laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2018...lkjip dpkp2 tahun 2018 1 i. pendahuluan 1.1....

LKjIP DPKP2 Tahun 2018 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PASER


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun

guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Paser

Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam kurun waktu 1

(satu) tahun anggaran yaitu pada tahun 2018. Dalam penyusunannya, LKj Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2018

mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republuk

Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dalam LKj Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun

2018 berikut formatnya mengacu pada ketentuan PerMenPAN Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di

Lingkungan Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati Paser

nomor ... Tahun ... tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser. Di sisi lain, “materi” IKU Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan yang diukur dan dianalisa kinerjanya mengacu

pada Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 dengan

memperhatikan (i) Visi Misi Bupati Paser periode Tahun 2016–2021 dan (ii)

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun

2016–2021.


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah:

a. Mengukur capaian kinerja IKU Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang ingin dicapai melalui program kerja dan

kegiatan terkait pada Tahun 2018;

b. Mengevaluasi dan menganalisa capaian kinerja IKU Sasaran Renstra Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018;

c. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018.

Adapun tujuan disusunnya LKj Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah :

1. Didapatkannya gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian

kinerja IKU Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan pada Tahun 2018;

2. Didapatkannya gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari

upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU Sasaran

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun

2018;

3. Didapatkannya umpan balik bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan dalam menata upaya-upaya dan anggaran yang berhasilguna dan

berdayaguna guna lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU

Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di

tahun-tahun berikut.

1.3. Gambaran Umum

1.3.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas

dan Fungsi (Tusi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

Paser memiliki Tusi sebagai berikut:


1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perumahan,

kawasan Permukiman, serta berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point (1), Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang

perumahan, kawasan Permukiman, dan Pertanahan serta sesuai dengan

rencana strategis Pemerintah Daerah;

b) penetapan kebijakan di bidang Perumahan, kawasan pemukiman dan

Pertanahan;

c) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, kawasan

Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

e) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

dan Pertanahan Kabupaten Paser dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang

Kepala Bidang sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

b. Seksi Pembinaan Perumahan;


c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Kawasan;

b. Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman.

5. Bidang Pertanahan

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 16, terdiri atas:

a. Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah;

b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser

memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN &

KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

& KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SEKSI PENGEMBANGAN

KAWASAN

SEKSI PENYELESAIAN

SENGKETA TANAH

SEKSI PERTAMANAN &

PEMAKAMAN

BIDANG PERUMAHANBIDANG KAWASAN

PERMUKIMANBIDANG PERTANAHAN

SEKSI PEMBINAAN

PERUMAHAN

SEKSI SARANA PRASARANA

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI PENGADAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

dan Pertanahan Kabupaten Paser

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas :

a. Memimpin Dinas dalam rangka perumusan kebijakan organisasi, tata laksana

perkantoran, penyusunan rencana anggaran rutin berdasarkan skala prioritas

pembangunan dan manajemen pelaksanaan pembangunan, pengendalian teknik


pembangunan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan pegawai,

pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan

rumah tangga Dinas dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di

lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Dinas;

b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator

kinerja untuk setiap program/kegiatan;

c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, yang meliputi

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam

rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Sekretariat.

3. Bidang Perumahan

Tugas :

Melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan

perumahan serta pertamanan dan pemakaman.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan

perumahan serta pertamanan dan pemakaman sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan

pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan perumahan serta

pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perumahan dan fasilitasi

percepatan pembangunan perumahan;

d. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang

berdampak lokal;

e. pelaksanaan pemberian stimulan di Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah

Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan

dan pemeliharaan;

f. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah untuk korban bencana dan

kondisi khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik

penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan dan pelaksanaan SPO

baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten;

g. pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan

perumahan dengan dana tugas pembantuan dan bantuan pusat serta pembentukan

kelembagaan perumahan kabupaten;

h. pelaksanaan program pengembangan perumahan secara kontinyu dan penerbitan

izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

i. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan pembangunan gedung (SKBG);

j. pelaksanaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Peraturan Perundang-undangan bidang perumahan;


k. pelaksanaan penyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

l. pelaksanaan penyusunan dan penyediaan basis data perumahan;

m. menyelenggarakan kegiatan dengan sumber dana dari Pemerintah Pusat di Bidang

Perumahan;

n. memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan

yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perumahan;

p. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang

Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Tugas :

Melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan

pemukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Pemukiman



teknis pelaksanaan pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan

pemukiman sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan pemukiman sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan

pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan pemukiman

tingkat kabupaten;

d. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah

daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;


e. penyelenggaraan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umu (PSU) kawasan

permukiman di wilayah kabupaten;

f. pelaksanaan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman

kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;

g. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan

pengelolaan kawasan pemukiman di kabupaten berdasarkan NSPK;

h. melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang

atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan

pemukiman;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kawasan

pemukiman;

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Tugas :

Melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian sengketa

tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan



teknis pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian sengketa

tanah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;


pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang ;

d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan;


e. penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana Pertanahan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan ;

g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Pertanahan.

