laporan kegiatan kinerja tahun 2017 - kkp.go.idkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar... ·...
TRANSCRIPT
pangkalan PENGAwasAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN benoa
LAPORAN KEGIATAN KINERJA
TAHUN 2017
=
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2017
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (PSDKP Benoa)
merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk
berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang
kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan
SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab.
Peran tersebut selanjutnya di implementasikan melalui program/kegiatan
pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Pengawasan SDKP 2014-2019.
Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan
akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang
baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan,
pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan
kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.
Kewajiban suatu organisasi untuk melalukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut,
Ditjen PSDKP telah melakukan Pengukuran kinerja setiap triwulan dan
melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
A. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2017 adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai
media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu
tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.
Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2017, akan
dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi pencapaian target yang lebih baik ditahun berikutnya.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 2
B. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan
Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya
dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:
1. Bidang Perikanan Tangkap
a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan
Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
b. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-
NRI) telah mengalami overfishing dan overcapacity.
c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak
ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
2. Bidang Perikanan Budidaya
a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan
pesisir dan laut.
c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
e. Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia.
f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan
a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang
membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.
b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan
pencemaran perairan.
c. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang
beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
d. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga
yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut
Indonesia.
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan
a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan
yang diimpor.
b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.
c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.
d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat
membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya
ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat
tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
b. Eksploitasi mangrove.
c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem
pesisir dan pulau-pulau kecil.
d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
C. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa
BerdasarkanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017
tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Pangkalan
PSDKP Benoa adalah menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan,
pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk
kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut,
penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan
infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan Kebijakandi bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan
ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk
kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut,
penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan
infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang di bidang
penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya,
pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan
pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas,
pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan
perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan
penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan
pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 4
dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta
penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang penyelenggaraan pengawasan
penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya
saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut,
penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan
infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan
6. Pelaksanaan administrasi Pangkalan PSDKP Benoa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan oleh Menteri
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Benoa dibantu unit
Satuan Pengwas (satwas) ruang lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebagai berikut:
1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jembrana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Satuan Pengawas Lingkup Pangkalan
PSDKP Benoa diuraikan sebagai berikut:
1 Satwas SDKP Lombok Timur
Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh wilayah kerja lingkup
Satwas SDKP Lombok Timur.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan,
verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring,
evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan ketaatan kapal perikanan, distribusi,
budidaya, kawasan konservasi dan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak
lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan,
penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan, serta layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah,serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan;
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 5
2. Satwas SDKP Jembrana
Tug Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh wilayah kerja
lingkup satwas SDKP Jembrana.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan,
pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja,
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan ketaatan
kapal perikanan, distribusi, budidaya, kawasan konservasi dan Tindak Pidana
Kelautan dan Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan, akuntansi,
tindak lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan
keuangan, penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan, serta layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah,serta urusan tata usaha, persuratan,
kearsipan, dan kerumah tanggaan;
3. Satwas SDKP Banyuwangi
Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh wilayah kerja
lingkup satwas SDKP Banyuwangi.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan,
pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja,
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan
ketaatan kapal perikanan, distribusi, budidaya, kawasan konservasi dan
Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan, akuntansi,
tindak lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan
keuangan, penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan, serta layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah,serta urusan tata usaha, persuratan,
kearsipan, dan kerumah tanggaan;
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 6
4. Satwas SDKP Probolinggo
Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh wilayah kerja
lingkup satwas SDKP Probolinggo.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan,
pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja,
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan
ketaatan kapal perikanan, distribusi, budidaya, kawasan konservasi dan
Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan, akuntansi,
tindak lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan
keuangan, penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan, serta layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah,serta urusan tata usaha, persuratan,
kearsipan, dan kerumah tanggaan;
5. Satwas SDKP Lamongan
Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
wilayah kerja lingkup satwas SDKP Lamongan.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran,
pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data,
dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan, serta pengawasan ketaatan kapal perikanan, distribusi,
budidaya, kawasan konservasi dan Tindak Pidana Kelautan dan
Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan,
akuntansi, tindak lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan
penyusunan laporan keuangan, penatausahaan,
pemanfaatan,penggunaan, serta layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah,serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan
kerumah tanggaan;
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | I - 7
6. Satwas SDKP Surabaya
Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh wilayah
kerja lingkup satwas SDKP Surabaya.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan,
pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja,
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pengawasan
ketaatan kapal perikanan, distribusi, budidaya, kawasan konservasi dan
Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
b. Penyiapan pelaksanaan administrasikeuangan, perbendaharaan,
akuntansi, tindak lanjutlaporan hasil audit, manajemen risiko, dan
penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan,penggunaan,
serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah,serta urusan tata usaha,
persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan;
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa
tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan
Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan
PSDKP Benoa.
Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan
Kinerja tahun 2017.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja
Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP)
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1)Rencana Strategis (Renstra)
Pangkalan PSDKP Benoa 2015-2019; (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017; dan (4)
Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017.
A. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa 2017-2019
Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa 2017-2019 merupakan
perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi
hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.
Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang
kelautan dan perikanan 2017-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2017-
2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta
kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon
III, Eselon IIII dan Eselon IVblingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung
makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai
dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk
memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.
Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah
kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Pangkalan PSDKP Benoa hasil revisi
diuraikan sebagai berikut:
1. Pernyataan Visi dan Misi
Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan
peranan Pangkalan PSDKP Benoa serta untuk memberikan gambaran tentang
kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pangkalan PSDKP Benoa, maka
dirumuskan visi Pangkalan PSDKP Benoa yang mencerminkan keadaan yang ingin
dicapai pada akhir periode perencanaan.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 2
Visi :
“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk
mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang
bertanggungjawab”
Sejalan dengan visi Pangkalan PSDKP Benoa, diperlukan rumusan mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang
mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana
mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.
Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas
dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa.
Misi :
a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP
melalui pengawasan partisipatif
c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran
Kelautan dan Perikanan.
2. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 3 tahun. Perumusan
tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh
Pangkalan PSDKP Benoa. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan
eksternal, maka tujuan Pangkalan PSDKP Benoa adalah “Meningkatkan
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”.
3. Sasaran Strategis
Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Pangkalan
PSDKP Benoa tahun 2017-2019 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model
yang utamanaya digunakan untuk penyusnan Rencana Kerja (Renja) sesuai
dengan format Bappenas dan Kementerian Leunagan serta menggunakan
pendektanan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk
penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.
Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur
menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 3
program (unit eselon III) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan
(unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (output).
Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran
Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017-2019 merupakan sasaran program dari
program pengawasan SDKP, yaitu:
a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
b. Terselenggaranya pengendalian dna penagwasan SDKP yang professional
dan partisipatif
Disisi lain, pendekatan BSC adalah suatau konsep manajemen dalam pengukuran
kienrja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbgai persfektif,
jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan
kedalam 4 perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective,
internal process perspective dan learn and grow perspective, sebagai berikut:
a. Stakeholder Customer Perspective:
1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan.
b. Customer Perspective:
2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
c. Internal Process Perspective:
3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP
yang efektif.
4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan
SDKPsecara Profesional dan Partisipatif.
d. Learning and Growth Perspective:
5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
yang kompeten, profesional dan berintegritas.
6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Manajemen Pengetahuan Pangkalan
PSDKP Benoa yang Handal dan Mudah Diakses.
7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi Pangkalan PSDKP Benoa
yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 4
8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa
secara Efisien dan Akuntabel.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta
menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC.
Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Benoa,
selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah
ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:
1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik,
sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous
improvement)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan
efisiensi organisasi.
BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu:
Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan
Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC
menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Benoa merupakan unit kerja utama dalam BSC
(Core Unit of Balance Scorecard). Stakeholders Perspective dan Customer Perspective
dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran
Pangkalan PSDKP Benoa dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat
kelautan dan perikanan.
Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017,
sasaran strategis beserta IKU Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 14 IKU pada tahun
2017.
Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2017 dipetakan dalam Peta Strategi
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 5
Gambar 2.1. Peta Strategi Pangkalan PSDKP Benoa
Stakeholders Perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar
dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers Perspective berisi ekspektasi dari
customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang
dilaksanakan. Internal Process Perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus
dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer.
Sedangkan Learn and Growth Perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki
untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan
yang dihasilkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS)
disajikan pada Tabel 1.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 6
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
COSTUMER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
1 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)
76
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
2 Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI a. Kapal Pengawas (hari operasi) b. Speed Boat Pengawas (hari operasi)
a. 132 b. 50
3 Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi
a. Kapal Pengawas (unit) b. Speed Boat Pengawas (unit)
a. 1 b. 5
4 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)
87
5 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)
1,00
6 Kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan (kawasan)
1
7 Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan
7
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
4 Tersedianya Aparatur Sipil Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa yang kompeten, profesional dan berintegritas
8 Indeks kompetensi dan integritas Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa
79
5 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
9 Persentase unit kerja yangmenerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
60
7 Terwujudnya birokrasi Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
10 Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa
(80)
11 Nilai Maturitas SPIP Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa
Level 2
12 Persentase pemenuhan dokumen AKIP Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa (%)
100
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 | II - 7
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
8 Terkelolanya anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa secara efisien dan akuntabel
17 Nilai kinerja anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa
Baik
(83)
18 Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa (%)
100
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula
penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual
IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara
realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan
kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang
merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2017
1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Benoa
telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan
14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
(NPSS) Pangkalan PSDKP Benoa sebesar 110.06%, dengan rincian pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 2
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2017
Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
ditabulasikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 3
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja
Pada tahun 2017, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi
tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi
dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:
Customer Perspective
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, yaitu: “Persentase Kepatuhan (compliance)
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang Berlaku”. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi
4 Sub IKU Pengawasan SDKP yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda
yaitu:
a. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan
kapal perikanan (Bobot 15%);
b. Persentase ketaatan unit usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Bobot 50%);
c. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap
peraturan perundang-undangan (Bobot 20%);
d. Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi,
pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan
KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 15%).
Pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan
perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
sebesar 96,15% dari target Tahun 2017 sebesar 76% (persentase capaian 120%).
Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut:
IKU 2017 TARGET TAHUN
2019 Target Capaian Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
76% 96.15% 87%
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 4
Berdasarkan Tabel, capaian tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target
Renstra tahun 2019 sebesar 87%, capaian sampai dengan tahun 2017
menunjukkan bahwa target kepatuhan pada akhir periode Renstra tahun 2019
memungkinkan untuk dicapai. Tingginya capaian kinerja pada tahun 2017 karena
meningkatnya seluruh capaian Sub IKU, lebih lanjut akan diuraikan pada
pembahasan capaian Sub IKU. Pencapaian tersebut, menunjukkan semakin
patuhnya pelaku usaha perikanan dan kelautan yang dilakukan pengawasan
terhadap ketentuan yang berlaku.
Hasil pengukuran 4 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase
kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.3. Sub-IKU Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
Sub IKU TARGET REALISASI
% CAPAIAN
Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan
85.00% 90.49% 106
Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
86,62% 95.43% 112
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan
96.79% 99,30% 102
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut,
PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam)
dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
57,50% 100% 120
Berdasarkan Tabel 4, berikut penjelasan pencapaian masing-masing Sub IKU pada SS-2:
a. Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Indikator Kinerja “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” telah tercapai 90,49% dari target sebesar
85%, sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 5
SUB IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
85% 90.49 95%
Capaian tersebut merupakan capaian rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil
pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2017 yang
diperoleh dari hasil kegiatan utama pemantauan kapal perikanan melalui
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/Vessel Monitoring System (VMS).
Selama Tahun 2017, tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan
SPKP rata-rata adalah 90.49%. Penghitungan capaian kinerja perbulan
diperoleh dari data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter
dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah memasang transmitter.
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa jumlah kapal yang terpasang transmiter
SPKP dinamis, akan tetapi tingkat kepatuhan semakin meningkat dari bulan ke
bulan. Hal ini dikarenakan perhitungan didasarkan pada kapal perikanan yang
izin SIPI/SIKPI masih aktif, dimana dalam tiap bulan selalu ada izin kapal baru
atau kapal yang belum terbit izin perpanjangan SIPI/SIKPI-nya. Tingkat
kepatuhan kapal perikanan mulai naik di triwulan kedua dimana angka
kepatuhan diatas 90%.
Meningkatnya pencapaian kinerja tersebut, disebabkan adanya dilakukan
kegiatan sebagai berikut:
- Meningkatnya kesadaran pengusaha kapal perikanan untuk memasang dan
mengaktifkan transmiter SPKP. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkan
590 dokumen SKAT dengan rincian dokumen untuk kapal perikanan baru
dan 461 dokumen untuk kapal perikanan yang sebelumnya sudah memiliki
SKAT (perpanjangan).
- Pelaksanaan sanksi berupa surat peringatan, pembekuan, dan pencabutan
SKAT sesuai dengan aturan dalam Permen KP No.42/2015. Pelaksanaan ini
berdampak pada kepatuhan pengusaha kapal perikanan untuk selalu
mengaktifkan transmiter SPKP baik saat docking ataupun beroperasi. Saat
pemilik kapal mendapatkan surat pembekuan atau pencabutan SKAT,
maka secara otomatis Surat Laik Operasi (SLO) tidak dapat dikeluarkan oleh
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 6
pengawas perikanan tanpa adanya klarifikasi dari pemilik terkait alasan
kapal tidak dapat terpantau;
- Adanya analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan berdasarkan data
SPKP sebagai salah satu instrumen untuk pengawasan terhadap kegiatan
kapal perikanan. Pada tahun 2017 diterbitkan 1.043 indikasi pelanggaran
dimana mayoritas merupakan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI)
baik laut lepas (492 indikasi) atau di WPPNRI (438 indikasi). Hasil indikasi
ini kemudian disampaikan kepada Direktorat PPSDP untuk kemudian
dilakukan tindakan selanjutnya. Dengan adanya analisis indikasi
pelanggaran ini pemilik kapal akan lebih mematuhi terhadap peraturan
baik SPKP maupun peraturan terkait usaha perikanan lainnya.
Tabel 3.4. Analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan berdasarkan data
SPKP Tahun 2017
Jenis Pelanggaran Bulan Total
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Daerah penangkapan ikan (laut lepas)
83 82 72 50 33 42 51 19 34 3 19 4 492
Daerah penangkapan ikan (WPP)
85 66 67 27 48 39 18 8 24 30 14 12 438
Daerah penangkapan ikan (Jalur)
31 24 7 8 - 8 4 1 - - - - 83
Pelabuhan Pangkal 3 - - - - 2 2 - 2 - 5 - 14
Beroperasi tanpa SIPI yang berlaku
1 2 2 2 - - - 1 - - - - 8
Transhipment - - - - - 4 1 - - - - - 5
Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)
- - - - - - - - - - 2 - 2
Dugaan Transhipment - - - - - - - - - - - 1 1
Total 203 174 148 87 81 95 76 29 60 33 40 17 1043
Adapun masih ada beberapa kapal perikanan yang tidak mengaktifkan
transmitternya disebabkan oleh beberapa indikasi kapal perikanan yang tidak
terpantau yaitu: Kapal baru yang belum beroperasi, kapal yang tidak beroperasi
(berlabuh), kapal sedang docking, mematikan dengan sengaja, dan transmitter
rusak. Terhadap pemilik kapal yang diketahui tidak mengaktifkan secara
sengaja, maka diberikan sanksi peringatan dan sanksi administrasi berupa
pembekuan izin.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 7
b. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2017 telah tercapai
sebesar 95,43% dari target 86,82% (Persen capaian 112%). Probabilitas
pencapaian IKU sesuai target Renstra cukup tinggi, hal ini didasarkan
pembandingan capaian tahun 2017dengan target akhir Renstra di tahun 2019.
INDIKATOR KINERJA 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
86,62% 95,43% 99,01%
Pencapaian kinerja diperoleh dari agresi 4 sub IKU pengawasan sumber daya
perikanan yaitu : 1)Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)Persentase
ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 3)Persentase ketaatan Distribusi ikan yang
sesuai dengan ketentuan; dan 4)Persentase ketaatan unit usaha budidaya
perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pengukuran 4 Sub Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja
tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:
NO SUB SUB-INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
95,19% 98,27% 100%
2 Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
89,54% 95,22% 120%
3 Persentase ketaatan distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan
77% 100% 115%
4 Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
84,75% 88,24% 100%
Secara umum, tingginya pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa
kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017, hal sebagai berikut:
Kelembagaan UPT pengawasan SDKP tahun 2017, penambahan signifikan
sebanyak 14 UPT pengawasan yang awalnya hanya 5 UPT Pengawasan
(memerlukan justifikasi leih lanjut);
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 8
SDM pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2017 sebanyak
17 orang.
Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan yang diterbitkan pada
tahun 2017, antara lain:
- Peraturan MKP Nomor: 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik
Operasi Kapal perikanan, tanggal 19 Januari 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 12 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 13 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 14 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang masuk
kedalam wilayah NKRI.
Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya
koordinasi antara pusat dan daerah serta dengan instansi terkait berjalan
sangat baik;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber
daya perikanan kepada stakeholder di 6 lokasi;
Bimbingan teknis kepada pengawas perikanan tentang Sistem Pengawasan
Perikanan (SIMWASKAN).
Semakin meningkatnya peran POKMASWAS dalam membantu
pengawasan.
Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada
pencapaian kinerja “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”, sebagai berikut:
1) Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Capaian IKU “Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” sampai
dengan tahun 2017 telah tercapai sebesar 98,27% dari target 93,19%.
Perbandingan capaian tahun 2017 dan proyeksi tahun 2019, sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 9
SUB IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase Ketaatan Unit Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
93,19% 98,27% 99,01%
Berdasarkan tabel diatas, Capaian tahun 2017 (98,27%) dibandingkan
Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 sebesar 99,01%,
probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra cukup tinggi.
Pencapaian ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap kapal perikanan
yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan.
Berdasarkan hasil Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan, sepanjang
tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 23.174
kapal perikanan. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak
22.118 kapal perikanan telah sesuai ketentuan sehingga dinyatakan laik
operasi dengan diterbitkannya Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas
perikanan Ditjen. Perikanan, 1.056 kapal perikanan tidak laik operasional.
Pengawasan kapal perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan di Unit
Pelaksana Teknis lingkup Ditjen. PSDKP.
