laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2018

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) 2018

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANGJalan. Merdeka No. 72 Telp. (0711) 350651 Fax. (0711) 350523

Email : [email protected] : www.dinkes, palembang.go.id

PALEMBANG

mailto:[email protected]

http://www.dinkes/

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018, Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Masih banyak kekurangan yang ada dalam penyajian laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan masukan lebih lanjut guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang tertuang dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan kesehatan di Indonesia dan Kota Palembang Tahun pada khususnya. Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang, sehingga bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan kesehatan.

Palembang, Februari 2019 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang,

dr. Hj. Letizia, M. Kes. Pembina Utama Muda NIP. 19640214 199103 2 002

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan Umur Harapan Hidup, penurunan Angka

Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, menurunkan dan menekan angka kesakitan,

meningkatkan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Selain itu pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih diarahkan untuk

langsung menyentuh ke masyarakat serta meningkatkan kemampuan melalui partisipasi aktif

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya.

Perkembangan Kota Palembang yang cukup pesat yang ditandai dengan makin

tingginya kepadatan penduduk dan mobilisasi penduduk dan ditambah lagi dengan tingginya

jumlah penduduk miskin telah memberikan kontribusi tersendiri terhadap timbulnya masalah-

masalah kesehatan di masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi,

penyebaran penyakit menular serta gizi buruk. Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat

masyarakat masih rendah dan belum optimalnya sarana dan kualitas pelayanan kesehatan

khususnya pelayanan kesehatan dasar juga masih perlu ditingkatkan disamping dukungan

anggaran pembangunan yang masih terbatas. Dalam kebijakan program pembangunan

pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang 2013 - 2018 disebutkan bahwa

Visi Pembanguan Kesehatan Kota Palembang adalah “Palembang Emas Tahun 2018”.

Sejalan dengan itu upaya penigkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang Tahun

2017 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program obat dan

perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat

3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program pengembangan obat asli Indonesia

5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6. Program perbaikan gizi

masyarakat 7. Program pengembangan lingkungan sehat 8. Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular 9. Program standarisasi pelayanan kesehatan 10.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program pengadaan, pengadaan

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

12. Program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 13. Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15.

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 16. Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 17. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

BLUD.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya meningkatnya umur harapan hidup dan

menurunnya angka kematian bayi, tertanganinya masalah-masalah kesehatan,

meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan serta perilaku dan peran serta

masyarakat.

Adapun Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 293.754.313.289,01 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

256.376.307.595,77 atau sebesar 87,28% dari anggaran tersebut.

Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yang merupakan sarana bagi evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan dalam

rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sesuai Instruksi Presiden RI Nomor: 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN

RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Palembang

sebagian besar dalam katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan

Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas.

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... ii KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN .......................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................. vi DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4 C. Struktur Organisasi ........................................................................................... 5 D. Sistematika Penyajian ...................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 ...................................................... 9 A. Umum ............................................................................................................... 9 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................................ 11 C. Strategi dan Kebijakan ...................................................................................... 12 D. Program Utama ................................................................................................. 12 E. Strategi .............................................................................................................. 14 F. Program dan Kegiatan Pokok ........................................................................... 15 G. Rencana Strategis .............................................................................................. 19 H. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ......................................................................... 23 I. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

2018 ................................................................................................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 26 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................ 26 A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................. 26 A.2 Kategori Pengukuran Kinerja .................................................................... 27 B. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 27 I. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 27 II. Indikator Kinerja Pendukung ....................................................................... 37 C. Sumber Daya .................................................................................................... 74 1. Sumber Daya Manusia .................................................................................. 74 2. Sumber Daya Anggaran ................................................................................ 76

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 94 A. Kesimpulan ....................................................................................................... 94 B. Saran ................................................................................................................. 95

Lampiran

D A F T A R T A B E L

Tabel 1 Matriks Program Lima Tahunan RPJMD Di Bidang Kesehatan 19 Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

Tahun 2018 23

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

27

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

32

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

33

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan

36

Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

37

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

38

Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat

39

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat

40

Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

41

Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

43

Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

45

Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

49

Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

51

Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

54

Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan

56

Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kualitas Lingkungan

58

Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat

59

Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Status Gizi Masyarakat

60

Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak/ Reproduksi

61

Tabel 3.20 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak/ Reproduksi

66

Tabel 3.21 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai 68

Tabel 3.22 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

76

Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

77

Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

78

Tabel 3.25 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

78

Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

79

Tabel 3.27 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan Obat dan Makanan

80

Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

80

Tabel 3.29 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

81

Tabel 3.30 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

81

Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

82

Tabel 3.32 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

84

Tabel 3.33 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

85

Tabel 3.34 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

85

Tabel 3.35 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

86

Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

86

Tabel 3.37 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

87

Tabel 3.38 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

88

Tabel 3.39 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

88

Tabel 3.40 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Indeks Kinerja Utama 89 Tabel 3.41 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang 90

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 350651, 350523 E-mail:[email protected], wesite:www.dinkes.palembang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 050/ /PROG/KES/2019

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi

pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih

dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam

penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan

Kota Palembang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

10. Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang;

16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi

dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018

Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang

Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang

Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar digunakan

sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintahan khususnya dibidang kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama tahun 2018.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini di bebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang serta sumber lain yang

tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada

kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal Januari 2019 Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Letizia, M.Kes. Pembina Utama Muda NIP.196402141991032002

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai

tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara

berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan

bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan

diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat

dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai

IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu

indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita.

Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya

mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik

dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota

Palembang Tahun 2018, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah

ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Nomor : 050/ /Prog/Kes/2019 Tanggal : Januari 2019 Tentang : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018


di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu

“Palembang Emas Tahun 2018” dan Misi Kota Palembang sebagai berikut :

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri

dalam pembangunan

2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

peningkatan pelayanan masyarakat

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat

kelurahan

4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya

masyarakat yang religius

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di

setiap sektor

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan

bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera

Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor

kesehatan adalah misi ke 2 (dua) yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat dan misi

ke 6 (enam) yaitu Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota

metropolitan bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera. dan dalam

mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang

urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yaitu :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan

2. Program upaya kesehatan masyarakat

3. Program pengawasan obat dan makanan

4. Program pengembangan obat asli Indonesia

5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

6. Program perbaikan gizi masyarakat

7. Program pengembangan lingkungan sehat

8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

9. Program standarisasi pelayanan kesehatan

10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


11. Program pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

12. Program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

17. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD.

Program prioritas tersebut seluruhnya sangat berpengaruh terhadap

pembangunan bidang kesehatan, sedangkan program prioritas Kota Palembang

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2015-2018 dalam upaya Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH),

Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, dan

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat

2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang optimal

dan bermutu

3. Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular

4. Peningkatan mutu layanan kesehatan dan SDM kesehatan

5. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

6. Perbaikan gizi masyarakat

7. Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan

masyarakat

8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

(PHBS)

9. Penguatan sistem informasi kesehatan

10. Peningkatan kualitas lingkungan

11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus

12. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan

13. Penguatan pelayanan rujukan


Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota

Palembang selama tahun anggaran 2018, disusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 sebagaimana

ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 20 November 2016

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk

menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Palembang

mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja

organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome,

disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang

juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan

menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar

dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok membantu

walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mempunyai

kewenangan daerah.

Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,

alat kesehatan serta sumber daya kesehatan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan

serta sumber daya kesehatan.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit pelayanan kesehatan, kefarmasian,

alat kesehatan serta sumber daya kesehatan.


4. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan

Kota Palembang.

5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan Kota Palembang.

6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait

dengan bidang kesehatan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota

Palembang Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1) Seksi Surveilens dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa serta NAPZA


4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi

1) Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional

2) Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan

3) Seksi Peningkatan MutuFasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Kefarmasian

2) Seksi Alat Kesehatan

3) Seksi Sumber Daya Manusia

6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas,

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas dapat

dilihat pada bagan berikut :


Perekam Medis; Administrator Kesehatan

Apoteker; Administrator Kesehatan

Administrator Kesehatan Perekam Medis

Epidemiolog; Entomolog; Laboratorian; Sanitarian; Penyuluh Kesehatan

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

DAN GIZI

SEKSI KESLING, KESKER DAN OLAH RAGA

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR

SEKSI YANKES PRIMER DAN TRADISIONAL

SEKSI YANKES RUJUKAN DAN JAMINAN KESEHATAN

SEKSI PENINGKATAN MUTU YANKES

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI SDM KESEHATAN

KEPALA DINAS

KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG

UPTD UPTD Puskesmas

KEL. JABFUNG

SEKSI ALAT KESEHATAN

Dokter; Dokter Gigi; Nutrisionist; Bidan; Perawat; Perawat Gigi

KEL. JABFUNG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Palembang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance

results) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2017 sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan

pola pikir seperti itu sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek

strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dan struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja 2018, menjelaskan berbagai kebijakan umum

Dinas Kesehatan Kota Palembang, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota

Palembang untuk periode tahun 2017 - 2018 dan penetapan kinerja untuk

tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Palembang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2018 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

A. Umum

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota

Palembang, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang

akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi

masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat

perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan

pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit

menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan

Kota Palembang memiliki visi yaitu “Tercapainya Palembang Sehat Tahun

2018”.

Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan

bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Walikota

Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai

standar Kementerian Kesehatan RI pada masyarakat, seperti yang dinyatakan

dalam visi GBHN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,

demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang

sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air

berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos

kerja yang tinggi dan berdisiplin”

Visi tersebut dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era

reformasi ini, yaitu Palembang sehat adalah penduduk yang hidup di

lingkungan sehat, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu

menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal dengan indeks

pembangunan manusia semakin baik antara lain dengan menurunnya Angka

Kematian Bayi dari 23 menjadi 21 per 1.000 kelahiran hidup. menurunnya

Angka Kematian Ibu dari 100 menjadi 95 per 100.000 kelahiran hidup dan

menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak balita sampai dengan < 0.9%.


Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dinas Kesehatan Kota

Palembang sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh insan kesehatan dan pihak yang

berkepentingan dapat lebih mengenal cara hidup sehat di tengah-tengah

masyarakat mengetahui program-program kesehatan serta hasil yang akan

dicapai di masa yang akan datang.

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) misi yang

diemban dan akan dilaksanakan yaitu:

1. Menurunkan risiko kesakitan dan kematian serta meningkatkan status

kesehatan masyarakat;

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar;


B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Indikator

Kinerja

Penanggung

Jawab

Keterangan

Meningkatnya

kualitas

kesehatan

masyarakat

Angka

Kematian Ibu

Bidang

Kesehatan

Masyarakat

dan Bidang

P2P

Jumlah Kematian ibu dalam masa kehamilan,

persalinan dan masa nifas dalam kurun waktu

satu tahun di bagi jumlah kelahiran hidup

dalam satu tahun

Angka

Kematian Bayi

Bidang

Kesehatan

Masyarakat

dan Bidang

P2P

Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu satu

tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam satu

tahun

Prevalensi

Balita Gizi

Kurang

Bidang

Kesehatan

Masyarakat

Jumlah balita diperiksa dalam status gizi

kurang dibagi jumlah seluruh balita disuatu

wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Umur Harapan

Hidup

Semua

Bidang

Umur Harapan Hidup diperoleh dari Data

Pusat Statistik komponen terbentuknya atas

besarnya angka kematian. Jika kematian

jumlahnya besar maka usia harapan akan

rendah

Meningkatnya

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Puskesmas

Terakreditasi

Semua

Bidang

Jumlah puskesmas yang mendapatkan

sertifikasi akreditasi

Rumah Sakit

Pratama

Sekretariat,

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

dan Bidang

Sumber

Daya

Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun


C. Strategi dan Kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan di Kota Palembang bidang kesehatan yang

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2015 – 2018 pada Sasaran Meningkatnya kemitraan pada

lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, Meningkatnya sarana prasarana dan

kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus,

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Meningkatnya

kualitas lingkungan, Meningkatnya status gizi masyarakat, Meningkatnya

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, dan Meningkatnya kualitas

pelayanan kantor.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota

Palembang Tahun 2018, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai

berikut :

Strategi Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat

2. Peningkatan upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3. Optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan promotif dan preventif serta peningkatan upaya kesehatan

melalui pemberdayaan masyarakat

2. Peningkatan sasaran jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

4. Penyediaan rumah sakit pratama

D. Program Utama.

Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang Nomor 050/4636/Program/Kes/2016) sejalan dengan sasaran

pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun

2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun

2013 – 2018,

Program Utama Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan

9) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

13) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular

14) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

15) Progran Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

20) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

22) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.


E. STRATEGI

Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

a. Jumlah balita dengan gizi buruk

b. Jumlah kematian bayi

c. Jumlah kematian ibu

2) Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan

masyarakat

a. Cakupan desa siaga aktif

b. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

a. Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

4) Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

a. Obat essensial generik di sarana kesehatan

b. Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

c. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

d. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

5) Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

c. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

6) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

a. Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

b. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

c. Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

d. Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

e. Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

f. Penyediaan alkes untuk RS pratama

7) Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

a. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


b. Acute Flacid Paralisys (AFP) rate 2 per 100.000 penduduk

c. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

d. Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA Positif

e. Cakupan penderita DBD yang ditangani

f. Cakupan penemuan dan penanganan diare

g. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam

h. Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

i. Tempat pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

j. Keluarga menggunakan air bersih

6) Meningkatnya Status gizi masyarakat

a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24

bulan keluarga miskin.

b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

7) Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta kesehatan reproduksi

a. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

b. Cakupan pelayanan kesehatan lansia

c. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

f. Cakupan KB aktif

g. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

h. Cakupan kunjungan bayi

F. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK.

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai

apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat.

Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari

analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pokok .


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

e) Penyediaan jasa administrasi keuangan

f) Penyediaan jasa kebersihan kantor

g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

h) Penyediaan alat tulis kantor

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

m) Penyediaan makanan dan minuman

n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

o) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Pendidikan dan pelatihan swakelola

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

d) Penyusunan RKA SKPD


e) Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Revitalisasi sistem kesehatan

b) Peningkatan kesehatan masyarakat

c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

d) Penyediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

a) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin

c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

d) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

e) Penanggulangan gizi lebih

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

d) Pengembangan Kota Sehat

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

b) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah


c) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

d) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

e) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan

b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

c) Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan

kesehatan

15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan

a) Pembangunan puskesmas

b) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

c) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

d) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu

16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a) Pembangunan rumah sakit

17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a) Penyuluhan kesehatan anak balita

b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan

b) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

20. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

b) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restoran

21. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu


c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

22. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

a) Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD

G. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2018, merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palembang yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus

dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 tahun mulai 2014 – 2018,

yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD DI BIDANG KESEHATAN

Program

Kota

Palembang

Indikator

Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

1 Cakupan desa siaga

aktif

% 70 70 70 70 80

2 Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD

dan setingkatnya

% 100 100 100 100 100

3 Cakupan rumah tangga

dengan perilaku hidup

bersih dan sehat

% 61 62 63 64 65

Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

4 Obat essensial generik

di sarana kesehatan

US $

per

pddk

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

5 Puskesmas berstandar

manajemen mutu ISO

pkm 5 7 8 10 12

6 Cakupan alat

kesehatan essensial

puskesmas yang

terkalibrasi

% 50 75 100 100 100

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK)

7 Jumlah puskesmas

yang memenuhi

standar pelayanan

kesehatan

pkm 39 40 40 41 42


Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

8 Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100

9 Cakupan pelayanan

gawat darurat level 1

yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS)

di kab/kota

% 100 100 100 100 100

10 Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 100 100 100 100 100

11 Cakupan puskesmas

pengembangan

penyakit tidak menular

Pkm

8 9 10 11 12

Program

Pengawasan

Obat dan

Makanan

12

Cakupan sarana

yang diperiksa

makanan kadaluarsa

objek

90 100 110 120 120

Program

Pengembanga

n Obat Asli

Indonesia

13 Puskesmas yang

merekomendasikan

obat asli Indonesia

pkm 1 2 4 6 8

Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

14 Jumlah klinik upaya

kesehatan kerja di

perusahaan

klinik 12 14 16 18 20

Program

Pencegahan

dan

Penanggulang

an Penyakit

Menular

15 Cakupan penderita

TB Paru BTA positif

yang ditangani

% 100 100 100 100 100

Program

Pencegahan

dan

Penanggulang

an Penyakit

16

Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita DBD

% 52 51 50 49 49

17 Cakupan penemuan

penderita diare

% 100 100 100 100 100


Menular 18 Cakupan penderita

pneumonia balita

% 100 100 100 100 100

19 AFP rate per

2/100.000 penduduk

<15 tahun

% 100 100 100 100 100

20 Cakupan kelurahan

UCI

% 100 100 100 100 100

21 Cakupan kelurahan

mengalami KLB

dilakukan

penyelidikan

epidemiologi kurang<

24 jam

% 100 100 100 100 100

Program

Pengembanga

n Lingkungan

Sehat

22 Tempat-tempat

umum memenuhi

syarat kesehatan

% 81 82 83 84 85

23 Cakupan rumah

tangga yang

menggunakan air

bersih

% 91 92 93 94 95

Program

Pengawasan

dan

Pengendalian

Kesehatan

Makanan

24 Cakupan

Pengawasan tempat

pengolahan

makanan memenuhi

syarat kesehatan

% 81 82 83 84 85

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

25 Cakupan pemberian

makanan

pendamping ASI

pada anak usia 6-24

bulan kurang gizi

keluarga miskin

% 100 100 100 100 100

26 Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

% 100 100 100 100 100

Program

Peningkatan

Pelayanan


kesehatan anak

balita

% 90.5 91 91.5 92 92.5


Kesehatan

Anak Balita

Program

Pelayanan

Kesehatan

Lansia


kesehatan lansia

% 71 72 73 74 75

Program

Peningkatan

Kesehatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

29 Cakupan kunjungan

ibu hamil (K4)

% 94 94.5 95 95 95

30 Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

% 80 80 80 80 80

31 Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

dengan kompetensi

kebidanan

% 90 90 90 90 90


nifas

% 90.5 91 91.5 92 93

Program

Peningkatan

Kesehatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

33 Cakupan neonatus

dengan komplikasi

yang ditangani

% 80 80 80 80 80

34 Cakupan kunjungan

bayi

% 90 90 90 90 90

35 Cakupan peserta KB

aktif

% 71 71 72 73 75

Program

Pengadaan/

Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Rumah Sakit

36 Jumlah rumah sakit

pratama

RS 0 1 0 1 0

37 Cakupan penyediaan

alkes RS pratama

% 0 80 100 80 100


H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2015 – 2018

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018

No

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2016 2017 2018 Trans 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat

1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1.1.1.1 Angka Kematian Ibu Per 100.000

KH

102 100 95 90

1.1.1.2 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH

23 22 21 20

1.1.1.3 Prevalensi Balita Gizi Kurang % 15 14 13 12

1.1.1.4 Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 73.8 73.8 73.8 73.8

1.1.2 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

1.1.2.1 Puskesmas Terakreditasi Unit 11 16 10 4

1.1.2.2 Rumah Sakit Pratama Unit 0 1 0 0


I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG TAHUN 2018

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat

dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap

Warga Negara secara minimal.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan

pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah

satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan atau berpotensi bencana provinsi

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa

provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/

http://www.kemkes.go.id/


Indikator capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan

Dasar & Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal

Indikator Nilai (%)

I Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil 100

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100

4 Pelayanan Kesaehatan Balita 100

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100

6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 100

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

100

10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat

100

11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) 100

12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

pemerintah Kota Palembang.

Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan tingkat

capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula

tingkat capaian pada program/kegiatan untuk mengetahui gambaran

mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan.

A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui

media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

sebagaimana disajikan berikut ini :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja,

maka digunakan rumus

Persentase capaian Realisasi x 100 % rencana tingkat capaian Rencana =

Persentase capaian Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100% rencana tingkat capaian Rencana =


A.2 Kategori Pengukuran kinerja

Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja

sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori

dari nilai tersebut yaitu: 85 s.d. >100 = Baik Sekali

70 s.d. <85 = Baik

55 s.d. <70 = Cukup

>0 s.d <55 = Kurang

- = Tidak bisa di ukur

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 terdiri dari 6

Indikator kinerja program untuk mendukung 2 sasaran strategik. Capaian

kinerja (perfomance results) selama tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

No Sasaran Indikator Kinerja 2018 %

Capaian Program Target Realisasi

1

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1 Angka Kematian Ibu 95 14,90 184,32

2 Angka Kematian Bayi

21 1,155 105,82

3 Prevalensi Balita Gizi Kurang

13 7,14 145,08

4 Umur Harapan Hidup 73,8 70,1 94,98


1. Sasaran 1: ”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan 4

indikator yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. Indikator Kinerja 1 Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada

saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan,

yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau

pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Target tahun 2018 jumlah kematian ibu

sebesar 95 per 100.000 kelahiran hidup, sesuai dengan target MDG’s. Di

Kota Palembang tahun 2018 jumlah kematian ibu sebanyak 4 kasus dari

26.837 kelahiran hidup atau 14,90 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini

masih dibawah angka target dari MDG’s.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini antara lain akses

dan mutu pelayanan KIA di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan

rujukan yang sudah semakin membaik, termasuk sistem pelaporan,

pelacakan, dan pendataan kematian ibu yang juga membaik. Adanya

kegiatan kajian kasus kematian perinatal yang fokus pada upaya

pembelajaran dan perbaikan mutu pelayanan KIA, tidak hanya

menyalahkan. Serta meningkatnya upaya perbaikan gizi pada ibu hamil

dan remaja putri.

Sedangkan hambatan yang masih ditemui adalah peran

puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK belum optimal, belum

seluruh fasilitas pemberi layanan KIA (Bidan Praktek Mandiri dan Rumah

Bersalin) memberikan pelayanan antenatal sesuai standar antenatal

terpadu (10T), kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan

kegawatdaruratan neonatus (asfiksia) dan deteksi dini dan ibu hamil resiko

tinggi masih kurang, serta sistem rujukan yang belum optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa strategi telah

disusun antara lain optimalisasi peran puskesmas PONED dan rumah

sakit PONEK, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap

fasilitas kesehatan pemberi pelayanan KIA dalam rangka memantau dan

meningkatkan mutu pelayanan KIA, meningkatkan kompetensi tenaga


kesehatan secara berkala, dan optimalisasi sistem rujukan maternal

neonatal.

b. Indikator kinerja 2 Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang

meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di

tahun yang sama.

Target tahun 2018 sebesar 21 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan

berdasarkan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2018 jumlah

kematian bayi sebanyak 31 kasus dari 26.837 kelahiran hidup atau 1 per

1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut diperoleh dari kematian bayi yang

terlaporkan pada sarana kesehatan dan masih dibawah target MDG’s.

Jumlah kematian bayi masih dibawah target, keberhasilan ini

didukung oleh beberapa faktor antara lain sistem pelaporan, pelacakan

dan pendataan kematian bayi pada semua fasilitas layanan kesehatan

baik milik pemerintah maupun swasta dan rumah sakit yang ada semakin

baik. Juga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bayi

sudah semakin membaik, terutama dalam penanganan kasus kegawat

daruratan neonatal. Termasuk adanya kegiatan kajian kasus kematian

maternal perinatal yang fokus pada pembelajaran dan perbaikan mutu

pelayanan KIA, tidak hanya menyalahkan. Serta meningkatnya kegiatan

pembinaan fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan KIA.

Hambatan yang masih ditemui antara lain cakupan pelayanan

kesehatan neonatal sudah sangat baik, namun kualitas pelayanan masih

belum optimal. Disamping itu kompetensi tenaga kesehatan dalam

penanganan kegawatdaruratan masih kurang (perlu di-update), juga peran

rumah sakit PONEK yang belum optimal. Serta penyebab tersering

kematian bayi terkait masalah gizi (BBLR) dan infeksi, sehingga untuk

penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektor terkait.

Strategi untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (10T) dengan

distribusi 1-1-2, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

remaja di puskesmas dan sekolah (melalui kegiatan UKS dan skrinning

anak sekolah) sesuai dengan standar nasional PKPR, meningkatkan


jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan neonatal dengan

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),

meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan

kegawatdaruratan neonatal secara berkala, serta menjamin ketersediaan

sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan dan kualitas

pelayanan kesehatan bayi.

c. Indikator kinerja 3 Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah balita dengan

status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD

dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan

marasmus-kwasiorkor).

Target tahun 2018 angka gizi kurang 13% jumlah gizi kurang yang ada

1.546 balita dari 21.648 balita yang ada, maka cakupan 7.14 sehingga

capaian kinerja 145,08%.

Hal ini didukung oleh peran aktif petugas puskesmas, kader posyandu, dan

peran aktif masyarakat dalam penemuan dan tatalaksana kasus. Juga

didukung oleh meningkatnya kegiatan deteksi dini gangguan pertumbuhan

pada balita melalui kegiatan penimbangan di posyandu, meningkatnya

kualitas hidup atau derajat kesehatan ibu hamil termasuk remaja putri,

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi tentang ASI Ekslusif,

pemberian ASI eksklusif di tempat kerja yang cenderung meningkat,

meningkatnya kompetensi petugas kesehatan dalam tatalaksana gizi

kurang sehingga mutu pelayanan kesehatan semakin baik di fasilitas

kesehatan tingkat pertama (puskesmas) maupun fasilitas kesehatan

lanjutan (rumah sakit), adanya kebijakan yang mendukung kualitas hidup

bayi yaitu Perda No 2 Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif termasuk

mensosialisasikannya ke lintas sektor terkait, serta meningkatnya

pembentukan kelompok pendukung ibu menyusui.

Selain dukungan, masih ada hambatan yang ditemukan yaitu

seluruh kasus gizi kurang didasari oleh penyakit penyerta, tetapi

penanganannya terutama didominasi oleh sektor kesehatan, keterlibatan

lintas sektor terkait masih kurang. Intervensi gizi sensitif ini (keterlibatan

lintas sektor) mempunyai kontribusi yang cukup besar (70%) dalam


penanganan masalah gizi. Kesadaran masyarakat untuk menimbang

bayi/balitanya setiap bulan ke posyandu masih kurang, terutama setelah

jadwal imunisasi selesai. Serta kerjasama lintas sektoral untuk

menggerakkan masyarakat di bidang kesehatan masih kurang, misalnya

kegiatan di posyandu atau poskeskel.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi

telah disusun antara lain meningkatkan kegiatan pemantauan

pertumbuhan (surveilans gizi) pada anak balita dengan melibatkan lintas

sektor dan lintas program terkait. Meningkatkan promosi kesehatan

tentang kesehatan dan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan dan gizi dengan pendekatan siklus kehidupan terutama fokus

pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak hamil sampai anak berusia 2

tahun), meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam

perbaikan gizi, serta penguatan peran lintas sektoral dalam intervensi

masalah gizi sensitif dan spesifik.

d. Indikator kinerja 4 Umur Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup

yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai

umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di

lingkungan masyarakatnya. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung

berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death

Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian

secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan di buat tabel kematian.

Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka

Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program

pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program

pemberantasan kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan

variabel penyusun indikator Umur Harapan Hidup adalah Sensus

Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).


Tabel 3.2 Realisasi Sasaran tahun 2017 - 2018

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran

Indikator

Kinerja

Daerah

Realisasi Tahun 2018

Satuan 2017 2018 Target Realis

asi % IP

Selisih

realisasi

2017

dan 2018

Target

2018

Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

1. Angka

Kematian

Ibu

% 25,11 14,90 95 14,90 184,32 BS

10,21 95

2. Angka

Kematian

bayi

Per 1000

KH 1,04 1,155 21 1,155 105,82 BS 0,115 21

3.

Prevalensi

balita Gizi

Kurang

Per

100.000

KH

0,37 7,14 13 7,14 145,08 BS 6,77 13

4.Umur

Harapan

Hidup

Tahun 70,05 70,1 73,8 70,1 94,98 BS 0,05 73,8

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator angka gizi kurang

Tahun 2018 terjadi peningkatan balita gizi kurang sebesar 6,77%. Di

Indonesia prevalensi gizi kurang pada balita (BB/U<-2SD) sebesar

13,8% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018)

Sedangkan untuk indikator jumlah Kematian Bayi realisasinya

meningkat dibandingkan tahun 2018. Angka Kematian Bayi di Indonesia

berdasarkan data SDKI tahun 2017 sebesar 2,4%, sedangkan di

Propinsi Sumatera Selatan sebesar 29 per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2018 terlihat

penurunan kematian ibu sebesar 10,21/100.000 KH dibandingkan

dengan tahun 2017. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015

AKI kembali turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk

Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) masih menggunakan realisasi

tahun 2017 dikarenakan BPS Kota Palembang belum mengeluarkan


Umur Harapan Hidup Tahun 2018 sehingga persentase capaian program

untuk indikator Umur Harapan Hidup Tahun 2018 sebesar 94,98%.


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

No Sasaran Indikator Kinerja

2018 %

Capaian

Program Target Realisasi

2

Meningkatnya

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

5 Puskesmas

terakreditasi 10 10

100

6 Rumah Sakit

Pratama 0 0 0

2. Sasaran 2 ”Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan” dengan indikator

kinerja yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator Kinerja 5 Puskesmas terakreditasi adalah Pengakuan terhadap

Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara

akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas

itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang

telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara

berkesinambungan.

Standar Akreditasi Puskesmas dari 3 (Tiga) Kelompok kerja (POKJA) dan

masing-masing pokja terdiri dari 3 (Tiga) BAB, yaitu :

I. Pokja Administrasi dan Manajemen (Admen), terdiri dari:

1. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

2. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas(KMP)

3. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)


II. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Bab IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

2. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM)

3. Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)

III. Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)

2. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)

3. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan

pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman,

bermutu serta merata dan non diskriminatif.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam

melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib

menyelenggarakan kendali mutu.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta

Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,

berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan,

kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun

2014 tentang Puskesmas;


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2015 tentang Akreditasi, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

Manfaat akreditasi puskesmas:

1. Memberikan keunggulan kompetitif

2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes

3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada

pasien dan masyarakat.

4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di

Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan

upaya Puskesmas kepada masyarakat

6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer

7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban

pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja

8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

Akreditasi Puskesmas pada tahun 2018 sesuai dengan target 10

puskesmas sudah tercapai 100% dengan rincian :

Akreditasi Utama : 5 (lima puskesmas), yaitu : Puskesmas

Keramasan, Puskesmas Pembina, Puskesmas 1 Ulu, Puskesmas 4

Ulu, dan Puskesmas Sungai Selincah.

Akreditasi Madya : 5 (lima puskesmas) yaitu : Puskesmas Karya

Jaya, Puskesmas Multiwahana, Puskesmas 11 Ilir, Puskesmas

Sungai Baung, dan Puskesmas 23 Ilir.

Sehingga sampai dengan tahun 2018 terdapat : 3 (tiga) Puskesmas

Akreditasi Paripurna, 12 (tujuh) Puskesmas Akreditasi Utama, 21 (enam

belas) Puskesmas Akreditasi Madya dan 1 (satu) Puskesmas Akreditasi

Dasar.


b. Indikator Kinerja 6 Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang

tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan

akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya

kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat

selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap. Saat ini kota

palembang telah memiliki 1 (satu) buah rumah sakit pratama dan sudah

diresmikan di tahun 2018 oleh Walikota Palembang.

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran tahun 2017 - 2018

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Daerah


Satuan 2017 2018 Target Realis

asi % IP

Selisih

realisasi

2017

dan 2018

Target

2017

Meningkatnya

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

1.

Puskesmas

terakreditasi

Unit 16 10 10 10 100 BS 6 10

2. Rumah

Sakit

Pratama

Unit 1 0 0 0 0 BS 1 0

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator Puskesmas

terakreditasi dan rumah sakit pratama sudah mencapai target 100%.


II. INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG


Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran Indikator Kinerja

2018 %

Capaian


Meningkatnya

kemitraan pada

lintas sektor dan

pemberdayaan

masyarakat

Cakupan kelurahan

siaga aktif 80

58,87

73,59

Tabel 3.5 Sasaran ”Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan

pemberdayaan masyarakat” dengan indikator kinerja yang sudah mencapai

target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator Kinerja Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang

mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya

yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan

kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,

surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan

(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada.

Target kelurahan siaga aktif tahun 2018 sebesar 80% sedangkan

cakupan seluruh kelurahan siaga aktif di Kota Palembang sebanyak 63

kelurahan sudah menjadi kelurahan siaga aktif atau realisasi sebesar

58,87% sehingga capaian program 73,59%.

Ralisasi sudah hampir mendekati target pada tahun 2018

dikarenakan masyarakat sudah mengerti dan sadar akan pentingnya

program keluarga siaga. Juga didukung dengan adanya poskeskel yang

baru dibentuk dimana setiap poskeskel dikelola oleh bidan desa.


Adapun kendala yang dihadapi sehingga capaian kelurahan siaga

aktif tahun 2018 tidak mencapai target dan Terjadinya penurunan di setiap

tahunnya dikarenakan banyaknya bidan/perawat poskeskel

mengundurkan diri dikarenakan ketidakpastian status kepegawaian dan

sarana prasarana poskeskel yang tidak memadai

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018

Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran

Indikator

Kinerja

Daerah


Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP

Selisih

realisasi

2017

dan

2018

Target

2018

Meningkatny

a kemitraan

pada lintas

sektor dan

pemberdayaa

n masyarakat

Cakupan

kelurahan

siaga aktif

% 52,34 58,87 80 58,87 73,59 B 6,53 80

Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk indikator Cakupan Kelurahan

Siaga Aktif fluktuatif dan cenderung meningkat ditahun 2018, namun tetap

belum mencapai target yang ditentukan kota Palembang tahun 2018,

terdapat selisih realisasi yang meningkat sebesar 6,53% di tahun 2018 jika

dibandingkan dengan tahun 2017.

Terdapat perbedaan antara target dari Kemenkes RI dengan Kota

Palembang.Menurut Permenkes RI No 741 Tahun 2008, target desa siaga

aktif sebesar 80% yang harus dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan

dengan capaian sekarang maka dari 107 kelurahan yang ada, pada tahun

2018 seharusnya minimal ada 86 kelurahan siaga aktif.



Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat


2018 %

Capaian


Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk hidup

bersih dan

sehat

Cakupan penjaringan

kesehatan anak SD dan

setingkatnya

100 99,79 99,79

Cakupan rumah tangga

dengan perilaku hidup bersih

dan sehat

65 66,76 102,71

Tabel. 3.7 Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup

Bersih dan Sehat”, dengan 2 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai

target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator Kinerja Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkatnya adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru

UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah puskesmas yang

melakukan pengukuran penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya

dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kota palembang maka

cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar

100%.

Target tercapai karena dukungan dari sekolah terutama peran aktif

guru UKS dan dokter kecil dalam melakukan kegiatan penjaringan

kesehatan murid sekolah. Penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkatnya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh

puskesmas bersama guru UKS dan dokter kecil terhadap SD yang ada di

wilayah kerjanya sebagai upaya deteksi dini gangguan kesehatan yang

diderita siswa baru.


b. Indikator Kinerja Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan

sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran

sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri

dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di

masyarakat.

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 66,76%, jumlah rumah tangga

ber-PHBS sebanyak 173.688 rumah tangga dibagi dengan 374.252 rumah

tangga yang diperiksa maka realisasi sebesar 66,76% sehingga capaian

kinerja tahun 2018 sebesar 102.71%.

Tercapainya target karena peran aktif kader PHBS dalam mendata

rumah tangga dengan PHBS dan kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya perilaku hidup bersih sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mendukung upaya

promotif dan preventif di puskesmas dalam pelaksanaan survei dan

pembinaan rumah tangga ber-PHBS.

Rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama

pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan

dilindungi kesehatannya. Rumah tangga sehat juga dapat meningkatkan

produktivitas kerja anggota rumah tangga.


Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat

Sasaran Indikator

Kinerja Daerah



Selisih

realisasi

2017

dan 2018

Target

2018

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya

% 100 100 100 100 100 BS 0 100

Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat

% 65,79 66,76 65 66,76 102,71 BS 0,97 65


Untuk indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan

setingkatnya terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai

target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara

tahun 2018 dengan tahun 2017. Tidak ada perbedaan target antara

Kementerian Kesehatan RI dengan Kota Palembang.

Sedangkan untuk indikator Cakupan rumah tangga dengan perilaku

hidup bersih dan sehat terlihat fluktuatif, terjadi peningkatan sebesar 0,97%

dibanding tahun 2017, namun tetap mencapai target setiap tahunnya. Di

dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan,

tidak ditetapkan target untuk cakupan rumah tangga dengan PHBS.

Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana dan dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan


2018 %

Capaian


Meningkatnya

sarana

prasarana dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

Obat essensial generik di

sarana kesehatan 1,4 1,2 85,71

Puskesmas berstandar

manajemen mutu ISO 12 14 116,67

Cakupan alat kesehatan

essensial puskesmas yang

terkalibrasi

100 73,17 73,17

Jumlah puskesmas yang

memenuhi standar pelayanan

kesehatan

42 37 88,09

Tabel. 3.9 Sasaran : “Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan”, dengan 4 indikator kinerja yang belum seluruhnya

mencapai target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator kinerja “Obat Essensial dan Generik di Sarana Kesehatan” yaitu

obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang

diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan


kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan

jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan

obat per orang).

Target kinerja tahun 2018 adalah $ 1.4 US per penduduk sedangkan

dana yang tersedia untuk pengadaan obat adalah sebesar Rp

29.152.502.069 Miliyar. Dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2018

sebanyak 1.602.100 jiwa maka didapat cakupan $ 1,2 US sehingga

capaian kinerja tahun 2018 sebesar 85,71%.

Target belum tercapai karena alokasi dana untuk pengadaan obat

belum sesuai dengan kebutuhan obat per orang. Namun Kota Palembang

juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan

Pemerintah Pusat sehingga persediaan obat mencukupi.

b. Indikator kinerja “Puskesmas Berstandar Manajemen Mutu ISO”

merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk

manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu

proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.

Target tahun 2018 sebanyak 12 puskesmas dengan ISO sedangkan

puskesmas yang telah sertifikasi ISO sebanyak 14 puskesmas sehingga

capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 116,67%

Sejak tahun 2011, manajemen mutu ISO telah diterapkan di Dinas

Kesehatan Kota Palembang, kemudian puskesmas secara bertahap.

Hingga sekarang tahun 2018 total ada 14 puskesmas berstandar

manajemen mutu ISO 9001:2008.

c. Indikator kinerja “Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang

terkalibrasi” adalah alat kesehatan yang dilakukan pengujian secara

berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk menjamin

kebenaran nilai iuaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang

dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Di

tahun 2018 telah dilakukan kegiatan kalibrasi di 30 Puskesmas di Kota

Palembang, sehingga capaian mencapai 73,13%.


Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2016 pasal 15 ayat 1

disebutkan bahwa peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi

persyaratan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan

pengkalibrasi yang berwenang. Untuk itu perlu adanya peningkatan

pengalokasian dana untuk kalibrasi alat essensial puskesmas di tahun

anggaran berikutnya.

d. Indikator kinerja “Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan

kesehatan” adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal

untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan

tersebut telah dilakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh

instansi yang berwenang.

Target tahun 2018 ada sebanyak 37 puskesmas yang memenuhi

standar pelayanan kesehatan, namun hanya ada 5 Puskesmas yang

belum memenuhi standar.

Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh faktor kalibrasi alat

kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dengan menggunakan dana

APBD tahun 2018 untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan

puskesmas.


Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran Indikator Kinerja Daerah



Selisih realisasi

2017 dan 2018

Target 2018

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan

Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per

pddk 1.3 1,2 1,4 1,2 85,71 BS 0,1 1,4

Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

pkm 14 14 12 14 116,67 BS 0 12

Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

% 25 73,17 100 73,17 73,17 C 48,17 100


Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

pkm 40 37 42 37 88,09 BS 3 42

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Obat Generik di Sarana

Kesehatan kecenderungan realisasi 2017 – 2018 relatif menurun, terdapat

selisih realisasi di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian

ini masih jauh dari target WHO yaitu sebesar US $ 23 per kapita. Menurut

Renstra 2010 – 2016 Kemenkes RI, indikator ketersediaan obat per kapita per

tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp. 18.000 per kapita

pada tahun 2016.

Untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO setiap

tahunnya terlihat penambahan jumlah puskesmas dengan ISO, bahkan di

tahun 2018 melebihi target yang ditentukan. Tidak ada target nasional untuk

puskesmas dengan manajemen mutu ISO. Namun dengan adanya sistem

manajemen mutu ISO yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ternyata

mampu mendorong puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang lebih

baik.

Indikator cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

hingga tahun 2018 belum mencapai target yang ditentukan, masih 30

puskesmas yang telah memiliki alat kesehatan yang terkalibrasi. Tidak ada

target nasional untuk indikator ini, namun ke depan diharapkan alat kesehatan

essensial di 41 puskesmas telah terkalibrasi.

Indikator jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan

kesehatan Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Di dalam Renstra

Kemenkes RI 2010 – 2016 ditetapkan bahwa persentase puskesmas yang

menerapkan standar pelayanan medik dasar sebesar 90% pada tahun 2016,

sedangkan di Kota Palembang telah ditargetkan 100%.


Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Sasaran Indikator Kinerja 2018 %


Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100 45,82 45,82

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 3,4 3,4

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

12 11 91,67

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

120 54 45

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

8 8 100

Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

20 19 95%

Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan 0 0 0

Penyedia Alkes untuk RS Pratama 100 32,39 32,39

Tabel 3.11 Sasaran : “Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus” dengan 3

indikator kinerja yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai

berikut :

a. Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan

strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, dari 446.632 masyarakat

miskin yang terdaftar di 41 puskesmas. sebanyak 153.182 orang yang


berobat ke puskesmas dan semuanya telah mendapatkan pelayanan

kesehatan dasar sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 45,82%.

Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung

pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping

itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah

masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas

belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah

kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta.

b. Indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) di kab/kota adalah tempat pelayanan gawat darurat

yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS

dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Target tahun 2018 sebesar 100%, Dari 33 rumah sakit yang ada di

kota Palembang sebanyak 33 RS yang memiliki pelayanan gawat darurat

level 1 sehingga persentase capaian tahun 2018 adalah 100%. Standar

yang ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

856/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.

c. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua

dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).

Target tahun 2018 sebesar 100%, dari 453.141 masyarakat miskin

yang terdaftar di 41 puskesmas, sebanyak 15.406 orang yang berobat ke

puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun

2018 sebesar 3,4%.

Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka

rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016

bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan

tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena

keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat

pertama. Ketentuan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2015


menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS)

adalah sebesar 15%.

d. Indikator Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

adalah puskesmas yang mampu menyelenggarakan pengendalian

penyakit tidak menular secara komprehensif mulai dari promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif pada ke-4 penyakit tidak menular beserta faktor

resikonya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit

kronis dan degeneratif lainnya, DM dan penyakit metabolik, gangguan

akibat kecelakaan dan tindak kekerasan sebagai upaya merevitalisasi

puskesmas.

Target tahun 2018 sebanyak 12 puskesmas dengan pengembangan

penyakit tidak menular dan telah mencapai target, sehingga capaian

91,67%.

e. Indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa adalah

sarana distribusi, toko, swalayan, supermarket, minimarket yang menjual

makanan dan minuman berkemasan.

Target tahun 2018 sebanyak 120 objek yang dilakukan pemeriksaan,

sedangkan realisasi sebanyak 54 objek sehingga capaian sebesar 45%.

Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dalam bentuk tim operasi gabungan

yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pol PP, Bagian

Hukum & Ortala Pemkot Palembang, dan BPOM di saat menjelang hari

raya Natal dan Lebaran.

f. Indikator Cakupan Puskesmas yang merekomendasikan obat asli

Indonesia adalah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan

tradisional alternatif dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta

melakukan pembinaan dan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA).

Di Kota Palembang pada tahun 2018 telah dikembangkan

puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus,

Puskesmas 4 Ulu, Puskesmas Tegal Binangun, Puskesmas Pembina,


Puskesmas Sosial, Puskesmas Karya Jaya, PuskesmasTalang Betutu dan

Puskesmas Kenten.

g. Indikator Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan adalah

tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang

pelayanan kesehatan kerja.

Target tahun 2018 ada 20 perusahaan dengan klinik upaya

kesehatan kerja dan dan realisasi 2018 ada 19 perusahaan dengan klinik

upaya kesehatan kerja yaitu 19 perusahaan, Klinik tersebut antara lain

PLN (Persero) Sumatera UPT, Pertamina RU III, Pertamina UPS II, PT.

Angkasa Pura II, Dexa Medica, Telaga Kimia, Sri Aneka Karya Utama,

PT.Semen Baturaja, PT.Hoktong Plaju, PT.Indofood, PT.KAI, PT.Prasidha

Aneka Niaga, Remco Palembang, BTPN, Angkasa Pura, Bank Mandiri,

Batubara, BCA, PT.Sri Terang Lingga. Pada klinik tersebut diberikan

pelayanan yang berfokus pada pendidikan kesehatan, pendidikan

penyuluhan PHBS di tempat kerja, perbaikan gizi kerja, kesehatan

reproduksi pada pekerja, pemeliharaan tempat kerja, olahraga fisik dan

kebugaran, pelayanan kesehatan kerja, dan pembinaan kesehatan kerja.

h. Indikator Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan adalah rumah sakit

kelas D pratama yaitu rumah sakit umum yang hanya menyediakan

pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi

masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan

perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat

darurat serta pelayanan penunjang lainnya.

Rumah Sakit pratama yang disediakan, yaitu Rumah Sakit Gandus yang

pembangunannya telah dianggarkan pada tahun 2017 dan diresmikan

tahun 2018 oleh Bapak Walikota Palembang.

i. Indikator penyediaan alkes untuk RS Pratama adalah peralatan medis dan

non medis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan rumah sakit

kelas D Pratama untuk minimal 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan


rawat jalan 2 (dua) spesialis dasar dari 4 (empat) spesialis dasar sesuai

kebutuhan.

Disebabkan pembangunan Rumah Sakit Gandus terlaksana pada Tahun

2017, maka penganggaran penyediaan alkes akan di anggarkan pada

tahun 2018.


