laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah …ppid.padang.go.id/home/download_file/lakip 2016...
TRANSCRIPT
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2016
BAGIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2017
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI........................................................................................................... ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP ...........................................................2
1.3 Tujuan .......................................................................................................2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................3
1.5 Isu-Isu Strategis ........................................................................................6
1.6 Sistematika Penulisan ...............................................................................6
II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja .................................................................................8
2.2 Perjanjian Kinerja......................................................................................10
III. AKUNTABILITAS KINERJA
IV. PENUTUP
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Pembangunan Daerah Setda Kota
Padang Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016 disusun dalam rangka
memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 berarti Bagian
Pembangunan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari
Rencana Strategis 2014-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan
kegiatan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang dalam upaya memenuhi visi dan
misinya. Selama tahun 2016, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam
rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bagian Pembangunan Setda
Kota Padang untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja
Bagian Pembangunan Setda Kota Padang Tahun 2016. Penyampaian informasi
kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para
stakeholders kami.
Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi
Bagian Pembangunan Setda Kota Padang.
Padang, Januari 2017
Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Padang
Yenni Yuliza, ST, MT
NIP. 19710603 199803 2 003
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemerintah Kota Padang telah menyusun RPJMD 2014-2019 sebagai
implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi
Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019 yaitu :
“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan
Pariwisata yang sejahtera, Religius dan Berbudaya”
Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Enam
misi yaitu:
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya
manusia yang beriman dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan
berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.
Dalam rangka mencapai misi diatas, beberapa tujuan, sasaran , prioritas dan
strategi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan
dilaksanakan.
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini berusaha
digambarkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan
oleh Pembangunan. Dimana semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat
dilaksanakan dengan baik yaitu 100% atau dengan klasifikasi baik. Keberhasilan dan
kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi di atas tidak terlepas dari dukungan dari
semua staf yang ada di Bagian Pembangunan.
Kalaupun ada hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih
jamak terjadi pada setiap unit kerja yaitu sebagai berikut:
a. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
b. Masih lemahnya perencanaan
c. Terlambatnya memulai kegiatan
d. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis
kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran
Namun demikian kedepan segenap staf Bagian Pembangunan bertekad untuk
dapat memberikan yang terbaik untuk unit kerjanya yang pada akhirnya dapat
berkontribusi untuk pembangunan Kota Padang.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan LAKIP tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis
perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan
berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota
paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP
Penyusunan laporan LAKIP bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah
Kota Padang didasarkan pada :
a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 20014 tentang pemerintah daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019;
1.3 Tujuan
Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas
instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan
akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari
3
penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governance).
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012, Bagian
Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring serta pengendalian administrasi
pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Pembangunan mempunyai
fungsi:
a. mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan pembangunan
Daerah;
b. mengkoordinasikan dan pengendalian dan pembinaan administrasipembangunan
yang dibiayai dengan APBD dan dana pembangunan lainnya;
c. Pengendalian, evaluasi, monitoring dan melaporkan pelaksanaanpembangunan;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Pembangunan terdiri atas 3 Sub Bagian yaitu :
1. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan
2. Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan, Tugas Pokoknya sebagai
berikut:
1. Sub Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanaakn pembinaan Administrasi pembangunan dan mengkoordinasikan
penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait.
2. Penjabaran tugas pokok Sub. Bagian Administrasi Pembangunan sebagimana
dimaksud pada ayat 2 adalah;
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan administrasi pembangunan; Mengumpulkan, dan
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi
pembangunan.
4
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
bidang administrasi pembangunan.
c. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
administrasi Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan
masalah
d. Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja
dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi.
e. Membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub Bagian Pembinaan
Administrasi Pembangunan.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan, Tugas Pokoknya sebagai
berikut :
1. Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan
bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksnaan pembangunan dan
pengendalian.
2. Penjabaran tugas Sub. Bagian Pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat 2
adalah :
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pengendalian pembangunan.
b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pengendalian pembangunan .
d. Menginvetarisasi permasalahan –permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk
pemecahan masalah
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan
dana pembangunan Daerah lainya.
