lakip 2005satpolpp.gresikkab.go.id/file/narasi renstra.docx · web viewmenurut jenis kelamin laki...
TRANSCRIPT
BABAB
PENDAHULUANPENDAHULUAN111.1. LATAR BELAKANG
okumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 sebagai sebuah dokumen
perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama
periode 2011 – 2015 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun
2011 – 2015 dan bersifat indikatif.
Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2015 secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang
ada dan yang mungkin timbul.
Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik akan menghadapi
tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika
masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk menimbulkan
kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan pemukiman dan infra
struktur pendukung serta perbaikan ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi K3
(Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kab. Gresik. Oleh sebab itu
Satpol PP diharapkan kedepan mampu menterjemahkan tantangan masa depan
secara profesional.
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa dokumen Renstra
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
DD
1
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renstra Satpol PP Kab. Gresik 2011 - 2015
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2011
– 2015 ;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Kab. Gresik Tahun 2011 –
2015 dimaksudkan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
regional, nasional dan global untuk masa lima tahun kedepan serta mampu eksis
dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Selain itu
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 disusun
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kab. Gresik yang berlaku
jangka satu tahunan yang memuat rencana kerja dan pendanaannya. Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini merupakan upaya
untuk mengarahkan semua potensi yang dimiliki di dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang ada serta untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Gresik Tahun 2011 – 2015 adalah untuk :
1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 ke dalam
rencana instansional
2. Menjabarkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik 2011 –
2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional.
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai
acuan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja tahunan
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen
yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan kualitas
dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Renstra Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum dan sistematika penulisan
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang berisi tugas, fungsi dan
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan
peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,
yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan
Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu
Strategis.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN yang berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka
menengah, strategi dan kebijakan Satpol PP Kab. Gresik
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII : PENUTUP.
LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 4
BABAB
GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN 222.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2008
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, maka tugas pokok Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah :
Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan menegakkan peraturan
daerah dan peraturan pelaksanaannya
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gresik adalah :
1. Penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan kebijakan teknis
dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan
peraturan daerah dan peraturan pelaksananya ;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di Daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaanya:
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
SS
5
pelaksanaanya dengan aparat Kepolisisan Negara Penyidik pegawai Negeri
Sipil (PPNS) atau aparatur lainya.
5. Pelaksanaan penyidikan,pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan
terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggar
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya ke Badan Peradilan atau
instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan:
6. Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan
penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya:
7. Pelaksanaan pengamanan aset strategis pemerintah daerah, kunjungan tamu
daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan pembinaan,pengawasan, penyuluhan dalam upaya mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Gresik
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
bidang tugasnya;
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
Unsur Pimpinan yang terdiri dari Kepala Satuan membawahi 1 (satu) Bagian Tata
Usaha, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur
organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 6
SUB BAGIAN TU
SEKSIOPERASITRANTIB
SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
2.2. SUMBER DAYA
Dalam kedudukan sebagai unsur pemerintah Kabupaten dibidang
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten
Gresik serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang
diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.174 Km2 terdiri dari luas pulau
Bawean 196,20 Km2 dan daratan di pulau Jawa 877,80 Km2. Wilayah
Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26
Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi sebagai
daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi masyarakat yang
majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya ganguan ketentraman Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
KEPALA SATUAN
SEKSIPEMBINAANUMUM DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
7
dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya perilaku masyarakat yang
kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah berakibat
pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
Sarana dan prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja antara
lain : 1 buah gedung kantor (2 lantai), 2 buah truk patroli wilayah, 3 buah kijang
patroli wilayah, 2 buah mobil operasional, 10 buah sepeda motor operasional, 2
buah sepada motor patwal, 31 unit peralatan dan kelengkapan PHH, 6 buah
komputer, 2 buah senjata api, 11 buah alat komunikasi rage, 39 buah alat
komunikasi HT.
Selain itu, Satpol PP didukung sumber daya manusia sebanyak 177 orang
dengan komposisi sebagai berikut :
a. Menurut Status Kepegawaian
PNS sebanyak 176 orang
- Golongan IV sebanyak 1 orang
- Golongan III sebanyak 24 orang
- Golongan II sebanyak 145 orang
- Golongan I sebanyak 7 orang
TKM sebanyak 1 orang
b. Menurut Jenis Kelamin
Laki – laki sebanyak 174 orang
Perempuan sebanyak 3 orang
c. Menurut Jabatan dan Tugasnya
Unsur Pimpinan ada 5 (empat) orang yang terdiri dari :
- Kepala Satuan
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Pengembangan Kapasitas
- Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
Unsur Regu
Terdiri dari 10 regu yaitu :
5 regu @ 10 orang (1 Kepala Regu + 9 Anggota Regu) = 50 orang
2 regu @ 9 orang (1 Kepala Regu + 8 Anggota Regu) = 18 orang
Petugas Provost sebanyak 8 orangRenstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 8
Petugas penjagaan
- Penjagaan Rumah Dinas Bupati Gresik sebanyak 12 orang.
- Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik sebanyak 9 orang
- Penjagaan Gedung DPRD Gresik sebanyak 9 orang
- Penjagaan lobi/parkir Kantor Bupati Gresik sebanyak 7 orang
- Penjagaan Malam Kantor Bupati Gresik sebanyak 12 orang
- Penjagaan Gedung DPPKAD/Badan PMP/Dinkop UKM Perindag Kab.
Gresik sebanyak 6 orang
- Penjagaan Gedung Dinas Kesehatan/Pertanian sebanyak 6 orang
- Penjagaan Gedung Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial
sebanyak 9 orang
- Penjagaan Gedung Satpol PP sebanyak 9 orang
Unsur Staf sebanyak 14 orang
Dengan keadaan yang demikian maka dalam rangka peningkatan
ketentraman, ketertiban umum masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik diperlukan adanya penyusunan program yang tepat sasaran,
tusi yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, koordinasi dengan
instansi terkait yang mantap, sumber daya pendanaan tercukupi dan dukungan
masyarakat yang kondusif.
2.3. KINERJA PELAYANAN
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 148 ayat
(1) adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja.” Pada tahun 2006 hingga 2010, tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab.
Gresik, belum dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yaitu 70%
dengan batas waktu pencapaian hingga tahun 2010 sebagaimana ditetapkan
dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 9
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota. Sedangkan untuk Kabupaten
Gresik hanya mencapai 68% pada tahun 2010.
Hal ini menunjukkan keterbatasan kuantitas SDM Satpol PP dibanding
dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini ditunjukkan
dengan rasio jumlah personil Satpol PP dibagi jumlah penduduk pada tahun 2010
hanya mencapai 0,015% per 10.000 penduduk.
Dalam rangka mengupayakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat
yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat kebijakan
dengan mengeluarkan PERDA guna penanganan pekat (penyakit masyarakat)
dan PKL. PERDA tentang Pekat antara lain yaitu (1) Perda Nomor 22 tahun 2004
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan
Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan (2) Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran
Minuman Keras. Sedangkan PERDA tentang penanganan PKL yaitu Perda Nomor
25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kab.
Gresik.
Tabel pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kab. Gresik periode 2006 –
2010 sebagaimana lampiran tabel 2.1 dan tabel anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan Satpol PP Kab. Gresik sebagaimana lampiran tabel 2.2.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 10
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur
pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda
dan Keputusan Kepala Daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu
mewujudkan Kabupaten Gresik yang tertib dan tentram maka perlu kerja keras
terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi
tantangan – tantangan yang selama ini dihadapi antara lain :
a. Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 1.237.264 menghuni area
seluas 1.191,25 km2 sehingga dapat dihitung ratio kepadatannya 1.038
jiwa/km2. Selain itu wilayah perkotaan dipadati penduduk sebesar 1.883
jiwa/km2 sedangkan di wilayah pedesaan hanya hanya 736 jiwa/km2.
Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infra
struktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas
kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan
perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban
yaitu adanya penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau,
daerah resapan dan lain – lain.
b. Pertumbuhan Industri
Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri.
