laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) tahun...
TRANSCRIPT
L APORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2017
D I N A S P E R K E B U N A N P R O V I N S I J A W A B A R AT
J L . S U R A PAT I N O . 6 7
B A N D U N G
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2018,
yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu
“Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan
Berdaya Saing”.
Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)
Misi dengan 3 (tiga) tujuan, 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator Sasaran,
sebagai berikut:
Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, dengan
tujuan:
1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara Optimal dan Berkualitas, dengan
sasaran strategis:
a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan indikator
sasaran:
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan;
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan;
b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator sasaran:
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis;
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi;
Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan,
dengan tujuan:
2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan sasaran
strategis:
c. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan indikator sasaran:
5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat
d. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan indikator sasaran:
6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)
e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan
Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan
tujuan:
3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:
f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI;
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI
g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan
Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya difasilitasi
melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.
46.528.993.960,- yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) Program dengan 231 (dua ratus
tiga puluh satu) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 33.571.503.000,- yang
dijabarkan kedalam 1 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Adapun realisasi
anggaran tersebut untuk dana APBD adalah sebesar Rp 45.214.858.999 (97,18%) dan
capaian fisiknya sebesar 99,78%. Sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar Rp
28.063.551.796,- atau sebesar 91,51% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.
Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Stratejik, diperoleh gambaran
sebagai berikut:
1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2017 yang
diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 100,98%.
2. Hasil pengukuran perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015,
diperoleh nilai rata-rata sebesar 104,69%.
3. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil capaian
sampai dengan tahun 2017 atau tahun keempat Renstra, diperoleh nilai rata-rata sebesar
81,26%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2018 cukup optimis untuk tercapai
secara optimal (>100%).
4. Hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja
Nasional, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan capaian indikator provinsi
memiliki kesetaraan nilai yang wajar terhadap capaian kinerja Nasional dengan total nilai
sebesar 93,82%, dimana beberapa capaian indikator provinsi mampu melebihi capaian
indikator kinerja nasional.
Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor
perkebunan selama tahun 2017 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain berupa:
- Masih belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya
komoditas perkebunan;
- Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan produksi
benih berkualitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat.
- Masih tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta Gangguan Usaha Perkebunan
- Masih belum optimalnya capaian kinerja SDM dan Kelembagaan pelaku usaha
perkebunan;
- Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI;
- Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.
Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui
peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan kualitas
pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki.
Bandung, Februari 2018,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,
ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda
NIP. 19580516 198603 1 003
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah berasal
dari Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil Pengukuran Kinerja Program
(Outcome) dan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Output), sesuai Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018.
LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD
kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan,
berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2017. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2017 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja
dalam LKIP ini.
Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2017
diselenggarakan melalui 11 program dengan 231 kegiatan yang difasilitasi dana APBD, serta `
program dengan 9 kegiatan yang difasilitasi dana APBN. Adapun dalam pelaksanaannya seluruh
Program/Kegiatan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian
indikator kinerja secara optimal, namun demikian upaya perbaikan kinerja terus dilakukan melalui
berbagai pendekatan koordinasi dan konsultasi.
Semoga dokumen ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja secara optimal pada tahun mendatang.
Bandung, Februari 2018,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT,
ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda
NIP. 19580516 198603 1 003
ii
DAFTAR ISI Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3
1.3. Dasar Hukum ................................................................................ 4
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ......................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 8
2.1. Rencana Stratejik (Tahun 2013-2018) ........................................ 8
2.1.1. Visi dan Misi .................................................................... 8
2.1.2. Tujuan, Sasaran dar Indikator Sasaran ......................... 9
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan ........................................... 10
2.1.4. Program dan Kegiatan .................................................... 11
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ..................................................... 22
2.3.1. Perjanjian Kinerja Utama ............................................... 23
2.3.2. Perjanjian Kinerja Program (Outcome) ........................... 23
2.3.3. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) .............................. 29
2.4. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2017 .......................... 42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 49
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................... 49
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ........................................ 50
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja .... 51
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2017 ...............................................................
50
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian
Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 ...................
54
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan
Tahun 2017 terhadap Target Renstra OPD 2013-
2018 ..........................................................................
58
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan
Capaian Nasional Tahun 2017 ..................................
61
iii
3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta
Alternatif Solusi ...............................................................
64
3.1.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya ............................... 66
3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang
Capaian Kinerja ..............................................................
67
3.1.6. Rencana Program dan Kegiatan .................................... 73
3.2. Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah) 78
3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD ............... 78
3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN ............... 91
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 93
iv
DAFTAR TABEL
Hal Tabel 2.1 : Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 ......................................................................
20
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2017 Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat ..........................................................................................
23
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2017 Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat ........................................................
24
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2017 Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat .............................................................................
30
Tabel 2.5 : Pagu Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat TA. 2017 ....................................................................................
42
Tabel 2.6 : Pagu Program/Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat TA. 2017 ....................................................................................
47
Tabel 3.1 : Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2017 51
Tabel 3.2. : Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Tahun 2016 .... 54
Tabel 3.3 : Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra S.D Tahun 2017 Terhadap
Target Renstra 2013-2018 ..................................................................
58
Tabel 3.4 : Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Capaian
Nasional Tahun 2017 ...........................................................................
61
Tabel 3.5 : SILPA Total APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2017 ...............................................................
67
Tabel 3.6 : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA.
2017 .....................................................................................................
78
Tabel 3.7 : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan
Jawa Barat TA. 2017 ………………......................................................
91
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 - 2018
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dengan Gubernur Tahun 2017
Lampiran 3A : Rencana Kerja Tahun 2017
Lampiran 3B : Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2017
Lampiran 3C : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2017
Lampiran 3D : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2017
Lampiran 3E : Cascading Tahun 2017
Lampiran 3F : Pohon Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terselenggaranya good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip kepemerintahan yang
baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah:
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,
supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya
konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “good governance”
adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan
tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumberdaya.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah
tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara
periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini merupakan salah satu dari
wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
2
Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya
(performance-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun
dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu
instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Stratejik (Renstra),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat
rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.
Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini, maka
instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perkebunan Tahun
2013-2018, Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2017
dihadapkan kepada beberapa pemasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut:
1 Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas sebagian besar komoditas
perkebunan, yang diperkirakan sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan dan
pemanfaatan paket teknologi budidaya komoditas perkebunan oleh para pelaku usaha
perkebunan, terutama oleh para pelaku usaha perkebunan rakyat yang mendominasi lebih
dari 50% usaha perkebunan secara keseluruhan.
2 Masih rendahnya pemanfaatan benih unggul tanaman perkebunan bersertifikat, yang
diperkirakan sebagai akibat dari terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk
pengembangan benih berkualitas yang dibutuhkan pelaku usaha perkebunan di Jawa
Barat.
3 Masih tingginya penyusutan lahan perkebunan (-0,416% per-tahun) sebagai akibat dari
tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta adanya Gangguan Usaha Perkebunan
terutama okupasi lahan perkebunan oleh pihak-pihak tertentu;
4 Menurunnya indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) yang diperkirakan
oleh belum optimalnya pengembangan managemen usaha tani dalam mensiasati kondisi
pasar dan pengelolaan biaya produksi, sebagai akibat dari belum maksimalnya
pembinaan kompetensi SDM dan kemantapan kelembagaan pelaku usaha perkebunan;
5 Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman,
sebagai akibat dari dampak anomali iklim serta pemanfaatan teknologi budidaya yang
kurang ramah lingkungan;
6 Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI,
sebagai akibat dari pemanfaatan teknologi pasca panen yang belum tepat guna;
7 Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat, sebagai akibat dari
masih lemahnya daya saing produk perkebunan Jawa Barat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3
Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2017 telah diupayakan
untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran
APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan
pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat, sebagaimana telah dikemas di dalam
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dengan Visi “Akselerator Terwujudnya
Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju Sejahtera dan Berdaya Saing”, serta
dengan 3 (tiga) Misinya yaitu: (1) Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha
Perkebunan, (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara
Berkelanjutan, dan (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan;
yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:
1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;
2) Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;
3) Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan;
4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan;
5) Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;
6) Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta
7) Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.
Berbagai upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2017 tersebut
secara kualitatif telah mampu mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi, meskipun
secara kuantitatif belum semuanya melampaui target indikator kinerja yang disepakati.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran
kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang
harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah
berhasil dicapai.
LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD
kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.
Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor
perkebunan Jawa Barat selama tahun 2017 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam
LKIP ini.
Dalam LKIP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan
di Jawa Barat pada tahun 2017, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok
dengan 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan pokok, serta 7 (tujuh) program penunjang
dengan 110 (seratus sepuluh) kegiatan penunjang, yang keseluruhannya difasilitasi oleh
sumber dana APBD. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa
Barat didukung dengan dana APBN yang dituangkan kedalam 1 (satu) program dengan 6
(enam) kegiatan Tugas Pembantuan (TP), serta 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan
Dekonsentrasi (DK). Dalam kaitannya dengan analisis pengukuran kinerja ini, maka yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
4
dijadikan dasar pengukuran adalah terhadap program dan kegiatan pokok APBD maupun
APBN saja. Sedangkan capaian indikator program dan kegiatan penunjang dijadikan sebagai
penjelasan tambahan terhadap capaian indikator kinerja secara umum.
1.3. Dasar Hukum
Penyusunan LKIP ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75,
Tambahan Lembaran Negara No 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang telah diperbaharui
dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4576)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl
Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 59 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Tahun 2016 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
6
27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.38-BPKAD/2017, Tanggal 9 Januari
2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.10-
BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2017;
28. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.01.02. Tanggal,
30 Desember 2016;
29. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.01.02.
Tanggal 14 November 2017;
30. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2017, Dana
Dekonsentrasi No. DIPA-018.05.3.029101/2017 tanggal 7 Desember 2016;
31. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2017, Dana Tugas
Pembantuan No. DIPA-018.05.4.029161/2017, tanggal 7 Desember 2016;
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dibidang perkebunan
yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang
dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat, dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian
sub urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan,
pengembangan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan, pemasaran dan usaha
perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai
dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,
bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya
mempunyai fungsi sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
7
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan
yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang
menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Stratejik (Tahun 2013-2018)
Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan
melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan
landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang
berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait
erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil
dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan
siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian
terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.
Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan turunan
dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:
2.1.1. Visi dan Misi
Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD
Tahun 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra
Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat
Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)
Misi, sebagai berikut:
Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,
Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
9
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai
penjabaran dari Misi tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas.
2) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.
3) Meningkatkan Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara
nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada
tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat
dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah
ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis
(Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome), serta 105 (seratus
lima) Indikator Sasaran Kegiatan (Output). Adapun untuk 7 sasaran strategis dengan 9
indikator sasarannya adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas
Perkebunan, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan
(2,1-2,5% selama 5 tahun)
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis
perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat , dengan
indikator sasaran strategis (Benefit):
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis
(2,1-2,5% selama 5 tahun)
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-
2,5% selama 5 tahun),
3. Sasaran Strategis 3: Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan indikator
sasaran strategis (Benefit):
5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa
Barat (13% selama 5 tahun)
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan
indikator sasaran strategis (Benefit):
6) Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)
(1% selama 5 tahun)
5. Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan
indikator sasaran strategis (Benefit):
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% selama 5
tahun).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
10
6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk
perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI
(2,1-2,5% selama 5 tahun).
7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan
indikator sasaran strategis (Benefit):
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama
5 tahun)
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut
diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah
dirumuskan 9 (sembilan) Strategi sebagai berikut:
1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas
perkebunan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman
Perkebunan;
4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
Perkebunan;
5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian
degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan indeks NTP perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan kinerja pelaku
dan kelembagaan usaha perkebunan;
7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;
8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai
SNI, dan
9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.
Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai
penjabaran dari strategi tersebut, didalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 telah dirumuskan sebagai berikut:
1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan
peremajaan komoditas strategis;
2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi
secara berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman
perkebunan;
4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan
Jaringan Peredaran Benih;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
11
5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan
teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan
secara berkelanjutan;
6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha
Perkebunan;
7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta
ramah lingkungan;
8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan
sesuai SNI; dan
9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.
2.1.4. Program dan Kegiatan
Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya
dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017, sebagai
berikut :
1. Program Pokok APBD TA. 2017
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :
1) Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas
2) Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
3) Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
4) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih
Tanaman Perkebunan
5) Akomodasi Penyaluran Benih
6) Pembenihan Kopi Robusta
7) Pembenihan Tanaman Indigofera
8) Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi
9) Pembinaan Teknis Pembenihan
10) Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger
11) Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger
12) Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger
13) Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
14) Launching dan Distribusi Benih Kopi
15) DBHCHT - Uji Multi Lokasi Varietas Tembakau
16) DBHCHT - Bimtek Penangkar Tanaman Tembakau
17) Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger
18) Sertifikasi Benih Tanaman Tarum
19) Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
20) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih
21) Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
12
22) Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
23) DBHCHT Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih
Tembakau
24) DBHCHT Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau
25) DBHCHT Pengawasan Benih Tanaman Tembakau
26) DBHCHT Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke
Sulawesi Selatan
27) Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat
28) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman
Semusim
29) Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural
Practice
30) Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural
Practice
31) Bintek Budidaya Tanaman Tahunan
32) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman
Tahunan
33) Budidaya Tanaman Kenaf
34) Rapat Koordinasi Sarana Produksi
35) Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan
36) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman
Perkebunan
37) Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan
38) DBHCHT Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT
39) DBHCHT Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
40) DBHCHT Demplot Tanaman Tembakau
41) DBHCHT Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Budidaya
Tanaman Tembakau
42) Demplot Budidaya Tanaman Indigofera
43) Bintek Budidaya Tanaman Semusim
b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan:
44) DBHCHT Demplot Konservasi Lahan Tembakau
45) DBHCHT Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan
46) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis
Tanaman Kopi Arabika
47) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis
Tanaman Kopi Robusta
48) Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java
Preanger
49) Demplot Prasarana Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
13
50) Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara
51) Antisipasi Perubahan Iklim
52) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
53) CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa
54) CLTH Pengembangan Kelapa
55) Pertemuan Akses Permodalan
56) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha
Perkebunan
57) Bimtek Perkebunan
58) Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi
59) Bimtek Penguatan Kelembagaan
60) PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
61) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha
Perkebunan
62) Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan
63) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang
Perkebunan
64) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha
Perkebunan
65) DBHCHT Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi
66) DBHCHT Peningkatan Wawasan
67) DBHCHT Pelatihan Penguatan Kelembagaan
68) DBHCHT Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau
69) DBHCHT Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan
Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
70) Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/ Gapoktan serta MPIG Kopi Arabika
Java Preanger
c. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan,
dengan kegiatan:
71) Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
72) Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT
73) Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP
74) Pengembangan Bahan Pestisida Nabati
75) Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
76) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana
Teknologi PHT
77) Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi
78) Pengendalian OPT pada Tanaman T e h
79) Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa
80) Penerapan Metode PHT pada Tanaman T e h
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
14
81) Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT
82) Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi
83) Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah
Lingkungan
84) DBHCHT Pengendalian OPT Tembakau
85) DBHCHT Pelatihan APH Cair di Universitas Djendral Sudirman Purwokerto
86) DBHCHT Pelatihan APH Cair di BPTP
d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan ,
Perikanan dan Kehutanan, dengan kegiatan:
87) DBHCHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI
88) DBHCHT Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam
Meningkatkan Daya Saing
89) DBHCHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau
90) DBHCHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Mutu
Hasil Tembakau
91) Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI
92) Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil
93) Sertifikasi Uji Mutu Hasil
94) Penguatan Mutu Hasil Perkebunan
95) Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH
96) Bandung Tea Festival
97) Jabar Lautan Kopi
98) Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar
99) PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
100) HPS Tingkat Nasional
101) HPS Tingkat Jawa Barat
102) Road Show de Syukron di BKPP
103) Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee
104) Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan
105) Partisipasi Pameran Provinsi
106) Rapat Koordinasi Perkebunan Besar
107) Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan
108) Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan
109) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha
110) CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah
111) CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah
112) CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah
113) CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh
114) Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
15
115) Promosi Produk Perkebunan ke Kazakhstan
116) Promosi Produk Perkebunan ke Kanada (USA)
117) Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro & Food, Batam
Expo, Surabaya Expo)
118) Perbanyakan Buku Kopi
119) Perbanyakan Buku T e h
120) Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat
121) Simposium Kopi Tingkat Nasional
2. Program Penunjang APBD TA. 2017
a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah,
dengan kegiatan:
1) Forum OPD Bidang Perkebunan
2) Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan
3) Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun
2017
4) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
5) Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olahraga dan
Senam
6) Outbound Dinas Perkebunan
7) Penyediaan Sewa Olahraga
8) Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga
9) Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Seminar,
Workshop dan Bimtek
10) Pelaksanaan General Check Up
11) Jabar Tolak Kekerasan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14) Penyediaan Alat Tulis Kantor
15) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17) Penyediaan Makanan dan Minuman
18) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan
UPTD BPTP
21) Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
16
22) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BPTP
23) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan
UPTD BPTP
24) Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
25) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BPTP
26) Penyediaan Plakat/ Vandel/Piala/ Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai
dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
27) Penyediaan Plakat/ Vandel/Piala/ Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
28) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
29) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BPBTP
30) Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
31) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan
UPTD BPBTP
32) Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
33) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BPBTP
34) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
35) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BSPMB
36) Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
37) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan
UPTD BSPMB
38) Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD
BSPMB
39) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit
Pelayanan UPTD BSPMB
40) Penyediaan Plakat/ Vandel/Piala/ Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai
dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
41) Penyediaan Honor Barang dan Jasa
42) Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior
43) Penyediaan Plakat/ Vandel/Piala/ Cinderamata/ Karangan Bunga/Souvenir
44) Penyediaan Pengadaan Almari
45) Penyediaan Alat Pendingin Ruangan
46) Penyediaan Radio SSB
47) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar
48) Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
17
49) Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
50) Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
51) Rehabilitasi Kantor Sub Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar
52) Pemasangan Paving Block Kantor Sub Unit UPTD BPTP Disbun Jabar
53) Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
54) Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar
55) Penyediaan Mesin Pengukus Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
56) Penyediaan Mesin Pengolah Minyak Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
57) Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar
58) Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar
59) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP
60) Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP
61) Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP
62) Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP
63) Pembangunan Mushola dan Tempat Wudhu di Kebun Dinas Sukajadi dan
Lengkong UPTD BPBTP
64) Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP
65) Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP
66) Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP
67) Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP
68) Pengadaan Kursi Rapat BPBTP
69) Pengadaan Sofa UPTD BPBTP
70) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium
UPTD BPBTP
71) Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP
72) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB
73) Penyediaan AC UPTD BSPMB
74) Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB
75) Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB
76) Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB
77) Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur - UPTD BSPMB
78) Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD BSPMB
79) Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB
80) Pembuatan Garasi UPTD BSPMB
e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
81) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
82) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
83) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
84) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor BPTP
85) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
18
86) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP
87) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP
88) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP
89) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP
90) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB
91) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB
92) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan:
93) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat
94) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat
95) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat
96) Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
97) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
98) Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
99) Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan
g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan:
100) DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data/ Informasi Tembakau Jawa
Barat
101) DBH-CHT Benchmarking Data/Informasi Tembakau ke NTB
102) DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat
103) Workshop Statistik Perkebunan
104) Pengumpulan Data Statistik
105) Validasi Angka Tetap Provinsi 2016
106) Validasi Angka Sementara Provinsi 2017
107) Forum Validasi Data Statistik Nasional
108) Pengelolaan Website Dinas Perkebunan
109) Publikasi Data/Informasi Perkebunan
110) Pengolahan Data Statistik
3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:
a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan, dengan kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)
2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan (TP)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
19
4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP)
5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP)
6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
4. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:
a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan, dengan kegiatan:
1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)
2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan (DK)
3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (DK)
Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator
Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas
Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
20
Tabel 2.1
Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Visi
Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing
Misi 1
Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan
Misi 2
Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan
Misi 3
Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan
Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas
Tujuan 2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara
berkelanjutan
Tujuan 3 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan
Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditas Perkebunan
Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul
Bersertifikat
Sasaran 3 Terkendalinya
Sumber Daya Lahan Perkebunan
Sasaran 4 Meningkatnya
Kesejahteraan Petani Perkebunan
Sasaran 5 Menurunnya
intensitas serangan OPT Perkebunan
Sasaran 6 Meningkatnya
Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
Sasaran 7 Meningkatnya Volume
Ekspor Produk Perkebunan
Indikator 1 Prosentase Peningkatan
Produksi rata-rata komoditas strategis
perkebunan
(2,1-2,5%)
Indikator 2
Prosentase
Peningkatan
Produktivitas rata-
rata komoditas
strategis perkebunan
(2,1-2,5%)
Indikator 3 Prosentase
peningkatan jumlah
ketersediaan benih unggul komoditas
strategis
(2,1-2,5%)
Indikator 4
Peningkatan Benih
tanaman
perkebunan yang
Tersertifikasi
(2,1-2,5%)
Indikator 5 Prosentase Luas
minimum eksisting
lahan perkebunan terhadap luas Jawa
Barat (13%)
Indikator 6 Prosentase
Peningkatan Indeks
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat
(NTP-R)
(1 %)
Indikator 7 Prosentase Penurunan
Intensitas Serangan OPT Perkebunan
(-1%)
Indikator 8 Prosentase
Peningkatan jumlah
penerapan sistem jaminan mutu sesuai
SNI
(2,1-2,5%)
Indikator 9 Prosentase
Peningkatan Volume
Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%)
Strategi 1 Optimalisasi
pemanfaatan faktor-faktor produksi dan
fokus pengembangan
komoditas perkebunan
Strategi 2
Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi budidaya
adaptif yang ramah
lingkungan
Strategi 3 Optimalisasi
pemanfaatan sumber daya dan
kelembagaan perbenihan tanaman
Perkebunan
Strategi 4
Optimalisasi
Pelayanan Sertifikasi
Benih dan
Pengawasan
Peredaran Benih
Tanaman
Perkebunan
Strategi 5 Meningkatkan
pengawasan alih fungsi lahan dan alih
komoditas serta pengendalian
degradasi sumber daya lahan
perkebunan secara
berkelanjutan
Strategi 6 Meningkatkan indeks
NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja
pelaku dan
kelembagaan usaha Perkebunan
Strategi 7 Menurunkan luas
wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT
Strategi 8 Meningkatkan Jumlah
Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan
sesuai SNI
Strategi 9 Meningkatkan
penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan
kemitraan usaha Perkebunan
Kebijakan 1 Peningkatan
pemanfaatan faktor-
faktor produksi melalui intensifikasi,
rehabilitasi dan peremajaan
komoditas strategis
Kebijakan 2 Pengembangan kaji
terap teknologi
budidaya dan peningkatan
dukungan sarana produksi secara
berkelanjutan
Kebijakan 3 Peningkatan
produktivitas balai
benih dan pemberdayaan
penangkar benih tanaman
perkebunan
Kebijakan 4 Pengembangan
sistem pelayanan
sertifikasi yang efektif dan
Peningkatan Pengawasan
Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi
penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan
teknik konservasi
Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi
Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan
Kebijakan 7 Peningkatan
teknologi dan sistem
pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah
lingkungan
Kebijakan 8 Peningkatan
kemampuan dalam
Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta
pembinaan kemitraan usaha perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
21
Jaringan Peredaran Benih
sumber daya lahan serta penanganan
gangguan usaha perkebunan secara
berkelanjutan
Program Program Program Program Program Program Program Program Program
1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian (PSP)
3. Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit
Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD)
2. Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN)
1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD)
2. Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian (APBN)
3. Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD
2. Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian (APBN)
3. Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan (APBN)
Program Penunjang
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.
Keterangan: Selengkapnya mengenai skema indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tabel Cascading terlampir.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
22
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017
Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.1 tersebut di
atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2013 sampai
dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis,
Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis,
Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber
daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2017 sendiri adalah terdiri dari
50 outcome dan 130 output dengan anggaran sebesar Rp. 98.681.617.400 yang
dijabarkan dalam 12 program dan 240 kegiatan baik APBD maupun APBN, sebagaimana
dijelaskan dalam tabel terlampir.
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53
Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:
1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;
4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan
mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
23
2.3.1. Perjanjian Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD
dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan
Tahun 2013-2018. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian
sasaran strategis.
Untuk Tahun 2017 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 7 (tujuh)
sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2017
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Program Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1) Prosentase Peningkatan Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)
2,4
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)
2,4
2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
3) Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis (%)
2,4
4) Prosentase Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (%)
2,4
3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
5) Prosentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan Terhadap Luas Jawa Barat (%)
13,0
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
1,0
5. Menurunnya Intensitas Serangan OPT Perkebunan
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)
-1,0
6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
8) Prosentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%)
2,4
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)
2,4
2.3.2. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)
Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD
dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan
adalah Indikator Kinerja Program (Outcome) yang berjumlah 50 indikator.
Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang
akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran
strategis. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Program yang dimaksud adalah
sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
24
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)Tahun 2017
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1.1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan
1.1.1 Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton)
383.300 Kabid Produksi Perkebunan
1.1.2 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi)
21 Kabid Produksi Perkebunan
1.1.3 Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%)
72,5
Kabid Produksi Perkebunan
1.1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok)
3 Kabid Produksi Perkebunan
1.1.5 Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok)
3 Kabid Produksi Perkebunan
1.2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan
1.2.1. Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)
100 Kabid Produksi Perkebunan
1.2.2. Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)
2 Kabid Produksi Perkebunan
1.2.3. Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%)
72,5 Kabid Produksi Perkebunan
1.2.4. Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok)
2 Kabid Produksi Perkebunan
1.2.5. Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok)
2 Kabid Produksi Perkebunan
2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
2.3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan
2.3.1 Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)
30.512.047 Kepala UPTD BPBTP
2.3.2 Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi)
5 Kepala UPTD BPBTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
25
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
benih unggul komoditas strategis
2.3.3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%)
72,5 Kepala UPTD BPBTP
2.3.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok)
2 Kepala UPTD BPBTP
2.3.5 Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok)
2 Kepala UPTD BPBTP
2.4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi
2.4.1 Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang)
30.512.047 Kepala UPTD BSPMB
2.4.2 Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota)
7 Kepala UPTD BSPMB
2,4,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%)
72,5 Kepala UPTD BSPMB
2,4.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok)
2 Kepala UPTD BSPMB
2.4.5 Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok)
2 Kepala UPTD BSPMB
3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
3.5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat
3.5.1 Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)
482.238 Kepala Bidang Bangdal
3.5.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)
12 Kepala Bidang Bangdal
3,5,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%)
72,5 Kepala Bidang Bangdal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
26
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
3.5.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok)
3 Kepala Bidang Bangdal
3.5.5 Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok)
3 Kepala Bidang Bangdal
4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
4.6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)
4.6.1 Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)
102,5 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
4.6.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)
14 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
4.6.3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%)
72,5 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
4.6.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan
SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok)
3 Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
4.6.5 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan
dan Akses Permodalan yg tersedia (dok) 3 Kepala Bidang Pengembangan
SDM, Kelembagaan dan Permodalan
5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
5.7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan
5.7.1 Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)
9 Kepala UPTD BPTP
5.7.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota)
15 Kepala UPTD BPTP
5,7,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%)
72,5 Kepala UPTD BPTP
5,7.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok)
2 Kepala UPTD BPTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
27
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
5.7.5 Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok)
2 Kepala UPTD BPTP
6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
6.8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI
6.8.1 Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)
53 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
6.8.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota).
5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
6.8.3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%)
72,5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
6.8.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok)
2 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
6.8.5 Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok)
2 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
7.9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan
7.9.1 Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)
5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
7.9.2 Prosentase Tingkat Kelancaran Disribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%)
72,5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
7,9,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%)
72,5 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
7,9.4 Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok)
1 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
28
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
7.9.5 Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok)
1 Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
8 Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan
0.0 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%)
0.0.1. Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%)
100
Sekretaris
0.0.2. Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%)
100 Sekretaris
0.0.3. Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%)
72,5 Sekretaris
0.0.4. Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%)
100 Sekretaris
0.0.5. Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok)
3 Sekretaris
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
29
2.3.3. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output)
Perjanjian Kinerja Kegiatan adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Unit
Kerja Esselon III dengan Kepala Seksi atau Kasubag pada masing-masing Unit Kerja
Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja
Kegiatan (Output), yang berjumlah 130 indikator output.
