Sekretariat Bersama: Jalan Pancoran Indah I, Blok E3/I, Komplek Liga Mas, Jakarta Selatan Telp. (021) 7984540; Fax (021) 7993834

Nomor : Istimewa

Perihal : Surat Terbuka KNPA Kepada Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara

Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi

Semen

Lampiran : -

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. H. Joko Widodo

di Jakarta

Salam Sejahtera,

Kami adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), aliansi organisasi masyarakat sipil

yang mencita-citakan terwujudnya reforma agraria sejati bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Bapak Presiden,

Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk

kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah

tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang

melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di

Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam

dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat

pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Selain akan menggusur lahan, penambangan pabrik juga akan merusak area Cekungan Air Tanah

(CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402

petani Rembang. Hal ini ironis karena CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden melalui

Keputusan Presiden RI Nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang dilindungi. Berdasarkan

konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, bumi, air,

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber-sumber agraria yang harus

dilindungi oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Konstitusi dalam pasal 28 H juga menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat sebagai sebuah hak asasi yang harus dipenuhi oleh pengurus Negara. Tetapi hal ini ternyata

masih berupa amanat konstitusi dan Undang-undang yang tidak dilaksanakan.

Para petani Kendeng, perempuan dan laki-laki, masih terus berjuang mempertahankan

lingkungan hidup, tanah, air, dan mata pencaharian. Mereka telah menempuh berbagai upaya

menolak tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Mulai dari dialog, gugatan hukum

di pengadilan, aksi long march, hingga aksi dipasung semen.

Pada rangkaian aksi saat ini, rakyat Indonesia harus berduka akibat meninggalnya Ibu Patmi,

salah seorang Kartini Kendeng di tengah perjuangan panjang rakyat Kendeng. Hingga akhir

nafasnya, beliau tetap teguh berjuang mempertahankan wilayah pegunungan Kendeng dari

ekspansi industri pabrik semen PT Semen Indonesia yang akan mengancam sumber-sumber

agraria dan lingkungan hidup masyarakat Rembang. Kematian Ibu Patmi menjadi bagian dari

ketidaktegasan dan lambatnya Bapak Presiden dalam menyikapi Gubernur Ganjar Pranowo yang

terus memaksakan kebijakan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen milik PT

Semen Indonesia di Rembang, dan secara nyata telah mengabaikan putusan pengadilan tertinggi,

melanggar hukum, dan perintah Presiden.

Kematian bu Patmi dalam aksi pasun semen jilid II merupakan preseden buruk bagi kebijakan

pembangunan rezim pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Dimana Negara selalu

mengutamakan kepentingan investasi modal, namun disisi lain abai dalam melindungi hak-hak

masyarakat terdampak. Bu Patmi gugur dalam perjuangannya mempertahankan pegunungan

wilayah Kendeng agar tetap lestari dan terhindar dari pengrusakan pabrik semen.

Paska meninggalnya bu Patmi, seorang perwakilan sedulur sikep yaitu Gunarti bertemu Presiden

Jokowi di Istana Negara demi mengadukan nasib petani Kendeng yang tidak kunjung mendapat

keadilan hingga saat ini harus menelan pil pahit karena tidak ditanggapi oleh Presiden. Presiden

mengatakan bahwa urusan daerah bukanlah urusan Presiden. Hal ini sungguh mengecewakan.

Seharusnya Presiden membuka nurani bahwa keteguhan hati para petani Kendeng mengadukan

nasib mereka ke Istana karena Ganjar Pranowo telah menyalahi wewenangnya sebagai kepada

daerah dan mengabaikan nasib petani Kendeng. Presiden sesugguhnya memiliki kewenangan

menyelesaikan persoalan ini, karena Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pelanggaran

hukum dengan menerbitkan izin lingkungan yang cacat hukum, substansi dan prosedur

sebagaimana yang diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

Sikap yang ditunjukan oleh Jokowi tersebut sangat bertolak belakang dengan program

Nawacitanya di mana pada poin kedua disebutkan bahwa akan “Membuat pemerintah tidak

absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem

kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.”

