kliping, 17 - 18 mei 2016
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
1/24
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
2/24
KLIPING
BERITA
2016
DITJ
EN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
~ ¢
‘_Ta.nggal
) 1 I 1s Mei
2016 [
Halaman/Rubrik
I
; \
27/Properti
I I
\ {
I
Media
:
Bisnis
Indonesia
Jurnalis
:
Emanuel
B.
Caesario
Fgngzmpunan
Pajak
Sang
Pendongkrak?
Peniuulcnn
properti
residensial
seponiong
c1wu|
fahun
ini menunjukkon
tfen
pe|em‘o|1on
yang
disinyolir
okibot
pekzmbofon
pertumbuhon
ekonomi.
Pertumbuhan
I-larga
Properti
Residensial
Kuartal
I/2016
(%)
Tom
o,99
0,36
4.15
3.10
Sllmbcrt
Survei
mam
Marga
mp»;-nr
Eesidensial mm
Indonesia Kuartal I/Z016,
Mei
zcus
msms/Ym
uromo
.
Kalangan pengembang
tentu
D13 mendugg, :31-ik
ulur
waca-
Pl- Wa 5911 ? 1111115
melallj na
pengampunan
pajak
menjadi
4i,___¥
mrkan penlualan
mesk1 berbagax
fakm; yang (jukup banyak
ber-
tantangan
mengadang.
Sementara
terhada
nundaan
alngan
P°“¢‘Y-° “
nu,
berbagai
wmbosan
yang
tel-111
pmperti
515$ investor.
bang
°uk‘_‘P
tarp‘: diluncurkan
pemerintah
untuk Banyak
j_nvg5[Q|'
yang masih
R111, _iB D1
mash
memulihkan
perekonomian
pun memhan
uang
memka
sebab
maslh
me.nC.o va 59h1' 5nY
151311 membagmkn
kemungkinan
dana
tersebut
belum
temp °P ““5.“s.
optimisme pasar untuk berinvestasi.
dapgrkan
kgpada
pemerlntah.
.
.
hahwa tahlm ml ‘ KEHY- 3ImY»
P3331‘ msih
Pasar
masih
menanti
realisasi
akan
tenadl
gelxgmlhgg.
358$
memilihnnenjaga
§ikap
menunggu
kebijakan
pengampunan pajak
reifhsasl keblla n P 5
p -adi dim
mel1h3*$9P6nla118
“hm
1111- tahun
ini untuk
memantapkan
Palak
am“ tax amnesty
men]
5431138558
Dimcmf CiP n'a
keputusan
pemilik
modal
ber-
ialan
kelw“?
Gwuv Ham
Haidi
mesaku
investasi.
Ditambah
lagi
dengan
heran
penjualan
residensial ma-
kondfgi pemkonomian
yang tum-
Si11I@11@1
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
3/24
KLIPING BERITA 2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUM/AI IAN RAKYAT
Tanggal : I
18
Mei
2016
I Halaman/Rubrik
I : I 27/Properti
Medxa
Blsnls Indonesla
I
Jurnalis
I
:
I
Emanuel
B
Caesario
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
4/24
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
I: 1s Mei 2016
lHa laman Rubrik
I
1
| 27 Properti
I I
Media I :
Bisnis
Indonesia
Jurnalis :
Emanuel
B
Caesario
I
E
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
5/24
KLIPING BERITA
2016
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
I
Tanggal |
;
|
1s Mei 2016
| Halaman/Rubrik \
1
\ 14/Market
I Media
|
1
| Bisnis Indonesia
|
Jumalis
\ 1 \
Ana
D PRODUK
INVESTASI
KIK-EBA
Masih
Sulit
Berkembanq
JAKARTA
—
Tuiuh
tohun
seick c|i|uncur|
Ealnm
tujuh
tahun
K
tens‘
asa13g1IEE(I1;£atsg1:;:l:tunbt;5s:$:
alam
se]umlah
kesempatan
te
kh
te at
H‘
_
dengan
-
’ ra lr,
rc a
a
gi::|gia‘Unw
suigugmgznnf
Ya
'§‘“m '
1°
kan
harapan agar
dana
repatriasi
A
prom“
mK'EBA~yanq
.
kebijakan
tax
amnesty tidak hanya
d“uncu»“n'
mengalir ke
sektc:)1;1a1lJerbanl
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
6/24
. .