Perjanjian Kinerja Kegiatan ini sebagai dasar pengukuran kinerja kegiatan yang
akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran
outcome dan indikator strategis. Adapun untuk tahun 2017 ini Perjanjian Kinerja Kegiatan
yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
30
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2017
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1.1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan
1.1.1 Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton)
1.1.1.1 Luas lahan peningkatan produksi tanaman tahunan
3.200 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.1.1.2 Luas lahan peningkatan produksi tanaman semusim
1850 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.1.1.3 Jumlah Laporan pemantauan, penyaluran dan penggunaan sarana budidaya (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Lap)
7 Kepala Seksi Sarana Produksi
1.1.2 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi)
1.1.2.1 Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi)
37 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.1.2.2 Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi)
15 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.1.2.3 Jumlah Laporan Kaji Terap Pengembangan sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lap)
5 Kepala Seksi Sarana Produksi
1.1.3 Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%)
1.1.3.1 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Lap)
4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.1.3.2 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Lap)
4 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.1.3.3 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan Teknis dan Koordinasi fasilitasi sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Lap)
4 Kepala Seksi Sarana Produksi
1,1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok)
1.1.4.1 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produksi tanaman tahunan (dok)
4
Kepala Seksi Tanaman Tahunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
31
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.4.2 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan Produksi tanaman semusim (Dok)
4 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.1.4.3 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana budidaya tanaman perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok)
4 Kepala Seksi Sarana Produksi
1,1.5 Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok)
1.1.5.1 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman tahunan (Dok)
1 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.1.5.2 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman semusim (Dok)
1 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.1.5.3 Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana budidaya perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok)
1 Kepala Seksi Sarana Produksi
1.2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan
1.2.1. Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)
1.2.1.1 Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)
10 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.2.1.2 Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)
5 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1.2.2. Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)
1.2.2.1 Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman tahunan (Lap)
1 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.2.2.2 Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman semusim (Lap)
1 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1,2,3, Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%)
1.2.3.1. Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman tahunan (Lap)
4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.2.3.2. Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman semusim (Lap)
4 Kepala Seksi Tanaman Semusim
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
32
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1,2,4, Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok)
1.2.4.1. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman tahunan (dok)
4 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.2.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok)
4 Kepala Seksi Tanaman Semusim
1,2,5. Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok)
1.2.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman tahunan (Dok)
1 Kepala Seksi Tanaman Tahunan
1.2.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok)
1 Kepala Seksi Tanaman Semusim
2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
2.3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis
2.3.1 Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)
2.3.1.1. Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)
1.325.000 Kepala Seksi Pemasaran Benih
2.3.1.2. Jumlah hasil Identifikasi potensi sumber daya genetik (Plasma Nutfah) tanaman perkebunan (Jenis)
1 Kepala Seksi Pengembangan Benih
2.3.1.0. Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP
2.3.2 Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi)
2.3.2.1. Jumlah Pembinaan Penangkar Benih perkebunan (penangkar)
75 Kepala Seksi Pemasaran Benih
2.3.2.2. Jumlah Kaji Terap Pengembangan Teknologi Pembenihan (Paket)
1 Kepala Seksi Pengembangan Benih
2.3.2.3. Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP
2,3,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%)
2.3.3.1. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan sistem manajemen pemasaran benih perkebunan (Kab/Kota)
4 Kepala Seksi Pemasaran Benih
2.3.3.2. Jumlah Laporan Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih (lap)
5 Kepala Seksi Pengembangan Benih
2.3.3.0. Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap)
12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
33
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
2,3.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok)
2.3.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pembinaan penangkar dan sistem pemasaran benih tanaman perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Pemasaran Benih
2.3.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan teknologi pembenihan tanaman perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Pengembangan Benih
2.3.4.0. Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP
2.3.5 Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok)
2.3.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis profil penangkar dan pemasaran benih tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pemasaran Benih
2.3.5.2 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya genetik serta pengembangan produksi benih tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengembangan Benih
2.3.5.0. Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP
2.4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi
2.4.1 "Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang) "
2.4.1.1. Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)
3 Kepala Seksi Pengawasan Benih
2.4.1.2. Jumlah pelayanan pengujian dan sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Pohon/batang)
30.512.047 Kepala Seksi Pengujian Benih
2.4.1.3. Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB
2.4.2 Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota)
2.4.2.1. Jumlah jalinan kerjasama pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (kali)
1 Kepala Seksi Pengawasan Benih
2.4.2.2. Jumlah kajian terap teknik pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Dok)
2 Kepala Seksi Pengujian Benih
2.4.2.3. Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap)
12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
34
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
2,4,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%)
2.4.3.1. Jumlah Kajian teknik penanganan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok)
2 Kepala Seksi Pengawasan Benih
2.4.3.2. Jumlah Jalinan kerjasama antar kelembagaan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Kali)
1 Kepala Seksi Pengujian Benih
2.4.3.3. Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap)
12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB
2,4.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok)
2.4.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Pengawasan Benih
2.4.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan Pengujian mutu dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Pengujian Benih
2.4.4.3. Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB
2.4.5 Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok)
2.4.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengawasan Benih
2.4.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pelayanan pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengujian Benih
2.4.5.3. Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB
3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
3.5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan
3.5.1 Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)
3.5.1.1. Jumlah kajian Penataan kawasan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dok)
3 Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan
3.5.1.2. Jumlah hasil pembangunan prasarana perkebunan (jalan produksi, sumber Air dan antisipasi Anomali Iklim) (lokasi)
9 Kepala Seksi Prasarana Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
35
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
perkebunan terhadap luas Jawa Barat
3.5.1.3. Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengendalian Perkebunan (Lap)
5 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan per triwulan
3.5.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)
3.5.2.1. Jumlah Kaji Terap penataan lahan perkebunan (Demplot/Demfarm/Demarea) (lokasi)
4 Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan
3.5.2.2. Jumlah kaji terap pengembangan prasarana perkebunan (Demplot/Demfar/Demarea) (Lokasi)
4 Kepala Seksi Prasarana Perkebunan
3.5.2.3. Jumlah Laporan Kaji Terap perlindungan tanaman, dampak anomali iklim dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Lap)
4 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan
3,5,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%)
3.5.3.1. Jumlah Perluasan dan optimasi lahan perkebunan (Ha)
100 Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan
3.5.3.2. Jumlah Jalinan kerjasama dan koordinasi pengembangan prasarana perkebunan (Kali)
3 Kepala Seksi Prasarana Perkebunan
3.5.3.3. Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan pengendalian perkebunan (Lap)
5 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan
3,5.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok)
3.5.4.1. Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan Penataan lahan perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan
3.5.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan prasarana perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Prasarana Perkebunan
3.5.4.3. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengendalian perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan
3.5.5 Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok)
3.5.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya lahan perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan
3.5.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan
analisis prasarana perkebunan (Dok) 1 Kepala Seksi Prasarana
Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
36
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
3.5.5.3. Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data pengendalian perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan
4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
4.6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)
4.6.1 Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)
4.6.1.1. Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan melalui Diklat, Bimtek, Magang, dlsb. (Org)
3300 Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan
4.6.1.2. Jumlah Poktan/Gapoktan perkebunan yang meningkat status kelembagaannya (unit)
140 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan
4.6.1.3. Jumlah kegiatan pembinaan akses permodalan pelaku usaha perkebunan ke lembaga keuangan (lap)
5 Kepala Seksi Permodalan
4.6.2 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%)
4.6.2.1. Jumlah Pencetakan Wira Usaha Baru bidang Perkebunan (Org)
750 Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan
4.6.2.2. Jumlah stakeholders (Asosiasi dlsb) yang terfasilitasi pembinaan kelembagaannya (Unit)
140 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan
4.6.2.3. Jumlah Laporan kegiatan percontohan pembinaan akses permodalan usaha perkebunan (Lap)
3 Kepala Seksi Permodalan
4,6,3 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok)
4.6.3.1. Jumlah kajian metode peningkatan kompetensi SDM Perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan
4.6.3.2. Jumlah prestasi poktan/gapoktan dan pelaku usaha binaan di bidang perkebunan (buah)
4 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan
4.6.3.3. Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan akses permodalan usaha perkebunan (Lap)
4 Kepala Seksi Permodalan
4,6.4 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok)
4.6.4.1. Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan SDM Perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan
4.6.4.2. Jumlah DokTelaahan Staff tentang bahan kebijakan penguatan kelembagaan
4 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
37
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
(poktan/gapoktan/asosiasi) perkebunan (Dok)
4.6.4.3. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan akses permodalan perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Permodalan
4.6.5 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok)
4.6.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan kompetensi SDM perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan
4.6.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis kelembagaan usaha perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan
4.6.5.3. Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data akses permodalan (Dok)
1 Kepala Seksi Permodalan
5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
5.7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan
5.7.1 Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)
5.7.1.1. Jumlah hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)
7 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.1.2. Luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi PHT tanaman perkebunan (Ha)
680 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.1.3. Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
5.7.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota)
5.7.2.1. Jumlah pengujian kualitas agensia hayati jenis patogen dan efektivitas ekstrak pestisida nabati (Paket)
15 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.2.2. Jumlah Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) tanaman perkebunan (Lokasi)
10 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.2.3. Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
38
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
5,7,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%)
5.7.3.1. Jumlah pengadaan dan distribusi sarana teknologi PHT tanaman perkebunan (Unit)
10 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.3.2. Jumlah kab/kota yang melaporkan adanya serangan OPT Perkebunan melalui SIMAKIT (Kab/Kota)
15 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.3.3. Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
5,7.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok)
5.7.4.1. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana OPT tanaman perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.4.2. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.4.4. Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok)
4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
5.7.5 Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok)
5.7.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan sarana PHT tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis aplikasi PHT tanaman perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
5.7.5.0. Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP
6 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk
6.8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem
6.8.1 Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)
6.8.1.1. Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)
9 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
6.8.1.2. Jumlah Kebun yang mendapat pelayanan penilaian status klasifikasi (Lokasi)
21 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
6.8.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem
6.8.2.1. Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Jenis)
3 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
39
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
perkebunan sesuai SNI
jaminan mutu sesuai SNI
mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota).
6.8.2.2. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Dok)
5 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
6,8,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%)
6.8.3.1. Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (Poktan)
5 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
6.8.3.2. Jumlah jalinan kemitraan pengembangan usaha antar Pelaku Usaha Perkebunan (Kali)
4 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
6,8.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok)
6.8.4.1. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pengolahan dan mutu hasil perkebunan (dok)
4 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
6.8.4.2. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pembinaan pelaku usaha perkebunan dalam peningkatan mutu hasil (Dok)
4 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
6.8.5 Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok)
6.8.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis penanganan mutu hasil perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
6.8.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan usaha perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
7.9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan
7.9.1 Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)
7.9.1.1. Jumlah inisiasi dan penetrasi peluang ekspor produk perkebunan (kali)
4 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
7.9.2 Prosentase Tingkat Kelancaran Disribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%)
7.9.2.1. Jumlah penanganan distribusi komoditas perkebunan antar daerah dan fasilitasi Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kali)
16 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
7,9,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%)
7.9.3.1. Jumlah tindak lanjut hasil promosi produk perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)
5 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
7,9.4 Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok)
7.9.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pemasaran hasil perkebunan (Dok)
4 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
7.9.5 Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok)
7.9.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis promosi/pemasaran hasil perkebunan (Dok)
1 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
40
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan
0.0 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%)
0.0.1. Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%)
0.0.1.1. Jumlah dokumen perencanaan, laporan monitoring/evaluasi serta data informasi pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)
5 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
0.0.1.2. Jumlah dokumen umum, surat masuk/keluar dan pelayanan publik, sesuai SOP (Dok)
3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
0.0.1.3. Jumlah dokumen administrasi keuangan tepat waktu, sesuai SOP (jenis)
2 Kepala Sub Bagian Keuangan
0.0.2. Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%)
0.0.2.1. Jumlah penanganan koordinasi perencanaan serta pelaporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)
4 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
0.0.2.2. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian(pangkat, KGB) tepat waktu dan peningkatan pembinaan aparatur, sesuai SOP (Dok)
4 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
0.0.2.3. Jumlah pelayanan administrasi keuangan program/kegiatan dan pelayanan keuangan BTL (Gaji/Tunjangan) PNS tepat waktu, sesuai SOP (Dok)
4 Kepala Sub Bagian Keuangan
0.0.3. Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%)
0.0.3.1. Jumlah penanganan pelayanan data informasi program/kegiatan pembangunan perkebunan melalui berbagai media informasi publik (kali)
12 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
0.0.3.2. Jumlah penanganan pelayanan informasi umum OPD melalui berbagai media informasi publik (kali)
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
0.0.3.3. Jumlah penanganan pelayanan informasi publik tentang keuangan, sesuai sop (kali)
12 Kepala Sub Bagian Keuangan
0.0.4. Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%)
0.0.4.1. Jumlah koordinasi, suvervisi, sinkronisasi, harmonisasi program/keg antar OPD terkait, sesuai SOP (kali)
12 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
0.0.4.2. Jumlah koordinasi antar opd terkait tentang kepegawaian dan aset OPD (Kali)
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
0.0.4.3. Jumlah koordinasi penyelesaian administrasi dan audit keuangan opd, sesuai SOP (Dok)
12 Kepala Sub Bagian Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
41
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (Outcome) Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2017
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
0.0.5. Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok)
0.0.5.1. Jumlah Telaahan Staf ttg bahan kebijakan penyusunan program/kegiatan, monitoring/evaluasi, serta data dan informasi pembangunan (dok)
4 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
0.0.5.2. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana aparatur, sesuai SPM (dok)
4 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
0.0.5.3. Jumlah Dok telaahan staf ttg bahan kebijakan pengelolaan keuangan pembangunan perkebunan, sesuai SPM (Dok)
4 Kepala Sub Bagian Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
2.4. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2017
Dalam Tahun 2017, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat secara
keseluruhan difasilitasi oleh 7 Program Wajib dengan 110 Kegiatan, serta 4 Program
Pilihan dengan 121 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa
Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang terdiri dari 1
Program dan 6 Kegiatan untuk Tugas Pembantuan (TP), serta 1 Program dan 3 Kegiatan
untuk Dekonsentrasi (DK).
Tabel 2.5 Pagu Program/Kegiatan
APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2017 No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
TOTAL APBD
46.528.993.960
URUSAN WAJIB 13.839.148.960
1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
436.000.000
1. Kegiatan Forum OPD Bidang Perkebunan 138.000.000
2. Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan 45.000.000
3. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017
40.000.000
4. Kegiatan Forum Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat
213.000.000
2 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1.265.500.000 5. Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin,
Instruktur Olah Raga dan Senam 58.000.000
6. Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan 145.000.000
7. Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga 68.000.000
8. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga 337.500.000
9. Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, dan Bimtek
370.000.000
10. Kegiatan Pelaksanaan General Check Up 87.000.000
11. Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan 200.000.000
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.761.100.000
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.900.000
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 547.708.000
14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 194.000.000
15. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000
16. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 256.000.000
17. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 181.000.000
18. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550.492.000
19. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
127.600.000
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
3.600.000
21. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
338.900.000
22. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
31.500.000
23. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
12.000.000
24. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
45.200.000
25. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
52.400.000
26. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
118.000.000
27. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
10.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
28. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
12.000.000
29. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
410.889.860
30. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
60.000.000
31. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
67.610.140
32. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
46.800.000
33. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
132.500.000
34. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
9.000.000
35. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
286.617.030
36. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
70.386.824
37. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
41.573.176
38. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
49.440.000
39. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
63.982.970
40. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
7.000.000
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.599.698.960
41. Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa 18.400.000
42. Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior 81.600.000
43. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
60.750.000
44. Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari 45.000.000
45. Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan 36.000.000
46. Kegiatan Penyediaan Radio SSB 37.500.000
47. Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar
32.200.000
48. Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar 100.000.000
49. Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar 90.756.960
50. Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000
51. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Sub Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar
75.000.000
52. Kegiatan Pemasangan Paving Block Kantor Sub Unit UPTD BPTP Disbun Jabar
87.410.000
53. Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000
54. Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar 100.000.000
55. Kegiatan Penyediaan Mesin Pengukus Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
67.300.000
56. Kegiatan Penyediaan Mesin Pengolah Minyak Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
82.300.000
57. Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar
75.000.000
58. Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar 38.382.000
59. Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP 34.500.000
60. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP
75.000.000
61. Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP 75.000.000
62. Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP
76.800.000
63. Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Wudhu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP
75.000.000
64. Kegiatan Renovasi dan Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP
50.000.000
65. Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP
50.000.000
66. Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP 115.900.000
67. Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP 50.000.000
68. Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP 50.000.000
69. Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP 42.300.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
70. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/ Alat Laboratorium UPTD BPBTP
100.000.000
71. Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP 75.000.000
72. Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB 23.000.000
73. Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB 20.300.000
74. Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB 17.400.000
75. Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur – UPTD BSPMB 50.000.000
76. Kegiatan Pembuatan Mushola SUP Cianjur – UPTD BSPMB 77.300.000
77. Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur – UPTD BSPMB 40.000.000
78. Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya – UPTD Tasikmalaya
50.000.000
79. Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB
117.300.000
80. Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB 107.300.000
5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.256.850.000
81. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 484.263.888
82. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.044.486.112
83. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 106.200.000
84. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP 431.000.000
85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP
176.800.000
86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP 394.600.000
87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP 767.224.860
88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP
101.275.140
89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP
38.000.000
90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB 547.000.000
91. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB
82.000.000
92. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB
84.000.000
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
470.900.000
93. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
50.000.000
94. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
14.500.000
95. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
14.500.000
96. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
171.000.000
97. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46.500.000
98. Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38.000.000
99. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan 136.400.000
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.049.100.000
100. Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 24.600.000
101. Kegiatan Pengumpulan Data Statistik 141.000.000
102. Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 47.000.000
103. Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017 65.700.000
104. Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional 35.000.000
105. Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan 82.000.000
106. Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan 40.000.000
107. Kegiatan Pengolahan Data Statistik 159.000.000
108. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis Penyusunan Data/Informasi Tembakau Jawa Barat
141.800.000
109. Kegiatan DBHCHT – Benchmarking Data/Informasi Tembakau ke NTB
228.000.000
110. Kegiatan DBHCHT – Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat
85.000.000
URUSAN PILIHAN 32.689.845.000
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20.735.675.000
111. Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 500.000.000
112. Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 188.250.000
113. Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 63.100.000
114. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
100.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
115. Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih 100.000.000
116. Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta 762.500.000
117. Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera 500.000.000
118. Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi 5.686.910.000
119. Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan 52.050.000
120. Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger 1.275.000.000
121. Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger 3.948.540.000
122. Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger
325.000.000
123. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
675.000.000
124. Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi 720.000.000
125. Kegiatan DBHCHT – Uji Multi Lokasi Varietas Tembakau 277.500.000
126. Kegiatan DBHCHT – Bintek Penangkar Benih Tanaman Tembakau 220.000.000
127. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger
250.000.000
128. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera Zollingeriana) 442.500.000
129. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
88.000.000
130. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih
340.000.000
131. Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan
88.000.000
132. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan 715.000.000
133. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau
144.000.000
134. Kegiatan DBHCHT – Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau 153.500.000
135. Kegiatan DBHCHT – Pengawasan Benih Tanaman Tembakau 97.500.000
136. Kegiatan DBHCHT – Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan
84.050.000
137. Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat
55.000.000
138. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim
75.000.000
139. Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
150.000.000
140. Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
148.000.000
141. Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan 96.400.000
142. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
100.000.000
143. Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf 198.000.000
144. Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi 50.000.000
145. Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan 48.000.000
146. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
75.000.000
147. Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah LIngkungan
492.000.000
148. Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT 16.000.000
149. Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
63.500.000
150. Kegiatan DBHCHT – Demplot Tanaman Tembakau 225.000.000
151. Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau
196.500.000
152. Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera 888.500.000
153. Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim 62.375.000
9. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan 5.635.850.000
154. Kegiatan DBHCHT – Demplot Konservasi Lahan Tembakau 289.000.000
155. Kegiatan DBHCHT – Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan
200.000.000
156. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika
250.000.000
157. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta
250.000.000
158. Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger
500.000.000
159. Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan 300.000.000
160. Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk, dan Cipunagara
390.000.000
161. Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim 100.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
162. Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 94.000.000
163. Kegiatan CLTH – Sosialisasi Penanaman Kelapa 28.000.000
164. Kegiatan CLTH – Pengembangan Kelapa 170.000.000
165. Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan 100.000.000
166. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan
40.000.000
167. Kegiatan Bimtek Perkebunan 157.500.000
168. Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi 50.000.000
169. Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan 86.500.000
170. Kegiatan PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
53.100.000
171. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
120.000.000
172. Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan 1.572.000.000
173. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan
180.000.000
174. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
30.000.000
175. Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi
34.000.000
176. Kegiatan DBHCHT – Peningkatan Wawasan 63.750.000
177. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Penguatan Kelembagaan 228.000.000
178. Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau
91.000.000
179. Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
59.000.000
180. Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapoktan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger
200.000.000
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman 1.830.300.000
181. Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
61.600.000
182. Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT 17.000.000
183. Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP 68.000.000
184. Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba) 35.000.000
185. Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 210.000.000
186. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
10.000.000
187. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi 81.000.000
188. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Teh 81.000.000
189. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa 85.000.000
190. Kegiatan Penerapan Metode PHT pada Tanaman Teh 85.000.000
191. Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT 180.000.000
192. Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Teknologi PHT
99.000.000
193. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan
500.000.000
194. Kegiatan DBHCHT – Pengendalian OPT Tembakau 184.500.000
195. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di Universitas Djendral Sudirman Purwokerto
117.200.000
196. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di BPTP 56.000.000
11. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan 4.488.020.000
197. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI
275.000.000
198. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing
21.800.000
199. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau 21.800.000
200. Kegiatan DBHCHT – Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau
181.600.000
201. Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu sesuai SNI 22.000.000
202. Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil 57.000.000
203. Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil 46.800.000
204. Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan 315.000.000
205. Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH
100.000.000
206. Kegiatan Bandung Tea Festival 300.000.000
207. Kegiatan Jabar Lautan Kopi 300.000.000
208. Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar 130.020.000
209. Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
12.000.000
210. Kegiatan HPS Tingkat Nasional 24.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
211. Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat 12.000.000
212. Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP 36.000.000
213. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Maroko 160.000.000
214. Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan
95.000.000
215. Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi 10.000.000
216. Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar 22.300.000
217. Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan 22.300.000
218. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan 22.400.000
219. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha
50.000.000
220. Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah 32.000.000
221. Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah
32.000.000
222. Kegiatan CLTH – Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah
50.000.000
223. Kegiatan CLTH – Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh
32.000.000
224. Kegiatan Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger
750.000.000
225. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan 215.000.000
226. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Belgia 240.000.000
227. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro & Food, Batam Expo, Surabaya Expo)
450.000.000
228. Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi 200.000.000
229. Kegiatan Perbanyakan Buku Teh 50.000.000
230. Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat 100.000.000
231. Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional 100.000.000
Tabel 2.6 Pagu Program/Kegiatan APBN
Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2017
No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
TOTAL 33.544.503.000
TUGAS PEMBANTUAN 32.529.984.000
1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
32.529.984.000
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP) 14.926.060.000
2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) 653.050.000
3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)
657.600.000
4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP) 9.194.782.000
5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP)
3.583.540.000
6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP) 3.514.952.000
DANA DEKONSENTRASI 1.041.519.000
1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
1.041.519.000
1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK) 27.140.000
2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)
784.120.000
3) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (DK)
230.259.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan
manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan
secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam
laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran,
yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi)
maupun data ekternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama
instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang
diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu
ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar
penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil
(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator
kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau
keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.
Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator
keluaran (output).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan dalam
laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018, guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Stratejik tersebut.
Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data
kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk
pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:
Rumus 1:
Persentase Pencapaian Rencana
=
Realisasi Tahun t x 100
Target Rencana Tahun t
. Rumus 2:
Persentase Peningkatan/Penurunan
capaian Kinerja =
Realisasi Thn t – Realisasi Thn t-1 x 100
Realisasi Tahun t-1
Rumus 3:
Persentase Perbandingan dengan
Tahun Sebelumnya =
Realisasi Thn t x 100
Realisasi Tahun t-1
Rumus 4:
Persentase Perbandingan dengan
Target Jangka Menengah
=
Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn t
x 100
Target Akhir Renstra Tahun n
Rumus 5:
Persentase Perbandingan dengan
Nasional =
Realisasi Thn t x 100
Realisasi Nasional Thn t
Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja
tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :
1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)
2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)
3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)
4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Target Kinerja 2017 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian
Kinerja antara Kepala OPD dengan Gubernur Jawa Barat, selama kurun waktu 2017
telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana
tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Tabel 3.1. Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2017
No Misi
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2017
Target Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun
2017
Capaian Kinerja Tahun
2017 Thdp PK
(4/5)*100%
1 2 3 4 5 6
1. 1.Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,34 2,40 97,50
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,35 2,40 97,92
2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)
2,46 2,40 102,50
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)
2,46 2,40 102,50
2. 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)
13,25 13,00 101,92
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
1,0082 1,00 100,82
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)
-1,04 -1,00 104,00
3. 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)
2,54 2,40 105,83
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)
2,30 2,40 95,83
Rata-rata 100,98
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut
di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 100,98
Jika dilihat masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya tersebut,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
1. Untuk sasaran (1.1) yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditas Perkebunan, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan
Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2017 mencapai
target kinerja sebesar 97,50%. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase
Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan juga hanya
mencapai target kinerja sebesar 97,92%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan,
bahwa terdapat faktor produksi primer yang perannya masih kurang dalam
menunjang peningkatan produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja,
serta adanya pengaruh faktor produksi sekunder yaitu modal dan
entrepereneurship yang disinyalir mempengaruhi optimalisasi peningkatan
produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di Jawa Barat, sehingga baik
secara kualitatif maupun kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul
Bersertifikat, dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah
ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar
102,50 %, sama halnya dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih
tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar
102,50%. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan
OPD dalam mendorong ketersediaan benih unggul bersertifikat, baik yang
dilakukan UPTD maupun penangkar benih tanaman perkebunan se Jawa Barat,
serta adanya upaya pengawasan peredaran benih yang tidak bersertifikat (benih
palsu) di lapangan, ditambah adanya pemenuhan janji Gubernur untuk
penyediaan benih kopi arabika sebanyak 5.000.000 pohon.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan,
dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan
terhadap luas Jawa Barat memiliki capaian kinerja sebesar 101,92%. Artinya
target luas minimal eksisting lahan perkebunan sebesar 13 % atau seluas
482.238 Ha dari luas Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha), masih bisa
dipertahankan pada tahun 2017 dengan capaian luas sebesar 491.390 Ha.
Kondisi ini disinyalir karena adanya dukungan program dan kegiatan yang
mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan perkebunan
berupa demplot penataan dan pelestarian lahan pengembangan kopi arabika
java preanger, demplot konservasi lahan, bimbingan dan pengawasan
konservasi lahan serta penambahan wawasan petani terkait aspek daya dukung
lahan dapat meningkatkan motivasi petani untuk tetap meyakini bahwa
bercocok tanam tanaman perkebunan lebih menguntungkan. Dengan demikian
terhindar dari adanya kecenderungan alih fungsi lahan ke non perkebunan, alih
komoditas ke komoditas non perkebunan dan okupasi lahan oleh masyarakat,
yaitu sebesar 13,25% atau seluas 491.390 Ha.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan,
dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Perkebunan Rakyat (NTP-R) dari target sebesar 1 % tercapai sebesar 1,0082%,
atau sebesar 100,82% dari targetnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Nilai Tukar
Petani (NTP) dihitung dari perbandingan antara harga yang diterima petani
(HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Apabila laju peningkatan HT
lebih tinggi dari laju HB maka NTP akan meningkat, dan sebaliknya.
Pergerakan NTP mengidentifikaskan pergerakan tingkat kesejahteraan
petani. Dalam periode Tahun 2017, perkembangan NTP menunjukkan tren
meningkat dengan laju peningkatan marjinal 0,0082. Peningkatan ini
disebabkan oleh peningkatan laju HT lebih tinggi dibandingkan laju HB.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan harga yang
diterima petani sub sektor perkebunan tidak dirinci menurut kelompok
komoditas secara lebih rinci, sehingga komponen sub sektor perkebunan yang
dimaksud berarti juga kelompok tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan
komponen utama peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah
konsumsi bahan makanan disusul oleh konsumsi makanan jadi
perumahan, kesehatan, pendidikan-rekreasi dan olahraga, serta transportasi
dan komunikasi. Sementara itu dalam komponen penyusun biaya produksi
dan penambahan barang modal, peran terbesar terjadi karena peningkatan
biaya modal, disusul biaya bibit, upah buruh, obat-pupuk, sewa lahan dan
transportasi.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan,
dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan
OPT Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 104,00%. Kondisi tersebut
menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan
dan menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa Barat.
Kemampuan dalam menangani serangan OPT sangat berpengaruh dalam
mendukung tercapainya target peningkatan produksi tanaman perkebunan. Oleh
sebab itu diperlukan antisipasi dan pengendalian serangan OPT pada areal
perkebunan sehingga dapat ditekan serangan OPT seminimal mungkin.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Produk Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Prosentase
Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai
target kinerja sebesar 105,83%. Kondisi tersebut menunjukan bahwa upaya yang
dilakukan OPD dalam meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu produk
perkebunan sesuai SNI, telah mencapai target. Capaian tersebut diperoleh
setelah melakukan pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil perkebunan
utamanya produk kopi. Hal ini juga dipengaruhi oleh telah terbukanya pasar
Asia seperti Korea, Vietnam, Uni Eropa, Kanada, China, Turki, Jepang untuk
ekspor produk kopi.
Disamping itu dilakukan juga pengendalian dan pengawasan baik dari mutu
produk maupun keamanan pangan, hingga bimbingan dalam proses
pemanenan, distribusi ataupun pengolahan. Sementara, untuk produk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
perkebunan yang diproduksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM), Dinas
Perkebunan juga terus berusaha meningkatkan jaminan mutu dan keamanan
produk perkebunan UMKM dengan melakukan pembinaan.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan,
dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 95,83%. Kondisi tersebut
menunjukan bahwa upaya optimal untuk mendorong peningkatan volume ekspor
dan pengembangan jaringan pemasaran produk perkebunan, seolah-olah belum
mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan daya saing beberapa
produk perkebunan Jawa Barat masih rendah mengingat pasar atau negara
tujuan ekspor memiliki standar internasional tertentu yang berbeda bahkan lebih
tinggi dari standar produk negara lain, sehingga perlu mencari alternatif negara
atau pasar tujuan yang sesuai standar atau spesifikasi produk yang dihasilkan
pelaku usaha tani perkebunan. Cara lain dapat juga dengan meningkatkan mutu
atau kualitas produk untuk memenuhi standar negara atau pasar tujuan ekspor.
Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2017 tersebut diatas, secara
keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya
yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja Tahun
2017 dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 diperoleh rincian capaian kinerja
sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut ini:
Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Realisasi Realisasi 2017
Thdp Thn 2016
(5/4)*100
Tahun 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6
1. 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,23 2,34 104,93
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,25 2,35 104,44
2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategsis (%)
2,35 2,46 104,68
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)
2,35 2,46 104,68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Realisasi Realisasi 2017
Thdp Thn 2016
(5/4)*100
Tahun 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6
2. 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)
13,22 13,25 100,23
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
0,9850 1,0082 102,36
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)
-1,02 -1,04 101,96
3. 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)
2,22 2,54 114,41
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)
2,20 2,30 104,55
Rata-rata 104,69
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.2 tersebut
di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 104,69 %. Jika dilihat
masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Untuk sasaran (1.1) yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditas Perkebunan, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan
Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan pada tahun 2017 mencapai
target kinerja sebesar 104,93% atau lebih besar dari realisasi tahun 2016.
Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-
rata komoditas strategis perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 104,44%.
Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa dari segi pengembangan teknologi
budidaya komoditas perkebunan pada tahun 2017, kondisi dan ketersediaan
faktor produksi primer seperti sumber daya alam dan tenaga kerja lebih baik
dalam menunjang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman dibanding
kondisi dan ketersediaan pada tahun 2016. Demikian pula halnya dengan faktor
produksi sekunder baik berupa modal maupun entrepereneurship kondisi dan
ketersediaannya lebih baik pada tahun 2016, sehingga peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas perkebunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
mampu melampaui capaian kinerja tahun 2016.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul
Bersertifikat, dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar
104,68%, sama halnya dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih
tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar
104,68%. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan
OPD pada tahun 2017 dalam mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat,
dan adanya kesadaran dari para petani untuk menggunakan benih unggul
bersertifikat untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan,
dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan
terhadap luas Jawa Barat mencapai target kinerja sebesar 100,23%. Artinya
capaian kinerja pada tahun 2017, baik berupa dukungan program dan kegiatan
yang mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan perkebunan
seperti konservasi lahan, peningkatan daya dukung lahan maupun perluasan
lahan yang dibiayai oleh APBN, APBD provinsi, dan APBD Kabupaten sangat
berdampak terhadap peningkatan produktivitas lahan sehingga pekebun
termotivasi mengoptimalkan lahan yang semula ditanami dengan tanaman non
perkebunan ataupun yang semua berupa lahan tidur.
Dibandingkan luasan pada tahun 2016, luas areal tanaman perkebunan
bertambah seluas 1.021 ha atau 0,21 % dari 490.369 ha pada tahun 2016
menjadi 491.390 ha pada tahun 2017. Areal pertanaman yang paling luas
bertambah adalah areal pertanaman kopi arabika seluas 1.021 ha atau 0.21%.
Penambahan luas areal pertanaman kopi arabika tersebut paling tidak
disebabkan 2 (dua) faktor utama, yaitu 1) beralihnya fungsi lahan sayuran
menjadi areal perkebunan kopi dan; 2) lahan yang tidak diusahakan (lahan tidur)
dibuka menjadi pertanaman kopi. Dari kedua faktor tersebut, faktor utama yaitu
peralihan fungsi lahan sayuran menjadi areal perkebunan kopi arabika di
perkirakan menjadi faktor dominan.
Kecenderungan pertambahan luas pertanaman kopi arabika berdampak sangat
baik terhadap capaian kinerja tahun 2017, yaitu berada diatas capaian kinerja
tahun 2016, dengan kata lain masih mampu melampaui target luas minimal
eksisting lahan perkebunan yang harus dipertahankan yaitu sebesar 13 % dari
luas Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha) atau dengan luas minimal lahan
perkebunan sebesar 482.238 Ha.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan,
dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani
Perkebunan Rakyat (NTP-R), mencapai target kinerja sebesar 102,36%. Kondisi
tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2017 mengalami peningkatan NTP-R
dari tahun 2016. Kenaikan nilai ini sudah barang tentu disebabkan oleh indeks
harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan. Sementara, indeks harga
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan
produksi pertanian mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP-R) tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
2017 mengalami peningkatan sebesar 0,023 persen dari tahun 2016. Itu artinya,
daya beli petani dan pendapatan petani di perdesaan pada tahun 2017
mengalami peningkatan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh upaya
pengaturan harga jual komoditas pertanian di tingkat petani yang dilakukan oleh
Kementerian Pertanian, dengan maksud agar para petani bisa mendapatkan
pendapatan yang memadai. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula
kemampuan daya beli petani.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan,
dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan
OPT Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 101,96%. Kondisi tersebut
menunjukan adanya upaya yang lebih optimal yang dilakukan OPD pada tahun
2017 dibandingkan dengan tahun 2016, dalam hal mengendalikan dan
menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa Barat.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Produk Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Prosentase
Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai
target kinerja sebesar 114,41%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2017, baik
berupa dukungan program dan kegiatan yang mengarah kepada aspek
penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk perkebunan seperti
demplot pengolahan hasil dan pengawasan jaminan mutu kopi, penerapan GAP
dan GMP yang dibiayai oleh APBD provinsi, sangat berdampak terhadap mutu
dan kualitas produk yang dihasilkan khususnya produk kopi arabika.
Peningkatan capaian penerapan jaminan mutu produk sesuai SNI sebesar
0,32% pada tahun 2017 ini didominasi oleh produk kopi arabika. Hal ini disinyalir
akibat meningkatnya permintaan produk kopi yang bermutu baik sesuai standar
SNI dan juga semakin majunya pola pikir dan pengetahuan petani kopi dalam hal
penanganan panen dan pasca panen kopi.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan,
dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 104,55% atau meningkat
sebesar 0,10% dari capaian tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
telah adanya upaya optimal yang dilakukan OPD dari tahun 2016 ke tahun 2017
untuk mendorong peningkatan volume ekspor khususnya produk kopi arabika
java preanger dan pengembangan jaringan pemasaran melalui pameran,
promosi dan misi dagang ke negara-negara potensi konsumsi kopi tinggi baik
wilayah Asia maupun wilayah Eropa.
Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun
2017 ke tahun 2016 tersebut diatas, secara keseluruhan telah mencapai kinerja
diatas 100%, namun demikian tetap diperlukan adanya berbagai upaya untuk
mempertahankan dan memacu peningkatan capaian dimaksud.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 terhadap target
total Renstra OPD 2013-2018
Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah
ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018.
Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut
maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2013-
2016) terhadap total target Renstra di tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam tabel
3.3 berikut ini:
Tabel: 3.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja s.d Tahun 2017
Terhadap Target Renstra 2013-2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Realisasi s.d Tahun
2017 (2014+2015+2016+2017)
Target Renstra sd 2018 (2013-
2018)
Realisasi sd 2017
Thdp Target
Renstra sd 2018
(4/5)*100%
1 2 3 4 5 6
1. 1.Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
8,69 11,5 75,57
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
8,86 11,5 77,04
2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategsis (%)
9,41 11,5 81,83
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)
9,41 11,5 81,83
2. 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)
13,25 13,00 101,92
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
3,87 5 77,40
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)
-4,10 -5 82,00
3. 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)
8,95 11,5 77,83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Realisasi s.d Tahun
2017 (2014+2015+2016+2017)
Target Renstra sd 2018 (2013-
2018)
Realisasi sd 2017
Thdp Target
Renstra sd 2018
(4/5)*100%
1 2 3 4 5 6
perkebunan sesuai SNI
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)
8,73 11,5 75,91
Rata-rata 81,26
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 tersebut
di atas, secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa meskipun pelaksanaan dari
Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 tersebut sudah memasuki tahun
keempat rata-rata capaian kinerjanya pada tahun 2017 sudah mencapai 81,26%. Jika
dilihat masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Untuk sasaran (1.1) yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditas Perkebunan, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan
Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, sampai dengan tahun 2017
sudah mencapai target kinerja sebesar 75,57%, sisa target kinerja sebesar
24,43% optimis bisa tercapai. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase
Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, sampai
dengan tahun 2017 sudah mencapai target kinerja sebesar 77,40%, sisa target
kinerja sebesar 22,60% optimis bisa tercapai. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan,
bahwa upaya pencapaian target kinerja Renstra 2013-2018 pada sasaran kinerja
ini optimis bisa tercapai secara optimal pada tahun 2018.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul
Bersertifikat, dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul
Komoditas Strategis sampai tahun 2017 sudah mencapai target kinerja sebesar
81,82%, sama halnya dengan indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang
tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 81,82%, sisa target kinerja kedua
indikator yang masing masing sebesar 18,18% tersebut optimis bisa tercapai
pada akhir tahun 2018. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa target
Renstra 2013-2018 tentang capaian penyediaan benih yang bersertifikat pada
tahun 2018 yaitu sebanyak 177.124.046 pohon/batang optimis tercapai secara
optimal, berkat upaya bersama yang akan dilakukan antara UPTD (Balai
Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan/BPBTP) dan penangkar benih
tanaman perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya sertifikasi benih dari
Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Didukung pula adanya aktivitas pengawasan peredaran benih yang tidak
bersertifikat (benih palsu) di lapangan.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan,
dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan
terhadap luas Jawa Barat. Jika dilihat dari perkembangan penyusutan lahan
dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan indikator ini yang paling sulit
dikendalikan.
Sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja Renstra untuk indikator ini mencapai
13,25% atau sebesar 101,92% dari target minimalnya, yaitu 13%. Artinya upaya
rehabilitasi lahan, optimasi lahan, konservasi lahan dan perluasan lahan yang
telah dilakukan selama 4 tahun ke belakang dapat terus dilakukan pada tahun
mendatang, sehingga proporsi keberadaan luas lahan eksisting minimal 13 %
dari luas total Jawa Barat pada tahun 2018 optimis bisa tetap dipertahankan dan
diharapkan mampu bertahan diatas target luas lahan minimal (482.238 Ha) .
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan,
dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani
Perkebunan Rakyat (NTP-R) sampai posisi tahun 2017 dibandingkan dengan
target NTP-R pada tahun 2018 mencapai target sebesar 77,40%, sisa target
sebesar 22,60% besar harapan akan tercapai. Jika dilihat dari perkembangan
kondisi ekonomi makro serta pertimbangan daya saing produk perkebunan
terhadap pasar ekspor, maka target indikator NTP Renstra pada tahun 2018
optimis dapat tercapai.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan,
dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan
OPT Perkebunan, dimana sampai dengan tahun 2017 ini telah tercapai sebesar
82,00%. Jika upaya pengendalian luas wilayah yang terkena serangan OPT
perkebunan dilakukan secara konsisten setiap tahun, maka target penurunan
intensitas serangan sebesar -5% pada tahun 2018 tersebut optimis dapat
tercapai secara optimal.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Produk Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku
Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana
capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai sekitar 77,83 %. Dengan
pertimbangan upaya OPD yang dapat terus meningkatkan kinerja pembinaan
pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu hasil sesuai SNI, maka
target kinerja tahun 2018 tersebut optimis dapat tercapai secara optimal.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan,
dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2017
dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 mencapai target kinerja
sebesar 75,91%. Jika melihat perkembangan kondisi perekonomian serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
peluang pasar ekspor untuk produk perkebunan Jawa Barat, maka target kinerja
tahun 2018 tersebut dapat tercapai secara optimal.
Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun
2014 ke akhir tahun Renstra yaitu tahun 2018 tersebut diatas, maka diperkirakan
bahwa target kinerja tersebut dapat dicapai secara optimal pada saatnya. Beberapa
indikator kinerja yang diperkirakan mengalami kesulitan untuk mencapai target,
sehingga perlu perhatian khusus untuk melakukan akselerasi, yaitu target kinerja
nomor (1), (2), dan (9).