Perkembangan sektor industri yang demikian besar sangat menguntungkan
dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi
calon tenaga kerja luar daerah yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke
wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrilisasi juga menyumbang tingkat
polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri
yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam
masyarakat.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 11
Dari tantangan – tantangan yang dihadapi di atas, Satuan Polisi Pamong
Praja memiliki peluang – peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan
antara lain :
a. Pembangunan fasum fasos
Pembangunan fasum fasos menjadi konsekuensi logis dari pertumbuhan
penduduk khususnya di kawasan perkotaan. Namun pembangunan fasilitas
umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
b. Koordinasi dengan stakeholders terkait
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA tidak dapat
menyelesaikan permasalahan pelanggaran K3 secara independen, namun
harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun
masyarakat. Tanpa dukungan stakeholders terkait maka akan terjadi hit and
run dalam penegakan PERDA.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 12
BABAB ISU – ISU STRATEGISISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASBERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI DAN FUNGSI 333.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
ecara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
ketentraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Kelembagaan
Dengan diterbitkan PP 41/2007 tidak membawa perubahan secara significant
dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia (SDM). Hal ini karena beberapa faktor yaitu :
- SO (Struktur Organisasi) POL PP berbentuk “kantor” berubah menjadi
“Satuan Polisi Pamong Praja”, dimana SO Satpol PP hampir sama dengan
SO Kantor
- Eselonering Kasatpol PP setingkat dengan Kepala Kantor (eselon III/a)
Sedangkan menurut PP 6/2010, Satpol PP Kabupaten Gresik merupakan
organisasi Tipe A karena memiliki variabel besaran organisasi perangkat
daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (pasal 11) dan
Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota
provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol
PP Tipe A (pasal 34). Kabupaten Gresik merupakan penyangga ibukota
propinsi (Kota Surabaya).
Maka seharusnya SO Satpol PP Kab. Gresik mengikuti ketentuan pasal 15 PP
6/2010 yaitu :
(1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
SS
13
(3) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan
merupakan jabatan struktural eselon IVa.
Dengan peningkatan eselonering, maka diharapkan adanya garis komando
yang jelas antara Kasatpol PP dengan Anggota POL PP di Kecamatan selain
mempermudah monitoring dan pengawasan situasi trantibum dengan
persamaan persepsi dalam penyelenggaraan penegakan PERDA.
b. Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah
Tantangan utama yang dihadapi Polisi Pamong Praja adalah bagaimana cara
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah.
Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan yang ada dapat
disebabkan beberapa faktor yang berbeda, antara lain seperti desakan
kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan atau sikap apatis warga. Selain
itu penduduk di Kabupaten Gresik untuk wilayah perkotaan merupakan warga
pendatang, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah industri.
Pada akhir Tahun 2010, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentramanan, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik
hanya mencapai 68%. Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kab./Kota, standar pelayanan minimal (SPM) untuk tingkat penyelesaian tingkat
K3 untuk Tahun 2010 harus mencapai 70%.
c. Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja
Kualitas SDM Polisi Pamong Praja masih perlu ditingkatkan dalam rangka
pelaksanaan penegakan Perda. Dengan peningkatan kemampuan (skill)
anggota POL PP dapat menjawab tantangan terhadap kompleksitas
permasalahan, maka persentase penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban
dan Keindahan) dapat ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kemampuan
anggota POL PP, perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis. Selain itu
secara kuantitas, jumlah anggota POL PP masih belum memadai. Hal ini dapat
dilihat dari rasio jumlah penduduk Kabupaten Gresik hanya mencapai 0,015%
per10.000 penduduk. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas
anggota POL PP, maka perlu koordinasi (usulan) dengan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) sebagai leading sektor.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 14
d. Motivasi Aparatur
Salah satu aspek vital bagi keberhasilan tugas dan meningkatnya kinerja
adalah besarnya motivasi individu terhadap tugas dan tanggung jawab.
Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya motivasi yaitu :
- Resiko terhadap Pekerjaan
PNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan
fungsi yang terdiri 80% operasional (pekerjaan luar ruangan) dan 20%
administrasi. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak PERDA, sangat
memungkinkan bagi seorang Anggota POL PP bersentuhan fisik dengan
pelanggar PERDA secara langsung (face to face). Hal ini tentu saja
mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun mental.
