laporan akuntabilitas kinerja pemerintah deputi …...simpan pinjam oleh koperasi dan peraturan...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, karena kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAPKIN) Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tepat pada
waktunya.
LAPKIN Deputi Bidang Pembiayaan merupakan laporan pertanggung jawaban
Deputi Bidang Pembiayaan kepada pimpinan dan publik sekaligus sebagai basis
evaluasi dan inovasi pimpinan dalam menentukan kebijakan kedepan. Kami
mengharapkan dengan adanya laporan ini dapat memberikan masukan yang
konstruktif dalam rangka mewujudkan amanat Nawacita Nomor 6 : “Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia
bisa maju dan bangkit bersama Bangsa-bangsa Asia lainnya”.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi
yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan telah sesuai dengan target
yang telah ditetapkan. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam rangka
perluasan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan
formal antara lain adalah 1) Review Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
2/Per/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang merupakan perubahan atas Peraturan
Menteri Koperasi dan UKM 16/PER/M.KUKM/IX/2015, 2) Fasilitasi pengembangan
skim pembiayaan melalui peran pemerintah antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
2
dengan subsidi bunga dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), 3) Akuntabilitas kinerja dan
anggaran yang dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui website Deputi
Bidang Pembiayaan dengan alamat url http://pembiayaan.depkop.go.id, 4) Fasilitasi
pengembangan lembaga pendukung antara lain Perusahaan Penjaminan Kredit
Daerah (PPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) serta
Advokasi perpajakan bagi KUMKM dan 5) Kemudahan akses pembiayaan melalui
bantuan modal awal (start up capital) bagi wirausaha pemula.
Namun kami menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan tersebut
masih jauh dari sempurna, tantangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
di bidang pembiayaan, kebutuhan akan skema inovatif pembiayaan serta kemudahan
akses pembiayaan, saat ini menjadi kebutuhan dasar yang merupakan kebijakan dari
program yang dapat memperluas akses Koperasi dan UMKM terhadap akses sumber
pembiayaan baik dari perbankan maupun non perbankan.
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAPKIN) tahun 2018 ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan/referensi untuk pemantapan kebijakan/program
pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dapat mendorong peningkatan produtivitas
dan daya saing Koperasi dan UMKM.
Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Pembiayaan
Ir. Yuana Setyowati, MM
11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sesuai dengan Penetapan Kinerja antara Deputi Bidang Pembiayaan
dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Penetapan Kinerja tersebut
dijabarkan menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja
Utama (IKU) serta 2 (dua) program/kegiatan yang mendukung pencapaian target.
Pencapaian SS dan IKU Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaran 2018
sebagai berikut :
1. Dari 5 (lima) IKU yang telah ditetapkan, terdapat 3 (tiga) IKU yang capaiannya
sesuai target (100%), 1 (satu) IKU capaiannya melebihi target (106,6%) dan 1
(satu) IKU capaiannya tidak mencapai target (97,85%).
2. Uraian 3 (tiga) IKU yang capaianya sesuai target yaitu advokasi kerja sama antar
lembaga pembiayaan / keuangan Syariah (3 Jaringan), advokasi kerja sama
antar usaha simpan pinjam koperasi (3 Jaringan), dan usaha mikro yang
mendapat pendampingan sertifikasi tanah (150 KUMK Pra dan Pasca SHAT).
3. Uraian IKU yang capaiannya melebihi target yaitu wirausaha pemula yang
didukung modal awal usaha (capaian 1.952 dari target 1.831 wirausaha pemula)
sedangkan IKU yang tidak mencapai target yaitu Usaha mikro sektor prioritas
yang didampingi mengakses dan mengelola kredit usaha rakyat (capaian 14.677
dari target 15.000 usaha mikro).
4. Realisasi anggaran Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2018 sebesar
Rp. 44.949.638.726,- atau 98,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
45.417.320.000,-.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................ 1
Ikstisar Eksekutif .............................................................................................................. 3
Daftar Isi .......................................................................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................................. 5
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 10
C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................... 10
D. Organisasi dan Kepegawaian ........................................................................ 19
E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja ..................................................... 23
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2015 – 2019 .............. 27
1. Visi dan Misi ............................................................................................. 27
2. Tujuan dan Indikator Capaian Tujuan ....................................................... 28
B. Penetapan Kinerja ......................................................................................... 29
1. Sasaran, IKU dan Target .......................................................................... 29
2. Sasaran Strategis dan Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian
Target Sasaran Strategis ......................................................................... 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan ................................................. 34
B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 105
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................... 107
B. Saran ............................................................................................................ 109
LAMPIRAN
1) Penetapan Kinerja ........................................................................................................ 110
2) Dokumen Lainnya ......................................................................................................... 110
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka untuk mempertajam dan meningkatkan akuntabilitas
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sekaligus sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan daya saing,
maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019.
Arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) pada tahun 2015-
2019 telah ditetapkan 5 (lima) rencana strategis antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan
kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan,
penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta
perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi
(technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan
pendampingan usaha;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui
(i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta
optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
6
debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii)
advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i)
perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis
rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standardisasi
produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal,
keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan
sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis
keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran
koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan
sentra industri kecil di kawasan industri; dan
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi
perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu peng
perizinan; (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang
Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan
usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku
kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev
terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan
wilayah.
Dalam arah strategi tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan fokus ke dalam
arah kebijakan nomor 2 (dua), yakni : Peningkatan akses pembiayaan dan
perluasan skema pembiayaan melalui :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
7
1. Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank
(LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB);
2. Penguatan peran KSP/USP-Koperasi sebagai keuangan formal;
3. Integrasi sistem informasi kredit program UMKM dari lembaga pembiayaan
bank dan non-bank; dan
4. Pendampingan akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi.
Sebagai upaya mewujudkan Renstra tersebut Deputi Bidang Pembiayaan
menyusun Rencana Kerja dengan 3 (tiga) program strategis dan 6 (enam)
program teknis antara lain :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koperasi dan UKM, meliputi kegiatan :
• Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi urusan
Pembiayaan
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, meliputi kegiatan :
a. Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan advokasi
perpajakan bagi Koperasi dan UMKM;
b. Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
c. Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah.
3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, meliputi kegiatan :
• Penguatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
meliputi kegiatan :
• Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan, dan Pasar
Modal
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
8
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Deputi Bidang Pembiayaan berpedoman pada dokumen
perencanaan yang terdiri dari :
1. Fase perencanaan melalui dokumen Renstra yang kemudian diturunkan
dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK),
2. Fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument Indikator Kinerja
Utama (IKU)
3. Fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)
4. Fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan
balik formulasi kebijakan.
Dalam Rencara Strategis Tahun 2015 – 2019, Deputi Bidang Pembiayaan
memfokuskan sasaran, indikator, dan target capaian peningkatan daya saing
pada aspek pembiayaan yaitu peningkatan akses pembiayaan formal oleh
UMKM. Target capaian tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya
kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dalam 3 (tiga) pilar indikator, yaitu : (1)
Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, (2) Pertumbuhan
jumlah anggota Koperasi, dan (3) Pertumbuhan volume usaha koperasi.
Isu-isu aktual terkait pembiayaan bagi koperasi dan UKM antara lain :
1. Masih banyak Usaha Mikro Kecil yang membutuhkan modal awal (Start Up
Capital) untuk usaha.
2. Masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses kredit dari perbankan
(berdasarkan data statistik Bank Indonesia tahun 2017 baru 19% UMKM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
9
yang dapat mengakses kredit dari perbankan dan baru 26,54% UMKM yang
memiliki rekening tabungan di perbankan).
3. Besarnya suku bunga pinjaman perbankan.
4. Agunan merupakan salah satu persyaratan kredit perbankan, sementara
masih banyak UMK yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.
5. Masih banyak koperasi yang belum melaporkan SPT Pajak (14.566
koperasi atau 12.47%) dan masih terdapat koperasi yang belum memiliki
NPWP (33,404 koperasi atau 22,24%).
Masih banyak pengelolaan usaha koperasi yang belum didukung SDM yang
kompeten dan berstandar, serta manajemen pengelolaan administrasi usaha
yang masih tradisional.
Pokok-pokok strategi Deputi Bidang Pembiayaan untuk mencapai sasaran,
indikator dan target tersebut ialah melalui kegiatan peningkatan kualitas
kompetensi SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema
pembiayaan, peningkatan nilai tambah dari jaringan kerjasama antar usaha
simpan pinjam oleh koperasi.
Program sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan pada tahun
anggaran 2018 dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program
tersebut, serta sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif
transparansi dan akuntabilitas publik kami menyusun Laporan Akuntabilitas dan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Penyusunan ini telah diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
10
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)
Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2018 dimaksudkan untuk :
1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.
2. Sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputi
Bidang Pembiayaan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan
stakeholders lainnya.
3. Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian
target yang lebih baik di tahun berikutnya.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa Deputi Bidang
Pembiayaan merupakan salah satu unit kerja eselon I (satu) di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
Tugas Deputi Bidang Pembiayaan yaitu “Membantu Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
11
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang
meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan
dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang
Pembiayaan”.
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pembiayaan
menyelenggarakan fungsi :
1. Menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang
pembiayaan.
2. Menetapkan kebijakan di bidang pembiayaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berdasarkan
kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara.
3. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan dibidang
pembiayaan dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi
dan UKM maupun lembaga/ instansi terkait lainnya.
4. Melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan.
5. Mengatur penerapan Penetapan di bidang pembiayaan.
6. Memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan pembiayaan
bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
7. Memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan
usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/asosiasi
lainnya.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan keuangan/
pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
12
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan
usaha kecil dan menengah di bidang pembiayaan yang meliputi bidang
simpan pinjam, permodalan, asuransi, penjaminan dan pasar modal,
pembiayaan non bank dan perpajakan serta pembiayaan syariah.
10. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan bidang pembiayaan.
11. Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanakaan
tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan.
12. Memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan
dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.
14. Dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Pembiayaan melaporkan dan
bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
menengah.
Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II (dua) di
Lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan diuraikan sebagai berikut :
1. Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan
Tugas :
“Membantu Deputi Bidang Pembiayaan dalam melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
Deputi Bidang Pembiayaan, yang meliputi koordinasi, perumusan kebijakan
dan penyelenggaraan pengelolaan serta pelayanan administratif kepada
seluruh unsur dilingkungan Deputi Bidang Pembiayaan”.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
13
Fungsi :
1) Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi di lingkungan
Deputi Bidang Pembiayaan.
2) Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan
koperasi dan usaha kecil dan menengah, administrasi keuangan,
pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputi
Bidang Pembiayaan.
3) Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian
rumah tangga serta kehumasan kepada seluruh unsur di lingkungan
Deputi Bidang Pembiayaan.
4) Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
pelayanan umum di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan.
5) Mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan
pengelolaan BMN di ligkungan Deputi Bidang Pembiayaan.
6) Mengoordinasikkan pelaksanaan laporan keuangan Kementerian
Negara Koperasi dan UKM.
7) Mengadakan pembinaan, petunjuk dan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran rutin serta pembangunan.
8) Mengoordinasikan perumusan konsepsi pengembangan,
penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Deputi Bidang
Pembiayaan dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna
unit Deputi Bidang Pembiayaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
14
9) Mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijaksanaan pembinaan
dan pelayanan umum.
10) Mengoordinasikan dan membina aparatur di lingkungan Deputi Bidang
Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pemberian pelayanan.
11) Membina hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi baik di dalam
maupun di luar Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
menengah yang ada hubungannya dengan tugas-tugas pembinaan.
12) Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungannya.
13) Memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan
pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
14) Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
15) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan
kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
16) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Deputi Bidang
Pembiayaan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
2. Asisten Deputi Simpan Pinjam
Tugas :
“Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di
bidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam”.
Fungsi :
1) Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan
kebijakan di bidang peningkatan akses pembiayaan simpan pinjam;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
15
2) Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang akses
pembiayaan simpan pinjam dengan unit kerja, baik di dalam maupun
di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3) Melaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembiayaan usaha simpan pinjam meliputi Bidang
Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP, Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan KSP dan USP serta Bidang Peningkatan Akses
Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam;
4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.
5) Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Simpan Pinjam
melaporkan dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang
Pembiayaan.
3. Asisten Deputi Permodalan
Tugas :
"Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di
bidang peningkatan akses pembiayaan permodalan”.
Fungsi :
1) Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan
kebijakan di bidang peningkatan akses pembiayaan permodalan;
2) Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang akses
pembiayaan Permodalan dengan unit kerja, baik di dalam maupun di
luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
16
3) Melaksanaan pemantauan analisis dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembiayaan usaha permodalan meliputi Bidang
Pengembangan Permodalan Sendiri, Bidang Pengembangan Dana
Cadangan dan Hibah serta Bidang Kredit Program;
4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.
5) Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Permodalan
bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
4. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal
Tugas :
“Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi kebijakan,
penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di
bidang asuransi, penjaminan dan pasar modal”.
Fungsi :
1) Penyusunan dan perumusan rencana dan program kebijakan di
bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar modal;
2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan dan atau
ketentuan di bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar
modal;
3) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan unit
kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi
dan UKM dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas;
4) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan di
bidang pembiayaan asuransi, penjaminan dan pasar modal; dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
17
5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.
6) Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Asuransi, penjaminan dan
Pasar Modal bertanggung jawab kepada deputi Bidang Pembiayaan.
5. Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan
Tugas :
“Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di
Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan”.
Fungsi :
1) Perumusan rencana dan program pengembangan serta perumusan
kebijakan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bagi
Koperasi dan UMKM;
2) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan perumusan kebijakan di
Bidang Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bagi Koperasi dan
UMKM dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai dengan pelaksanaan tugas;
3) Melakukan sosialisasi, memantau, menganalisa dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembiayaan Non Bank dan
Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM yang meliputi bidang lembaga
pembiayaan, dana bergulir dan perpajakan;
4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan;
5) Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank
dan Perpajakan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang
Pembiayaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
18
6. Asisten Deputi Pembiayaan Syariah
Tugas :
“Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan,
perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha pembiayaan
syariah”. Bagi KSPPS/USPPS koperasi yang meliputi Bidang Literasi
Keuangan Syariah dan penumbuhan, pemberdayaan dan pengembangan
pembiayaan syariah, pengembangan dan pendayagunaan zakat, infaq,
shodaqoh dan wakaf (ziswaf), kerjasama antar lembaga keuangan syariah
dan advokasi akses pembiayaan KSPPS/USPPS koperasi.
Fungsi :
1) Merumuskan rencana dan program pengembangan serta perumusan
kebijakan di bidang peningkatan akses usaha pembiayaan syariah.
2) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang akses usaha
pembiayaan syariah dengan unit kerja, baik di dalam maupun di luar
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
3) Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembiayaan syariah meliputi Bidang Literasi dan Penumbuhan
KSPPS dan USPPS Koperasi, Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan KSPPS dan USPPS Koperasi serta Bidang
Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah.
4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.
5) Dalam melaksanakan tugas Asisten Deputi Pembiayaan Syariah
melaporkan dan bertanggung jawab kepada Deputi Bid. Pembiayaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
19
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Asdep Simpan Pinjam
Asdep Permodalan
Asdep Asuransi, Penjaminan dan
Pasar Modal
Asdep Pemb. Non Bank & Perpajakan
Asdep Pemb.Syariah
D. Organisasi dan Kepegawaian
Struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Deputi Bidang
Pembiayaan sebagai berikut :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang
Pembiayaan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi
dengan rincian data sebagai berikut :
Deputi Bidang Pembiayaan
Nama : Ir. Yuana SUtyowati, MM
Dasar : Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor SK : 92/TPA Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
20
Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan
Nama : Drs. Sutarjo, MM
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 32/KEP/M.KUKM/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
Asisten Deputi Simpan Pinjam
Nama : Drs. Ahmad Husein, MM
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 20/KEP/M.KUKM/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
Asisten Deputi Permodalan
Nama : Ir. Luhur Pradjarto, MM
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 04/KEP/M.KUKM/II/2016, Tanggal 16 Februari 2016
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
(per tanggal 9 November 2018 dilantik menjadi Staf Ahli Menteri
Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga).
Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
Nama : Ir. Willem Pasaribu, M.Ec
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 20/KEP/M.KUKM/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
21
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan
PimpinanTinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi
dan UKM (per tanggal 1 September 2018 memasuki masa
purnabhakti)
Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan
Nama : Ir. Suprapto, M.Sc
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 20/KEP/M.KUKM/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
(per tanggal 1 Oktober 2018 memasuki masa purnabhakti)
Asisten Deputi Pembiayaan Syariah
Nama : Dra. Munawarah, MM
Dasar : Menteri Koperasi dan UKM
Nomor SK : 32/KEP/M.KUKM/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016
Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
22
Secara lengkap struktur Deputi Bidang Pembiayaan sebagai berikut :
Saat ini jumlah pegawai Deputi Bidang Pembiayaan sebanyak 107 orang
terdiri dari 83 Pegawai Negeri Sipil (78%) dan 24 Pegawai Honorer/Non PNS
(22%). Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 68 orang (64%)
berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang (36%) berjenis kelamin perempuan.
Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 1 orang (0,93%) pegawai
berpendidikan Doktor (S3), sebanyak 19 orang (17,8%) pegawai berpendidikan
Master (S2), sebanyak 64 orang (59,8%) pegawai berpendidikan Sarjana (S1),
sebanyak 23 orang (21,5%) pegawai berpendidikan Sekolah Menengah (SMA)
rincian sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
23
Sebaran pegawai pada Deputi Bidang Pembiayaan sebagai berikut :
No Jabatan Jumlah
1 Eselon I (Deputi) 1
2 Eselon II (Sesdep/Asdep) 6
3 Eselon III (Kepala Bagian/Kepala Bidang) 15
4 Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Sub Bidang) 34
5 Staf/Pelaksana 51
JUMLAH 107
E. Sistematika Pernyusunan Laporan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan
Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan
0.9%
21.5% 17.8%
59.8%
Doktor (S3) Master (S2) Sarjana (S1) Sekolah Menengah (SMA)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
24
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini
dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan
pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan
posisi kinerja instansi pemerintah.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator
kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur,
dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja
utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core
business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang
berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan
kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap
tingkatan organisasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
25
Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit
kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran
(output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.
Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah
indikator keluaran (output). Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang :
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan serta pengukuran kinerja;
3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis
ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Beberapa kebijakan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
antara lain :
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyeleggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN;
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
26
• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Strategis Kementerian Lembaga Tahun 2015 -2019.
Konsep dasar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kata Pengantar,
Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi, Pendahuluan, Perencanaan Kinerja (Rencana
Strategis dan Penetapan Kinerja), Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran), dan Penutup serta Lampiran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
27
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Pembiayaan
1. Visi dan Misi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan mayoritas pelaku
usaha nasional yang jumlahnya mencapai 62 juta (Kemenkop UKM, 2017), dan
telah turut memberi andil dalam memberikan kontribusinya terhadap PDB
Nasional. Namun demikian UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai
kendala di antaranya dibidang permodalan/pembiayaan usaha. Oleh karena itu,
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang pembiayaan sebagai
salah satu unit kerja memiliki visi dan misi dalam rangka pemberdayaan KUMKM
sebagai berikut :
Visi
“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri
untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional”
Misi
a. Meningkatkan akses Pembiayaan Formal bagi Koperasi dan UMKM.
b. Meningkatkan akses dan sumber pembiayaan yang lebih luas, mudah dan
terjangkau bagi koperasi dan UMKM.
c. Menyiapkan bahan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan Koperasi
dan UMKM.
d. Memantapkan koordinasi dengan para lintas pelaku dalam rangka
meningkatkan sinergi pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
28
e. Memantapkan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang
pembiayaan.
f. Menyebarluaskan berbagai informasi pembiayaan seluas-luasnya kepada
para pelaku koperasi dan UMKM.
2. Tujuan dan Indikator Capaian Tujuan
Berdasarkan visi dan misi Deputi Bidang Pembiayaan, maka telah
ditetapkan Program strategis Deputi Bidang Pembiayaan antara lain sebagai
berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainya;
b. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
c. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi;
d. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro.
Uraian Program kerja Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2018 terdiri dari 6
(enam) kegiatan yaitu :
a. Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Urusan
Pembiayaan;
b. Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi
Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM ;
c. Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
d. Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah;
e. Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
f. Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal.
Beberapan Strategi Deputi Bidang Pembiayaan dalam mewujudkan
kebijakannya, mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
29
a. Menyiapkan dan mengembangkan berbagai bahan kebijakan dan
strategi perluasan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM, yang
mendukung perwujudan Koperasi sebagai salah satu lembaga
keuangan formal yang sehat, kuat dan terpecaya;
b. Memantapkan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan
pembiayaan bagi pemberdayaan KUKM baik secara lintas sektoral
maupun wilayah dengan pemerintah daerah;
c. Mengembangkan kerjasama dengan Bank, Lembaga Keuangan Non-
bank, dan lembaga penjaminan dalam rangka perluasan akses
sumber-sumber pembiayaan;
d. Membangun komitmen dan langkah bersama gerakan koperasi dalam
menghadapi tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas;
e. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota koperasi dengan
mendorong perlu adanya penjaminan simpanan koperasi;
f. Konsolidasi ke dalam masing-masing KSP/USP-Koperasi /
KSPPS/USPPS-Koperasi dalam bidang kelembagaan dan usaha
sesuai norma yang berlaku;
g. Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam
pemberdayaan KUMKM.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018
1. Sasaran Indikator Kinerja Utama dan Target
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
30
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara pemerima amanah dengan pemberi amanah;
b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi;
c. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Deputi Bidang Pembiayaan telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2018
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya antara lain
sebagai berikut :
Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Fasilitasi Permodalan
Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil
Wirausaha pemula yang
didukung modal awal usaha
1.831
Orang
2 Penguatan Koperasi
dan UMKM di Bidang
Keuangan Syariah
Advokasi kerja sama antar
lembaga pembiayaan /
keuangan syariah
3
Jaringan
3 Penguatan Usaha
Simpan Pinjam
Koperasi
Advokasi kerja sama antar
usaha simpan pinjam
koperasi
3
Jaringan
4 Peningkatan Akses
KUMKM pada Asuransi,
Penjaminan, dan Pasar
Modal
Usaha mikro sektor prioritas
yang didampingi mengakses
dan mengelola kredit (KUR)
15.000
Usaha
Mikro
Usaha mikro yang
mendapat pendampingan
sertifikasi tanah
150 KUMK
(pra/pasca
SHAT)
2. Sasaran Strategis dan Program Kegiatan yang Mendukung
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran
strategis Deputi Bidang Pembiayaan antara lain :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
31
Penetapan Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Kualitas
Perencanaan,
Pelaksanaan, dan
Monev Satker Deputi
Bidang Pembiayaan
Dokumen perencanaan Satker
Deputi Bidang Pembiayaan
(RKP, RENJA, dan RKA K/L)
1
Dokumen
Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Deputi Bidang Pembiayaan
(LAKIP, Laporan Tahunan, PK)
1
Dokumen
2 Terwujudnya Kualitas
Urusan Umum,
Kepegawaian, dan
Akuntabilitas Keuangan
Pelayanan Urusan Umum
sesuai SOP
1 Layanan
Pengelolaan dan Pelayanan
Kepegawaian sesuai SOP
1 Layanan
3 Terwujudnya
Transparansi Urusan
Pembiayaan melalui
Teknologi Informasi
Layanan Sistem Informasi
Deputi Bidang Pembiayaan
yang berjalan secara real time
1 Layanan
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Simpan Pinjam
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya kualitas
dan jangkauan usaha
simpan pinjam koperasi
Usaha simpan pinjam koperasi
yang diadvokasi kerja sama
antar usahanya
3 jaringan
Usaha KSP dan USP yang
diadvokasi kelembagaan dan
usahanya
100
KSP/USP
Koperasi
Usaha simpan pinjam koperasi
yang diadvokasi literasi dan
penumbuhan usahanya
100 LKM
Pengurus, Pengawas, dan
Manajer KSP dan USP yang
bersertifikat SKKNI bertambah
5 Persen
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
32
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Permodalan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Akses Bantuan
Permodalan bagi Usaha
Mikro dan Kecil
Wirausaha pemula yang
didukung bantuan modal
awal usaha
1831 Orang
2 Meningkatnya Akses
Koperasi dan Usaha
Mikro dan Kecil pada
Permodalan
Koperasi dan UMK yang
mengakses permodalan
melalui Advokasi,
promosi dan intermediasi
pembiayaan
100
KUMKM
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya akses usaha
mikro pada Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
Usaha mikro sektor
prioritas yang didampingi
dalam mengakses dan
mengelola kredit usaha
rakyat (KUR)
15000
Usaha
Mikro
2 Terwujudnya fasilitasi kredit
program berbasis penjaminan
Koordinasi, sosialisasi
dan monev kredit
program berbasis
penjaminan
3 Laporan
3 Terwujudnya akses
usaha mikro dan kecil
pada SHAT untuk
mendukung reforma
agraria
Usaha mikro yang
mendapat pendampingan
sertifikasi hak atas tanah
150 KUMK
(pra/pasca
SHAT)
4 Meningkatnya akses
KUMKM pada Asuransi
Penjaminan, dan Pasar
Modal
KUMKM yang difasilitasi
dalam mengakses
asuransi dan pasar modal
100
KUMKM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
33
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya
Kapasitas dan
jangkauan
pembiayaan serta
layanan keuangan non
bank bagi koperasi dan
UMKM
Fasilitasi Pembentukan
Lembaga penjaminan kredit
daerah
4 PPKD
Fasilitasi Pembentukan Badan
layanan umum daerah
3 BLUD
Koperasi dan UMK yang
meningkat kapasitas dan
jangkauan pembiayaan
500
KUMKM
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Pembiayaan Syariah
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya
kualitas dan
jangkauan Layanan
Pembiayaan
Syariah yang
mendukung
pemerataan antar
kelompok
pendapatan
Lembaga
Pembiayaan/Keuangan Syariah
yang diadvokasi kerja sama
antar usahanya
3 jaringan
Jasa Pembiayaan/Keuangan
Syariah yang diadvokasi
kelembagaan dan usahanya
100 KSPPS
Jasa Pembiayaan/Keuangan
Syariah yang diadvokasi
literasi dan penumbuhan
usahanya
100
KSPPS/USPPS
Koperasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
34
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan
1. Pengukuran Capaian Kinerja
Dalam awal tahun anggaran 2018, Deputi Bidang Pembiayaan telah
menetapkan Penetapan Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja
serta target yang telah ditetapkan. Berikut pencapaian realisasi terhadap sasaran
strategis tahun 2018 sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI Persen (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha
1.831 Orang
1.952 orang
106,6%
2 Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah
Advokasi kerja sama antar lembaga pembiayaan / keuangan syariah
3 Jaringan
3 Jaringan
100%
3 Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Advokasi kerja sama antar usaha simpan pinjam koperasi
3 Jaringan
3 Jaringan
100%
4 Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal
Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR)
15.000 Usaha Mikro
14.677 Usaha Mikro
97,85%
Usaha mikro yang mendapat pendampingan sertifikasi tanah
150 KUMK
(pra/pasca SHAT)
150 KUMK (pra/pasca
SHAT)
100%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
35
Secara umum realisasi kinerja Deputi Bidang Pembiayaan tercapai sesuai
target, yaitu terfasilitasinya jaringan kerjasama antar usaha simpan pinjam
koperasi maupun antara lembaga pembiayaan/keuangan syariah serta usaha
mikro yang mendapat pendampingan sertidikat tanah. Terdapat 1 program yang
tidak mencapai target yaitu pada program usaha sektor prioritas yang didampingi
mengakses dan mengelola kredit KUR hanya 14.677 usaha mikro 97,85% dari
target 15.000 usaha mikro, kondisi ini mengalami kenaikan target jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 14.000 usaha mikro.
Hasil pendampingan KUR tahun 2018 sebanyak 14.677 usaha mikro dari
target 15.000 usaha mikro. Terdapat 323 usaha mikro (2,16%) yangtidak
terealisasi antara lain disebabkan oleh : adanya tenaga pendamping yang tidak
menyampaikan laporan sebanyak 8 orang serta tenaga pendamping yang
mengundurkan diri sebanyak 4 orang. Hasil pada program dimaksud telah
terealisasi akad kredit sebanyak 10.908 proposal (74,3%) senilai Rp. 264,58
milyar (67,60%) dari usulan/proposal KUR secara komulatif 14.477 propoal
senilai Rp. 390,88 milyar.
Sasaran strategis Deputi Bidang Pembiayaan lainnya yang melampaui
target adalah fasilitasi permodalan bagi wirausaha pemula, realisasi pada tahun
2018 sebanyak 1.952 orang atau 106,6% dibadingkan target yaitu 1.831 orang
dengan nilai bantuan sebanyak Rp. 23.801.000.000. Target pada tahun 2018
mengalami kenaikan sebanyak 52% dibandingkan tahun sebelumnya dengan
target 1200 orang. Adapun sebaran berdasarkan wilayah kelompok penerima
pada sasaran daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan) sebanyak 335 orang
(17,16%), daerah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sebanyak 119 orang (6,10%)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
36
dan daerah antara kelompok pendapatan sebanyak 1.498 orang (76,74%).
Sebaran penerima program bantuan modal awal usaha berdasarkan jenis
kelamin yaitu sebanyak 1.142 perempuan (58,5%) dan 810 laki-laki (41,5%),
adapun hal tersebut membuktikan bahwa program Kementerian Koperasi dan
UKM telah pro gender sesuai Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan
Gender.
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SESUAI PENETAPAN
KINERJA
a) EVALUASI FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN KECIL
Asisten Deputi Permodalan telah menetapkan Penetapan Kinerja
dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian realisasi
sampai dengan akhir tahun 2018, sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
A Wirausaha Pemula yang
didukung Modal Awal
Usaha
1.831 WP 1.952 WP 106,61
B KUMKM yang mendapat
Advokasi, Promosi dan
Intermediasi Pembiayaan
100 KUKM 100 KUKM 100
Pada Tahun Anggaran 2018, Asisten Deputi Permodalan mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 26.501.851.000, dengan penyerapan pada
akhir tahun anggaran sebesar Rp. 26.453.717.027 atau sebesar 99,82 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
37
Evaluasi atas program wirausaha pemula, berdasarkan jumlah usulan
yang telah mengikuti Program Wirausaha Pemula sampai dengan akhir
Desember 2018 terdapat 5.718 proposal usulan dari 34 Provinsi pada 301
Kabupaten/Kota, dan dapat direalisasikan sebanyak 1.952 Wirausaha
Pemula (106,61%) dengan nilai sebesar Rp. 23,801 milyar (99,99%).
Penyebaran realisasi WP berada di Daerah Tertinggal/Terluar/ Terdepan
sebanyak 335 WP (17,16%), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak
119 WP (6,10%), dan Daerah antar Kelompok berpendapatan
rendah/masyarakat miskin sebanyak 1.498 WP (76,74%) sebagaimana
grafik dibawah ini :
Berdasarkan klasifikasi bidang usaha, sebaran penerima WP tahun
2018 secara rinci sebagai berikut:
a) Kerajinan sebanyak 307 WP dengan nilai sebesar Rp. 3,733 milyar
(15,73 %);
b) Konveksi dan Busana sebanyak 220 WP dengan nilai sebesar Rp. 2,
754 milyar (11,27%);
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
38
c) Kuliner sebanyak 1.077 WP dengan nilai sebesar Rp. 13,040 milyar
(55,17%);
d) Perikanan sebanyak 78 WP dengan nilai sebesar Rp. 951 juta (4,00%);
e) Pertanian sebanyak 71 WP dengan nilai sebesar Rp. 874 juta (3,64%);
f) Peternakan sebanyak 117 WP dengan nilai sebesar Rp. 1,438 milyar
(5,99%);
g) Perdagangan dan Jasa sebanyak 52 WP dengan nilai sebesar Rp. 645
juta (2,66%); dan
h) Inovatif lainya sebanyak 30 WP dengan nilai sebesar Rp. 366 juta
(1,54%).
Berdasarkan monitoring dan laporan dari daerah per semester I periode
Desember, telah terdapat 717 wirausaha pemula penerima bantuan tahun
2018 yang telah melaporkan. Penerima bantuan berdasarkan gender jenis
kelamin terdapat sebesar 41,55% laki-laki, dan 58,28% perempuan.
Bantuan dana telah dipergunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 5,095
milyar sedangkan untuk modal investasi sebesar Rp. 6,034 milyar.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
39
Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja tahun 2018 dari Asisten Deputi Permodalan
sebagai berikut :
1) Wirausaha Pemula yang didukung Modal Awal Usaha
Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya daya saing UMKM dan
Koperasi" dengan Indikator kinerja "Wirausaha Pemula yang didukung
Modal Awal Usaha" dengan jumlah target sebanyak 1.831 WP yang
mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk pengembangan usahanya
dengan nilai Rp 23,803 Milyar,-. Nilai Bantuan per-Wirausaha Pemula
berkisar Rp 10 - 13 Juta. Realisasi penerima WP mencapai 1.952 WP atau
mencapai 106.61%. Adapun plafon Anggaran sebesar Rp 23.803.000.000,-
dengan realisasi per Desember 2018 sebesar Rp 23.801.000.000,-
(99,99%).
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerima program
Wirausaha Pemula tahun 2018 bantuan dana telah dipergunakan untuk
modal kerja sebesar Rp. 5,095 milyar sedangkan untuk modal investasi
sebesar Rp. 6,034 milyar. Bantuan sangat bermanfaat, antara lain
diindikasikan dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 600
orang (meningkat 50,04%) dari total tenaga kerja sebelumnya sebanyak
1.199 orang sebagaimana grafik dibawah ini :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
40
Selain itu terjadi peeningkatan asset usaha sebesar Rp. 6,468 milyar
atau 103,54 % dari total aset sebelumnya sebesar Rp. 6,247 milyar sebagai
berikut :
Sedangkan penambahanan omset usahanya sebesar Rp. 1,123 milyar
atau 47,60% dari total omset sebelumnya sebesar Rp. 2,361 milyar sebagai
berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
41
2) KUMKM yang mendapat Advokasi, Promosi dan Intermediasi
Pembiayaan
Plafon Anggaran KUMKM pada kegiatan advokasi, promosi dan
intermediasi sebesar Rp 350.000.000,-. dapat direalisasikan per Desember
2018 sebesar Rp 343.014.800,- (98,00%).
Pencapaian sasaran strategis melalui "Meningkatnya daya saing UMKM
dan Koperasi" dengan Indikator kinerja "KUMKM yang mendapat Advokasi,
Promosi dan Intermediasi Pembiayaan" dengan jumlah target sebanyak
100 KUMKM dengan realisasi 100%.
Advokasi dibidang pembiayaan dilakukan antara lain melalui kegiatan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendamping Pembiayaan bagi
Koperasi dan UMKM. Kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam
membantu Koperasi dan UKM mengembangkan usahanya, dengan dibekali
wawasan dan kemampuan agar memiliki kapasitas yang baik dalam
menjalankan perannya.
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendamping Pembiayaan
bertujuan untuk:
• Meningkatkan wawasan kepada para Pendamping Pembiayaan dari
unsur KKMB, BDS, Microfin Indonesia, PLUT-KUKM dan Pedamping
KUR Tahun 2018.
• Menemukan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh para
Pendamping Pembiayaan.
• Membantu Koperasi dan UMKM dalam membuat pilihan akses
pembiayaan sesuai dengan kebutuhan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
42
Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Pendamping Pembiayaan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari KKMB,
BDS, Microfin Indonesia, PLUT-KUKM dan Pedamping KUR, dilaksanakan
di kota Yogyakarta dengan materi sebagai berikut :
❖ Program Pendamping Pembiayaan pada Deputi Bidang Pembiayaan
oleh Ir. Luhur Pradjarto, MM dari Deputi Bidang Pembiayaan
❖ Program dan Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
Tahun 2018 oleh Dra. Murtiningsih, MM dari Deputi Bidang SDM
❖ Tips Mudah Mengakses Pembiayaan Permodalan oleh Bakhtiar Yogy
Satrio dari Bank Rakyat Indonesia
❖ Membangun Mindset Wirausaha oleh Prof. DR. M. Suyanto, MM dari
AMIKOM Yogyakarta
❖ Strategi Marketing dan Pengembangan Usaha oleh Drs. Cahyo Binarto,
MM dari Sekjen KKMB Pusat.
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
43
b) PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM DI BIDANG KEUANGAN
SYARIAH
Dalam awal tahun anggaran 2018, Asisten Deputi Pembiayaan Syariah
telah menetapkan Penetapan Kinerja dengan sasaran strategis dan
indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Berikut pencapaian
realisasi terhadap sasaran strategis tahun 2018 sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISAS I
Persen (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya
kualitas dan
jangkauan
Layanan
Pembiayaan
Syariah
yang
mendukung
pemerataan
antar
kelompok
pendapatan
Lembaga
Pembiayaan/K
euangan
Syariah yang
diadvokasi
kerja sama
antar usahanya
3 jaringan 3 jaringan 100
Jasa
Pembiayaan/K
euangan
Syariah yang
diadvokasi
kelembagaan
dan usahanya
100
KSPPS
100
KSPPS
100
Jasa
Pembiayaan/K
euangan
Syariah yang
diadvokasi
literasi dan
penumbuhan
usahanya
100
KSPPS /
USPPS
Koperasi
100
KSPPS /
USPPS
Koperasi
100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
44
Dalam melaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati, pada
tahun 2018 Asisten Deputi Pembiayaan Syariah mendapatkan anggaran Rp
1.847.395.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp
1.845.060.321,- atau sebesar 99,87%,.
Beberapa program/kegiatan penguatan koperasi yang melaksanakan
keuangan Syariah, antara lain :
1) Advokasi kerja sama antar lembaga pembiayaan / keuangan syariah
Kerjasama pembiayaan antar KSPPS/USPPS Koperasi melalui
optimalisasi fungsi KSPPS Sekunder.
Pelaksanaan koordinasi telah dilakukan di 3 (tiga) daerah yaitu Kota
Tasikmalaya Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Bogor Jawa Barat dengan
jumlah peserta dimasing-masing daerah 30 orang yang terdiri dari aparatur
pembina, gerakan koperasi serta pelaku yakni pengurus KSPPS/USPPS.
Asdep Pembiayaan Syariah selama tahun 2016 hingga 2017 telah
melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang manfaat pembentukan
Koperasi Sekunder yang menjalankan fungsi APEX atau lebih dikenal
dengan Jaringan Kerjasama Usaha antar KSPPS model APEX (JKUK-
APEX). Kegiatan Jaringan Kerjasama Usaha Antar KSPPS mengadopsi
konsep generic model Apex BPR Bank Indonesia yang relevan diterapkan
pada KSPPS dengan menyesuaikan kultur koperasi dan regulasi di bidang
perkoperasian. Dalam operasionalisasinya JKUK memiliki 3 (tiga)
komponen yakni: 1) pengumpulan dana (pooling of funds); 2) pemberian
bantuan keuangan (liquidity mismatch dan linkage program) dan; 3)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
45
dukungan teknis (technical assistance). Melalui kerjasama ini akan terjadi
sinergi yang dapat saling bahu membahu, mengoptimalkan kekuatan dalam
memberikan pelayanan baik untuk penerimaan simpanan maupun
pembiayaan (pinjaman), yang pada gilirannya dapat mendukung
pelaksanaan program inklusi keuangan.
Agar implementasi pembentukan dan pengembangan JKUK dapat
berjalan secara efektif dan memadai, Deputi Bidang Pembiayaan c.q
Asisten Deputi Bidang Pembiayaan pada tahun 2017 telah
menyempurnakan “Pedoman Pengembangan Usaha Koperasi melalui
Kerjasama Usaha antar KSPPS”.
Setelah mencermati perkembangan di lapangan terhadap implementasi
Jaringan Kerjasama Usaha antar KSPPS model APEX dengan
mengoptimalkan fungsi KSPPS Sekunder, disimpulkan bahwa ada
beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan
kebijakan ini.
Pertama, mengidentifikasi sebaran dan jumlah KSPPS primer dan
keberadaan koperasi sekunder di wilayah tersebut serta memberikan
pemahaman dan sosialisasi kepada para pengurus KSPPS primer tentang
penting dan kebermanfaatan hadirnya KSPPS Sekunder. Perlu adanya
komitmen bersama diantara para pengurus KSPPS primer dan
pendampingan untuk membentuk KSPPS Sekunder atau mengoptimalkan
peran dari KSPPS Sekunder yang ada. Kedua, bilamana telah ada KSPPS
Sekunder pada wilayah tersebut, maka diperlukan identifikasi jangkauan
layanan dari koperasi sekunder dimaksud dan jenis layanan apa saja yang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
46
telah dilakukan. Apakah fungsi penyediaan fasilitas likuiditas, pendidikan,
dukungan teknis lainnya dan monitoring pelaporan telah berjalan dengan
baik. Ketiga, bilamana KSPPS Sekunder telah menjalankan kegiatan (1).
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah antar Koperasi; (2). kegiatan
sosial (maal); (3). mengelola manajemen resiko; (4). pendidikan dan
pelatihan; (5). bimbingan dan konsultasi manajemen usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah; (6). standarisasi manajemen dan Sumber Daya
Manusia (SDM); (7). standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk
anggotanya; (8). monitoring dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; (9).
pengadaan sarana usaha anggotanya; maka peran KSPPS sekunder
tersebut dapat di optimalkan dengan menjalankan fungsi APEX dan
bekerjasama dengan lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana.
Kedepan kami berharap, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan
Kabupaten/ Kota dapat melanjutkan dan menduplikasi kegiatan ini,
sehingga terbentuk JKUK di tiap-tiap daerah.
Sebagai salah satu upaya peran pemerintah dalam mendorong dan
menumbuh kembangkan KSPPS/USPPS-Koperasi dan memperkuat
manajemen, pengembangan usaha, permodalan, dan memperluas layanan
maka pelaksanaan program/kegiatan “Fasilitasi Pengembangan
KSPPS/USPPS-Koperasi yang Berjejaring” akan tetap dilanjutkan, dan
telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.
Dalam rangka pelaksanaan advokasi bagi peningkatan akses pembiayaan
kepada KSPPS dan USPPS Koperasi, beberapa kegiatan telah kami laksanakan,
diantaranya:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
47
a) Dengan telah terbentuknya Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-
KUMKM berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
08/PER/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, maka Asdep Pembiayaan Syariah mendorong agar LPDB-
KUMKM untuk menyusun variasi produk pembiayaan dengan pola
syariah.
b) Asdep Pembiayaan Syariah ikut terlibat dan berpartisipasi aktif di dalam
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sesuai dengan Perpres No
91 Tahun 2016 tentang KNKS, diantaranya :
• Pembahasan kriteria calon Direktur Eksekutif dan para Direktur pada
Manajemen Eksekutif KNKS;
• Pembahasan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia sebagai
haluan dasar bagi Manajemen Eksekutif KNKS dalam menjalankan
tugasnya;
• Bersama dengan LPDB-KUMKM sebagai peserta pameran
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 di Surabaya.
c) Mendorong gerakan koperasi (KSPPS/USPPS Koperasi) mengakses
program pemerintah seperti Pembiayaan pada LPDB-KUMKM, KSPPS
sebagai penyalur KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro.
2) Lembaga Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi yang menerapkan
manajemen pendayagunaan Zakat dan Wakaf dengan baik
Permenkop dan UKM No. 11 Tahun 2017 tentang Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
48
yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
16/PER/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 19 ayat (4) menyarankan Koperasi
yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial sosial (maal) dan unit kegiatan
usaha bisnis (tamwil). Kemudian pasal 22 ayat (1) KSPPS atau USPPS
Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (maal) untuk pemberdayaan
anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi.
Sebagaimana tugas pemerintah dalam membangun dan
mengembangkan aktfitas maal pada KSPPS/USPPS Koperasi sebagai
Badan Usaha dan gerakan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi islam untuk
mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dan menerapkan
prinsip keterbukaan, transparasi dan akuntabilitas yang dapat diakui,
diterima baik oleh pengelolaan oleh koperasi Simpan Pinjam Syariah/Unit
Simpan Pinjam anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat pada
umumnya.
Sudah disusun pedoman Pengelolaan maal oleh KSPPS/USPPS
Koperasi. Pedoman ini menjadi acuan untuk pengelola unit maal dalam
menjalankan aktifitas maalnya.
Pedoman pengelolaan maal oleh KSPPS/USPPS Koperasi sekurang –
kurangnya meliputi sebagai berikut :
• Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau mitra pengelola zakat
(Dasar, Prinsip, dan Persyaratan Pembentukan UPZ/MPZ) pada
KSPPS/USPPS Koperasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
49
Pembentukan KSPPS/USPPS koperasi sebagai Nazhir Wakaf
(Persyaratan, Penunjukan, Kewenangan, dan Tugas Nazhir Wakaf
KSPPS/USPPS Koperasi)
Operasional Unit Maal (Proses AKtivitas, Struktur Organisasi dan Job
Description)
Kebijakan Unit Maal (Kebijakan Umum dan Keuangan) .
