laporan diplomasi parlemen badan legislasi dpr ri dalam ... filedalam rangka penyusunan rancangan...
TRANSCRIPT
LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER
KE SWISS
16-22 MEI 2019
A. LATAR BELAKANG
Dunia saat ini sedang berada pada era digital yang memungkinkan
manusia untuk saling terhubung tanpa terhambat oleh batas-batas
wilayah negara. Kemudahan akses, kecepatan dan konektifitas dari
internet menjadi suatu hal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
pada berbagai Negara dalam berbagai aspek kehidupan dengan
persebaran informasi yang mudah. Seiring dengan pemakaian jaringan
sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi
membuat masyarakat sebagai penggunanya seolah-olah mendapati
dunia baru, konsep ini sering dinamakan sebagai cyberspace (ruang
siber).
Jumlah statistik penggunaan ruang siber atau internet oleh masyarakat di
dunia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat
dilihat pada data rilis terakhir yang disajikan dari Miniwatts Marketing
Group pada tanggal 31 Desember 2017, pengguna internet di dunia
mencapai 4,2 miliar. Meningkat dari tahun 2016 yang hanya mencapai
3,7 miliar pengguna internet di dunia. Maka sesuai dengan data tersebut
pengguna internet di dunia telah mencapai 54,4 % dari keseluruhan
populasi manusia dunia yaitu sekitar 7,6 miliar.
Pada data tahun 2017 tersebut, pengguna internet paling banyak berada
pada wilayah Asia, dengan jumlah 2,023 miliar orang dengan total
populasi 4,2 miliar orang, sehingga persentase pengguna internet di Asia
yaitu 48,1%. Urutan kedua jumlah pengguna internet berada pada
wilayah Eropa dengan jumlah pengguna 704 juta orang pada total
populasi 827 juta orang, sehingga presentase pengguna internet di Eropa
yaitu 85,2%. Urutan ketiga jumlah pengguna internet berada pada
wilayah Afrika dengan jumlah 453 juta orang dengan total populasi 1,3
miliar orang, sehingga persentase pengguna internet di Afrika yaitu 35,2%.
2
Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 143,26
juta atau sekitar 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 262
juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya
berjumlah 132,7 juta pengguna internet atau sekitar 51,5 persen dari total
jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Dalam data survey ini
menunjukan penyebaran penggunaan internet hampir menyeluruh di
wilayah Indonesia dengan pengguna internet paling tinggi di wilayah
Jawa yaitu 58,08%, lalu disusul dengan Sumatera 19,0%, Kalimantan 7,97%,
Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa 5,63%, dan terendah adalah Maluku-Papua
sebesar 2,49%. Pengguna internet paling banyak berada pada kisaran
usia 19-34 tahun dengan persentase sebesar 49,52%, lalu usia 35-54 tahun
dengan persentase sebesar 29,55%, usia 13-18 tahun dengan presentasi
sebesar 16,68%, dan terendah berada pada usia di atas 54 tahun dengan
presentase sebesar 4,24% dari keseluruhan jumlah pengguna internet. Usia
produktif dari kalangan muda dan remaja memiliki tingkat penetrasi
pengguna internet yang paling tinggi yaitu pada usia 13-18 tahun dengan
presentase 75,50% dan usia 19-34 tahun sebesar 74,23%, lalu disusul oleh
usia 35-54 tahun sebesar 44,06% dan diatas 54 tahun sebesar 15,72%. Hal
tersebut menunjukan bahwa usia produktif kalangan muda dan remaja
dapat dikatakan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet,
dan atas data tersebut menggambarkan hampir seluruh lapisan usia
memanfaatkan adanya internet.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat
menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dan peradaban manusia
secara global, serta memberikan perubahan sosial yang secara signifikan
berlangsung dengan cepat. Walaupun memberikan berbagai manfaat
dan keuntungan yang ada dari penggunaan internet, ruang siber dalam
kaitannya dengan hubungan internasional dapat menjadi sumber
berbagai potensi ancaman, kerentanan, dan ketidakamanan pada
tatanan nasional dan internasional.
Era yang ada sekarang ini mendorong potensi perang antar Negara tidak
lagi menggunakan cara perang tradisional dan konvensional. Akibatnya,
kekuatan negara tidak lagi dilihat pada kekuatan persenjataan, tetapi
juga pada segi budaya, perekonomian, politik, dan teknologi. Bentuk dari
peperangan pun berubah yang menimbulkan ancaman baru pada
ruang siber.