- Sistem Jam Kerja
Tuntutan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menunjang terciptanya
situasi daerah yang tenteram, tertib dan kondusif, maka memerlukan
pemantauan 24 jam (on call). Dengan jumlah anggota POL PP yang ada
maka dijadwalkan pembagian jam kerja melalui shift.
- Kesejahteraan
Dengan resiko terhadap pekerjaan dan sistem jam kerja yang ada, anggota
POL PP hanya mendapatkan tunjangan uang LP (Lauk Pauk) per bulan
sebesar :
Kasatpol PP sebesar Rp. 350.000,-
KTU/Kasi sebesar Rp. 250.000,-
Karu sebesar Rp. 225.000,-
Anggota sebesar Rp. 200.000,-
Mengingat uraian di atas, pemberian tambahan tunjangan pegawai (TPP) bagi
anggota POL PP diharapkan dapat direalisasikan dengan besaran yang dapat
disesuaikan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 15
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik adalah : GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai – nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri. Dalam menunjang misi ini, Satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai Program antara lain :
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain :
a. Kelembagaan
b. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda
c. Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja
d. Motivasi Aparatur
Faktor penghambat pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :
a. Tingkat urbanisasi
Kabupaten Gresik sebagai kota industri menjadi magnet bagi warga pendatang
untuk mendapat pekerjaan yang layak, tak terkecuali bagi pendatang yang
menjadi penyakit masyarakat (PSK). Hal ini diketahui pada saat penertiban,
para tersangka yang terjaring kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Gresik.
Seiring dengan maraknya PSK, peredaran minuman keras pun merebak. Selain
itu masalah PMKS (gepeng dan anjal) dan menjamur PKL liar menambah
kompleknya permasalahan khususnya di perkotaan.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 16
b. Kebutuhan Informasi Publik
Dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin membaik, saat ini
masyarakat mulai kritis dalam mengamati jalannya pemerintahan. Masyarakat
menginginkan adanya keterbukaan informasi publik. Namun terkadang cara
penyampaian aspirasi kurang santun dengan mengedepankan keinginan
pribadi. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pemerintah maupun
masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari – hari.
c. Budaya Mematuhi Peraturan
Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, sehingga perbedaan jumlah penduduk
asli dan pendatang hampir berimbang. Kemungkinan penduduk pendatang
kurang ada rasa memiliki terhadap Kabupaten Gresik dibanding penduduk asli.
Selain itu aktifitas yang padat dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari
membuat seseorang bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Hal ini
menyebabkan budaya untuk mematuhi peraturan menjadi rendah.
Faktor pendorong pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :
a. Partisipasi Masyarakat
Simbol Kota Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali disebabkan sejarah
yang melatarbelakangi berdirinya Kabupaten Gresik. Keberadaan Makam
Wali/Sunan dan banyaknya jumlah pondok pesantren menumbuhkan perilaku
agamis dalam masyarakat. Peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama
dalam berkontribusi menciptakan suasana santun dan sejuk pada kehidupan
sehari – hari.
b. Koordinasi dengan Instansi Terkait
Dalam rangka penegakan PERDA, Satpol PP selalu melakukan koordinasi
dengan Instansi terkait guna penyelesaian permasalahan pelanggaran K3.
Koordinasi dilakukan baik dengan aparat penegak hukum lainnya maupun
instansi terkait (SKPD) sesuai tusinya.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 17
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI
Telaahan Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.
Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2010 – 2014,
ditetapkan 5 (lima) kebijakan. Dari 5 (lima) kebijakan Renstra Kementerian Dalam
Negeri RI 2010 – 2014, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kebijakan ke – 5
yaitu :
“Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Dari kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2010 – 2014,
ditetapkan 13 (tiga belas) program strategik terbagi atas 8 (delapan) program
utama dan 5 (lima) program penunjang. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu
pada program utama ke – 2 pada program strategik yaitu :
“Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, serta Ketertiban Umum”
Guna mendukung kebijakan dan program Renstra Kementerian Dalam
Negeri RI 2010 – 2014 di bidang ketentraman dan ketertiban umum tersebut,
RPJMD Tahun 2010 – 2014 Propinsi Jawa Timur menuangkan arahan kebijakan
ke – 5 yaitu :
Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan
tegaktertibnya tatanan sosial kemasyarakatan.”