1.4. Sumber Daya SKPD

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Paser, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan

memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan

dan kawasan permukiman, juga terkait , serta mempunyai kemampuan berkoordinasi

dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu teknik sipil,

arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum dan dibutuhkan juga aparatur yang

mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM). Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan konstruksi,

penataan ruang, perumahan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan penyelesaian

sengketa lahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun

2018 mempunyai 211 (Duaratus Sebelas) orang Pegawai, menurut jenis Pegawai,

Pangkat/Golongan. Dari jumlah tersebut terdapat 6 orang berpendidikan Strata II, 42

orang berpendidikan Strata I, 1 orang berpendidikan Diploma III, 45 orang

berpendidikan SLTA/SMK dan 4 orang SLTP. Berdasarkan pangkat / golongan PNS

terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/b) sebanyak 1

orang, Pembina (IV/a) sebanyak 2 orang, Penata Tk. I (III/d) sebanyak 4 orang, Penata

(III/c) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata Muda

(III/a) sebanyak 3 orang, Pengatur Tk.I sebanyak 2 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 10

orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 10 orang, Pengatur Muda (II/a) sebanyak 2

orang, Juru Tk. I (I/d) sebanyak 3 orang, Juru Muda Tk. I (I/b) sebanyak 1 orang,


Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 47 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL)

sebanyak 109 orang dengan rincian THL Taman sebanyak 89 orang, THL Makam

sebanyak 6 orang dan THL Kebersihan Parit sebanyak 14 orang.

1.4.2 Aset yang Dikelola

Adapun aset/modal yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Paser meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang

operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dimaksud

terdapat dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Inventarisasi Barang/Alat Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser

No. Nama Barang Jumlah Kondisi Kebutuhan 5

tahun Baik Rusak Berat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Mobil Jabatan

Mobil Operasional

PC

Note Book

Mesin Fax

Printer

Telpon

Mesin Ketik Manual

Wireless

Hard Disk

Unintemuptible Power Supply

(UPS)

Camera Electronic

Theodolit

Stabilizer

Lightweight Concrete Test

Hammer

Lemari Besi

Rak Besi/Metal

Kursi Rapat

White Board

Meja Rapat

Meja Reseption

Bangku Tunggu

Meja Kerja Pejabat Eselon II

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pegawai Non

Struktural

Meja Kerja Pegawai Lain-lain

(4 Org)

Meja Tamu Ruangan Tunggu

Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural

Kursi Rapat Ruangan Rapat

Staff

Kursi Hadap Depan Meja Kerja

Pejabat Eselon III


Pejabat Eselon III


Pejabat Eselon IV

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Eselon II (soffa)

Lemari Arsip untuk arsip

Dinamis, Lemari dan Arsip

Pejabat Lain-lain

1

12

14

7

-

14

-

2

2

1

6

1

1

2

1

2

2

14

4

1

1

1

1

4

9

42

8

1

1

4

9

75

11

2

8

18

3

25

13

1

3

14

5

-

12

-

2

2

1

6

1

1

2

1

2

2

14

4

1

1

1

1

4

9

42

8

1

1

4

9

75

11

2

8

18

3

25

13

8

1

2

2

1

5

18

9

1

25

2

5

2

4

18

55

90

30


1.5. Kinerja Pelayanan SKPD

Gambaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Kabupaten Paser, berupa program yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

karena kinerjanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

langsung sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2017

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja

Tahun

Capaian

Kinerja

Tahun Tingkat

Kemajuan

2017 2021 2017

Meningkatnya

Masyarakat yang

memiliki rumah

layak huni

Rasio Rumah layak

huni Per KK

0,965 1,000 0,950 95,00%

Meningkatnya

akses masyarakat

terhadap

lingkungan

permukiman yang

berkualitas

Cakupan kawasan

permukiman yang

memiliki infrastruktur

dalam kondisi baik

60,67% 68,67% 60,06% 60,06%

Meningkatnya

Pelayanan dalam

penyelenggaraan

tata kelola

pertanahan

Persentase area tanah

yang berkonflik

20,00% 60,00% 30,00% 30,00%

1.6. Dasar Hukum

Laporan Kinerja sesuai lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.


1.7. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

a. Organisasi Perangkat Daerah

b. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Perukiman dan

Pertanahan Tahun 2017

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

a. Tujuan dan Sasaran

b. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Capaian Kinerja

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

3) Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi


B. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

b. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

C. Realisasi Anggaran

D. Prestasi Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran – lampiran

1. Lampiran I Matriks Rencana Strategis Tahun 2016-2021

2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2018

4. Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2018

5. Lampiran V Prestasi Tahun 2018


II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser

menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dengan

didukung Prasarana Sarana dan Utilitas.

2. Meningkatkan tata kelola Pertanahan.

Dengan uraian Tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni.

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang

berkualitas.

3. Meningkatkan Pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola Pertanahan.

2.1.2 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Tidak Mampu.

2. Membangun dan Memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

3. Memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelesaian konflik Pertanahan.

2.1.3 Kebijakan dan Program

Guna mencapai sasaran dan IKU Sasaran yang ditetapkan serta dengan

memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dari

sumberdaya organisasi serta lingkungan eksternal Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka ditetapkan rumusan kebijakan


secara umum berikut program-program kerja-nya yang akan dilaksanakan pada tahun

2018 sebagai berikut :

A. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak

huni

Untuk mencapai Sasaran Kinerja diatas, digunakan kebijakan; Pembangunan

perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan

Masyarakat Tidak Mampu, dan dilaksanakan dengan program:

a) Program Pengembangan Perumahan, dan kegiatan :

Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan

Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Penyusunan Data Base rumah

Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni

b) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, dan kegiatan :

Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

B. Sasaran Kinerja : Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan

permukiman yang berkualitas

Untuk mencapai Sasaran Kinerja diatas, digunakan kebijakan;

Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum (PSU), dan dilaksanakan dengan :

a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dan

kegiatan :

Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

b) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman, dan kegiatan :

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)


Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

c) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dan kegiatan :

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

d) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dan kegiatan :

Perbaikan Lingkungan Perumahan

e) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dan kegiatan :

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

f) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) , dan kegiatan :

Penyusunan program pengembahan RTH

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengembangan Taman Rekreasi

C. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata

kelola pertanahan

Untuk mencapai Sasaran Kinerja diatas, digunakan kebijakan; Penyelesaian

konflik Pertanahan, dan dilaksanakan dengan program:

a) Program Penyelesain Konflik-konflik Pertanahan, dan kegiatan :

Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

b) Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah, dan

kegiatan :

Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan RKT Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Paser tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan

penetapan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program kerja dan kegiatan Dinas


Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2018, maka ditetapkan

capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang harus

dicapai dalam tahun 2018 dan dituangkan dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018 yang disepakati

bersama antara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

dengan Bupati Paser. Adapun ringkasan dokumen Perjanjian Kinerja adalah

sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan



Target Kinerja

Tahun

2018

Meningkatnya Masyarakat yang

memiliki rumah layak huni

Rasio Rumah layak huni Per

KK

0,974

Meningkatnya akses masyarakat

terhadap lingkungan permukiman

yang berkualitas

Cakupan kawasan permukiman

yang memiliki infrastruktur

dalam kondisi baik

62,67%

Meningkatnya Pelayanan dalam

penyelenggaraan tata kelola

pertanahan

Persentase area tanah yang

berkonflik

30,00%

Tabel 2.2 target Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan


PROGRAM / KEGIATAN TARGET ANGGARAN BOBOT

MURNI PERUBAHAN (%)

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

2.547.291.800,00 2.711.272.225,00

Pengembangan teknologi

pengolahan air minum dan air

limbah

1.675.709.000,00 1.811.532.600,00 2,29

Pengembangan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

871.582.800,00 899.739.625,00 1,14

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

14.795.951.000,00 25.133.351.000,00

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pedesaan

14.795.951.000,00 25.133.351.000,00 31,84

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.391.909.500,00 1.610.505.500,00

Penyediaan Jasa Surat-

menyurat

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00


Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

630.061.500,00 630.061.500,00 0,80

Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.164.000,00 51.164.000,00 0,06

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

19.950.000,00 19.950.000,00 0,03

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

9.310.000,00 9.310.000,00 0,01

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

85.500.000,00 150.750.000,00 0,19

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan

Minuman

21.600.000,00 21.600.000,00 0,03

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

200.000.000,00 266.650.000,00 0,34

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

29.000.000,00 29.000.000,00 0,04

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

289.780.000,00 379.876.000,00 0,48

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

51.044.000,00 47.644.000,00 0,06

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

191.550.000,00 197.550.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

30.400.000,00 36.400.000,00 0,05

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

161.150.000,00 161.150.000,00 0,20

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

15.000.000,00 -

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

15.000.000,00 - -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

13.833.300,00 13.833.300,00

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

992.500,00 992.500,00 0,00

Penyusunan Data Statistik

Sektoral

12.840.800,00 12.840.800,00 0,02

Program Pengembangan

Perumahan

12.765.671.000,00 13.341.811.000,00

Penetapan Kebijakan, Strategi,

dan Program Perumahan

1.110.092.000,00 1.110.092.000,00 1,41

Koordinasi Penyelenggaraan

Pembangunan Perumahan

53.850.000,00 53.850.000,00 0,07

Fasilitas dan Stimulasi


Masyarakat Kurang Mampu

85.425.000,00 372.250.000,00 0,47



Prasarana Rumah Sederhana

Sehat

4.182.344.600,00 4.387.584.600,00 5,56

Sosialisasi Pembangunan

Perumahan dan

Lembaga/Badan Usaha

80.721.400,00 80.721.400,00 0,10

Fasilitasi dan Stimulasi


Masyarakat Kurang Mampu

(DAK)

7.253.238.000,00 7.337.313.000,00 9,30

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

7.606.968.100,00 8.489.931.057,00

Penyusunan Database Rumah

Tidak Layak Huni

420.046.400,00 427.246.400,00 0,54

Perbaikan Lingkungan

Perumahan

5.886.921.700,00 6.762.684.657,00 8,57

Perbaikan Lingkungan

Perumahan (Bankeu Prov)

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1,65

Program perbaikan

perumahan akibat bencana

alam/sosial

3.216.074.640,00 3.216.074.640,00

Fasilitasi dan Stimulasi

Rehabilitasi Rumah Akibat

Bencana Alam

3.216.074.640,00 3.216.074.640,00 4,07

Program pengelolaan areal

pemakaman

2.290.495.500,00 3.723.695.500,00


Prasarana Pemakaman

2.075.429.500,00 3.494.629.500,00 4,43

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman

215.066.000,00 229.066.000,00 0,29

Program Pembangunan

Infrastruktur Permukiman

10.820.776.500,00 13.127.378.606,50

Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU)

1.304.742.000,00 1.106.422.000,00 1,40

Pengembangan Infrastruktur

Sosial dan Ekonomi (PISEW)