3
Siber menjadi ancaman bagi negara disebabkan ruang lingkupnya yang
dapat dimanfaatkan untuk mencuri informasi, penyebaran ide yang
bersifat destruktif, maupun serangan terhadap sistem informasi di
berbagai bidang, seperti data perbankan, jaringan militer, bahkan sistem
pertahanan negara. Ancaman serangan yang terjadi pada ruang siber
pada suatu negara pun juga dapat dilakukan oleh aktor-aktor non-
negara yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan suatu negara,
seperti individu hacker, kelompok hacker, kegiatan para hacker, non-
government organization (NGO), terorisme, kelompok kejahatan
terorganisir (organized criminal groups) dan/atau sektor swasta (seperti
internet companies and carries, security companies). Isu siber menjadi
bahasan di level high politic setelah terdapat kejadian seperti serangan
siber di Georgia dan Estonia.
Peristiwa Estonia pada tahun 2007 dan Georgia pada tahun 2008
merupakan contoh serangan kejahatan siber (cyber crime) yang mampu
melumpuhkan aktivitas negara karena banyak sektor infrastruktur kritis
yang diserang. Serangan siber di Estonia terjadi pada beberapa
infrastruktur siber, mulai dari situs pemerintahan, perbankan, hingga situs-
situs surat kabar lokal. Bahkan jaringan perbankan, telekomunikasi dan
jaringan vital lainnya lumpuh total, yang pada akhirnya berakibat pada
lumpuhnya perekonomian dan beberapa aktivitas masyarakat
terganggu. Serangan siber di Georgia menjadi awal permulaan serangan
dari Rusia sebelum melakukan serangan fisik kepada Georgia. Serangan
ini bertujuan mengganggu, merusak dan meruntuhkan infrastruktur siber
milik pemerintah dan masyarakat sipil Georgia, bahkan untuk
dimanfaatkan oleh musuhnya seperti pemblokiran, re-routing of traffic dan
pengambil alihan kendali dari berbagai infrastruktur siber di Georgia.
Serangan tersebut menjadi pola baru dalam sejarah peperangan, di
mana serangan fisik kepada suatu negara oleh negara lain
dikoordinasikan dengan serangan siber yang terkoordinir dengan baik.
Ruang siber yang tidak mengenal adanya batas Negara membuat
beberapa serangan siber juga pernah terjadi di Indonesia. Sekitar tahun
1998 misalnya terkait dengan masalah politik dan sosial yang terjadi di
Indonesia, serangan siber terjadi ketika kerusuhan tentang rasial,
Indonesia berperang di dunia maya dengan para hacker dari China dan
Taiwan. Lalu pada tahun 1999, juga muncul kerusuhan di dunia maya
4
antara Indonesia dan Portugal terkait kasus pembebasan Timor Timur.
Bahkan ketika saling serang dalam ruang siber terjadi hingga memasuki
sistem dan mampu menghapus semua data yang ada. Dalam beberapa
tahun terakhir ini sering terjadi saling serang dalam ruang siber antara
hacker Indonesia dan Malaysia. Aksi ini biasanya bermula ketika muncul
konflik politik ataupun persaingan kedua negara. Meskipun tidak
melibatkan pemerintah kedua negara, namun aksi para hacker ini
menyerang infrastruktur siber milik pemerintah Malaysia maupun
Indonesia.
Beberapa serangan kejahatan siber yang ada juga pernah terjadi di
Indonesia saat ini, dengan berbagai pola modus dan tujuannya. Misalnya
saja serangan siber oleh Ransomware Wannacry. Malware ini terdeteksi
awal memasuki wilayah Indonesia sejak menyerang sistem siber milik
Rumah Sakit Harapan Kita dan Dharmais. Ratusan server dan komputer
yang digunakan untuk operasional rumah sakit tersebut terkena
dampaknya, sehingga kegiatan di rumah sakit pun terganggu. Dampak
serangan siber yang terjadi, kepada sektor perekonomian Indonesia juga
cukup memberikan kerugian yang besar pada Negara Indonesia.
