KELOMPOK 3

1. ROY SAPUTRA YUSUF2. SENDY HELAWATY MOHAMAD3. SHANDY EKA SETIAWAN4. SRI PARAMAWATI PAUDI5. SHIDIQ SYAHRIAL WUMU6. WIRNAWATY KUDAY

Tugas Mata Kuliah Audit Sektor Publik

PROSEDUR PEMERIKSAAN SIKLUS BELANJA

Prosedur Pemeriksaan Siklus Belanja

Pada umumnya audit terhadap siklus belanja daerah terdiri atas audit terhadap belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri atas belanja administrasi umum. Belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal / pembangunan

1. Sifat Siklus Belanja DaerahSiklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh

barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah.siklus ini dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari masing-masingdinas. Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan secara tunai maupun kredit (menimbulkan uang), baik untuk belanja aparat maupun belanja pelayanan publik. Audit siklus belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai; belanja operasional seperti pengadaan barang inventaris kantor dan ATK; belanja pemeliharaan dan lain-lain. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas.

Kedua kelompok ini mempengaruhi rekening-rekening sebagai berikut :1. Kas2. Persediaan barang habis pakai3. Aktiva tetap4. Aktiva lain-lain5. Utang

2. MaterialitasTransaksi-transaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan dalam membedakan antara pengeluaran / belanja untuk belanja aparat dengan pengeluaran/belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan yang salah saji.

Berbagai pos rekening seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan dapat bersifat material secara individual. Dengan demikian, auditor berusaha untuk mencapai tingkat resiko yang lebih rendah dengan memastikan bahwa transaksi dalam pos belanja daerah bukan merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan.

3. Resiko Bawaan

Resiko bawaan pada pos belanja daerah pada banyak entitas adalah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus belanja, yaitu :

1. Volume transaksi yang selalu tinggi2. Kemungkinan adanya pembelanjaan dan pengeluaran tanpa orotasi3. Pembelian aktifa yang tidak perlu4. Masalah akuntansi yang berkembang.

Tingginya volume transaksi akan meningkatkan kemungkan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut. Disamping it, terdapat juga kemungkinan bahwa entitas melakukan pembelian aktiva yang tidak perlu. Namun, sering terjadi kasus dimana dimana entitas masih tetap mencatumkan aktiva yang tidak berguna dalam neracanya sebesar nilai dari aktiva tersebut. Masalah akuntansi mengenai penetuan apakah harga perolehan aktiva dikapitalisasi atau dibebankan mengakibatkan tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengeluaran kas.

4.Strtegi audit

Tingginya resiko bawaan dalam siklus belanja daerah menyebabkan banyak entitas memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal terhadap siklus belanja guna mencegah dan mendeteksi terjadinya salah saji. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi resiko pengendalian dalam pernyataan keberadaan dan keterjadian; kelengkapan serta penilaian dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus belanja daerah. Dengan demikian , strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah.

Dalam strategi ini auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien sangat baik dan dapat mencegah serta mendeteksi terjadinya salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan dari keyakinannya tersebut. Auditor akan menguji afektifitas struktur pengendalian internal. Dengan kata lain auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian.

Sebagaimana halnya dengan siklus pengujian pengendalian umumnya tidak mengurangi resiko pengendalian untuk pernyataan hak dan kewajiban.jadi, auditor dapat menggunakan kombinasi antara strategi resiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah dengan substantif.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah manfaat versus biaya. Pengujian pengendalian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara manfaat versus biaya. Auditor perlu membandingkan biaya untuk melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh sebagai akibat berkurangnya pengujian tersebut.

5. Tujuan Audit

Tujuan audit siklus belanja adalah memperoleh bukti mengenai masing-masing pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan lima kategori pernyataan laporan keuangan berikut:

a. Pernyataan Keberadaan dan Keterjadianb. Pernyataan Kelengkapanc. Prnyataan Hak dan Kewajiband. Pernyataan Penilaian dan Pengalokasiane. Pernyataan Pelaporan dan Pengungkapan

6. Pemahaman atas struktur pengendalian internal belanjaa. Lingkungan Pengendalianb. Sistem akuntansic. Prosedur pengendalian

Otorisasi yang memadai Adanya pemisahan tugas Dokumen dan catatan Pengendalian atas setiap akses terhadap harta atau aktiva perusahaan Pemeriksaan independen

7. Pertimbangan Pengendalian Internal-Transaksi PembelianDalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang dipakai antara lain yaitu:a. Surat penyediaan Dana (SPD)b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)c. SPP uang Persediaand. SPP Tambahan Uang Persediaane. SPP Langsungf. Surat Perintah Membayarg. Surat Perintah Membayar Utang Persediaanh. Surat perintah Membayar ganti Uang Persediaani. Surat Perintah Membayar tambahan Uang Persediaaanj. Surat Perintah Membayar Langsung

k. Surat Perintah Pencairan Dana

8. Bagian yang TerkaitBagian yang terkait yaitu:

Bendaharawan khusus barang Bendaharawan (pemegang kas) Sub bagian keuangan setiap unit kerja Kepala dinas Kepala daerah, dalam hal ini kepala biro/bagian keuangan

9. Penghimpunan dan Pendolumentasian Pemahaman Tinjauan pendahuluan Dokumentasi sistem Analisis alur transaksi