Dalam menjalankan fungsi sosial (maal), Kementerian Koperasi dan
UKM berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani KSPPS/USPPS
Koperasi memperoleh legalitas operasional dan perkuatan kapasitas
pengelolaan dana ziswaf sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI, Badan
Wakaf Indonesia, Lembaga Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat
Nasional. Melalui kerjasama tersebut, sebanyak 214 KSPPS/USPPS
Koperasi memperoleh legalitas operasional dari LAZ Dompet Dhuafa dan
Baitulmaal Muamalat dan penguatan kapasitas kompetensi pengelola
ziswaf oleh LAZ dan Baznas serta sebanyak 146 KSPPS/USPPS Koperasi
memperoleh legalitas operasional penguatan kapasitas kompetensi
pengelola sebagai Nazir Wakaf Uang dari Badan Wakaf Indonesia.
Dana ZIS yang terhimpun diharapkan tidak hanya dimanfaatkan bagi
kegiatan santunan (charity) tetapi dapat dimanfaatkan lebih besar bagi
program/kegiatan pemberdayaan social–ekonomi anggota dan
masyarakat, sedangkan dana yang terhimpun dari wakaf uang ini dapat
dimanfaatkan oleh koperasi yang bersangkutan untuk memperkuat
permodalan untuk pembiayaan bagi anggotanya. Melalui dana wakaf
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
50
KSPPS/USPPS Koperasi dapat memperluas jangkauan layanan kepada
pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi dengan porsi nisbah bagi
hasil atau ringan yang ringan karena koperasi hanya berkewajiban menjaga
nilai harta wakaf dan hasil pendayagunaan pun disalurkan kepada
maukufalih (penerima manfaat) melalui program/kegiatan Unit Maal dalam
pemberdayaan masyarakat.
3) Advokasi Literasi dan Penumbuhan Keuangan Syariah bagi KSPPS/USPPS
Koperasi
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi :
a) Dengan keluarnya Permen No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
sebagai penyempurnaan dari Permen 16 Tahun 2015 maka dilakukan
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas pelaku terkait dalam
rangka sosialisasi dan regulasi kebijakan yang dilaksanakan di Bogor
Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan agar Koperasi baik KSPPS/USPPS
Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip
syariah dan juga memenuhi persyaratan agar bisa melakukan
transformasi dari KSP/USP Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi,
kegiatan ini juga dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman tentang
legalitas usaha dan lembaga karena banyaknya BMT yang masih belum
berbadan hukum dan perubahan ini merupakan penyesuaian
nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI setelah
berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU
No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
51
b) Standar Kompetensi Pengelola dan Jenjang Klasifikasi Pengelola
KSPPS/USPPS Koperasi :
Sebagai hasil inisasiasi Bidang Literasi dan Penumbuhan
KSPPS/USPPS Koperasi pada tahun sebelumnya telah terbit
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No, 193 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Bidang Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi.
Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut maka telah
dikeluarkan Permen No. 12 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
Literasi dan Penumbuhan Keuangan Syariah, upaya yang dilaksanakan
dalam mendukung literasi keuangan syariah dilaksanakan melalui
bimbingan teknis, edukasi dan konsultasi bagi Pengurus, Pengawas,
Dewan Pengawas Syariah, Pengelola Koperasi dan masyarakat, dengan
kegiatan antara lain :
a) Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah
dilaksanakan dalam rangka pemahaman dan peningkatan pengetahuan
tentang Keuangan Syariah dan produk – produk dan akad yang
dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS/USPPS Koperasi) serta sosialisasi regulasi dan kebijakan
tentang KSPPS/USPPS Koperasi kepada calon DPS dari masing-
masing Koperasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
52
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan yang terdiri dari 25 (dua puluh
lima) orang calon DPS dari masing-masing koperasi per angkatannya,
kegitan ini dilaksanakan di Bogor Jawa Barat bekerjasama dengan
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
b) Dukungan Penumbuhan KSPPS/USPPS Koperasi
Koordinasi dan Sinergi mendukung pertumbuhan KSPPS/USPPS
Koperasi melalui pendirian dan perubahan KSP/USP Koperasi menjadi
KSPPS/USPPS Koperasi, dengan para lintas pelaku terkait baik Dinas
Koperasi, Gerakan Koperasi, Perbankan dan pengelola KSPPS/USPPS
Koperasi.
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
53
c) PENGUATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
Berdasarkan implementasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun 2018, rata-rata capaian sasaran strategis pelaksanaan
program/kegiatan pada Asisten Deputi Simpan Pinjam adalah 100%
dengan rincian pada table sebagai berikut :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Nilai Capaian
Target Realisasi %
1 Meningkat
nya
Kualitas
Akses dan
Jangkauan
Usaha
Simpan
Pinjam
Koperasi
Advokasi
Kerja Sama
Antar Usaha
Simpan
Pinjam
Koperasi
3 Jaringan 3 Jaringan 100
Advokasi
Kelembagaan
Dan Usaha
KSP dan USP
100 KSP/USP Koperasi
100 KSP/USP Koperasi
100
Advokasi
Literasi dan
Penumbuhan
Usaha Simpan
Pinjam
Koperasi
100 LKM 100 LKM 100
Pada Tahun Anggaran 2018, Asisten Deputi Simpan Pinjam
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan
penyerapan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.566.861.155,- atau
sebesar 98 %.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja setiap Sasaran Strategis pada
Asisten Deputi Simpan Pinjam, diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
54
1) Advokasi Kerja Sama Antar Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 mengamanatkan bahwa
koperasi menjalankan kerjasama karena memberikan peluang untuk dapat
mengembangkan dengan membangun jaringan kerjasama antar usaha
koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya, sehingga Koperasi menjadi
kuat dan kokoh dalam permodalan menjadikan koperasi yang sehat,
tangguh dan mandiri.
Awal kegiatan pengembangan kerjasama usaha simpan pinjam
koperasi pada Tahun 2016 dengan pendampingan KSP/USP Koperasi
untuk penguatan kelembagaanya. Tahun 2017 melaksanakan advokasi
kerjasama antar usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kegiatan
dilaksanakan sebagai suatu pembinaan KSP/USP Koperasi.
Pembentukan jaringan kerjasama tidak serta merta dapat dibentuk
dalam waktu singkat, hal tersebut diperlukan kesabaran dan waktu yang
cukup, selain wawasan dan pengetahuan, kepercayaan antar pengurus
koperasi itu sendiri adalah hal yang paling penting. Tahun 2018 merupakan
satu rangkaian kegiatan sebelumnya untuk memperkuat kerjasama
koperasi melalui kegiatan Advokasi Penguatan Jaringan Kerjasama antar
Usaha Koperasi.
Dengan terbentuknya jaringan tersebut diharapkan akan memudahkan
bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) untuk
melakukan pembinaan, pengawasan maupun pendataan koperasi dan juga
efisiensi anggaran dan keterbatasan personil yang menangani koperasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
55
serta manfaat dari koperasi itu sendiri untuk pemenuhan akses
permodalanya.
Pelaksanaan kegiatan bertujuan terbentuknya penguatan Jaringan
Kerjasama Antar Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sasaran pelaksanaan
kegiatan adalah perkuatan terbentuknya jaringan kerjasama antar usaha
simpan pinjam koperasi. Metode pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi
dengan para pemangku kepentingan dan pendampingan pembentukan
jaringan kerjasama antar usaha simpan pinjam koperasi, dengan tahap-
tahap pelaksanaan: Teknis Integrasi Penguatan Kerjasama Antar Usaha
Simpan Pinjam Koperasi; Integrasi Penguatan Kerjasama Antar Usaha
Simpan Pinjam Koperasi; dan Pemantauan Integrasi Penguatan Kerjasama
antar Usaha Simpan.
Kerjasama koperasi merupakan hubungan antar perkumpulan yang
beranggotakan orang perorang atau badan hukum, baik antar koperasi
maupun koperasi dengan lembaga bukan koperasi pada bidang usaha atau
juga tidak pada bidang usaha dalam prinsip saling membutuhkan untuk
meningkatkan kesejahteraan bersama.
Jaringan kerjasama koperasi mempunyai pola vertikal: kerjasama antar
koperasi primer dengan koperasi sekunder dengan usaha yang sama; pola
horisantal: kerjasama antar koperasi koperasi primer atau antar koperasi
sekunder; pola diagonal: kerjasama antar koperasi primer dan koperasi
sekunder dengan usaha yang berbeda atau antara koperasi dengan
lembaga bukan koperasi; dan pola internacional: kerjasama koperasi dalam
negeri dengan koperasi di luar negeri.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
56
Pembentukan kerjasama usaha koperasi terdiri dari 3 jenis, yaitu:
kerjasama usaha antar koperasi dengan cara membentuk organisasi baru
yang berbentuk badan hukum dan dalam bentuk kemitraan usaha atau
proyek tanpa membentuk organisasi baru; kerjasama usaha antara
koperasi dengan lembaga non koperasi dengan membentuk wadah baru
yang berbadan hukum dan dengan tanpa membentuk wadah baru
berbadah hukum; dan kerjasama antar koperasi bukan dalam usaha.
Pembentukan rintisan jaringan kerjasama yang telah dilaksanakan yaitu :
a) Integrasi Penguatan Kerjasama Antar Usaha Simpan Pinjam
Koperasi Jaringan Provinsi Bali
Provinsi Bali membentuk 21 jaringan kerjasama usaha simpan pinjam
dalam bentuk pra koperasi sekunder (APEX): Komunitas Koperasi
Sidakarya - Kota Denpasar, Koperasi Gianyar Wahyu Abadi,\ Kab. Gianyar,
Koperasi Merta Sedana Mandiri - Kabupaten Tabanan dan jaringan
kerjasama usaha (Non APEX): Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab.
Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kab. Karangasem,
Kab. Klungkung, Kab. Jembrana, Kab. Jembrana.
b) Jaringan Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan pembentukan jaringan
kerjasama usaha (Non APEX): Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Kediri,
Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kab. Jombang,
Kab. Jombang, Kab. Blitar, Kab. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Kab.
Tulungagung, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Malang, Kab. Lamongan,
Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Lumajang dengan penerapan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
57
penetapan standar dari pengelola KSP, standar kompetensi, dan standar
SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang harus dipenuhi.
c) Jaringan Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah menerapkan jaringan kerjasama guna memperluas
jaringan usaha dengan strategi merger, menjadikan satu badan hukum
koperasi baru pada tiga koperasi, yaitu KSP Sekawan Abadi Sejati yang
berasal dari KSP Barokah di Kabupaten Pekalongan, KSP Mutiara di
Sleman dan KSP Pahala di Gunung Kidul, dengan terbitnya surat
Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
000746/PAD/M.KUKM2/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018, Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar menjadikan proses
penggabungan telah resmi.
Penerapan jaringan layanannya berkembang berada di Kabupaten
Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, yang meliputi Wonosari,
Kecamatan Tepus, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Karangmojo, selain
Kota dan Kabupaten Semarang. Dan kerjasama ini membuka lembaran
baru bagi korporasi dalam memasuki era financial technologi (fintech) dan
memperkuat jaringan usaha koperasi.
d) Pemantauan Integrasi Penguatan Kerjasama antar Usaha Simpan
Kondisi saat ini adalah sebagian besar koperasi memiliki usaha simpan
pinjam, usaha simpan pinjam ada yang menjadi bagian dari suatu koperasi
(USP Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan sebagian besar
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
58
merupakan koperasi tingkat primer dan yang lain adalah kopersi tingkat
sekunder.
Kondisi koperasi tersebut memberikan arah bahwa koperasi tidak hanya
bergerak pada internal koperasi namun juga eksternal koperasi, yaitu
kerjasama antar koperasi. Prinsip kerjasama antar koperasi adalah
koperasi melayani anggotanya secara paling efektif dan memperkuat
gerakan koperasi dengan bekerja bersama antar koperasi dan lembaga
bukan koperasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk
saling memperkuat dan memenuhi kebutuhan antar koperasi dalam rangka
memenuhi kebutuhan para anggotanya.
e) Kendala Pelaksanaan Kegiatan
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi Kerja Sama Antar
Usaha Simpan Pinjam Koperasi, antara lain:
• Kerjasama usaha simpan pinjam koperasi antar koperasi cenderung
dilakukan oleh koperasi yang secara struktural memiliki kaitan dalam
organisasi dalam organisasi yang sama.
• Potensi kerjasama usaha simpan pinjam antara koperasi dalam
pengertian lintas jenis, bentuk dan daerah besaran nilanya sangat
besar, namun belum dapat dilaksanakan karena belum ada lembaga
“APEX” atau forum komunikasi, assosiasi yang mengkorodinasikannya.
• KSP/USP Koperasi belum merasa penting dalam pembentukan
kerjasama jaringan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya
efisien dan daya saing antar usaha simpan pinjam lembaga keuangan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
59
Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi sebagai bentuk penilaian
kinerja koperasi masih belum banyak dilaksanakan oleh Dinas yang
membidangi Koperasi. Dan diharapkan tiap-tiap koperasi dapat
membuat penilaian sendiri untuk kepentingan intern koperasi dalam
pelaksanaan kerjasama pembentukan jaringan.
f) Rekomendasi Kegiatan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, dapat disampaikan rekomendasi
untuk perlunya pelaksanaan kegiatan selanjutnya dilanjutkan adalah
sebagai berikut:
Menjadikan peran Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM
untuk menfasilitasi terbentukanya wadah jaringan kerjasama antar
koperasi, sehingga memudahkan melakukan pemantauan
kemajuannya dengan menyiapkan instrumen pemantauan kerjasama
antara koperasi. Instrumen pemantauan kerjasama antar koperasi
memuat: indentitas koperasi, apa jenis yang dikerjasamakan, besaran/
nilai yang dikerjasamakan, aturan main penggunaan dana kerjasama.
Untuk efisiensi, instrumen kerjasama harus dibangun menggunakan
jaringan internet dan website.
Menjadikan wadah bersama dalam menghimpun dana dari anggota
Koperasi dan menjalin kerjasama usaha antar koperasi (KUK) atau
cooperative networking dalam usaha simpan pinjam koperasi serta
berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial. Kerjasama ini
menjadikan Iembaga peredam persaingan antar koperasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
60
• Meningkatkan akses dan pangsa pasar dengan cara meningkatkan
keterkaitan usaha, kesempatan usaha, kepastian usaha, perluasan
akses terhadap informasi usaha dan penyediaan sarana dan prasarana
usaha yang memadai serta penyederhanaan perizinan.
• Memperluas akses terhadap sumber permodalan dengan cara
memkokoh struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan
pemanfaatan permodalan. Meningkatkan kemampuan organisasi dan
manajemen dengan cara meningkatkan profesionalisme pengelolaan
koperasi.
2) Advokasi Kelembagaan dan Usaha KSP dan USP
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin
jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi,
kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar KSP dan
atau USP pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk
menghimpun dana (tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi)
serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta
koperasi lain dan atau calon anggotanya.
Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KSP/USP koperasi sebagai
lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari
anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh
karena itu KSP/USP sebagai lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan
dipergunakan oleh para anggotanya harus dikelola secara professional dan
meyakinkan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
61
Tidak seperti lembaga keuangan bank, KSP/USP menyelenggarakan
kegiatan usahanya berdasarkan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi,
sehingga benar-benar dapat menunjukkan perilaku koperasi dan bukan
perusahaan kapitalistik; dimana kedudukan anggota adalah sebagai pemilik
sekaligus sebagai pengguna jasa dari koperasi, dalam hal ini berlaku asas
self responsibility, anggota harus bertanggung jawab terhadap
keberhasilan koperasinya.