. I
.=.;
, ;:§:%5i2i?§§é?*‘
' t ==:-,2;a=2;a§
=2
:i '
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
7/24
‘
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
I :
| 1s
Mei 2016
|Halaman/Rubrik
|=
22/Property
Media
I : I
Investor
Daily
I J11l’l 13liS
I 1
imm
J
\
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
8/24
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN
RAKYAT
KLIPING
BERITA
2016
.x
.-.;:---
.
:>‘Z€ €;e;=
- I
A
.~
=..»=~,,. ~
.
~A
Tanggal
:
I 17
Mei
2016
I
Halaman/Rubrik
I : I
17
Media
I Media
Indonesia
I
Jumalis
I
1
I R0/E-3
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
9/24
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
»
‘_Ta.nggal
|
1
l
16
Mei
2016
\
Halaman/Rubrik
1
;
|
8/Ek0n0mi Keuangan
1
I
l
Media
I
Suara
Pembaruan
Jurnalis
I
:
i
RO/E-3
Percepat
Program
Sejuta
Rumah
BTN
Mendukung
Pembentukan
Bank
Tanah
A
[JAKARTA]
PTBank
Tabu-
mukiman
atau
perumahan
Selain
itu,
dampak
pem-
bahnya
jumlah
penduduk,
ngan
Negara
(Persero)
Tbk
untuk
xakyat.
bangunan
infrastruktur
yang
kemajuan
pembangunan,
(BTN)
mendukung
dibentuk-
“Saya
men
gusulkan
dilakukan
pemerimah
menja-
pergeseran
nilai
tznah,
ting-
nya
bank
tanah
guna
mendu-
kepada
pemerintah
mela-
di
pemicu
pertumbuhan
ek0-
kat
kesadaran
hukum
mas-
kung
program
sejum
rumah.
lui
Kempupera
(Pekerjaan
nomi
kawasan
di
sekitar
lo»
yarakat,
ketimpangan
pengu-
Dibentuknya
bank
tanah
di-
Umum
dan
Perumahaan
kasi
yang
sedang
dikemba.ng-
asaan
dan
kepemilikan
tanah
yakini
akan
mempemepat
ps-
Rakyat)
agar
bank
tanah
un-
kan.
yang
mendorong
konik,”
menuhan
kebutuhan
peru-
tuk
permukiman
juga
diada-
“Ini
tentu
berdampak
pa-
ujamya.
»
mahan
bagi
masyarakat
me-
kan,”tegasnya.
da
permimaan
rumah
juga,”
Menurut
Bernhard,
kon-
nengah
bawah.
Menurut
Maryono,
ting-
papamya.
sep
bank
tidak
jauh
ber-
“Pembentukan
bank
ta—
ginya
petmintaan
untuk
ru-
beda
dengan
bank
konvensi-
nah
akan
menjadi
solusi
un-
mah
menengah
ke
bawah
Pengadaan
Lahan
onal
yang
menghimpun
dana
tuk
mempercepat pemba-
juga
harus
diimbangi
de-
Sementata
itu,
pakar
per-
masyarakat
berupa
giro,
de-
ngunan
infmstruktur
dan
pr0-
ngan
adanya
lahan
yang
me-
tanahan
Universitas
Padja-
posito
tabungan
dan
simpan-
gram
pembangunan
sejuta
madai.
jaran
Bemhard
Limbong
me-
an
yang
dikembalikan
kepa-
rumah.
Dengan
rnempercepat
“Kalau
lahannya
ada,
nilai
saat
ini Indonesia
sangat
da
masyarakal
yang
membu<
program
sejuta
rumah
maka
maka
harga
tanahnya
dapat
membutuhkan
bank
tanah.
tuhkan
dana
melalui
penjua1-
bisa
mengurangi
backlog
pe-
ditckan
lebih
muxah
sehingga
Pembangunan
inastruktur
an
jasa
keuangan.
rumahan
di
Indonesia
yang
akan
terjadi
esiensi
biaya
yang
digenjot
oleh
pemerin-
I Sedangkan,
bank
tanah
mencapai
angka
15ju1a
unit,”
dalam
program
ini,
clan
pe-
tahan
Jokowi
hams
diim-
menghimpun
tanah
masyaxa-
ucap
Direktur
Utama
Bank
ngembang
bisa
cepat
mem~
bangi
oieh
pengadaan
lahan
kat,
terutama
yang
dite1an\ar-
BTN
Maxyono
dalam
siaran
bangun, tambahnya.
yang
mudah,
sehingga
keha-
kan
dan
tanah
negara
yang
petsnya;
Minggu
(15/5).
-
Menurumya,
di
beberapa
diran
bank
tanah
akan
men-
belum
digunakan.
Maryono
mendukung
daerah
potensi
dan
perminta-
dorong
target
pembangun-
“Tanah
tersebut
dikem-
jika
pemerintah
ingin
mendi-
an
akan
rumah
masih
sangat
an
infrastruktur
di
berbagai
bangkan
dan
didistribusikan
rikan
bank
tanah.
Namun,
dia
tinggi.
Dia
mencontohkan
daerah
bisa
terwujud
tepat
kembali
sesuai
rencana
peng-
mengusulkan
agarpengadaan
banyaknya perminman pem- waktu.
gmaan
tanah
clan
disewakan
bank
tanah
tidak
hanya
seba-
bangunan
rumah
di
sepan-
“Bank
tanah
ini akan
kepada
masyarakat
agar
pe-
tas
untuk
infrastruktu:
jalan
jang
pinggir
tol
Cikampek-
menjadi
solusi
masalah
dan
manfaatannya
lebih
produk-
tetapi
juga
pembangunan
per-
Palimanan
(Cipali).
konik
tanah
akibat
bertam-
ti”
katanya.
[O-2]
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
10/24
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
11/24
KLIPING
BERITA
2 16
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
Media
I
:
I 17
Mei
2 16
Halaman Rubrik
:
I 22 Property
I
Investor
Daily
Jumalis
:
Imam
Mudzakir
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
12/24
KLIPING
BERITA
2 16
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
;|17
Mei
2 16
lHalaman Rubrik
1
22 Properly
Media
I Investor
Daily
I
Jumalis
:
Imam
Mudzakir
1
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
13/24
HOT
PROPERTY:
KPR Bank Mandiri
Tawarkan
Bunga 8,5
Fhirlian
Rizqi
Utama -
Jurnalis
Selasa,
17 Mei 2016 - 08:50
wib
JAKARTA-OKEZONE.COM
- Bank Mandiri
menggelar
Mandiri Festival
Properti Indonesia
dengan
menggandeng Rumah123.com.
Dalam penyelenggaraan
tersebul,
Bank Mandiri
menawarkan
bunga kredit pemilikan
rumah
(KPR)
hingga
8,5 persen
fix selama 5 tahun.
Senior
Vice President
Consumer
Loans
Group
Bank Mandiri
Harry Gale
mengatakan,
dengan begitu
diharapkan
para pengembang
dapat menangkap
peiuang tersebut
untuk
memenuhi
kebutuhan
akan
hunian. (Baca juga:
KPR
Masih Jadi Pilihan
Orang
Beli
Rumah)
Kitaberusaha
untuk
tumbuh
lebih agresif makanya
kita
tawarkan
8,5
persen
efektif
fix
5
tahun,
semoga para developer bisa
menangkap peiuang,
ujarnya
saat membuka
Mandiri
Festival
Properti Indonesia, di Jakarta.
Sementara
Country
General
Manager
Rumah123.com
Ignatius Untung
menuturkan,
kolaborasi yang dilakukan
untuk
mengantisipasi
perlambatan
pasar yang terjadi.
Market
properti Indonesia sejak
2014
mengalami
perlambatan,
sekarang
titik terendah,
ini
sesuatu
yang wajar, makanya
kita ingin
merealisasikan
mengembalikan
siklusnya
lagi,
kata
dia.
Mandiri
Festival Properti Indonesia
sendiri telah diselenggarakan
di dua
kota
sebelumnya,
yakni Surabaya dan
Bandung,
Untuk perhelatan
di Surabaya,
total transaksi
KPR Bank
Mandiri
mencapai Rp180 miliar.
(Baca juga: Pengusaha
Properti
Akui
Bl
Rate
Tak
Beri
Pengaruh
Bagi KPR)
Ka|au
unitnya belum
kita
hitung,
tutup
Harry
Gale.
(rzk)
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
14/24
TERPOPULER:
Pekerja
BUMN
Lebih
Mudah Ajukan
KPR
Fhirlian
Rizqi Utama - Jurnalis
Selasa,
17 Mei 2016
- 07:46
wib
JAKARTA-OKEZONECOM
-
Bank
Indonesia Bl) mencatat,
metode transaksi
pembelian
rumah menggunakan
fasilitas kredit pemilikan
rumah
KPR) masih
menjadi pilihan
utama
kebanyakan orang.
Daiam
sun/ei yang
dilakukan
Bi
seperti diiansir
dalam laman
resminya,
sebanyak
77,82
persen
konsumen masih
memilih
KPR
untuk
membeli
rumah
terutama
tipe
kecil.
Bacajuga
Akali
Ciciian KPR
Besar dengan
DP)
Namun
meski
begitu
terdapat sejumlah
profesi
yang
dianggap
cukup
sulit
diterima
pengajuan
KPR-nya oleh
perbankan.
Tetapi
disamping adanya profesi tertentu
yang
sulit diterima,
terdapatjuga
profesi yang
ternyata juga
mudah
diterima
oleh
perbankan, contohnya
adalah mereka
yang
bekerja
di
perusahaan
BUMN.
Kalau yang kerja di perusahaan
BUMN
misalnya,
itu cenderung
lebih mudah
ya diterima
pengajuan
KPR-nya oleh
perbankan,
kata
pengamat
propeni dari Colliers
International
Indonesia Ferry Salanto
kepada Okezone belum lama
ini.
Sedangkan,
lanjut
dia,
beberapa profesi yang
tidak memiliki
keterikatan,
misalnya
statusnya
freelance
atau
penghasilannya tidak
tetap cenderung
sulit diterima oleh
perbankan.
Baca
juga: Anggaran Subsidi
KPR
Dialokasikan
Sebesar
Rp9,3 Triliun)
Kaiau
penghasilannya
banyak
tapi
tidak
tetap
itu
juga
agak sulit
ya
saya
kira,“
tukasnya
rzk)
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
15/24
Cegah
Perselisihan,
Pengembang Apartemen
Harus Bentuk
Manajemen
Hubungan
Pelanggan
Senin,
16 Mei 2016 | 10:12
WIB
YOGYAKARTA,
KOMPAS.com
-
Tren
pengaduan
menyangkut perselisihan
antara
pembeli
atau pemilik
properti dengan pengembang terus
meningkat selama
empat
tahun terakhir.
Selain itu, masalah
juga bertambah.
Namun,
jika
dilihat
dari
karakteristiknya,
terdapat
dua
jenis pengaduan
yakni terkait landed
housing perumahan
tapak), dan
vertical housing
apartemen).
Menurut Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia
YLKI), untuk
tahun ini
pengaduan
dari
sektor
properti
masih
mendominasi dan
menempati
urutan kedua
setelah
perbankan,
Masih
menurut
YLKI,
masalah utama yang
diadukan
adalah masalah
saat
pra
konstruksi,
konstruksi,
dan
ketika
properti
tersebut
dihuni.
Adapun masalah
saat
properti tersebut
dihuni
jumlahnya
lebih
banyak
Iagi ketimbang
tahun
sebelumnya,
seiring dengan
pesatnya pembangunan
apartemen.
Di antara sekian banyak
masalah, yang mendominasi
pengaduan
adalah dua masalah
internal yakni
penetapan tarif
luran Pengelolaan
Lingkungan IPL)
dan
penggunaan
serta
pengelolaan
fasilitas
umum
fasum)
dan
fasilitas
sosial
fasos).
Penetapan
IPL
seringkali dilakukan
secara
sepihak
oleh
Perhimpunan
Pemilik
dan Penghuni
Satuan
Rumah
Susun PBSRS) tanpa
melalui
musyawarah
dengan
seluruh penghuni.
Konsumen
mengadukan penetapan
IPL
secara
sepihak
oleh
P3SRS yang
dituding
membawa kepentingan pengembang.
Pasalnya,
keanggotaan P3SRS
juga
terdapat unsur
pengembang.
Ada bisnis
yang mereka
kelola dalam keanggotaan P3SRS.
Sementara
dalam hal penggunaan
dan
pengelolaan
fasum
dan
fasos,
tidak
disosialisasikan
dengan
benar.
Padahal
karakter rumah tinggal landed
dengan apanemen
berbeda.
Termasuk
pengaruhnya
terhadap
biaya
tagihan Iistrik.
Di apartemen, kita mengenal
barang bersama, fasiiitas
bersama
dan
milik bersama.
Dengan
begitu
secara otomatis
tarif
listrik
yang dibebankan
kepada penghuni
atau
pemilik
apanemen pun
berbeda.