Diperkirakan negara Indonesia menderita kerugian ekonomi dari
kejahatan siber yang sebenarnya sebesar USD 43 miliar, lalu kejahatan
siber transisional sebesar USD 582 miliar, kejahatan siber pada infrastruktur
yang ada sebesar USD 310 miliar, dan kejahatan tradisional yang
cenderung menjadi siber sebesar USD 2,478 miliar.
Keamanan dan ketahanan siber perlu mendapatkan perhatian serius
demi menjamin efektivitas keandalan, ketersediaan, dan integritas
jaringan informasi, baik secara nasional maupun internasional. Negara
Indonesia perlu meningkatkan usahanya dalam keamanan dan
ketahanan siber agar kerugian-kerugian yang ada dapat dihindarkan
serta berbagai manfaat yang dapat dirasakan salah satunya untuk
meningkatkan perekonomian Negara. Upaya untuk meningkatkan
keamanan dan ketahanan siber salah satunya dapat dicapai dengan
adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Atas banyaknya
insiden keamanan dan ketahanan siber, baik yang memiliki pengaruh
besar maupun kecil, melahirkan konsep baru untuk menciptakan
keamanan dan ketahanan pada ruang siber yaitu kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat.
5
Belum adanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur
mengenai keamanan dan ketahanan siber, menimbulkan kerentanan
dan gangguan pula terhadap hak asasi manusia. Pada penjabaran
tentang beberapa kasus dan berbagai kebutuhan masyarakat dalam
ruang siber, mengambarkan hubungan yang saling ketergantungan
antara hak asasi manusia dengan keamanan dan ketahanan siber. Untuk
itu perlunya pengaturan terhadap keamanan dan ketahanan siber untuk
mewujudkan dua hal penting dalam usaha melindungi hak asasi manusia
pada ruang siber yaitu menciptakan ruang siber yang aman bagi semua
penggunanya, dan juga membuat lingkungan yang aman untuk hak
asasi manusia pada ranah siber. Kedua hal yang relatif baru ini antara
keamanan dan ketahanan siber dan hak asasi manusia, sangat terkait
dan saling terikat yang tidak bisa diabaikan salah satunya.
Berdasarkan uraian di atas, pembentukan RUU tentang Keamanan dan
Ketahanan Siber merupakan suatu keniscayaan. Pembentukan RUU
tersebut merupakan amanat konstitusi untuk melindungi negara dari
ancaman atau serangan siber serta untuk menjamin terwujudnya tujuan
pembentukan pemerintah negara Indonesia sebagaimana dinyatakan
dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Dalam rangka pembentukan undang-undang terkait dengan keamanan
dan ketahanan siber, Badan Legislasi mendapatkan tugas menyusun
naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Terkait dengan
hal itu, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri
sebaai pelaksanaan diplomasi parlemen dalam rangka memperkaya
materi muatan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan
Ketahanan Siber merupakan RUU usulan DPR yang tercantum dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Beberapa substansi yang diatur dalam RUU
tentang Keamanan dan Ketahanan Siber adalah:
1. Ketentuan Umum meliputi antara lain definisi mengenai Siber,
Keamanan dan Ketahanan Siber, Kepentingan Siber Indonesia,
Ancaman, Insiden, dan Serangan Siber, dan Krisis Siber;
2. Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Kolaborasi Penyelengaraan
Keamanan Siber;
3. Tata Kelola Keamanan Siber, yang meliputi:
a. Umum;
6
b. Idetifikasi dan Deteksi;
c. Proteksi;
d. Penanggulangan dan Pemulihan;
e. Pemantauan dan Pengendalian;
f. Resiko Kerugian dan Pertanggungan Kerugian.
4. Pelayanan Keamanan Siber yang mengatur mengenai Pusat Operasi
Keamanan Siber; Pembudayaan Keamanan Siber; dan Sertifikasi
Elektronik;
5. Diplomasi Siber;
6. Penegakan Hukum;
7. Pendanaan dan Pengadaan;
8. Ketentuan Pidana; dan
9. Ketentuan Penutup.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Kunjungan kerja sebagai pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Swiss
diharapkan memperoleh manfaat terutama untuk menyempurnakan
Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
sehingga pada saatnya Rancangan Undang-Undang ini diundangkan
dapat memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia pada ruang
siber sekaligus menciptakan ruang siber yang aman bagi semua
penggunanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
perdamaian dunia. Dengan demikian, setiap aktivitas warga negara
dapat terlindungi dalam ruang siber tanpa mencederai hak asasinya.
C. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI
Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI
ke Swiss adalah sebagai berikut:
NO. NO
ANG N A M A FRAKSI KETERANGAN
1 287 M. SARMUJI, SE., M.SI. PGOLKAR KETUA DELEGASI/
WK. KETUA BALEG
2 388 DR. SUPRATMAN ANDI
AGTAS, SH., MH.
PGERINDRA KETUA BALEG
3 193 ARIF WIBOWO PDI P WK. KETUA BALEG
4 489 H. TOTOK DARYANTO,
SE.
PAN WK.KETUA BALEG
7
5 553 DRS. SUDIRO ASNO.,
AK.
PHANURA WK. KETUA BALEG
6 125 IRMADI LUBIS PDI P ANGGOTA BALEG
7 257 EKA SASTRA PGOLKAR ANGGOTA BALEG
8 357 H. BAMBANG RIYANTO,
SH., MH., M.SI.
PGERINDRA ANGGOTA BALEG
9 452 DR. IR. BAHRUM
DAIDO, MSI.
PDEMOKRAT ANGGOTA BALEG
10 502 DR. IR. HJ. ANDI
YULIANI PARIS., M.SC.
PAN ANGGOTA BALEG
11 73 DR. H.M. ANWAR
RACHMAN, MH.
PKB ANGGOTA BALEG
12 98 HJ. LEDIA HANIFA
AMALIAH, S.SI.,
M.PSI.T
PKS ANGGOTA BALEG
13 34 H.M. LUTHFI ANDI
MUTTY
PNASDEM ANGGOTA BALEG
14 8 - MICHIKO DEWI, SH. SEKRETARIAT
15 9 - ROSDIANA, SH., M.H.
16 2 - ADI SETIANI, SH.,
MHum. TENAGA AHLI
D. SEKILAS MENGENAI NEGARA SWISS
Swiss adalah sebuah republik federal. Dengan lembaga legislatif
bikameral yang terdiri dari: Dewan Nasional dan Dewan Negara.
Sedangkan Pemerintahan Swiss unik. Menjadi negara federal sejak 1848.
Swiss menganut sistem demokrasi langsung, dan pemerintahannya terdiri
oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu
sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa disebut
menteri. Yang menarik, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian
menjadi presiden. Jabatan sebagai presidennya masing-masing selama
satu tahun.
Jika disederhanakan Swiss yang luasnya 41.400 Km2 dipimpin secara
kolektif oleh presidium yang terdiri dari tujuh orang. Ketua presidium yang
digilir itu memegang jabatan presiden. Dengan sistem federal, negara
federalnya disebut kanton. Ada 26 kanton yang kini berhimpun menjadi
Swiss. Sebanyak 17 canton adalah canton Swiss-Jerman (berbahasa
Jerman), 4 canton Swiss-Romande (berbahasa Perancis), 1 canton
berbahasa Itali (Ticino), 3 canton bilingual Perancis-Jerman, dan 1 canton
(Graubünden) trilingual Jerman, Italia, dan Rumantsch. Kanton-kanton ini
mempunyai otonomi luas seperti hal sistem negara federal. Mereka
8
menentukan secara penuh aturan daerah. Masalah internasional,
kehakiman, pertahanan, keuangan negara dipegang oleh pemerintahan
pusat. Sedangkan anggota parlemen (federal assembly) berasal dari
utusan kanton. Mereka inilah yang menentukan tujuh menteri utama yang
akan menjadi presiden secara bergiliran. Presiden sebagai kepala negara
juga merangkap sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri).