Untuk mewujudkan fungsi KSP/USP sesuai dengan tujuannya,
dianggap perlu adanya upaya peningkatan dan perluasan wawasan
pengetahuan tentang Manajemen KSP/USP Koperasi. Manajemen
koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui
keterlibatan dan partisipasi. Para manajer professional koperasi
menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya.
Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah
yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen
lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi
bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan
strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita
atau tujuannya.
Sistem manajemen dan organisasi koperasi perlu dikembangkan kearah
sistem manajemen dan organisasi yang disatu pihak dapat melakukan
fungsi ekonomi perusahaan secara efektif dan dilain pihak dapat pula
merangsang partisipasi anggota dan memenuhi koperasi sebagai
organisasi sosial.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
62
Dalam hubungan ini didorong unit perkembangan koperasi lebih besar
agar efisiensi dan efektifitas koperasi dapat meningkat selanjutnya memberi
kemudahan kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi atas
modal kerjanya.
Sebagian pengurus koperasi belum dapat memahami dan atau
menerapkan prinsip dan asas-asas koperasi. Masalah ini berkaitan erat
dengan rendahnya pengetahuan perkoperasian dari para pengelola
koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit. Dari
adanya masalah ini implementasi pola simpan pinjam koperasi tidak
berbeda jauh dengan perusahan swasta. Koperasi kurang memperhatikan
keterkaitan usaha-nya dengan anggota atau kebutuhan anggota. Masalah
ini memang tidak secara langsung bersumber dari kebijakan pemerintah,
namun karena sulit untuk dapat diselesaikan oleh koperasi sendiri, maka
pemerintah juga berkewajiban untuk membantu penyelesaian masalah
tersebut.
Banyak para pengurus koperasi yang sudah memahami asas asas dan
prinsip dasar koperasi, tetapi mereka belum memiliki kemampauan
manajemen usaha koperasi. Hal ini juga kurang menguntungkan bagi
pengembangan koperasi karena koperasi cenderung tidak mempunyai
daya saing dan usaha koperasi tidak akan berkembang dengan baik, seperti
yang juga diharapkan oleh para anggotanya. Adanya masalah ini dapat
menghambat sinergi pembangunan koperasi dengan potensi anggota,
sehingga koperasi tidak dapat mengembangkan potensi sumberdaya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
63
anggota secara optimal, baik dari aspek pengembangan permodalan
maupun dari aspek kemampuan, di sektor keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan
Kelembagaan dan Usaha KSP dan USP Koperasi, Asisten Deputi Simpan
Pinjam melaksanakan Kegiatan Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP
Koperasi, diharapkan Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam
ataupun Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat menjalankan prinsip prinsip
koperasi sehingga dapat melayani anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
a) Tujuan Kegiatan
Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi yang
dilaksanakan bertujuan untuk:
1) Memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP Koperasi dalam
menjalakan kegiatan operasional usaha usaha simpan pinjam koperasi
secara profesional, transparan dan akuntabel baik bagi pihak internal
maupun pihak eksternal KSP/USP Koperasi.
2) Mewujudkan KSP/USP Koperasi yang profesional, transparan dan
akuntabel baik bagi pihak internal maupun eksternal KSP/USP Koperasi
diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen dan
organisasi KSP/USP Koperasi melalui Bimbingan Teknis, diklat teknis
maupun diklat kompetensi.
1) KSP/USP Koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya melalui
layanan usaha simpan pinjam diperlukan strategi yang tepat agar
KSP/USP dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
64
b) Sasaran pokok
Pelaksanaan kegiatan Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP
Koperasi ini diharapkan mencapai sasaran pokok sebagai berikut:
1) Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap
melalui sistem pengelolaan yang profesional sesuai dengan kewajiban
usaha simpan pinjam.
2) Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang efektif, efisien dan
transparan.
3) Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi
lain dan atau anggotanya.
4) Tersedianya landasan yang sistematis sebagai salah satu landasan
kerja pengawasan dan pengendalian KSP/USP koperasi yang efektif
baik bagi kepentingan pengendalian internal maupun pengawasan dari
pihak eksternal.
5) Terjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
manfaat bagi anggota
Metode pelaksanaan kegiatan mengacu pada bentuk kegiatan yang
telah disampaikan, sehingga lebih merupakan penjabaran bentuk kegiatan
dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini lebih ditekankan pada
identifikasi dan pemetaan berbagai persoalan dan masalah serta solusi
alternatif dalam meningkatkan Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi
sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi KSP/USP
Koperasi yang pada akhirnya semakin mengkontribusi terhadap
kesuksesan usahanya ke depan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
65
Pada kegiatan Advokasi ini, dihadirkan Nara Sumber yang kemudian
menyampaikan materi sesuai topik yang ditentukan dilanjutkan dengan
diskusi interaktif dengan para peserta kegiatan. Advokasi Penataan
Manajemen KSP/USP Koperasi antara lain :
o Perkoperasian (Sebuah Pengantar)
o Pembinaan Organisasi Dan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi
o Produk Simpanan dan Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi
Kredit
o Kebijakan Pembinaan Terhadap KSP/USP Koperasi
o Pembinaan Organisasi dan Manajemen Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi
o Pembinaan Teknis Penerapan Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi
c) Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP
Koperasi Tahun Anggaran 2018
Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi pada Tahun
Anggaran 2018 dilaksanakan di 2 (Dua) Provinsi/Kab/Kota dengan jumlah
peserta 50 KSP/USP Koperasi, yaitu :
1) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
2) Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
d) Kendala Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi ini
bertujuan untuk : a) Memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP
Koperasi dalam menjalakan kegiatan operasional usaha usaha simpan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
66
pinjam koperasi secara profesional, transparan dan akuntabel baik bagi
pihak internal maupun pihak eksternal KSP/USP Koperasi, b) Mewujudkan
KSP/USP Koperasi yang profesional, transparan dan akuntabel baik bagi
pihak internal maupun eksternal KSP/USP Koperasi diperlukan
peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen dan organisasi KSP/USP
Koperasi melalui Bimbingan Teknis melalui diklat teknis maupun diklat
kompetensi, c) KSP/USP Koperasi dapat memenuhi kebutuhan
anggotanya melalui layanan usaha simpan pinjam diperlukan strategi yang
tepat agar KSP/USP dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan
optimal. Berbagai hal yang harus menjadi perhatian utama dalam
pengembangan KSP/USP Koperasi
Keterbatasan dana dan anggaran pada pelaksanaan Advokasi,
mengingat permintaan dari Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan tersebut di wilayahnya.
Sehingga pada tahun Anggaran 2018, kegiatan Advokasi hanya dapat
dilaksanakan di 2 (dua) Kab/Kota/Provinsi.
e) Rekomendasi Kegiatan
• Untuk meniningkatkan implementasi prinsip-prinsip koperasi
diperlukan sosialisasi/penyuluhan, bimbingan, dan pendampingan
dari instansi pusat dan daerah yang menangani urusan koperasi.
Karena itu, perlu kebijakan yang diarahkan untuk memberikan
peluang kepada koperasi melaksanakan aktivitas usahanya dengan
lingkup yang luas/besar dan tetap mempertahankan jadirinya sebagai
koperasi sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
67
yang berlaku, sekaligus memberikan peringatan/sanksi bagi koperasi
yang melanggarnya
• Pengurus/Pengawas/Pengelola koperasi harus berstandar
kompetensi agar dapat menciptakan Koperasi yang sehat, kuat,
tangguh, dan terpercaya.
• Struktur organisasi pada menajemen koperasi harus bisa mengikuti
perubahan Pengeloaan Koperasi harus menggunakan IT
3) Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Dengan berkembangnya keuangan mikro sebagai wahana
pengurangan kemiskinan di Indonesia, Indonesia merupakan surga bagi
LKM yang dianggap paling sukses di dunia, ditambah beraneka ragam LKM
lain ditingkat kecamatan dan perdesaan. Isue dibidang pengaturan dan
pengawasan yang berkembang didunia internasional dan kemudian
masalah yang sedang dihadapi LKM di Indonesia. Pertanyaan muncul
dengan tumbuhnya LKM adalah dapatkah pelayanan LKM memenuhi
standar kinerja yang diperlukan untuk menjaga perkembangan sistem
keuangan yang sehat, dan apakah pengaturan dan pengawasan oleh
otoritas pengawasan memberikan faedah dan nilai tambah kepada LKM
dan para nasabahnya. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga
keuangan dimana dikhususkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa
kepada mereka (masyarakat) yang memiliki penghasilan minim serta
masuk dalam lingkaran miskin, selain itu juga untuk mereka para
pengusaha kecil atau mikro yang masih membutuhkan bantuan. Bentuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
68
bantuannya bisa berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan
pengelolaan simpanan.
Pengentasan kemiskinan merupakan program pemerintah, dapat
dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung
maupun tidak langsung. Sarana dan program tersebut diantaranya dengan
mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui
penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Dengan demikian maka akan
dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan
usaha-usaha kecil dan mikro di tingkat bawah seperti pedesaan.
Pemerintah berupaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dam
harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor
usaha mikro. Usaha tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga
kecil. Selain itu juga menumbuh kembangkan produksi mikro dalam jumlah
yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti
dan jenis usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil mikro sudah
jelas terbukti memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis yang
tinggi. Ketika krisis ekonomi yang lalu di alami Indonesia, sektor bisnis
properti mengalami keterpurukan yang tergolong mendalam sementara
sektor usaha mikro dapat tetap mampu berdiri. Usaha mikro pula lah yang
mampu tetap mempertahankan Indonesia tidak semakin terpuruk.
Secara garis besar lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi
menjadi tiga yaitu: formal, semi formal, dan non formal. Yang dimaksud
formal yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia.
Contoh dari yang formal ini adalah divisi keuangan mikro bank besar,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
69
seperti: BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin, serta BPR.
Selanjutnya adalah semi formal. Semi formal merupakan lembaga yang
pendiriannya dan operasional lembaganya diatur oleh regulator perbankan,
tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau di luar dari regulator
perbankan. Contoh dari lembaga keuangan semi formal dapat berupa
perum pegadaian. Dan yang terakhir adalah non-formal. Contoh dari
lembaga non formal tersebut adalah Koperasi kredit, Koperasi keuangan
serta koperasi simpan pinjam. Lembaga lembaga ini sangat penting
pengaruhnya terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan
menengah ke bawah.
Saat ini pengetahuan masyarakat /anggota koperasi dan LKM tentang
produk dan kegiatan usaha simpan pinjam seperti Koperasi Simpan Pinjam
atau Unit Simpan Pinjam-Koperasi (KSP-USP-Kop) dinilai sangat minim,
padahal kemajuan dan keberlangsungan hidup usaha simpan pinjam
koperasi sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi intermediary
ditentukan oleh partisipasi anggotanya baik sebagai pemilik maupun
sebagai pengguna produk. Usaha simpan pinjam koperasi memiliki peran
cukup besar dalam fortofolio penyaluran kredit kepada UMKM. Untuk
mendorong penumbuhan jumlah usaha simpan pinjam koperasi baru dan
penumbuhan anggota baru berdampak pada peningkatan dana yang dapat
dikelola dan jumlah penyaluran pembiayaan oleh usaha simpan pinjam
koperasi kepada UMKM khususnya usaha mikro, maka literasi kepada
masyarakat yang belum menjadi anggota maupun yang telah menjadi
anggota menjadi sangat penting dilakukan. Sehubungan dengan hal diatas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
70
diperlukan adanya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi Literasi dan
Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dalam melakukan literasi
kepada keuangan mikro agar terdorong mempunyai badan hukum
koperasi.
a) Tujuan Kegiatan
Advokasi Literasi Dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
ini mempunyai tujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada
para pemangku kepentingan, gerakan koperasi dan pelaku keuangan
mikro untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan
layanan keuangan, pilihan legalitas/badan hukum dalam memenuhi
kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat berpenghasilan
rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro. Literasi ini
mendorong agar masyarakat yang selama ini bergerak dibidang
pembiayaan mempunyai legalitas berupa koperasi simpan pinjam atau
usaha simpan pinjam koperasi.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Advokasi Literasi Dan Penumbuhan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi ini adalah sebagai berikut:
• Meningkatkan pengetahuan tentang Perkoperasian khususnya Usaha
Simpan Pinjam Koperasi (KSP dan USP Koperasi)
• Melakukan literasi kepada masyarakat tentang Usaha Simpan Pinjam
Koperasi
• Memberikan pilihan kepastian hukum/legalitas dalam memenuhi
kebutuhan layanan keuangan
• Mendorong lembaga keuangan mikro bertransformasi menjadi KSP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
71
b) Pelaksanaan kegiatan
Metode pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi dan advokasi berisi
informasi mengenai pembentukan KSP, tatacara pembentukan koperasi,
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan,
peleburan, dan pembagian serta pembubaran koperasi. Literasi
merupakan rangkaian proses/aktivitas/kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat yang telah menjadi anggota maupun yang belum
menjadi anggota sehingga mengetahui posisinya sebagai anggota koperasi
sebagai pengguna produk dan sekaligus pemilik. Pada kegiatan Bimteksos
ini, dihadirkan Nara Sumber yang kemudian menyampaikan materi sesuai
topik yang ditentukan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para
peserta kegiatan. Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi antara lain : manajemen Koperasi, tatacara, prosedur,
persyaratan dan manfaat dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam,
Lembaga Keuangan Mikro dan Konversi Berbadan Hukum Koperasi dan
Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil. Salah satu narasumber
juga sebagai pengurus koperasi kredit.
Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi Tahun Anggaran 2018 jumlah peserta sebanyak 100
orang dilaksanakan di 4 (empat) Provinsi/Kab/Kota yaitu:
1) Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
2) Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
4) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
72
Kegiatan Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi mempunyai tujuan memberikan informasi dan pemahaman
kepada para pemangku kepentingan, gerakan koperasi dan pelaku
keuangan mikro untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi
kebutuhan layanan keuangan, pilihan legalitas/badan hukum dalam
memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat
berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro.
Literasi ini mendorong agar masyarakat yang selama ini bergerak dibidang
pembiayaan mempunyai legalitas berupa koperasi simpan pinjam atau
usaha simpan pinjam koperasi.
Banyaknya permintaan dari Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan tersebut di wilayahnya,
terkendala karena keterbatasan dana, maka pada tahun Anggaran 2018
kegiatan Advokasi Literasi Dan Penumbuhan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi hanya dapat dilaksanakan di 4 (empat) Kab/Kota/Provinsi.
c) Rekomendasi Kegiatan
1) Perlu penggalangan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalam rangka pemberdayaan koperasi /LKM sesuai dengan
UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk
mendorong LKM berbadan hukum koperasi.
2) Instansi Pusat bersama Dinas Yang Membidangi Koperasi di daerah
untuk meningkatkan implementasi UU No. 1 Tahun 2013 dalam
melakukan sosialisasi/penyuluhan, bimbingan, dan pendampingan,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
73
perlu kebijakan yang lebih untuk memberikan peluang dan kemudahan
kepada LKM yang berminat menjadi Koperasi/KSP.
3) Untuk mendorong pembentukan Koperasi diperlukan insentif bagi LKM
ataupun Kelompok Masyarakat lainnya seperti:
• Kemudahan Pengurusan Akta Notaris.
• Kemudahan pengurusan Bada Hukum Koperasi.
• Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Pengurus & Sertifikasi Pengelola
Koperasi.
• Sistem Informasi Manajemen/Aplikasi Pengelolaan Koperasi,
• Akses/Kemitraan dgn Pihak Ketiga & Inklusi Keuangan (Dana
masyarakat, Perbankan & CSR).
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
74
f) PENINGKATAN AKSES KUMKM PADA ASURANSI, PENJAMINAN, DAN
PASAR MODAL
Usaha Mikro, Kecil dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan
masih menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan usahanya, dan
terkadang harus terbentur oleh rentenir yang sifatnya tidak hanya
menyulitkan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga bisa mematikan
usaha yang telah dijalani, disamping itu juga umumnya dikarenakan
persoalan penjaminan kredit serta ketidakmampuan dalam menyusun
kelayakan usaha. Selanjutnya persoalan utama bagi usaha, mikro dan kecil
yang dihadapi sampai dengan saat ini adalah tidak dapat menyediakan
agunan pada saat mengajukan kredit.
Selain itu juga pihak perbankan mempunyai kriteria penilaian kelayakan
dalam memberikan pengajuan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil.
Sedangkan bagi koperasi, baik yang bergerak di bidang serba usaha,
produksi maupun simpan pinjam masih mengalami hambatan dalam
mengembangkan usahanya karena modal harus diakumulasi dari anggota
sendiri atau masih memanfaatkan modal sendiri. Oleh sebab itu, Asisten
Deputi Asuransi Penjaminan dan Pasar Modal mencoba menjabarkan
sasaran tersebut kedalam beberapa indikator kinerja, dan capaian kinerja
dari sasaran ini sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. Usaha Mikro Sektor
Prioritas Yang Didampingi
Mengakses dan
Mengelola Kredit
15.000
usaha mikro
14.677
usaha mikro
97,84%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
75
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
2 Usaha Mikro Yang
Mendapat Pendampingan
Sertifikat Tanah
150 KUMK
(PRA/PASCA
SHAT)
150 KUMK
(PRA/PASCA
SHAT)
100%
3 Koordinasi, Sosialisasi
dan Monev Kredit
Program Berbasis
Penjaminan
3 laporan 3 laporan 100%
4 Fasilitasi Akses ke
Asuransi dan Pasar
Modal.
100 KUMKM 105 KUMKM 100%
Alokasi anggaran pada Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar
Modal pada tahun 2018 sebesar Rp. 9,905,008,000,- (sembilan milyar
sembilan ratus lima juta delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar
9,649,868,494,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta
delapan ratus enam puluh delapan enpat ratus embilan puluh empat rupiah)
atau 97,42%.
Beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan antara lain :
1) Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan
mengelola kredit (KUR)
Peran Usaha mikro sangat penting dalam perekonomian, diantaranya
dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemerataan tingkat ekonomi
masyarakat. Data menunjukan bahwa sebagian besar Usaha di Indonesia
meupakan Usaha Mikro yang mencapai 98,70% dari Jumlah UMKM dan
Usaha Besar. Maka upaya-upaya pengembangan UMKM menjadi hal yang
sangat penting guna mencapai kemerataan dan kestabilan ekonomi. Dalam
pengembangannya Usaha Mikro dihadapi pada beberapa kendala
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
76
diantaranya terkait, pemasaran, manajemen usaha dan akses permodalan
yang cepat dan murah. Selain kecepatan dan murahnya biaya /bunga kredit
juga Usaha Mikro dihadapi dengan permasalahan ketiadaan jaminan dan
atau jaminan yang dimilki tidak mencukupi sebagai syarat pengajuan kredit.
Sementara itu disis lain, Lembaga keuangan dalam penentuan kriteria
penilaian kelayakan dalam memberikan pengajuan pembiayaan kepada
Usaha Mikro salah satunya menyaratkan adanya Agunan/Jaminan. Upaya
untuk memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro khususnya
telah telah dilakukan oleh pemerintah tentunya melalui berbagai program
kegiatan, baik yang terkait dengan dukungan finansial maupun non
finansial.
Sebagai salah satu program yang cukup masif dan memiliki volume
yang besar adalah program Kredit Usaha Rakyat KUR). Program KUR telah
dimulai sejak tahun 2007 dengan skema imbal jasa penjaminan. Pada tahun
2007 s/d. 31 Desember 2014 program KUR disalurkan oleh sebanyak 33
Bank Pelaksana dengan total penyalurannya mencapai Rp.178,8 Trilyun
kepada 12.475.927 debitur dengan NPL secara nasional 3,3%, dan
menyerap tenaga kerja sebanyak 20,3 juta tenaga pekerja.
Melihat perkembangan program KUR tersebut, maka pada
pemerintahan yang baru, diawal Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi untuk
perbaikan skema dan regulasinya diantaranya penerbitan Keppres 19
Tahun 2015 sebagai revisi Keppres No 14 Tahun 2015 tentang Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
diketuai Oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
77
beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perindustrian, Menteri
Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelauatan dan Perikanan,
Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, Ketua BPKP,
dan Kepala BNPT. Sebelumnya Komite Kebijakan diputuskan hanya
melalui Keputusan Menko bidang Perekonomian.
Pada Tanggal 14 Agustus 2015 Program KUR kembali diluncurkan
dengan menggunakan Skema Subsidi Bunga. Skema ini dapat menekan
suku bunga kredit dari 22% menjadi 12%. Target penyaluran ditetapkan
sebesar Rp. 30 trilyun yang disalurkan oleh 7 (tujuh) Bank penyalur yaitu
Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BPD NTT, BPD Kalbar dan Bank
Sinarmas serta Maybank. Pada Tahun 2016 suku bunga KUR diturunkan
menjadi 9% dengan target penyaluran sebesar Rp.100 trilyun yang pada
tahun 2017 target penyaluran dinaikan menjadi 110 triliun dan pada Tahun
2018 dinaikan kembali menjadi 123,8 Triliun. Jumlah Penyalur KUR
sebanyak 41 Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan 2 (satu) Koperasi.
Peran dan Tugas Kementeri Lembaga dalam Program KUR sesuai
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11
Tahun 2017 yaitu salah satunya melakukan pembinaan dan pendampingan
usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima
KUR di sektornya masing-masing. Sejalan dengan peran dan tugas
tersebut maka pada tahun 2018 Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan
Pasar Modal memiliki program pendampingan UMKM untuk mengakses
Kredit Usaha Rakyat. Pendampingan mengakses kredit usaha rakyat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
78
dilaksanakan oleh 314 tenaga pendamping kepada 14.677 Usaha Mikro
dengan nilai plafond pengajuan sebesar Rp.390.884.552.000,- dengan
realisasi pencairan sebesar Rp.264.583.202.560.- atau sebesar 67,69%.
Target Capaian %
UMi terdampingi (unit)
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang
Didampingi Mengakses dan Mengelola
Kredit
15.000 14.677 97,84
Plafond Pengajuan (Rp) Rp.380.397.500.000,-.
Realisasi Pengajuan (Rp) Rp.211.600.700.000,-.
Jumlah Pendamping (Org) 314
Jumlah usaha mikro yang didampingi tidak memenuhi target disebabkan
karena terdapat Tenaga Pendamping tidak dapat memenuhi target
pendampingannya sebagai akibat wilayahnya terkena dampak bencana
alam.
Koordinasi, Sosialisasi serta Monitoring dan Evaluasi Kredit Program
Berbasis Penjaminan
Guna peran serta dalam mensuksekan program Kredit Usaha Rakyat,
maka kegiatan koordinasi, sosialisasi dan Monev program Berbasis
Penjaminan khususnya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki
peran yang sangat penting. Kegiatan koordinasi, sosialisasi dan Monev
program Kredit Usaha Rakyat tahun 2018 melibatkan semua stake holder
program diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Bank Penyalur dan Lembaga Penjamin.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
79
Pada tahun 2018 telah dilakukan Koordinasi dan Sosialisasi Program
KUR di 20 Lokasi diantaranya sebagai berikut :
No Provinsi No Provinsi
1 Garut, Jawa Barat 11 Batam, Kepulauan Riau
2 Tuban, Jawa Timur 12 Palangkaraya, Kalteng
3 Minahasa Selatan, Sulut 13 Bandung, Jawa Barat
4 Kupang, Nusa Tenggara Timur 14 Pangkal Pinang, Babel
5 Denpasar, Bali 15 Malang, Jawa Timur
6 Medan, Sumatera Utara 16 Jambi, Jambi
7 Yogyakarta, DI. Yogyakarta 17 Bekasi, Jawa Barat
8 Solo, Jawa Tengah 18 Semarang, Jawa Tengah
9 Balikpapan, Kalimantan Timur 19 Gianyar, Bali
10 Bandar Lampung, Lampung 20 Banda Aceh, Aceh
Perkembangan realisasi penyaluran KUR Pada Tahun 2018 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 120,3 trilyun kepada
4.440.028 debitur atau telah mencapai 97,21% dari target sebesar Rp.123,8
triliun. Dilihat dari aspek realisasi penyaluran kredit/pembiayaan kepada
UMKMK, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan cukup baik
dibandingkan dengan realisasi kredit sejenis lainnya. Rincian realisasi
Penyaluran KUR Per 31 Desember 2018, sebagai berikut :
NO
URAIAN
TARGET
(Rp. MILYAR)
JUMLAH KREDIT
(Rp. MILYAR)
JUMLAH DEBITUR
(ORANG)
PERSEN
(%)
1
KUR MIKRO
75.783
73.819
4.105.088
97,41
2
KUR RITEL
47.008
45.945 299.270
97,74
3
KUR P-TKI
1.010
583 35.67
57,79
JUMLAH
123.801
120.348
4.440.028
97,21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
80
Untuk memperluas jangkauan penyaluran KUR maka perlu terus
didorong penambahan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank yang menyalurkan KUR termasuk terus mendorong Koperasi
sebagai penyalur KUR.
Untuk mendukung upaya program KUR dengan bunga 7%, pada tahun
2018 pemerintah telah memberikan subsidi bunga KUR sebesar Rp. 11,5
triliun. Kedepan, untuk lebih memastikan program KUR tepat sasaran,
maka peran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah harus terus
ditingkatkan dalam melakukan upload data calon Debitur ke Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP).
Dokumen Koordinasi, Sosialisasi dan Monev penyaluran kredit program
bebasis penjaminan tahun anggaran 2018 secara lengkap dituangkan pada
Draft Laporan Keuangan dengan target dan capaian sebagai berikut :
Target Capaian %
Dokumen Koordinasi,
Sosialisasi dna Monev Program
Berbasis Penjaminan
3 Laporan 3 Laporan 100%
2) Usaha mikro yang mendapat pendampingan sertifikasi tanah
Reforma agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan tiga
di antara banyak masalah bangsa ini. Akar-akar permasalahan
kemiskinan dan ketahanan pangan adalah permasalahan agraria.
Program Pemberdayaan KUMK melalui kegiatan Sertipikasi Hak Atas
Tanah untuk akses permodalan, ternyata membantu dalam mengatasi
masalah penjaminan bagi UMK untuk mengakses sumber-sumber
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
81
pembiayaan kepada Lembaga keuangan Bank/non Bank, disamping itu
juga program ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan usaha
dan kesejahteraan UMK. Hak kepemilikan tanah merupakan hak
kepemilikan yang paling hakiki bagi masyarakat khususnya UMK dalam
upaya meningkatkan status hukum Hak atas Kepemilikan Tanahnya
dalam bentuk Sertipikat. Dengan demikian Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SHAT) para UMK tersebut dapat diberdayakan sebagai jaminan
(collateral) dalam mengakses sumber pembiayaan dari Lembaga
Keuangan Bank maupun Non Bank.
Dalam perkembangannya di tahun 2008 sampai saat ini, program
Sertipikasi Hak atas Tanah bagi UMK dikelola oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN), sedangkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM
berperan dalam memfasilitasi yaitu dengan cara menyiapkan Calon
Peserta Calon Lokasi (CPCL) program SHAT. Tahapan yang sangat
penting dalam percepatan program SHAT yaitu tahapan pra sertipikasi
dan pasca sertipikasi agar dapat berjalan lebih optimal, antara lain
perlunya fasilitasi bagi UMK untuk mendapatkan program pembiayaan
melalui Sertipikasi Tanah agar tanah/lahan/area yang digunakan oleh
UMK dalam berproduksi dapat memperoleh kekuatan hukum dalam
bentuk Sertifikat Tanah.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan usaha bagi UMK,
diperlukan peluang pembiayaan bagi UMK melalui pemanfaatan
penjaminan sertifikat dan juga informasi tentang adanya fasilitas skema
kredit dengan bunga murah yang dapat diakses oleh UMK. Untuk dapat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
82
meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap usaha UMK
perlu terus didorong kegiatan fasilitasi Program Sertipikasi Hak Atas
Tanah Bagi UMK.
Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah Meningkatkan akses
pembiayaan dan mewujudkan percepatan Program Sertipikasi Hak Atas
Tanah UMK melalui koordinasi dengan stakeholder baik Pusat maupun
Daerah.
Pelaksanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah bagi UMK tahun
2018 pada Asisten Deputi Asuransi Penjaminan dan Pasar Modal,
bersinergi dengan Kementerian ATR / BPN telah menindaklanjuti
dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi sertipikasi ha
katas tanah bagi UMK di 6 Lokasi. Adapun Permasalahan dan kendala
yang dihadapi dalam penyelenggaraan program secara garis besar,
diantaranya meliputi : (1) Lokasi/obyek sertipikasi program
pemberdayaan KUMK yang tumpang tindih dengan lokasi yang telah
diproses sertipikatnya melalui program pertanahan yang lain, agar
dialihkan lokasinya; (2) Tidak lengkapnya data/lokasi/hasil identifikasi
yang disampaikan Dinas Koperasi dan KUMK kepada BPN, seperti
SPPT PBB, warisan belum terbagi, serta riwayat pemilikan yang
terputus; (3) Keterlambatan penyampaian biaya sertipikasi tanah dari
POKJA Kabupaten/Kota ke Kantor Pertanahan setempat; (4) Data yang
diusulkan Dinas Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan data fisik dan
yuridis penguasaan/pemilikan tanah; dan (5) Terdapatnya peserta
program yang tidak mampu membayar uang pemasukan kepada
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
83
Negara dan/atau BPHTB, sehingga sertipikat tidak dapat diterbitkan.
Rekapitulasi Kegiatan Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan
Sertipikasi Tanah Tahun 2018 sebagai berikut :
No Provinsi Jumlah Peserta
Sosialisasi Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK
1 Banten 25 UMK
2 Jawa Barat 50 UMK
3 Jawa Tengah 25 UMK
4 Jawa Timur 25 UMK
5 Kalimantan Selatan 25 UMK
TOTAL 150 UMK
3) Fasilitasi Akses ke Asuransi dan Pasar Modal
Pemerintah mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional
harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan tercapainya kesejahteraan
masyarakat. Untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional,
diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata dengan menumbuhkan dan
menetapkan peraturan perundang-undangan/kebijakan yang mampu
merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara
semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling
menguntungkan.
