konstitusi dan rule of law
TRANSCRIPT
KONSTITUSI DAN
RULE OF LAW
PENGERTIAN KONSTITUSIKonstitusi berasal dari kata constituer (Pransis), constitution (Inggris), constitutle (Belanda) yang berarti membentuk, menyusun dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi di masukan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara.Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Dalam bahasa indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-undang Dasar (UUD)
KLASIFIKASI KONSTITUSIMenurut CF. Strong konstitusi terdiri atas dua bagian diantaranya adalah:
1) Konstitusi tertulis adalah aturan- aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. 2). Konstitusi tidak
tertulis/konvensiadalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul
NILAI KONSTITUSI NILAI NORMATIF
KONSTITUSI YANG RESMI DITERIMA OLEH SUATU
BANGSA DAN BAGI MEREKA KONSTITUSI ITU TIDAK HANYA BERLAKU DALAM ARTI HUKUM (LEGAL), TETAPI JUGA NYATA
BERLAKU DALAM MASYARAKAT DALAM ARTI BERLAKU EFEKTIF DAN DILAKSANAKAN SECARA
MURNI DAN KONSEKUEN
NILAI NOMINAL
SUATU KONSTITUSI YANG MENURUT HUKUM BERLAKU, TETRAPI TIDAK SEMPURNA. KETIDAK SEMPURNAAN ITU DISEBABKAN PASAL-PASAL
TERTENTU TIDAK BERLAKU/TIDAK SELURUH
PASAL–PASAL YANG TERDAPAT DALAM UUD ITU BERLAKU BAGI SELURUH WILAYAH
NEGARA
SIFAT KONSTITUSI
Flexible/luwes
konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk
berubah sesuai dengan perkembangan
Rigid/kaku
konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah
TUJUAN KONSTITUSIMembatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain
PENTINGNYA KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA
Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial (miring), karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan tebentuk sebuah negara
RULE OF LAWHukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dikenakan sanksi atau konsekuensi. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtsstaat atau Rule Of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di eropa abad ke – 19 dan ke – 20. Kehadiran Rule Of Law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute (kekuasaan di tangan penguasa) yang relah berkembang sebelumnya. Rule Of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan“ bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial“ . inti dari Rule Of Law adalah adanya keadilan bagi masyarakat , teruatama keadilan sosial
RULE OF LAWRule of law timbul setelah tumbuhnya paham negara yang berdaulat dan berkembangnya teori mengenai terbentuknya negara, serta kesepakatan untuk membatasi kekuasaan negara dengan mengedepankan peranan parlemen sebagai akibat suatu reaksi terhadap kedektatoran negara pada saat itu. A.V.Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of low yaitu:1. Diakui supermasi hukum sebagai sumber hukum tertinggi(supremacy of law)2. Diterima dan diakuinya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law)3. Adanya perlindungan terhadap HAM (human Rights Protection)
PENEGAKAN RULE OF LAW DI INDONESIA TERGANTUNG LIMA FAKTOR SALING TERKAIT DIANTARANYA :
1. Faktor Hukumnya.Dalam hal ini yang berlaku adalah undang undang dalam arti materiil, yaitu
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah.2. Faktor Penegak Hukum.
Ruang penegakan Hukum itu luas karena mencakup keterlibatan pihak-pihak yang langsung dan tidak langsung yang terlibat dalam bidang penegakan rule of law .3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan baik dan bila tidak memadai fasilitas atau sarana maka mustahil penekan hukum akan mencapai tujuannya.4. Faktor Masyarakat
Seorang penegak hukum harus mengenal stratifkasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada disuatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peran yang ada.5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku maka nilai nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.
INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGAKUI DAN MENERIMA RULE OF LAW MAKA DIBUATLAH SUBSTANSI DALAM UUD :
• RULE OF LAW DALAM PEMISAHAN KEKUASAAN.
• RULE OF LAW DALAM HAL PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.
• RULE OF LAW DALAM KESAMAAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DIHADAPAN HUKUM.
• RULE OF LAW DALAM HAL TERDAPATNYA PERADILAN KHUSUS ADMINISTRASI NEGARA.
• RULE OF LAW DALAM PENGAKUAN TERHAPAP HAM.
• RULE OF LAW DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK.