KORUPSIMASIHSUBURHUTANSUMATERASEMAKINHANCUROLEH:KOALISIMASYARAKATSIPILSUMATERALBHPekanbaruYayasanMitraInsaniHaKIFWIICWYayasanAurigaPWYPIndonesiaYayasanHAkAMaTAYCMMPerkumpulanQbarLBHPadangJikalahariFitraRiau

WalhiAcehWalhiSumutWalhiSumbarWalhiRiauWalhiSumselWalhiBengkuluWalhiBabelTuKIndonesiaEknasWalhi

Kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan dan pertambangan, jumlahnya bisa

500 kali lipat dari jumlah nilai yang dikorupsi itu sendiri (KPK Bidang Pencegahan)

Kerugian negara dari sektor nonpajak

kawasan hutan mencapai Rp. 169,791 triliun selama

2004-2007 (Riset ICW).

KPKbersamakementeriandanlembaganegaratelahmendeklarasikanGerakanNasionalPenyelamatanSumberDayaAlam(GN-PSDA)melaluipenandatangananpiagamdeklarasiPenyelamatanSumberDayaAlamolehKetuaKPK,PanglimaTNI,Kapolri,danJaksaAgungpada9Juni2014diTernate,MalukuUtara

DidalamGN-PSDAinijugamengakomodasiketerlibatanmasyarakatsipilsecaraintensifdanbersama-samadalampelaksanaannya,sepertiakademisidanorganisasinon-pemerintah(Non-GovernmentalOrganisation–NGO).

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera menilai implementasi GN-PSDA berguna untuk kampanye pendidikan budaya anti-korupsi, melakukan pengumpulan data dan penertiban administratif serta perbaikan sistem dan mekanisme kebijakan.

Namundisisilain,GN-SDAMASIHLEMAHdalammelakukanPENEGAKANHUKUM,

sertamelembagakanketerbukaaninformasidanpar1sipasipublikdidalamsistemtatakelolasektor

sumberdayaalam.

Dalam periode 2009-2013, tutupan hutan di Sumatera mengalami deforestasi seluas 1,5 juta hektar dengan tingkat deforestasi sebesar 382 ribu hektar per tahunnya. Provinsi Riau adalah provinsi yang mengalami deforestasi terluas sebesar 687 ribu hektar, disusul Jambi seluas 225 ribu hektar dan Sumatera Selatan seluas 164 ribu hektar. Berbeda dengan kajian LHK, FWI menemukan sampai tahun 2013, hutan alam di Sumatera tersisa sekitar 11,3 juta hektar atau sekitar 24 persen dari luas daratan pulau Sumatera termasuk di pulau-pulau kecil (FWI, 2013).

Hutan Alam Sumatera

DEFORESTASI

1,5 juta ha

AKIBAT PRAKTIK KORUPSI dengan menyalahgunakan kewenangan dalam proses perizinan maupun alih fungsi lahan

SISA 11,3 juta ha

deforestasi

382 Ribu

Hektar Pertahun

Periode 2009-2013

Karenamasihberkuasanyasektorswasta,terutamadalamkepemilikanfasilitaspengolahankelapasawit

Sawit dan Ilusi Kesejahteraan Masyarakat Luas lahan perkebunan sawit yang dikelola masyarakat tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat

Terbukti, tingkat kemiskinan di Sumatera tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan dibanding 2014. Di tahun 2016 saja, penduduk miskin di Sumatera berjumlah 6.273.730 jiwa atau 11,22 persen dari keseluruhan penduduk (BPS, 2016)

Penduduk miskin di Sumatera berjumlah 6.273.730 jiwa

atau 11,22 persen dari keseluruhan

penduduk

Kerusakan hutan dan lahan di Sumatera diperparah oleh Izin Usaha Pertambangan

(IUP) yang berada di kawasan hutan. Berdasarkan data KPK dari hasil Koordinasi

dan Supervisi Kementerian/lembaga KPK, per Oktober 2016 mencatat, dari 34,7 juta hektar

luas IUP yang dikeluarkan secara nasional, 22,9 juta berada di dalam kawasan hutan,

dimana 5 juta hektar diantaranya berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi

yang seharusnya bebas dari aktivitas pertambangan

22,9 juta ha IUP dalam kawasan hutan

5 juta ha IUP dalam HL dan HK

Ijin Pertambangan di Kawasan Hutan

Di Sumatera Barat Tahun 2016, terdapat 278 IUP.

Sebanyak 153 IUP belum berstatus Clear and Clean (CnC

Di BENGKULU 5.960,3 hektar wilayah pertambangan masuk hutan konservasi

IRONINYA

Penerbitan izin nyatanya tidak

berperan signifikan dalam

penerimaan pendapatan

negara

Sumatera Utara pada tahun 2015 menyebutkan, dari 38 pemegang IUP mineral logam & batubara hanya 12

perusahaan yang membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

Sementara di Sumatera Barat, sejak tahun 2010 – 2013 diperkirakan

potensi kerugian penerimaan negara dari land rent mencapai Rp. 4,6 miliar

Konflik Tenurial dan Bencana Alam Ketidakjelasan penetapan kawasan hutan juga berpotensi menimbulkan konflik tenurial baik

antara masyarakat versus pemerintah, masyarakat versus perusahaan atau

pemerintah versus perusahaan

Berdasarkan data WALHI Sumsel tahun 2013, sekitar 35 konflik agraria terjadi antara masyarakat dengan perkebunan,

tambang dan kawasan hutan. Selama

2012 -2013, sekitar 70 orang yang terdiri dari petani, aktivis dan

masyarakat lokal dikriminalisasi karena mempertahankan lahan dan

lingkungan hidupnya

35 Kasus konflik agraria

Deforestasi hutan di Sumatera juga berdampak terhadap peningkatan kejadian bencana seperti banjir, longsor serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 24 orang meninggal dunia, Lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA, 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar, lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap, Serta kerugian ekonomi Rp 221 triliun. Ini diluar sektor kesehatan dan pendidikan.

RIAU Sebanyak 97.239 orang menderita

penyakit pernapasan dan iritasi, serta 6 korban meninggal yang dipicu oleh

asap.

Aceh Periode 2011 – 2015

168 kasus bencana banjir Tahun 2016

Lebih 30 kasus bencana banjir.

berdampak terhadap hilang/rusak infrastruktur pelayanan publik, ekonomi

warga, dan korban jiwa

Penilaian Kinerja Pencegahan Korupsi Strategi pencegahan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang utama dalam GN-PSDA, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017.

Keterbukaan informasi merupakan hal utama dalam pencegahan korupsi

Salah satu strategi pencegahan melalui pengalihan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di Aceh, sudah terdapat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang sudah menyediakan informasi mengenai tata cara perizinan dan layanan perizinan onlineBP2T di Riau belum menyediakan informasi mengenai tata cara perizinan dan layanan perizinan online di website.

Namun, pengalihan kewenangan kepada PTSP tersebut

harus dicermati lagi, apakah memang berimplikasi positif untuk

lingkungan hidup.

atau justru hanya mempermudah

investasi dan menambah

permasalahan baru Di Riau, keberadaan badan publik yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tolak ukur kepatuhan terhadap UU tersebut masih minim.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat cenderung tertutup akan permintaan informasi seperti dokumen izin pertambangan. Civil Society Organization (CSO) di Sumatera Barat yang membangun komunikasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan dokumen perizinan sejak awal 2016, hingga kini belum berhasil mendapatkannya. Pemerintah selalu beralasan terkendala di peralihan kewenangan antara pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

Penilaian Kinerja Penegakan Hukum atas Kasus Korupsi Penyebab kerusakan hutan di

Sumatera adalah korupsi, baik yang dilakukan dengan penyalahgunaan

kewenangan maupun praktik suap dalam proses perizinan dan alih fungsi lahan

Dari tujuh kasus korupsi sektor kehutanan yang ditangani KPK di Sumatera, sebagian besar terjadi di Provinsi Riau

Dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani KPK di Sumatera, hingga saat ini belum ada korporasi yang dikenakan pertanggungjawaban pidana walaupun keterlibatannya tergambarkan dengan cukup jelas dari keterangan-keterangan dalam persidangan. Bahkan, korporasi-korporasi tersebut masih beroperasi hingga saat ini.

Praktik korupsi di atas merupakan cerminan buruknya

tata kelola hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan hutan

Sumatera hilang dalam kurun waktu 69 tahun. Apabila tidak

dilakukan perbaikan, Riau diproyeksi menjadi provinsi

tercepat kehilangan luasan hutan yakni hanya dalam waktu

14 tahun (FWI, 2013).

HUTAN SUMATERA HILANG DALAM KURUN WAKTU

RIAU dalam waktu

14 tahunKARENA pemerintah daerah belum

melaksanakan tanggung jawabnya dalam pencegahan secara efektif

Sementara itu, penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang ditemukan oleh publik baik masyarakat maupun CSO masih lemah..

KARENA dokumen pelaporan yang alat buktinya belum lengkap

Belum matangnya konstruksi perbuatan tersebut dengan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan beban pembuktian tersebut bukan terletak pada publik

Laporan kasus yang disampaikan publik banyak yang tidak ditindaklanjuti lembaga penegak hukum dengan alasan

GNP-SDA serta Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sudah semestinya digunakan sebagai

untuk

korupsi di sektor SDA

yang ada di Sumatera karena sistem pencegahan korupsi yang baik belum terbangun. S e l a i n i t u l e m a h n y a penegakan hukum serta k o n t r o l p u b l i k a t a s penanganan kasus juga turut memiliki andil.

Namun faktanya, instrumen tersebut belum efektif dalam mengatasi masalah korupsi sektor SDA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1.  Mendorong KLHK untuk segera menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan agar terdapat kejelasan

mengenai status kawasan; 2.  KLHK dan Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam melakukan evaluasi atas izin yang berada dalam

kawasan hutan di masing-masing daerahnya; 3.  Pemerintah Pusat harus mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem perizinan tambang, kebun, dan hutan

melalui PTSP; 4.  Pemerintah Daerah harus berkomitmen penuh dalam melaksanakan amanat GN-PSDA, Inpres No. 7 Tahun

2015, dan Inpres No. 10 Tahun 2016 bagi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di sektor SDA, termasuk dalam mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing SKPD;

5.  Pemerintah Daerah harus membuat rencana kerja yang terukur serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya ke publik dalam melaksanakan amanat GN-PSDA, Inpres No. 7 Tahun 2015, dan Inpres No. 10 Tahun 2016 bagi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di sektor SDA, termasuk dalam mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik di masing-masing SKPD;

6.  Pengembangan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kasus korupsi sektor SDA, diawali dengan pembuatan sistem pelaporan perkara yang sederhana dan tidak rumit untuk memastikan partisipasi publik dapat dioptimalkan;

7.  Aparat Penegak Hukum harus berkomitmen melaksanakan amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk tidak hanya mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada penyelenggara negara ataupun individu swasta melainkan juga korporasi; dan

8.  Aparat Penegak Hukum didukung oleh Pemerintah harus merealisasikan pembuatan database sistem informasi penanganan kasus secara online yang dapat diakses publik dengan mudah.

Salam Sumatera