Di apartemen
tarif listrik
bersifat bisnis.
Celakanya,
P3SRS seringkali tidak meiakukan
edukasi
dan
sosialisasi.
Mereka menaikkan
tarif
dengan
interval
waktu 3 bulan.
Hal-hal
seperti ini tidak dipahami oleh
pemilik dan penghuni
sehingga menimbulkan
masalah,
Berkaca
dari
kasus-kasus
perselisihan
antara pemilik
dan
PSSRS,
kehadiran manajemen
hubungan
pelanggan
atau
customer
relationship
management
CRM) menjadi
penting dan
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
16/24
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
17/24
Undang-Undang
Rumah
Susun
Dianggap
Hanya Memihak
Pengembang
Senin, 16
Mei
2016
| 15:52
WIB
JAKARTA,
KOMPAS.com —
Pasal
75 Undang-Undang
(UU) Nomor 20
Tahun
2011
tentang
Rumah
Susun
dinilai
tidak
mendukung pembentukan Perhimpunan Pemilik
dan
Penghuni
Satuan
Rumah
Susun
(P3SRS).
Di
dalam
pasal tersebut, tertulis
bahwa kewajiban
pembentukan
P3SRS
hanya
bisa
dilakukan
oleh pengembang pada saat masa
transisi.
Yang
disebut
masa
transisi itu
pengembang
sudah
melakukan
serah terima
unit apartemen
ke
konsumen. Tetapi,
namanya
juga
sudah serah terima, sudah
barang tentu
tidak ada
Iagi
yang namanya pengembang,
ucap Ketua Asosiasi
Perhimpunan
Penghuni
Rumah
Susun
Indonesia
(Aperssi), Ibnu
Tadji,
kepada
Kompascom,
Jumat
(13/5/2016).
Oleh sebab itu, seharusnya
pembentukan
P3SRS
sudah
sepenuhnya
dilakukan
oleh
penghuni, bukan
pengembang
sepeni yang
tertulis
dalam
Pasal
75 UU
Rumah
Susun.
Selain
Pasal 75, Pasal
107
UU Rumah
Susunjuga
dimohonkan
PK karena dinilai
tidak adil
kepada
penghuni rusun.
Sebabnya, di dalam
pasal tersebut,
dicantumkan bahwa
penghuni
yang
tidak
membentuk
P3SRS
maka
akan
dikenakan
sanksi.
Salah
satu Iagi
yang dimintakan PK
itu kan ada Pasal
107 yang secara
tegas
dinyatakan
ditolak, berisi
sanksi administratif
bagi
para
penghuni.
ltu
juga
sebenarnya
agak
membingungkan buat
kami, sementara pengembang
diberikan kewajiban,
tetapi
kok enggak
diberi
sanksi,
kata
Ibnu.
Pasal 75 UU Rumah
Susun pada akhirnya dijadikan
pengembang
sebagai
senjata
untuk
membuat P3SRS bentukan
penghuni
rusun
tidak
sah
dan
membuat
penghuni
rusun juga
mendapatkan
sanksi atas
ha
tersebut.
Terkait Pasal 75, MK telah
mengabulkan
permohonan
PK,
tetapi
tidak
secara
keseluruhan,
tetapi sebagian
saja.
Keputusan
MK
yang
tidak tegas pada Pasal 75
ini jadi
persoalan
sendiri
dan
akan
kami
dalami
untuk
buat
legal
opinion-nya
bersama
pengacara
kami
nanti,
kata Ibnu.
Penulis
:
Ridwan
Aji Pitoko
Editor : Hilda B Alexander
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
18/24
lni Alasan Peninjauan
Kembali Undang-Undang
Rumah
Susun
Senin, 16 Mei 2016|
13:01
WIB
JAKARTA,
KOMPAS.com - Permohonan
peninjauan
kembali
PK) terhadap
beberapa
pasal
di
dalam
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2011
tentang
Rumah Susun
memang telah
dikabulkan
oleh Mahkamah
Konsitusi
MK),
namun
keputusan
MK dinilai
masih belum
memuaskan
para
pemohonnya.
Permohonan
PK ini
dlawali dari
adanya
masalah
dalam hal pembentukan
Perhimpunan
Pemilik
dan
Penghuni Satuan
Rumah
Susun
P3SRS).
