun 2012
mencapai 107,15%. Kenaikan capaian ini disebabkan adanya kenaikan jumlah
kendaraan bermotor yang diuji pada tahun 2012. Pada tahun 2011 dari target 6.500
kendaraan hanya terealisasi 6.128 kendaraan sedang pada tahun 2012 terealisasi
6.965 kendaraan.
Sasaran 3
Terpenuhinya Fasilitas Lalu Lintas
Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dan ditetapkan untuk
mencapai misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang
Ketertiban, Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang
kedua yaitu “ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana
dan Prasarana yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan
jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, halte, pagar pengaman jalan dsb
serta fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU). Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fasilitas kelengkapan jalan
yang ada di Kabupaten Bantul saat ini masih jauh dari kondisi ideal sehingga masih
dibutuhkan penambahan. Di samping itu masih banyak kecelakaan lalu lintas yang
terjadi akibat tidak adanya / kurangnya fasilitas lalu lintas. Dengan adanya sasaran
ini diharapkan kondisi fasilitas kelengkapan jalan akan meningkat dari tahun ke
tahun sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pada
akhirnya terwujud keselamatan lalu lintas.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dilaksanakan dengan 4 (
empat ) kegiatan yaitu Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan,
Pengadaan Guardraill ( Pagar Pengaman Jalan ) dan Pengadaan APILL, serta
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui Kegiatan Pengadaan LPJU.
Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp.
1.393.523.360,- ( satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.
1.368.941.100,- ( satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus
empat puluh satu ribu seratus rupiah ) atau sebesar 98,24 %, sehingga
terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 24.582.260,- ( dua puluh empat juta lima
ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah ) atau sebesar 1,76 %.
Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1
2
3
4
5
Terpenuhinya kebutuh
an rambu lalu lintas
Terpenuhinya kebutuh
an marka jalan
Terpenuhinya kebutuh
an guardrail
Terpenuhinya kebutuh
an APILL dan Flashing
Lamp
Terpenuhinya kebutuh
an LPJU
Unit
m2
M
Unit
unit
163
737
100
4
50
138
630
88
4
50
85%
85%
88%
100%
100%
Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima ) indikator
diperoleh hasil 91,6% atau dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan
dengan capaian tahun 2011 capaian ini mengalami penurunan karena pada tahun
2011 dapat mencapai 100%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga bahan
baku akibat isu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga ini mengakibatkan volume
pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa pekerjaan
tersebut antara lain Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan dan
Pengadaan Guardraill.
Upaya yang dilakukan di tahun berikutnya adalah menyiapkan perencanaan
yang baik terutama dari segi pembiayaannya (anggaran) agar ke depannya
pelaksanaan pekerjaan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga yang ada di pasaran.
Sasaran 4
Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi
yang kedua yaitu : “ Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban,
Kelancaran, Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu
“ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
yang Memadai ” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (
RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini ditujukan untuk menjaga keberadaan dan memelihara fasilitas
sarana dan prasarana lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
yang telah ada agar tetap dalam kondisi yang ideal dan dapat berfungsi secara
optimal. Dengan tetap berfungsinya fasilitas yang ada tersebut diharapkan dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
mendukung terciptanya ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan dalam
berlalu lintas sehingga tujuan mewujudkan keselamatan lalu lintas tentunya dapat
dicapai.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 2 ( dua
) program yaitu Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana dan
Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) yang dilaksanakan
dengan 4 ( empat ) kegiatan yaitu Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu
Lintas, Marka dan Halte, Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi / Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan serta Program
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan
kegiatan Pemeliharaan LPJU.
Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp.
462.976.500,- ( empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 455.131.000,- ( empat
ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ) atau sebesar 98,31%,
sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.845.500,- ( tujuh juta delapan
ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah ) atau sebesar 1,69 %.
Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1
2
3
4
5
Terpeliharanya APILL
dan rambu lalu lintas
Terpeliharanya fasili
tas terminal dan TPR
Terpeliharanya sara
na alat pengujian
kendaraan bermotor
Terpeliharanya balai
pengujian kendaraan
bermotor
Terpeliharanya LPJU
unit
lokasi
%
%
unit
13
5
100
100
300
13
5
100
100
300
100%
100%
100%
100%
100%
Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 5 ( lima ) indikator
diperoleh hasil 100 % atau dengan kategori sangat berhasil. Hasil capaian ini
mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil capaian indikator sasaran
pada tahun 2011 yang hanya mencapai 93,33 %. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan
capaian indikator sasaran “ terlaksananya servis, kalibrasi dan tera” yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
disebabkan adanya kenaikan realisasinya. Pada tahun 2011 kegiatan ini tidak dapat
terealisasi sepenuhnya mengingat alat uji masih baru dan belum memerlukan
servis, tetapi pada tahun ini kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Kendala yang ada dalam pencapaian sasaran adalah keterbatasan personil
yang menangani pemeliharaan APILL dan LPJU. Namun demikian hal itu tidak
membuat Dinas Perhubungan menjadi pesimis dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Personil yang ada tetap diberdayakan seoptimal mungkin
sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar.
Di samping itu ada upaya lain yang telah dilakukan, antara lain mengirimkan
personil yang lain untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional baik yang
diselenggarakan oleh Badan Diklat Kemenhub maupun BKD Kabupaten Bantul dan
mengajukan permohonan pegawai dengan kualifikasi teknis ke BKD Kabupaten
Bantul.
Sasaran 5
Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan
Sektor Perhubungan
Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi
yang ketiga yaitu : “Meningkatkan Peran Bidang Perhubungan dalam Mendukung
Pembangunan / Pengembangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan
Budaya” dan tujuan yang ketiga yaitu “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan
Sektor Perhubungan yang Komprehensif dan Terpadu dengan Sektor Lain”
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini ditujukan untuk menyediakan dan melengkapi database
transportasi antara lain : database kajian kinerja kapasitas jalan ( beban lalu lintas )
untuk mengetahui V/C ratio kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri, database
kajian kinerja pelayanan angkutan penumpang untuk mengetahui tingkat
pelayanannya ( load factor ), database potensi parkir di Kabupaten Bantul,
database pool kendaraan angkutan barang di Kabupaten Bantul, database
angkutan tidak bermotor di Kabupaten Bantul, database masterplan perhubungan
(tatralok), dan database SIM Menara Telekomunikasi.
Dengan adanya database ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pertimbangan pengambilan kebijakan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas
sehingga tercipta sistem transportasi yang baik maupun pengaturan, pengendalian
dan penentuan angkutan umum yang tepat sehingga terwujud ketertiban dan
kelayakan angkutan umum. Di samping itu keberadaan database ini ke depannya
sangat mendukung dalam penyusunan perencanaan program kegiatan bidang
perhubungan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi. Alokasi anggaran
untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 325.675.000,- ( tiga ratus dua
puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
Sampai akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 303.565.025,- (
tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah ) atau
sebesar 93,21 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.109.975,- (
dua puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah )
atau sebesar 6,79 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1
Tersedianya doku
men database trans
portasi
dok
7
7
100%
Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 100% atau dengan
kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator sasaran
tahun 2011, nilai capaian ini tidak mengalami perubahan karena tahun 2011 juga
tercapai 100%. Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tidak ada hambatan
yang berarti.
Sasaran 6
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Retribusi Dalam
Upaya Meningkatkan Sektor Perhubungan
Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi
yang keempat yaitu : “Meningkatkan Peran dalam Penggalian Sumber Pendapatan
Asli Daerah dari Sektor Perhubungan” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2012.
Sasaran ini ditujukan untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
dalam rangka menggali sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan
dari sektor perhubungan antara lain parkir baik tepi jalan umum maupun parkir
khusus, terminal, pengujian kendaraan bermotor, ijin trayek, pemakaian kekayaan
daerah ( bis ) maupun pengendalian menara telekomunikasi.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan
yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan yang
dilaksanakan adalah Operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi. Alokasi
anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 101.129.200,- (
seratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah ) dan dapat
terealisasi sebesar Rp. 89.705.550,- ( delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima
ribu lima ratus lima puluh rupiah ) atau sebesar 88,76 %, sehingga terjadi
efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.423.650,- ( sebelas juta empat ratus dua
puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah ) atau sebesar 11,29 %. Secara rinci
capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Sat Target Realisasi Cap.
1
Tercapainya target
PAD sektor perhu
bungan
rupiah
1.420.480.200
1.634.689.746
115
Dilihat dari capaian indikator sasaran diperoleh hasil 115% atau dengan
kategori sangat berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya upaya – upaya
yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD sektor perhubungan
baik melalui intesifikasi maupun ekstensifikasi. Apabila dibandingkan dengan
capaian indikator sasaran tahun 2011, nilai capaian ini jauh diatas pencapaian
sasaran pada tahun 2011 dimana hasil capaian indikator sasaran hanya mencapai
33,60%.
Kenaikan ini didukung oleh pencapaian target pendapatan Retribusi Menara
Telekomunikasi. Pada tahun 2011 payung hukum yang digunakan sebagai dasar
pemungutan belum ada. Pemungutan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun
2011 setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun 2012
pemungutan telah dilaksanakan sepenuhnya. Sampai akhir tahun tidak ditemui
hambatan / kendala dalam upaya pencapaian target capaian indikator sasaran ini.
Sebagai catatan bahwa target kinerja yang dilaporkan diatas adalah target
kinerja setelah adanya perubahan anggaran sehingga tidak sesuai dengan target
kinerja yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada
awal tahun 2012. Perbedaan tersebut terdapat pada target dan jumlah anggaran
dari masing-masing indikator kinerja. Selengkapnya sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini :
Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Target Anggaran Target Anggaran
Sasaran :
Optimalisasi Fungsi Sara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
na dan Prasarana Fasili
tas LLAJ
Indikator Kinerja :
1. Terpeliharanya Sara
na Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
2. Terpeliharanya Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
3. Terpeliharanya APILL
dan Rambu LL
4. Terpeliharanya Termi
nal/TPR
5. Terpeliharanya LPJU
100%
100%
13 unit
5 lokasi
300 titik
26.000.000
32.300.000
50.045.000
5.000.000
239.706.500
100%
100%
13 unit
5 lokasi
300 titik
41.000.000
32.300.000
59.070.000
5.000.000
325.606.500
Sasaran :
Meningkatnya Kinerja
dan Pelayanan Jasa di
Bidang LLAJ
Indikator Kinerja :
1. Terlaksananya Uji
Kendaraan terhadap
KBWU di Kab.Bantul
2. Peningkatan Kepatuh
an Masyarakat terha
dap Peraturan Lalu
Lintas
3. Terlaksananya Sosia
lisasi/Penyuluhan ke
pada Siswa SMU dan
Awak Angkutan
Sasaran :
Tersedianya Database
Perencanaan Pembangu
nan Sektor Perhubungan
Indikator Kinerja :
1. Tersedianya dokumen
database pelayanan
transportasi
Sasaran :
Terpenuhinya Fasilitas
Lalu Lintas
Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya kebu
tuhan guardrail
2. Terpenuhinya kebu
tuhan APILL dan
Flashing Lamp
3. Terpenuhinya kebu
tuhan Marka Jalan
6.500 KBWU
100%
875 orang
2 dokumen
100 m
1 lokasi
737 m2
145.915.000
573.878.000
24.997.500
196.192.500
96.050.000
244.718.360
85.805.000
6.500 KBWU
100%
875 orang
7 dokumen
100 m
4 lokasi
737 m2
245.975.000
579.028.000
34.247.500
325.675.000
96.050.000
338.768.360
85.805.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
4. Terpenuhinya kebu
tuhan Rambu dan
RPPJ
5. Terpenuhinya kebu
tuhan LPJU
158 unit
15 unit
180.050.000
255.000.000
163 unit
50 unit
255.350.000
617.550.000
5. Akuntabilitas Keuangan
Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan
fungsi selama tahun anggaran 2012, Dinas Perhubungan memperoleh sumber
dana dari APBD maupun APBN melalui DAK yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran nomor : 914 / 81 / DPPKAD / 2012. Adapun rencana dan
realisasi anggaran adalah sebagai berikut :
5.1 Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan
Pada tahun 2012, realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp.4.736.500.237,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu
dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) atau 96,17 % dari jumlah anggaran sebesar
Rp. 4.924.977.520,- ( empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ) dengan
rincian sebagai berikut :
Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Pelayanan Adminis
trasi Perkantoran
Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
- Penyediaan Jasa Komuni
kasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeli
haraan dan Perijinan
Kendaraan Dinas /
Operasional
- Penyediaan Jasa Adminis
trasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Keber
sihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaik
an Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis
Kantor
4.700.000
24.360.000
8.936.000
20.805.000
33.800.000
