palembang.bpk.go.idketentuan bab iv pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai...

8

Upload: others

Post on 11-Jan-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 2: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 3: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 4: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 5: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 6: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 7: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Page 8: palembang.bpk.go.idKetentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

jdih.butonkab.go.id€¦ · 4. Ketentuan ayat (2) Pasäl 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berika t: Pasal 18

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - oygabusmi.files.wordpress.com€¦ · yang dikeluarkan dalam investasi. 5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6B diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat

peraturan.bpk.go.id. 20_0001.pdf · 7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) PD. BPR memberikan rekapitulasi bukti

· 2020. 9. 16. · sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f sudah termasuk di dalamnya biaya bongkar muat. 5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

palembang.bpk.go.id · 2013-02-13 · pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN JAMA’AH DALAM …berfirman dalam surat Ali Imran, Ayat 97 yang berbunyi: لًْيِبس َِهْيَلِإ عاََطَتسا ْنِم َِتيَْبلْا

BUPATI SIDOARJOjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...Desa (SISKEUDES). 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Bendahara sebagaimana

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS · (KKN). 8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan• ayat (2c), sehingga Pasal 9 berbunyi

Beranda | Direktorat Jenderal Pajak 13 2009...Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5 (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan

SALINAN Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf A dan huruf B diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : ... ruang dapur. 5. Gedung Transito : a) untuk kegiatan pembelajaran; dan

LEMBARAN DAERAH - peraturan.bpk.go.id Daerah … · Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 18 dihapus, dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ... keadaan rusak serta

CamScanner 07-30-2020 12.38...1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN … 02 Tahun 2011.pdf · 11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...18/BC/2012 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pemberitahuan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn690-2018.pdfhasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan. 6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPMK.06~2016... · 2016-04-06 · -3 - 2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 24 berbunyi

BUPATI BANYUASIN...r . i o 2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan

jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Peraturan MahkaMah konstitusi noMor 3 tahun 2014 · 1. 2. 3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ... Ketentuan Pasal 31 ayat (1)

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_91_Tahun...1. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Pembatasan usia

PARENTS SYMPOSIUM 2019 - khengcheng.moe.edu.sg · Ayat yang ditukil daripada Rangsangan Grafik Ayat yang diubah untuk Interaksi Penulisan Peluang bergambar bersama artis tempatan,

banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/... · 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (2) Surat keterangan

· Web viewKetentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas

- 2 - NOMOR 8 upload...Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR … · 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/44.PMK04.2012.pdf4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2017. 1. 6. · 2016, No.1469 -3- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (3) Bentuk

palembang.bpk.go.id...2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan

WALIKOTA PRABUMULIH No 40 Tahun... · terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

BUPATI BANYUWANGI SALINANjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/PERBUP_NO_21_TAHUN_2019_pakaian_dinas_2...5. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah, sehingga

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1848) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2019 ... - … · dengan kewenangan MPR diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

2netgrit.org/wp-content/uploads/2018/10/PKPU-34-THN-2018-Perubahan... · - 3 - 1. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi

muaraenimkab.go.idjdih.muaraenimkab.go.id/aplikasi/v3/upload/download... · 3. Ketentuan dalam Bab WII angka 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 27. Persediaan dicatat dengan

MENTER.I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN.PMK.03~2018... · Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai