laporan kinerja instansi dinas pemberdayaan masyarakat dan ... · peningkatan kinerja pelaksanaan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSIDinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG TELP. (022) 58974322016-2021
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogramLKIP 2016
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah
Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat
dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan
(stakeholders), sehingga DPMD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung dalam melayani/ memenuhi
kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.
LAKIP Tahun 2016 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran
kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Bandung Tahun
2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik
peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil
yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, DPMD menetapkan
beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan
kegiatan ini diharapkan dapat menuntun DPMD kepada hasil-hasil yang
diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten
Bandung.
Pada Tahun Anggaran 2016 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa meliputi 4 (empat) Program Belanja Langsung Urusan
SKPD dan 4 (empat) Program untuk Belanja Langsung Urusan Wajib. Program
tersebut mengacu kepada Peraturan Pengelolaan Menteri Dalam negeri Nomor :
13 Tahun 2006 dan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Capaian kinerja DPMD di tahun 2016 dapat melebihi target yang telah
ditetapkan di awal tahun dalam perjanjian kinerja dimana untuk sasaran pertama
yakni meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator
kinerja jumlah desa swasembada/cepat berkembang dengan target 1 (satu) desa
terealisasi dengan jumlah 2 (dua) desa, dan indikator kinerja jumlah desa
swakarya/desa berkembang dengan target 1 (satu) desa terealisasi dengan
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogramLKIP 2016
iii
jumlah 4 (empat) desa sedangkan untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya
partisipasi amsyarakat dalam pembangunan desa dengan indikator jumlah
prosentase swadaya dalam pembangunan desa dengan target 10 % terealisasi
sebesar 30 % sehingga untuk capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) tahun 2016 dapat terealisasi sesuai target.
Untuk permasalahan yang ada di DPMD selama tahun 2016 antara lain
presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan
dinilai belum optimal, tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya
aparatur pemerintahan desa, Bumdes yang dinilai sudah mandiri dan maju relatif
sedikit dimasna Bumdes ini seharusnya mendukung dalam kemandirian desa itu
sendiri dan pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga
berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa. Sedangkan untuk solusinya
antara lain pelaksanaan pembinaan baik di tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami
tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan,
pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan
kebutuhan sumber daya aparatur pemerintaha desa, pelaksanaan pembinaan
secara berkesinambungan oleh pihak kabupaten serta dianggarkannya
penambahan modal Bumdes, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan
pembinaan secara stimultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola
keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan
keuangan desa dengan baik dan benar.
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogramLKIP 2016
iv
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iv
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Gambaran Umum1.2 Maksud dan Tujuan
14
Bab II Perencanaan Kinerja 5
Bab III Akuntabilitas Kinerja 21
A. Capaian Kinerja Organisasi 21B. Realisasi Anggaran 27
Bab IV Penutup 30
Lampiran – lampiran -
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu /subagpenyusunanprogram
i
LKIP2016LKIP2016
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas izinnya
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) hasil Reviu ini dapat
diselesaikan. LKIP hasil Reviu ini merupakan upaya perbaikan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan
kompeten.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil
kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) selama tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hasil kajian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung bahwa untuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
mengalami perubahan baik dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan
Perjanjian Kinerja.
Dalam penyusunan LKIP hasil Reviu ini kami sadari masih memiliki banyak
kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu
saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKIP hasil Reviu
ini kami harapkan .
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) hasil Reviu ini kami
susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
Soreang, Mei 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
KABUPATEN BANDUNG
ttd
Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19650415 198503 2 002
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga
berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya
good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai
media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan
peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi
masyarakat.
Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan penyusunan LKIP DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2015
memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaan LKIP, yaitu :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887)
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
2
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati no 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
3
17. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD 2016;
18. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran APBD
2016;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi
Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan
organisasi Dinas Daerah
21. Peraturan Bupati no 85 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tatakerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 hasil reviu ini
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut
disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi
pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sasaran disertai
dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan
capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi DPMD
Kabupaten Bandung menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi
pemerintah oleh Kepala DPMD kepada Bupati Bandung yang disusun dan
dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan
dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2016.
Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati no 85 tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berubah nama, nomenlaktur dan
tupoksi menjadi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD).
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
4
1.2. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan LKIP DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah
sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja DPMD yang terwujud dalam tingkat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP DPMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan DPMD dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016.
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
5
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya
dalam tahun terntentu.
Dokumen Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana
capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan
indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.
Untuk mengukur sejauhmana DPMD telah mencapai tujuan strategis yang
telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan
indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016 yang terdiri
dari :
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
20
Perjanjian Kinerja Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016
setelah perubahan :
No Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1. Jumlah Desa
Swasembada/cepat
berkembang
2. Jumlah Desa
Swakarya/Desa
berkembang
2 desa
5 desa
2 Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan
Desa
Presentase swadaya
dalam Pembangunan
Desa
10 persen
3 Meningkatnya tata kelola
pemerintahan DPMD
1. Nilai Akuntabilitas
kinerja internal
CC
2. Rata-rata nilai SKP .81
3. Presentase BMD dalam
kondisi baik
90
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan
dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi,
strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima
pelaporan.
Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi
pemerintah kabupaten Bandung, DPMD diwajibkan untuk membuat laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku.
LKIP DPMD hasil Reviu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai tingkat pencapaian Kinerja DPMD yang telah dicapai maupun kegagalan
pada periode/tahun tertentu.
A. Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat
capaian masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
NO SASARANINDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
- Jumlah Desa
Swasembada/cepat
berkembang
- Jumlah Desa
Swakarya/Desa
berkembang
1 desa
1 desa
2 desa
4 desa
200
400
2 Meningkatnya - Presentase swadaya 10 persen 30 persen 300
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
22
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
Desa
dalam Pembangunan
Desa
Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk tahun 2016 melebihi
target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini didukung berbagai faktor antara lain
semakin besarnya bantuan yang diterima desa yang diperuntukkan bagi pembangunan
desa baik infrastruktur maupun pemberdayaan perekonomian desa. Selain itu melalui
sosialisasi dan Bimtek yang dilaksanakan DPMD sedikit banyak meningkatkan
sumber daya aparatur desa, sehingga perkembangan pembangunan di wilayah desa
cukup dapat dirasakan.
Sehubungan dengan penggantian nama Badan Pemberdayaan
masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjadi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak merubah sasaran dan indikator serta target yang
akan dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya, karena masih dalam bidang dan
urusan sejenis.
Tabel 3.2Realisasi Capaian Kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
23
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
24
Dari tabel 3.2 diperoleh hasil untuk presentasi realisasi capaian
kinerja untuk Tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor pendukung, selain
sumber daya aparatur desa yang semakin membaik melalui sosialisasi dan
bimbingan teknis juga didukung dengan semakin besarnya bantuan keuangan
yang diterima desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Pelaksanaan program bantuan khusus keuangan juga cukup memberikan
dorongan yang cukup signifikan dalam program pembangunan dan
pengembangan desa. Penyusunan LKIP tahun 2016 merupakan bentuk
pertanggungjawaban RPJM tahap kesatu sehingga untuk tahun pembanding
masih digunakan tahun sebelumnya (2015) karena RPJMD dan Renstra
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 masih merupakan kelanjutan dari
periode sebelumnya, dan untuk program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) juga merupakan kelanjutan Program dan
Kegiatan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Desa (BPMPD).