Konfederasi Swiss terbagi dalam 26 kanton sebagai berikut:
No. Nama Kanton Ibukota
1 Zürich Zürich
2 Bern Bern
3 Luzern Lucerne
4 Uri Altdorf
5 Schwyz Schwyz
6 Obwalden Sarnen
7 Nidwalden Stans
8 Glarus Glarus
9 Zug Zug
10 Fribourg Fribourg
11 Solothurn Solothurn
12 Basel-Stadt Basel
13 Basel-Landschaft Liestal
14 Schaffhausen Schaffhausen
15 Appenzell Ausserrhoden Herisau
16 Appenzell Innerrhoden Appenzell
17 St. Gallen St. Gallen
18 Graubünden Chur
19 Aargau Aarau
20 Thurgau Frauenfeld
21 Ticino Bellinzona
22 Vaud Lausanne
23 Valais Sion
9
24 Neuchâtel Neuchâtel
25 Geneva Geneva
26 Jura Delémont
Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi
tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara
termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini
berada diurutan kesembilan belas pada besarnya produk domestik bruto
dan berada pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan
berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski
ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa
untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2010. Pendapatan per kapita negara ini
pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya, dan
Jepang.
Swiss menjadi asal beberapa perusahaan multinasional. Perusahaan Swiss
terbesar antara lain Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB,
Grup Mercuria Energy dan Adecco. Perusahaan lain yang terkenal
diantaranya UBS AG, Zurich Financial Services, Credit Suisse, Barry
Callebaut, Swiss Re, Tetra Pak dan The Swatch Group. Swiss mempunyai
kekuatan ekonomi paling baik di dunia.
Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi kimia, obat, instrumen
pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah
kimia (34% total ekspor), mesin/elektronik (20,9%), dan instrumen lainnya
(16,9%). Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor.
Sektor jasa - terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi
internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss.
E. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kunjungan kerja sebagai pelaksanaan Diplomasi Parlemen ini
dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 22 Mei 2019. Delegasi Diplomasi
Parlemen melakukan kunjungan ke Pusat Pelaporan dan Analisis untuk
Keamanan Informasi (MELANI), Federal IT Steering Unit Swiss (FITSU) dan
Kedutaan Besar RI di Bern.
10
F. HASIL KEGIATAN
I. Pertemuan dengan Federal IT Steering Unit Swiss (FITSU)
Pertemuan dengan FITSU dilaksanakan di egovernment building.
Delegasi diterima oleh Manuel Sutter (Strategi Nasional Keamanan
Siber). Yang bersangkutan memaparkan Pandangan dan Langkah-
langkah yang dilakukan oleh Otoritas Federal sehubungan dengan
Resiko dan Keterampilan Siber.
FITSU merupakan pihak yang mengelola Kantor Program eGoverment
Swiss (eGovernment Switzerland Programme Office) dan MELANI. Untuk
itu FITSU berwenang mengeluarkan pedoman untuk unit administrasi
dan pengelolaan layanan standar teknologi informasi, termasuk
Strategi Nasional Keamanan Siber.
Tugas FITSU adalah:
a. mengembangkan dan mengimplementasikan strategi TIK Dewan
Federal;
b. menerbitkan pedoman untuk unit-unit administrasi dan mengelola
layanan standar TIK secara terpusat;
c. mengoordinasikan kerja sama antara Konfederasi, kanton dan
komune di bidang eGovernment;
d. mengelola Pusat Pelaporan dan Analisis untuk Informasi Assurance
(MELANI); dan
e. mengoordinasikan Strategi Nasional melawan Resiko Siber.
Sehubungan dengan tugas tersebut, FITSU telah menerbitkan Strategi
Nasional Keamanan Siber 2018-2022 yang mencakup 10 bidang aksi,
yaitu:
• Keterampilan dan membangun pengetahuan;
• Situasi ancaman;
• Manajemen ketahanan;
• Standardisasi / regulasi;
• Manajemen insiden;
• Manajemen krisis
• Penuntutan pidana;
• Pertahanan Siber;
• Kebijakan keamanan siber internasional; dan
11
• Dampak eksternal dan peningkatan kesadaran.
Dari 10 bidang aksi tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi 29
langkah konkrit yang intinya antara lain: memperluas kelompok sasaran
yaitu UKM dan masyarakat. MELANI akan mengembangkan produk
untuk kelompok sasaran ini; Standardisasi: standar minimum untuk
keamanan TI harus diperkenalkan di berbagai sektor dan subsektor
penting; pemeriksaan kewajiban untuk melaporkan insiden siber
kepada pihak yang berwenang; dan pertahanan siber sebagai bagian
dari strategi siber nasional .
Berdasarkan keputusan tanggal 4 Juli 2018 dibentuk Komite Siber yang
diketuai oleh The Federal Department of Finance (FDF) dan dengan
dipartisipasi oleh The Federal Department of Justice and Police (FDJP)
dan The Federal Department of Defence, Civil Protection, and Sports
(DDPS). FDF diinstruksikan untuk membentuk Pusat Kompetensi
Keamanan Siber (Cyber Security Competence Centre) sebagai one-
stop national point of contact untuk masalah keamanan siber. Pusat
Kompetensi ini terdiri dari kantor keamanan siber dan unit operasional
di ligkungan MELANI, Govcert, dan FITSU. Pusat Kompetensi ini
berwenang untuk menerbitkan pedoman di bidang keamanan siber
federal. Federal Council juga menunjuk Delegasi Keamanan Siber yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Lembaga ini
kemudian menjadi Organisasi Siber Federal berdasarkan Keputusan
Federal Council tertanggal 30 Januari 2019 tentang Organisasi Siber
Federal. Organisasi Federal Siber sebagai kontak poin sentral terhadap
Pihak ketiga dan koordinator dalam hal terjadi manajemen krisis.
Organisas Federal Siber bertanggung jawab atas hal-hal sebagai
berikut:
Keamanan dunia maya yang meliputi pencegahan, manajemen
insiden, manajemen ketahanan, pelatihan dan penelitian,
kerjasama internasional;
Pertahanan dunia maya: tindakan intelijen dan militer untuk
mempertahankan diri dari serangan siber;
Penuntutan Siber (proses hukum Siber): tindakan yang diambil oleh
polisi dan penuntut umum dalam perang melawan kejahatan siber.
12
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Strategi Siber Nasional, Federal
Council menetapkan Keputusan tertanggal 15 Mei 2019 tentang
Rencana Implementasi. Rencana implementasi ini dibuat bersama-
sama dengan kanton, pihak swasta, dan universitas. Rencana ini dibuat
bersama agar seluruh pemangku kepentingan berkontribusi terhadap
rencana implementasi ini sehingga dapat diimplementasi dengan
optimal.
Saat ini, Pemerintah Swiss dalam hal ini Kementerian Keuangan sedang
mempersiapkan undang-undang di tingkat federal sebagai dasar
hukum untuk Pusat Kompetensi Siber.
II. Pertemuan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis untuk Keamanan
Informasi (MELANI)
Bertempat di gedung yang sama, Marc Henauer memaparkan tentang
tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis untuk Keamanan
Informasi (MELANI).
MELANI bertugas mengumpulkan informasi teknis dan non-teknis
pertama dan terpenting, yang berasal dari domain publik atau
lingkungan rahasia dalam bentuk penilaian ancaman, peringatan,
nasihat atau informasi spesifik yang terkait dengan insiden dan peristiwa
yang terjadi di dunia siber.
Dalam hal terjadi insiden, MELANI menilai situasi, mendukung dan (jika
perlu) mengoordinasikan tindakan, dan mengaktifkan jika terjadi krisis,
staf khusus untuk penjaminan informasi (SONIA).
Secara konkret, tugas MELANI adalah:
• melakukan pemantauan dan memberikan gambaran situasional
sebagai prasyarat untuk: pencegahan, peringatan dini, koordinasi
sarana dalam kasus krisis;
• membangun serta memelihara jaringan kepercayaan dengan
penyedia infrastruktur kritis (tertutup), karena tidak ada infrastruktur
penting yang menjalin kerja sama dengan MELANI, seluruh
hubungan sifatnya sukarela (voluntary basis);
• mendukung infrastruktur kritis selama penanganan operasi insiden;
• melakukan pencegahan yang ditargetkan pada UKM dan warga
negara/masyarakat (terbuka).
13
III. Pertemuan Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern
Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Duta
Besar RI Muliaman Dharmansyah Hadad. Pada kesempatan tersebut
Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena
Swiss merupakan negara yang memiliki pengaturan mengenai
keamanan dan ketahanan siber yang baik. Swiss adalah salah satu
lokasi teratas di dunia dalam hal ketersediaan server internet yang
aman dan memiliki reputasi internasional sebagai pusat inovatif
pemrosesan data dan infrastruktur TI berkualitas tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI juga menyampaikan penjelasan
mengenai perkembangan terkini dalam hubungan bilateral Indonesia-
Swiss termasuk pendaftaran resmi Indonesia untuk menjadi tuan rumah
Olimpiade tahun 2032.