Kemitraan/kerjasama pembiayaan usaha besar dan usaha menengah
dengan usaha kecil harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan
oleh Pemerintah yang terkait dengan kebijakan pembiayaan kepada
Koperasi dan UKM dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
84
saling memperkuat dan saling menguntungkan, sehingga pemberdayaan
KUMKM secara tidak langsung akan memberdayakan pula Usaha Mikro
Kecil dan Menengah. Disamping kemitraan tersebut, Pemerintah perlu
terus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi/edukasi yang terkait dengan
pola pembiayaan termasuk pembiayaan Pasar Modal, karena sampai
dengan saat ini masalah permodalan selalu dihadapi oleh pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah termasuk Koperasi. Untuk memenuhi
permodalannya, maka UMKM termasuk Koperasi dapat memilih alternatif
dari berbagai sumber pembiayaan yang ada, baik yang bersifat ekuitas
(modal sendiri) seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota
termasuk modal penyertaan dan cadangan yang disisihkan dari SHU,
maupun yang bersifat utang (Liability) dari lembaga keuangan bank dan non
bank, pinjaman dari perusahaan lain, pinjaman dari perorangan serta dari
pasar modal melalui penerbitan saham, obligasi, reksadana dan surat utang
lainnya. sumber dana yang bersifat ekuitas memiliki resiko biaya yang relatif
rendah dibandingkan dengan sumber dana yang bersifat utang, karena
Koperasi tidak mempunyai kewajiban membayar bunga atau imbalan yang
tetap tetapi berdasarkan pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh
koperasi, disamping itu juga bersifat permanen (jangka panjang).
Namun apabila kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dari ekuitas, maka
Koperasi dapat mencari alternatif sumber pembiayaan yang bersifat utang
baik bank maupun non bank dengan pertimbangan benefit yang akan
diperoleh harus lebih besar dari biaya dana yang akan dikeluarkan. bagi
Koperasi yang memerlukan dana relatif besar dan berjangka menengah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
85
dan panjang, maka koperasi dapat memanfaatkan sumber pembiayaan dari
pasar modal.
Dalam konteks Pasar Modal, semangat serta komitmen industri
pasar modal untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan KUMKM di
Indonesia secara tegas tersurat dalam Penjelasan Umum dari Undang-
undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana disebutkan
bahwa peran pasar modal dalam pembangunan nasional adalah sebagai
salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi
bagi masyarakat. serta Undang-undang nomor 25 tahun 1992, tentang
Perkoperasian pada Bab VII, pasal 41 poin 3 huruf d yang menyatakan
bahwa Koperasi dapat menghimpun dana melalui penerbitan obligasi dan
surat hutang lainnya, Undang-undang nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada Bab VII, pasal 24 huruf a yang
menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan Usaha Menengah dengan cara memfasilitasi dan
mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui
perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan
lembaga pembiayaan lainnya dan POJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang
pernyataan pendaftaran dalam rangka penwaran umum dan penambahan
modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten
dengan asset skala kecil atau emiten dengan asset skala menengah. Peran
strategis tersebut diharapkan dapat menunjang pembangunan nasional
guna meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
86
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah
memberikan alternatif pendanaan kepada Koperasi dan UKM melalui
penawaran saham/kepemilikan usaha serta meningkatkan kapitalisasi
Koperasi.
Pelaksanaan kegiatan Pasar Modal di tahun 2018 pada Asisten Deputi
Asuransi Penjaminan dan Pasar Modal bersinergi dengan Bursa Efek
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti dengan
melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Akses KUMKM ke
Asuransi dan Pasar Modal di 3 Provinsi. Adapun kendala yang dihadapi
pada umumnya gerakan Koperasi belum memahami sepenuhnya tentang
Pasar Modal dan apabila mengacu pada peraturan yang baru,
kemungkinan Koperasi dan UM yang dapat akses ke Pasar Modal dengan
cepat hanya Koperasi dan UM yang potensial, Pendanaan yang ada selama
ini dipandang relatif lebih mudah diakses meskipun biaya mendapatkannya
tidak lebih murah dan Persepsi penjamin (Underwriter) lembaga penunjang
lainnya masih selektif terhadap calon emiten. Rekapitulasi Kegiatan
Koperasi dan UMKM Yang Mendapat Fasilitasi Akses Pembiayaan ke
Asuransi dan Pasar Modal Tahun 2018 sebagai berikut :
No Provinsi Jumlah Peserta
Sosialisasi Peluang Pendanaan Bagi KUMKM Untuk Dapat
Mengakses ke Asuransi dan Pasar Modal
1 Riau 35 KUM
2 DI.Yogyakarta 35 KUM
3 Jawa Barat 35 KUM
TOTAL 105 KUM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
87
Berikut dokmentasi penyelengaraan kegiatan di lingkungan Asisten
Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal tahun 2018 :
3. PROGRAM/KEGIATAN LAIN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
SASARAN STRATEGIS
a) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring
Evaluasi Urusan Pembiayaan pada Sekretariat Deputi Bidang
Pembiayaan, dilaksanakan dalam bentuk pemberian layanan dengan
uraian sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
88
• Perencanaan dan Penyusunan Program/Anggaran TA. 2018
Layanan koordinasi perencanaan dalam penyusunan kegiatan
dilingkungan Deputi Bidang Pembiayaan dilaksanakan agar dapat
sinergis dengan target-target yang telah diamanatkan oleh RPJMN,
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dan RKP.
Kegiatan ini dilaksanakan antar unit eselon II dilingkup Deputi Bidang
Pembiayaan, antar unit dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM,
serta koordinasi antar stakeholder baik antar instansi yang terkait.
Layanan penganggaran kegiatan pada Deputi Bidang Pembiayaan
dilaksanakan dengan mengkoordinir penyusunan anggaran, revisi
anggaran, koordinasi review anggaran dan koordinasi dengan
Kementerian teknis lainnya. Layanan pelaksanaan bidang pembiayaan
yang terkait dengan dukungan terhadap perangkat pengelola anggaran
Deputi Bidang Pembiayaan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan.
Layanan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan
melakukan koordinasi kebijakan strategis Deputi Bidang Pembiayaan,
yang dilakukan dengan melakukan intermediasi kegiatan yang
dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait, khususnya SKPD
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; Layanan monitoring dan evaluasi
kegiatan secara teknologi informasi tersaji pada :
• Layanan pelaporan keuangan adalah sebuah informasi administrasi
keuangan sekretariat keuangan Deputi Bidang Pembiayaan, dalam
memberikan layanan pencairan dokumen pelaksanaan kegiatan,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
89
yang diawali dari penyusunan SPP, SPM, SP2D, pengarsipan
dokumen pertanggungjawaban, pengembangan layanan pelaporan
realisasi anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pencatatan
keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
• Layanan umum adalah layanan yang terkait dengan kegiatan yang
bersifat keperluan sarana dan prasarana yang memadai termasuk
administrasi kepegawaian, layanan ini menitikberatkan pada
penyediaan sarana pendukung kegiatan dan re-administrasi data
kepegawaian dilingkungan Deputi Bidang Pembiayaan secara
elektronik dan otomatis, baik dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan
golongan, kenaikan gaji berkala, pensiun dan penataan arsip dll.
• Layanan pengembangan Sistem informasi pembiayaan, digunakan
untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam
manajemen tatakelola pemerintahan, baik digunakan oleh internal
Deputi Bidang Pembiayaan, maupun digunakan oleh stakeholder yang
berkepentingan, baik Oleh Koperasi, UMKM maupun Deputi dilingkup
Kementerian Koperasi dan UKM, serta instansi lain terkait. Evaluasi
terhadap target dan capaian yang dilakukan oleh
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan yaitu seluruhnya dapat
terealisasi sesuai target antara lain dokumen perencanaan, dokumen
akuntabilitas, layanan umum dan kepegawaian serta layanan informasi
pembiayaan, sebagaimana disajikan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
90
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI Persen
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya
Kualitas
Perencanaan,
Pelaksanaan,
dan Monev
Satker Deputi
Bidang
Pembiayaan
Dokumen
perencanaan
Satker Deputi
Bidang
Pembiayaan
(RKP, RENJA,
dan RKA K/L)
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Dokumen
Akuntabilitas
Kinerja Deputi
Bidang
Pembiayaan
(LAKIP, Laporan
Tahunan, PK)
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
2 Terwujudnya
Kualitas Urusan
Umum,
Kepegawaian,
dan
Akuntabilitas
Keuangan
Pelayanan
Urusan Umum
sesuai SOP
1 Layanan 1 Layanan 100%
Pengelolaan dan
Pelayanan
Kepegawaian
sesuai SOP
1 Layanan 1 Layanan 100%
3 Terwujudnya
Transparansi
Urusan
Pembiayaan
melalui
Teknologi
Informasi
Layanan Sistem
Informasi Deputi
Bidang
Pembiayaan yang
berjalan secara
real time
1 Layanan 1 Layanan 100%
Target pada unit kerja Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan tahun
2018 sama dibandingkan dengan target 2017 yaitu 2 dokumen
(perencanaan dan akuntabilitas), 2 layanan (umum dan kepegawaian)
serta 1 layanan informasi pembiayaan. Namun anggaran tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 55% dibandingkan tahun 2017 yaitu
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
91
sebesar Rp. 7.421.242.000,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu
juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), menjadi sebesar Rp.
3.271.438.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus
tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.
3.190.036.059 (tiga milyar serratus sembilan puluh juta tiga puluh enam
rebut lima puluh sembulan rupiah) atau 97.51%.
Adapun sisa anggaran yang tidak dapat terserap antara lain
disebabkan selisih satuan biaya masukan berdasarkan Peraturan
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Berikut dokmentasi penyelengaraan kegiatan di lingkungan
Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2018 :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
92
b) Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan
Advokasi Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM
Usaha Mikro, Kecil dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan
masih menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan usahanya,
dan terkadang harus terbentur oleh rentenir yang sifatnya tidak hanya
menyulitkan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga bisa
mematikan usaha yang telah dijalani,disamping itu juga umumnya
dikarenakan persoalan penjaminan kredit serta ketidakmampuan dalam
menyusun kelayakan usaha. Sedangkan bagi koperasi, baik yang
bergerak di bidang serba usaha, produksi maupun simpan pinjam masih
mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya karena modal
harus diakumulasi dari anggota sendiri atau masih memanfaatkan
modal sendiri. Oleh sebab itu, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Non
Bank dan Perpajakan menterjemahkan sasaran tersebut kedalam
beberapa indikator kinerja, dan capaian kinerja dari sasaran ini sebagai
berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Terlaksananya Percepatan
Pembentukan Lembaga
Penjaminan Kredit di Daerah
3 PPKD 3 PPKD 100%
2 Terfasilitasinya
Pengembangan Lembaga
Badan Layanan Umum
(BLUD-DB) di daerah
3 BLUD-DB 3 BLUD-DB 100%
3 Advokasi Perpajakan bagi
KUMKM
500
KUMKM
500
KUMKM
100%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
93
Pada Tahun Anggaran 2018, Asisten Deputi Perpajakan dan
Pembiayaan Non Bank mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.291.628.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam
ratus dua puluh delapan), dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun
2018 sebesar Rp. 2.244.096.670 (dua milyar dua ratus empat puluh
empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah atau
sebesar 97.63%.
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran
ini adalah sebagai berikut :
1) BLUD – DB Yang Terinisiasi Pembentukannya
Amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 21 ayat (1) menyebutkan
bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan
bagi usaha mikro dan kecil”. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi
dan UKM telah membuka dan memberi akses pembiayaan bagi pelaku
usaha mikro, kecil dan koperasi melalui Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Selanjutnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD 2016 dalam uraian Pembiayaan Daerah
sub Pengeluaran Pembiayaan menyebutkan bahwa “Dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir
sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dana Bergulir dalam APBD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
94
dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran
pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi Pemerintah
Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada
kelompok masyarakat penerima.
Peluang mendayagunakan instrumen dana bergulir di Daerah untuk
memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil tertuang dalam PP
No. 58 Tahun 2005 Pasal 145 yang menyebutkan bahwa Pemerintah
Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat membentuk Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) untuk : a) menyediakan barang dan/jasa untuk
layanan umum; dan b) mengelola dana khusus (dana bergulir) dalam
rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan kepada masyarakat. Adapun
ketentuan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri
No. 13 Tahun 2006 dan No. 61 Tahun 2007.
Oleh karena itulah dalam rangka membuka dan memperluas akses
pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, Kedeputian Bidang
Pembiayaan Cq. Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan
menginisiasi pembentukan BLUD Dana Bergulir di Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memfasilitasi permodalan bagi
usaha mikro, kecil dan menengah dengan persyaratan mudah, cepat
dan murah serta terjangkau bagi UMKM.
Pengembangan lembaga pembiayaan di daerah dilakukan dengan
tujuan:
a. Membuka akses pembiayaan Koperasi dan UMKM di daerah;
b. Memperluas jangkauan pembiayaan UMKM dan koperasi ;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
95
c. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di daerah;
d. Mendekatkan pelayanan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi
di daerah;
e. Meningkatkan kerjasama pembiayaan antara LPDB-KUMKM
dengan BLUD-DB.
Program Kegiatan yang dilakukan :
a. Melakukan Bimbingan teknis dan sosialisasi tentang kosep
pengorganisasian dan pengelolaan BLUD dana bergulir untuk
aparatur PPKD dan SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM
Provinsi, Kabupaten/Kota;
b. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
pembentukan BLUD Dana Bergulir dan mendorong terjadinya
komunikasi yang intensif dengan legislatif daerah untuk penyediaan
modal awal;
c. Memberikan bimbingan dan konsolidasi bagi BLUD Dana Bergulir
yang telah terbentuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersosialisasinya Iniasasi
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB)
pada tahun 2018 dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kab.
Ponorogo Kab. Buton Utara, Buton Selatan, Belitung Timur dan
Banyumas. Peserta terdiri dari seluruh lintas pelaku (stakeholders)
terkait, yakni Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
96
kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, Bagian ekonomi
kabupaten/kota, Dinas PPKAD kabupaten/kota dan SKPD.
No.
