laporan kelompok praktikum di pengadilan agama kandangan
TRANSCRIPT
1
BAB
PENDAHULUAN
Sejarah Lembaga
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin semula dikenal dengan sebutan Kerapatan
Qadhi Besar.1 Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan
pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. ”Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan
tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa
antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H.
Abu Su’ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. (Abu Daudi,
2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan
demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan
Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana
disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat ”pengukuhan” dengan Stbl tahun 1937
belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PTA Banjarmasin saat ini.
Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah
Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah
Bumbu) dari wilayah hukum PTA Banjarmasin, pada sisi lain Negara walau merupakan
ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan
pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan
Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967,
Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan
pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan dan Pelaihari
pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor
45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan
sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru,
pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yursdiksi Pengadilan Agama Mahkamah
Syari’ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah,
Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda.
Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA
Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi
wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun
1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka
PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PTA Banjarmasin karena Kotabaru yang
merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di
luar yurisdiksi PTA Samanrinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 pasal (2).
(Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Ketentuan tersebut
ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda
kepada PTA Banjarmasin. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar
dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. Dari
2
uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan PTA Banjarmasin,
termasuk Pengadilan Agama dalam yurisdiksinya adalah :
1. Titah raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
2. Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
3. PP 45 tahun 1957.
4. SK Menag No. 89 tahun 1976.
5. Kep Menag No:76 tahun 1983.
6. UU Nomor 7 tahun 1989.
7. Kepres No. 179 Tahun 2000.
Dengan mengutif beberapa pendapat Zaini Ahmad Noeh mengemukakan teori
pembentukan lembaga peradilan Islam, Qadla dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:
Bentuk pertama: Peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau
”tauliyah” dari Imam. Imam adalah Kepala Negara yang disebut pula dengan ”waliyul-
amri”. Dalam pada itu sekiranya seorang penguasa, yang di dalam istilah Fiqh disebut
”dzu syaukah”, dan sekalipun sultan yang kapir mengangkat seorang hakim yang kurang
memenuhi persyaratan, keputusan hakim yang demikian itu harus dianggap berlaku sah,
demi untuk tidak mengabaikan kemaslahatan umum.
Bentuk kedua: Bila di suatu tempat tidak ada Penguasa atau Imam, pelaksanaan peradilan
dilakukan atas dasar penyerahan wewenang, yakni Tuliyah dari ”ahlul Halli wal-’aqdi”,
yaitu para tetua dan sesepuh masyarakat seperti ninik-mamak di Sumatera Barat, secara
kesepakatan. Arti harfiyah dari istilah ini, adalah ”orang-orang yang berwenang untuk
melepas dan mengikat”. Dalam buku Adatrecht II dari Prof. Van Vollenhoven, istilah itu
diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan kata-kata ”de tot losmaken en binden
bevoegden” dan ditambahkan artinya sebagai ”majelis pemilih kepala negara yang baru
(kiescollege voor een nieuw staatshoofd)”
Bentuk ketiga: Dalam keadaan tertentu, terutama bila di suatu tempat tidak ada hakim,
maka dua orang yang saling sengketa dapat ”bertahkim” yakni mengangkat seseorang
untuk bertindak sebagai hakim, dengan persyaratan a.l. kedua belah pihak terlebih dahulu
sepakat akan menaati keputusannya, begitu pula tidak menyangkutkan keputusannya
dengan hukuman badaniyah, yakni pidana dan lain-lain sebagainya.
(Daniel S. Lev, 1986, hal 1 dan 2)
1. Zaman kesultanan.
Keberadaan jabatan qadhi di Kalimantan Selatan, sebagaimana lembaga keagamaan
Islam lainnya di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan agama Islam bagi
masyarakat di Nusantara termasuk kesultanan Banjar. Sebagaimana keadaan sejarah
masuknya Agama Islam di Indonesia yang belum mendapatkan kepastian, yang
disepakati oleh sejarawan, maka masuknya Islam di Kalimantan juga tidak dapat
diperoleh kepastian. Pada abad ke XV telah berdiri kerajaan Banjar. Selama kurang
lebih 2 abad kerajaan Banjar dikuasai Raja-raja yang beragama Budha. Raja-raja
Banjar yang bertahta antara tahun 1438 sampai dengan tahun 1595 dikenal sebagai
penguasa Budha. Periode tersebut disebut zaman Budha. (Amir Hasan Kiai Bondan,
tt, hal 68). Periode selanjutnya adalah zaman kesultanan Banjar yang dimulai dengan
3
perpecahan kerajaan Banjar yang akhirnya dimenangkan Pangeran Samudera atas
bantuan kerajaan Islam Demak. Sejak Pangeran Samudera yang kemudian bergelar
Sultan Suriansyah berkuasa, maka kerajaan Banjar berubah menjadi kesultanan
Banjar. Kerajaan Banjar mengalami pergolakan sejalan dengan tumbuhnya semangat
nasionalisme untuk melawan kolonialis Belanda. Dalam sejarah tercatat perang
Banjar yang dimulai tahun 1859 dibawah pimpinan Pangeran Antasari, berakhir
dengan kekalahan pasukan Antasari. Kekalahan dalam perang Banjar berdampak
pada semakin kuatnya kuku kolonial sehingga akhirnya kerajaan Banjar secara
defakto tidak ada lagi sejak tahun 1905. Sumber lain menyebutkan Gub. Jenderal
Hindia Belanda dengan SK-nya tertanggal 17 Desember 1859 menyatakan Kerajaan
Banjar berda di bawah Gubernemen Belanda, namun proklamasinya dikeluarkan
pada 11 Juni 1860. (Amir Hasan Kiai Bondan, 1963:56) Walau pemerintah Hindia
Belanda menguasai wilayah bekas kekuasaan kerajaan Banjar sejak 11 Juni 1860,
namun belum ada aturan mengenai jabatan qadhi. Baru dengan stbl 1937 nomor 638
dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari
1938. Dengan demikian terdapat kekosongaan pengaturan dan pengelolaan jabatan
qadhi selama 32 tahun, antara 1860 sampai dengan 1937. Perhatian sultan terhadap
perkembangan Islam cukup besar. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari oleh sultan
dikirim ke Mekkah untuk mempelajari agama Islam. Sekembalinya dari Mekkah,
Muhammad Arsyad mendapat peran sebagai penasehat kerajaan berkenaan dengan
agama Islam. Kerjasama ulama umara ini nampak dalam perkawinan, dimana
keluarga kerajaan kawin dengan keluarga ulama, para sultan juga aktif dalam
menuntut ilmu agama dari para ulama Muhammad Arsyad al Banjari dan para
keturunannya. Pemikiran Arsyad al Banjari mengenai kelembagaan agama Islam
oleh sultan ditindak lanjuti dengan membentuk lembaga keagamaan diluar
pendidikan yang telah berjalan dengan baik. Pertama-tama sultan Tahmidullah II bin
Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di
kerajaan Banjar adalah Muhammad As’ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak
perempuan beliau yang beranama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan
qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su’ud bin M.
Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu
Na’im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli
Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180). Tidak terdapat catatan secara runut
tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi
tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein
wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang
pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad
bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni
1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan
Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus
Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan
diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan
4
salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan
qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. Dikaitkan dengan teori yang
dikemukakan Zaini Ahmad Noeh maka keberadaan jabatan Qadhi dimulai dari
Tauliyah pada zaman kerajaan kesultanan Banjar, kemudian pindah bentuk Tauliyah
dari Ahlul hilli wal aqli pada masa hancurnya kerajaan Banjar tahun 1860 sampai
dikeluarkan Stbl tahun 1937 No. 638 dan 639 yang berlaku efektif pada 1 Januari
1938, dan terakhir jabatan Qadi mendapat Tauliyah dengan diterbitkannya Stbl.
tersebut.
2. Zaman Penjajahan.
Menurut Irsyad Zein jabatan qadhi tidak pernah terputus sejak dibentuk pada zaman
sultan Tamjidullah II. Menurut Stbl 1937 No 638 dan 639, kerapatan Qadhi itu ada
di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara,
Barabai, Amuntai dan Tanjung. Ada hal yang menarik dari Stbl tersebut, yaitu:
Pertama, mengapa Pulau Laut dan Tanah Bumbu dikeluarkan. Kedua : Mengapa
Negara yang hanya Kota Kecamatan dibentuk PA. Kotabaru (Pulau Laut dan Tanah
Bumbu) dikecualikan dalam pembentukan Kerapatan Qadhi, diduga karena kedua
wilayah tersebut, berada di luar sistem ke-Qadhi-an pada kesultanan Banjar, bahkan
menurut Irsyad Zein saat-saat terakhir kerajaan Banjar diserahterimakan dengan
Belanda, wilayah Tanah Bumbu dan Pulau Laut sudah tidak masuk dalam kekuasaan
Sultan Banjar (Irsyad Zein, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Letak strategis Negara
pada masa 4 transfortasi air sangat dominan menjadikan Negara sebagai Ibu kota
Kerajaan Banjar sebelum Islam, dalam perkembangan selanjutnya pada masa
kerajaan Banjar Islam, Negara pada tahun 1849 pernah dicalonkan menjadi Ibu Kota
kerajaan. (Amir Hasan Kiai Bondan, 1963: 17). Negara walaupun Ibukota
Kecamatan (asisten wedana) tapi karena sejak kesultanan sudah ada Qadhi, maka
Stbl meneruskannya. Hal yang sama ditempuh oleh UU No. 7 tahun 1989. Pada awal
kerajaan Banjar Islam, Negara merupakan pusat kajian Islam yang banyak ulamanya,
pada masa berikutnya posisi tersebut diambil alih Martapura. Sebelum Martapura
dikenal sebagai Kota Ulama, Negara merupakan basis ulama di Kalimantan Selatan,
bahkan seseorang baru diakui keulamaannya kalau pernah belajar (mengaji) di
Negara. (Drs. Abdul Hakim, wawancara 1 Mei 2007). Kerapatan qadhi besar baru
dibentuk setelah kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi dan dibentuk oleh
pemerintahan Belanda. Qadhi Besar pertama adalah H. M. Thaha bin H. M. Sa’ad
yang wafat pada tahun 1944. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Menurut
sumber lain, sebelum H. M. Thaha ada pejabat keagamaan lainnya di Banjarmasin,
yaitu H. Jamaluddin Sungai Jingah, namun sumber ini tidak dapat memastikan
apakah H. Jamaluddin ini Qadhi Besar atau Mufti (Drs. Abd. Hakim, wawancara
tanggal 1 Mei 2007). Abu Daudi dengan tegas menyebut H. Jamaluddin bin H. Abd.
Hamid Qusyayi/Zalikha binti Mufti H. Ahmad bin M. Arsyad al Banjari adalah
Mufti yang disebut Tuan Mufti Banjar, (Abu Daudi, 2003 hal 368), dengan demikian
apa yang disebut Irsyad Zein bahwa H. M. Thaha sebagai Qadhi Besar pertama yang
bertugas sejak 1 Januari 1938 dapat diterima. Stbl 1937 no. 638 dan 639 menjadi
5
dasar pembentukan Kerapatan Qadhi besar, kewenangannya terbatas sejalan dengan
kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai Pengadilan agama. Mahkamah Islam
dengan Stbl 1937 Nomor 610 yang berlaku 1 April 1937 (Daud Ali, 1989: 10)
kewenangannya dibatasi pada masalah perkawinan, sementara masalah waris yang
oleh Stbl 1882 menjadi kewenangan PA dicabut. Selain menentukan (membatasi)
kewenangan dan membentuk Kerapatan Qadhi Stbl 1937 Nomor 638 dan 639, juga
mengatur hal-hal yang spesifik yang berbeda dengan Mahkamah Islam di Jawa dan
Madura. Hal-hal yang spesifik tersebut adalah : Pertama : Kerapatan Qadhi Besar
selain memeriksa surat-surat juga berwenang untuk menyuruh hadir pihak-pihak di
persidangan, Mahkamah Islam Tinggi tidak berwenang mendatangkan pihak-pihak
di Persidangan. Mahkamah Islam Tinggi hanya berkuasa untuk memerintah
Mahkamah Islam yang bersangkutan memeriksa pihak-pihak (pemeriksaan
tambahan) dan saksi-saksi menurut petunjuk Mahkamah Islam Tinggi. Kedua : Stbl
1937 No. 638 dan 639 mengatur tentang sengketa mengadili. Di Jawa dan Madura
baru diatur dengan Stbl tahun 1940 No. 3. Sengketa kewenangan antara Kerapatan
Qadhi diputus oleh Kerapatan Qadhi Besar, Pasal 11, tetapi sengketa mengadili
antara PA dengan Peradilan lainnya diputus oleh Gubernur Jenderal pasal 15 (Noto
Susanto, 1963: 35-36 dan 115)
3. Zaman Kemerdekaan.
Sebutan Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk
tingkat banding, terus berlangsung sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri
Agama Nomor 76 tahun 1980 tentang penyeragaman nama Peradilan Agama. Ketika
PP 45 tahun 1957 dikeluarkan, Mahkamah Islam dan Kerapatan Qadhi yang telah
ada sebelumnya dibiarkan tanpa ada upaya penyatuan, walaupun ada pemikiran
untuk menyatukan sebutan Peradilan Agama, namun karena PP dianggap tidak
cukup kuat mengganti kedua ordonansi yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah
Islam maupun Kerapatan Qadhi, maka penyatuan nama tersebut tidak jadi
dilaksanakan (Notususanto, 1963, hal 16). Tidak banyak perkembangan yang terjadi
pada masa kemerdekaan ini kecuali: Pertama, terjadi likwidasi 4 Kerapatan Qadi ;
Marabahan, Rantau, Pelaihari dan Negara, karena berada bukan pada ibukota
kabupaten/kota. Aturan ketataprajaan membatasi Pengadilan Agama hanya ada di
ibukota Kabupaten, dengan alasan itulah ke empat Kerapatan Qadhi tersebut di
likwidasi. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 ke
empat Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl 1937
Nomor 638 dan 639. Realisasi PA Pelaihari dan PA Marabahan yang diawali dengan
pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 April 1976. Ketika Menteri Agama
Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, PA Pelaihari belum ada kantor
karenanya pegawai ikut pada kantor Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan pada
fakta tersebut maka PA Pelaihari yang dibentuk dengan Stbl 1937 baru terealisir
pada 1976 (Drs. Nashrullah Syarqawi, SH, wawancara tanggal 14 Mei 2007). Kedua,
pemindahan yurisdiksi PA Kotabaru yang dibentuk berdasarkan PP 45 tahun 1957
dari Wilayah PTA Samarinda ke Wilayah PTA Banjarmasin. Hal ini terjadi pada
6
tahun 1990, sebagai realisasi dari disahkannya UU nomor 7 tahun 1989. Ketiga,
terbentuknya PA Banjarbaru sebagai akibat pemekaran Kabupaten Banjar dengan
berdirinya Kotamadya Banjarbaru. Wilayah hukum PA Banjarbaru dahulunya
sepenuhnya menjadi wilayah hukum PA Martapura. Sebenarnya masih ada 2
Kabupaten baru lagi yaitu Kabupaten Balangan dengan Ibukota Paringin, pemekaran
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu dengan Ibukota Batulicin,
pemekaran dari Kabupaten Pulau Laut, namun sampai saat ini Pengadilan Agama
Paringin dan Pengadilan Agama Batulicin belum terealisasi.
VISI :
MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM MELALUI KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MANDIRI, EFISIEN SERTA MENDAPAT KEPERCAYAAN
PUBLIK, PROFESIONAL DALAM MEMBERI PELAYANAN HUKUM YANG
BERKUALITAS, ETIS, TERJANGKAU DAN BIAYA RENDAH BAGI
MASARAKAT SERTA MAMPU MENJAWAB PANGGILAN PELAYANAN
PUBLIK.
MISI :
1. MEWUJUDKAN RASA KEADILAN SESUAI DENGAN UNDANG-
UNDANG DAN PERATURAN SERTA KEADILAN MASYARAKAT.
2. MEWUJUDKAN PERADILAN YANG MANDIRI DAN INDEPENDEN DARI
CAMPUR TANGAN PIHAK LAIN.
3. MEMPERBAIKI AKSES PELAYANAN DI BIDANG PERADILAN KEPADA
MASYARAKAT
4. MEMPERBAIKI KUALITAS INPUT INTERNAL PADA PROSES
PERADILAN.
5. MEWUJUDKAN INSTITUSI PERADILAN YANG EFEKTIF, EFISIEN,
BERMARTABAT DAN DIHORMATI.
6. MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI, TIDAK
MEMIHAK DAN TRANSPARAN
Tugas Pokok & Fungsi
Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman
yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan
Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara
tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
7
Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur
dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi
perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada
instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di
luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito
/tabungan dan sebagainya
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan
terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
Tugas Pokok Pengadilan Agama Kandangan yang dijalankan sehari-hari adalah
sebagai berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang
diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah
Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna
menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU
Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan
bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi
Syari’ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul
Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.
Adapun Fungsi Pengadilan Agama Kandangan adalah menyelenggarakan
Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan
8
UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3
tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan
Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan
yang beragama Islam mengenai Perkara tententu.
Nama Jabatan Tugas Pokok dan Fungsi
Ketua Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Peradilan Agama Tingkat Pertama serta mengawasi, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan
teknis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Mahkamah Agung
RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat
Pertama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah
Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hakim/ Ketua
Majelis
1.Menetapkan hari sidang;
2.Membuat resume berkas perkara yang diterima;
3.Memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota untuk
membaca/mempelajari berkas perkara;
4.Melaksanakan dan memimpin sidang;
5.Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis;
6.Memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota untuk
menyampaikan pendapatnya;
7.Memberikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksanaan
persidangan;
8.Membuat dan menyusun putusan perkara;
9.Membacakan putusan dalam persidangan;
10.Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk
pembacaan putusan;
11.Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan;
12.Dalam hal menganggap penting, Ketua majelis dapat
melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para
pihak dan saksi, serta memeriksa atas pembuatan dan kebenaran
berita acara persidangan serta menanda- tanganinya.
Panitera/
Sekretaris
Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di
bidang administrasi perkara, administrasi peradilan lainnya dan
9
administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Kandangan
serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama
Kandangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Panitera Membantu tugas Panitera di bidang Kepaniteraan dalam
merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di
bidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan
Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan
melaporkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera
sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama
Kandangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Sekretaris
Membantu tugas Sekretaris di bidang Kesekretariatan dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas bidang kesekretariatan di
lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai
dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Panitera Muda
Gugatan/
Permohonan/
Hukum
Membantu tugas Wakil Panitera dalam merencanakan dan
melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan
urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara banding
serta mengawasi, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan
tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok
Tenaga
Fungsional
Kepaniteraan
(Panitera
Pengganti)
Kelompok tenaga fungsional kepaniteraan Pengadilan Agama
Kandangan adalah Panitera Pengganti yang dalam melakukan
tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.
Dimana di dalam Persidangan adalah membantu Hakim Majelis
dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan serta membantu majelis hakim dalam membuat
penetapan hari sidang, membuat Berita Acara Persidangan bila
Hakim mendengar sendiri para pihak dan saksi, mengetik putusan,
Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan
Hakim Ketua Majelis serta asli putusan/ perkara.
Jurusita/ Jurusita
Pengganti
Melaksanakan Pengantaran Relaas pemanggilan Persidangan dan
Membantu melaksanakan eksekusi putusan.
10
Kaur
Kepegawaian
Merencanakan dan melaksanakan pengurusan masalah
kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kaur Keuangan Merencanakan dan melaksanakan pengurusan masalah keuangan
(kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara) serta mengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kaur Umum Mengawasi terlaksananya tata kelola persuratan dan pengarsipan
berjalan dengan baik, merencanakan dan mengawasi pengelolaan
aset berupa Barang Milik Negara, rumah tangga dan perpustakaan
serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Pelaksana/Staf Melaksanakan tugas-tugas atasan sesuai dengan pembagian tugas
dalam rangka mencapai sasaran urusan masing-masing
Tujuan Peradilan Agama
Dengan berpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka
Pengadilan Agama Kandangan, menetapkan tujuannya dalam jangka waktu satu atau
lima tahun ke depan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui penegakkan supremasi hukum dan
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, serta mendukung penerapan dan
penegakkan hukum di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan.
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi peradilan
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan
Sasaran Peradilan Agama
Adapun sasaran Pengadilan Agama Kandangan adalah sebagai berikut:
1. Berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai, baik interistik maupun eksterintik dari nilai-
nilai hukum Islam dan nilai-nilai yang bersumber dari UUD tahun 1945 dalam
praktek peradilan sehari-hari.
2. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara, baik yang menjadi sisa perkara
maupun perkara yang diterima pada tahun berjalan
3. Tercapainya tertib administrasi dan penegakkan hukum di Pengadilan Agama
Kandangan.
11
4. Tercapainya aparatur pengadilan yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Tercapainya peningkatan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan
masyarakat.
6. Tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan SDM, administrasi,
anggaran, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kandangan baik secara intern
badan peradilan maupun dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.
Strategi Organisasi
1. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Rutin dan Pembangunan di
Pengadilan Agama Kandangan.
2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pembukuan
anggaran.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan pengadaan, inventarisasi,
dokumentasi dan pemeliharaan.
4. Pemrosesan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala Pegawai.
5. Memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak
langsung, yang berkaitan dengan kompetensi Badan Peradilan Agama.
JAM KERJA
HARI KERJA JAM KERJA ISTIRAHAT
Senin - Kamis 08.00 – 16.30 Wita 12.00 – 13.00 Wita
Jum'at 08.00 – 17.00 Wita 11.30 – 13.00 Wita
Berdasarkan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan
HARI KERJA JAM KERJA ISTIRAHAT
Senin - Kamis 08.00 – 15.00 Wita 12.00 – 12.30 Wita Jum'at 08.00 – 15.30 Wita 11.30 – 12.30 Wita
1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/16/M.PAN/10/2005 tanggal 10 Oktober 2005, Tentang Penetapan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 306/SEK/01/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 hal. Jam Kerja Selama
12
Profil Pegawai Pengadilan Agama Kandangan
Data Profil Pimpinan
NIP Nama Jabatan
195401081982031002 Drs. M. PADELAN Panitera/Sekretaris
196503041992031004 Drs.H.NANA SUPIANA,M.H. Ketua PA Kandangan
Data Profil Hakim
NIP Nama Jabatan
195707081982031004 Drs. H. AHMAD GUZALI Hakim Madya Muda
196502231994032002 Dra. Hj. MUSLIHAH Hakim Madya Pratama
195801051992031003 Drs. H. MAHYUNI Hakim Pratama Utama
197111181998032002 HUSNAWATI, S.Ag Hakim Pratama Madya
196507101993031008 Drs.H.ARPANI,SH.,MH Hakim Madya Utama
197409191998032004 ENY RIANING TARO,S.Ag. Hakim Pratama Utama
197210122000031001 FAHRUDDIN,S.Ag.,MH. Hakim Pratama Utama
197503132005021001 M.AMIN ROSYID,S.Ag.,M.Si. Hakim Pratama Muda
Data Profil Pejabat Struktural
NIP Nama Jabatan
196008071982031003 SURIYADI Kepala Urusan Umum
195803201981031002 JAINI, S.H. Wakil Sekretaris
197308092006042001 ZULIFAH, S.H. Kepala Urusan Kepegawaian
196510171987031002 AHMAD ABDUL HAKAM Kepala Urusan Keuangan
Data Profil Pejabat Fungsional
NIP Nama Jabatan
195807251992031002 Drs. RASYIDI, S.H. Wakil Panitera
19760108200032002 NUR HILALIAH, S.Ag. Panitera Muda Hukum
197705242003121004 AHMAD RAMLI,S.H. Panitera Pengganti
195408051982031004 H.MASRUNSYAH,BA. Panitera Pengganti
197507052000122001 LIES RUFAIDA,SH. Panitera Pengganti
196003231988021001 H. MARZUKI Jurusita
13
196506121994032001 Dra. Hj. HALMIAH Plt.Panmud Gugatan/PP
198201182006041001 RAKHMAT NOR EFRANSYAH Jurusita Pengganti
197202291998032003 Hj. MUFIDAH,S.Ag. Panitera Muda Permohonan
198408022011011009 ZAKI FIRDAUS, S.H.I. Staf Panmud Gugatan/Kasir
196403291982031001 AHMAD KUSASI Staf Panmud Permohonan
198810122011012011 MEGAWATI,SE. Bendahara Pengeluaran/Staf
Keuangan
14
15
BAB
ISI LAPORAN
HASIL PRAKTIKUM
Selama berpraktik di Pengadilan Agama Kandangan mulai dari tanggal 17 Juni s/d
31 Juli 2013 banyak ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari mulai dari bagian
kepaniteraan, kesekretariatan sampai di dalam proses persidangan.
Hasil yang diperoleh dari yang dipelajari selama berpraktik di Pengadilan Agama
Kandangan adalah:
1. Menghitung radius biaya perkara
2. Membuat isi pendaftaran perkara
3. Membuat SKUM
4. Menginput data KIPA
5. Membuat BAP 1
6. Melaksanakan tugas sebagai Majelis Hakim (Hakim Ketua,Hakim Anggota, dan
Hakim Anggota) 2
7. Melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti 3
8. Melaksanakan tugas sebagai Mediator
9. Mengisi informasi daftar hari sidang
10. Mengisi data perkara ke website
11. Dll.
Selama beberapa kali mengikuti proses berjalannya sidang, perkara yang sering
ditemui dalam persidangan adalah:
1. Gugat Cerai
2. Cerai talak
3. Dispensasi Nikah
4. Isbat Nikah / Pengesahan Nikah
1 Pada waktu simulasi sidang, pada hari Senin pagi tanggal 29 Juli 2013 di ruang sidang II 2 Ibid 3 Ibid
16
*Kegiatan Simulasi Persidangan*
Dilaksanakan pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 M bertepatan pada tanggal 21
Ramadhan 1434 H di ruang persidangan II.
Kegiatan simulasi dimulai pada pukul 09.00 - 10.46 WITA dihadiri dan dinilai oleh
Pamong Bp. Fakhrudin, S.Ag, MH (Hakim). Kasus yang diambil pada simulasi tersebut
adalah cerai gugat yang diperankan oleh :
Majelis Hakim:
Hakim Ketua diperankan oleh Taufik Rahman
Hakim Anggota diperankan oleh Ahmad Sidik
Hakim Anggota diperankan oleh Siti Awwali Habibah
Panitera Pengganti diperankan oleh Gusti Dahliani Agusrini
Mediator diperankan oleh Mukhlisin
Penggugat diperankan oleh Ahmad Hasbi
Tergugat diperankan oleh Surhah
Saksi dari Penggugat :
1. Gusti Dahliani Agusrini (Adik kandung penggugat)
2. Mukhlisin (Teman dekat penggugat)
Saksi dari Tergugat :
1. Abi Manyun (Tetangga Tergugat) diperankan oleh Mukhlisin
2. Mukhlishoh (Tetangga Tergugat) diperankan oleh Gusti Dahliani Agusrini
17
KATA-KATA HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM PENGADILAN
Gugatan Cerai, adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau
lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.
Penggugat, adalah istri yang mengajukan gugatan perceraian, dalam hal ini adalah
anda.
Tergugat, adalah suami yang anda gugat cerai.
Mediasi, adalah upaya penyelesaian perkara secara damai melalui juru
damai/penengah yang dilakukan di luar persidangan.
Mediator, adalah sebutan untuk orang yang menjadi juru damai/penengah.
Pernikahan yang Sah, adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan
dicatatkan di KUA.
Domisili, adalah alamat tempat tinggal berdasarkan KTP, namun bisa didasarkan
pada surat keterangan pindah dari RT/Kelurahan jika anda pindah ke tempat lain.
Alasan yang sah, adalah alasan yang benar secara hukum, misalnya: pergi untuk
mencari nafkah, tugas negara, terpaksa, dsb
Pemohon/Penggugat, adalah Pihak pertama yang mengajukan permohonan atau
gugatan. Jika anda yang mengajukan gugatan/permohonan maka anda disebut
Penggugat/Pemohon.
Tergugat/Termohon, adalah Pihak kedua yang menjadi lawan atau diikutkan dalam
permohonan/gugatan yang anda ajukan.
Panjar Biaya Perkara, adalah Jumlah taksiran awal biaya perkara yang harus anda
bayar. Jika dalam prosesnya nanti panjar anda kurang dari biaya yang sebenarnya,
anda akan diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara.. Jika perkara sudah
diputus dan ada sisa panjar yang anda bayar, anda bisa meminta pengembalian sisa
panjar tersebut.
Prodeo, adalah Proses beperkara secara cuma-cuma dengan biaya negara.
Sidang Keliling, adalah Sidang yang dilaksanakan di luar kantor pengadilan agama.
Biasanya dilaksanakan di tempat yang jauh dari pengadilan untuk membantu
masyarakat yang mengalami kendala transportasi ke kantor pengadilan.
PNBP, adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak. Uang ini akan disetorkan ke negara.
Pos Bakum, adalah Pos Bantuan Hukum. Pos ini disediakan di setiap pengadilan
untuk membantu masyarakat memperoleh bantuan hukum dalam mengajukan
perkaranya ke pengadilan
18
PANDUAN
PENGAJUAN GUGATAN CERAI
Di Pengadilan Agama.
HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI
Orang yang bisa mengajukan Gugat Cerai
Yang bisa mengajukan Gugat Cerai adalah istri yang sudah melangsungkan
pernikahan yang sah (dibuktikan dengan surat nikah) dan hendak mengakhiri perkawinan
melalui Pengadilan.
Tempat Mengajukan Gugat Cerai
Jika pernikahan anda di catatkan di KUA, maka Gugatan diajukan ke Pengadilan
Agama di wilayah kabupaten yang sama dengan tempat tinggal anda.
Jika pernikahan anda dicatatkan di KUA dan anda saat ini bertempat tinggal di Aceh,
maka Gugatan diajukan ke Mahkamah Syariah yang terdekat dari tempat tinggal
anda.
Waktu Mengajukan Gugat Cerai
Kita bisa mengajukan gugatan setiap saat pada jam kerja dan hari kerja
Pengadilan. Biasanya Pengadilan dibuka pada hari Senin sampai hari Jumat dan mulai
pukul 08.00 hingga 16.30.
Alasan yang Dapat digunakan untuk Mengajukan Gugatan
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama
antara lain:
a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar
disembuhkan;
b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau
alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda.
c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan
dilangsungkan;
d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda, sehingga keselamatan anda
terancam;
e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau
penyakit;
f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk
rukun kembali;
g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam
keluarga.
19
Pengajuan Gugatan bisa diwakilkan kepada Orang Lain
Pengajuan Gugatan bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan
kuasa.
Kuasa ada 2 macam, yaitu :
a. Kuasa hukum dari pengacara/ advokat
b. Kuasa dari keluarga (kuasa insidentil)
Dalam hal anda menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan:
a. Anda harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan
(Lihat format permohonan di Lampiran II)
b. Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada
hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya; satu derajat ke bawah
(anak anda), ke samping (saudara kandung anda), atau ke atas (orang tua anda)
c. Seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil satu kali dalam 1 tahun.
d. Penggugat dan Kuasa Insidentil harus menghadap ke Ketua Pengadilan Agama
secara bersamaan.
e. Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil.
PENDUKUNG GUGATAN CERAI
Untuk mendukung gugatan cerai, anda harus menyiapkan Surat-surat dan Saksi-
saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai anda.
Surat-surat yang Harus Disiapkan adalah :
Buku Nikah Asli
KTP Asli
Akta kelahiran anak-anak (jika anda punya anak) Asli
Surat Kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono-gini, misalnya BPKB,
Sertifikat Rumah, dst (jika ada).
Surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada).
Surat-surat tersebut difotokopi, dan fotokopinya harus dimeteraikan di kantor pos
setempat. Untuk setiap jenis surat, diberi satu meterai seharga Rp 6.000.
Fotokopi dari surat-surat harus anda serahkan ke Majelis Hakim sebagai alat
bukti, sementara surat-surat yang asli hanya anda tunjukan dan kemudian dibawa pulang
kembali. Kecuali Buku Nikah yang asli tetap disimpan di Pengadilan.
20
Saksi-saksi yang Harus Disiapkan adalah :
Saksi-saksi terdiri dari paling sedikit 2 orang
Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, teman atau orang yang tinggal di rumah
anda
Saksi harus mengetahui (mendengar dan melihat) secara langsung peristiwa terkait
dengan gugatan cerai anda
Saksi haruslah orang yang sudah dewasa (sudah 18 tahun atau sudah menikah)
Saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada sidang
berikutnya yaitu saat sidang pembuktian.
LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN GUGAT CERAI
Langkah 1. Cari Informasi
Sebelum anda mengajukan gugatan cerai, ada baiknya anda mencari informasi
mengenai proses mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu agar anda yakin apa yang
anda lakukan sudah tepat.
Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan cerai, anda
dapat langsung ke bagian meja informasi di Pengadilan setempat, atau telepon,
membuka website, menghubungi LSM terdekat.
Langkah 2. Datang ke Pengadilan
Setelah anda yakin ke Pengadilan mana anda harus datang untuk mengajukan
gugatan, datanglah ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai
dengan format terlampir .
Jika anda menggunakan Kuasa Hukum, Anda dapat meminta Kuasa Hukum untuk
membuat Surat Gugatan atas nama anda.
Jika anda penyandang tuna netra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka anda
dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan.
Langkah 3. Mengajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
Serahkan Surat Gugatan yang sudah anda siapkan kepada Pejabat Kepaniteraan di
Pengadilan.
Langkah 4. Membayar Biaya Panjar Perkara
Pada hari yang sama setelah anda menyerahkan Surat Gugatan kepada Kepaniteraan,
Kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa
untuk Membayar (SKUM).
Anda akan diminta membayar Biaya Panjar Perkara di bank yang ditunjuk oleh
Pengadilan.
21
Simpan tanda pembayaran (yang dikeluarkan oleh bank) dan serahkan kembali tanda
pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran
perkara.
Apabila anda tidak mampu membayar biaya perkara, maka anda bisa mengajukan
Permohonan Prodeo kepada Ketua Pengadilan .