14
IV. Jawaban Parlemen Swiss
Selain mengadakan pertemuan dengan FITSU dan MELANI, Delegasi
juga mendapat respon dari parlemen Swiss mengenai keamanan dan
ketahanan Siber di Swiss. Berikut adalah rangkuman jawaban dari
Parlemen Swiss:
Keamanan fisik dan cyber adalah bagian dari keamanan integral
Layanan Parlemen. Ini didasarkan pada standar ISO 27001 dan best
practise. Delegasi Keamanan Majelis Federal adalah subordinasi dari
Pimpinan Dewan dan bertanggung jawab untuk semua masalah
Keamanan Integral. Parlemen menunjuk Komite Kontrol sebagai otoritas
pengawasnya. Komite Kontrol masing-masing menunjuk tiga anggota
mereka untuk menjadi Delegasi Kontrol (CDel). Delegasi mengatur
dirinya sendiri. Delegasi mengawasi kegiatan di bidang keamanan
negara dan badan intelijen dan mengawasi kegiatan negara dalam
hal-hal yang harus dirahasiakan karena pengungkapan kepada orang
yang tidak berwenang dapat menjadi ancaman sangat serius bagi
kepentingan nasional. Ia mendapat tambahan mandat yang spesifik
yang ditugaskan kepadanya oleh Komite Kontrol. Dewan Federal harus
15
memberi tahu Delegasi selambat-lambatnya 24 jam setelah membuat
keputusan tentang perintah untuk melindungi kepentingan negara
atau untuk melindungi keamanan internal atau eksternal.
Adapun keamanan siber Swiss sendiri, pemerintah federal Swiss yang
bertanggung jawab. MELANI merupakan afiliasi pemerintah Swiss.
G. SIMPULAN
Saat ini Swiss belum memiliki undang-undang khusus tentang keamanan
siber (masih dalam tahap persiapan). Dasar hukum penyelenggaraan
keamaan siber di Swiss adalah:
a. Keputusan Federal Council 14 Juli 2018 untuk membentuk Komite
Siber;
b. Keputusan Federal Council tanggal 30 Januari 2019 tentang
Organisasi Siber Federal;
c. Strategi Nasional Keamanan Siber 2018-2022; dan
d. Keputusan Federal Council tanggal 15 May 2019 tentang Rencana
Implementasi.
Penyelenggaraan keamanan siber di Swiss saat ini dilakukan oleh
MELANI berdasarkan Strategi Nasional Keamanan Siber yang
diterbitkan oleh FITSU. FITSU terdiri dari 3 (tiga) departemen, yaitu The
Federal Department of Finance (FDF); The Federal Department of
Justice and Police (FDJP); dan The Federal Department of Defence,
Civil Protection, and Sports (DDPS) dengan koordinator FDF;
Rencana Implementasi keamanan siber yang sifatnya teknis dibuat
secara kolaboratif antara canton, swasta, dan universitas. Mengingat
semua hubungan sifatnya sukarela maka yang terpenting adalah
melibatkan semua pemangku kepentingan agar rencana implementasi
dapat dilaksanakan secara optimal.
H. SARAN
Perlunya kejelasan siapa melakukan apa dalam penyeleggaraan
keamanan dan ketahanan siber atau otoritas yang bertanggung
jawab atas berbagai masalah keamanan siber sebagaimana Rencana
Implementasi Swiss, sehingga koordinasi dapat secara efektif dilakukan
16
dalam hal strategis seperti keamanan siber sipil, keamanan siber militer,
dan cybercriminality.
Dalam perumusan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber perlu
harmonisasi dan konsistensi perumusan, mengingat hal-hal yang
berkaitan juga diatur secara tersendiri berdasarkan undang-undang
lain, seperti perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi
elektronik, dan kitab undang-undang hukum pidana.
V. PENUTUP
Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Swiss.
Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan
Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Atas
perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
JAKARTA, MEI 2019
DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI
KETUA DELEGASI,
M. SARMUJI, SE., M.SI.
A-287
LAMPIRAN:
1. Paparan Manual Suter – National Cyber Security Strategy;
2. Paparan Marc Henauer – MELANI; dan
3. Jawaban Parlemen Swiss.