Di
dalam
Undang
Undang Nomor
20
Tahun
2011 itu
ada
yang
menyebabkan
penghuni
rumah
susun
tidak
bisa
membentuk
PSSRS tanpa
fasilitasi dari
pengembang,
kata Ketua
Asosiasi
Perhimpunan
Penghuni
Rumah Susun
Indonesia Aperssi),
Ibnu
Tadji,
kepada
Kompas. com,
Jumat
13/5/2016).
Adapun
yang dimohonkan
untuk
PK
adalah Pasal
75
dan
Pasal
107 undang-undang
tersebut.
Pasal
75
menyatakan,
pembentukan P3SRS
hanya
bisa
dilakukan
oleh pihak
pengelola
atau
pengembang
dan tak
bisa
dilakukan
oleh penghuni.
Hal
ini
menurut Ibnu
bertentangan
dengan
apa
yang
tertulis pada
Pasal
74
ayal 1. Pada
pasal
tersebut dijelaskan
bahwa
penghuni
rumah susun
rusun)
wajib
membentuk
P3SRS,
Klta melihatnya sebagai
kewajiban membentuk
ya
sudah
membentuk
saja tapi
masih
ada
pasal berikutnya,
yaitu
Pasal
75
yang
menyatakan
bahwa
kewajiban
itu harus
difasilitasi
juga oleh pengembang,
tambahnya.
Kemudian
dalam praktiknya, lanjut
Ibnu,
pengembang
menggunakan
Pasal
75 ayat
1
itu
untuk
menjadi senjata
dan
justru
menghambat
pembentukan
P3SRS.
Pengembang
juga menilai bahwa
hanya merekalah
yang berhak
membentuk
P3SRS
dan
apabila penghuni rusun
membentuknya
maka
itu tidak sah.
Terkait
Pasal
75,
MK telah mengabulkan permohonan
PK
namun
tidak
secara
keseluruhan,
melainkan
sebagian
saja.
Sedangkan
untuk
Pasal 107 yang mengatur
pemberian
sanksi administratif
kepada
penghuni
rusun
tidak
dikabulkan
oleh
MK
dengan
alasan
tidak beralasan
menurut
hukum.
Penulis
: Ridwan Ajl
Pitoko
Editor
:
Hilda B
Alexander
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
19/24
Tahun
lni, Pengembang
Properti Masih
Hati-Hati
Fhirlian
Rizqi
Utama - Jurnalis
Senin, 16
Mei
2016
-
18:19
wib
JAKARTA-OKEZONE.COM
-
Para
pengembang
properti masih
berhati-hati
menghadapi
persaingan
bisnis khususnya
di segmen ritel
pada
tahun ini.
Chief Executive
Officer (CEO)
Agung
Sedayu
Ritel Indonesia (ASRI)
Alexander
H
Kusuma
mengatakan,
dirinya
tidak memungkiri
persaingan
bisnis
terutama
tekanan
dari
sektor E-
commerce
yang
tengah berkembang
pesat.
Kita
bisa iihat bagaimana keadaan
perekonomian
dunia,
di sana akan tergambar
perekonomian
satu
negara.
Saat ini masih lemah,
saya kira tahun depan mulai
pulihnya,
katanya, di Jakarta,
Senin
(16/5/2016).
(Baca juga: Indonesia Masih Berge|imang Potential
Buyers
Propeny)
Kendati begitu,
Alex
pun optimistis pasar ritel
masih
akan mengalami pertumbuhan
di
awal
tahun depan.
Hal itu dikarenakan
dampak
dari
kebijakan ekonomi
dari
pemerintah
mulai
terasa.
(Baca juga: Titik
Terendah Pasar Properti Bisa Berbeda Arti)
Kebijakan ekonomi
awal tahun depan akan
jadi
pendorong utama
pertumbuhan
pasar
properti, yang
dampaknya
tahun
depan
mulai
terasa,
tukasnya. (rzk)
(rhs)
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
20/24
Minggu.
I5
Mei 20l6
- 20:09
wib
HOT
PROPERTY:
Profesi
yang
Sulit
Lolos
KPR
JAKARTA
-
Membeli
rumah
menggunakan
fasilitas
Kredit
Pemilikan
Rumah
KPR
masih
jadi
alternatif
sebagian
besar orang
untuk
punya
rumah.
Apalagi
KPR itu digunakan
untuk membeli
rumah
subsidi,
yang diberikan
pemerintah
melalui
program KPR
Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan
Perumahan
FLPP .