Provinsi/Kab/Kota
Tanggal
Pelaksanaan
Jumlah
Peserta
1 Kab. Ponorogo 24 Januari 2018 50
2 Kab. Buton Utara 20 – 21 Feb 2018 35
3
4
5
Kab. Buton Selatan
Kab. Belitung Timur
Kab. Banyumas
22 Februari 2018
26 – 27 April 2018
02 – 03 Mei 2018
35
35
50
Jumlah 205
Selain kegiatan tersebut di atas Asdep Pembiayaan Non Bank dan
Perpajakan juga intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
Biro Hukum dan Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah
Kementerian Dalam Negeri terkait Percepatan Pembentukan BLUD DB
di Daerah. Dimana hasil rumusan konsultasi tersebut antara lain adalah:
a. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
Dana Bergulir adalah Dana yang disisihkan pemerintah dalam
rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara
bergulir kepada kelompok masyarakat dimasukkan dalam kelompok
Investasi Jangka Panjang Non Permanen.
b. Transaksi pembiayaan dan investasi jangka panjang hanya ada di
Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD),
oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir berada pada
Menteri Keuangan sebagai BUN atau Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sebagai BUD.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
97
c. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Terminologi yang digunakan adalah Badan Layanan Umum Daerah
Dana Bergulir (BLUD DB).
d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008
tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga,
Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga dilakukan
oleh Satker yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Satker BLU). Karenanya, Kementerian Koperasi
dan UKM membentuk Satker BLU LPDB-KUMKM untuk mengelola
dana bergulir, dimana Menteri Keuangan menunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) BUN, yaitu Direktur Keuangan LPDB-
KUMKM. Pola Satker BLU LPDB-KUMKM selain bertanggung jawab
kepada Menteri Koperasi dan UKM, juga bertanggungjawab kepada
Menteri Keuangan.
e. Pola pengelolaan dana bergulir oleh Satker BLU LPDB-KUMKM
inilah yang diduplikasi oleh daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota, yaitu Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
membentuk BLUD yang mengelola dana bergulir (BLUD DB) dengan
BUD atau PPKD menunjuk salah satu pejabat BLUD DB sebagai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
98
Kuasa Pengguna Angaran (KPA) BUD, sehingga BLUD DB selain
bertanggung jawab kepada Kepala SKPD (dalam hal ini Kepala
Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) juga bertanggung
jawab kepada PPKD/SKPKD sebagai BUD.
2) Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang difasilitasi
Penjaminan kredit merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem
dukungan kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur
terhadap potensi risiko kredit. Dampak yang ditimbulkan adanya
penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan
kreditur tehadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran
gearing ratio (GR).
Ungkitan (leverage) kredit yang berdampak pada gairah bisnis dan
pertumbuhan ekonomi itu dapat bertumbuh dan berkembang apabila ada
penjaminan kredit yang dikelola perusahaan penjaminan. Perusahaan
penjaminan di daerah, berupa Jamkrida menjadi suatu keharusan
pembentukannya. Karena itu perlu upaya terencana percepatan
pembentukannnya. Pelaksanaan Lembaga Penjaminan Kredit di Daerah
yang difasilitasi tahun 2018 sebagai berikut :
No Provinsi Tanggal Pelaksanaan Jumlah
Peserta
1 Gorontalo 28 – 29 Maret 2018 30
2 Jambi 03 – 04 April 2018 30
3 Aceh 09 – 10 Mei 2018 30
Jumlah 90
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
99
Sementara itu untuk provinsi yang lainnya terbagi menjadi beberapa
cluster, antara lain yaitu :
CLUSTER I
a) Provinsi Aceh
PERDA atau Qanun bagi PPKD Aceh belum ada, namun
Perda/Qanun Penyertaan Modal sudah ada yaitu Qanun No. 16
tahun 2013 dengan penyertaan modal dasar Rp. 100 M (modal
disetor Rp. 25 M). Perda/Qanun pembentukan PPKD akan dibahas
dengan DPRA masa bakti periode 2014 – 2019. Pembahasan Perda
terbentuk karena adanya Pilkada.
b) Provinsi Sulawesi Tengah
Telah terbit Perda No. 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda
No. 11 Tahun 2009, tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Prov.
Sulteng. Modal disetor sebesar Rp. 25 Miliar, terdiri dari alokasi
APBD Tahun 2016 Provinsi Sulteng sebesar Rp. 12.750.000.000,-
sementara sisanya Rp. 12.250.000.000,- diharapkan diperoleh dari
kontribusi APBD pemerintah Kab/Kota. Untuk hal tersebut Gubernur
telah menyurati Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah
CLUSTER II
Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bengkulu,
dan Lampung. Perda Pembentukan PT Jamkrida Sumut, DI Yogyakarta,
Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung sudah ada. Untuk Perda
Penyertaan Modal maupun anggarannya sedang dalam proses.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
100
CLUSTER III
Provinsi Papua Barat Raperda Pembentukan dan Raperda Penyertaan
Modal PT Jamkrida Papua Barat sedang dalam proses. Pemerintah
daerah Papua Barat telah mengikuti workshop di Bandung, Surabaya,
dan Bali namun tidak adanya Tim Perintis dan lemahnya Sumber Daya
Manusia menyebabkan proses pembentukan PT. Jamkrida menjadi
terkendala.
CLUSTER IV
Provinsi Sulawesi Tenggara telah diadakan sosialisasi/ koordinasi oleh
Tim Koordinasi Nasional Pembentukan PPKD ke Provinsi Sulawesi
Tenggara dalam mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD.
Pemda Provinsi Sultra telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai
pihak terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, Bank
Indonesia dan Perguruan Tinggi. Telah ada naskah akademik untuk
pembentukan PPKD.
CLUSTER V
Provinsi Kalimantan Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan
Maluku telah diadakan sosialisasi/ koordinasi oleh Tim Koordinasi
Nasional Pembentukan PPKD ke Provinsi Kalimantan Utara dalam
mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD. Pemda Provinsi
Kaltara telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait
(Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan
Perguruan Tinggi). Naskah akademik pembentukan PPKD dalam
proses.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
101
CLUSTER VI
Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara kondisi Sumber Daya Manusia
(SDM) pada Pemda belum sepenuhnya memiliki kompentensi untuk
mempersiapkan pembentukan dan pengelolaan PPKD. APBD Pemda
jumlah dan alokasinya tidak memadai sehingga sosialisasi tentang
manfaat pembentukan PPKD kurang optimal. Belum optimalnya
koordinasi antar Tim Koordinasi Nasional (Timkornas) pembentukan
PPKD untuk melakukan sosialisasi/koordinasi pada provinsi tersebut.
Kemauan yang kuat atau komitmen dari Pimpinan Daerah (Eksekutif
dan Legislatif) belum tampak pada provinsi yang bersangkutan
dikarenakan mindset pola pikir pada pemberdayaan KUMKM belum
konsepsional dan belum berorientasi pada jangka panjang. Persyaratan
jumlah modal disetor untuk membentuk PPKD sesuai dengan PMK 99
tahun 2012 adalah sebesar Rp. 25 Milyar, namun karena kemampuan
keuangan Daerah yang berbeda beda maka beberapa Pemda
terkendala memenuhi persyaratan jumlah modal disetor.
3) Advokasi Perpajakan bagi KUMKM
Secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri
bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan
dimaksud adalah KUMKM yang berimplikasi terhadap tarif kompetitif
dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak
tahunan.
Khusus, dalam rangka optimalisasi dan edukasi atas kebijakan dan
teknis perhitungan perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikenai Pajak
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
102
Penghasilan bersifat final. Sebagian besar pengurus koperasi masih
belum mengerti akuntansi atau pembuatan laporan keuangan yang
standard. Program/Kegiatan yang dilakukan:
a) Sehubungan permintaan dan desakan berbagai kalangan seperti
Dekopin, gerakan koperasi, asosiasi UMKM dan Pemda untuk
melakukan peninjauan kembali PP Nomor 46 Tahun 2013 khusus
terkait pajak final 0,25 persen dari omzet hingga Rp4,8 milyar per
tahun, kami melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak,
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Kementerian
Hukum dan HAM untuk merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.
b) Pada tahun 2018, kegiatan advokasi perpajakan bagi KUMKM
memiliki output 500 KUMKM. Untuk memenuhi output tersebut
dilaksanakan melalui APBN dan Non APBN dengan komposisi
sebagai berikut:
No Keterangan Jumlah
KUMKM
I APBN 270
1 Kediri 45
2 Malang 45
3 Ogan Komering Ilir 45
4 Sukabumi 45
5 Tangerang 45
6 Tegal 45
II Non APBN 267
1 Sosialisasi Perpajakan bagi Koperasi pada tanggal
18 Juli 2018 di Aula Auditorium Dinas Perumahan
Rakyat dan Pemukiman Provinsi Banten
100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
103
2 RAT PKPRI Kota Blitar tanggal 24 Maret 2018 di
Aula PKPRI Kota Blitar
64
3 Talkshow BOTAX, Universitas Muhammadiyah
Purwokerto tanggal 4 Mei 2018
53
4 Seminar Nasional Kreatif Perpajakan Tahun 2018
tanggal 13 September 2018 di Politeknik Negeri
Bali
50
TOTAL 537
Pada tanggal 22 Juni 2018 telah diterbitkan PP Nomor 23 Tahun
2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.
Adapun pokok-pokok perubahannya, antara lain:
a) Penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari
omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
b) Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen
sebagai berikut:
1) Untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
2) Untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan
Komanditer atau Firma selama 4 tahun;
3) Untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas
selama 3 tahun.
Dalam rangka edukasi perpajakan tersebut, dilakukan bimbingan
teknis dengan tujuan :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
104
a) Mengedukasi pengurus untuk tertib administrasi pajak sebagai
kewajiban warga negara sehingga peraturan ini diharapkan
mendorong mematuhi peraturan perpajakan.
b) Mendorong Koperasi untuk transparan dan jujur melaporkan
usahanya kepada petugas pajak.
c) Memberikan kesempatan pelaku dan pengelola mengetahui
literasi terkait perpajakan Koperasi. Pajak merupakan sumber
pendanaan pemerintah untuk pembangunan.
Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan bimtek di daerah
antara lain:
a) Para pelaku koperasi mengeluhkan pengenaan pajak yang
dirasakan memberondong, karena jenisnya cukup banyak
sangat variatif. Akibatnya beban pajak yang ditanggung setiap
koperasi dirasakan sangat besar. Dampaknya banyak koperasi
menjadi kelimpungan.
b) Implementasi penerapan PPh Final 0,25 persen terhadap
UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.
4,8 miliar setahun adalah tepat, jika hanya dilihat dari sisi
kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok
perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan
menyelenggarakan pembukuan.
Sedangkan saran yang diperoleh antara lain:
a. Pemerintah harus segera merevisi Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
105
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan
itu, wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omzet sampai
Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final satu 0,25
persen.
b. Usulan insentif perpajakan bagi Koperasi.
B. Akuntabilitas Keuangan Deputi Bidang Pembiayaan
Alokasi anggaran Deputi Bidang Pembiayaan Tahun Anggaraan 2018
sebesar Rp. 45.417.320.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus tujuh belas
juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pada Deputi Bidang
Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp. 44.949.638.726,- (empat puluh empat
milyar sembilan ratus empat puluh sembilan enam ratus tiga puluh delapan tujuh
ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 98,98%. Rincian penyerapan
anggaran terdapat dalam tabel di bawah ini :
No Sasaran Strategis / Program /
Kegiatan
Pagu Realisasi %
1 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Teknis Lainnya Kementerian
Koperasi dan UKM
3.271.438.000 3.190.036.059 97,51
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monitoring
Evaluasi Urusan Pembiayaan
3.271.438.000 3.190.036.059 97,51
2 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
30.640.874.000 30.542.874.018 99,68
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
106
No Sasaran Strategis / Program /
Kegiatan
Pagu Realisasi %
Perluasan Pembiayaan dan
Jasa Keuangan Non Bank dan
Advokasi Perpajakan Bagi
Koperasi dan UMKM
2.291.628.000 2.244.096.670 97,93
Fasilitasi Permodalan Koperasi
dan Usaha Mikro dan Kecil
26.501.851.000 26.453.717.027 99,82
Penguatan Koperasi dan UMKM
di Bidang Keuangan Syariah
1.847.395.000 1.845.060.321 99,87
3 Program Penguatan
Kelembagaan Koperasi
1.600.000.000 1.566.850.155 97,93
Penguatan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
1.600.000.000 1.566.850.155 97,93
4 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
9.905.008.000 9.649.868.494 97,42
Peningkatan Akses UMKM pada
Asuransi, Penjaminan dan
Pasar Modal
9.905.008.000 9.649.868.494 97,42
Total 45.417.320.000 44.949.638.726 98,98
Adapun alokasi Deputi Bidang Pembiayaan sebesar Rp. 467.681.274,- atau
1,02% anggaran yang tidak dapat terealisasi antara lain disebabkan oleh :
1. Adanya Tenaga Pendamping Kredit Usaha Rakyat (TP KUR) sebanyak 4
orang yang mengundurkan diri.
2. Adanya selisih satuan biaya masukan antara Provinsi/DI dan Kab/Kota
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang
Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
107
3. Adanya sisa alokasi anggaran dalam proses prngadaan barang dan jasa
pemerintah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
108
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang
Pembiayaan Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Deputi Bidang Pembiayaan merupakan salah satu unit Eselon I di lingkup
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki tugas
dan fungsi untuk membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan,
koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan
penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di Bidang
Pembiayaan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah
b. Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembiayan Tahun 2018 menyajikan
berbagai keberhasilan maupun hambatan yang ada dalam mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya capaian terhadap IKU tersebut
dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU
tahun sebelumnya sebagai analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai
keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
109
c. Secara umum beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Deputi
Bidang Pembiayaan sepanjang tahun 2018 sesuai dengan Penetapan
Kinerja antara lain:
• pagu DIPA Deputi Bidang Pembiayaan sebesar Rp. 45.417.320.000,-
dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.949.638.726,-
atau 98,98%.
• Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kedeputian bidang
pembiayaan secara real time melalui website
http://pembiayaan.depkop.go.id.
• Terfasilitasinya 1.952 wirausaha pemula yang mendapat dukungan
modal awal (start up capital) atau 106,6% dibandingkan target 1.831
wirausaha pemula.
• Terfasilitasinya advokasi kerja sama antar usaha simpan pinjam
koperasi sebanyak 3 jaringan.
• Terfasilitasinya advokasi kerja sama antar lembaga pembiayaan/
keuangan syariah sebanyak 3 jaringan.
• Terfasilitasinya 14.677 usaha mikro sektor prioritas (kawasan ekspor,
Pengembangan Kawasan Pedesaan, KEK, antar kelompok
pendapatan, reforma agraria, dan pengembangan daerah tertinggal)
yang didampingi dalam mengakses dan mengelola kredit usaha rakyat
atau 97,36% ijka dibandingkan target 15.000 usah mikro.
• Terfasilitasinya 150 Usaha mikro yang mendapat pendampingan
Sertifikasi Hak Atas Tanah (Pra dan Pasca).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
110
• Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% sesuai PP Nomor 23
Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu.
B. Saran
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Deputi Bidang Pembiayaan pada
tahun mendatang, beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain adalah :
• Dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hendaknya
Program khusus yang ada di Deputi Bidang Pembiayaan didalam Rencana
Strategis (Renstra) lebih dipertajam sehingga sasaran yang diharapkan
dapat tercapai.
• Peningkatan Monitoring dan evaluasi kinerja sacara reguler (setiap bulan,
triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
• Peningkatan pengelolaan database Deputi Bidang Pembiayaan melalui
dukungan teknologi informasi.
• Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi baik di pusat maupun
daerah perlu ditingkatkan secara intensif.
• Dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan output kegiatan yang
dijadikan target dapat disesuaikan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
111
LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
112
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
113
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
114
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
115
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
116
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
117
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
118
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
119
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
120
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
121
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
122
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
123
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
124
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
125
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
126
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
127
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
128
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
129
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
130
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
131
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
132
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
133