9.000.000
19.150.000
2.288.960
17.179.769
7.287.000
20.540.000
29.000.000
8.987.700
19.144.300
48.70
70.52
81.55
98.73
85.80
99.86
99.97
- Penyediaan Barang Cetak
20.140.000
20.140.340
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
- Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- Penyediaann Bahan
Bacaan dan Perundang –
undangan
- Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan
Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
- Penyediaan Tenaga
Keamanan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemerintah
- Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
4.500.000
185.723.100
840.000
1.500.000
2.000.000
62.700.000
24.150.000
28.800.000
850.000.000
80.000.000
256.558.500
47.700.000
4.500.000
180.678.500
792.000
1.081.200
985.000
62.665.000
22.290.000
28.800.000
787.249.995
79.567.000
252.207.623
47.600.000
100
97.28
94.29
72.08
49.25
99.94
92.30
100
92.62
99.46
98.30
99.79
Program Peningkatan Kapa
sitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan Teknis Imple
mentasi Peraturan Perun
dang-undangan
Program Peningkatan Pengem
bangan Sistem Pelaporan
66.750.000
63.945.000
95.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
Capaian Kinerja dan
Keuangan
- Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
- Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
- Rehabilitasi/Pemeliharaan
Balai Pengujian Kenda
raan Bermotor
- Rehabilitasi/Pemeliharaan
Terminal dan TPR
Pemeliharaan APILL, Ram
bu, Marka dan Halte
Program Peningkatan Pelayan
an Angkutan
- Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Kesela
matan Penumpang
- Pengumpulan dan Analisis
Database Pelayanan Tran
sportasi
- Fasilitasi Perijinan di
Bidang Perhubungan
- Sosialisasi / Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3.365.000
41.000.000
32.300.000
5.000.000
59.070.000
245.975.000
325.675.000
61.312.200
34.247.500
2.594.975
38.000.000
32.000.000
5.000.000
59.040.000
243.555.000
303.565.025
55.137.200
31.020.200
77.12
92.68
99.07
100
99.95
99.02
93.21
89.93
90.58
- Pembinaan Operasional
LLAJ
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
- Pengadaan Rambu Lalu
Lintas
- Pengadaan Marka Jalan
- Pengadaan Guardraill
- Pengadaan APILL
- Operasional Pengendalian
Tower
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
579.028.000
255.350.000
85.805.000
96.050.000
338.768.360
39.817.000
558.113.000
251.748.000
84.781.000
95.460.000
330.329.000
34.568.350
96.39
98.59
98.81
99.39
97.51
86.82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
- Pengadaan LPJU
Program Peningkatan Pelayan
an Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah
- Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
- Pemeliharaan LPJU
617.550.000
26.945.000
325.606.500
606.623.100
26.945.000
321.091.000
98.23
100
98.61
4.924.977.520 4.736.500.237 96.17
5.2 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Apabila dilihat dari segi sasaran, maka anggaran dan realisasi per
sasaran adalah sebagai berikut :
MISI SASARAN ANGGARAN REALISASI
Meningkatkan kemampu
an sumber daya manu
sia baik aparatur mau
pun ma syarakat
Meningkatkan sarana
pra sarana penunjang
ketertiban, kelancaran,
keamanan dan kenya
manan la lu lintas
Meningkatkan peran bi
dang perhubungan da
lam mendukung pemba
ngunan/ pengembangan
wilayah, pertumbuhan
ekonomi, sosial dan
Meningkatnya SDM
apa ratur yang
berkualitas
Meningkatnya kinerja
dan pelayanan jasa di
bidang LLAJ
Terpenuhinya fasilitas
la lu lintas
Optimalisasi fungsi
sarana dan prasarana
lalu lintas
Tersedianya database
perencanaan pemba
ngunan sektor perhu
bungan
1.782.422.960
859.250.500
1.393.523.360
462.976.500
325.675.000
1.686.469.362
832.688.200
1.368.941.100
455.131.000
303.675.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
budaya
Meningkatkan peran da
lam penggalian sumber
pendapatan asli daerah
dari sektor perhubungan
Terlaksananya inten
sifikasi dan eksten
sifikasi sumber retribu
si dalam upaya me
ningkatkan PAD sek
tor perhubungan
101.129.200
89.705.550
Jumlah 4.924.977.520 4.736.500.237
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
BAB IV
PENUTUP
1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang
senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal
kemampuan,pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang
dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang ada
dalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran
belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud
nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas
Perhubungan.
Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis
diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu
perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang
cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah
maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam
perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan
dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan
negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat (Welfare State).
Untuk dapat melaksanakan hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Proses pelaksanaan kinerja yang
telah dilaksanakan pada tahun 2012 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta
menunjukan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :
1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur
5. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;
7. Terselenggaranya Koordinasi Antar Instansi baik Vertikal maupun Horisontal
8. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Jasa di Bidang Perhubungan
9. Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas (APILL, Rambu LL,
Terminal/TPR)
10. Terpeliharanya Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas (LPJU)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
11. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu LIntas ( APILL, Marka, Rambu,
Guardraill dan Flashing Lamp)
12. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas (LPJU)
Keberhasilan tersebut menunjukan suatu keberhasilan wujud nyata dalam
mengimplementasikan Visi Dinas Perhubungan yaitu : “Menjadi dinas yang
unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”.
2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2012 tidak
terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya
pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh
berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.
Beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dapat
digambarkan dalam matrik berikut ini :
Permasalahan Solusi
1. Terbatasnya tenaga teknis di
bidang transportasi dan teknis
fungsional
2. Keterbatasan sarana dan
prasara na pendukung
pelaksanaan kegiatan Dinas,
antara lain kendaraan ope
rasional dan peralatan pendu
1. Meningkatkan kemampuan
keahlian personil, melalui
pengiriman personil untuk
mengikuti diklat teknis
maupun fungsional baik yang
diselenggarakan oleh Badan
Diklat Perhubungan, BKD
Kabu paten Bantul maupun
lembaga teknis terkait setiap
tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai
yang ada dengan pembe
kalan kepada petugas opera
sional / lapangan tentang
peraturan lalu lintas dan
angkutan.
1. Mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang ada.
2. Mengupayakan pengadaan
nya secara bertahap setiap
tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
kung (RIG, Repeater, HT,
traffic cone, senter lalu lintas,
helm, rompi scoth light, jas
hujan) yang dimiliki dinas
belum sesuai dengan kebu
tuhan ideal.
3. Sarana dan prasarana lalu
lintas (APILL, rambu dan
marka jalan ) masih belum
memenuhi jumlah ideal yang
dibutuhkan.
4. Kurangnya kesadaran hu kum
dari masyarakat dalam berlalu
lintas sehingga se ring terjadi
pelanggaran dan kecelakaan.
5. Terbatasnya anggaran yang
dimiliki
6. Keterbatasan wewenang
aparatur Dinas Perhubung an
1. Menempatkan petugas / aparat
pada ruas jalan yang rawan
kemacetan / kece lakaan pada
jam-jam sibuk
2. Mengupayakan pengadaan
nya secara bertahap setiap
tahunnya baik melalui APBD
Kabupaten, APBD Propinsi
maupun APBN secara
bertahap setiap tahunnya baik
melalui APBD Kabupaten,
APBD Propinsi maupun APBN
1. Memberikan penyuluhan /
sosialisasi kepada masya
rakat tentang ketertiban lalu
lintas dan angkutan secara
rutin setiap tahun melalui
berbagai media antara lain :
- penyuluhan langsung
- siaran radio
- iklan layanan masyarakat
- spanduk
- leaflet, stiker
- poster
1. Memaksimalkan anggaran
yang ada
2. Mengusulkan anggaran lewat
APBD Propinsi dan APBN.
1. Senantiasa melakukan koor
dinasi dengan instansi terkait
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL 2012
dalam upaya Law
enforcement di lapangan.
7. Kurangnya pengetahuan
masyarakat akan penyeleng
garaan pelayanan jasa di
bidang perhubungan
dalam mewujudkan kesepa
katan bersa ma maupun dalam
hal kerjasama mewu judkan
ketertiban dan kese lamatan
berlalu lintas.
1. Melaksanakan penyuluhan
dan bimbingan terhadap
masyarakat selaku pengguna
jasa, terkait dengan peratu ran
dan ketentuan yang berlaku
serta mekanisme pe layanan
yang diterapkan dengan tetap
menggunakan standarisasi
pelayanan prima terhadap
masyarakat.