jdih.padang.go.id · 10 11. ketentuan ayat (1) pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :...

21

Upload: phamlien

Post on 08-Jun-2019

222 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 2: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 3: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 4: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 5: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 6: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 7: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 8: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 9: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 10: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 11: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 12: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 13: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 14: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 15: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 16: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 17: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 18: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 19: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 20: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Page 21: jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

SERI 1 KEPASTIAN HUKUM SERI 2 PENYELESAIAN · PDF filepenyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase (sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 24 dan Pasal 38 Undang-undang

ANGGARAN RUMAH TANGGA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK …iapi.or.id/uploads/content/18-ART-IAPI-Tahun-2017-lengkap.pdf · Pasal 35 38 – 40 Pasal 36 40 Bagian Kelima – Wewenang Pasal 37

Makalah UU no 24 tahun 2009 pasal 38

jdih.padang.go.id Tahun 1995.pdf · dirnaksud Pasal I Peraturan daerah ini. dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di lingkungan Pemerintah Daerah, yang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

jdih.padang.go.id · Indonesia di negara tujuan. (4) Dokurnen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

2020/10/07 · Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), sebanyak 58 pasal terdampak dengan rincian 28 pasal dihapus, 38 pasal diubah dan 15 pasal baru disisipkan; (b) Undang-Undang

jdih.padang.go.id · Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan rapat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

jdih.padang.go.id Tahun... · 2016-07-28 · ( duabelas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan

jdih.padang.go.id 11 Tahun 2002.pdf · Datetapkan di Padang nggal ADANC I RAIS Diundangkan di Padang pad _ al A PADANG AERAH SRI PAYAN ... TATA CARA PE-MUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

PENJELASAN · Web viewContoh perhitungan : Kebutuhan Fiskal = Rp 100 miliar Kapasitas Fiskal = Rp 125 miliar Alokasi Dasar = Rp 50 miliar Celah Fiskal Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

disdik.slemankab.go.id...38. Surat Setoran Pajak (SSP) : NPWP PPI-I pasal 21 dan pasal 23 atas nama Sekolah, sedangkan NPWP PPN atas nama Toko. 39. Setiap Kegiatan wajib dibuatkan

jdih.padang.go.id Tahun 2004.pdf · Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN - qsl.net filePEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

korpritni.orgkorpritni.org/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-TNI-NO.-52-TAHUN... · Pasal 36 PENASIHAT DAN PEMBINA Pasal 37 . Pasal 38 . Pasal 39 MUSYAWARAH, RAPAT KERJA, DAN RAPAT

jdih.padang.go.id filePeraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

jdih.padang.go.id · Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2014 Nomoå- 38r-sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

jdih.padang.go.id Tahun 1992.pdf · dari 1/4 M2 dibulatkan menjadi 1/4 M2. Pasal 4 (l) Apabila reklamedipasangpadagedungatau benda dengan mempergunakan suatu alat lainnya pada ketinggian

ikma10fkmua.files.wordpress.com · Web view7.1 Pasal 36 7.2 Pasal 37 7.3 Pasal 38 8 VII. Melindungi Negara 8.1 Pasal 39 8.2 Pasal 40 8.3 Pasal 41 9 VIII. Pimpinan Negara 9.1 Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu

jdih.padang.go.id...PDF Eraser Free Pasal 4 (1) Dana kegiatan : a. penilaian Amdal akan dilakukan oleh KPA, tim teknis dan sekretariat KPA; atau b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan

q,D - Askrindo | Asuransi Kredit Indonesia · Undang Nomor 2 Tahun lgg2 tentang Usah; ... Pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar ... 11/6/2014 5:54:38 PM

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK …lldikti3.ristekdikti.go.id/v6/wp-content/uploads/...Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf l, Pasal 24 ayat (5), Pasal 38 ayat

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Presentasi Uu No.24 Pasal 38

PUTUSAN Nomor 82/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN … · Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) sepanjang kata ... memeriksa dan mengadili permohonan pengujian mor 36 Tahun UU

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

jdih.padang.go.id€¦ · mengajukan permohonan tertulis dan menandatangani surat pc:rjanjian dengan Kcpala Daerah. (2) Hak pakai dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipindahlangankan