kota...
TRANSCRIPT
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2016 NOMOR 2
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016 NOMOR : 2 TAHUN 2016 TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum
2016
NOMOR 2 2016 PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG :
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Mengingat.........
- 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
` 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan.......
- 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang
Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun
2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan.......
- 4 -
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19
Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128
Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun
2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
MEMUTUSKAN........
- 5 -
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota
Sukabumi.
6. Perangkat........
- 6 -
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
8. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut
dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian
Dinas yang membedakan identitas setiap Pegawai; 10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan
pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas, yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.
BAB II
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2
Fungsi Pakaian Dinas adalah :
a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps
Pegawai; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian
Pegawai; c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan
Pegawai; dan d. menunjukan identitas Pegawai.
Bagian.......
- 7 -
Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
Pakaian Dinas terdiri atas :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu : 1. PDH warna khaki; 2. PDH Kemeja Putih dengan celana panjang/rok
hitam; 3. PDH Batik;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Dinas Upacara disingkap PDU; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; g. Pakaian LINMAS; h. Pakaian KORPRI; i. Pakaian Olahraga; dan j. Pakaian Khas Daerah.
Paragraf 2
PDH
Pasal 4
PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. celana panjang warna khaki;
c. ikat........
- 8 -
c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel berwarna hitam; dan
d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kota Sukabumi, lambang Daerah Kota Sukabumi, peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna
khaki; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang,
warna khaki; c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi, lambang Kota Sukabumi, peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) PDH warna khaki untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos sesuai warna khaki.
Pasal 6
(1) PDH warna khaki untuk Pegawai pria menggunakan
atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. celana panjang warna khaki; c. ikat pinggang, kaos kaki, dan pantovel berwarna
hitam; dan
d. lencana........
- 9 -
d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, lambang Pemerintah Kota Sukabumi, tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus untuk Pegawai struktural.
Pasal 7
(1) PDH warna khaki untuk Pegawai wanita menggunakan
atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna
khaki; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna
khaki; c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi, lambang Daerah Kota Sukabumi, tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus untuk Pegawai struktural.
(3) PDH warna khaki untuk Pegawai wanita yang berjilbab
atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos sesuai dengan warna khaki.
Pasal 8
PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja........
- 10 -
a. kemeja lengan panjang warna putih; b. celana panjang warna hitam; c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna
hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan serta
atribut lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja lengan panjang warna putih; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang
warna hitam; c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan serta
atribut lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) PDH Kemeja Putih untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hitam.
Pasal 10
PDH Kemeja Putih untuk Pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja lengan panjang warna putih; b. celana panjang warna hitam; c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu pantovel warna
hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan
atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 11........
- 11 -
Pasal 11
(1) PDH Kemeja Putih untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja lengan panjang warna putih; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna
hitam; c. sepatu pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan
atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) PDH Kemeja Putih untuk Pegawai wanita berjilbab atau
wanita hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hitam.
Pasal 12
PDH Batik untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif batik; b. celana panjang warna hitam; c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
Pasal 13
(1) PDH Batik untuk Pegawai wanita, menggunakan
atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan panjang/pendek dengan motif batik; b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau
celana panjang, tidak bermotif, dan berwarna gelap atau disesuaikan;
c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
(2) PDH........
- 12 -
(2) PDH Batik untuk Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
Pasal 14
PDH Batik dapat digunakan pada Kegiatan Rapat/Pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor.
Paragraf 3
PSH
Pasal 15
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai peraturan perundangan-undangan.
Pasal 16
PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. celana panjang warna sama dengan baju; c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan
atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. rok........
- 13 -
b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan
atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
Pasal 18
(1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Eselon III, dan Eselon IV memakai PSH pada
saat pelantikan.
Pasal 19
PSH untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku
dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. celana panjang warna sama dengan baju; c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
Pasal 20
(1) PSH untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan
kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga
saku dengan satu saku di kiri atas dan dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. rok........
- 14 -
b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
(2) PSH untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil
menyesuaikan.
Paragraf 4
PDU Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah
Pasal 21
PDU Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas
warna putih dengan kancing warna kuning emas berlambang garuda;
b. celana panjang warna putih; c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna putih; dan d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda
jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
Pasal 23
(1) PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, dan Lurah wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja.......
- 15 - a. kemeja putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna
putih dengan kancing warna kuning emas berlambang garuda;
b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna putih;
c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda
jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
(2) PDU untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Camat, dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
Paragraf 5
PSL
Pasal 24
Ketentuan mengenai penggunaan PSL untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
PSL untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta
dasi dengan warna menyesuaikan; b. jas warna gelap dengan krah rebah dan terbuka, tiga
saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah;
c. celana panjang berwarna sama dengan jas; dan d. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
Pasal 26.........
- 16 -
Pasal 26
(1) PSL untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup,
serta dasi dengan warna menyesuaikan; b. jas warna gelap dengan krah rebah dan terbuka, tiga
saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah;
c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas; dan
d. sepatu pantovel warna hitam.
(2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
Pasal 27
PSL dapat digunakan Pegawai dalam melaksanakan upacara resmi kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
PSR
Pasal 28
(1) Ketentuan mengenai penggunaan PSR untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(2) PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja
dan/atau jabatan yang disetarakan, dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 29.........
- 17 -
Pasal 29
(1) PSR untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga
saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. celana panjang warna sama dengan baju; c. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
(2) Pejabat Eselon II memakai PSR pada saat pelantikan.
Pasal 30
(1) PSR untuk Pegawai wanita, menggunakan atribut dan
kelengkapan sebagai berikut :
a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku dengan satu saku di kiri atas, dua di kiri dan kanan bawah, serta kancing lima buah;
b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama dengan baju;
c. sepatu pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
(2) PSR untuk Pegawai wanita berjilbab atau wania hamil
menyesuaikan.
Paragraf 7
PDL
Pasal 31
(1) PDL dipakai Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2) Pada.........
- 18 -
(2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat
menggunakan topi lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka II, huruf A angka 4.
Pasal 32
PDL untuk Pegawai pria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah
bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku di kiri dan kanan atas, berwarna khaki;
b. ikat pinggang warna hitam, celana panjang warna sama dengan kemeja;
c. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda
pangkat dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
(1) PDL untuk Pegawai wanita sebagaimana dimaksud
pada pasal 31, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah
bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku di kiri dan kanan atas, warna khaki;
b. celana panjang warna sama dengan kemeja; c. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam; d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal,
tanda pangkat dan atribut lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) PDL untuk Pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil
menyesuaikan.
Pasal 34.........
- 19 -
Pasal 34
PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku pula bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Paragraf 8
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Pasal 35
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk Pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau
LINMAS; b. celana panjang warna hijau LINMAS; c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna
hitam; d. papan nama, tanda pengenal dan lambang KORPRI yang
terbuat dari bahan bordir, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS yang terbuat dari bahan bordir, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pegawai
wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna
hijau LINMAS; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna
hijau LINMAS; c. sepatu pantovel warna hitam;
d. papan........
- 20 -
d. papan nama, tanda pengenal, lambang KORPRI yang terbuat dari bahan bordir, nama Pemerintah Daerah, nama kesatuan LINMAS, lambang LINMAS, tulisan LINMAS yang terbuat dari bahan bordir, serta atribut lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pakaian LINMAS bagi wanita berjilbab atau wanita
hamil menyesuaikan, dengan jilbab polos warna hijau.
Paragraf 9
Pakaian KORPRI
Pasal 37
Pakaian KORPRI untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
a. kemeja KORPRI; b. celana panjang warna biru tua; c. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal; d. kopiah warna hitam; dan e. kaos kaki, sepatu pantovel warna hitam.
Pasal 38
(1) Pakaian KORPRI untuk Pegawai wanita, menggunakan
atribut dan kelengkapan sebagai berikut : a. kemeja KORPRI; b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna
biru tua; c. sepatu pantovel warna hitam; dan d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
(2) Pakaian KORPRI untuk Pegawai wanita berjilbab dan
wanita hamil menyesuaikan. Paragraf........
- 21 -
Paragraf 10
Pakaian Olahraga
Pasal 39
(1) Pakaian Olahraga bagi Pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang; b. jaket atau training; c. celana olahraga; d. sepatu dan kaos kaki olahraga.
(2) Pakaian Olahraga bagi Pegawai wanita berjilbab dan
wanita hamil menyesuaikan.
Paragraf 11
Pakaian Khas Daerah
Pasal 40
(1) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai pria menggunakan Pangsi/Beskaf sesuai dengan edaran yang ditetapkan.
(2) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai wanita
menggunakan kebaya dan kain. (3) Pakaian Khas Daerah bagi Pegawai wanita berjilbab dan
wanita hamil menyesuakan.
Pasal 41
Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB III........
- 22 -
BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
Pasal 42
(1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut : a. Senin dan Selasa : Pakaian PDH warna khaki b. Rabu : Pakaian PDH kemeja putih c. Kamis : Pakaian Khas Daerah d. Jumat : Pakaian PDH Batik
(2) Pakaian KORPRI digunakan pada :
a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI; b. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan
ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya;
c. Upacara Hari Besar Nasional; d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh
KORPRI, dan acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan
pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
(4) Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat
melaksanakan olahraga, dengan ketentuan setelah selesai olahraga, menggunakan pakaian batik.
(5) Pegawai fungsional dan pegawai pada Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas Pelayanan Publik dan melaksanakan tugas teretntu, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB IV.........
- 23 -
BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :
a. tutup kepala; b. tanda pangkat; c. tanda jabatan; d. lencana KORPRI; e. tanda jasa; f. papan nama; g. nama Pemerintah Kota Sukabumi; h. lambang Kota Sukabumi; i. nama Organisasi Perangkat Daerah; j. tanda pengenal; dam k. ikat pinggang.
Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 44
Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas :
a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. peci harian atau muts, terbuat dari bahan dasar kain
warna khaki; c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan d. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah
disesuaikan dengan warna hitam polos. Bagian........
- 24 -
Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 45
(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf b, adalah atribut yang menunjukan tingkat dalam status, digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai, yang terdiri atas :
a. tanda pangkat harian; dan b. tanda pangkat upacara.
(2) Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas :
a. tanda pangkat harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terbuat dari bahan dasar kain warna putih dan logam berwarna kuning emas;
b. tanda pangkat harian Camat, yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam berwarna perak, sedangkan untuk Lurah logamnya berwarna perunggu;
c. tanda pangkat harian Pegawai, yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam berwarna emas.
(3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas :
a. tanda pangkat upacara Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah untuk pakaian PDU, yang terbuat dari bahan dasar kain warna putih dan logam berwarna kuning emas;
b. tanda pangkat upacara Camat dan Lurah untuk pakaian PDU, yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dan logam berwarna perak, sedangkan untuk Lurah logamnya berwarna perunggu.
(4) Tanda........
- 25 -
(4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 46
(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, adalah atribut yang menunjukan jabatannya selaku Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural, dan Ajudan.
(2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbuat dari bahan dasar logam. (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 47
(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, adalah atribut dengan lambang dan panji KORPRI, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbuat dari :
a. bahan logam kuning emas untuk PDH, PSH, PSR, PDU Camat dan Lurah, Pakaian KORPRI, dan Pakaian LINMAS; dan
b. bahan kain bordir warna kuning emas untuk PDL.
(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian........
- 26 -
Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 48
(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dapam Pasal 43 huruf e, adalah atribut kehormatan seseorang karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas : a. pita tanda jasa; dan b. bintang tanda jasa.
(2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
(3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa, dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, dengan jarak yang disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
(4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa mengcau pada peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 49
(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan, 1 cm di atas saku.
(2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbuat dari :
a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, PDH Camat dan Lurah, PDU Camat dan Lurah, Pakaian KORPRI, dan Pakaian LINMAS;
b. bahan........
- 27 -
b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota Sukabumi
Pasal 50
(1) Nama Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, adalah atribut yang menunjukan Pemerintah tempat kerja Pegawai.
(2) Nama Pemerintah Kota Sukabumi dipasang di lengan
sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu. (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Sukabumi terbuat
dari kain dengan jahitan bordir, tertulis Kota Sukabumi.
Bagian Kesembilan
Lambang Kota Sukabumi
Pasal 51
(1) Lambang Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf h, menggambarkan landasan filosofis Daerah, semangat pengabdian, dan ciri khas Daerah.
(2) Lambang Kota Sukabumi dipasang di lengan sebelah
kiri, 2 cm di bawah Nama Pemerintah Kota Sukabumi. (3) Bahan dasar Lambang Kota Sukabumi terbuat dari kain
yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian.......
- 28 -
Bagian Kesepuluh
Nama Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 52
(1) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, adalah atribut yang menunjukan tempat kerja Pegawai.
(2) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
(3) Bahan dasar Nama Organisasi Perangkat Daerah berupa kain bordir, dan tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal
Pasal 53
(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j, terdiri atas : a. lambang Kota Sukabumi; b. nama Pemerintah Kota Sukabumi; c. tulisan ”TANDA PENGENAL”; d. foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas; e. unit organisasi; f. nama Pegawai; g. nomor induk pegawai (NIP); h. jabatan; i. golongan darah; j. alamat kantor; k. tanggal dikeluarkannya tanda pengenal; l. nama jabatan, tanda tangan, nama dan NIP pejabat
yang menerbitkan tanda pengenal.
(2) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
(3) Warna........
- 29 -
(3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebagai berikut :
a. warna cokelat untuk pejabat Eselon I; b. warna merah untuk pejabat Eselon II; c. warna biru untuk pejabat Eselon III; d. warna hijau untuk pejabat Eselon IV; e. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
Pasal 54
Bentuk dan model jenis atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 55
Pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka mencabut dan dinyatakan tidak berlaku :
a. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi; dan
b. Peraturan.......
- 30 -
b. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Pasal 57
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.
Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Februari 2016 WALIKOTA SUKABUMI,
cap. ttd.
MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI,
cap. ttd.
M.N. HANAFIE ZAIN BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 2
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Peci/mutz warna khaki g. Lengan pendek m. Lencana Korpri b. Krah berdiri h. Kancing baju 5 buah n. Tanda jasa c. Tanda Pangkat Harian i. Ikat pinggang o. Nama Kota Sukabumi d. Papan nama j. Saku celana depan p. Lambang Kota Sukabumi e. Saku tertutup k. Celana panjang q. Sambungan bahu f. Tanda Jabatan l. Sepatu hitam r. Saku celana belakang
2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Peci/mutz warna khaki f. Lengan pendek k. Sepatu hitam b. Krah rebah g. Kupnet depan l. Lencana Korpri c. Tanda Pangkat Harian h. Kancing baju 5 buah m. Tanda jasa d. Papan nama i. Saku tertutup n. Nama Kota Sukabumi e. Tanda Jabatan j. Rok 15cm dibawah
lutut/Celana panjang o. Lambang Kota Sukabumi
3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Krah Berdiri f. Kancing baju 5 buah k. Lencana Korpri b. Tanda Pangkat g. Sabuk korpri l. Nama Kota Sukabumi
c. Papan Nama h. Saku celana depan m. Lambang Kota Sukabumi d. Saku depan baju i. Celana panjang n. Tanda pengenal e. Lengan pendek j. Sepatu Hitam
4. PAKAIAN......
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
b
l
m n
4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a Krah rebah f Saku baju j Tanda pengenal b Papan Nama g Rok 15 cm dibawah
lutut atau panjang untuk yang berkerudung/Celana Panjang
k Nama Kota Sukabumi
c Lengan Panjang/Pendek
h Sepatu warna hitam l Lambang Kota Sukabumi
d Kupnet baju depan i Lencana Korpri m Tanda Pangkat e Kancing baju
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah berdiri d. Lengan Panjang
b. Lencana Korpri e. Papan nama c. Saku baju f. Tanda jabatan
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah berdiri d. Papan Nama b. Lencana Korpri e. Tanda Jabatan c. Saku baju f. Rok 15 cm di bawah lutut/
Celana panjang
f
7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah berdiri d. Lengan Panjang dilipat
b. Lencana Korpri e. Papan ama c. Saku baju f. Tanda Pengena
g. Tanda Jabatan
a
b
c
d
e
g
f
8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah berdiri d. Papan nama b. Lencana Korpri e. Tanda Jabatan c. Saku baju f. Tanda Pengenal
g. Kerudung Hitam
d
e
f
g
9. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI PRIA
Keterangan :
a. Krah berdiri. e. Tanda pengenal b. Kancing baju. f. Lengan pendek/panjang
c. Lencana Korpri. g. Papan Nama d. Saku tempel h. Baju motif batik bebas. i. Celana panjang warna gelap
10. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI WANITA
Keterangan :
a. Krah berdiri. d. Tanda pengenal b. Kancing baju. e. Lengan pendek /panjang
c. Lencana Korpri. f. Papan Nama g. Baju motif batik bebas. h. Rok warna gelap
B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
1. PAKAIAN SIPIL HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah Berdiri. d. Kancing baju 5 buah . b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup. g. Tanda Jabatan.
c. Saku baju depan. f. Papan nama.
2. PAKAIAN SIPIL HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Krah Berdiri. d. Lengan pendek. g. Papan nama. b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup. h. Tanda Jabatan. c. Saku baju atas. f. Kancing baju 5 buah.
3. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah Berdiri. d. Tanda pengenal g. Papan nama. b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup. c. Saku baju depan. f. Kancing baju 5 buah
4. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Krah berdiri. d. Lengan pendek g. Papan nama.
b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup. c. Tanda pengenal f. Kancing Baju 5 buah
C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)
1. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA
DAERAH, CAMAT, DAN LURAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Garuda/beringin g. Tanda Jabatan m. Kemeja putih b. Topi warna Hitam h. Jas warna putih n. Lencana Korpri c. Tanda pangkat upacara i. Kancing garuda emas o. Tanda jasa d. Dasi hitam j. Saku bawah tertutup p. Belahan jahitan e. Papan nama k. Celana panjang putih q. Belahan jas belakang f. Saku atas tertutup l. Sepatu putih
2. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, CAMAT, DAN LURAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Garuda/beringin g. Kancing garuda emas m. Lencana Korpri b. Topi warna Hitam h. Saku depan tertutup n. Tanda jasa c. Tanda pangkat upacara i. Flui satu rempel o. Saku atas tertutup d. Dasi hitam j. Rok 15cm dibawah lutut p. Jas warna putih e. Papan nama k. Sepatu putih f. Tanda Jabatan l. Kemeja putih
D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI PRIA DENGAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Kemeja. d. Saku atas jas.
b. Dasi. e. Saku bawah jas dengan tutup. c. Lengan panjang. f. Kancing.
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA DENGAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Kemeja. c. Lengan panjang. e. Saku bawah jas dengan tutup.
b. Dasi. d. Saku atas jas. f. Kancing.
E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
1. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah Berdiri. d. Tanda pengenal. g. Papan nama. b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup.
c. Saku baju depan. f. Kancing Baju 5 buah.
2. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan :
a. Krah berdiri. d. Tanda pengenal. g. Papan nama. b. Lencana Korpri. e. Saku bawah dengan tutup.
c. Saku baju atas. f. Kancing.
F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT
DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Tanda pangkat e. Ikat pinggang. i. Kartu Tanda Pengenal.
b. Papan nama f. Saku celana depan. j. Manset kancing satu. c. Kancing baju. g. Krah berdiri. k. Sambungan bahu
d. Saku baju. h. Lencana Korpri. l. Saku celanabelakang
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Tanda pangkat. e. Krah berdiri. g. Tanda pengenal.
b. Kancing baju. f. Lencana Korpri. h. Lengan Panjang. c. Papan nama. d. Saku baju.
G. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
1. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Krah berdiri. h. Tulisan LINMAS n. Saku celana belakang b. Lidah bahu i. Papan Nama c. Tanda Pengenal j. Lengan pendek d. Lambang KORPRI k. Ikat pinggang e. Nama Daerah l. Saku celana depan f. Nama Kesatuan Linmas m. Sambungan bahu g. Lambang Linmas ka-ki Krah baju
2. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
Keterangan : a. Krah berdiri. f. Nama Kesatuan Linmas j. Lengan pendek b. Lidah bahu g. Lambang Linmas ka-ki k. Saku baju tertutup c. Tanda pengenal di krah baju pada ka-ki baju
d. Lambang KORPRI h. Tulisan LINMAS bagian bawah e. Nama Daerah i. Papan Nama
H. PAKAIAN KORPRI
1. BAGI PEGAWAI PRIA
Keterangan : a. Krah berdiri. d. Saku tempel. g. Papan Nama. b. Kancing baju. e. Tanda pengenal c. Lencana Korpri. f. Manset kancing satu.
2. BAGI PEGAWAI WANITA
Keterangan : a. Krah rebah. d. Saku dalam. g. Papan Nama. b. Kancing baju. e. Tanda pengenal. h. Rok belahan flui dibelakang. c. Lencana Korpri. f. Saku tutup.
II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
A. TUTUP KEPALA
1. TOPI UPACARA
Keterangan : a. Bahan dasar kain warna hitam b. Lambang Negara (Garuda ) c. Padi dan kapas di bordir d. Pita warna emas ( lebar 1,75 cm )
2. PECI/MUTZ
3. KOPIAH
TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING
Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.
4. TOPI LAPANGAN
a. Topi Lapangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
Tampak Depan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan
b. Topi Lapangan Pegawai
1. Golongan IV/d
Tampak Depan
2. Golongan IV/c
Tampak Depan
Tampak Samping Kiri Gol IV/d Tampak Samping Kiri Gol IV/d
dan IV/c dan IV/c
3. Golongan IV/b
Tampak Depan
4. Golongan IV/a
5. Golongan III/d
6. Golongan III/c
Tampak Samping Kiri Golongan
IV/c, IV,b, IV/a, III/d dan III/c
Tampak Samping Kiri Golongan
IV/c, IV,b, IV/a, III/d dan III/c
7. Golongan III/b
8. Golongan III/a
Tampak Samping Kiri Golongan Tampak Samping Kiri Golongan
III/b dan III/a
III/b dan III/a
9. Topi Lapangan Pegawai Non-Struktural Golongan III dan IV
Tampak Depan
Tampak Samping Kiri
Tampak Samping Kanan
10. Topi Lapangan Pegawai Non-Struktural Golongan I dan II
Tampak Depan
Tampak Samping Kiri
Tampak Samping Kanan
B. TANDA PANGKAT
1. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI KEPALA DAERAH
a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna
kuning emas.
b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WAKIL KEPALA DAERAH
a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm
dan lebar bawah 5,5 cm.
c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri
warna kuning emas.
d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas
b. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH
a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm
dan lebar bawah 5,5 cm.
c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam
Negeri warna kuning emas.
d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
PAKAIAN DINAS UPACARA WAKIL KEPALA DAERAH
a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam
Negeri warna kuning emas.
d. Bahan dasar asthabrata logam warna
kuning emas
2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI
a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH
IVd
Lis Warna Merah
Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat Warna Emas Dasar Warna Khaki
Bintang Warna Emas
IVc
b. UNTUK ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
IV d IV c
IV b
c. UNTUK KEPALA OPD ESELON II
IV d IV c
IV b
d. UNTUK KEPALA OPD ESELON III
IV b IV a
III d
e. UNTUK PEJABAT ESELON III (KHUSUS CAMAT)
1. Harian
2. Upacara
f. UNTUK PEJABAT ESELON III
IV b IV a III d
Bahan dasar logam kuning emas
Bahan dasar kain warna Khaki
Bahan dasar logam warna perak
Bahan dasar logam kuning emas
Bahan dasar kain warna Biru Tua
Bahan dasar logam warna perak
g. UNTUK PEJABAT ESELON IV
IV a III d III c III b
h. UNTUK PEJABAT ESELON IV (KHUSUS LURAH)
1. Harian
2. Upacara
Bahan dasar logam kuning perak
Bahan dasar kain warna Khaki
Bahan dasar logam warna perunggu
Bahan dasar logam kuning perak
Bahan dasar kain warna Biru Tua
Bahan dasar logam warna perunggu
h. UNTUK PEJABAT ESELON V
III b III a
C. TANDA JABATAN
1. TANDA JABATAN KEPALA DAERAH
BENTUK BULAT
Keterangan :
a.Lingkaran dalam jari jari 2 cm
b.Bahan dasar sinar logam,jumlah sinar 45,jari-jari warna kuning emas
c. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
d.Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm
2. TANDA JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
BENTUK OVAL
Keterangan :
a.Bahan dasar sinar logam,jumlah sinar 45,jari-jari warna kuning emas
b.Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
c.Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
ukuran garis tengah :
- Lingkaran dalam : 2 cm
- Sinar Horizontal : 3 cm
- Sinar vertikal : 3.5 cm
3. TANDA JABATAN PEGAWAI STRUKTURAL
a. SEKRETARIS DAERAH
KETERANGAN :
BAHAN LOGAM WARNA KUNINGEMAS
DIAMETER LINGKARAN LUAR TINGGI 4 cm,
DIAMETER LINGKARAN DALAM TINGGI 2,5
cm
BENTUK BULAT
LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN
b. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA OPD ESELON II
KETERANGAN : -
BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
DIAMETER LINGKARAN LUAR 3,5 CM
DIAMETER LINGKARAN DALAM 2 CM
BENTUK BULAT
LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TERDAPAT SATU GARIS LINGKARAN HITAM
DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH
KANAN
c. ESELON III
KETERANGAN :
BAHAN LOGAM, LINGKARAN LUAR WARNA
KUNING EMAS
DIAMETER LINGKARAN LUAR 3 CM
DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,75 CM
BENTUK BULAT
LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH
KANAN
d. CAMAT
KETERANGAN :
Lingkrana dalam jari-jari : 1,5 cm
Bahan Dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-
jari warna perak
Bahan dasar logam dengan lambang daerah
warna perak
Bahan dasar lingkaran dalam warna perak
Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
e. ESELON IV
KETERANGAN :
BAHAN LOGAM WARNA EMAS
DIAMETER LINGKARAN LUAR 2.5 CM
DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,75 CM
BENTUK BULAT
LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH
KANAN
f. LURAH
KETERANGAN :
Lingkaran dalam jari-jari : 1,5 cm
Bahan Dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-
jari warna perunggu
Bahan dasar logam dengan lambang daerah
warna perunggu
Bahan dasar lingkaran dalam warna perunggu
Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
g. ESELON V
KETERANGAN :
BAHAN LOGAM WARNA EMAS
DIAMETER LINGKARAN LUAR 2 CM
DIAMETER LINGKARAN DALAM 1,5 CM
BENTUK BULAT
LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TERDAPAT DUA GARIS LINGKARAN HITAM
DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH
KANAN
D. LENCANA KORPRI
E. PAPAN NAMA
F. NAMA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
1,5 Cm
6 Cm
G. LAMBANG KOTA SUKABUMI
H. NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1,5 Cm
6 CM
I . TANDA PENGENAL
Keterangan :
1. Tanda Pengenal terbuat dari bahan Mika Magnetic.
2. Memiliki chip memori.
3. Terbuat dari bahan Polyvinyl Chlorida (PVC)
4. Latar belakang bershiluet gedung sate warna putih dengan latar
warna sesuai dengan jabatan.
5. Ukuran lebar 53,98 mm tinggi 85,6 mm tebal 0,68 – 0,84 mm
Sukabumi, 29 Februari 2016
WALIKOTA SUKABUMI
ttd. MOHAMAD MURAZ
Pemeritah Kota
Sukabumi