5
g. Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.
h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.
i. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Tugas Pokoknya sebagai berikut :
1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
2. Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 adalah;
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang
berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan.
b. Mencari, mengumpulkan, mengimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
dibidang evaluasi dan pelaporan.
d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
f. Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah
g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD
dan bantuan pembangunan Daerah lainnya.
h. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan
program pembangunan Daerah.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, diperlukan sumber daya manusia dan
sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Saat
ini, Bagian Pembangunan memiliki 16 orang PNS yang terdiri dari beberapa strata
pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :
6
GOLONGAN
PNS
PASCA
SARJANA SARJANA DIPLOMA SLTA
IV - 1 - -
III 3 7 - -
II - - 2 3
Jumlah 3 8 2 3
Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian Pembangunan
masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh
jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya learning by doing dan saling
berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan,
penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.
1.5 Isu - Isu Strategis
Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah
kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan tekhnis yang kurang memadai sesuai
dengan latar belakang pendidikan dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui
ada yang mengalami kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama,
Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di
Bagian Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi
dan kondisi ini. Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik.
1.6 Sistematika Penulisan
Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 bab dengan susunan sebagai berikut :
a. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dan menjabarkan aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi bagian
pembangunan.
b. Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian ringkasan atau ikhtisar perjanjian
kinerja Tahun 2016 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota
Padang.
c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk setiap pernyataan kinerja
7
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta
realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Bagian Pembangunan.
d. Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang
tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja
Bagian Pembangunan yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan Administrasi
Pembangunan, Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan dan Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai strategi perencanaan yang digunakan dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Padang, adalah :
Visi Bagian Pembangunan:
“Menjadi Penggerak dalam Mewujudkan Manajemen Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan yang Taat Azas”.
Misi Bagian Pembangunan:
a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD selaku pengelola dan
pelaksana program dan kegiatan pembangunan.
b. Meningkatkan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pembangunan.
c. Memfasilitasi pelaksanaan Barang/ Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa (procurement unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).
d. Melaksanakan pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna dan
penyedia Barang/ Jasa.
e. Meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik kepada
pengguna dan penyedia Barang/ Jasa.
f. Meningkatkan kemampuan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja
Bagian Pembangunan.
Tujuan Bagian Pembangunan:
a. Meningkatkan kemampuan profesional personil Bagian Pembangunan dalam
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan
secara efektif, efisien dan transparan dalam kondisi yang kondusif.
9
b. Meningkatkan kualitas sistim informasi pembangunan dalam upaya
mempercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian
masalah-masalah pelaksanaan pembangunan.
c. Tersedianya Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai acuan kegiatan dan
pedoman pada proses pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota
Padang.
d. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
secara Elektronik.
e. Tersedianya pelayanan procurement unit/ Unit Layanan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
f. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan pembangunan.
g. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
Sasaran Bagian Pembangunan:
a. Terealisasinya keseluruhan program pembangunan yang dialokasikan dalam
APBD Kota Padang pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat
efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan kontribusi
positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara
keseluruhan.
b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan Barang dan Jasa yang baku,
efektif, efisien dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah
(Procurement Unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
d. Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan pembangunan.
e. Terwujudnya koordinasi antar SKPD yang sinkron dan terpadu.
f. Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh program dan kegiatan di
Kota Padang.
g. Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
10
Strategi dan Kebijakan Bagian Pembangunan:
a. Mengoptimalkan Standar Analisa Biaya (SAB) sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang
b. Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat
koordinasi dengan pengelola kegiatan dengan efektif dan efisien.
c. Mengoptimalisasikan seluruh personil Bagian Pembangunan dengan
meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang
dibebankan pada Bagian Pembangunan.
d. Mengoptimalkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai
penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Padang sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang
berlaku.