Fasilitas tersebut
sangat
membantu, terutama
bagi
mereka
yang
tergolong
memiliki
penghasilan
rata-rata
UMR Upah
Minimum
Regional .
Baca juga:
KPR Masih
J
adi
Pilihan
Orang
Beli
Rumah
Biasanya
untuk
dapat
menikmati
program
tersebut,
calon
pembeli
harus
melakukan
pengajuan
KPR
ke
perbankan.
Tetapi,
temyata
tidak semua
profesi pekerj
aan
dapat
mulus diterima
pengajuan
kredit
rumahnya.
Komisaris
Hanson
Land,
Tanto Kumiawan
menuturkan,
terdapat
beberapa
profesi
yang
biasanya
terbilang sulit
diterima perbankan
ataupun
pengembang
dalam
setiap
pengajuan.
httg[/economv.okezone.com/read/2016/O5/1S/470/1388976/hot-properttprofesi-va
ng~sulit-lolos-kp_[
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
21/24
Daftar
Profesi yang Sulit
Lolos KPR
JAKARTA
- Membeli
rumah
menggunakan
fasilitas
Kredit
Pemilikan
Rumah
KPR)
masih
jadi
altematif
sebagian
besar
orang
untuk
punya rumah.
Apalagi
KPR
itu digunakan untuk
membeli rumah
subsidi, yang
diberikan
pemerintah
melalui
program KPR
Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FLPP).
Fasilitas
tersebut
sangat membantu, terutama
bagi mereka
yang
tergolong memiliki
penghasilan
rata-rata UMR
Upah
Minimum Regional).
Baca
juga:
KPR Masih Jadi
Pilihan
Orang
Beli Rumah)
Biasanya
untuk dapat
menikmati
program
tersebut, calon pembeli
harus melakukan
pengajuan KPR ke
perbankan.
Tetapi, temyata
tidak
semua
profesi
pekerjaan
dapat
mulus
diterima
pengajuan
kredit rumahnya.
Komisaris
Hanson
Land, Tanto
Kurniawan
menuturkan,
terdapat
beberapa
profesi
yang
biasanya
terbilang sulit
diterima
perbankan
ataupun
pengembang
dalam
setiap
pengajuan.
Baca
juga: Cara
Mendapatkan KPR
Tanpa Uang
Muka)
Biasanya yang
bekerja untuk dirinya sendiri
atau
tidak
terikat
dengan
perusahaan,
seperti
dokter, pengacara,
dan
notaris, ujamya kepada
Okezone.
rzk)
httg//economvokezone.com/read/2016/O5/13/470/1387502/daftar-profesi-vang-sulit-tolos-kg
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
22/24
Fasilitas KPR
Pilihan
Utama
Orang
Beli
Rumah
13
Mei
2016
Metroterkini.com
- Fasilitas Kredit Pemilikan
Rumah KPR
masih
menjadi
pilihan
utama dalam
melakukan
transaksi
pembelian
rumah.
Dalam
laporan
‘Survci Harga
Properti
Residensial‘ oleh
Bank Indonesia
BI ,
sebesar
77,82
persen
konsumen
masih
memilih KPR terutama
untuk
membeli
rumah
tipe
kecil dan
menengah.
Sedangkan
untuk
metode transaksi
tunai
bertahap
menjadi
alternatif
kedua bagi
kebanyakan
konsumen untuk
membeli rumah,
yakni
sebcsar
15,01
persen.
Sementara
7,17
persen
lainnya
memilih
pembayaran
tunai.
Perlambatan penjualan
properti
tercermin
dari
melambatnya
penyaluran kredit
oleh perbankan.
Total
KPR
dan
KPA
pada triwulan
I-2016
tercatat
Rp342,l6
triliun
atau
tumbuh
sebesar
0,38
persen
qtq
dilansir
okezone.
Dari
total
KPR
yang dikucurkan
oleh bank sejak
Januari sampai
Maret
2016,
sebanyak
2,02 persen
masyarakat
berpenghasilan
rendah MBR
memanfaatkan
Fasilitas
Likuiditas
Pembiayaan
Perumahan
FLPP dari
pemerintah.[0kz]
httg//wwwmetroterkini.com/berita-25047—fasiIitasrkgpilihan—utama-oran2~beli-rumah.htm|
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
23/24
-
8/16/2019 Kliping, 17 - 18 Mei 2016
24/24