Selanjutnya dari arahan kebijakan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja
Propinsi Jatim menetapkan agenda untuk Tahun 2010 – 2014 yaitu :
1. Pengamanan aset – aset pemerintah
2. Pengembangan budaya hukumRenstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 18
3. Pengembangan budaya sistem keamanan berbasis masyarakat (community
policing)
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
Dari agenda yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jatim,
“Pengamanan aset – aset pemerintah”, Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Gresik menetapkan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan .
Dari agenda “Pengembangan budaya hukum”, Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Gresik berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mematuhi peraturan yang berlaku melalui program sebagai berikut :
1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Dari 2 (dua) program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik
menerapkan sistem prosedur operasional berupa deteksi dini, preventif,
persuasif, represif dan rehabilitasi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi
Pamong Praja).
Dari agenda “Pengembangan budaya sistem keamanan berbasis masyarakat (community policing)” Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik
tidak dapat melaksanakan, mengingat di Kabupaten Gresik untuk SKPD yang
memiliki tusi perlindungan masyarakat masih berada dibawah Kantor
Kesbangpolinmas sebagai leading sektor.
Dari agenda “Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”, di Kabupaten Gresik permasalahan narkoba telah ditangani BNK
(Badan Narkotika Kabupaten) Gresik sebagai leading sektor.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 19
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang
memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.
Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.
Kabupaten Gresik bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa, bagian timur
dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian selatan berbatasan
dengan Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto, sementara bagian barat berbatasan
dengan Kab. Lamongan. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah
penyanggah kota Surabaya (Surabaya Metropolitan Area). Dimana Kota Surabaya
adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia
Timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif
secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik
kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta
permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif
pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang
representatif, kondusif, dan strategis.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 20
Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gresik
meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional
mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.192,25 km2 dan sejauh
4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta
ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. Arahan kebijakan perencanaan
RTRW meliputi tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.
Pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan
tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat,
mobilitas/ pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis
serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada,
sehingga akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan
penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu upaya
pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam
proses perkembangannya
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Gresik, arah pengembangan pelayanan adalah dengan mengantisipasi dampak
negatif dari penyalahgunaan ruang publik dalam rangka penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kabupaten Gresik yang terdiri dari 18 Kecamatan diharapkan Satpol PP
dapat melakukan penertiban secara preventif, presuasif dan represif. Mengingat
struktur organisasi Satpol PP Kab. Gresik masih berupa Kantor dan tidak memiliki
UPTD di Kecamatan maka yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi
dengan Kasi Trantib dan anggota POL PP Kecamatan melalui Camat (Kepala
Wilayah).
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 21
Untuk Kab. Gresik bagian utara dan selatan, umumnya masyarakat
memanfaatkan SDA yang ada berupa pertambakan dan potensi penggalian galian
golongan C maka perlu adanya pemantauan penggunaan SDA dilakukan secara
bijaksana. Sedangkan untuk Kab. Gresik bagian tengah merupakan pusat industri
dan perdagangan sehingga perlu mendapat perhatian terhadap penyalahgunaan
ruang publik.
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis yang dibahas adalah mengenai perkembangan sektor
industri yang demikian besar sehingga menguntungkan dari sisi penyerapan
tenaga kerja namun besarnya peluang tersebut menarik minat tidak saja tenaga
kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi calon tenaga kerja luar daerah
yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah Kabupaten Gresik
khususnya Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar. Di 3 (tiga) kecamatan yang
merupakan bagian dari ibu kota Kabupaten Gresik berdiri industri-industri besar
yang menyerap tenaga kerja relatif banyak, seperti PT. Petrokimia Gresik,
Kawasan industri Gresik, industri kemasan PT. Wiharta Karya Agung di Kec
Gresik, Kawasan Industri Maspion, PT. Karunia Alam Segar di Kecamatan
Manyar, PT. New Era Ruberrindo, Behaestex dan industri kayu olahan di
Kecamatan Kebomas.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 22
Keberadaan industri besar diwilayah perkotaan tersebut mengakibatkan
tidak meratanya tingkat kepadatan penduduk di perkotaan yang mencapai 1814
jiwa / km² dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya dihuni 736 jiwa/km².
Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan menuntut ketersediaan
pemukiman dan infra struktur pendukungnya seperti jalan, sekolah, sentra
perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum.
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gresik dalam 2
tahun terakhir mengalami peningkatan rata – rata 6 % per tahun. Namun kondisi
ini belum mampu mengadop tenaga kerja (domestik maupun pendatang) yang
ada di Kabupaten Gresik. Menurut catatan statistik dari sebanyak 721.051
penduduk yang berusia kerja, 545.672 orang merupakan angkatan kerja yang
seharusnya produktif menafkahi diri atau keluargnya. Dari jumlah angkatan kerja
tersebut terdapat 15.557 orang yang sedang mencari pekerjaan.
Pusat kawasan ekonomi dan perdagangan di ibu kota Kabupaten Gresik
selama ini adalah di ruas jalan Gubernur Suryo, Samanhudi, Usman Sadar dan
Sindujoyo, diwilayah tersebut tersedia 2 pasar tradisional yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah (Pasar Kota dan Pasar Baru), departemen store Ramayana,
pusat makanan khas Gresik dan pertokoan, keterbatasan tempat dan fasilitas di
dalam pasar maupun area disekitar sentra perdagangan mengakibatkan banyak
bermunculan Pedagang kaki lima (PKL), padatnya parkir kendaraan dan
angkutan umum menunggu penumpang.
Kondisi demikian yang masih berlanjut adalah jumlah pedagang kaki lima
yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan menjadi semakin banyak
sehingga menciptakan kawasan Gubernur Suryo sebagai kawasan yang tidak
teratur karena badan jalan menyempit oleh PKL, kendaraan parkir dan angkutan
umum menunggu penumpang yang berdampak arus lalu lintas macet, sampah
tidak terangkut dan kotor.
Diluar kawasan Gubernur Suryo, pada waktu-waktu mendatang dapat
diprediksikan bahwa pertumbuhan PKL, permasalahan sampah dan sanitasi kota
akan dapat dijumpai di hampir setiap ruas jalan utama kota Gresik karena saat ini
telah berkembang kawasan-kawasan pemukiman baru seperti Graha Bunder Asri,
Alam Bukit Raya, Griya Kedanyang Giri Asri, Perumahan Wiharta dan Pondok
Permata Suci. sedangkan di luar kota perkembangan kawasan pemukiman seperti
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 23
Driyorejo kota baru, kecamatan Kedamean, kecamatan Menganti dan kecamatan
Bungah perlu antisipasi penataan agar wilayah pedesaan yang berubah menjadi
suatu kawasan perkotaan dapat tertata dengan baik.
Upaya untuk menumbuhkan dan menggairahkan kembali
perekonomian di Kabupaten Gresik, Pemerintah daerah selain melakukan
pendekatan debirokratisasi perijinan, penyediaan sarana utilitas air bersih,
sanitasi dan tenaga listrik juga berusaha menciptakan kota yang tertata, tertib dan
teratur melalui penciptaan situasi dan kondisi daerah yang dinamis, tenteram dan
kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
sehingga memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan nyaman.
Untuk membantu Kepala Daerah menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gresik.