2.2. Perjanjian Kinerja
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAREAH KOTA PADANG
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Terselenggaranya unit pelayanan
pengadaan barang/ jasa pemerintah
(Procurement Unit dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik)
Jumlah pengguna layanan
pengadaan barang dan jasa
melalui elektronik (LPSE)
untuk SKPD Kota Padang
250 paket
2. Terselenggaranya pengendalian,
monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan pembangunan
Persentase SKPD yang
merealisasikan paket
pengadaan sesuai yang telah
direncanakan
100 %
3. Terwujudnya mekanisme proses
pengadaan barang dan jasa yang
baku, efektif, efisien dan akuntabel
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Jumlah layanan pengadaan
barang dan jasa yang dilelang
di ULP untuk SKPD Kota
Padang
250 paket
4. Penerapan Standar Analisa Biaya
(SAB) seluruh program dan
kegiatan pembangunan
Jumlah produk hukum yang
dihasilkan untuk pedoman dan
petunjuk teknis penggunaan
biaya kegiatan dilingkungan
Pemerintah Kota Padang
(SAB)
2 produk hukum
11
5. Terlaksananya system pelaporan
yang tepat waktu dengan dengan
data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan
realisasi fisik dan keuangan
tepat waktu
50 SKPD
Persentase SKPD laporan
penyerapan anggarannya
diatas 90%
100%
Program Anggaran
1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp. 227.976.000,-
2. Program pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah Rp. 584.479.550,-
3. Program Pelayanan administrasi perkantoran Rp. 1.373.696.500,-
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah RP. 117.408.000,-
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian yang diperoleh sebagai pelaksanaan
kegiatan (realisasi) dari hasil pengukuran kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator
kinerja, target dan realisasi kegiatan tersebut.
Untuk mewujudkan sasaran kedua di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1
No Indikator Kinerja
2016
%
Capaian
2015
% Target Realisasi
1
Jumlah pengguna
layanan pengadaan
barang dan jasa melalui
elektronik (LPSE) untuk
SKPD Kota Padang
250 paket 255 paket 102
100
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 secara fisik realisasi
kegiatan sebesar 102% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja
yang ditetapkan awal tahun 2016.
SASARAN 1
TERSELENGGARANYA UNIT PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT DAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)
13
Untuk mewujudkan sasaran ketiga di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota
Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 2
No Indikator Kinerja
2016
%
Capaian
2015
% Target Realisasi
1
Persentase SKPD yang
merealisasikan paket
pengadaan sesuai yang
telah direncanakan
100% 100% 100
100
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 secara fisik realisasi
kegiatan sebesar 100% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja
yang ditetapkan awal tahun 2016.
Untuk mewujudkan sasaran pertama di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
SASARAN 2
TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SASARAN 3
TERWUJUDNYA MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG
DAN JASA YANG BAKU, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU
14
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 3
No Indikator Kinerja 2016
% Capaian 2015
% Target Realisasi
1
Jumlah layanan pengadaan
barang dan jasa yang
dilelang di ULP untuk
SKPD Kota Padang
250 paket 255 paket 102 123
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 secara fisik realisasi
kegiatan sebesar 102% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja
yang ditetapakan awal tahun 2016.
Untuk mewujudkan sasaran keempat di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota
Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 4
No Indikator Kinerja
2016
%
Capaian
2015
% Target Realisasi
1
Jumlah produk hukum
yang dihasilkan untuk
pedoman dan petunjuk
teknis penggunaan biaya
kegiatan dilingkungan
Pemerintah Kota
Padang (SAB)
2 Produk
hukum
2 Produk
hukum 100
2 Produk
hukum
SASARAN 4
PENERAPAN STANDAR ANALISA BIAYA (SAB)
SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN DI KOTA
PADANG
15
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 secara fisik realisasi
kegiatan sebesar 100% dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja
yang ditetapkan awal tahun 2016.
Untuk mewujudkan sasaran kelima di atas, Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 5
No Indikator Kinerja
2016
%
Capaian
2015
% Target Realisasi
1
Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan
realisasi fisik dan
keuangan tepat waktu
50 SKPD 50 SKPD 100 100
2
Persentase SKPD
laporan penyerapan
anggarannya diatas 90%
100% 70% 70 50
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.1 secara fisik realisasi
kegiatan sebesar 50 SKPD dengan artian bahwa kegiatan tercapai sesuai dengan target kinerja
yang ditetapkan awal tahun 2016 dan pada rogram dan kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 3.5.2 secara fisik realisasi kegiatan sebesar 70% dengan artian bahwa kegiatan
tidak tercapai sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan awal tahun 2016.
