organisasi sektor publik
DESCRIPTION
PERTEMUAN 3. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010. Organisasi Sektor Publik. Organisasi berbentuk pemerintah : Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah. Pemerintah. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2010 1Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur
2010
PERTEMUAN 3
2010 2Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Organisasi Sektor Publik
• Organisasi berbentuk pemerintah :
• Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah
2010 3Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Pemerintah
• Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.
• Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2010 4Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Pemerintah Pusat
• Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
• Selain presiden konteksnya meliputi lembaga tinggi negara : MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2010 5Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Lembaga Tinggi Negara
1. Pemerintah RI
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Kementrian Negara
2010 6Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
• Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI
2010 7Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Struktur Pemerintah di Tingkat Propinsi
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Dinas Daerah
6. Lembaga Teknis Daerah
7. Kecamatan
8. Kelurahan
2010 8Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
1. Sekretariat DaerahTugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Sekretariat DPRDTugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan keuangan daerah
3. InspektoratTugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah
2010 9Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
4. Dinas DaerahTugasnya melaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
5. Lembaga Teknis DaerahMerupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesial
2010 10Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Tingkat Kabupaten / Kotamadya
• Struktur pemerintah daerahnya sama dengan provinsi dengan beberapa organisasi tambahan :
1. Kecamatan : bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Kelurahan : bertugas dalam wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
2010 11Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
UNIVERSITAS
• Merupaka salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institut.
• Bentuk perguruan tinggi berdasarkan fungsinya :
– Akademi– Politeknik– Sekolah Tinggi– Institut– Universitas
2010 12Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Pihak Penyelenggaran Universitas
• Pemerintah
• Masyarakat
2010 13Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Konsep Penyelenggaraan Universitas
UNIVERSITAS SWASTA UNIVERSITAS NEGRI
SEKARANG RENCANA DULU SEKARANG
YAYASAN
(Badan Hukum)
PTS B H P
(Badan Hukum)
D I K T I
PTN BHMN
(Badan Hukum)
2010 14Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
RUMAH SAKIT
• Organisasi publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat sehingga sebagin besar dikelompokkan dalam organisasi publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, kecuali beberapa RS yang didirikan oleh PT yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan.
2010 15Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
Bentuk RS
• Rumah sakit umum
• Rumah sakit terspesialisasi
• Rumah sakit penelitian/pendidikan
• Rumah sakit Lembaga/Perusahaan
• Klinik
2010 16Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
RS Berdasarkan Kepemilikan
1. Rumah sakit milik pemerintaha. Milik pemerintah yang tidak dipisahkan (RS
Banyumas, RS Tangerang, dll)b. Milik pemerintah yg dipisahkan (RS Pertamina,
RS Pelni, dll)
2. Rumah sakit berbentuk BLU RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin, RS Dr. Sardjito
3. Rumah sakit swasta
2010 17Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
YAYASAN
• Merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.
• Yayasan mempunyai organ atas pembina, pengurus dan pengawas
2010 18Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
• Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan HAM
• Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan di surat kabar
• Yayasan dapat digabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
2010 19Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
PARTAI POLITIK
• Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2010 20Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
• Organisasi poitik terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten, jika diperlukan sampai ke tingkat kelurahan/desa
• Sumber keuangan : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN/APBD
• Sumbangan yang diterima : perseorangan anggota, perseorangan bukan anggota (paling banyak 1 m per orang/th anggaran), perusahaan atau badan (paling banyak 1 m per perusahaan/th anggaran).
2010 21Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL
QUIZ
1. Jelaskan organisasi perangkat daerah di level provinsi dan perbedaannya dengan yang ada pada level kabupaten / kotamadya !
2. Bagaimana konsep penyelenggaraan universitas (perbandingan swasta dan negri)
3. Sebutkan dan jelaskan jenis rumah sakit milik pemerintah !
4. Apa yang dimaksud dengan yayasan ? Sebutkan perraturan yang terkait !
5. Sebutkan sumber-sumber keuangan dari partai !