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus


Daerah



Selisih realisasi

2017 dan

2018

Target 2018

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

%

34.8

42,3 100

42,3

42,3 K 7,5 100

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%

100

100 100

100

100 BS 0 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 2.58 3,4 100 3,4 3,4 K 0,82 100

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm 20 11 12 11 91,67 BS 9 12

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

obj 80 54 120 54 45 K 26 120

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm 2 8 8 8 100 BS 8 8


klinik 19 19 20 19 95 BS 0 20

Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan

RS 1 0 0 0 0 BS 1 0

Penyedia Alkes untuk RS Pratama

% 0 32,39 100 32,39 32,39 K 32,39

100


Dari tabel di atas untuk indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin terlihat kecenderungan realisasi meningkat, terdapat

selisih realisasi sebesar 7,5% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun

2017. Capaian ini masih dibawah target Kemenkes RI yang tercantum dalam

Permenkes RI No 741 Tahun 2008 yang menetapkan 100% pada tahun 2018.

Untuk indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota sebesar 100% pada tahun 2018.

Untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin terlihat peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar

0,82% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak ada perbedaan

antara target Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100%

pada tahun 2018.

Sedangkan untuk indikator Cakupan puskesmas mengembangkan

pelayanan penyakit tidak menular tahun 2018 yaitu 11 puskesmas. Target

Kemenkes RI adalah 30% dari puskesmas menyelenggarakan PTM, jika

dibandingkan dengan jumlah puskesmas di Palembang sebanyak 41

puskesmas maka targetnya ada 12 puskesmas PTM.

Untuk indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

pada tahun 2018 terdapat 54 objek sarana. Tidak ada target nasional untuk

indikator ini.

Sedangkan untuk indikator Puskesmas yang merekomendasikan obat

asli Indonesia Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) puskesmas yaitu Puskesmas

Kampus dan Puskesmas 4 ulu, Sedangkan di tahun 2018 terdapat 8

puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia yaitu Puskesmas

Kampus, Puskesmas 4 Ulu, Puskesmas Tegal Binangun, Puskesmas

Pembina, Puskesmas Sosial, Puskesmas Karya Jaya, PuskesmasTalang

Betutu dan Puskesmas Kenten. Berdasarkan Renstra Kemenkes RI 2010 –

2016, cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 25%.

Sedangkan untuk indikator jumlah klinik upaya kesehatan kerja di

perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 1 perusahaan

yang dibandingkan tahun 2017. Tidak ada target dari Kemenkes RI untuk

indikator ini, namun di dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2010 - 2016


disebutkan minimal tiap kabupaten/kota mempunyai 4 puskesmas yang telah

melaksanakan upaya kesehatan kerja. Ini berarti tiap puskesmas dengan

perusahaan di wilayah kerjanya diharapkan melaksanakan upaya kesehatan

melalui salah satu programnya adalah klinik upaya kesehatan kerja di

perusahaan, sehingga untuk Kota Palembang target ini telah tercapai.


Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Sasaran Indikator Kinerja 2018 % Capaian

Program Target Realisasi Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani 100 101,08 101,08

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani

< 49/100.

000 pendud

uk

40,56 117,22

Cakupan penemuan penderita diare balita

100 70,28 70,28

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

100 72,82 72,82

AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun

100 100 100

Cakupan kelurahan UCI 100 98,13 98,13

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam

100 100 100

3. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit” dari 7

indikator kinerja ada 3 indikator yang belum mencapai target, dengan

penjelasan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA positif adalah

Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate

(CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang

ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA

Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.


Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah penderita TB yang

ditemukan sebanyak 6.056 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak

5.991 kasus sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 101,08%.

b. Indikator Kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD

adalah Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standardi

satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah

penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun

yang sama. Angka yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah

Incidence Rate yang menunjukkan jumlah kasus baru per populasi dalam

waktu tertentu. Dengan semakin kecilnya angka IR maka semakin kecil

pula resiko untuk terkena suatu masalah kesehatan.

Target kinerja tahun 2018 sebesar <49 per 100.000 penduduk,

jumlah kasus DBD yang ditemukan sebanyak 642 kasus dengan jumlah

penduduk sebanyak 1.580.366 jiwa.

Kota Palembang memang merupakan daerah endemis DBD, namun

banyaknya kasus di tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

curah hujan yang tinggi, mobilisasi penduduk yang tinggi, dan perilaku PSN

(Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang belum optimal dilakukan oleh

masyarakat.

Untuk itu berbagai upaya secara gencar telah dilakukan untuk

menekan angka kejadian dilakukan seperti fogging/penyemprotan,

pembagian bubuk abate, program Gertak DBD, budidaya iwak tempalo, dan

gerakan 3M demam berdarah

c. Indikator Kinerja Penemuan dan Penanganan Penderita Diare adalah

jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader

di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah perkiraan penderita

diare tahun 2018 sebanyak 27.011 orang, sedangkan yang datang dan

dilayani disarana kesehatan berjumlah 18.983 orang, sehingga capaian

belum mencapai target yaitu sebesar 70,28%. Hal ini karena masyarakat

belum memahami pentingnya penanganan diare disarana kesehatan.


d. Indikator Kinerja Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah

persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan ditangani sesuai

dengan tatalaksana standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam

waktu satu tahun.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, berdasarkan proyeksi

jumlah sasaran sebanyak 5.782 balita hanya ada 4.210 balita yang

ditemukan sehingga capaian hanya sebesar 72,82%, namun semua

penderita telah ditangani sesuai tatalaksana standar.

Masih terjadi under reporting kasus pneumonia karena tidak semua

sarana kesehatan melaporkan kejadian pneumonia yang telah ditemukan

dan ditangani sehingga capaian yang ada masih jauh dari target yang

ditetapkan.

e. Indikator Kinerja Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio

yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu

wilayah tertentu.

Tahun 2018 ditargetkan 100% jumlah penduduk anak usia <15

tahun dan kasus yang ditemukan sebanyak 12 sehingga capaian kinerja

sebesar 100%.

Angka target merupakan angka estimasi sehingga kemudian

dilakukan pelacakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama

petugas puskesmas dan kader agar segera dilakukan penanganan

terhadap kasus AFP yang ada di Kota Palembang.

Sejalan dengan upaya global dari WHO, untuk membebaskan

Indonesia dari polio maka pemerintah telah melaksanakan program

eradikasi polio (ERP) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara

rutin, pemberian imunisasi tambahan (PIN) pada anak balita, surveilans

AFP, dan pengamanan virus polio di laboratorium (laboratory containment).

f. Indikator Kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa

tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.


Target kinerja tahun sebesar 100%, jumlah kelurahan yang telah UCI

sebanyak 105 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 107 kelurahan

maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 98,13%.

g. Indikator Kinerja Cakupan Kelurahan Mengalami KLB dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi Kurang <24 jam yaitu cakupan desa/kelurahan

mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB ) yang ditangani <24 jam oleh

Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.

Target Tahun 2018 adalah seluruhnya ditangani (100%), dan seluruh

KLB yang ada yaitu sebanyak 5 kejadian semuanya telah ditangani serta

dilakukan penyelidikan epidemiologi sehingga cakupan sebesar 100%.

Pencapaian didukung oleh didapatnya informasi yang akurat

sehingga pelacakan kasus cepat dilakukan, sumber daya puskesmas dan

Dinkes yang memahami prosedur teknis lapangan, serta lengkapnya alat

pendukung yang diperlukan. Petugas gerak cepat penanggulangan KLB

telah mengikuti PAEL (Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan) sehingga

makin sensitif terhadap kejadian KLB, setiap ada laporan kejadian KLB

segera ditanggulangi dan dilaporkan.


Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit




Selisih realisasi 2017

dan 2018

Target 2018

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani

% 76.3 101,08 100 101,08 76.3 B 24,78 100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

< 49/100.0

00 pendudu

k

42.9 40,56

< 49/100.

000 pendud

uk

40,56 117,22 BS 2,34

< 49/100.

000 pendud

uk Cakupan penemuan penderita diare

% 73.6 70,28 100 70,28 73.6 B 3,32 100


% 91 72,82 100 72,82 90.8 BS 18,18 100


AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun

% 133.3 100 100 100 133.3 BS 33,3 100

Cakupan kelurahan UCI % 97.2 98,13 100 98,13 97.2 BS

0,83

100

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam

% 100 100 100 100 100 BS 0 100

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Penemuan Pasien Baru BTA

Positif terlihat kecenderungan peningkatan realisasi, terdapat selisih realisasi

sebesar 24,78% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak

ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun

2018 (100%).

Untuk Indikator Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani terlihat

peningkatan incidence rate (IR) dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih

sebesar 2,34% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Untuk indikator Penemuan Penderita Diare terlihat kecenderungan

penurunan realisasi dan belum mencapai target pada tahun 2018, terdapat

selisih realisasi sebesar 3,32% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun

2017. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI

hingga tahun 2017 (100%).

Untuk indikator Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

kecenderungan realisasi stabil dibanding tahun sebelumnya, Tidak ada

perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2018

(100%).

Untuk indikator Penemuan Penderita Pneumonia terlihat

kecenderungan realisasi bersifat menurun dan tidakvmencapai target yang

ditetapkan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi antara tahun 2018

dengan tahun 2017 yaitu sebesar 18,18% Tidak ada perbedaan target Kota

Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2017 (100%).

Untuk indikator Acute Flacid Paralysis telah mencapai target yang

ditetapkan. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes

RI hingga tahun 2017 (100%).


Sedangkan untuk indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam terlihat kecenderungan

realisasi bersifat stabil dan telah mencapai target yang ditentukan setiap

tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun

2017. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI

hingga tahun 2017 (100%).


Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan



Meningkatnya kualitas lingkungan

Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU)

85 80,45 94,64

Air Bersih Rumah Tangga 95 95,02 100,02

Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM)

85 85,63 100,74

4. Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan” dengan 3 indikator kinerja yang

seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator Kinerja Tempat–Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat

kesehatan adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh

badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat

umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai

fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 85 dan ada 1305 TTU telah

memenuhi syarat dibandingkan dengan sasaran sebanyak 1622 TTU

sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 94,64%. Adapun indikator

pemeriksaan TTU antara lain adanya hotel, tempat ibadah, pasar,

sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi syarat laik

hygiene karena terkendala dengan pola hidup sehat masyarakat sekitar

tempat-tempat umum. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam


meningkatkan capaian di tahun berikutnya adalah dengan melakukan

pertemuan, pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum disamping

itu juga melakukan pengawasan kualitas lingkungan TTU secara berkala,

bimbingan, penyuluhan dan saran perbaikan dalam pengelolaan

lingkungan yang sehat.

b. Indikator Kinerja Keluarga menggunakan air bersih adalah air yang

memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah

tangga pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 95, jumlah keluarga yang

menggunakan air bersih sebanyak 1.522.360 keluarga dibandingkan

dengan sasaran 1.602.071 keluarga maka cakupan sebesar 95,02

sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100,02%.

Saat ini PDAM belum terdistribusi ke seluruh penduduk Kota

Palembang sehingga belum semua penduduk mengakses air bersih

PDAM. Namun air bersih tetap diperoleh melalui air kemasan dan sumur

gali. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang

sangat penting untuk meningkatkan kesehatan lingkungan atau

masyarakat, yaitu dalam menurunkan angka penderita penyakit,

khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam

meningkatkan standar atau kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan indikator perlu dukungan kesadaran masyarakat akan

penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun

oleh pemerintah. Disamping itu peran tenaga kesehatan yang

memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku

hidup bersih dan sehat.

c. Indikator Kinerja Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat

kesehatan adalah tempat dilakukannya upaya penyimpanan dan

pengolahan bahan makanan serta penyajian makanan yang keseluruhan

proses tersebut memenuhi persyaratan kesehatan.


Target kinerja tahun 2018 sebesar 85, seluruh TPM yang ada yaitu

sebanyak 1016 dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 870 TPM


Standarisasi sesuai dengan Permenkes No. 1098/Menkes/SK/

VII/2003 tentang hygiene rumah makan dan restoran. Dalam upaya

pengawasan terhadap TPM yang ada dilakukan pembinaan dan

pengambilan sampel makanan terhadap TPM diantaranya rumah

makan/restoran, jasa boga, industri rumah tangga, makanan jajanan,

pelatihan dan penyuluhan terhadap TPM, hingga pemberian rekomendasi

untuk penerbitan izin usaha.

Tabel 3.16

Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018 Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan


Daerah



Selisih

realisasi

2017

dan

2018

Target

2018

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

Tempat Tempat

Umum yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan (TTU)

% 93.6 80,45 85 80,45 94,64 BS 13,15 85

Tempat Pengolahan

Makanan yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan (TPM)

% 94.7 85,63 85 85,63 100,74 BS 9,07 85

Air Bersih Rumah

Tangga % 84.1 95,02 95 95,02 100,02 BS 10,92 95

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Tempat Tempat Umum yang

Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) terlihat kecenderungan realisasi menurun,

terdapat selisih realisasi sebesar 13,15% di tahun 2018 jika dibandingkan

dengan tahun 2017. Ada perbedaan besaran target dengan Kemenkes RI

yaitu sebesar 85%.


Sedangkan untuk indikator Tempat Pengolahan Makanan yang

Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM) terlihat kecenderungan realisasi

mengalami penurunan, terdapat selisih realisasi sebesar 9,07% di tahun 2018

jika dibandingkan dengan tahun 2017. Target Kemenkes RI untuk TPM lebih

rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 75%. Untuk Kota Palembang

sudah melampaui target nasional.

Untuk indikator Air Bersih Rumah Tangga terlihat kecenderungan

peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar 10,92% di tahun 2018 jika

dibandingkan dengan tahun 2017. Target Kemenkes RI untuk air bersih lebih

rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 67. Untuk Kota Palembang sudah

melampaui target nasional.


Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat



Meningkatnya status gizi masyarakat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100 100 100

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100

5. Sasaran “Meningkatnya status gizi masyarakat” dari 2 indikator kinerja

semuanya sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah anak keluarga miskin

kurang gizi yang ditemukan sebanyak 355 anak dan semuanya telah

diberikan makanan pendamping ASI sehingga capaian kinerja tahun 2018

sebesar 100%.


Kriteria Gakin ditetapkan oleh pemerintah kota. MP-ASI pabrikan

berupa bubuk instan untuk bayi usia 6–11 bulan dan biskuit untuk anak usia

12–24 bulan. Pengadaan untuk MP-ASI setiap tahunnya telah sesuai dengan

jumlah bayi dan balita keluarga miskin yang ada di Kota Palembang terutama

dengan status gizi kurang. Didukung penuh oleh skrining kasus dari posyandu

yang sudah berjalan dengan baik.

b. Indikator Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah

balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai

tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah balita gizi buruk yang

ditemukan sebanyak 15 orang dan seluruhnya dirawat di rumah sakit

sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%.

Target tercapai karena adanya dukungan masyarakat dalam

melaporkan kasus gizi buruk yang ada di lingkungannya, serta peran aktif

puskesmas dalam melakukan pelacakan terhadap setiap laporan kasus, serta

koordinasi yang baik dengan rumah sakit rujukan untuk perawatan.


Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat




Selisih realisasi

2017 dan

2018

Target 2018



% 100 100 100 100 100 BS 0 100

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100 100 100 100 100 BS 0 100

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan Pemberian Makanan

Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin terlihat

kecenderungan realisasi stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap


tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun

2017. Pengertian anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6–11

bulan dan anak usia 12–24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin). Tidak ada

perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.

Untuk indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan terlihat

kecenderungan realisasi tiap tahunnya stabil dan mencapai target yang

ditentukan, tidak dapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun 2017.

Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.


Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi



Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

92,5 100 108,11

Cakupan pelayanan kesehatan lansia 75 75,5 100,67

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

95 98,5 104,11

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 86,62 108,5

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 98,8 109,78

Cakupan pelayanan nifas 93 96,7 103,98

Cakupan KB aktif 75 79,9 106,53

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80 85,1 106,375

Cakupan kunjungan bayi 90 95,2 105,78


6. Sasaran “Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi” dengan 9

indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan

sbb :

a. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah anak

balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 92,5%, sedangkan yang

memperoleh pelayanan pemantauan 114.556 balita dibandingkan dengan

sasaran sebanyak 114.556 balita, sehingga realisasi sebesar 100%.

Hal ini didukung oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan anak

balita di dalam dan luar gedung puskesmas sudah berjalan dengan baik,

yaitu meliputi pelayanan di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak,

TK/PAUD, maupun melalui kegiatan kunjungan rumah. Pemantauan

pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang terdiri dari

penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju

Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi

dini gangguan pertumbuhan dan melakukan tindak lanjut hasil

pemantauan pertumbuhan.

b. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah cakupan

kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pra lansia 45 tahun hingga

59 tahun, lansia berumur 60 hingga 69 tahun, dan resiko tinggi >75 tahun.

Target tahun 2018 sebesar 75, sedangkan lansia yang melakukan

kunjungan sebanyak 94.201 orang dibandingkan dengan sasaran

sebanyak 124.782 orang maka didapat cakupan sebesar 75,5 sehingga


Saat ini ada 27 puskesmas di Kota Palembang yang telah

dikembangkan menjadi puskesmas santun lansia. Untuk meningkatkan

cakupan kunjungan lansia, telah dikembangkan program posyandu lansia

dimana posyandu dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang

pelaksanaan posyandu. Juga dipertimbangkan kemudahan dalam

menjangkau lokasi posyandu untuk meminimalkan jarak tempuh dan biaya

transportasi yang harus dikeluarkan, serta faktor keamanan dan


keselamatan bagi lansia. Dari 107 kelurahan di Kota Palembang terdapat

247 Posyandu lansia aktif yang tersebar di kota palembang pada tahun

2018.

c. Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) adalah cakupan ibu

hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar

paling sedikit 4 kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 adalah 95%, sedangkan yang

memeriksakan kehamilannya 4 kali sebanyak 28.185 ibu hamil dengan

dibandingkan sasaran 28.492 ibu hamil maka didapat cakupan 98,9%


Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk

memeriksakan kesehatan kehamilannya dan membaiknya kualitas

pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Disamping itu

didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan di fasilitas

kesehatan jejaring dan mitra puskesmas sudah berjalan dengan baik,

termasuk mutu pelayanan antenatal care yang semakin membaik.

d. Indikator Kinerja Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani adalah

ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh

tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes,

Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Pada tahun 2018 target kinerja sebesar 80%, jumlah kasus yang

ditangani sebanyak 4.849 orang dibandingkan dengan sasaran sebesar

5.598 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 86,62 sehingga capaian

kinerja tahun 2018 sebesar 108,5%.

Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan

pelayanan terhadap setiap kasus komplikasi kebidanan yang ditemukan

dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk

administrasi pencatatan dan pelaporan. Termasuk dukungan proses

deteksi, baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan yang semakin

baik.


e. Indikator Kinerja Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 90%, jumlah persalinan yang

ditolong oleh tenaga kesehatan 26.836 orang dibandingkan dengan

sasaran 27.153 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 98,8% sehingga


Target tercapai disebabkan oleh masyarakat umumnya dan ibu hamil

khususnya telah menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, semakin

mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga

kesehatan yang berkompeten, pencanangan program Percepatan

Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PP AKI) tahun 2015-2016 melalui

penyusunan Rencana Aksi Nasional, peningkatan koordinasi dengan lintas

program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan, serta

penguatan manajemen dan jejaring rujukan di Kota Palembang pada

pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

f. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kepada ibu

dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan

sesuai standar.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 93%, jumlah ibu nifas yang

memeriksakan ke fasilitas kesehatan sebanyak sebanyak 26.258 orang

dibandingkan dengan jumlah sasaran 27.153 ibu nifas maka didapat

cakupan sebesar 96,7% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar

103,98 %.

Target tercapai karena adanya kegiatan pemantauan kesehatan ibu

nifas di posyandu maupun kunjungan rumah, meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas sudah

semakin baik, serta dukungan sistem pencatatan dan pelaporan yang

terpadu.


g. Indikator Kinerja Cakupan KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif

dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS) di suatu wilayah pada

kurun waktu tertentu.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 75%, jumlah peserta KB aktif

sebanyak 196.770 pasangan dibandingkan dengan sasaran 246.165

pasangan maka didapat cakupan sebesar 79,9% sehingga capaian kinerja

tahun 2018 sebesar 106,53%.

Hal ini didukung oleh peningkatan promosi tentang pelayanan KB

sehingga kesadaran masyarakat untuk ber-KB juga meningkat, juga

mudahnya akses terhadap pelayanan KB baik di fasilitas pelayanan

primer maupun rujukan.

h. Indikator Kinerja Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun

waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga

kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

Target kinerja tahun 2018 sebesar 80%, jumlah neonatus dengan

komplikasi yang ditangani sebanyak 3.327 orang dibandingkan dengan

sasaran 3.911 neonatus maka didapat cakupan sebesar 85,1 sehingga


Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan

pelayanan terhadap setiap kasus neonatus dengan komplikasi yang

ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang

untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Juga dukungan proses

deteksi/skrining yang sudah berjalan baik dalam penemuan segera kasus

neonatus komplikasi di masyarakat.

i. Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yang

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter,

bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling

sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2018 target kunjungan bayi sebesar 90% dan yang

berkunjung ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali sebanyak 24.820 bayi


dibandingkan dengan sasaran 26.072 bayi maka didapat cakupan sebesar

95,2% sehingga capaian kinerja sebesar 105,78%.

Tercapainya target karena masyarakat telah menyadari pentingnya

pemantauan tumbuh kembang bayinya secara rutin. Termasuk semakin

mudahnya akses untuk mendapatkan pelayanan yaitu di puskesmas,

posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun kunjungan rumah.


Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi


Daerah


Satuan 2017

2018

Target Realisasi % IP

Selisih realisasi

2017 dan

2018

Target 2018

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi


% 91.9 100 92,5 100 108,11 BS 8,1 92,5

Cakupan pelayanan kesehatan lansia % 78 75,5 75 75,5 100,67 BS 2,5 75

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) % 99 98,5 95 98,5 104,11 BS 0,5 95

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 92.5 86,62 80 86,62 108,5 BS 5,88 80

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 98.7 98,8 90 98,8 109,78 BS 0,1 90

Cakupan pelayanan nifas % 97.5 96,7 93 96,7 103,98 BS 0,8 93

Cakupan KB aktif % 82.1 79,9 75 79,9 106,53 BS 2,3 75

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 85.3 85,1 80 85,1 106,375 BS 0,2 80

Cakupan kunjungan bayi % 94.1 95,2 90 95,2 105,78 BS 1,1 90

Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan

anak balita terjadi peningkatan, terdapat selisih sebesar 8,1% di tahun 2018

dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Renstra Kemenkes RI tahun 2010

-2016, target cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Ini

berarti capaian Kota Palembang saat ini telah melampaui target nasional.


Untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan lansia

kecenderungannya menurun, terdapat selisih sebesar 2,5% di tahun 2018

dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak terdapat target nasional untuk

indikator ini.

Untuk Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) kecenderungan menurun,

pada tahun 2018 dengan selisih 0,5% dan mencapai target yang ditentukan

setiap tahunnya. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan

kunjungan K4 sebesar 95% untuk dicapai tahun 2018. Ini berarti dari sasaran

28.185 ibu hamil saat ini sebanyak 28.492 ibu hamil telah melakukan

kunjungan K4, sehingga target nasional telah tercapai.

Untuk indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani terlihat

kecenderungan realisasi menurun, namun telah mencapai target yang

ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi sebesar 5,88% di tahun

2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun

2008, target cakupan indikator ini sebesar 80% untuk dicapai tahun 2018,

berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang.

Untuk indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan terlihat kecenderungan realisasi meningkat, terdapat selisih

realisasi sebesar 0,1% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini

sebesar 90% untuk dicapai tahun 2018, berarti tidak ada perbedaan dengan

target Kota Palembang.

Untuk indikator Cakupan Pelayanan Nifas terlihat kecenderungan

realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 0,8% di tahun 2018

dibandingkan tahun 2017. Menurut Permenkes RI No 741 tahun 2008, target

cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2017, ada perbedaan

sebesar 3% dengan target Kota Palembang yaitu 93% ditahun 2018. Ini

berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.

Untuk indikator cakupan KB aktif terlihat kecenderungan realisasi

menurun, tetap mencapai target yang ditentukan. Terdapat selisih sebesar

2,3% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Renstra

Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 65%, ada perbedaan


sebesar 10% dibandingkan dengan Kota Palembang. Ini berarti capaian Kota

Palembang telah melampaui target nasional.

Untuk indikator Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

terlihat kecenderungan meningkat, namun telah mencapai target yang

ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 0,2% di tahun 2018

dibandingkan tahun 2017. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target

indikator ini sebesar 80%, berarti tidak ada perbedaan dengan Kota

Palembang. Capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.

Sedangkan untuk indikator Cakupan Kunjungan Bayi terlihat

kecenderungan realisasi meningkat, namun telah mencapai target yang

ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 1,1% di tahun 2018

dibandingkan tahun 2017. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target

cakupan indikator ini sebesar 90%, berarti tidak ada perbedaan dengan target

Kota Palembang.

Tabel 3.21 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai

Indikator Kinerja 2018 %


1 Cakupan kelurahan siaga aktif 80 58,87 73,59

2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

100 99,79 99,79

3 Obat essensial generik di sarana kesehatan

1,4 1,2 85,71

4 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

100 73,17 73,17

5 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

42 37 88,09

6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100 45,82 45,82

7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 85 85


8 Cakupan Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

12 11 91,67

9 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

120 54 45

10 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

20 19 95

11 Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama

100 32,39 32,39

12 Cakupan Kelurahan UCI 100 98,13 98,13

13 Cakupan penemuan pneumonia balita 100 72,81 72,81

14 Cakupan penemuan penderita diare 100 70,28 70,28

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Kelurahan siaga aktif di Kota Palembang tidak tercapai karena salah satu

syarat sebuah kelurahan dikatakan siaga aktif adalah harus memiliki

minimal satu poskeskel yang aktif beroperasi, sedangkan poskeskel yang

aktif beroperasi di kota Palembang tahun ini hanya 63 poskeskel. Jumlah

poskeskel mengalami penurunan dikarenakan banyaknya bidan / perawat

poskeskel yang mengundurkan diri karena tidak memiliki status

kepegawaian yang pasti. Terjadinya penurunan di setiap tahunnya

dikarenakan banyaknya bidan/perawat poskeskel mengundurkan diri

dikarenakan ketidakpastian status kepegawaian dan sarana prasarana

poskeskel yang tidak memadai.

2) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota palembang pada

tahun 2018 tidak mencapai target yaitu sebesar 99,8% dari target yang

ditetapkan 100% (jumlah peserta didik kelas 1 dan 7 berjumlah 59.626,

peserta didik kelas 1 dan 7 yang terjaring 59.504 terdapat 122 peserta didik

yang belum terjaring). Hal ini disebabkan karena ada ada SD dan SMP

diwilayah kerja puskesmas kenten menolak untuk dilakukan pelayanan

kesehatan (penjaringan kesehatan diwilayahnya).


3) Target belum tercapai jika dilihat dari alokasi dana untuk pengadaan obat

sesuai dengan kebutuhan obat per orang, namun Kota Palembang juga

memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah

Pusat sehingga stock obat mencukupi.

4) Adanya keterbatasan dana APBD tahun 2017 sehingga dana untuk

kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas belum dapat dianggarkan.

Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh keterbatasan biaya/anggaran

untuk kalibrasi.

5) Puskesmas sudah dilakukan pendampingan tetapi karena anggaran tidak

tercukupi maka survei dilakukan tahun 2019.

6) Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung

pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu

sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah

masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas

belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah

kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta.

Dan masyarakat di kota Palembang sudah semakin baik tingkat

kesehatannya dan mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan.

7) Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan

terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa

kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena

keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat

pertama. Ketentuan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2015

menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS)

adalah sebesar 15%.

8) Adanya kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator kinerja

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular,

antara lain advokasi dan sosialisasi yang belum maksimal di tingkat kota,

koordinasi lintas program dan lintas sektor yang belum optimal di tingkat

kota dan minimnya anggaran di daerah yang tersedia.


9) Pemeriksaan makanan kadaluarsa terbatas karena adanya keterbatasan

anggaran di tahun 2018, alokasi anggaran hanya untuk 54 objek dan tahun

2018 sudah terlaksana 100%.

10) Untuk Program Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, maka

Dinas Kesehatan kota dalam hal ini adalah seksi kesehatan lingkungan

yang membawahi program klinik upaya kesehatan kerja diperusahaan akan

terus berkoordinasi dengan perusahaan dalam pembinaan klinik upaya

kesehatan kerja diperusahaan.

11) Penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pratama masih belum

terealisasi, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit pratama yang baru

dilaksanakan pada tahun 2018. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan

sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai Permenkes No.. 56 Tahun

2014 tentang Rumah Sakit tipe D.

12) Cakupan desa/kelurahan UCI belum tercapai target dikarenakan : 1.

Terjadinya dugaan adanya KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) yang

menyebabkan siswa sekolah tertentu di wilayah puskesmas 7 ulu yang

mengakibatkan kematian. 2. Munculnya berita hoaks di berbagai media

terkait imunisasi sehingga mengakibatkan masyarakat takut untuk

diimunisasi. 3. Adanya wabah difteri sehingga kota palembang harus

melaksanakan imunisasi ORI sebanyak 3 kali. 4. Munculnya polemik di

masyarakat terkait kehalalan vaksin. 5. Adanya keluhan dimasyarakat yang

menyatakan tingginya intensitas anak menerima suntikan imunisasi.

13) Ada Puskesmas yang tidak memenuhi sasaran/target sehingga

mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan, ketepatan dan kelengkapan

laporan yang masih kurang, belum maksimalnya data pneumonia dari unit

pelayanan kesehatan dan rumah sakit, masih kurangnya upaya petugas

kesehatan dan kader untuk meningkatkan intensitas penemuan pneumonia

pada balita, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

memelihara kesehatan pada balita sehingga tidak segera membawa balita

ke UPK jika mengalami gejala penyakit ISPA sebelum penyakit tersebut

melangkah ke stase yang lebih lanjut seperti penyakit pneumonia. Cakupan

Puskesmas tidak tercapai dikarenakan pasien sebagian besar berobat di


rumah sakit sedangkan tidak ada pelaporan dari rumah sakit terkait kasus

pneumonia pada balita.

14) Ada Puskesmas yang tidak memenuhi sasaran/target sehingga

mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan belum maksimal data diare

dari UPK, RS dan penemuan kader, jangkauan sarana kesehatan terlalu

luas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah

tersebut dan masyarakat bisa mengobati diare di rumah.

Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang

untuk mengatasi kendala :

1) Kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan sebagai upaya untuk

mengaktifkan kembali poskeskel lainnya mulai dari perekrutan kembali

bidan poskeskel, penyediaan sarana prasarana dan gedung poskeskel,

serta dukungan aktif dari masyarakat sekitar poskeskel, Mengadakan

koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait dan Melakukan peningkatan

kompetensi petugas poskeskel.

2) Untuk mencapai 100% target penjaringan Pelayanan Kesehatan pada usia

pendidikan dasar di kota palembang akan dilakukan koordinasi dengan

lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang.

3) Meningkatkan informasi mengenai penggunaan obat rasional di

puskesmas dan puskesmas pembantu, dan Puskesmas disarankan untuk

membeli atau mengadakan sendiri menggunakan dana kapitasi JKN

4) Pengalokasian dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di

tahun anggaran berikutnya, serta Sosialisasi ke puskesmas mengenai

pentingnya uji kalibrasi secara berkala, pengalokasian dana khusus

kalibrasi oleh puskesmas dengan dana Blud dan koordinasi dengan BPFK

Kemenkes sebagai pelaksana kalibrasi alat kesehatan milik pemerintah.

5) Pengalokasian dana untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan

puskesmas di tahun anggaran berikutnya atau Telah menganggarakan

survei di tahun 2019.

6) Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin akan

terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas


berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan

kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan

kesehatan bila menderita sakit. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat

khususnya masyarakat miskin melalui kunjungan rumah.

7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan

upaya yaitu untuk kedepannya menyesuaikan dengan permenkes yang

berlaku dan sesuai indikator KBPKP (Kapitasi Berbasis Pemecahan

Komitmen Pelayanan) Perpres nomor 2 tahun 2017. Sosialisasi ke pihak

terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71

Tahun 2003, serta umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan.

8) Cakupan Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

antara lain : 1. Melakukan monev PTM. 2. Melakukan supervisi KTR. 3.

Melakukan penguatan pengelola program PTM posbindu, KTR, Kanker,

keswa, napza dan indra. 4. Melakukan skrining PTM DM, Posbindu,

deteksi dini kanker. 5. Melakukan penguatan sistem pencatatan dan

pelaporan.

9) Adapun langkah yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk

mengatasi Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa yaitu

dengan Penambahan dana untuk kegiatan tersebut.

10) Untuk Program Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, maka

Dinas Kesehatan kota dalam hal ini adalah seksi kesehatan lingkungan

yang membawahi program klinik upaya kesehatan kerja diperusahaan

akan terus berkoordinasi dengan perusahaan dalam pembinaan klinik

upaya kesehatan kerja diperusahaan.

11) Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama ditahun yang akan datang

diupayakan untuk pemenuhan secara bertahap sesuai standar rumah sakit

tipe D

12) UCI :1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi ke berbagai aspek masyarakat

mengenai pentingnya manfaat imunisasi. 2. Menerangkan kepada

masyarakat tentang Fatwa MUI tahun 2016terkait imunisasi. 3.

Menerangkan kepada masyarakat tentang Fatwa MUI tahun 2018 terkait

imunisasi MR. 4. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai munculnya

wabah difteri, campak, dan rubella serta penyakit PD3I lainnya yang bisa


muncul jika cakupan imunisasi rendah. 5. Melakukan advokasi dan

sosialisasi ke semua sektor yang terkait dengan pelayanan imunisasi.

13) Puskesmas diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak BPM

(Bidan Praktek Mandiri), klinik dan RS dalam pengambilan data pasien

pneumonia balita. Dalam upaya meningkatkan capaian dengan

mengirimkan feedback laporan ke 41 puskesmas, petugas puskesmas

secara aktif mengambil laporan yang ada di UPK lainnya dan rumah sakit

yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan menganggarkan dana

transport petugas di perencanaan BOK dan melatih dan mendorong

petugas kesehatan dan kader untuk melakukan penyuluhan tentang

penyakit pneumonia.

14) Cakupan penemuan dan penanganan diare antara lain : 1.

Memaksimalkan pengambilan data ke UPK, RS dan penemuan kader. 2.

Memberikan himbauan/penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya

pengobatan diare pada balita sebelum terlambat. Memaksimalkan

pengambilan data diare dari UPK dan RS oleh pengelola hepatitis dan ISP

Puskesmas setiap bulan dan oleh kader di wilayah kerja puskesmas, serta

petugas memamaksimalkan kerjasama dengan pustu diwilayah kerjanya

untuk penjariangan data diare.

C. SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian

kinerja. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh

Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.250 PNS, Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) 143 orang dan 560 tenaga non PNSD & Non PNSD

BLUD dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut jabatan

1) Jabatan struktural = 103 orang

2) Jabatan fungsional = 1.033 orang


3) Tenaga teknis lainnya = 102 orang

4) Staf Administrasi/ Tata Usaha = 82 orang

b. Menurut golongan

1) Golongan IV = 83 orang

2) Golongan III = 995 orang

3) Golongan II = 168 orang

4) Golongan I = 4 orang

c. Menurut pendidikan

1) S2/spesialis = 83 orang

2) S1/D.IV = 438/34 orang

3) D.I/D.III = 46/586 orang

4) SMA = 188 orang

5) SMP = 4 orang

6) SD = 3 orang

d. Menurut ketenagaan

1) Dokter Umum = 72 orang

2) Dokter gigi = 31 orang

3) Dokter spesialis = 9 orang

4) Apoteker = 18 orang

5) Asisten apoteker = 76 orang

6) Kesehatan masyarakat (S1) = 157 orang

7) Perawat = 261 orang

8) Bidan = 279 orang

9) Ahli madya gizi = 60 orang

10) Sanitarian = 40 orang

11) Penata Laboratorium/ Analis = 63 orang

12) Perawat gigi = 88 orang

13) Tenaga non kesehatan = 95orang


2. Sumber Daya Anggaran

Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber

yaitu pemerintah, dan swasta (termasuk masyarakat). Di sektor pemerintah

pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan

non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan OPD Dinas

Kesehatan Kota Palembang tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun

2018 berjumlah Rp 270.558.048.290,36- terdiri dari :

1. Belanja Langsung Rp 167.407.535.289,00,-

2. Belanja Tidak Langsung Rp 126.346.778.000,00,-

Tabel 3.22

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program

Kota Palembang

Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Cakupan desa siaga aktif

2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

Penilaian Sekolah sehat Tk Kota Palembang

51.900.000 51.108.000 792.000 98,47

Peningkatan Pengetahuan Tentang UKS

18.435.000 18.435.000 - 100,00

Penilaian Dokter Kecil 29.610.000 29.610.000 - 100,00

3 Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat

Pembinaan dan Penilaian Kelurahan Ber-PHBS, Posyandu Balita dan Kader Tk. Kota Plg

38.725.000 38.725.000 - 100,00

Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang

23.300.000 23.300.000 - 100,00

Workshop Implementasi Keluarga Sehat dan Germas Kota Palembang

34.242.600 34.242.600 - 100,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes dan kader kesehatan dlm pengelolaan Advokasi

31.200.000 30.100.000 1.100.000 96,47

Germas dalam rangka HKN ke-54

164.050.000 164.050.000 - 100,00

Untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, seluruh

anggaran kegiatan terkait telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), kecuali untuk

kegiatan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kota Palembang (98,47%) dimana


terdapat pengembalian anggaran untuk cetak piagam dan fotocopy blangko

penilaian, kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Pengelolaan

Advokasi juga tidak terealisasi 100% anggaran, dikarenakan pengembalian honor

narasumber honor panita sebesar Rp. 1.000.000,-

Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2018

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Kota

Palembang Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran Realisasi SISA ANGGARAN

%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4 Obat essensial generik di sarana kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.099.316.000 6.026.169.025 73.146.975 98,80

Dukungan manajemen sistem e-logistik

52.882.992 46.515.998 6.366.994 87,96

Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan

161.600.000 161.600.000 - 100,00

Pertemuan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat

52.685.000 52.685.000 - 100,00

Pertemuan e-Monev Obat 56.685.000 56.685.000 - 100,00

Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian

6.000.000 6.000.000 - 100,00

Pelaksanaan Program terkait Indikator Kinerja Obat Esensial Generik di Sarana

Kesehatan, realisasi kegiatan 100% sedangkan realisasi keuangan terdapat dua

kegiatan yang belum mencapai 100% yaitu kegiatan Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan yang realisasi keuangan 98,80% dikarenakan terdapat

kontrak yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dan kegiatan Dukungan Mangemen

Sistem e-Logistik 87,96% dikarenakan Belanja Internet dan honor pengelola logistik

dikembalikan karena aplikasi e-logistik belum berjalan.



Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Kota Palembang

Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

%


5 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

- - - - -

6 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

Pertemuan Pemutakhiran Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK)

30.000.000

30.000.000

- 100,00

Pertemuan dan Pengawasan Alkes di Toko Alkes di Kota Palembang

21.037.000

21.037.000

-

100,00

Untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, realisasi anggaran 100%

terkecuali untuk indikator Kinerja Puskesmas berstandar managemen ISO. Tahun

2018 Puskesmas tidak berstandar ISO tapi terakreditasi.

Tabel 3.25

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program

Kota Palembang


%

Program Dana Alokasi Khusus (DAK)


Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

3.804.382.100 3.658.241.955 146.140.145 96,16

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas realisasi anggaran 96,16%

dikarenakan adanya selisih harga antara e katalog dengan pagu anggaran.



Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Kota

Palembang

Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pertemuan Evaluasi JKN 50.000.000 50.000.000 - 100,00

9 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota

Pertemuan Pembinaan Petugas Perkesmas dan Kader di Puskesmas

40.000.000 35.300.000 4.700.000 88,25

Kegiatan Pelayanan Insidentil lapangan (P3K)

124.100.000 124.100.000 - 100,00

Terlaksananya Shif 3x Sehari untuk Tim PSC

378.760.000 370.840.000 7.920.000 97,91


-

11 Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

Roadshow bahaya Nafza bagi kesehatan (41 sekolah di 41 puskesmas)

31.010.000 31.010.000 - 100,00

Pelacakan orang dg gangguan jiwa (ODGJ) kasus pasung (6 PKM)

12.726.500 12.726.500 - 100,00

Bimtek keswa Nafza (41 PKM) 9.480.000 9.480.000 - 100,00

Deteksi dini gangguan/ penyakit THT pada masyarakat

11.896.000 11.896.000 - 100,00

Deteksi dini katarak 11.880.000 11.880.000 - 100,00

Pertemuan Monev indera 6.457.500 6.457.500 - 100,00

Skrining DM 23.830.000 23.830.000 - 100,00

Bimtek program DM 2.770.000 2.770.000 - 100,00

Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara (9 kegiatan)

57.989.000 57.989.000 - 100,00

Papsmear IVA positif (9 kegiatan) 21.720.000 21.720.000 - 100,00

Workshop IVA 13.194.000 13.194.000 - 100,00

Validasi Canreg 1.200.000 1.200.000 - 100,00

Bimtek program kanker 2.300.000 2.300.000 - 100,00

Pertemuan Monev PTM dan survelans PTM

15.986.000 15.986.000 - 100,00

Skrining posbindu tempat kerja (150 peserta)

4.090.000 4.090.000 - 100,00

Bimtek program Posbindu 2.050.000 2.050.000 - 100,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat sudah tercapai 100% kecuali untuk Indikator

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan

(RS) di kab/kota. Adapun kegiatan yang belum tercapai yaitu Pertemuan Pembinaan


Petugas Puskesmas dan Kader di Puskesmas dengan realisasi keuangan 88%

dikarenakan pengembalian transport kunjungan petugas ke rumah-rumah sebesar

Rp. 2.800.000,- (sudah dianggarkan pada box puskesmas) dan Rp. 1.900.000,- yaitu

honor panitia yang tidak diambil. Kegiatan Terlaksananya Shif 3x Sehari untuk Tim

PSC yang realisasi keuangan 98% dikarenakan pengembalian transportasi dan

akomodasi petugas PSC.

Tabel 3.27

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Kota

Palembang

Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

14.940.000

14.940.000

-

100,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam indikator Cakupan sarana

yang diperiksa makanan kadaluarsa dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya telah tercapain 100% untuk realisasi

keuangan tahun 2018.


Program Pengembangan Obat Asli Indonesia


Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

Pertemuan Petugas Pengobatan Tradisional di Puskesmas dan Kader

35.102.500 35.102.500 - 100,00

Realisasi keuangan untuk indikator kegiatan Puskesmas yang merekomendasikan

obat asli Indonesia tercapai 100,00% dengan kegiatan Pertemuan Petugas

Pengobatan Tradisional di Puskesmas dan Kader



Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kota

Palembang

Indikator Kinerja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Monitoring Penyakit Akibat Kerja di Tempat Kerja Informal (Home Industri)

22.630.000 22.630.000 - 100,00

Tata laksana penyakit akibat kerja bagi pengelola program UKK di Pkm

22.600.000 22.600.000 - 100,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk indikator Jumlah klinik

upaya kesehatan kerja di perusahaan dengan realisasi keuangan 100%. Terdiri dari

dua kegiatan yaitu Monitoring Penyakit Akibat Kerja di Tempat Kerja Informal (Home

Industri) dan Tata laksana penyakit akibat kerja bagi pengelola program UKK di Pkm

Tabel 3.30

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Kota

Palembang Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa

Anggaran %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

15 Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani

Workshop pembentukan kader TB

13.340.000

13.340.000 -

100,00

Roadshow penanggulangan TB

26.840.000

26.840.000 -

100,00

Supervisi dan Bimtek fasyankes dan pendampingan pasien TB MDR

5.100.000

5.100.000

-

100,00

Workshop monitoring dan evaluasi pengelola TB

15.125.000

15.125.000

-

100,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan indikator

Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani, yaitu terdiri dari empat

kegiatan yaitu Workshop pembentukan kader TB, Roadshow penanggulangan TB,

Supervisi dan Bimtek fasyankes dan pendampingan pasien TB MDR, Workshop

monitoring dan evaluasi pengelola TB dengan realisasi keuangan 100%.