SASARAN 5
TERLAKSANANYA SYSTEM PELAPORAN YANG
TEPAT WAKTU DENGAN DATA YANG AKURAT
DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
16
Realisasi Anggaran
Adapun analisis capaian keuangan persasaran strategis dan program / kegiatan sesuai
dengan perjanjian kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
No
Sasaran
Program/
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
capaian
I Terselenggaran
ya unit
pelayanan
pengadaan
barang/ jasa
pemerintah
(Procurement
Unit dan
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik)
1. Jumlah
pengguna
layanan
pengadaan
barang dan
jasa melalui
elektronik
(LPSE)
untuk
SKPD Kota
Padang
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
1. Penunjang layanan pengadaan
secara elektronik (LPSE)
Rp.
227.976.000,-
Rp.
224.136.000,-
98,32
II Terselenggaran
ya
pengendalian,
monitoring dan
evaluasi
program dan
kegiatan
pembangunan
1. Persentase
SKPD yang
merealisasik
an paket
pengadaan
sesuai yang
telah
direncanaka
n
Program pembinaan dan
pengendalian pembangunan daerah
1. Pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Rp.
309.087.500,-
Rp.
288.817.500,-
93,44
17
III Terwujudnya
mekanisme
proses
pengadaan
barang dan jasa
yang baku,
efektif, efisien
dan akuntabel
sesuai
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
1. Jumlah
layanan
pengadaan
barang dan
jasa yang
dilelang di
ULP untuk
SKPD Kota
Padang
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
1. Penyediaan pelaksanaan
pelayanan barang dan jasa/
Penunjang Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Rp.
1.373.696.500,
-
Rp.
1.367.954.500
99.58
IV Penerapan
Standar Analisa
Biaya (SAB)
seluruh
program dan
kegiatan
pembangunan
1. Jumlah
produk
hukum
yang
dihasilkan
untuk
pedoman
dan
petunjuk
teknis
penggunaan
biaya
kegiatan
dilingkunga
n
Pemerintah
Kota
Padang
(SAB)
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1. Evaluasi Standar Analisa
Biaya Anggaran Tahun 2017
2. Evaluasi Standar Analisa
Biaya Anggaran Perubahan
Tahun 2016
Rp.
58.704.000,-
Rp.
58.704.000,-
Rp.
58.664.000,-
Rp.
58.439.250,-
99,93
99,55
V Terlaksananya
system
pelaporan yang
tepat waktu
dengan dengan
data yang
akurat dan
dapat
dipertanggungj
awabkan
1. Persentase
SKPD
Program Pembinaan dan
Pengendalian Pembangunan daerah
18
laporan
penyerapan
anggarann
ya diatas
90%
2. Persentase
SKPD
yang
menyampa
ikan
laporan
realisasi
fisik dan
keuangan
tepat
waktu
1. Pelaksanaan Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA)
2. Evaluasi dan pelaporan
kegiatan pembangunan
Rp.
107.022.050,-
Rp.
168.370.000,-
Rp.
97.441.500,-
Rp.
115.103.000,-
91,05
68,36
19
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan
Setda Kota Padang Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bagian Pembangunan Setda
Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LAKIP Bagian Pembangunan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Bagian
Pembangunan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian
Pembangunan Setda Kota Padang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Bagian Pembangunan Setda Kota Padang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
untuk membangun Kota Padang
.
Padang, Januari 2017
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
Yenni Yuliza, ST, MT
NIP. 19710603 199803 2 003
No Sasaran strategis Target
1 2 4
1 Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan pembangunan
100%
2 Penerapan Standar Analisa Biaya (SAB) seluruh
program dan kegiatan di Kota Padang
2 produk hukum
3 Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu
dengan data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
100%
100%
80%
Program Anggaran Keterangan
1 Program pembinaan dan pengendalian pembangunan
daerah
Rp 607.628.550 APBD
2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Rp 130.000.000 APBD
Padang, Maret 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Ir. H. ASNEL, M. Si YENNI YULIZA, ST, MT
Pembina Utama Muda, Pembina,
NIP. 19590114 198509 1 001 NIP. 19710603 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
Persentase OPD yang mengentrikan laporan realisasi fisik
dan keuangan pada aplikasi Simbangda
Persentase OPD yang laporan penyerapan anggarannya
diatas 90%
Persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik
dan keuangan tepat waktu
Persentase OPD yang merealisasikan program dan kegiatan
pembangunan sesuai yang telah direncanakan
Jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk pedoman dan
petunjuk teknis penggunaan biaya kegiatan dilingkungan
Pemerintah Kota Padang (SAB)
Indikator Kinerja
3