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik melaksanakan tugas yang
diamanatkan guna membantu mewujudkan kota Gresik yang tertata dan teratur,
selain PKL dan warung liar, penyakit masyarakat (pekat) seperti prostitusi
terselubung, peredaran minuman keras tersembunyi, pemabuk dan perbuatan
cabul masih saja ditemukan setiap saat patroli wilayah dan operasi penertiban
dilaksanakan, agar harapan menjadikan Kabupaten Gresik suatu daerah yang
agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera perlu kerja keras terprogram, terukur,
berkelanjutan dan terkoordinatif
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 24
BABAB VISI, MISI, TUJUAN DANVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANSASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN KEBIJAKAN 444.1. V I S I dan M I S I
A. VISIBerdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (12), visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakekatnya
membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa
depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi
adalah mental sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga
visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak
– pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi
masa depan suatu organisasi diharapkan kan mampu menjadi akselator bagi
upaya peningkatan organisasi.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik serta sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
visi :
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
MewujudkanMewujudkan Penegakan PERDA secara Penegakan PERDA secara ProfesionalProfesional
Menuju Gresik yang Tertib dan TentramMenuju Gresik yang Tertib dan Tentram
25
Penegakan PERDA secara profesional mengandung arti bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas secara
profesional dalam penegakan Peraturan Daerah dimana semua jajaran Satuan
Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, trampil,
efesien, efektif dan benar sesuai norma-norma aturan perundang-undangan yang
berlaku.
Menuju Gresik yang Tertib dan Tentram, mengandung arti bahwa Gresik
sebagai satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya
dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik dapat melakukan kegiatannya
secara dinamis, kondusif dan demokratis.
B. M I S I
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi
Pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama bersama
dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu
tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yaitu apa yang
hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapai. Salah satu unsur dalam
tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi
SKPD.
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gresik mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang
diterima, yaitu :
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 26
Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang
tentram dan tertib adalah bahwa dalam penegakan peraturan daerah harus
didukung adanya situasi yang kondusif baik dari sisi internal Polisi Pamong Praja
maupun dari sisi eksternal yaitu dukungan instansi samping, masyarakat dan
lingkungan.
Mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah dengan kepastian Hukum
adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai unsur
pemerintah kabupaten dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah tetap berdasarkan
prosedur tetap penertiban melalui tahapan-tahapan persuasif, preventif dan
represif dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku ( UU 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).
Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja adalah bahwa Polisi Pamong
Praja sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Gresik dibidang penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat juga harus dituntut mampu
memahami situasi/kondisi masyarakat Gresik yang plural dan agamis dan
didukung skill dan kemampuan SDM yang kompetitif.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015
- Memberikan daya dukung optimal bagiMemberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tentram danterwujudnya situasi daerah yang tentram dan tertibtertib
- Mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah dengan kepastian Hukum
- Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja.Meningkatkan Kinerja Polisi Pamong Praja.
27
4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Untuk merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan
tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke
depan.
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang emngandung makna :
1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampai tahun terakhir renstra
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok
organisasi selama kurun waktu renstra.
Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut
maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :
Untuk mewujudkan misi “Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tertib dan tenteram” maka ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :
(1) Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja SatuanTarget
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah demo terhadap PERDA/Perbup % 45 40 35 30 25
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 28
Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan penegakan PERDA dengan kepastian hukum” maka ditetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :
(1) Mewujudkan penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja SatuanTarget
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kejadian gangguan trantib kejadian 173 159 145 131 117
(2) Meningkatkan kinerja PPNS secara profesional dan konsisten
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja SatuanTarget
2011 2012 2013 2014 2015
1 Peningkatan kemampuan PPNS % 50% 55% 60% 70% 75%
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja” maka
ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :
(1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas potensi SDM Polisi Pamong Praja
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja SatuanTarget
2011 2012 2013 2014 2015
1Peningkatan kemampuan Anggota POL PP
% 50% 55% 60% 65% 75%
Sasaran (objective) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada
dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 29
utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi
organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific
(spesifik), measureable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), Time Bound (batas waktu), continously improve (perbaikan berkelanjutan).
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka hingga 2015,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan
rincian sebagai berikut :
Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur” maka ditetapkan sasaran :
(1) Terwujudnya peningkatan pengamanan kegiatan pemerintahan dan
masyarakat.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
a. Persentase demo/protes terhadap PERDA/Perbup yang dapat ditangani
dengan baik (berjalan dengan tertib)
b. Persentase jumlah kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang
dilaksanakan pengamanannya.