%


16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

Honor tenaga ahli penyemprotan (500 lokasi x 4 orang)

108.000.000 106.480.000 1.520.000 98,59

Extrafoding petugas penyemprot (4 orang x 10 bulan)

4.800.000 4.800.000 - 100,00

Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (BBM mesin fogging)

88.000.000 75.800.500 12.199.500 86,14

Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Solar mobil operasional 500 lokasi)

15.750.000 11.587.500 4.162.500 73,57

Transport pengawasan tehnis operasional pelaksanaan fogging sarang nyamuk

5.000.000 5.000.000 - 100,00

Belanja jasa pemeriksaan laboratorium colisterase bagi petugas fogging sarang nyamuk

1.400.000 630.000 770.000 45,00

Belanja pakaian kerja lapangan untuk petugas fogging sarang nyamuk

8.340.000 8.340.000 - 100,00

Belanja bahan kimia insektisida fogging

59.200.000 58.978.000 222.000 99,62

Pencanangan gertak pemberantasan sarang nyamuk DBD

160.539.000 160.289.000 250.000 99,84

Transport petugas rekam medik RS dan cuci foto serta jilid

10.650.000 10.650.000 - 100,00

Cetak kegiatan program DBD 16.952.500 16.952.500 - 100,00

Roadshow "AKU ANAK PEDULI DBD BERSAMA JUMANTIK CILIK"

11.150.000 11.150.000 - 100,00

Transport Bimtek petugas dinas ke RS

1.700.000 1.700.000 - 100,00

Transport PE petugas DBD Puskesmas

8.000.000 8.000.000 - 100,00

Transport Bimtek PJB 3.000.000 3.000.000 - 100,00

17 Cakupan penemuan penderita diare

18 Cakupan penderita pneumonia balita

Pertemuan peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelola program ISPA dan Bidan BP

8.025.000 8.025.000 - 100,00

Bimtek Program P2 ISPA ke PKM 2.375.000 2.375.000 - 100,00

Cetak Lembar balik Pneumonia 16.400.000 16.400.000 - 100,00

19 AFP rate per 2/100.000 penduduk <15 tahun

Jasa petugas khusus campak dan AFP PKM dan RS

7.500.000 7.500.000 - 100,00

20 Cakupan kelurahan UCI

DQS ke PKM 4.700.000 4.700.000 - 100,00

Pengambilan vaksin ke gudang coldroom ke Dinkes Provinsi Sumsel

2.700.000 2.700.000 - 100,00

Pertemuan sosialisasi kampanye 22.201.000 22.201.000 - 100,00


imunisasi MR

Pencanangan kampanye imunisasi MR (Dana dialihkan ke kegiatan pembelian mesin pendingin bahan habis pakai)

10.500.000 10.500.000 - 100,00

Supervisi ke lokasi pelaksanaan imunisasi MR

12.600.000 12.600.000 - 100,00

Pertemuan monev pengelola program imunisasi PKM dan RS

9.533.000 9.533.000 - 100,00

Pengelolaan data hasil kampanye imunisasi MR

1.500.000 1.500.000 - 100,00

Pengambilan ADS ke gudang BNPB Provinsi Sumsel

1.500.000 1.500.000 - 100,00

Pengambilan logistik kampanye imunisasi MR di gudang Provinsi Sumsel

600.000 600.000 - 100,00

Sosialisasi imunisasi dan skrining status T pada Bumil dan WUS ke Stikes/Akbid/Akper di Kota Palembang

11.610.000 11.610.000 - 100,00

Roadshow sosialisasi SKDR ke STIKES di Kota Palembang

7.160.000 7.160.000 - 100,00

21 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang< 24 jam

Transport SKDR KLB keracunan pangan Asian Games 2018

18.116.000 18.116.000 - 100,00

Supervisi program survailans PD3I RS dan Klinik

4.800.000 4.800.000 - 100,00

Belanja jasa pelaksana sistem SKDR via SMS Telkomsel

9.000.000 9.000.000 - 100,00

Jasa pemeriksaan laboratorium 2.500.000 2.450.000 50.000 98,00

Supervisi program survailns ke 30 puskesmas

3.152.000 3.152.000 - 100,00

Transport PE kasus dugaan KLB / KLB PD3I verifikasi rumors / KIPI PKM-RS-KLINIK

20.000.000 20.000.000 - 100,00

Jasa petugas khusus pengelolaan data rekam medis RS + Klinik/STP RS Rawat Jalan & Rawat inap

7.200.000 7.200.000 - 100,00

Sebagian besar realisasi anggaran untuk kegiatan pada Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular sudah terlaksana 100%, terkecuali pada indikator

kegiatan :

1. Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD dengan

kegiatan Honor tenaga ahli penyemprotan (500 lokasi x 4 orang), Belanja bahan

bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (BBM mesin

fogging), Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging

sarang nyamuk (Solar mobil operasional 500 lokasi) tidak dapat terearisasi 100%

(keuangan) dikarenakan terdapat kenaikan harga BBM yang mengakibatkan

penyesuaian lokasi fogging.

2. Belanja jasa pemeriksaan laboratorium colisterase bagi petugas fogging sarang

nyamuk dan Belanja bahan kimia insektisida fogging tidak terrealisasi 100%

keuangan dikarenakan ada selisih harga penawaran.


3. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang<

24 jam pada kegiatan Jasa pemeriksaan laboratorium terdapat realisasi keuangan

98% dikarenakan harga paket jasa pemeriksaan laboratorium di bawah harga

pagu anggaran sehingga terdapat sisa anggaran untuk jasa pemeriksaan

laboratorium.

Tabel 3.32

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program

Kota Palembang


%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Penyehatan Kualitas Air Hotel,Kolam Renang dan Wisma Atlet Untuk Mendukung ASEAN GAMES 2018

97.237.200 94.948.200 2.289.000 97,65

Pembinaan, Pengawasan Toilet Perkantoran,Mall,Rest dan RM

21.700.000 20.100.000 1.600.000 92,63

Pembinaan Pasar Tradisional Sehat 14.400.500 14.400.500 - 100,00

Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hotel

18.400.500 18.400.500 - 100,00

Penyemprotan Populasi Lalat di TPSdan TPA

17.000.100 17.000.100 - 100,00

Pengembangan Kota Sehat 39.900.000 38.880.000 1.020.000 97,44

23 Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih

Penyehatan Kualitas Air 30.433.400 30.433.400 - 100,00

Monitoring & Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

20.000.000 20.000.000 - 100,00

Verifikasi Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

94.065.000 94.065.000 - 100,00

Peningkatan Pemahaman Hygiene Sanitasi Penjamah/Pengelola Depot Air Minum(DAM)

18.230.000 18.230.000 - 100,00

Akselerasi Pencapaian Kel SBS 27.550.000 27.550.000 - 100,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat untuk indikator kinerja Tempat-tempat

umum memenuhi syarat kesehatan terdapat tiga kegiatan yang tidak terealisasi

100% yaitu kegiatan Penyehatan Kualitas Air Hotel,Kolam Renang dan Wisma Atlet

Untuk Mendukung ASEAN GAMES 2018, Pembinaan, Pengawasan Toilet

Perkantoran,Mall,Rest dan RM dan Pengembangan Kota Sehat dikarenakan tidak

diambilnya honor panitia dan honor moderator.



Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Kota

Palembang


%

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

24 Cakupan Pengawasan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

Pertemuan peningkatan pengetahuan dibidang kemanan pangan

20.390.000 20.390.000 - 100,00

Penilaian hygiene sanitasi sarana Industri Rumah Tangga

12.950.000 12.950.000 - 100,00

Pengawasan pembinaan Industri Rumah Tangga

16.500.000 16.500.000 - 100,00

Pengawasan pembinaan warung pempek

5.860.000 5.860.000 - 100,00

Pengawasan pembinaan RM/Jasaboga

8.500.000 8.500.000 - 100,00

Pengawasan pembinaan jajanan pangan anak sekolah

6.040.000 6.040.000 - 100,00

Penilaian hygiene sanitasi RM 21.600.000 21.600.000 - 100,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat



%


25 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kurang gizi keluarga miskin

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

- - - -

Dana Pendampingan PMT Pemberian Makanan Tambahan

- - - -

26 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Dana Penanggulangan Balita Gizi Kurang/ Buruk Pasca Perawatan

24.934.000

24.934.000

-

100,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat satu kegiatan yang realisasi

keuangannya 100%



Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

Seminar ASI Dalam Rangka Pekan ASI Sedunia Kota Palembang

34.295.000 27.005.600 7.289.400 78,75

Pertemuan Tenaga Konselor ASI dan KP Ibu Menyusui Kota Palembang

29.223.500 27.533.000 1.690.500 94,22

Seminar Penanggulangan Gizi Ganda dengan Pedoman Gizi Seimbang (PGS)

30.637.000 21.672.000 8.965.000 70,74

Penilaian Balita Sehat di Kota Palembang

65.346.000 64.996.000 350.000 99,46

Sosialisasi Kesehatan Balita APRAS bagi GURU TK/PAUD

23.224.000 23.224.000 - 100,00

Pelacakan Kasus KTA 1.330.400 - 1.330.400 0,00

Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak

11.611.000 11.611.000 - 100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan kesehatan anak balita terdiri dari sembilan kegiatan, dan teruntuk kegiatan Pelacakan Kasus KTA realisasi keuangannya 0% dikarenakan tidak adanya kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang dilaporkan ke puskesmas.

Tabel 3.36

Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program

Kota Palembang

Indikator Kinerja Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

%

Program Pelayanan Kesehatan Lansia

28 Cakupan pelayanan kesehatan lansia

Pertemuan Kebugaran Bagi Kader Usia Lanjut

42.391.000 42.391.000 - 100,00

Pelaksanaan Hari Lanjut Usia 46.639.000 45.322.796 1.316.204 97,18

Pertemuan Pengelola Program Lansia 16.885.000 16.885.000 - 100,00

Realisasi keuangan 97,18% untuk kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia

dikarenakan pengembalian uang untuk tiket narasumber.



Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program

Kota Palembang


%

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

29 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan KIA

39.835.000 37.645.000

2.190.000

94,50

Pergerakan Masyarakat &Intens Program Lintas Sektoral dalam mendukung pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasyankes

47.155.000

47.155.000 - 100,00

30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

Sosialisasi Perencanaan Jampersal 2018

61.484.100 60.823.700 660.400 98,93

Pertemuan Dukungan Administrasi Jampersal 2018

48.639.000 48.439.000 200.000 99,59

Pertemuan Pembinaan dan evaluasi Jampersal 2018

48.639.000 48.439.000 200.000 99,59

Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.840.592.500 1.840.060.511 531.989 99,97

Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)

29.077.500 25.183.000 3.894.500 86,61

Foto copy kegiatan jampersal 1.000.000 1.000.000 - 100,00

32 Cakupan pelayanan nifas

Kajian Kasus Kematian Materna Perinatal

52.285.000 50.581.800 1.703.200 96,74

Pembelajaran Kasus Kematian Maternal Perinatal

47.611.000 47.611.000 - 100,00

Pertemuan Pengelola Program Ibu

16.004.000 15.454.000 550.000 96,56

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi

kebidanan tidak tercapai 100% untuk realisasi keuangan dikarenakan :

1. Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Jampersal 2018 tidak terealisasi 100%

dikarenakan Kelebihan uang perjalanan dinas luar daerah untu nara sumber

pusat.

2. Kegiatan Pertemuan Dukungan Administrasi Jampersal 2018 tidak terealisasi

100% dikarenakan selisih dokumentasi tidak diambil.

3. Kegiatan Pertemuan Pembinaan dan evaluasi Jampersal 2018 tidak terealisasi

100% dikarenakan selisih dokumentasi tidak diambil.

4. Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) tidak terealisasi 100% dikarenakan

sisa klaim tidak diambil (tidak cukup)

5. Kegiatan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tidak terealisasi 100%

dikarenakan terdapat transport petugas pengambilan sampel SHK di puskesmas


menggunakan dana BOK, tidak terdapat kasus (+) Hipotiroid pada sampel,

Pengiriman sampel tidak sampai 52 minggu.

6. Kegiatan Kajian Kasus Kematian Materna Perinatal tidak terealisasi 100%

dikarenakan terdapat selisih ATK dan fotocopy materi.

7. Kegiatan Pertemuan Pengelola Program Ibu tidak terealisasi 100% dikarenakan

terdapat selisih fotocopy materi.


Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program

Kota Palembang


%

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

34 Cakupan kunjungan bayi

35 Cakupan peserta KB aktif

Indikator kinerja untuk Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak sudah

terintegrasi dengan kegiatan yang lain.


Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit



%

Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

36 Jumlah rumah sakit pratama

37 Cakupan penyediaan alkes RS. Pratama

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

8.594.409.517 8.418.204.639 176.204.878 97,95

Pengadaan meubelair rumah sakit

2.021.083.784 1.442.332.195 578.751.589 71,36

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dan kegiatan Pengadaan

meubelair rumah sakit realisasi keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan adanya

selisih harga antara e katalog dengan pagu anggaran tahun 2018.



Indeks Kinerja Utama (IKU) Sasaran Indikator

Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa %

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu Supervisi/ Pembinaan Bermasalah

AMP

13.485.000

13.485.000

-

100,00 Angka

Kematian Bayi

Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pertemuan Diseminasi dan Informasi Program Perbaikan Gizi

27.246.900 27.246.900 - 100,00

Seminar Gizi Dalam Rangka Hari Gizi Nasional

42.301.000 42.301.000 - 100,00

Umur Harapan Hidup

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Terakreditasi

Pelatihan Akreditasi Puskesmas 90.000.000 90.000.000 - 100,00

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (akreditasi)

1.209.600.000 1.209.600.000 - 100,00

Meningkatan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang

60.595.000 60.595.000 - 100,00

Meningkatkan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang

134.000.000 93.766.998 40.233.002 69,98

Terlaksananya Survey Akreditasi 593.805.000 516.823.730 76.981.270 87,04

Pertemuan Dokter Penanggung Jawab Klinik di Kota Palembang

35.212.500 35.212.500 - 100,00

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pasca Akreditasi

49.300.000 46.750.000 2.550.000 94,83

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

24.145.000 24.145.000 - 100,00

Pertemuan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Tahun 2018

27.600.000 27.600.000 - 100,00

Rumah Sakit Pratama

1. Kegiatan Meningkatkan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan

Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang realisasi keuangannya

69% disebabkan karena terdapat selisih harga pembelian tas dan perjalanan

dinas.

2. Kegiatan Terlaksananya Survey Akreditasi realisasi keuangannya 87,04%

disebabkan karena pengembalian uang perjalanan dinas.

3. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pasca

Akreditasi realisasi keuangannya 94,83% disebabkan karena terjadi kelebihan

untuk honor golongan III dan dikembalikan ke kas daerah.


Tabel 3.40 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota palembang Tahun 2018.

Jenis Pelayanan

Dasar & Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal

Indikator Target % Sasaran Realisasi % Capaian

Pelayanan Kesehatan

Dasar

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 28.492 28.185 98,92

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 27.153 26.836 98,83

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 26.837 26.837 100,00

4 Pelayanan Kesaehatan Balita 100 114.556 114.556 100,00

5

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

100 59.626 59.504 99,80

6

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

100 794.468 230.217 28,98

7

Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

100 124.782 94.201 75,49

8

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

100 237.713 53.457 22,49

9

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

100 12.969 9.715 74,91

10

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat

100 2.314 1.620 70,01

11

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

100 5.991 6.031 100,67

12

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

100 41.857 28.257 67,51

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil realisasi capaian program 98,92%, dikarenakan

Belum semua petugas pemegang program ibu mengetahui Permenkes Nomor

43 Tahun 2016 tentang SPM dan perwali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi

dalam Pencapaian SPM bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota

Palembang dan masih terpaku/menggunakan target RPJMD.


2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin realisasi capaian program 98,83%,

dikarenakan Belum semua petugas pemegang program ibu mengetahui

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM dan perwali Nomor 23 Tahun

2017 tentang Strategi dalam Pencapaian SPM bidang Kesehatan di Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang dan masih terpaku/menggunakan target RPJMD.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir telah mencapai target 100%

4. Pelayanan Kesaehatan Balita telah mencapai target 100%

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Hal ini disebabkan karena

ada ada SD dan SMP diwilayah kerja puskesmas kenten menolak untuk

dilakukan pelayanan kesehatan (penjaringan kesehatan diwilayahnya). Untuk

mencapai 100% target penjaringan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan

dasar di kota palembang akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam

hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif capaian programnya 28,98%, hal ini

disebabkan karena pendataan PIS-PK belum dilakukan dengan maksimal,

sehingga masih banyak usia produktif yang tidak diskrining PTM terintegrasi,

Kegiatan posbindu belum dilakukan dengan sistem berpindah tempat diwilayah

puskesmas setempat sehingga kunjungan yang diskrining PTM masih kunjungan

lama dengan kasus yang sama, Pemeriksaan skrining PTM baik di

posbindumaupun di puskesmas masih terkendala dengan alat kesehatan,

Pengelola program PTM yang sudah mendapat bimbingan teknis pindah ke

program lain sehingga tidak ada pelimpahan tugas dari yang sudah dilatih.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut capaian program tahun 2018 sebesar

75,49%, hal ini disebabkan karena belum seluruh petugas pengelola program

program lansia di puskesmas mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan

laporan SPM lansia sehingga laporan SPM lansia belum tercapai dan terlaksana

dengan maksimal. Adapun langkah yang dilakukan dalam meningkatkan capaian

SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan melakukan sosialisasi

kepada seluruh petugas Puskesmas tentang SPM Lansia sehingga diharapkan

pada tahun berikutnya pencapaian laporan SPM Lansia bisa terlaksana 100%.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2018 sebesar 22,49% hal ini

disebabkan karena pelayanan minimal pada usia produktif belum terintegrasi

dengan maksimal sehingga capaian kasus hipertensi masih rendah.


