kementerian dalam negeri - bappedaprovkaltimdatacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangreg/06...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, 11 Maret 2016
Disampaikan oleh:
TJAHJO KUMOLO
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHANDibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas
kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan
prasarana.
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL
PILIHAN(8)
WAJIB(24)
URUSAN
PEMERINTAHA
N UMUM
YAN DASAR
(6)
NON YAN
DASAR (18)
S P M
N S P
K
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP
DAERAH(Pasal24)
1. K/L bersama Pemda
melakukan Pemetaan
Urusan.
2. Hasil pemetaan
ditetapkan dengan
peraturan menteri setelah
mendapatkan
rekomendasi dari Menteri
Dalam Negeri.
3. Pemetaan Urusan dan
pembinaan kepada
Daerah dikoordinasikan
oleh Menteri Dalam
Negeri.
Untuk menentukan intensitas UrusanPemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah
Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan
Pemerintahan Pilihanberdasarkan potensi,
proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan
lahan.
Digunakan oleh Daerah dalam penetapan:
• Kelembagaan
• Perencanaan
• Penganggaran
Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada
Daerah secara nasional
PemetaanUrusan
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
a. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi
pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
b. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan
efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
dan
c. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan
nasional.
26
TUJUAN PEMETAAN
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI26
JENIS PEMETAAN URUSAN
Pemetaan Urusan digunakan oleh daerah untuk penetapan:
Perencanaan Penganggaran Kelembagaanuntuk sinkronisasi dan
harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional
untuk menjaga efisiensi pengalokasian anggaran yang berorientasi pada
ketepatan sasaran pembangunan
berdasarkan potensi unggulan daerah dan
beban kerja dalam penyelenggaraan urusan
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5
UU NO. 23 TAHUN 2014ttg PEMDA
MDN melakukan pembinaan danpengawasan umum
penyelenggaraan pemda secaranasional
POROSPemerintahan & Politik
Dalam Negeri
• pelayanan & pemberdayaan masyarakat
• pembangunan daerah, • demokrasi, • penegakan hokum dan
kesatuan bangsa
menjamin keberlangsungan
•Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 2015-2019;•Penjabaran Program
Operasional KEMENDAGRI; •Koordinasi antar K/L secara
terpadu.
berlandaskan
PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI
melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI
komitmen bersama & partisipasi masyarakat
gubernur, bupati/walikota
mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6
1. Konektivitas wilayah, meningkatkan keterkaitan desa-kota, meningkatkan fungsi
kawasan sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah sekitarnya.
2. Ketahanan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-
Undang Dasar.
3. Energi, pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di Pulau Kalimantan, dalam tahun 2015
– 2019 melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik, serta pengembangan biogas ramah
lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan.
4. Kemaritiman, posisi wilayah Kalimantan yang strategis, didukung potensi di bidang
kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan
minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, membutuhkan
percepatan pembangunan. Infrastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi, yang saat
ini dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dasar (energi dan sumber daya air).
5. Perbatasan, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wilayah
Pulau Kalimantan terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara
yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
REGION KALIMANTAN
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
1. Penyelengaraan Penataan Ruang di Pulau Kalimantan saat ini telah
ditetapkan 4 Perda Provinsi tentang RTRW yaitu Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Sedangkan Kalimantan Utara masih dalam proses persetujuan
bersama dengan DPRD.
2. Permasalahan secara menyeluruh di Pulau Kalimantan di bidang
Penataan Ruang terkait dengan penetapan rencana pola ruang
kawasan hutan oleh SK Menteri LHK yang harus diintegrasikan
kedalam Raperda tentang RTRW belum dapat diterima/disepakati oleh
Pemerintah Daerah.
3. Terhadap 4 (Empat) Provinsi yang telah ditetapkan Perda RTRW
mengunakan upaya terobosan dengan menggambarkan deliniasi
rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan ke dalam peta rencana pola
ruang RTRWP (outline) sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2013
tentang Tingkat Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang
Penataan Ruang Region Kalimantan
8
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8
SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH
Arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan
capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok
RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi,
dan program kepala daerah terpilih.
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PP 38/2007 perencanaan menjadi salah
satu urusan pemerintahan wajib
Lampiran UU 23/2014 perencanaan menjadi salah
satu fungsi penunjang seluruh urusan pemerintahan
Terjadi perubahan paradigma untuk perencanaan
diposisikan diluar urusan/lintas urusan
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN DAERAH
Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain
perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan
latihan serta penelitian dan pengembangan
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
perencanaan
keuangan
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
penelitian dan pengembangan
fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
11
TERIMA KASIH