Panjar Biaya Perkara:
a. Biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara. Akan
diperhitungkan pada saat pembacaan putusan.
b. Ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan, disesuaikan
radius/jarak antara domisili anda dengan Kantor Pengadilan. Sehingga biaya perkara
antara masing-masing orang bisa berbeda.
c. Panjar biaya perkara terdiri dari: Biaya Pendaftaran, Proses, Pemanggilan, Redaksi,
Meterai dan Biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan,
bantuan panggilan melalui Pengadilan lain.
d. Penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya
perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah anda bayarkan pada saat
pendaftaran. Jika masih ada sisa panjar biaya perkara, maka uang sisa akan
dikembalikan kepada Anda.
Langkah 5. Nomor Perkara
Setelah membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara.
Langkah 6. Menunggu Hari Sidang
Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan
Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim
yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang.
Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), juru sita memanggil anda dan suami untuk
menghadiri sidang. Surat Panggilan tersebut harus anda terima sekurang-kurangnya
3 hari sebelum hari persidangan.
Surat panggilan sidang untuk anda harus diserahkan di tempat tinggal anda. Surat
panggilan sidang untuk suami akan diserahkan kepada suami di tempat tinggalnya.
Jika anda atau suami tidak sedang berada di rumah, maka Juru sita akan menitipkan
surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/ Lurah di tempat anda atau suami
tinggal.
22
Langkah 7. Menghadiri Sidang
Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, Anda dan Suami harus
hadir di pengadilan. Anda akan dipanggil masuk ke ruang sidang sesuai urutan
kehadiran.
ISI GUGATAN CERAI
a. Identitas para pihak (Anda dan suami) terdiri dari: nama lengkap (beserta gelar
dan bin/binti), umur, pekerjaan, tempat tinggal.
b. Dasar atau alasan gugatan, berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai
perkawinan anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-
anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara anda dan suami yang mendorong
terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang
kemudian menjadi dasar tuntutan.
c. Tuntutan/permintaan hukum (petitum), yaitu tuntutan yang anda minta agar
dikabulkan oleh hakim. Seperti:
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama
tiga bulan sebesar Rp____;
Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar
Rp........setiap bulan;
Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa)
terhitung sejak....sebesar Rp....per bulan sampai anak mandiri/dewasa;
Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini)
berupa______
Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian
separuh dari harta bersama.
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut
sesuai dengan bagiannya masing-masing
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ….. dst
PROSES PERSIDANGAN
1. Majelis Hakim memeriksa identitas Anda dan suami
2. Jika Anda dan suami hadir, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan anda dan
suami, baik langsung maupun melalui proses mediasi.
3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan anda dan suami dalam setiap kali sidang,
namun anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami.
4. Anda dan suami boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di
Pengadilan tersebut.
23
a. Jika mediator adalah hakim, maka anda tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan
hakim, anda dikenakan biaya.
b. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan.
c. Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka anda diminta untuk mencabut gugatan.
d. Jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan
dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara anda dan suami,
pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan
G. PERTANYAAN UNTUK MEMASTIKAN
Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memastikan bahwa anda sudah
melakukan semua yang diperlukan, agar proses sidang anda lancar.
Jika anda menjawab “sudah”, maka gunakan tanda contreng (√)
NO. PERTANYAAN
1. Apakah anda sudah memastikan bahwa surat gugatan anda masuk ke
pengadilan yang tepat?
2. Apakah anda sudah memastikan identitas anda dan suami di dalam surat
gugatan benar dan lengkap?
3. Apakah anda sudah memastikan keterangan mengenai pencatatan
perkawinan anda (di KUA) yang anda terangkan dalam surat gugatan sudah
benar?
4. Apakah anda sudah memastikan bahwa keterangan anda dalam surat
gugatan tentang peristiwa yang anda alami sudah urut secara waktu (tanggal
perkawinan, tempat kediaman bersama, jumlah anak, lamanya hidup rukun,
mulai terjadi pertengkaran, mulai pisah ranjang, pisah rumah, dan
seterusnya)?
5. Apakah anda sudah menjelaskan dalam surat gugatan bahwa anda dan
suami sudah pernah mencoba untuk berdamai di tingkat keluarga (jika ada)?
6. Apakah semua permintaan atau tuntutan anda sudah anda tuliskan dalam
surat gugatan?
7. Apakah anda sudah menandatangani surat gugatan yang anda daftarkan ke
pengadilan?
8. Apakah anda sudah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara
(SKUM) saat anda mendaftarkan perkara di pengadilan?
9. Apakah anda sudah menerima Surat Panggilan Sidang dari pengadilan?
10. Apakah anda sudah menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk
persidangan?
11. Apabila anda memiliki surat-surat yang berbahasa asing, apakah anda sudah
menerjemahkan surat-surat tersebut ke dalam bahasa Indonesia?
12. Apakah anda sudah mem-fotokopi surat-surat tersebut, menempelkan
24
materai di setiap fotokopi surat, dan kemudian meminta pengesahan di
Kantor Pos setempat?
13. Apakah anda memiliki 2 orang saksi yang benar-benar melihat dan
mendengar secara langsung permasalahan anda dan suami?
14. Apakah anda sudah menghubungi saksi-saksi tersebut dan meminta
kesediaan mereka untuk menjadi saksi dalam persidangan anda?
PANDUAN
PENGAJUAN ITSBAT/PENGESAHAN NIKAH
A. HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI
Pernikahan yang Sah
Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya.
Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Pernikahan Harus Dicatat
Sebagai bukti sah-nya Pernikahan anda.
Untuk menjamin hak-hak anda dalam Pernikahan jika terjadi perceraian termasuk
hak memperoleh warisan dan pensiun.
Untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran,
pengurusan passport, dan hak waris.
Tempat Pernikahan Harus Dicatat
Pastikan Anda mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika pernikahan anda
memang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil.
Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA
Bagi yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor
Catatan Sipil
Jika Pernikahan Belum/Tidak tercatat
Pernikahan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya buku nikah, tidak
mempunyai kekuatan hukum.
Anda harus mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah agar Pernikahan anda
mempunyai kekuatan hukum.
Jika Buku Nikah Hilang
Anda bisa meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke KUA/Kantor Catatan Sipil
tempat Pernikahan dilangsungkan.
25
Untuk keperluan pengurusan TASPEN, anda biasanya harus mengajukan
permohonan itsbat nikah ke pengadilan.
Itsbat/Pengesahan Nikah
Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan
untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
Orang Yang Bisa Mengajukan Itsbat Nikah
Yang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah:
Suami
Istri
Anak
Orang tua / Wali Nikah.
Catatan :
Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang
mengajukan permohonan.
Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang
mengajukan permohonan.
Ketidak hadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk
perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.
Hal-hal yang bisa Mengajukan Itsbat Nikah
Untuk penyelesaian perceraian.
Hilangnya Buku Nikah.
Jika anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan.
Jika Pernikahan anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974.
Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar
ketentuan Undang-undang.
Besar Panjar Biaya Perkara
Panjar biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon ke pengadilan,
biaya ini merupakan uang muka biaya perkara. Pada saat sidang telah selesai, anda
bisa meminta sisa biaya perkara yang telah anda bayarkan pada saat mendaftar jika
memang masih ada sisa. Tanyakan kepada petugas pengadilan berapa besar biaya
yang seharusnya dikeluarkan, apakah ada sisa panjar? Minta ditunjukkan peraturan
biaya perkara yang ada di Pengadilan. Apabila sisa panjar biaya perkara tidak
diberikan, laporkan kepada Ketua Pengadilan.
Besaran panjar biaya perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan dan biasanya rincian
biaya tersebut sudah ada di papan pengumuman di pengadilan. Besarnya panjar
biaya perkara berbeda dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain.
Perbedaan besarnya panjar tersebut ditentukan jauh dekatnya tempat tinggal anda ke
kantor pengadilan.
26
Panjar biaya perkara terdiri dari: biaya panggilan, meterai, redaksi, dan PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Untuk mendapatkan kepastian besarnya panjar biaya dan rinciannya, anda bisa
menghubungi kantor pengadilan atau bisa dilihat di website pengadilan.
B. LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN/PENGESAHAN
ITSBAT NIKAH
Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri
(seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat
meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada
pengadilan setempat secara cuma-cuma.
Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat
permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan
itsbat nikah (lihat di lampiran).
Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian
mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap
formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda
simpan.
Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA
bahwa pernikahannya tidak tercatat.
Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara
Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya
perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma
(Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan
perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya
transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut
masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian
informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.
Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran
yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat
sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam
surat permohonan.
27
Langkah 4. Menghadiri Persidangan
Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat
panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan,
fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim
akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya
yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan
isi permohonan.
Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon
yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi
Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya
akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan
dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim
akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui
pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat
yang mengetahui pernikahan anda.
Langkah 5. Putusan/Penetapan Pengadilan
Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/
penetapan itsbat nikah.
Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu
setelah 14 hari dari sidang terakhir.
Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan
atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA
setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan
putusan/penetapan pengadilan tersebut.
D. PERTANYAAN UNTUK MEMASTIKAN
Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memastikan bahwa anda sudah
melakukan semua yang diperlukan, agar proses sidang anda lancar.
Jika anda menjawab “sudah”, maka gunakan tanda contreng (√)
NO. PERTANYAAN
15. Apakah anda sudah memastikan bahwa surat permohonan anda masuk ke
pengadilan yang tepat?
16. Apakah anda sudah memastikan identitas anda dan suami di dalam surat
permohonan benar dan lengkap?
28
17. Apakah anda sudah memastikan keterangan mengenai ijab kabul yang anda
terangkan dalam surat permohonan sudah benar?
18. Apakah anda sudah memastikan bahwa keterangan anda dalam surat
permohonan tentang peristiwa yang anda alami sudah urut secara waktu
(tanggal perkawinan, tempat kediaman bersama, jumlah anak, lamanya
hidup rukun, mulai terjadi pertengkaran, mulai pisah ranjang, pisah rumah,
dan seterusnya)?
19. Apakah anda sudah menandatangani surat permohonan yang anda daftarkan
ke pengadilan?
20. Apakah anda sudah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara
(SKUM) saat anda mendaftarkan perkara di pengadilan?
21. Apakah anda sudah menerima Surat Panggilan Sidang dari pengadilan?
22. Apakah anda sudah menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk
persidangan?
23. Apabila anda memiliki surat-surat yang berbahasa asing, apakah anda sudah
menerjemahkan surat-surat tersebut ke dalam bahasa Indonesia?
24. Apakah anda sudah mem-fotokopi surat-surat yang dibutuhkan sebagai
bukti di persidangan, menempelkan meterai di setiap fotokopi surat, dan
kemudian meminta pengesahan di Kantor Pos setempat?
25. Apakah anda memiliki 2 orang saksi yang benar-benar melihat dan
mendengar secara langsung permasalahan anda?
26. Apakah anda sudah menghubungi saksi-saksi tersebut dan meminta
kesediaan mereka untuk menjadi saksi dalam persidangan anda?
29
BAB
PENUTUP
Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi
Dari semua yang kami pelajari selama berpraktik di Pengadilan Agama
Kandangan tentang proses-memproses perkara mulai dari pendaftaran perkara sampai
pengambilan aktanya, ternyata di dalam memprosesnya tersebut ada ketidak sesuaian
dengan prosedur yang tercantum di dalam Undang-Undang dengan yang terjadi
dilapangan. Salah satunya adalah dalam hal pemberian nomor perkara dimana di dalam
Undang-Undang disebutkan bahwa yang memberi nomor perkara adalah tugas di Meja
dua sedangkan yang terjadi dilapangan ternyata yang memberi nomor perkara adalah di
Meja satu.