9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2018 sebesar

74,91%, hal ini dikarenakan pemeriksaan skrining PTMDM baik di posbindu

maupun di puskesmas masih terkendala dengan alkes, Sosialisasi yang masih

kurang tentang pentingnya deteksi dini/ skrining PTM DM, Kegiatan posbindu

belum dilakukan dengan sitem berpindah tempat diwilayah puskesmas setempat

sehingga kunjungan yang diskrining DM masih kunjungan lama dengan kasus

yang lama.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat tahun 2018

sebesar 70,01% dan belum tercapai target 100%, hal ini disebabkan karena

Pelaksanaan PIS-PK belum selesai 100%, Kebutuhan obat belum terpenuhi,

Stigma negatif tentang OGDJ sehingga masyarakat/ keluarga malu untuk

melapor/ berobat ke puskesmas, Petugas di puskesmas berganti/ rolling hampir

setiap tahun, Skrining keswa belum maksimal, ODGJ tidak memiliki keluarga

sehingga di bawa oleh Dinas Sosial ke panti atau RS. ERBA dan tidak terdata

oleh puskesmas. Adapun langkah tindak lanjut dalam meningkatkan capaian

program di tahun kedepan yaitu dengan menunggu PIS-PK selesai 100% dan

koordinasi dengan PJ keswa di Puskesmas, Pengadaan obat oleh puskesmas

sehingga ODGJ bisa dilayani sesuai standar dan tidak dirujuk ke RS. ERBA

sendiri karena tidak ada obat jiwa di puskesmas, Penyuluhan tentang keswa di

masyarakat dan sekolah agar stigma berubah dan sadar sejak dini tentang

keswa, Bimtek ke puskesmas dan kontrak kerja minimal 2 tahun untuk

pemegang program keswa, Memperbanyak ke lapangan untuk skrining dan

koordinasi dengan Dinas Sosial dan RS. ERBA.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) telah mencapai target

100,67%

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV capaian program

2018 yaitu 67,51% hal ini disebabkan Pada tahun 2018 pelaksanaan program

HIV-AIDS dan PMS di kota palembang belum berjalan maksimal 100%,

dikarenakan belum semua kelompok risiko dilakukan skrining HIV dan belum

semua fasyankes di kota palembang menjadi pelayanan VCT/CST/PPIA, Untuk

target skrining orang dengan risiko HIV sebanyak 41.857 capaian yang

didapatkan sebanyak 28.257 sehingga capaian 67,51%. Adapun langkah yang

dilakukan dapat meningkatkan capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan


Risiko Terinfeksi HIV yaitu dengan melakukan penambahan layanan

VCT/CST/PPIA diseluruh layanan kesehatan di kota palembang dan melakukan

skrining HIV 100% kelompok risiko.


BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasi pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran

strategik yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran

yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja

secara mandiri menunjukan bahwa dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam

Tahun 2018, ada 14 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Cakupan

kelurahan Siaga Aktif, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya,

Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan, Cakupan alat kesehatan essensial

puskesmas yang terkalibrasi, Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan

kesehatan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin,

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan

Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular, Cakupan Sarana

yang Diperiksa Makanan Kadaluarsa, Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di

perusahaan, Penyediaan Alat Kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan Kelurahan

UCI, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, dan Cakupan penemuan

penderita diare.

Pembiayaaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berjumlah Rp. 293.754.313.289,01-

terdiri dari (1) Belanja Langsung Rp 167.407.535.289,01,-dan (2) Belanja Tidak

Langsung Rp. 126.346.778.000,- dan penyerapan dana untuk Tahun 2018 sebesar

87,28%.


B. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Palembang

pada tahun mendatang disarankan meningkatkan kegiatan yang mendukung dalam

pencapaian program kegiatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Hj. Letizia, M.Kes.

NIP.196402141991032002


Lampiran

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 91 1 1 % <1 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1 - % <1 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1 Kesehatan Dinkes

2 26 26 23 23 22 21 - 26 26 23 23 22 21

3 118 102 102 102 100 95 - 118 102 102 102 100 95

1 1 4 % 70 70 70 70 70 80

5 % 100 100 100 100 100 100 - % 100 100 100 100 100 100

2 Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

6 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)

% 60 61 62 63 64 65 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)

% 60 61 62 63 64 65

3 3 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3 Kesehatan Dinkes

8 pkm 3 5 7 8 10 12 pkm 3 5 7 8 10 12

9 % 0 50 75 100 100 100 % 0 50 75 100 100 100` `

4 4

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat

Angka balita dengan gizi buruk

Jumlah kematian bayi

Jumlah kematian ibu

per 1000 KH

per 100.000

KH

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi Gizi Kurang

Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat

Angka balita dengan gizi buruk

Jumlah kematian bayi

Jumlah kematian ibu

per 1000 KH

per 100.000

KH


Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Cakupan

penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat

INDIKASI CAPAIAN PROGRAM

5 6

TUJUAN KEBIJAKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

42 3

SKPDPROGRAM SKPD Urusan Wajib/pilihnPROGRAM KOTA

7

70 70 70Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

-Desa Siaga Aktif

Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat

2


US $ per pddk

-

Kesehatan Dinkes70 8070Desa Siaga Aktif %



- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO


39

-Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

42 42pkm 39 39 40pkm 3940 40 41

100 100

40

100

41

100100

- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

%- 100100Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


% 100 100 100

100 - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

% 100 100 100 100

100 100

100 10012 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

% 100 100 100 100 100

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

US $ per pddk

KERTAS KERJA MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD 2013-2018DI BIDANG KESEHATAN


Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 9


5 6


42 3


75

4 4 Kesehatan Dinkes

6 5 5

6 6

7 5 7 7

8

26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

% 100 100 100 100 100 100 - Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

% 100 100 100 100 100 100

12

100100

11

100 -100 100

9 10

100 100 100 100Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

8 9


% 100

14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm 7

100 100

7 8Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm12 -10 11


objek 80 90 100 110 120 120 - Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek 100 110 120 120

6 82 4

80 90

pkm 1 4 61 2 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm Kesehatan Dinkes


klinik 8 12 14


16 18 20 -

8 -

0 1

18 20

1 - Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

RS

14 16

1 1


klinik 8 12

18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

RS 0 0 1 1 0

100 -19 Penyediaan alkes untuk RS pratama

% 0 0 80 100 80

1 1

80 100

0 0

Penyediaan alkes untuk RS pratama

%

100 100

0 0

100Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 10020 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 100 -100 100 100 100 100 100

80 100

Kesehatan Dinkes

Dinkes

100

49 49

AFP rate 2/100.000 penduduk

100

100 100 100100

85 100

100100 100100 -21 AFP rate 2/100.000 penduduk

% 100 %100

22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

% 85

100 100

100 100 100

100100

100 - 100

100

100%100

100

51 50

100 10023 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

24 Cakupan penderita DBD yang ditangani

% 53

% 85

Cakupan penderita DBD yang ditangani

% 53

%

Kesehatan

100Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

100 100 10085

49 49

100

5052

100- Cakupan penemuan dan penanganan diare

% 100 100

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit


Program pengembangan obat asli Indonesia

25 Cakupan penemuan dan penanganan diare

% 100

Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit maupun KLB

51

100100 100100

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

100

-

100 100

52

Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program Pengawasan Obat dan MakananProgram pengembangan obat asli Indonesia


Program Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

Upaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 9


5 6


42 3


76 Meningkatnya

kualitas lingkungan27 Tempat-tempat

umum memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85

28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85 8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85 8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

Kesehatan Dinkes

29 Keluarga menggunakan air bersih

% 90 91 92 93 94 95 Keluarga menggunakan air bersih

% 90 91 92 93 94 95

9 7 Meningkatkan status gizi masyarakat

30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100 9 Kesehatan Dinkes

31 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

% 100 100 100 100 100 100 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

% 100 100 100 100 100 100

10 8 32 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% 90 90.5 91 91.5 92 92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak


% 90 90.5 91 91.5 92 92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Kesehatan Dinkes


% 70 71 72 73 74 75 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

% 70 71 72 73 74 75 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kesehatan Dinkes

34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 93 94 94.5 95 95 95 12 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 93 94 94.5 95 95 95 12 Kesehatan Dinkes


% 80 80 80 80 80 80 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 80 80 80 80 80 80

36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan

% 90 90 90 90 90 90 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan

% 90 90 90 90 90 90


% 90 90.5 91 91.5 92 93 Cakupan pelayanan nifas

% 90 90.5 91 91.5 92 93

38 Cakupan KB aktif % 70 71 71 72 73 74 Cakupan KB aktif % 70 71 71 72 73 7439 Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani

% 80 80 80 80 80 80 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 80 80 80 80 80 80

40 Cakupan kunjungan bayi

% 90 90 90 90 90 90 Cakupan kunjungan bayi

% 90 90 90 90 90 90


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI ekslusif, suplemen zat gizi

Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi, dan bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat resiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut

Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 81 % <0,9 <0,9 <0,9 - % <0,9 <0,9 <0,09 0.0113

x 100%

2 Jumlah balita dengan gizi kurang % 15 14 13

Jumlah balita dengan gizi kurang % 15 14 13 7.14 x 100%

3 23 23 21 - 23 23 21 1.16 x 100%

4 102 102 95 - 102 100 95 14.90 x 100.000

5 Umur harapan hidup % 73.8 73.8 Umur harapan hidup % 73.8 73.8

6 11 16 10 - 11 16 10 10 x 100%

7 Rumah sakit pratama 1 1 0 - Rumah sakit pratama 1 1 0 0 0

8 % 70 70 80 70 70 80 58.87 x 100%

x 100

9 100 100 100 - 100 100 100 100

x 100%

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Puskesmas terakreditasi Puskesmas terakreditasipuskesma

spuskesma

s

rumah sakit

rumah sakit

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

%

per 100.000

KH

Jumlah kematian ibu per 100.000

KH

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan kelurahan siaga aktif

- Cakupan desa siaga aktif

%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu kesehatan masyarakat

Jumlah balita dengan gizi buruk

Jumlah balita dengan gizi buruk

Jumlah kematian bayiper 1000

KHJumlah kematian bayi per 1000

KH

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018BIDANG KESEHATAN

SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA

(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD

REALISASI 2018

PERHITUNGAN

Jumlah kematian ibu

15 132.498

1.546 21.648

4 26.837

10 10

58.87 80

31 26.837

63 107

59.504 59.626

Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 8INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu



REALISASI 2018

PERHITUNGAN

10 % 63 64 65 - 63 64 65 66.76

11 1.4 1.4 1.4 - 1.4 1.4 1.4 1.2

12 pkm 8 10 12 8 10 12 14

13 % 100 100 100 100 100 100 73.17

40 41 42 40 41 42 37

100 100 100 100 100 100 45.82

100 100 100 100 100 100 100.00

100 100 100 100 100 100 3.40

10 11 12 10 11 12 11pkmMeningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

18 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm - Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular


% - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

%

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan


16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

% - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%



% - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

%


pkm - Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

pkm

US $ per pddk

Program obat dan perbekalan kesehatan


US $ per pddk



- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO

pkm


Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

%

173.688 260.161

66,76 65 x 100%

29.152.402.069 1.602.100

1,2 1,4x 100% 18.196

15.000

x 100%

14 12 x 100%

30 41

x 100%

37 42

x 100%

153.182 334.299

x 100%

33 33 x 100%

15.406 453.141

x 100%

11 12

x 100%




REALISASI 2018

PERHITUNGAN

110 120 120 110 120 120 54

4 6 8 4 6 8 8

16 18 20 16 18 20 19

1 1 0 1 1 0 0.00%

100 100 100 100 100 100 32.39

100 100 100 100 100 100 98.13

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 72.81

100 100 100 100 100 100 101.08

50 49 49 50 49 49 40.56

100 100 100 100 100 100 70.28

Cakupan penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

29 Cakupan penemuan dan penanganan diare

% Cakupan penemuan dan penanganan diare

%


%

27 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

% - Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

%

26 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

25 AFP rate 2/100.000 penduduk

% - AFP rate 2/100.000 penduduk

%


-

% -

28 Cakupan penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

-

22 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

RS

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

24 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

23 Penyediaan alkes untuk RS pratama

% - Penyediaan alkes untuk RS pratama

%

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS

- Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan

- Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

RS


klinik - Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik


objek Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek


pkm Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

54 120

x 100%

8 8

x 100%

19 20

x 100%

219 676

x 100%

105 107 x 100%

12 12

x 100%

12 12

x 100%

6.056 5.991

x 100%

642 1.580.366 x 100%

49-(40,56-49) 49

x 100%

18.98327.011

x 100%




REALISASI 2018

PERHITUNGAN

100 100 100 100 100 100 100

83 84 85 83 84 85 80.5

83 84 85 83 84 85 85.63

93 94 95 93 94 95 95.02

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

91.5 92 92.5 91.5 92 92.5 100

73 74 75 73 74 75 75.5

95 95 95 95 95 95 98.9

80 80 80 80 80 80 86.62

90 90 90 90 90 90 98.8

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

%


- %


% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

38 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% Cakupan kunjungan ibu hamil K4

40 Cakupan pertolongan % -


Cakupan pertolongan

%


% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia

- Cakupan pelayanan kesehatan lansia

%

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi

36 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

-


%

35 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%


34 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

33 Keluarga menggunakan air bersih

% - Keluarga menggunakan air bersih

%

32 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

- Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

31 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

30 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

% - Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

%

5 5 x 100%

1.3051.622 x 100%

80,4585

x 100%

8701.016

x 100%85,63

85x 100%

1.522.3601.602.071 x 100%

95,0295 x 100%

355355

x 100%

1515 x 100%

114.556114.556

x 100%10092,5

x 100%

94.201124.782

x 100%75,575 x 100%

28.18528.492

x 100%98,995 x 100%

4.8495.598

x 100%86,62

80x 100%




REALISASI 2018

PERHITUNGAN

91.5 92 93 91.5 92 93 96.7

72 73 75 72 73 75 79.9

80 80 80 80 80 80 85.1,

90 90 90 90 90 90 95.244 Cakupan kunjungan bayi

43 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% - Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% - Cakupan kunjungan bayi

%

Cakupan KB aktif % - Cakupan KB aktif %

%


% - Cakupan pelayanan nifas

%

42

persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

26.83627.153

x 100%98,890 x 100%

26.25827.153

x 100%

96,793 x 100%

196.770246.165

x 100%79,975

x 100%

3.3273.911

x 100%85,180 x 100%

24.82026.072

x 100%95,290 x 100%

198.74

145.08 15132,498

105.82

184.32 x 100.000

100 x 100%

0

73.6 x 100%

99.79

% CAPAIAN PROGRAM

% CAPAIAN PROGRAM

102.71

85.71

116.67

73.17

88.09

45.82

100.00

3.40

91.67

% CAPAIAN PROGRAM

45

100

95

0

32.39

98.13

100

72.81

101.08

117.22

70.28

% CAPAIAN PROGRAM

100

94.64

100.74

100.0

100

100

108.11

100.7

104.1

108.5

109.78

% CAPAIAN PROGRAM

103.98

106.53

106.375

105.78

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2018

Documents