(2) Terwujudnya pengamanan aset daerah.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
a. Jumlah gangguan thd pengamanan aset strategis Pemda antara lain :
Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah
Jabatan Sekda dan Kantor instansi lainnya.
b. Persentase jumlah aset-aset milik daerah yang dilakukan
pengamanannya.
Untuk mencapai tujuan “Mewujudkan penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten” maka ditetapkan sasaran :
(1) Terwujudnya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta
menjaga keindahan .
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 30
a. Persentase jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab.
Gresik.
b. Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum
(2) Meminimalisir keberadaan PSK dan Peredaran Miras
a. Persentase penurunan jumlah pelanggaran PERDA Miras.
b. Persentase penurunan jumlah pelanggaran PERDA PSK.
c. Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras
Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kinerja PPNS secara profesional dan konsisten” maka ditetapkan sasaran :
(1) Terlaksananya penyidikan pelanggaran Perda secara sistematis
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
a. Persentase jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi dibanding
jumlah pelanggaran Perda yang ditidaklanjuti;
b. Peningkatan jumlah PPNS
Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kuantitas dan kualitas potensi SDM Polisi Pamong Praja” maka ditetapkan sasaran :
(1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
a. Jumlah Pembinaan Polisi Pamong Praja yang diadakan
b. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk
(2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penegakan PERDA
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
a. Keberadaan sistem dan prosedur operasional
b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional
Uraian mengenai sasaran dan tujuan jangka menengah Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Gresik dapat diuraikan dalam lampiran tabel 4.3.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 31
4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan
program yaitu sebagai berikut :
A.KEBIJAKANKebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gresik untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan
adalah:
(1) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi daerah yang tertib dan tenteram” adalah :a. Memberikan kontribusi ketertiban dan ketentraman bagi pemerintah
dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari – hari.
(2) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mewujudkan penegakan PERDA dengan kepastian hukum” adalah :a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang
berlaku.
b. Menurunkan tingkat pelanggaran K3/PERDA.
c. Melaksanakan penyidikan secara cepat, tepat dan sistematis.
(3) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja” adalah :a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penegakan PERDA
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 32
B.PROGRAMProgram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran.
Program operasional yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong
Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut :
1. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya peningkatan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, ditetapkan program sebagai
berikut :
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya pengamanan aset daerah, ditetapkan program sebagai berikut :
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan, ditetapkan
program sebagai berikut :
a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
b. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
4. Untuk mencapai sasaran Terlaksananya penyidikan pelanggaran Perda secara sistematis, ditetapkan program sebagai berikut :
a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Untuk mencapai sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja, ditetapkan program sebagai berikut :
a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 33
BABAB RENCANA PROGRAM DANRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOKKINERJA, KELOMPOK SASARAN DANSASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF PENDANAAN INDIKATIF 55
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satpol PP. Dalam rangka
efisiensi dan efektifitas penggunaan dana APBD, maka pendanaan indikatif Satpol
PP direncanakan kenaikan hanya 5% per tahun, namun diharapkan pencapaian
target kinerja dapat dipenuhi atau bahkan melampaui target dengan adanya
kenaikan frekuensi kegiatan operasional tersebut. Uraian sebagaimana pada
lampiran tabel 5.1
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 34
BABAB INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADAYANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARANTUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATENRPJMD KABUPATEN GRESIK 2011 – 2015 GRESIK 2011 – 2015
66
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kab. Gresik
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan
pengelompokan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, ada 5 (lima) indikator
kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Lampiran Tabel 6.1.
Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 35
BBABAB
P E N U T U P P E N U T U P 77Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan
renstra dengan rincian penjelan sebagai berikut :
1. Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik ini selanjutnya akan dijadikan
pedoman dalam penyusunan Renja atau RKT.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik
Tahun 2011 – 2015 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan
(stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketentramanan
dan ketertiban umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan
dan arahan operasional berdasarkan peran masing – masing dalam
pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2011 – 2015 ini
dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar laporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik.
Gresik,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN GRESIK
Drs. M. HARI SYAWALUDDIN, MM.P e m b i n a
NIP. 19681221 198809 1 001Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2011-2015 36