Terdapat 4,56% kapal yang diperiksa dinyatakan tidak laik operasi yang
disebabkan :
1) Terdapat kapal perikanan tidak memiliki dokumen atau belum
terdaftar yang didominasi oleh kapal-kapal izin daerah;
2) Masa berlaku Surat Aktifasi VMS telah habis, Masa berlaku SIPI/SIKPI
baik izin Pusat/Propinsi dan Kabupaten termasuk kapal INKA MINA
telah habis, terdapat beberapa kapal melakukan docking;
3) Kapal tidak memiliki surat keteranganan andon pada pelabuhan
pangkalan tujuan atau masih dalam proses Permohonan SIPI ANDON;
4) Kapal masuk tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sesuai izin
serta masuk kepelabuhan pangkalan dengan alasan darurat
(emergency dan cuaca buruk);
5) Terdapat kapal setelah dilakukan pengecekan terdapat perbedaan
Nomor mesin dan alat penangkapan ikan;
6) Belum terpantunya VMS sebagai persyaratan dalam penerbitan SLO.
Terhadap kapal-kapal yang belum laik operasi diberikan rekomendasi
tindakan perbaikan (Corrective action) untuk melengkapi kekurangan
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 10
dokumen serta memperbaiki kekurangan yang didapati oleh pengawas
perikanan disaat dilakukan pemeriksaan.
Kegiatan pendukung utama dalam pencapaian kinerja meliputi: Pembinaan
teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan
kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO)
kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi
pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di WPP-NRI,
monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam
rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
2) Persentase Ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Pencapaian IKU “Persentase Ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil
Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”
tahun 2017 telah tercapai sebesar 96,93% dari target 88,29%.
Perbandingan capaian tahun 2016 dan proyeksi tahun 2019, sebagai
berikut:
SUB IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
88,29% 95,22% 92,04%
Capaian tahun 2017 (95,22%) menunjukkan meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan melihat capaian
kinerja tersebut dan pembandingan target renstra tahun 2019, probabilitas
pencapaian IKU sesuai target Renstra tinggi.
Pencapaian IKU ini diperoleh dari hasil pengawasan usaha pengolahan hasil
perikanan. Sepanjang tahun 2017, telah dilakukan pengawasan terhadap
UPI sebanyak 230 UPI dan sekitar 219 UPI , telah sesuai ketentuan
peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.
Kegiatan pendukung utama pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan
meliputi supervisi pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan, verifikasi
usaha pengolahan Ikan skala besar dan Uji petik usaha pengolahan ikan
skala kecil.
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 11
3) Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku
Sub IKU “Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang
Berlaku” tercapai 100% dari target 77,00%. Perbandingan capaian tahun
2016 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:
SUB IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase Ketaatan Distribusi Ikan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku
77,00% 100% 94%
Apabila capaian tahun 2017 (100%), bahkan bila dibandingkan dengan
target tahun 2017 sangat tinggi pencapaiannya (% capaian 120%). Dengan
melihat capaian kinerja tersebut dan pembandingan target renstra tahun
2019, probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra sangat tinggi.
Dalam pencapaian kinerja dilakukan melalui kegiatan pengawasan
Distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun impor.
Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap distribusi
impor ikan dan pengawasan ekspor ikan, untuk memastikan kesesuaian
dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan
diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15
tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan terhadap 135 unit usaha
yang terdiri dari domestik sebanyak. Selama periode tahun 2017,
Pengawasan distribusi hasil perikanan telah dilakukan di beberapa
tempat/lokasi tempat pemasukan import produk perikanan yaitu di
Provinsi Banten (Tangerang), DKI Jakarta (Muara Baru), Jawa Barat (Bogor,
Depok, Subang, Bekasi); Jawa Tengah (Semarang, Kendal, Pati); Jawa Timur
(Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Banyuwangi), Kepulauan Riau (Batam dan
Tanjung Pinang), Kalimantan Utara (Tarakan dan Tawau), Provinsi Bangka
Belitung, Sumatera Utara (Belawan), dan Bali.
4) Persentase Ketaatan Unit Usaha Budidaya Perikanan Berdasarkan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
IKU “Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan
peraturan perundang-undangan” yang berlaku telah tercapai sebesar
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 12
95,43% dari target sebesar 82,23%. Perbandingan capaian tahun 2017 dan
proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:
SUB IKU TAHUN 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
82,23% 95,43% 92,04%
Capaian tahun 2017 (95,43%). Probabilitas pencapaian IKU sesuai target
renstra cukup tinggi, hal didasarkan pembandingan capaian tahun 2017
dengan target akhir Renstra di tahun 2019.
Pencapaian tersebut diperoleh dari Pengawasan terhadap unit usaha
budidaya terhadap 68 unit usaha budidaya yang terdiri dari. Dari sejumlah
tersebut, 60 unit usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan
perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.
Kegiatan pendukung utama pengawasan usaha budidaya perikanan
meliputi supervisi pengawasan usaha budidaya (dokumen perijinan Usaha
budidaya, peggunaan tenaga kerja asing, lokasi usaha pembudidaya ikan,
penggunaan obat ikan/bahan kimia/bahan biologis, bahan lain serta
penggunaan pakan ikan dan kapal pengangkut ikan hasil budidaya.
c. Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Pencapaian IKU “ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut
terhadap peraturan perundang-undangan” telah tercapai sebesar 98,79% dari
target sebesar 99,30%. Perbandingan capaian Tahun 2017 dengan capaian,
serta proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:
. IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan
96,79%
99,30%
89,84%
Berdasarkan tabel perbandingan diatas, capaian tahun 2017 (99,30%) Adapun
tingkat ketaatan KII meningkat pada tahun 2019 (98,91%) menjadi 99,42% pada
tahun 2016. Ketaatan Kapal pengawas diperoleh dari kapal yang taat atau
sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 13
Tahun Diperiksa Ditangkap Ket.
KII KIA Jumlah KII KIA Jumlah Jumlah KP
2015 6.720 85 6.805 73 84 157 27
2016 3.995 149 4.144 23 140 163 35
2017 3.636 91 3.727 47 85 132 34
Total 14.351 325 14.676 143 309 452
dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan
Ditjen. PSDKP. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia
(KII) sedangkan Kapal Ikan Asing (KIA) tidak termasuk didalam perhitungan.
Selama tahun 2017 Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa
sejumlah 572 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 568 kapal
telah sesuai ketentuan, sedangkan 4 kapal yang dinyatakan melanggar
peraturan perundangan di bidang perikanan sehingga dilakukan proses lebih
lanjut oleh aparat (adhock). Berdasarkan data hasil operasi Kapal Pengawas
Perikanan selama periode tahun 2017 tersebut, perbandingan jumlah kapal
perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa 1,29%.