Aksi yang dilakukan petani Kendeng saat ini adalah salah satu dari sekian banyak aksi yang telah

mereka lakukan. Petani telah banyak menyelenggarakan aksi-aksi protes. Salah satunya pada

tanggal 13 April 2016 sebanyak 9 petani perempuan Kendeng (9 Kartini Kendeng) melakukan

aksi protes pengecoran kaki didepan istana negara Jakarta. Dari rangkaian aksi-aksi tersebut,

akhirnya mendapatkan perhatian dari bapak Presiden. Sehingga pada tanggal 2 Agustus 2016,

Bapak Presiden bertemu dengan para petani Kendeng dan telah menyepakati bahwa:

1. Perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kendeng melalui

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden

(KSP);

2. Selama satu tahun proses KLHS semua izin yang berkaitan akan dihentikan. Artinya

terhitung sejak dikeluarkan pernyataan tersebut, segala bentuk operasi di wilayah pabrik

Semen Rembang harus dihentikan;

Kesepakatan itu juga diperkuat dengan jaminan dari KSP, dimana pada November 2016 lalu

KSP bertemu para pihak di Provinsi Jawa Tengah. KSP menegaskan kembali bahwa selama

proses pembuatan KLHS, semua izin harus dihentikan. Pemerintah juga menjamin proses dialog

atau rembug yang sehat selama penyusunan KLHS berlangsung.

Akan tetapi pada tanggal 9 November 2016, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo

megeluarkan SK Izin lingkungan No. 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Penambangan Bahan Baku Semen, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Semen. Gubernur

beralasan bahwa izin baru yang dikeluarkan hanya berupa amandemen karena perusahaan telah

berganti nama dari PT. Semen Gresik menjadi PT. Semen Indonesia. Selain itu juga termasuk

perubahan luasan tambang dari yang sebelumnya seluas 520 hektar menjadi seluas 293 hektar.

Padahal sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Peninjauan Kembali (PK)

gugatan warga Rembang dan para pihak pengguggat lainnya (termasuk Walhi) dengan nomor

register 99 PK/TUN/2016 pada 5 Oktober 2016 yang lalu. Dalam amar putusan MA menyatakan

bahwa:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun

2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT.

Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng;

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT.

Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA sebetulnya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU

No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa

“Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”. Artinya seluruh

kegiatan yang dilakukan PT Semen Gresik harus dibatalkan. Tidak ada dasar hukum

pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama atau perubahan luasan. Dengan demikian,

maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Berdasarkan itu, Gubernur Jawa Tengah secara

sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi putusan MA.

Kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan bersama oleh semua pihak tersebut tidak dilaksanakan

oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo terus mengakali putusan MA dan seluruh kesepakatan

tentang KLHS dengan melakukan berbagai macam cara.

Pada 16 Januari 2017 Ganjar Pranowo menerbitkan SK Nomor 660.1/4 Tahun 2017 yang

mencabut SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016. Pada hari itu juga, Ganjar Pranowo memerintahkan

Addendum ANDAL, RKL, RPL kepada PT SI. Berdasarkan proses addendum yang melanggar

hukum tersebut, pada 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan

izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.

Terbaru, tanggal 24 Maret lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan mengirim surat kepada Menteri

LHK soal tak terdapat indikasi sungai bawah tanah di CAT Watuputih. Kami sangat menyayangi

pernyataan tersebut. Oleh karna itu kami perlu menanggapi, karna pernyataan tersebut sama

sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM seharusnya mengutamakan sikap kehati-hatian dalam

membuat pernyataan terkait status kawasan CAT Watuputih, mengingat status CAT Watuputih

adalah KAWASAN LINDUNG GEOLOGI berdasarkan fungsinya sebagai resapan air tanah

sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NO.14 TAHUN 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 Pasal 19/a. Hal ini juga

mengingat status CAT Watuputih telah ditetapkan oleh Presiden sebagai salah satu

CEKUNGAN AIR TANAH (CAT) dengan luas 31 Km2 berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN

NO.26 TAHUN 2011.

Pengabaian Konflik Agraria

Bahwa kasus konflik agraria wilayah pegunungan Kendeng merupakan salah satu dari banyak

kasus yang saat ini telah masuk ke Istana. Namun untuk menyelesaikan satu kasus ini saja

pemerintah saat ini seperti tidak punya itikad baik dan justru terkesan menghindar dari tanggung

jawab.

Saat ini, dukungan solidaritas untuk Kendeng telah berlangsung dan meluas di berbagai daerah di

Indonesia. Terdapat lebih dari 50 kota di seluruh Indonesia yang menggelar aksi dan solidaritas

mendukung perjuangan petani Kendeng. Dukungan solidaritas yang telah berlangsung di banyak

daerah tersebut merupakan simbol mosi ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintahan

saat ini yang tidak punya kemauan poliitik dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria yang

sedang berlangsung. Konflik Kendeng merupakan salah satu konflik dari ribuan konflik agraria

mendera rakyat Indonesia. Kendeng menjadi simbol bagaimana tidak berpihaknya Negara

kepada rakyat demi mengakomodir kepentingan investasi modal.

Presiden telah berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagai jalan untuk

mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program

redistirbusi tanah 9 juta hektar. Namun, dalam pengamatan kami selama tiga tahun ini, tidak

sampai 5% persen kebijakan tersebut direalisasikan. Ironisnya, selama tiga tahun berjalan

terhitung sedikitnya 4.526.434 juta hektar lahan rakyat yang telah dirampas untuk kepentingan

pembangunan yang dilaksanakan oleh rezim pemerintahan saat ini.

Kendeng merupakan salah satu anomali dari kebijakan pemerintahan saat ini, Pembangunan

pabrik semen di wilayah pegunungan karst Kendeng dikatakan oleh pemerintah untuk

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (mendapat keuntungan dari operasi tambang dan

pabrik), namun di sisi lain mengabaikan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan pemenuhan hak

masyarakat atas tanah airnya. Langkah ini sungguh ironis, di saat Pemerintah Jokowi

menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar tanah untuk memenuhi hak petani

atas tanah dan pengusahaan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Sekaligus

menjanjikan pula pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pada sisi lain sistem

pembangunan ekonomi politik agraria (SDA) yang dijalankan justru kerapkali mengancam dan

menggusur petani serta tanah garapan untuk kebijakan eksplorasi, eksploitasi dan monopoli

perusahaan atas kekayaan agraria.

Hak-hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan

pertaniannya. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin

perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

Penerbitan izin untuk pembangunan pabrik semen oleh pemerintah Jawa Tengah di wilayah

pegunungan Kendeng Rembang sangat jelas tidak memperhatikan dampak sosial, budaya,

ekonomi dan ekologis yang lebih utuh dan luas. Para Sedulur Sikep menggantungkan hidupnya

sebagai petani. Dalam keseharian warga Kendeng membutuhkan tanah, sekaligus air sebagai

tiang penopang keberlangsungan hidup. Petani Kendeng dan warga Rembang, haruslah

ditempatkan sebagai warga negara yang memiliki hak dasar sebagai pemilik, pengolah, sekaligus

penjaga keberlanjutan sumber-sumber agraria.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jelas telah merampas hak-hak agraria warga Rembang. Sejak

awal kebijakan pembangunan pabrik semen di Rembang memang telah dipaksakan dan sarat

kepentingan ekonomi semata. Sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah daerah agar

ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang maupun di Jawa Tengah

umumnya terus dilakukan. Di banyak tempat, kebijakan ini menimbulkan konflik agraria baru di

lokasi-lokasi lainnya, yang menjadi area target perusahaan semen, yakni Rembang, Pati, Blora,

Grobogan, Kebumen, dan Wonogiri..

Sehubungan dengan itu, kami Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menuntut kepada

Bapak Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dengan menindak keras Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo. Kami juga meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan

langkah-langkah berikut ini:

1. Memastikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikoordinir dan

dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahan (KLHK), Kantor Staf

Presiden (KSP), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpihak kepada

masa depan petani dan kelestarian wilayah pegunungan Kendeng.

2. Memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi

izin untuk mematuhi putusan PK MA dengan mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No

660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Penambangan

Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa

Tengah;

3. Menjamin dan memastikan aparat pemerintah di daerah dalam hal ini Gubernur Jawa

Tengah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) sekaligus memberikan sanksi.

4. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah untuk segera

mencabut SK Gubernur No. 660.1/6 Tahun 2017 yang memberikan legitimasi hukum

maupun politik terhadap operasi perusahaan semen di Rembang;

5. Memerintahkan Gubernur dan Bupati Rembang untuk menjamin prioritas pemenuhan

dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agraria (bumi; tanah,

air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber

keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani maupun warga sedulur

Sikep;

6. Memastikan segala bentuk pembangunan selaras dan tidak mengingkari kebijakan

reforma agraria, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani yang memegang

prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan;

7. Memerintahkan Kapolri untuk segera menghentikan tindakan represif kepada warga

Rembang dan Pati yang mempertahankan hak-hak mereka.

8. Memastikan dan memerintahkan Gubernur dan Bupati untuk mengkaji ulang izin industri

ekstraktif di Jawa Tengah, di Pulau Jawa dan secara Nasional.

9. Memastikan upaya pemulihan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang

muncul pada warga Rembang dan Pati, terutama perempuan dan anak-anak, akibat

tindakan manipulatif dan represif perusahaan dan aparat Negara yang menciptakan terror,

intimidasi dan konflik pada kehidupan mereka.

Melalui surat terbuka ini, kami juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat dan

organisasi masyarakat sipil jaringan KNPA di seluruh Indonesia untuk mendukung dan

bersolidaritas pada perjuangan rakyat Kendeng. Demikian surat bersama ini kami sampaikan

untuk ditindaklanjuti.

Jakarta, 3 April 2017

Hormat Kami,

KOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA

Tembusan:

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menteri Dalam Negeri

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI

Ketua Ombudsman RI

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Ketua Komisi Nasional Perempuan

Gubernur Jawa Tengah

Bupati Rembang

Pimpinan PT. Semen Indonesia

Kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini atas Nama KNPA:

1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

4. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

5. Sajogyo Institute (Sains)

6. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)

7. Solidaritas Perempuan (SP)

8. Bina Desa

9. Sawit Watch (SW)

10. Yayasan PUSAKA

11. Serikat Petani Indonesia (SPI)

12. Aliansi Petani Indonesia (API)

13. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

14. Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

15. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

16. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

17. Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (Huma)

18. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

19. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

20. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

21. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

22. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

23. LBH Jakarta

24. Jaringan Kerja Tani (JAKATANI) Pandeglang

25. Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS)

26. Serikat Tani Indramayu (STI)

27. Serikat Petani Majalengka (SPM)

28. Solidaritas Pemuda Peduli Desa untuk Demokrasi Banten

29. Pergerakan Petani Banten (P2B)

30. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat

31. Serikat Tani Independen (SEKTI) Jember

32. Payuguban Petani Aryo Blitar (PPAB)

33. Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas)

34. Forum Perjuangan Rakyat (FPR)

35. Serikat Petani Lumajang (SPL)

36. Serikat Petani Tulungagung (SPT)

37. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)

38. Serikat Petani Gunung Biru (SPGB) Batu

39. Perkumpulan Alha-Raka Jombang

40. LSDP (Lembaga Studi Desa untuk Petani) - SD INPERS Jember

41. Kelompok Kajian dan Pengembangan Masyarakat (KKPM) Malang

42. Yayasan Cakrawala Timur Surabaya

43. Sitas Desa Blitar

44. Kelompok Kajian dan Advokasi TANTULAR Mojokerto

45. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga

46. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)

47. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA) Banyumas

48. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)

49. Pengurus Pusat Serikat Tani Merdeka (PP. SeTAM) Yogyakarta

50. Forum Pejuang Petani Kendal (FPPK)

51. Lidah Tani Blora

52. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)

53. Omah Tani Batang

54. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap

55. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)

56. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)

57. LBH Semarang

58. Perkumpulan Lestari Mandiri (LESMAN) Boyolali

59. Yayasan Trukajaya Salatiga

60. LPH YAPHI Solo

Narahubung:

Dewi Kartika, (081394475484)

Nur Hidayati, (081316101154)

Arip Yogiawan, (081214194445)

Eko Cahyono, (082312016658)