58.079.600,00 65.279.600,00 0,08


Prasarana Perkotaan

9.457.954.900,00 11.955.677.006,50 15,15

Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

116.299.200,00 165.542.600,00

Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

116.299.200,00 165.542.600,00 0,21

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

4.572.231.300,00 4.435.886.300,00

Penyusunan program

pengembahan RTH

378.883.200,00 158.883.200,00 0,20

Penataan RTH 196.768.900,00 212.893.900,00 0,27

Pemeliharaan RTH 3.762.530.700,00 3.830.060.700,00 4,85

Pengembangan taman rekreasi 234.048.500,00 234.048.500,00 0,30


Program Pengadaan Tanah

Untuk Fasilitas Umum dan

Pemerintah

1.323.286.800,00 2.671.192.355,00

Pengadaan Tanah dan Ganti

Rugi Bangunan/Tanam

Tumbuh

1.323.286.800,00 2.671.192.355,00 3,38

Program Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)

12.916.800,00 12.916.800,00

Pelaksanaan SPIP di SKPD 12.916.800,00 12.916.800,00 0,02

Program pengembangan

data/informasi

62.626.400,00 62.626.400,00

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

35.296.400,00 35.296.400,00 0,04

Penyusunan dan Pengumpulan

data/informasi Aset Daerah

27.330.000,00 27.330.000,00 0,03

Program perencanaan

pembangunan daerah

20.604.800,00 20.604.800,00

Penyusunan RENJA SKPD 8.780.000,00 8.780.000,00 0,01

Evaluasi RENJA SKPD 11.824.800,00 11.824.800,00 0,01

61.748.486.640,00 78.934.172.083,50 100,00

Pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Paser mendapatkan alokasi anggaran :

1. Anggaran Murni : Rp. 69.256.071.664,65

Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.487.235.024,65

Belanja Langsung : Rp. 62.768.836.640,00

2. Anggran Perubahan : Rp. 84.621.407.108,15

Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.887.235.024,65

Belanja Langsung : Rp. 78.734.172.083,50


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang

dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses

sistematika dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan

yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/

punishman, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki

kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah

Pemerintah Kabupaten Paser, yang kegiatannya bersifat teknis, secara proporsional telah

berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan

outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan

tersedia sumber datanya.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasar indikator kinerja kegiatan

berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator

Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan – persyaratan

sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif


2. IKU menggambarkan hasil

3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur

4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan

tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak–pihak yang berkepentingan.

Analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan

tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai

dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan

evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2018, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1) Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan 100%. Penetapan angka

capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja tujuan dan

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian

kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja

sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

3) Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = x 100 %

Target

Realisasi – (Target-Realisasi)

Capaian Indikator Kinerja = x 100 %

Target


4) Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

5) Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai

berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser telah

menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2016 -2021. Terhadap sasaran-

sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan

pengukuran terhadap indikator sasaran yang ada.

1.1.1 Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser pada tahun 2018.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2018


2018

Target Realisasi Capaian

(%)

Meningkatnya Masyarakat

yang memiliki rumah layak

huni

Rasio Rumah layak

huni Per KK

0,974 0,978 100,43%

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

lingkungan permukiman yang

berkualitas

Cakupan kawasan

permukiman yang

memiliki

infrastruktur dalam

kondisi baik

62,67% 60,70% 96,86%


Meningkatnya Pelayanan

dalam penyelenggaraan tata

kelola pertanahan

Persentase area

tanah yang

berkonflik

30,00% 20,00% 66,7%

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran


Target

Capaian Kinerja

Sasaran Pada Tahun

2018 2017 2018

Meningkatnya

Masyarakat yang

memiliki rumah

layak huni

Rasio Rumah layak huni

Per KK

0,974 0,95 0,978

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

lingkungan

permukiman yang

berkualitas

Cakupan kawasan

permukiman yang memiliki

infrastruktur dalam kondisi

baik

62,67% 60,06% 60,70%

Meningkatnya

Pelayanan dalam

penyelenggaraan tata

kelola pertanahan

Persentase area tanah yang

berkonflik

30,00% 30,00% 20,00%

C. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA


Target

Kinerja

Capaian

Kinerja Tingkat

Kemajuan

2021 2018

Meningkatnya

Masyarakat yang

memiliki rumah layak

huni

Rasio Rumah layak

huni Per KK

1,000 0,978 0,963

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

lingkungan

permukiman yang

berkualitas

Cakupan kawasan

permukiman yang

memiliki infrastruktur

dalam kondisi baik

68,67% 60,70% 60,10%

Meningkatnya

Pelayanan dalam

penyelenggaraan tata

kelola pertanahan

Persentase area tanah

yang berkonflik

60,00% 20,00% 30,00%

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel-tabel diatas, terdapat 3 (tiga)

Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran yang telah berhasil dicapai dengan baik; dengan 1


(satu) Capaian Sasaran Kinerja melebihi target, 1 (satu) Capaian Sasaran Kinerja mendekati

target, dan 1 (satu) Capaian Sasaran Kinerja kurang dari target.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam Penetapan

Kinerja Tahun Anggaran 2018 dapat dicapai skor rata-rata 87,99% dengan kriteria Sangat

Berhasil, namun masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya cukup

berhasil.

Sebagaimana dengan hasil perjanjian kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari

seperangkat indikator Kinerja yang berhasil diidentifikasikan sesuai dengan tugas fungsi serta

mandat (core business) yang diemban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, setidaknya terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun

ini, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni

Pada Sasaran ini, terdapat indikator kinerja program (Outcome), berupa :

a. Persentase Rumah tidak layak huni yang tertangani dengan Target Kinerja

sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 68,55%, maka capaian indikarornya

sebesar 91,40%. dengan indikator kegiatan (Output):

Indikator Kinerja outcome/output

Target

Kinerja

2018

Realisasi

2018

Persentase Rumah tidak layak huni yang

tertangani 75,00% 68,55%

Dokumen Raperda. Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan permukiman 2,00 2,00

Dokumen Data Pembangunan Perumahan yang

disusun dan dimutakhirkan 32,00 20,00

Jumlah rumah tidak layak huni yang


ditingkatkan kualitasnya 450,00 458,00

Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun 55,00 81,00

Jumlah Pengembang yang mendapatkan

Sosialisasi 20,00 12,00

b. Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani dengan Target Kinerja

sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,00%, maka capaian indikarornya

sebesar 100,00%. dengan indikator kegiatan (Output):


Target

Kinerja

2018

Realisasi

2018

Persentase Rumah Korban Bencana yang

tertangani 100,00% 100,00%

Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi

(Unit) Akibat Bencana 59,00 75,00

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang

berkualitas


a. Cakupan kawasan permukiman perkotaan yang memiliki infrastruktur dalam

kondisi baik, Target Kinerja sebesar 68,00% dengan realisasi sebesar 64,22%,

maka capaian indikarornya sebesar 94,44%. dengan indikator kegiatan (Output):

Indikator Kinerja outcome/output Target

Kinerja 2018

Realisasi

2018

Cakupan kawasan permukiman perkotaan

yang memiliki infrastruktur dalam kondisi

baik

68,00% 64,22%

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan

(Ha) - 3,48 -

Desa Berpotensi Ekonomi yang dibangun 4,00 6,00

Panjang Jalan Lingkungan yang tertangani di

Kota 2.000,00 9.425,78

Panjang Drainase Lingkungan yang terbangun

di Kota 2.000,00 3.880,35


b. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan

utilitas umum (PSU) , Target Kinerja sebesar 62,7% dengan realisasi sebesar

58,69%, maka capaian indikarornya sebesar 93,60%. dengan indikator kegiatan

(Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman

yang didukung prasarana, sarana dan utilitas

umum (PSU)

62,7% 58,69%

Jumlah Dokumen Data Base Rumah Tidak

Layak Huni 2,00 2,00

Panjang Jalan Lingkungan Perumahan tertangani 2.250,00 12.120,03

c. Cakupan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki infrastruktur dalam


maka capaian indikarornya sebesar 93,35%. dengan indikator kegiatan (Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Cakupan kawasan permukiman perdesaan

yang memiliki infrastruktur dalam kondisi

baik

60,00% 56,01%

Panjang Jalan Lingkungan tertangani di Desa 4.000,00 17.470,00

Panjang Drainase Lingkungan tertangani di

Desa 4.000,00 1.087,23

d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum dan Air Limbah,

Target Kinerja sebesar 23,84% dengan realisasi sebesar 23,70 %, maka capaian

indikarornya sebesar 99,45%. dengan indikator kegiatan (Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Persentase Rumah Tangga yang memiliki

Akses Air Minum dan Air Limbah 23,84% 23,70%


Jumlah sarana air bersih yang dibangun 6,00 6,00

Jumlah Desa yang melaksanakan program

Pamsimas 3,00 3,00

e. Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dalam


maka capaian indikarornya sebesar 100,00%. dengan indikator kegiatan

(Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Persentase Tempat Pemakaman Umum yang

dikelola Pemerintah Daerah dalam kondisi

baik

4,70% 13,42%

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman

dengan baik 12,00 14,00

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Pemakaman dengan baik 1,00 1,00

f. Persentase RTH publik yang terkelola, Target Kinerja sebesar 77,50% dengan

realisasi sebesar 78,31%, maka capaian indikarornya sebesar 100,00%. dengan

indikator kegiatan (Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Persentase RTH publik yang terkelola 77,50% 78,31%

Penyusunan Dokumen pengembahan RTH 1,00 1,00

Persentase RTH yang tertata 0,01 0,01

Persentase RTH yang Terpelihara 0,03 0,03

Persentase Taman Rekreasi yang dikembangkan 0,05 0,05

3. Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan



a. Persentase jumlah kasus yang tertangani, Target Kinerja sebesar 30,00%

dengan realisasi sebesar 15,38%, maka capaian indikarornya sebesar 51,28%.

dengan indikator kegiatan (Output):


Kinerja 2018

Realisasi

2018

Persentase jumlah kasus yang tertangani 30,00% 15,28%

Jumlah Konflik Pertanahan yang difasilitasi

proses penyelesaiaannya 2,00 3,00

b. Persentase Area Tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah, Target

Kinerja sebesar 1,50% dengan realisasi sebesar 0,01%, maka capaian

indikarornya sebesar 0,84%. dengan indikator kegiatan (Output):


Target

Kinerja

2018

Realisasi

2018

Persentase Area Tanah yang Dibebaskan oleh

Pemerintah Daerah 1,50% 0,01%

Luasan Area Tanah yang Dibebaskan oleh

Pemerintah Daerah (M²) 7.000,00 15.615,40

1.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan tahun 2018 terutama disebabkan oleh :

1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Adanya kerjasama yang baik dari semua pegawai di semua bidang.

3. Adanya disiplin yang tinggi dari petugas lapangan karena disertai arahan tugas yang

jelas dan sanksi yang tegas disamping perbaikan penghasilan dilakukan secara

bertahap.

4. Kerjasama yang baik antar instansi dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser.


Sedangkan kendala untuk sasaran dengan kategori kinerja Kurang Berhasil yakni

pada Indikator Sasaran Utama; Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata

kelola pertanahan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase jumlah kasus yang tertangani (51,28%)

2. Persentase Area Tanah yang Dibebaskan oleh Pemerintah Daerah (0,84%)

Tidak maksimalnya capaian Indikator Kinerja Utama disebabkan karena :

1. Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan

2. Menyesuaikan dengan Keperluan pada kegiatan tahun berjalan

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Paser telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan Sistem Pengukuran Indikator Kinerja

2. Pelaksanaan kegiatan sesuaikan dengan Rencana

3. Mempercepat proses persiapan Raperda NSPK Pertanahan.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Paser tersebut,

program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja

organisasi adalah:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

3. Program Pengembangan Perumahan

Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Perbaikan Lingkungan Perumahan


5. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

6. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak

secara langsung kepada masyarakat.

3.2. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran Kinerja Utama, akuntabilitas juga dapat dilihat dari

akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja (LKj).

Akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya dan Pertanahan Kabupaten Paser diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.4 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) /

Kegiatan

(Output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran 2018

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Tahun 2018 (%) Efisiensi

K Rp. K Rp. K Rp.

Persentase

Rumah tidak

layak huni yang

tertangani

75,00%

13.341.811.000,00 68,55% 13.008.691.174,00 91,40 97,50 0,94

Dokumen

Raperda.

Penyelenggaraan

Perumahan dan

Kawasan

permukiman

2,00 1.110.092.000,00 2,00 916.489.315,00 100,00 82,56 1,21

Jumlah

Koordinasi yang

dilakukan

32,00 53.850.000,00 20,00 51.828.667,00 62,50 96,25 0,65

Jumlah rumah

tidak layak huni

yang

ditingkatkan

kualitasnya

458,00 7.709.563.000,00 458,00 7.682.453.242,00 200,00 198,87 1,01

Jumlah Rumah

Layak Huni

Terbangun

55,00 4.387.584.600,00 81,00 4.301.999.690,00 147,27 98,05 1,50


Jumlah

Pengembang

Pembangunan

Perumahan dari

Lembaga/Badan

Usaha yang

tersosialisasi

20,00 80.721.400,00 12,00 55.920.260,00 60,00 69,28 0,87

Persentase

Rumah Korban

Bencana yang

tertangani

100,00% 3.216.074.640,00 100,00% 3.187.126.954,00 100,00 99,10 1,01

Jumlah Rumah

yang dibangun

dan direhabilitasi

(Unit) Akibat

Bencana

59,00 3.216.074.640,00 75,00 3.187.126.954,00 127,12 99,10 1,28

Persentase

Rumah Tangga

yang memiliki

Akses Air

Minum dan Air

Limbah

23,84% 2.711.272.225,00 23,70% 2.667.471.700,00 99,45 98,38 1,01

Rumah tangga

memiliki akses

air bersih/air

minum dan

sanitasi baik

350,00 1.811.532.600,00 104,00 1.771.317.200,00 29,71 97,78 0,30

Jumlah Desa

yang

melaksanakan

program

Pamsimas

3,00 899.739.625,00 3,00 896.154.500,00 100,00 99,60 1,00

Cakupan

kawasan

permukiman

perdesaan yang

memiliki

infrastruktur

dalam kondisi

baik

60,00%

25.133.351.000,00 56% 24.772.066.418,00 93,35 98,56 0,95

Panjang Jalan

Lingkungan

tertangani di

Perdesaan

4.000,00

25.133.351.000,00

17.470,00

24.772.066.418,00 231,97 98,56 2,35 Panjang

Drainase

Lingkungan

tertangani di

Perdesaan

4.000,00 1.087,23

Cakupan

lingkungan

yang sehat dan

aman yang

didukung

prasarana,

sarana dan

utilitas umum

(PSU)

62,70% 8.489.931.057,00 58,69% 8.340.171.348,00 93,60 98,24 0,95

Jumlah

Dokumen Data

Base Rumah

Tidak Layak

Huni

2,00 427.246.400,00 2,00 324.531.748,00 100,00 75,96 1,32

Panjang Jalan

Lingkungan

Perumahan

tertangani

2.250,00 8.062.684.657,00 12.120,03 8.015.639.600,00 538,67 99,42 5,42

Persentase

Tempat

Pemakaman

Umum yang

dikelola

Pemerintah

Daerah dalam

kondisi baik

4,03% 3.723.695.500,00 13,42% 3.700.798.000,00 333,33 99,39 3,35

Terbangunnya

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

dengan baik

12,00 3.494.629.500,00 14,00 3.472.711.500,00 116,67 99,37 1,17

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

dengan baik

1,00 229.066.000,00 1,00 228.086.500,00 100,00 99,57 1,00

Cakupan

kawasan

permukiman

perkotaan yang

memiliki

infrastruktur

dalam kondisi

68,00%

13.127.378.606,50 64,22% 13.025.456.100,00 94,44 99,22 0,95


baik

Pengurangan

Luas Kawasan

Kumuh

Perkotaan (Ha)

- 3,48 1.106.422.000,00 - 1.098.507.600,00 - 99,28 -

Desa Berpotensi

Ekonomi yang

dibangun

4,00 65.279.600,00 6,00 62.155.000,00 150,00 95,21 1,58

Panjang Jalan

Lingkungan

tertangani di

Kota

2.000,00

11.955.677.006,50

9.425,78

11.864.793.500,00 332,65 99,24 3,35 Panjang

Drainase

Lingkungan

tertangani di

Kota

2.000,00 3.880,35

Persentase

RTH publik

yang terkelola

0,78 4.435.886.300,00 78,31% 4.344.284.302,00 101,05 97,93 1,03

Penyusunan

Dokumen

pengembahan

RTH

1,00 158.883.200,00 1,00 136.666.702,00 100,00 86,02 1,16

Persentase RTH

yang tertata 0,01 212.893.900,00 0,01 209.189.500,00 100,00 98,26 1,02

Persentase RTH

yang Terpelihara 0,03 3.830.060.700,00 0,03 3.767.181.200,00 100,00 98,36 1,02

Persentase

Taman Rekreasi

yang

dikembangkan

0,05 234.048.500,00 0,05 231.246.900,00 100,00 98,80 1,01

Persentase

jumlah kasus

yang tertangani

30,00% 165.542.600,00 0,15 165.033.797,00 51,28 99,69 0,51

Jumlah Konflik

Pertanahan yang

difasilitasi proses

penyelesaiaannya

2,00 165.542.600,00 3,00 165.033.797,00 150,00 99,69 1,50

Persentase

Area Tanah

yang

Dibebaskan

oleh Pemerintah

Daerah

1,50% 2.671.192.355,00 0,01% 2.415.524.390,00 0,84 90,43 0,01

Luasan Area

Tanah yang

Dibebaskan oleh

Pemerintah

Daerah (M²)

7.000,00 2.671.192.355,00 15.615,40 2.415.524.390,00 223,08 90,43 2,47

Tabel 3.5 Target Kinerja Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Capaian

Kinerja

(%) Target Realisasi

1 2 3 4 5

I Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.711.272.225,00 2.667.471.700,00 98,38

1 Pengembangan teknologi pengolahan air

minum dan air limbah

1.811.532.600,00 1.771.317.200,00 97,78

2 Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

899.739.625,00 896.154.500,00 99,60

II Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

25.133.351.000,00 24.772.066.418,00 98,56

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pedesaan

25.133.351.000,00 24.772.066.418,00 98,56

III Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.610.505.500,00 1.040.790.781,00 64,63

4 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

630.061.500,00 97.076.545,00 15,41

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.164.000,00 51.093.000,00 99,86

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

19.950.000,00 19.950.000,00 100,00

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.310.000,00 9.310.000,00 100,00


9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

150.750.000,00 140.100.000,00 92,94

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

2.700.000,00 2.700.000,00 100,00

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 266.650.000,00 266.521.736,00 99,95

13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

29.000.000,00 6.254.500,00 21,57

14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 379.876.000,00 376.746.000,00 99,18

15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.644.000,00 47.639.000,00 99,99

IV Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

197.550.000,00 197.463.360,00 99,96

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 36.400.000,00 36.340.360,00 99,84

17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

161.150.000,00 161.123.000,00 99,98

V Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

-

- -

VI Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

13.833.300,00 13.833.300,00 100,00

19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

992.500,00 992.500,00 100,00

20 Penyusunan Data Statistik Sektoral 12.840.800,00 12.840.800,00 100,00

VII Program Pengembangan Perumahan 13.341.811.000,00 13.008.691.174,00 97,50

21 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan

Program Perumahan

1.110.092.000,00 916.489.315,00 82,56

22 Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan

Perumahan

53.850.000,00 51.828.667,00 96,25

23 Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

372.250.000,00 369.253.427,00 99,20

24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

Sederhana Sehat

4.387.584.600,00 4.301.999.690,00 98,05

25 Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan

Lembaga/Badan Usaha

80.721.400,00 55.920.260,00 69,28

26 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

(DAK)

7.337.313.000,00 7.313.199.815,00 99,67

VIII Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.489.931.057,00 8.340.171.348,00 98,24

27 Penyusunan Database Rumah Tidak Layak

Huni

427.246.400,00 324.531.748,00 75,96

28 Perbaikan Lingkungan Perumahan 6.762.684.657,00 6.726.669.600,00 99,47

29 Perbaikan Lingkungan Perumahan (Bankeu

Prov)

1.300.000.000,00 1.288.970.000,00 99,15

IX Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/social

3.216.074.640,00 3.187.126.954,00 99,10

30 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah

Akibat Bencana Alam

3.216.074.640,00 3.187.126.954,00 99,10

X Program pengelolaan areal pemakaman 3.723.695.500,00 3.700.798.000,00 99,39


Pemakaman

3.494.629.500,00 3.472.711.500,00 99,37

32 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

229.066.000,00 228.086.500,00 99,57

XI Program Pembangunan Infrastruktur

Permukiman

13.127.378.606,50 13.025.456.100,00 99,22

33 Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 1.106.422.000,00 1.098.507.600,00 99,28

34 Pengembangan Infrastruktur Sosial dan

Ekonomi (PISEW)

65.279.600,00 62.155.000,00 95,21


Perkotaan

11.955.677.006,50 11.864.793.500,00 99,24


XII Program penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

165.542.600,00 165.033.797,00 99,69

36 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

165.542.600,00 165.033.797,00 99,69

XIII Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

4.435.886.300,00 4.344.284.302,00 97,93

37 Penyusunan program pengembahan RTH 158.883.200,00 136.666.702,00 86,02

38 Penataan RTH 212.893.900,00 209.189.500,00 98,26

39 Pemeliharaan RTH 3.830.060.700,00 3.767.181.200,00 98,36

40 Pengembangan taman rekreasi 234.048.500,00 231.246.900,00 98,80

XIV Program Pengadaan Tanah Untuk

Fasilitas Umum dan Pemerintah

2.671.192.355,00 2.415.524.390,00 182,54

41 Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi

Bangunan/Tanam Tumbuh

2.671.192.355,00 2.415.524.390,00 90,43

XV Program Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP)

12.916.800,00 - -

42 Pelaksanaan SPIP di SKPD 12.916.800,00 - -

XVI Program pengembangan data/informasi 62.626.400,00 62.457.800,00 99,73

43 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

35.296.400,00 35.214.900,00 99,77

44 Penyusunan dan Pengumpulan

data/informasi Aset Daerah

27.330.000,00 27.242.900,00 99,68

XVI

II Program perencanaan pembangunan

daerah

20.604.800,00 20.101.200,00 97,56

45 Penyusunan RENJA SKPD 8.780.000,00 8.430.400,00 96,02

46 Evaluasi RENJA SKPD 11.824.800,00 11.670.800,00 98,70

BELANJA LANGSUNG 78.934.172.083,50 76.961.270.624,00 97,50

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.887.235.024,65 5.111.005.295,00 86,82

TOTAL 84.821.407.108,15 82.072.275.919,00 96,76

Pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Kabupaten Paser mendapatkan alokasi anggaran Perubahan sebesar

Rp. 84.621.407.108,15 yang terdiri atas :

• Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 5.887.235.024,65

• Belanja Langsung sebesar : Rp. 78.734.172.083,50

Secara umum dapat disimpulkan realisasi keuangan kegiatan pada Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam Capaian Penetapan

Kinerja Tahun Anggaran 2018 memiliki kriteria Sangat Berhasil. Namun ada beberapa

kegiatan yang capaian kegiatannya tidak berhasil, yakni :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (15,41%), dikarenakan

kewenangan untuk membayarkan rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)

yang dilimpahkan ke Dinas Perhubungan.


b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

(21,57%), dikarenakan adanya ketidaktertiban dalam membayarkan pajak kendaraan

dinas/operasional.

c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (0,00%), dikarenakan dibatalkan

dengan pertimbangan ada keperluan dinas lainnya yang lebih prioritas.

d. Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha (69,28%),

dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah Pengembang Perumahan MBR yang akan

dilakukan sosialisasi terbatas jumlahnya.

e. Pelaksanaan SPIP di SKPD (0,00%), dikarenakan tidak terbentuknya Tim Pelaksana

untuk kegiatan dimaksud.


IV. PENUTUP

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2018

adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh staf Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam upaya meningkatkan Kinerja

Instansi Pemerintah. Selain itu walaupun secara kwantitas masih terbatas, dukungan dan

kerjasama dari semua pihak juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja

di tahun 2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama, partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum

tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan hasil Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Paser dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja

ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan

prasarana


2018

Target Realisasi Capaian

(%)

Meningkatnya Masyarakat

yang memiliki rumah layak

huni

Rasio Rumah layak

huni Per KK

0,974 0,978 100,43%

Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

lingkungan permukiman yang

berkualitas

Cakupan kawasan

permukiman yang

memiliki

infrastruktur dalam

kondisi baik

62,67% 60,70% 96,86%

Meningkatnya Pelayanan

dalam penyelenggaraan tata

kelola pertanahan

Persentase area

tanah yang

berkonflik

30,00% 20,00% 66,7%

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas, terdapat 3 (tiga) Sasaran

dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran yang telah berhasil dicapai dengan baik; dengan 1 (satu)

Capaian Sasaran Kinerja melebihi target, 1 (satu) Capaian Sasaran Kinerja mendekati target,

dan 1 (satu) Capaian Sasaran Kinerja kurang dari target.


Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam Penetapan

Kinerja Tahun Anggaran 2018 dapat dicapai skor rata-rata 87,99% dengan kriteria Sangat

Berhasil, namun masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya cukup

berhasil

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan tahun 2018 terutama disebabkan oleh :

1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Adanya kerjasama yang baik dari semua pegawai di semua bidang.

3. Adanya disiplin yang tinggi dari petugas lapangan karena disertai arahan tugas yang jelas

dan sanksi yang tegas disamping perbaikan penghasilan dilakukan secara bertahap.

4. Kerjasama yang baik antar instansi dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser.

Sedangkan kendala untuk sasaran dengan kategori kinerja Kurang Berhasil yakni pada

Indikator Sasaran Utama; Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola

pertanahan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase jumlah kasus yang tertangani (51,28%)

2. Persentase Area Tanah yang Dibebaskan oleh Pemerintah Daerah (0,84%)

Tidak maksimalnya capaian Indikator Kinerja Utama disebabkan karena :

1. Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan

2. Menyesuaikan dengan Keperluan pada kegiatan tahun berjalan

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Paser telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan Sistem Pengukuran Indikator Kinerja

2. Pelaksanaan kegiatan sesuaikan dengan Rencana

3. Mempercepat proses persiapan Raperda NSPK Pertanahan.


LAMPIRAN

Lampiran I : Rencana Kerja Tahunan

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran III : Pengukuran Kinerja

Lampiran IV : Rencana Aksi

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2018...lkjip dpkp2 tahun 2018 1 i. pendahuluan 1.1....

Documents