Rendahnya tingkat persentase pelanggaran tersebut, menunjukkan
meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam
melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI. Data hasil operasi Kapal
pengawas tahun 2015-2017 sebagai berikut:
Tabel 3.5. Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2015-2017
d. Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi,
reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut
(KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”
sampai tahun 2017 telah tercapai sebesar 100% dari target 57,50%.
Perbandingan capaian tahun 2017 dan proyeksi tahun 2019, sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 14
SUB IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata
bahari, BMKT, usaha garam) dan
ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
57,50% 100% 83%
Sesuai tabel diatas, capaian tahun 2017 mengalami peningkatan capaian yang
sangat tinggi sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun
2019, probabilitasnya sangat tinggi untuk tercapai.
Pencapaian kinerja diperoleh dari agresi 4 sub IKU pengawasan sumber daya
perikanan yaitu : 1) Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan
KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Persentase
ketaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 3) Persentase ketaatan pemanfaat produk
dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4)Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan
keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Hasil pengukuran 4 Sub Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja
tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:
NO SUB SUB-INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 Persentase ketaatan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen)
57,50% 100% 120%
2 Persentase ketaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen)
57,50% 100% 120%
3 Persentase ketaatan pemanfaat produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
57,50% 100% 120%
4 Persentase ketaatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
57,50% 100% 120%
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 15
Secara umum, tingginya pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa
kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017, hal sebagai berikut:
Adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di 34
provinsi melalui mekanisme Dekonsentrasi pada tahun 2016. Kegiatan
tersebut melibatkan instansi terkait (TNI AL, POLAIR, Dinas KP
Kab/kota/Prov, Dinas LHK, KKP) dan stakeholder terkait (LSM, Nelayan,
masyarakat pesisir, POKMASWAS).
Adanya kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan pemanfaatan SDK
di 4 lokasi (Batam, Surabaya, Makassar, Mataram) Tahun 2017. Kegiatan
tersebut melibatkan instansi terkait (TNI AL, POLAIR, Dinas KP
Kab/kota/Prov, Dinas LHK, KKP) dan stakeholder terkait (LSM, Nelayan,
masyarakat pesisir, POKMASWAS).
Adanya kegiatan Kampanye “Stop Destructive Fishing” di Kapoposang-
Sulawesi Selatan tahun 2017.
Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan yang memadai, yaitu:
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 4 tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan
Perairan di Sekitarnya;
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 5 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil;
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 6 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan
Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia;
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 11 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
Kelembagaan UPT pengawasan SDKP tahun 2017, penambahan signifikan
sebanyak 14 UPT pengawasan yang awalnya hanya 5 UPT Pengawasan;
SDM pengawas Perikanan tahun 2017 sebanyak 195 orang.
Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya
koordinasi dan sosialisasi Juknis pengawasan pemanfaatan SDK;
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 16
Semakin meningkatnya peran POKMASWAS dalam membantu
pengawasan.
Kegiatan utama yang dilaksanakan tahun 2017 untuk mendukung pencapaian
kinerja ini yaitu: Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional. Pengawasan
pencemaran perairan. Pengawasan terumbu karang dan mangrove.
Pengawasan kawasan konservasi. Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Jenis
Ikan yang Dilindungi yang Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.
Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan dan Tidak
Melakukan Perusakan Lingkungan. Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau. Pengawasan Pemanfaatan terhadap Pasir Laut. Pengawasan Barang
Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).
Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan komunikasi pengawasan SDKP
Terkait dengan SS-2, Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 1 (satu) IKU,
yaitu: (1)Jumlah pemenuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang memadai
secara akuntabel dan tepat waktu;. Pencapaian dari IKU tersebut, sebagai berikut:
Tabel 3.6. Capaian IKU pada SS-2 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”
Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan bidang pengawasan SDKP
dimaksudkan untuk membangun sarana yang menjadi dasar operasional kegiatan
pengawasan SDKP.
a. IKU-2: Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
secara akuntabel dan tepat waktu
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu
2 2 100
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 17
Pencapaian Indikator kinerja Indeks ini merupakan hasil pengawasan untuk
membangun sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan demi
terciptanya pengawasan SDKP yang strategis dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil prasarana yang telah di bangun di tahun 2017 pangkalan
PSDKP Benoa membangun bangunan pengawsan di Satuan Pengawasan SDKP
Surabaya dan lamongan dimana kedua tempat tersebut banyak sekali indikasi
pengawasan terutama di bidang kelautan dan pengawasan Unit Pengolahan Ikan
serta ketaatan kapal perikanan berikut targer tahun 2017 serta target yang akan
di capai tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu
2 2 3
Berdasarkan tabel, capaian tahun 2017 (2), Peningkatan tersebut
mengindikasikan bahwa di butuhkannya sarana yang lebih banyak untuk
mendukung pengawasan SDKP di beberapa titik tertentu.
4. Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif
Dalam rangka pencapaian SS-3 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan
SDKP secara profesional dan partisipatif”, Pangkalan PSDKP Benoa telah
mengidentifikasikan 6 IKU, yaitu(1) Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam
rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP –
NRI; (2) Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi; 3)Persentase Penyelesaian
Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 4)Persentase
cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber
daya kelautan dan perikanan; (5) Kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan
perundang-undangan (kawasan); (5) Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai
ketentuan perundang – undangan (jenis ikan). Hasil pengukuran capaian SS-3 dapat
dilihat pada Tabel 3.10.
Tabel 3.10. Capaian IKU pada SS-3 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKPsecara profesional dan partisipatif”.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI
132 132 100
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 18
a. IKU-3 : Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI
Hasil pengukuran capaian IKU “Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI” menunjukkan capaian kinerja sebesar 132 Hari Operasi dari target sebesar 132 Hari Operasi. Capaian tersebut merupakan hasil dari hari operasi Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 75 hari operasi dan di hitung sebagian hari operasi di Direktorat POA sebanyak 57 hari operasi Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 serta target sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:
IKU 2017
TARGET 2019 TARGET CAPAIAN
Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI
132 hari operasi
132 hari operasi
148 hari
operasi
Capaian pada tahun 2017 (132 hari operasi). Sedangkan dibandingkan dengan
target tahun 2019 (148 hari operasi) telah tercapai sebesar 100%. Tingginya
peningkatan capaian dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kegiatan
pengawasan melalui laut.
Pada tahun 2017, pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan cakupan laut
melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan dan cakupan laut melalui operasi
dengan bakamla selama 30 hari. Uraian masing-masing kegiatan utama dalam
rangka mencapai kinerja tersebut, sebagai berikut:
Operasi Kapal Pengawas
Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi 1 1 100
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
87% 82,52% 95%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
1.00 0.92 92%
Kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan (kawasan) 1 1 100%
Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan perundang – undangan (jenis ikan) 7 7 100%
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 19
Selama periode tahun 2017, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan
dengan rata-rata hari operasi sebanyak 132 hari operasi dengan Kapal pengawas
sebanyak 1 Kapal. Sampai dengan awal triwulan II sebenarnya masih Kapal
pengawas HIU 09 hitungan operasi kapal berada di Direktorat POA, akan tetapi
pada saat triwulan III pangkalan PSDKP Benoa melakukan operasi dengan sisa 75
hari operasi sebelum pendockingan kapal di triwulan IV.
Nilai tersebut berarti bahwa dengan hari operasi yang dilaksanakan pada tahun
2017 melalui kapal pengawas dan speedboat pengawasan telah mampu
mengawasi WPP NRI seluas 0.92%, masih ada sekitar 0,8% WPP-NRI yang perlu
dilakukan pengawasan. Hal ini menjadi tantangan kedepan bagi Pangkalan PSDKP
Benoa untuk merumuskan inisiatif strategi baru pengawasan dilaut agar seluruh
WPPNRI dapat terawasi sehingga pengawasan illegal fishing dalam rangka
menjaga kedaulatan NKRI dapat terwujud.
Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) telah dilaksanakan sebanyak 5 periode di WPP-NRI wilayah
WPP NRI 513 dan 713. Sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan
terhadap unit kapal perikanan, dari jumlah tersebut sebanyak 55 kapal perikanan
telah sesuai ketentuan sehingga dinyatakan taat, sedangkan 4 unit kapal lainnya
dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat dan di adhoc oleh kapal
pengawas HIU 09.
b. IKU-4: Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi
Capaian IKU “Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi” tahun 2017 sebesar
1 kapal pengawas dari target yang ditetapkan sebesar 1. Perbandingan capaian
tahun 2017 dengan proyeksi Tahun 2019, sebagai berikut
Capaian Tahun 2017 (1 kapal pengawas) dibandingkan dengan capaian tahun
sedangkan jika dibandingkan dengan target di akhir renstra tahun 2019
pencapaian kinerja memungkinkan tercapai sehingga cakupan WPP NRI
pangkalan PSDKP Benoa dapat terealisasi.
Selama periode tahun 2017, Operasi Kapal pengawas yang siap beroperasi ada
1 kapal pengawas di karenakan kapal pengawas HIU Macan 002 pada tanggal 1
Mei 2017 mengalami kebakaran di pelabuhan umum Tanjung Benoa Bali yang
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi
1 1 2
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 20
mengakibatkan hanya 1 kapal pengawas yang siap beroperasi untuk mencakup
wilayah WPP NRI 513 dan 713 yang dapat mempengaruhi cakupan WPP NRI
yang di awasi dari IUU Fishing di karenakan ada beberapa wilayah yang tidak
bias di lalui oleh Kapal pengawas HIU 09 karena alasan keamanan.
c. IKU-5: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan
yang berlaku” tahun 2017 sebesar 7 kasus dari target yang ditetapkan sebesar
3 kasus. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan proyeksi Tahun 2019,
sebagai berikut
Capaian Tahun 2017 7 kasus dibandingkan dengan target di akhir renstra tahun
2019 pencapaian kinerja memungkinkan tercapai. Tingginya pencapaian kinerja
pada tahun 2017, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
- Adanya kasus yang diproses sejak tahun 2016, yang penyelesaiannya pada
tahun 2017 (brp kasus/%);
- Jumlah SDM PPNS Perikanan tahun 2017 sebanyak 15 orang;
- Kelembagaan Satuan Pengawas (Satwas) pengawasan SDKP tahun 2017 di
Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 6 Satuan Pengawas.
Nilai kinerja didapat dari jumlah kasus yang ditangani yang telah selesai proses
penyidikannya yaitu telah P-21 dan ditindaklanjuti dengan Penyerahan Tahap II.
Dalam hal ini, jumlah kasus yang dihitung adalah kasus yang ditangani oleh
PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran
dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang
kelautan. Pada tahun 2017 terdapat 11 kasus yang ditindaklanjuti ke Proses
Hukum, dari sejumlah tersebut sebanyak 7 kasus telah selesai (P21).
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
3 7 9
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 21
d. IKU-6 : Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2 WPP-NRI)
Hasil pengukuran capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari
IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan”
menunjukkan capaian kinerja sebesar 0.92 dari target sebesar 1.00. Capaian
tersebut merupakan hasil dari kontribusi cakupan laut sebesar 92%. Perbandingan
capaian kinerja tahun 2017 serta target sampai dengan tahun 2019, sebagai
berikut:
IKU 2017
TARGET 2019 TARGET CAPAIAN
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
1.00 0.92 1.00
Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (0.92) mengalami kendala dikarenakan
sebagian besar hari operasi kapal pengawas masih di hitung oleh Direktorat POA
dan kapal pengawas yang siap operasi hanya 1 saja di karenakan kapal pengawas
HIU Macan 002 mengalami kebakaran pada tanggal 01 mei 2017. Sedangkan
dibandingkan dengan target tahun 2019 (1.00).
Pada tahun 2017, pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan cakupan laut
melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan dan cakupan laut melalui operasi
bersama BAKAMLA selama 30 hari .
e. IKU-7: Kawasan konservasi yang dikelola sesuai peraturan perundang – undangan (kawasan)
Capaian IKU “Kawasan konservasi yang dikelola sesuai peraturan perundang –
undangan (kawasan)” tahun 2017 sebesar 1 dari target yang ditetapkan
sebesar 1. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun Tahun
2019, sebagai berikut
Capaian Tahun 2017 1 kawasan dibandingkan dengan target di akhir renstra
tahun 2019 pencapaian kinerja memungkinkan tercapai 2 kawasan.
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Kawasan konservasi yang dikelola sesuai peraturan perundang – undangan (kawasan)
1 1 2
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 22
Nilai kinerja didapat dari pengawsan wilayah konservasi di Lombok timur
khususnya di TWP Gili Terawangan yang di realisasi pada bulan Agustus 2017
oleh Satuan Pengawas SDKP Lombok Timur dari hasil pengawasan tidak ada
indikasi perusakan SDKP di kawasan konservasi tersebut.
f. IKU-8: Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan perundang – undangan (jenis ikan)
Capaian IKU “Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan
perundang – undangan (jenis ikan)” tahun 2017 sebesar 7 dari target yang
ditetapkan sebesar 7. Perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun
Tahun 2019, sebagai berikut
Capaian Tahun 2017 1 kawasan dibandingkan dengan target di akhir renstra
tahun 2019 pencapaian kinerja memungkinkan tercapai 7 Jenis ikan.
Nilai kinerja didapat dari pengawsan jenis ikan yang dilindung tahun 2017 oleh
Pangkalan PSDKP Benoa adalah 26 pengawasan dan yang terindikasi jenis ikan
dilindungi ada 7 jenis ikan yang di Antara lain pari manta,benih lobster,ikan
napoleon,ikan hiu,terumbu karang,baby lobster dan ikan hiu paus.
Learning and Growth Perspective
1. Sasaran Strategis 4: Tersedianya ASN Pangkalan PSDKP Benoa yang Kompeten Pofesional dan Berintegritas
Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP,menekankan manusia
sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan,
kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan
memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara
kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.
IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-5 adalah “indeks kompetensi dan integritas
Ditjen. PSDKP” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan perundang – undangan (jenis ikan)
7 7 9
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 23
yaitu sebesar 80. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel,
yaitu : (1)hasil asessment pejabat/staf lingkup Ditjen. PSDKP; (2) tingkat kehadiran
pegawai melalui absensi fingger print; (3) Capaian output pegawai pada SKP; dan (4)
ketertiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Nilai capaian Tahun 2017, sebesar
93,31% dari target sebesar 80%. Perbandingan capaian tahun 2017 serta proyeksi
tahun 2019 tersaji pada tabel berikut:
Capaian tahun 2017 (93,31%). Tingginya kenaikan capaian dipengaruhi secara
signifikan oleh patuhnya pejabat dan ASN Pangkalan PSDKP Benoa dalam
menyampaikan lembaran LKHPN dan LKHASN sebesar 100%. 3 variabel lain juga
berkontribusi positif pada naiknya pencapaian kinerja tahun 2017. Pencapaian nilai
tahun 2017 diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata 4 variabel, sebagai berikut:
Tabel 3…. Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2017
ASPEK PENILAIAN NILAI
Nilai Asessment lingkup Ditjen. PSDKP 80,00
Persentase capaian Output pegawai pada SKP 94,25
Persentase tingkat kehadiran Pegawai 99
Persentase LHKPN/LHKASN 100
NILAI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS ASN DJPSDKP 93,31
Berdasarkan tabel 3…., nilai persentase pejabat/staf yang mengikuti asessmen/jenis
standar kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 86. Nilai tersebut diperoleh dari
hasil asessment pegawai Pangkalan PSDKP Benia yang dilaksanakan sebanyak 1 kali
pada tahun 2017 dan diikuti sebanyak 38 orang. Berdasarkan hasil asesment rata-
rata jumlah kesenjangan kompetensi per-pegawai adalah 2,32. Indeks Kesenjangan
Kompetensi dihitung berdasarkan pemenuhan JPM. Dengan menggunakan konsep
ini IKK dihitung berdasarkan besaran capaian yang belum memenuhi JPM 100%.
Dengan menggunakan konsepsi ini maka IKK berdasarkan Pemenuhan JPM bagi
kelompok ini adalah 14% atau dapat dikatakan bahwa secara umum, bila dirata-
ratakan, 86% pemenuhan kompetensi telah dicapai.
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Indeks Kompetensi dan Integritas Pangkalan PSDKP Benoa 80% 93,31% 100%
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 24
Aspek penilaian berikutnya adalah persentase capaian output pegawai pada aplikasi
E-Sasaran Kinerja Pegawai (E-SKP) sebesar 94,25% (data per tanggal 15 Januari
2018), diperoleh dari rata-rata pengisian capaian kinerja selama satu tahun.
Rekapitulasi pengisian E-SKP lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 16. Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2017
NO UNIT KERJA BULAN (%)
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES
RATA-RATA
1 DITJEN. PSDKP 95 94 95 95 95 94 94 92 91 89 85 89 92,33
2 SEKRETARIAT DITJEN. PSDKP
89 91 93 94 97 95 97 97 97 95 95 95 94,58
3 DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI
100 97 97 97 96 94 93 93 91 88 84 87 93,08
4 DIREKTORAT PENGAWASAN PSDP
92 82 82 85 87 87 87 85 87 85 80 92 85,92
5 DIREKTORAT PENGAWASAN PSDK
95 95 92 92 92 92 95 92 90 90 90 95 92,50
6 DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN
102 100 100 100 100 100 100 97 97 92 78 78 95,33
7 PANGKALAN PSDKP LAMPULO
89 89 89 89 89 93 93 96 96 96 96 96 92,58
8 PANGKALAN PSDKP BATAM
90 95 93 93 90 93 97 97 95 90 77 77 90,58
9 PANGKALAN PSDKP JAKARTA
94 94 100 96 94 94 94 94 89 92 89 96 93,83
10 PANGKALAN PSDKP BENOA
86 89 97 100 100 100 100 100 97 97 92 100 94,25
11 PANGKALAN PSDKP BITUNG
94 93 95 97 94 93 90 91 87 84 78 83 89,92
12 PANGKALAN PSDKP TUAL
93 93 95 95 95 85 79 65 65 63 57 95 81,67
13 STASIUN PSDKP CILACAP
93 93 102 102 102 102 102 100 97 97 97 95 98,50
14 STASIUN PSDKP BELAWAN
87 93 87 87 87 87 96 93 90 90 90 96 90,25
15 STASIUN PSDKP KUPANG
91 83 91 83 91 91 100 91 91 91 91 91 90,42
16 STASIUN PSDKP PONTIANAK
100 102 100 100 97 97 94 97 100 100 100 100 98,92
17 STASIUN PSDKP TARAKAN
84 84 84 84 92 92 92 92 92 92 92 100 90,00
18 STASIUN PSDKP TAHUNA
62 62 87 87 87 87 87 87 87 87 87 100 83,92
19 STASIUN PSDKP AMBON
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 94 99,00
20 STASIUN PSDKP BIAK 80 90 100 100 90 90 90 80 60 60 40 10 74,17
Sumber data : prestasikerja.kkp.go.id tanggal 15 Januari 2017
Nilai persentase tingkat kehadiran pegawai Ditjen. PSDKP tahun 2017 sebesar 99%,
yang diperoleh dari absensi harian (Fingger print) sepanjang tahun 2017.