Tabel 3.3Capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah Renstra
No Sasaran Indikator KinerjaTargetJangka
Menengah
RealisasiCapaian
tahun 2016
1 Meningkatnya
Pemberdayaan
Masayarakat
Perdesaan
Jumlah DesaSwasembada/cepatberkembang
10 desa 20 %
Jumlah Desa Swakarya/desaberkembang
25 desa 16 %
2 Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat dalam
pembangunan Desa
Jumlah swadaya dalamPembangunan Desa
70 % 43 %
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
25
Tabel 3.4Perbadingan capaian realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya
No Sasaran Indikator KinerjaRealisasi
Capaian Tahun2015
RealisasiCapaian
tahun 2016
1 Meningkatnya
Pemberdayaan
Masayarakat
Perdesaan
Jumlah DesaSwasembada/cepatberkembang
2 desa 2 Desa
Jumlah DesaSwakarya/desaberkembang
4 desa 4 Desa
2 Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan
Desa
Jumlah swadayadalam PembangunanDesa
20 % 30 %
Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen
rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data
hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.3 menggambarkan tingkat
pencapaian target yang di tetapkan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan
Desa (DPMD) sebelumnya.
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
26
Tabel 3.5Analisa capaian kinerja sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
No Sasaran IndikatorKinerja
AnalisaPenyebab
keberhasilan/kegagalan
capaian kinerja
Analisaefisiensi
penggunaanSumber Daya
Analisa program/kegiatan yang
menunjangkeberhasilan
ataupunkegagalan
pencapaianpernyataan
kinerja1 Meningkatnya
Pemberdayaan MasayarakatPerdesaan
Jumlah DesaSwasembada/cepatberkembang
Peningkatankoordinasi dankomitmen yangjelas dilingkunganinternal DPMDdan eksternal(Desa dankecamatan seKabupatenBandung)menjadi salahsatu pendorongpencapaiantarget capaiankinerja selainadanyadukungan danpartsipasimasyarakat jugaadanyadukungananggaran.
Meski kuantitaspersonil belummencukupi,dukungansumber dayaberupakemampuanpersonil yangada cukupmemberidorongankeberhasilanpencapaiantarget kinerja.Peningkatansumberdayaaparatur desamelaluibeberapasosialisasi danBimtek yangdilaksanakanDPMD jugasedikit banyakmemberikanpengaruh yangcukup dalamkeberhasilanpencapaiantarget kinerja.
KeberhasilanPencapaianIndikator KinerjaJumlah DesaSeasembada/Cepat Berkembang danJumlah DesaSwakarya/DesaBerkembangditunjang olehpelaksanaanProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan,ProgramPengembanganlembaga EkonomiPedesaan, danProgramPeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
Jumlah DesaSwakarya/desa berkembang
2 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakatdalampembangunanDesa
JumlahswadayadalamPembangunanDesa
Dengan adanyaPeningkatanBantuanKeuangan kepadaDesa dankomitmen yang
MeskiSumberdayadinilai belummencukupinamun denganpenggunaan
KeberhasilanPencapaianIndikator KinerjaJumlah swadayadalam PembangunanDesa ditunjang oleh
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
27
tinggi dari semuastackholldermenjadi salahsatu stimulusterhadapmeningkatnyaswadayamasyarakatdalampembangunanDesa
sumberdayasecara maksimaldapat mendorongkeberhasilanpencapaian targetkinerja secaraoptimal.Dengan adanyasosialisasi kepadamasyarakat baikmelaluimusrembang Tk.Desa. Tk.Kecamatan danTk. Kabupatenmaka masyarakatakan lebihmemahamipelaksanaanpembangunanyangdilkasanakan diDesa, sehinggadapat mendorongmasyarakat ikutsertaberpartisipasidalampembanguanDesa.
pelaksanaanProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa.
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
28
Berdasarkan hasil kajian internal di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Bandung bahwa untuk dokumen perencanaan di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan baik di dalam
Tujuan, Sasaran dan Indikator sebagai berikut :
SebelumPerubahan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGETMeningkatknyapartisipasimasyarakat desadalampembangunanwilayah
Meningkatnyapemberdayaanmasyarakatperdesaan
Jumlah DesaSwasembada /CepatBerkembang
1
Jumlah DesaSwakarya / DesaBerkembang
1
Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembangunandesa
Presentaseswadaya dalampembangunandesa
10%
SetelahPerubahan
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGETMeningkatnyapartisipasimasyarakat desadalampembangunanwilayah
Meningkatnyapemberdayaanmasyarakatperdesaan
Jumlah DesaSwasembada /CepatBerkembang
2
Jumlah DesaSwakarya / DesaBerkembang
5
Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembangunandesa
Presentaseswadaya dalampembangunandesa
10%
MeningkatnyaKapasitas danKapabilitas Internal
Meningkatnyatata kelolapemerintahanDinas PMD
NilaiAkuntabilitaskinerja Internal
B
Rata-rata nilaiSKP
81
Presentase BMDdalam kondisibaik
85
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
29
B. Realisasi AnggaranSecara umum realisasi keuangan pada tahun 2016 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :
3. Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaa. Pagu : Rp. 9.235.798.700
b. Realisasi : Rp. 8.618.782.636 (93.32 %)
Untuk total realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) pada tahun 2016 diperoleh prosentase sebesar 93.32 %.
Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas
Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) ada di level sangat baik.
4. Belanja Penunjang Capaian Kinerja DPMDSedangkan Program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
NoUrusan/Program/`Kegiatan /Sub
Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)%Anggaran 2016
setelahperubahan
Realisasi
No BELANJA LANGSUNGI Program Peningkatan
Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
4.049.913.400 3.794.536.900 93.69
Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi Masyarakat Desa
1.029.548.000 962.710.000 93.53
Peningkatan PemberdayaanMasyarakat melaluiPenanggulangan Kemiskinan
132.322.300 79.930.000 60.41
Evaluasi Kinerja PelaksanaanPemerintahan Desa
304.734.000 293.363.950 96.27
Penyelenggaraan Pembangunandan Demokrasi MasyarakatPerdesaan
487.000.000 480.584.675 98.68
Penunjang Bantuan Dana Desa 602.119.500 515.812.000 85.67
II Program pengembanganlembaga ekonomi pedesaan
205.693.900 199.518.500 97.00
Pelatihan keterampilan manajemenbadan usaha milik desa
205.693.900 199.518.500 97.00
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
30
Untuk prosentasi realisasi anggaran yang menjadi penunjang
capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada
tahun 2016 sebesar 94.57 % yang berarti berada pada level sangat baik pula.
III Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun
2.583.770.400 2.528.547.725 97.86
Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
859.886.000 835.059.900 97.11
Peningkatan Pembangunan Desamelalui TMMD dan BSMSS
485.610.400 472.782.250 97.36
Bantuan untuk Fasilitasi BBGRMXII (Bantuan Gubernur)
100.000.000 99.999.925 100.00
Peningkatan Peran Masyarakatmelalui Bhakti SiliwangiManunggal Satata Sariksa(BSMSS) (Bantuan Gubernur)
100.000.000 99.119.700 99.12
IV Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
1.011.371.000 901.964.825 89.18
Pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang pengelolaankeuangan daerah
315.000.000 289.047.350 91.76
Pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang manajemenpemerintahan desa
521.371.000 466.942.800 89.56
Pengelolaan Kekayaan Desa 175.000.000 145.974.675 83.41
Jumlah 7.850.748.700 7.424.567.950
94.57
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
31
BAB IVPENUTUP
1. Kesimpulan
Sepanjang tahun 2016 ini, beberapa keberhasilan maupun
ketidakberhasilan telah dicapai oleh DPMD Kabupaten Bandung. Beberapa
keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya
tingkat kemandirian desa melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa,
peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat, peningkatan
pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pengembangan
adat istiadat/ sosial budaya masyarakat, terbentuknya komitmen dan
kepedulian masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya,
mengembangnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan
meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam
pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan
memang masih mewarnai kinerja dari DPMD Kabupaten Bandung.
Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai
sepanjang tahun 2016 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan,
peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat
Perdesaan se-Kabupaten Bandung dan keseluruhan personil DPMD Kabupaten
Bandung. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan
kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu
keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2016 ini.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan
keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa antara lain sebagai
berikut :
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
32
a. Presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
perdesaan dinilai belum optimal
b. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur
pemerintahan desa
c. Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sudah maju dan mandiri relatif baru
sedikit dimana badan usaha milik desa ini seharusnya mendukung dalam
kemandirian desa itu sendiri.
d. Pengelolaan keuanganan desa dinilai belum efektif dan efisien sehiungga
berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa.
e. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan
dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
f. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti Komputer,
Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan
tertib administrasi.
2. Langkah KedepanDalam upaya untuk meningkatkan kinerja DPMD Kabupaten Bandung
pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan
dilakukan antara lain :
a. Pelaksanaan pembinaan baik oleh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami
tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
b. Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan
dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
c. Pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak Kabupaten
serta dianggarkannyapenambahan modal Badan Usaha Milik Desa;
LKIP DPMD 2016 Hasil Reviu/subagpenyusunanprogram
LKIP2016
33
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi
pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat
memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan daerah
e. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil yang kompeten
ke badan Kepegawaian untuk penempatan pegawai di DPMD
f. Menyusun rencana penambahan sarana dan prasarana pada rencana
kegiatan anggaran tahun 2017.
Untuk perencanaan hasil reviu tidak di ukur Tahun 2016, baru akan di
ukur di target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan perencanaan tersebut
menjadi bahan penganggaran Tahun 2018.
Demikian, penyusunan LKIP hasil reviu tahun 2016 ini kami buat
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk
selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana
secara efektif dan efisien.
Sebelum Perubahan
No. Tujuan/Sasaran Program dan Kegiatan AnggaranKegiatan
RealisasiAnggaran
Indikator Kinerja Utama(IKU)
Indikator Kinerja Target
1
1
MeningkatnyaPemberdayaanMasyarakat Pedesaan( Program PeningkatanKeberdayaan Masy.Pedesaan, ProgramPengem banganlembaga ekonomiDesa, Prog.Peningkatan kapasitasaparatur pemerintahandesa).
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan- Penyelenggaraan
Diseminasi informasibagi masyarakat Desa
- PeningkatanPemberdayaanMasyarakat melaluiPenanggulanganKemiskinan
- Sosialisasi, Pembinaandan MonitoringKegiatan BantuanKeuangan KhususPerdesaan
- Evaluasi KinerjaPelaksanaanPemerintahan Desa
- PenyelenggaraanPembangunan danDemokrasiMasyarakat Perdesaan
- Penunjang BantuanDana Desa
Program Pengembanganlembaga EkonomiPedesaan- Pelatihan
KeterampilanManajemen BadanUsaha Milik Desa
4.049.913.400,-
205.693.900,-
3.794.536.900,-
199.518.500,-
- PeningkatanKemandirian Desa
Jumlah DesaSwasembada/cepatberkembang
Jumlah DesaSwakarya/Desaberkembang
2MeningkatkanPerkembanganKemandirian Desa(Program Peningkatanpartisipasi masy. Dlmmembangun Desa)
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa- Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desadalam BidangPembangunanKawasan Perdesaan
- Pelatihan AparaturPemerintah Desadalam BidangPembangunanPengelolaan KeuanganDaerah
- Pelatihan AparaturPemerintah Desadalam BidangManajemenPemerintah Desa
- Pengelolaan kekayaanDesa
- Pelatihan AparaturPemerintahan Desa(Character Building)
- Penataan Adminstrasidan SupervisiPerencanaan
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa- Pembinaan Kelompok
Masyarakatpembangunan Desa
- PeningkatanPembangunan Desamelalui TMMD danBSMSS
2.583.770.400,-
1.011.371.000,-
2.528.547.725,-
901.964.825,- - PeningkatanSwadaya danPartisipasiMasyarakat
Jumlah swadaya dalampembangunan Desa
Setelah perubahan
No. Tujuan/Sasaran Program dan Kegiatan AnggaranKegiatan
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama(IKU)
Indikator Kinerja Target
1
1
MeningkatnyaPemberdayaanMasyarakat Pedesaan( Program PeningkatanKeberdayaan Masy.Pedesaan, ProgramPengem bangan lembagaekonomi Desa, Prog.Peningkatan kapasitasaparatur pemerintahandesa).
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
- PenyelenggaraanDiseminasi informasibagi masyarakat Desa
- PeningkatanPemberdayaanMasyarakat melaluiPenanggulanganKemiskinan
- Sosialisasi, Pembinaandan MonitoringKegiatan BantuanKeuangan KhususPerdesaan
- Evaluasi KinerjaPelaksanaanPemerintahan Desa
- PenyelenggaraanPembangunan danDemokrasi MasyarakatPerdesaan
- Penunjang BantuanDana Desa
Program Pengembanganlembaga EkonomiPedesaan- Pelatihan Keterampilan
Manajemen BadanUsaha Milik Desa
4.049.913.400,-
205.693.900,-
3.794.536.900,-
199.518.500,-
- PeningkatanKemandirian Desa
Jumlah DesaSwasembada/cepatberkembang
Jumlah DesaSwakarya/Desaberkembang
2 MeningkatkanPerkembanganKemandirian Desa(Program Peningkatanpartisipasi masy. Dlmmembangun Desa)
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa- Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desadalam BidangPembangunanKawasan Perdesaan
- Pelatihan AparaturPemerintah Desadalam BidangPembangunanPengelolaan KeuanganDaerah
- Pelatihan AparaturPemerintah Desadalam BidangManajemenPemerintah Desa
- Pengelolaan kekayaanDesa
- Pelatihan AparaturPemerintahan Desa(Character Building)
- Penataan Adminstrasidan SupervisiPerencanaan
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa- Pembinaan Kelompok
Masyarakatpembangunan Desa
- PeningkatanPembangunan Desamelalui TMMD danBSMSS
2.583.770.400,-
1.011.371.000,-
2.528.547.725,-
901.964.825,- - Peningkatan Swadayadan PartisipasiMasyarakat
Jumlah swadayadalampembangunan Desa
3 Meningkatnya tatakelola pemerintahanDPMD(Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan,Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur, ProgramPeningkatan DisiplinAparatur, ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran, ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur)
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan- Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja danIkhtisar realisasi kinerjaSKPD
- Penyusunan laporankeuangan semesteran
- Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur- Pendidikan dan
Pelatihan FormalProgram PeningkatanDisiplin Aparatur- Pengadaan pakaian
dinas besertaperlengkapannya
- Pengadaan pakaianKORPRI
- Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
Program PelayananAdministrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat
menyurat- Penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasakebersihan kantor
- Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
190.000.000,-
129.000.000,-
695.250.000,-
155.354.650,-
117.923.500,-
587.469.508,-
- Peningkatan TataKelola pemerintahan
Nilai akuntabilitaskinerja internal
Rata-rata nilai SKP
Presentase BMDdalam kondisi baik
- Penyediaan alat tuliskantor
- Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
- Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
- Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
- Penyediaan peralatanrumah tangga
- Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
- Penyediaan makanandan minuman
- Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
- Penyediaan tenagapendukungadministrasi teknis danperkantoran
- Rapat-rapat konsultasidan konsultasi dalamdaerah
- Penunjang peringatanhari-hari besarbersejarah
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur- Pengadaan kendaraan
dinas/operasional- Pengadaan mebeleuir- Pemeliharaan
370.800.000,- 333.467.028,-
rutin/berkala gedungkantor
- Pemeliharaan/berkalakendaraan dinasoperasional