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Capaian Nasional Tahun
2017
Kualitas pencapaian target kinerja pembangunan perkebunan Jawa Barat
tentu saja perlu diperbandingkan dengan capaian kinerja di tingkat Nasional. Hal
tersebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar peran dan prestasi sub sektor
perkebunan Jawa Barat di tingkat Nasional. Adapun berdasarkan hasil pengukuran
perbandingan kinerja Tahun 2017 terhadap kinerja Nasional, adalah sebagaimana
yang disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:
Tabel 3.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Capaian Nasional 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Realisasi Tahun 2017
Capaian Kinerja dan
Standar Nasional
Realisasi 2017 Thdp Capaian kinerja
Nasional (4/5)*100%
1 2 3 4 5 6
1. 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan
1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,34 2,30 101,74
2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)
2,35 2,42 97,11
2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)
2,46 2,30 106,96
4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)
2,46 2,30 106,96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Realisasi Tahun 2017
Capaian Kinerja dan
Standar Nasional
Realisasi 2017 Thdp Capaian kinerja
Nasional (4/5)*100%
1 2 3 4 5 6
2. 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan
5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%) (Tingkat Penyusutan/ Penambahan Lahan)
0,208 0,329 63,22
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan
6) Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)
1,0082 1,0038 100,44
5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan
7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)
-1,04 -1 104,00
3. 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI
8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)
2,54 2,42 104,96
7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Komoditas Strategis Jawa Barat (%)
2,30 3,90 58,97
93,82
Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara capaian kinerja tahun
2017 terhadap capaian Nasional sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.4 diatas,
bahwa capaian kinerja sub sektor perkebunan Jawa Barat terhadap Nasional adalah
sebesar 93,82%, dengan perincian per indikator sebagai berikut:
1. Untuk sasaran (1.1) yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Komoditas Perkebunan, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan
Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, dimana berdasarkan hasil
perbandingan tersebut posisi peningkatan produksi komoditas strategis Jawa
Barat pada tahun 2017 sedikit diatas capaian Nasional yaitu 101,74%. Tetapi
untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata
komoditas strategis perkebunan, posisi Jawa Barat tahun 2017 hanya mencapai
97,11% dari capaian Nasional. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kendala faktor
cuaca yang kurang mendukung selama tahun 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul
Bersertifikat, dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul
Komoditas Strategis sebesar 106,96% serta indikator (4) yaitu benih tanaman
perkebunan yang tersertifikasi sebesar 106,96%. Kondisi ini sejalan dengan
upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong perwujudan Jawa Barat
sebagai Provinsi Benih.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan,
dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan
terhadap luas Jawa Barat. Dari indikator ini yang dapat diperbandingkan dengan
Nasional adalah perubahan proporsi lahannya, dimana untuk Jawa Barat
berdasarkan perhitungan data Statistik tahun 2016-2017 diperoleh tingkat
penambahan lahan perkebunan sebesar 0,208% atau sekitar 1.021 Ha,
sedangkan untuk tingkat Nasional terjadi penambahan lahan sekitar 0,329%.
Artinya kondisi perubahan lahan perkebunan di Jawa Barat lebih tinggi dari
nasional atau prestasi upaya mempertahankan keberadaan lahan perkebunan
masih dibawah nasional (63,22%). Kondisi ini dikarenakan bahwa tekanan alih
fungsi lahan di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi sebagai dampak dari
meningkatnya kebutuhan lahan perindustrian dan pemukiman.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan,
dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani
Perkebunan Rakyat (NTP-R), dimana pada posisi tahun 2017 NTP-R 100,38,
sehingga NTP-R Jawa Barat dibandingkan dengan NTP-R Nasional adalah
sebesar 100,44%. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena nilai Indeks yang
Diterima (IT) oleh petani perkebunan Jawa Barat sudah mulai optimal, dalam arti
masih perlu didorong upaya pengembangan nilai tambah pada produk akhir
komoditas perkebunan Jawa Barat agar memberikan dampak positif pada
peningkatan IT nya. Disamping itu kondisi Indeks yang Dibelanjakan (IB) pada
masyarakat pekebun, khususnya menyangkut biaya konsumsi rumah tangga,
masih tinggi, dengan tingkat daya beli masyarakat yang masih tertekan oleh
kondisi perekonomian nasional, khususnya inflasi.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan,
dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan
OPT Perkebunan. Untuk Indikator ini Provinsi Jawa Barat mampu melampaui
capaian kinerja Nasional sebesar 104,00%. Hal ini sebagai dampak dari upaya
pengendalian Hama Terpadu yang dijalankan secara intensif di wilayah
perkebunan se Jawa Barat.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Produk Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku
Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana
posisi Jawa barat pada tahun 2017 tercapai meningkat sebesar 2,54%
sedangkan di tingkat Nasional tercapai sekitar 2,42%, sehingga Prestasi Jawa
Barat dibandingkan dengan Nasional tercapai sebesar 104,96%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan,
dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2017
dibandingkan dengan capaian Nasional pada Tahun 2017 untuk komoditas
strategis, hanya sebesar 58,97 %. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya daya
saing produk perkebunan Jawa Barat di Pasar Ekspor.
Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun
2017 antara Jawa Barat dengan Nasional secara umum dapat disimpulkan bahwa
capaian kinerja Jawa Barat masih mampu mengimbangi capaian kinerja Nasional.
3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi
Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah
diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala
sebagaimana penjelasan berikut ini:
1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata
komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi
beberapa komoditas strategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah
meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan
tanaman.
2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata
komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produktivitas
beberapa komoditas strategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah
peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat mendorong peningkatan
produktivitas tanaman perkebunan.
3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas
Strategis, terdapat kendala berupa terbatas sumber benih untuk peningkatan
produksi benih, baik yang dimiliki oleh UPTD maupun masyarakat. Adapun alternatif
solusi yang dilakukan adalah meningkatkan penilaian dan penetapan Kebun Sumber
Benih untuk berbagai komoditas perkebunan binaan Jawa Barat.
4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi,
terdapat kendala berupa banyaknya peredaran benih palsu atau yang tidak
bersertifikat. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah peningkatan
pengawasan peredaran benih.
5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan
perkebunan terhadap luas Jawa Barat, terdapat kendala berupa tingginya
penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih
komoditas. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah membuat peraturan yang
lebih ketat terhadap gejala alih fungsi lahan, serta mendorong petani untuk tidak
menjual atau mengalihfungsikan lahannya, dengan cara pemberian insentif bagi
petani yang mematuhi aturan tersebut juga dengan adanya dukungan program dan
kegiatan yang mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan
perkebunan sehingga akan meningkatkan produksi dan produktivitas lahan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
tanaman. Hal ini akan memberikan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi pelaku
usaha tani perkebunan untuk tetap bergantung pada usaha tani komoditas
perkebunan sehingga terhindar dari adanya kecenderungan alih fungsi lahan ke non
perkebunan, alih komoditas ke komoditas non perkebunan dan okupasi lahan oleh
masyarakat.
6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai
Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), terdapat kendala berupa sulitnya
menurunkan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) serta menaikan Indeks yang
Diterima Petani (IT), penentuan dalam sebaran wirausaha bidang perkebunan,
kurang adanya peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang kelembagaan,
pemahaman dan penguatan kelembagaan masih lemah, persyaratan jaminan dan
besaran suku bunga. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan
pembinaan peningkatan kompetensi petani/pekebun agar mampu meningkatkan
produktivitas usahanya serta meningkatkan daya saing produknya.
7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas
Serangan OPT Perkebunan, terdapat kendala berupa luasnya wilayah yang
terindikasi serangan OPT dibandingkan dengan ketersediaan SDM aparatur
pengendalian OPT. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan
pembagian peran dengan OPD Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, dalam
hal melakukan pengendalian OPT sesuai dengan perwilayahannya.
8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang
menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, terdapat kendala berupa sulitnya
membuktikan adanya keterkaitan antara penerapan sistem mutu dengan peningkatan
kualitas produk yang dihasilkan. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah perlu
peningkatan pengawasan mutu produk dari lembaga uji mutu sampai ke tingkat unit
usaha.
9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, terdapat kendala berupa kurangnya daya serap pasar ekspor
terhadap produk perkebunan Jawa Barat, yang diperkirakan akibat promosi serta
pengembangan jejaring pasar yang efektif dan efisien. Adapun alternatif solusi yang
dilakukan adalah meningkatkan promosi produk melalui berbagai event strategis,
serta didukung dengan pengembangan sistem informasi pasar.
3.1.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya
Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa
Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik
berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun
sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).
Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air,
tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan
produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif
dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan
tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan perkebunan
Jawa Barat;
- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian
dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi
kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan tidur untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya
tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta
pendukungan prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air,
optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan
kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman
perkebunan, serta pegolahan produk perkebunan.
Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2017 juga dilakukan
penghematan anggaran terkait dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
(SILPA) atas belanja-belanja yang secara teknis maupun administratif harus dilakukan
penghematan. Adapun besarnya SILPA pada tahun anggaran 2017 ini adalah
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.5
SILPA Total APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2017
No Sumber Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA*)
Rp %
1 2 3 4 5 6
TOTAL 71.097.795.842 62.833.046.831 8.264.749.011 11,62
1 APBD 46.528.993.960 45.214.858.999 1.314.134.961 2,82
Urusan Wajib 13.839.148.960 13.192.785.227 646.363.733 4,67
Urusan Pilihan 32.689.845.000 32.022.073.772 667.771.228 2,04
2 APBN 33.571.503.000 28.063.551.796 5.507.951.204 16,41
a. Tugas Pembantuan
32.529.984.000 27.022.657.708 5.507.326.292 16,93
b. Dekonsentrasi 1.041.519.000 1.040.894.088 624.912 0,06
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja
Dalam upaya pencapaian target-target kinerja selama tahun 2017 ini, telah
dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut:
1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase peningkatan produksi rata-rata
komoditas strategis perkebunan, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (APBD), dengan rincian
kegiatan:
1) Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa
Barat
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi
Tanaman Semusim
3) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan
4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Produksi
Tanaman Tahunan
5) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi
6) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan
7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sarana
Produksi Tanaman Perkebunan
8) Kegiatan DBHCHT Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT
9) Kegiatan DBHCHT Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
10) Kegiatan DBHCHT Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Budidaya Tanaman Tembakau
11) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu prosentase peningkatan produktivitas rata-rata
komoditas strategis perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh
program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (APBD), dengan rincian
kegiatan:
1) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good
Agricultural Practice
2) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good
Agricultural Practice
3) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf
4) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah
Lingkungan
5) Kegiatan DBHCHT Demplot Tanaman Tembakau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
6) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas
Strategis, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas
2) Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
4) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih
Tanaman Perkebunan
5) Akomodasi Penyaluran Benih
6) Pembenihan Kopi Robusta
7) Pembenihan Tanaman Indigofera
8) Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi
9) Pembinaan Teknis Pembenihan
10) Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger
11) Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger
12) Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger
13) Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
14) Launching dan Distribusi Benih Kopi
15) DBHCHT - Uji Multi Lokasi Varietas Tembakau
16) DBHCHT - Bimtek Penangkar Tanaman Tembakau
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi,
dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (APBD), dengan rincian
kegiatan :
1) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java
Preanger
2) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum
3) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman
Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan
Peredaran Benih
5) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan
6) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
7) Kegiatan DBHCHT Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan
Peredaran Benih Tembakau
8) Kegiatan DBHCHT Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau
9) Kegiatan DBHCHT Pengawasan Benih Tanaman Tembakau
10) Kegiatan DBHCHT Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih
Tembakau ke Sulawesi Selatan
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan.
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP).
5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan
perkebunan terhadap luas Jawa Barat, dalam pelaksanaannya didukung oleh
program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan (APBD), dengan
rincian kegiatan:
1) Kegiatan DBHCHT Demplot Konservasi Lahan Tembakau
2) Kegiatan DBHCHT Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan
3) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan
Berbasis Tanaman Kopi Arabika
4) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan
berbasis Tanaman Kopi Robusta
5) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi
Arabika Java Preanger
6) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan
7) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara
8) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim
9) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
10) Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa
11) Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai
Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), dalam pelaksanaannya didukung oleh
program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan (APBD), dengan
rincian kegiatan:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
1) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan
Usaha Perkebunan
3) Kegiatan Bimtek Perkebunan
4) Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi
5) Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan
6) Kegiatan PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha
Perkebunan
7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan
Pelaku Usaha Perkebunan
8) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan
9) Kegiatan onitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di
Bidang Perkebunan
10) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku
Usaha Perkebunan
11) Kegiatan DBHCHT Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi
12) Kegiatan DBHCHT Peningkatan Wawasan
13) Kegiatan DBHCHT Pelatihan Penguatan Kelembagaan
14) Kegiatan DBHCHT Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman
Tembakau
15) Kegiatan DBHCHT Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM
dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
16) Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/ Gapoktan serta MPIG
Kopi Arabika Java Preanger
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas
Serangan OPT Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan
sebagai berikut:
a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman (APBD),
dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi
PHT
2) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT
3) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP
4) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati
5) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
6) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan
Sarana Teknologi PHT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
7) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi
8) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman T e h
9) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa
10) Kegiatan Penerapan Metode PHT pada Tanaman T e h
11) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT
12) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi
13) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger
Ramah Lingkungan
14) Kegiatan DBHCHT Pengendalian OPT Tembakau
15) Kegiatan DBHCHT Pelatihan APH Cair di Universitas Djendral Sudirman
Purwokerto
16) Kegiatan DBHCHT Pelatihan APH Cair di BPTP
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP).
8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang
menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, dalam pelaksanaannya didukung oleh
program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan (APBD),
dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan DBHCHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau
sesuai SNI
2) Kegiatan DBHCHT Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau
dalam Meningkatkan Daya Saing
3) Kegiatan DBHCHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau
4) Kegiatan DBHCHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi
Pembinaan Mutu Hasil Tembakau
5) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI
6) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil
7) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil
8) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan
9) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring
UPH
10) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar
11) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan
12) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan
13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha
14) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah
15) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah
16) Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah
17) Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
18) Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP).
9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor
Produk Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan
sebagai berikut:
a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan (APBD),
dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Bandung Tea Festival
2) Kegiatan Jabar Lautan Kopi
3) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar
4) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil
Perkebunan
5) Kegiatan HPS Tingkat Nasional
6) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat
7) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP
8) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Maroko
9) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kegiatan
10) Kegiatan Partisipasi Pameran Provinsi
11) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakhstan
12) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Belgia
13) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro &
Food, Batam Expo, Surabaya Expo)
14) Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi
15) Kegiatan Perbanyakan Buku T e h
16) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat
17) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017, bahwa keseluruhan Program
maupun Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki
konstribusi yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan.
Namun demikian dalam jangka ke depan perlu adanya upaya perbaikan substansi pada
masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian target
kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan target
kinerja yang harus diwujudkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3.1.6. Rencana Program dan Kegiatan
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja tahun 2017 sebagaimana
telah diuraikan tersebut di atas, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018, maka
untuk tahun anggaran 2018 telah direncanakan pelaksanaan program dan kegiatan
sebagai berikut:
APBD 2018:
1. Program Pokok APBD TA. 2018
a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan:
1) Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan;
2) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera Zollingeriana);
3) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau;
4) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tembakau;
5) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
6) Kegiatan DBHCHT - Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman
Tembakau;
7) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
8) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera;
9) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah;
10) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan;
11) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman
Perkebunan;
12) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman
Perkebunan;
13) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
14) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan;
b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan:
15) Kegiatan DBHCHT - Bimbingan dan Pengawasan Konservasi Lahan
Tembakau;
16) Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Pemanfaatan Sumber Daya
Lahan Kopi Arabika;
17) Kegiatan Optimasi Lahan Kopi Arabika;
18) Kegiatan Identifikasi Kelas Kesesuaian Lahan Kopi Arabika;
19) Kegiatan DBH-CHT Demplot Konservasi lahan Tembakau;
20) Kegiatan DBH-CHT Benchmarking Konservasi Lahan Tembakau;
21) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan Hasil SID;
22) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, DAS Cimanuk dan DAS
Cipunagara;
23) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
24) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan di kabupaten / kota
25) Kegiatan Pendampingan Akses Permodalan di Kab / kota
26) Kegiatan Pengelolaan Modal Untuk kelayakan Usaha Perkebunan
27) Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi Perkebunan
28) Kegiatan Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Perkebunan;
29) Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya;
30) Kegiatan Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif (SPKP);
31) Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dalam rangka Pengutan
Kelembagaan Pelaku Usaha Perekbunan;
32) Kegiatan Peringatan Hari Perkebunan Tingkat Nasional;
33) Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Penguatan kelembagaan
Pelaku Usaha Perkebunan;
34) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan T .A.2018;
35) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan;
36) Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA);
37) Kegiatan DBH-CHT Peningkatan APTI Jabar;
38) Kegiatan DBH-CHT Rapat Koordinasi APTI Jabar;
39) Kegiatan DBH-CHT Pelatihan Dinamika Kelompok Tani Tembakau;
40) Kegiatan DBH-CHT Pelatihan Manajemen Kemitraan Budidaya Tembakau
(PMKB);
41) Kegiatan DBH-CHT Pelatihan Strategi Pengembangan Kelompok Produktif
Tembakau (SPKP);
42) Kegiatan DBH-CHT Diseminasi Teknologi Komoditas Tembakau
43) Kegiatan DBH-CHT Pelatihan Diseminasi Budidaya Tanaman Tembakau
44) Kegiatan DBHCHT Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan
SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
c. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dengan kegiatan:
45) Kegiatan DBH-CHT Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan pada
Tanaman Tembakau;
46) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Robusta;
47) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Teh;
48) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet;
49) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa;
50) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT;
51) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi;
52) Kegiatan Pertemuan Teknis / Nasional / Regional;
53) Kegiatan Perbanyakan Agensia Pengendali Media Cair;
54) Kegiatan Perbanyakan Fungisida Hayati Jenis Trichoderma sp Media
Sekam Kemasan Karung;
55) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian
Hama Terpadu;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
56) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di 8 Kabupaten;
57) Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Cair;
58) Kegiatan Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan di UPT
Laboratorium Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Bali;
d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan, dengan
kegiatan:
59) Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
60) Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan;
61) Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Perkebunan;
62) Kegiatan DBH-CHT Pembinaan Pengolahan Mutu Hasil Produk Tembakau;
2. Program Penunjang APBD TA. 2017
e. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
dengan kegiatan:
63) Kegiatan Penyusunan Renstra 2018 - 2022 Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat;
64) Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD Bidang Perkebunan;
65) Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Sinkronasi Perencanaan Kabupaten /
Kota;
66) Kegiatan FGD Pengembangan Komoditas Perkebunan
67) Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
68) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur;
69) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta
Pakaian Aparatur;
g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
70) Kegiatan Penyediaan Barang habis Pakai Kantor;
71) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor;
72) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor;
73) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor;
74) Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Kantor UPTD BPSB TP;
75) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPSB TP;
76) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD
BPSB;
77) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPSB - TP
78) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPPB TP;
79) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPPB;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
80) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD
BPPB;
81) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD BPPB;
82) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD BPTP;
83) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD BPTP;
84) Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD
BPTP;
85) Kegiatan Penyediaan Langganan kantor UPTD BPTP
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
86) Kegiatan Rehabilitasi Atap Gedung dan Dak Jaringan Air Kantor Dinas
Perkebunan;
87) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD BPSB - TP;
88) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPTP (Revitalisasi
Balai);
89) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPPB - TP
i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
90) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung kantor;
91) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya;
92) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya;
93) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor;
94) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD
BPSB-TP
95) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPSB -TP;
96) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Besrta
Peralatannya UPTD BPSB - TP;
97) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPSB - TP;
98) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD
BPPB - TP;
99) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPPB - TP;
100) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPPB - TP;
101) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya;
102) Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD BPTP
103) Penyediaan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD BPTP
104) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
105) Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD BPTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan:
106) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan;
107) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan;
k. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan:
108) Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan;
109) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Perkebunan;
110) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan;
111) Kegiatan Validasi Data Angka Tetap Provinsi 2017;
112) Kegiatan Validasi Angka Sementara (ASEM) Tahun 2018;
113) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan;
114) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan;
APBN
1. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:
a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan
kegiatan:
1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)
2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan (TP)
4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP)
5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP)
6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
2. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan, dengan kegiatan:
7) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK);
8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan (DK).
3.2 Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)
Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan perkebunan Jawa Barat pada
Tahun 2017 didukung melalui dana APBD maupun APBN. Dalam pelaksanaannya alokasi
anggaran tersebut ada yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target kinerja,
ada pula yang berfungsi sebagai penunjang. Adapun uraian anggaran selengkapnya
dijelaskan berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD
Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan perkebunan pada tahun
2017 Dinas Perkebunan mendapat Total alokasi APBD sebesar Rp. 46.528.993.960,-
dengan Realisasi keuangan sebesar Rp 45.214.858.999 (97,18%) dan capaian fisiknya
sebesar 99,78%. Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD 2017
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
TOTAL APBD 65.110.114.400 61.270.253.205 94,10 99,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI + TUNJ)
18.581.120.440 16.055.394.206 86,40 100,00
TOTAL ANGGARAN (WAJIB + PILIHAN)
46.528.993.960 45.214.858.999 97,18 99,78
TOTAL URUSAN WAJIB 13.839.148.960 13.192.785.227 95,33 99,30
1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
436.000.000 432.158.184 99,12 100,00
1. Kegiatan Forum OPD Bidang Perkebunan
138.000.000 135.000.000 97,83 100,00
2. Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan
45.000.000 44.960.000 99,91 100,00
3. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017
40.000.000 40.000.000 100,00 100,00
4. Kegiatan Forum Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat
213.000.000 212.198.184 99,62 100,00
2 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
1.265.500.000 1.137.650.150 89,90 96,74
5. Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Senam
58.000.000 32.000.000 55,17 91,38
6. Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan
145.000.000 142.121.400 98,01 100,00
7. Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga
68.000.000 63.240.000 93,00 100,00
8. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga
337.500.000 329.609.000 97,66 100,00
9. Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, dan Bimtek
370.000.000 300.225.000 81,14 85,81
10. Kegiatan Pelaksanaan General Check Up
87.000.000 85.500.000 98,28 100,00
11. Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan
200.000.000 184.954.750 92,48 100.00
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.761.100.000 3.480.163.039 92,53 100,00
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.900.000 18.899.000 99,99 100,00
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
547.708.000 478.916.589 87,44 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
194.000.000 193.117.800 99,55 100,00
15. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000 16.000.000 100,00 100,00
16. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
256.000.000 250.869.200 98,00 100,00
17. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
181.000.000 177.722.000 98,19 100,00
18. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
550.492.000 550.086.742 99,93 100,00
19. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
127.600.000 124.547.450 97,61 100,00
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
3.600.000 3.600.000 100,00 100,00
21. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
338.900.000 239.874.620 70,78 100,00
22. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
31.500.000 31.500.000 100,00 100,00
23. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
12.000.000 12.000.000 100,00 100,00
24. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
45.200.000 45.150.000 99,89 100,00
25. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
52.400.000 41.110.000 78,45 100,00
26. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
118.000.000 117.334.793 99,44 100,00
27. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
28. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
12.000.000 12.000.000 100,00 100,00
29. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
410.889.860 399.386.663 97,20 100,00
30. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
60.000.000 60.000.000 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
31. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
67.610.140 67.000.000 99,10 100,00
32. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
46.800.000 46.800.000 100,00 100,00
33. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP
132.500.000 132.500.000 100,00 100,00
34. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
9.000.000 9.000.000 100,00 100,00
35. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
286.617.030 218.309.182 76,17 100,00
36. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
70.386.824 70.350.000 99,95 100,00
37. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
41.573.176 39.450.000 94,89 100,00
38. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
49.440.000 44.264.000 89,53 100,00
39. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
63.982.970 63.375.000 99,05 100,00
40. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
7.000.000 7.000.000 100,00 100,00
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.599.698.960 2.510.907.003 96,58 99,50
41. Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa
18.400.000 18.400.000 100,00 100,00
42. Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior
81.600.000 80.000.000 98,04 100,00
43. Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir
60.750.000 59.283.000 97,59 100,00
44. Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari
45.000.000 43.560.000 96,80 100,00
45. Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan
36.000.000 35.017.400 97,27 100,00
46. Kegiatan Penyediaan Radio SSB
37.500.000 36.685.000 97,83 100,00
47. Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar
32.200.000 31.200.000 96,89 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
48. Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000 98.255.000 98,26 100,00
49. Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
90.756.960 89.315.000 98,41 100,00
50. Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000 96.490.000 96,49 100,00
51. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Sub Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar
75.000.000 73.704.000 98,27 100,00
52. Kegiatan Pemasangan Paving Block Kantor Sub Unit UPTD BPTP Disbun Jabar
87.410.000 86.126.000 98,53 100,00
53. Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000 97.088.000 97,09 100,00
54. Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar
100.000.000 98.998.000 99,00 100,00
55. Kegiatan Penyediaan Mesin Pengukus Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
67.300.000 62.750.000 93,24 100,00
56. Kegiatan Penyediaan Mesin Pengolah Minyak Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar
82.300.000 80.100.000 97,33 100,00
57. Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar
75.000.000 74.021.000 98,69 100,00
58. Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar
38.382.000 37.604.000 97,97 100,00
59. Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP
34.500.000 34.500.000 100,00 100,00
60. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP
75.000.000 74.505.500 99,34 100,00
61. Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP
75.000.000 65.368.234 87,16 100,00
62. Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP
76.800.000 66.852.500 87,05 100,00
63. Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Wudhu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP
75.000.000 65.364.000 87,15 100,00
64. Kegiatan Renovasi dan Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP
50.000.000 43.311.500 86,62 100,00
65. Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP
50.000.000 48.740.519 97,48 100,00
66. Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP
115.900.000 115.900.000 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
67. Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP
50.000.000 49.650.000 99,30 100,00
68. Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP
50.000.000 49.250.000 98,50 100,00
69. Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP
42.300.000 41.750.000 98,70 100,00
70. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/ Alat Laboratorium UPTD BPBTP
100.000.000 97.914.250 97,91 100,00
71. Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP
75.000.000 65.773.000 87,70 100,00
72. Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB
23.000.000 17.300.000 75,22 80,00
73. Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB
20.300.000 19.742.700 97,25 100,00
74. Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB
17.400.000 17.382.000 99,90 100,00
75. Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur – UPTD BSPMB
50.000.000 49.818.500 99,64 100,00
76. Kegiatan Pembuatan Mushola SUP Cianjur – UPTD BSPMB
77.300.000 76.885.800 99,46 100,00
77. Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur – UPTD BSPMB
40.000.000 39.810.600 99,53 100,00
78. Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya – UPTD Tasikmalaya
50.000.000 49.720.600 99,44 100,00
79. Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB
117.300.000 116.007.200 98,90 100,00
80. Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB
107.300.000 106.763.700 99,50 100,00
5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.256.850.000 4.140.604.334 97,27 99,38
81. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
484.263.888 464.059.300 95,83 97,52
82. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.044.486.112 1.014.651.291 97,14 100,00
83. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
106.200.000 94.685.000 89,16 100,00
84. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP
431.000.000 429.175.000 99,58 100,00
85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP
176.800.000 168.200.000 95,14 100,00
86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP
394.600.000 365.900.000 92,73 100,00
87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP
767.224.860 767.221.640 100,00 100,00
88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP
101.275.140 92.774.400 91,61 95,06
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP
38.000.000 38.000.000 100,00 100,00
90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB
547.000.000 542.318.903 99,14 100,00
91. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB
82.000.000 79.618.800 97,10 100,00
92. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB
84.000.000 84.000.000 100,00 100,00
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
470.900.000 469.657.017 99,74 100,00
93. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
50.000.000 49.520.000 99,04 100,00
94. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
14.500.000 14.500.000 100,00 100,00
95. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
14.500.000 14.500.000 100,00 100,00
96. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
171.000.000 170.723.000 99,84 100,00
97. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
46.500.000 46.500.000 100,00 100,00
98. Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
38.000.000 37.601.600 98,95 100,00
99. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan
136.400.000 136.312.417 99,94 100,00
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1.049.100.000 1.021.645.500 97,38 99,51
100. Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan
24.600.000 24.500.000 99,59 100,00
101. Kegiatan Pengumpulan Data Statistik
141.000.000 140.580.000 99,70 100,00
102. Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016
47.000.000 46.500.000 98,94 100,00
103. Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017
65.700.000 63.200.000 96,19 100,00
104. Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional
35.000.000 35.000.000 100,00 100,00
105. Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan
82.000.000 80.064.000 97,64 100,00
106. Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan
40.000.000 36.400.000 91,00 100,00
107. Kegiatan Pengolahan Data Statistik
159.000.000 158.900.500 99,94 100,00
108. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis
141.800.000 134.560.000 94,89 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Data/Informasi Tembakau Jawa Barat
109. Kegiatan DBHCHT – Benchmarking Data/Informasi Tembakau ke NTB
228.000.000 221.857.000 97,31 100,00
110. Kegiatan DBHCHT – Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat
85.000.000 80.084.000 94,22 94,59
TOTAL URUSAN PILIHAN 32.689.845.000 32.022.073.772 97,96 99,72
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
20.735.675.000 20.364.310.288 98,21 100,00
111. Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas
500.000.000 500.000.000 100,00 100,00
112. Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
188.250.000 188.250.000 100,00 100,00
113. Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
63.100.000 63.100.000 100,00 100,00
114. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan
100.000.000 100.000.000 100,00 100,00
115. Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih
100.000.000 99.990.000 99,99 100,00
116. Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta
762.500.000 691.360.400 90,67 100,00
117. Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera
500.000.000 498.528.500 99,71 100,00
118. Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi
5.686.910.000 5.539.118.600 97,40 100,00
119. Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan
52.050.000 52.050.000 100,00 100,00
120. Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger
1.275.000.000 1.274.739.840 99,98 100,00
121. Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger
3.948.540.000 3.948.537.400 100,00 100,00
122. Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger
325.000.000 319.998.950 98,46 100,00
123. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
675.000.000 675.000.000 100,00 100,00
124. Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi
720.000.000 713.380.000 99,08 100,00
125. Kegiatan DBHCHT – Uji Multi Lokasi Varietas Tembakau
277.500.000 270.363.000 97,43 100,00
126. Kegiatan DBHCHT – Bintek Penangkar Benih Tanaman Tembakau
220.000.000 219.984.840 99,99 100,00
127. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger
250.000.000 245.224.878 98,09 100,00
128. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera Zollingeriana)
442.500.000 410.075.077 92,67 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
129. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
88.000.000 87.400.000 99,32 100,00
130. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih
340.000.000 327.005.673 96,18 100,00
131. Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan
88.000.000 87.500.000 99,43 100,00
132. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
715.000.000 694.989.540 97,20 100,00
133. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau
144.000.000 139.880.000 97,14 100,00
134. Kegiatan DBHCHT – Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau
153.500.000 151.780.000 98,88 100,00
135. Kegiatan DBHCHT – Pengawasan Benih Tanaman Tembakau
97.500.000 96.840.000 99,32 100,00
136. Kegiatan DBHCHT – Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan
84.050.000 83.185.000 98,97 100,00
137. Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat
55.000.000 55.000.000 100,00 100,00
138. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim
75.000.000 74.974.600 99,97 100,00
139. Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
150.000.000 131.580.000 87,72 100,00
140. Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)
148.000.000 147.893.000 99,93 100,00
141. Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan
96.400.000 90.150.000 93,52 100,00
142. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
100.000.000 99.733.000 99,73 100,00
143. Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf
198.000.000 190.065.890 95,99 100,00
144. Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi
50.000.000 50.000.000 100,00 100,00
145. Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan
48.000.000 48.000.000 100,00 100,00
146. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
75.000.000 74.997.400 100,00 100,00
147. Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah LIngkungan
492.000.000 489.979.600 99,59 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
148. Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT
16.000.000 16.000.000 100,00 100,00
149. Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau
63.500.000 63.400.000 99,84 100,00
150. Kegiatan DBHCHT – Demplot Tanaman Tembakau
225.000.000 221.630.000 98,50 100,00
151. Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau
196.500.000 195.579.500 99,53 100,00
152. Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera
888.500.000 875.170.600 98,50 100,00
153. Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim
62.375.000 61.875.000 99,20 100,00
9. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/ Perkebunan
5.635.850.000 5.608.375.800 99,51 100,00
154. Kegiatan DBHCHT – Demplot Konservasi Lahan Tembakau
289.000.000 288.980.000 99,99 100,00
155. Kegiatan DBHCHT – Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan
200.000.000 200.000.000 100,00 100,00
156. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika
250.000.000 249.630.000 99,85 100,00
157. Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta
250.000.000 249.465.000 99,79 100,00
158. Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger
500.000.000 500.000.000 100,00 100,00
159. Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan
300.000.000 290.988.000 97,00 100,00
160. Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk, dan Cipunagara
390.000.000 381.365.000 97,79 100,00
161. Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim
100.000.000 100.000.000 100,00 100,00
162. Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
94.000.000 88.900.000 94,57 100,00
163. Kegiatan CLTH – Sosialisasi Penanaman Kelapa
28.000.000 28.000.000 100,00 100,00
164. Kegiatan CLTH – Pengembangan Kelapa
170.000.000 169.550.000 99,74 100,00
165. Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan
100.000.000 100.000.000 100,00 100,00
166. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan
40.000.000 39.740.000 99,35 100,00
167. Kegiatan Bimtek Perkebunan
157.500.000 157.500.000 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
168. Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi
50.000.000 50.000.000 100,0 100,00
169. Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan
86.500.000 86.500.000 100,00 100,00
170. Kegiatan PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
53.100.000 53.100.000 100,00 100,00
171. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
120.000.000 120.000.000 100,00 100,00
172. Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan
1.572.000.000 1.570.635.000 99,91 100,00
173. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan
180.000.000 179.365.000 99,65 100,00
174. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
30.000.000 28.980.000 96,60 100,00
175. Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi
34.000.000 34.000.000 100,00 100,00
176. Kegiatan DBHCHT – Peningkatan Wawasan
63.750.000 63.677.800 99,89 100,00
177. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Penguatan Kelembagaan
228.000.000 228.000.000 100,00 100,00
178. Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau
91.000.000 91.000.000 100,00 100,00
179. Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
59.000.000 59.000.000 100,00 100,00
180. Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapoktan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger
200.000.000 200.000.000 100,00 100,00
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman
1.830.300.000 1.798.121.896 98,24 100,00
181. Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
61.600.000 59.210.560 96,12 100,00
182. Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT
17.000.000 16.895.000 99,38 100,00
183. Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP
68.000.000 67.446.236 99,19 100,00
184. Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)
35.000.000 34.840.000 99,54 100,00
185. Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
210.000.000 209.981.700 99,99 100,00
186. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
187. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi
81.000.000 78.270.000 96,63 100,00
188. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Teh
81.000.000 79.228.000 97,81 100,00
189. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa
45.000.000 44.300.000 98,44 100,00
190. Kegiatan Penerapan Metode PHT pada Tanaman Teh
85.000.000 82.935.000 97,57 100,00
191. Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT
180.000.000 178.990.000 99,44 100,00
192. Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Teknologi PHT
99.000.000 96.890.500 97,87 100,00
193. Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan
500.000.000 491.776.400 98,36 100,00
194. Kegiatan DBHCHT – Pengendalian OPT Tembakau
184.500.000 176.194.500 95,50 100,00
195. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di Universitas Djendral Sudirman Purwokerto
117.200.000 116.452.000 99,36 100,00
196. Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di BPTP
56.000.000 54.712.000 97,70 100,00
11. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
4.488.020.000 4.251.265.788 94,72 98,86
197. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI
275.000.000 275.000.000 100,00 100,00
198. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing
21.800.000 21.800.000 100,00 100,00
199. Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau
21.800.000 21.800.000 100,00 100,00
200. Kegiatan DBHCHT – Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau
181.600.000 181.547.000 99,97 100,00
201. Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu sesuai SNI
22.000.000 22.000.000 100,00 100,00
202. Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil
57.000.000 57.000.000 100,00 100,00
203. Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil
46.800.000 23.220.000 49,62 60,00
204. Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan
315.000.000 299.510.000 95,08 100,00
205. Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan,
100.000.000 99.945.000 99,95 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
Pengembangan dan Monitoring UPH
206. Kegiatan Bandung Tea Festival
300.000.000 290.650.000 96,88 100,00
207. Kegiatan Jabar Lautan Kopi
300.000.000 297.200.000 99,07 100,00
208. Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar
130.020.000 130.020.000 100,00 100,00
209. Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
12.000.000 12.000.000 100,00 100,00
210. Kegiatan HPS Tingkat Nasional
24.000.000 24.000.000 100,00 100,00
211. Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat
12.000.000 12.000.000 100,00 100,00
212. Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP
36.000.000 36.000.000 100,00 100,00
213. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Maroko
160.000.000 118.948.000 74,34 100,00
214. Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan
95.000.000 94.705.800 99,69 100,00
215. Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi
10.000.000 9.993.000 99,93 100,00
216. Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar
22.300.000 22.300.000 100,00 100,00
217. Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan
22.300.000 22.300.000 100,00 100,00
218. Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan
22.400.000 22.400.000 100,00 100,00
219. Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha
50.000.000 49.910.000 99,82 100,00
220. Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah
32.000.000 32.000.000 100,00 100,00
221. Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah
32.000.000 32.000.000 100,00 100,00
222. Kegiatan CLTH – Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah
50.000.000 49.420.000 98,84 100,00
223. Kegiatan CLTH – Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh
32.000.000 31.965.000 99,89 100,00
224. Kegiatan Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger
750.000.000 696.775.000 92,90 100,00
225. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan
215.000.000 211.894.748 98,56 100,00
226. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Belgia
240.000.000 193.950.600 80,81 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik (%)
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
227. Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro & Food, Batam Expo, Surabaya Expo)
450.000.000 427.691.640 95,04 100,00
228. Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi
200.000.000 193.600.000 96,80 100,00
229. Kegiatan Perbanyakan Buku Teh
50.000.000 38.720.000 77,44 100,00
230. Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat
100.000.000 99.000.000 99,00 100,00
231. Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional
100.000.000 100.000.000 100,00 100,00
3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN
Pada Tahun Anggaran 2017 dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan
disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), dengan klasifikasi berupa
Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK).
Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima Dinas Perkebunan adalah
sebesar Rp 32.529.984.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 27.022.657.708,- atau sekitar
83,07 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi (DK) yang
diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 1.041.519.000,-, dengan realisasi sebesar
Rp 1.040.894.088,- atau sekitar 99,94%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Secara
keseluruhan dana APBN yang diterima Tahun 2017 adalah sebesar Rp 33.571.503.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 28.063.551.796 atau sebesar 91,51% dengan realisasi
fisiknya sebesar 100%.
Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan
(TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa Barat Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2017
PROGRAM/ KEGIATAN/
URAIAN Jumlah
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
(Rp) (%) (Fisik)
1 2 3 4 5
Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan
33.571.503.000 28.063.551.796 91,51 100,00
Program Peningkatan Produksi
Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
32.529.984.000 27.022.657.708 83,07 100,00
1 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)
14.926.060.000 11.152.752.032 74,72 100,00
2 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
(TP)
653.050.000 614.650.660 94,12 100,00
3 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan (TP)
657.600.000 598.810.560 91,06 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN
Jumlah Anggaran
Realisasi Keuangan Realisasi
(Rp) (%) (Fisik)
1 2 3 4 5
4 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan
Rempah (TP)
9.194.782.000 8.159.449.547 88,74 100,00
5 Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
3.583.540.000 3.275.355.560 91,40 100,00
6 Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
3.514.952.000 3.221.102.013 91,64 100,00
Program Peningkatan Produksi
Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
1.041.519.000 1.040.894.088 99,94 100,00
7 Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)
27.140.000 27.028.726 99,59 100,00
8 Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)
784.120.000 783.649.528 99,94 100,00
9 Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (DK)
230.259.000 230.259.000 100,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
Visi Dinas Perkebunan yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu
“Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera
dan Berdaya Saing”, telah dijabarkan kedalam 3 Misi dengan 3 tujuan, 7 Sasaran
Strategis, 9 Indikator Sasaran Strategis, 9 Strategi, 9 Kebijakan, 11 Program dan 45
Kegiatan APBD, dan 3 Program dengan 22 Kegiatan APBN, dengan struktur indikator
kinerja sebagai berikut:
Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
dengan tujuan:
1. Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan Secara Optimal Dan Berkualitas,
dengan sasaran strategis:
a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan
indikator sasaran:
1) Prosentase peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan;
2) Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis
perkebunan;
b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator
sasaran:
3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas
strategis;
4) Prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi;
Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara
Berkelanjutan, dengan tujuan:
2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan
sasaran strategis:
c. Terkendalinya sumber daya lahan perkebunan, dengan indikator sasaran:
5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa
Barat
d. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan, dengan indikator sasaran:
6) Prosentasi peningkatan indeks nilai tukar petani perkebunan rakyat (NTP-R)
e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:
7) Prosentase penurunan intensitas serangan opt perkebunan
Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,
dengan tujuan:
3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI;
8) Prosentase peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI
g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.
9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan
Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya difasilitasi
melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.
46.528.993.960,- yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) Program dengan 231 (dua ratus
tiga puluh satu) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 33.571.503.000,- yang
dijabarkan kedalam 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan.
Adapun realisasi anggaran tersebut untuk dana APBD adalah sebesar Rp
45.214.858.999 (97,18%) dan capaian fisiknya sebesar 99,78%. Sedangkan realisasi
dana APBN adalah sebesar Rp 28.063.551.796 atau sebesar 91,51% dengan realisasi
fisiknya sebesar 100%.
Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Stratejik, diperoleh
gambaran sebagai berikut:
1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2017
yang diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 100,98%.
2. Hasil pengukuran perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2017 dengan tahun
2016, diperoleh nilai rata-rata sebesar 104,69%.
3. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil
capaian sampai dengan tahun 2017 atau tahun keempat Renstra, diperoleh nilai rata-
rata sebesar 81,26%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2018 cukup
optimis untuk tercapai secara optimal (>100%).
4. Hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja
Nasional, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan capaian indikator provinsi
memiliki kesetaraan nilai yang wajar terhadap capaian kinerja Nasional dengan total
nilai sebesar 93,82%, dimana beberapa capaian indikator provinsi mampu melebihi
capaian indikator kinerja nasional.
Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor
perkebunan selama tahun 2017 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain
berupa:
- Masih belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya
komoditas perkebunan;
- Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan
produksi benih berkualitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perkebunan di Jawa
Barat.
- Masih tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta Gangguan Usaha
Perkebunan
- Masih belum optimalnya capaian kinerja SDM dan Kelembagaan pelaku usaha
perkebunan;
- Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai
SNI;
- Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.
Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui
peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan kualitas
pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang
dimiliki.