Penghitungan penilaian absensi meliputi 6 satker sudah dilakukan penghitungan
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 25
karena dalam proses perbaikan kendala jaringan. Rekapitulasi kehadiran pegawai
Pangkalan PSDKP Benoa, sebagai berikut:
Gambar 17. Rekapitulasi Persentase Kehadiran Pegawai Ditjen. PSDKP Tahun 2017
Nilai persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar 100%. Nilai
tersebut diperoleh dari jumlah pejabat maupun ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang
telah menyerahkan laporan harta kekayaannya. Rekapitulasi penyampaian
LKHKPN/LHKASN Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017, sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 26
Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar .Apabila
dibandingkan dengan nilai capaian kinerja SS sampai dengan tahun 2017, nilai
efisiensi penggunaan sumberdaya khususnya penggunaan anggaran perlu
ditingkatkan lagi agar tercapai sesuai target yang ditetapkan.
6. Sasaran Strategis 5 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Pangkalan PSDKP Benoa yang Handal, dan Mudah Diakses
Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasikan 1 IKU yaitu
“Persentase unit kerja Pangkalan PSDKP Benoa yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar“.Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen
yaitu: (1)Dokumen (20%); (2)Keikutsertaan (40%); (3)Keaktifan (40%). Capaian tahun
2017 sebesar 71,79%dari target sebesar 65%. Perbandingan capaian tahun 2017 dan
proyeksi target 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan
aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat
seberapa banyak unit kerjayang menerima informasi-informasi yang
disampaikan.Rincian capaian kinerja Ditjen. PSDKP, sebagaima dapat dilihat pada
ilustrasi berikut:
IKU 2017 TARGET
2019 TARGET CAPAIAN
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
65% 71,79% 100%
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 27
7. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Birokrasi Pangkalan PSDKP Benoa yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima
Dalam rangka mewujudkan "Terwujudnya Pangkalan PSDKP Benoa yang Efektif,
Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima", Pangkalan PSDKP Benoa telah
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government
dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan 5
(lima) IKU yaitu: 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Pangkalan PSDKP Benoa; 2)
Level Maturitas SPIP Pangkalan PSDKP Benoa; 3) Persentase tindak lanjut Direktif
Pimpinan; 4) Jumlah inovasi pelayanan publik Ditjen. PSDKP (inovasi); dan 5) Nilai
AKIP Ditjen. PSDKP. Pencapaian kinerja kelima IKU tersebut, sebagai berikut:
IKU TARGET CAPAIAN %
CAPAIAN Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
80 90,10 101
Nilai Maturitas SPIP Pangkalan PSDKP Benoa
Level 2 Level 2 100
a. IKU 11 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Pangkalan PSDKP Benoa
Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi
birokrasi melalui pelaksanaan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal KKP
selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. Quality
assurance yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang
terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
Pada tahun 2017 hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) dengan indeks A (90,10) dari target yang ditetapkan 80.
Berdasarkan hasil penilaian data dukung yang telah disajikan, hasil penghitungan
Nilai RB adalah 90,10, yaitu:
1) Manajemen perubahan
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 28
2) Penataan Peraturan Per-UU
3) Penataan dan Penguatan Organisasi
4) Penataan dan Tata Laksana
5) Penataan Sistem SDM Aparatur
6) Penguatan Akuntabilitas
7) Penguatan Pengawasan
8) Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sebagai upaya mencapai IKU Indeks Pangkalan PSDKP Benoa, telah dilaksanakan
beberapa kegiatan utama yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing
kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data
tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup
Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat
Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan
yang telah ditetapkan.
b. IKU 12: Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP
8. Sasaran Strategis 7 : Terkelolanya Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa yang Efisien dan Akuntabel
Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah
ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam
pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian
sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama
(IKU), yaitu: 1) Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Persentase kepatuhan
terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.
Capaian kinerja kedua IKU tersebut, sebagai berikut:
IKU TARGET CAPAIAN %
CAPAIAN
Nilai Kinerja anggaran Pangkalan PSDKP Benoa 85 88.43 101,56
Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
100% 96.38 100
a. IKU 17: Nilai Kinerja Anggaran
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 29
Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu
realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja
diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem
Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. 4
(empat) Aspek penghitungan nilai kinerja anggaran antara lain:
1) Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara
akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran
seluruh satker.
2) Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan
rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan
membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan
seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah
bulan.
3) Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata
realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata
realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
4) Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap
jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan
antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per
volume keluaran.
Capaian Nilai Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017 sebesar 88,33 dari
target sebesar 85. Perbandingan capaian tahun 2017 serta proyeksi tahun 2019
sebagaimana pada tabel berikut:
IKU 2017 TARGET 2019 TARGET CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran
85 88,43 95
Berdasarkan hasil pengisian aplikasi SMART sampai dengan Desember tahun 2017,
dapat ditampilkan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2017| III - 30
Ket: *) Sumber Aplikasi SMART per tanggal 25 Januari 2018
Gambar 3.22. Capaian Nilai Kinerja Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2017
Penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.10.104.718.910; atau 96.38% dari anggaran.
b. IKU 18: Kepatuhan terhadap SAP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
Tahun 2017, pencapaian IKU “Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap
Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP” telah sesuai
dengan target sebesar 100%. Capaian tersebut, diperoleh dari tersusunnya
laporan keuangan Pangkalan PSDKP Benoa Semester II Tahun 2017.
Perbandingan capaian tahun 2017 dengan tahun 2019 sebagaimana pada tabel
berikut:
IKU 2017 TARGET 2019 TARGET CAPAIAN
Kepatuhan terhadap SAP, lingkup Pangkalan PSDKP Benoa
100% 96.38 100%
Kegiatan utama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017 untuk mendukung
pencapaian kinerja tersebut melakukan penyusunan laporan keuangan
Pangkalan PDKP Benoa melalui kegiatan rekonsiliasi dan konsolidasi yang
melibatkan auditor internal KKP dan Biro Keuangan. Hal tersebut dilakukan agar
Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan, sehingga bisa
berkontribusi pada pencapaian kinerja WTP Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Alokasi anggaran Tahun 2017 untuk mendukung tercapainya SS-5 ini sampai dengan
triwulan IV Tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.10.104.718.910; atau 96.38%.
Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja SS sampai dengan tahun 2017