kel. 8 bab 5 (penganggaran dalam sektor publik)
DESCRIPTION
Penganggaran dalam SPTRANSCRIPT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BAB V
PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 81.CITRA NELLIA2.DWI NOVICA3.FANI ARUM LESTARI4.SRI RAHAYU LESTARI5.SRI SELVA HIDAYATI6.WIRDATUL HASANAH7.WIWIT PUTRI MERLISA
UNIVERSITAS RIAU
T.A 2013/2014
PEKANBARU
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan hidayah yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat
pada waktu yang telah ditentukan. Adapun pokok pembahasan pada makalah ini adalah
mengenai penganggaran dalam sektor publik.
Terima kasih penulis ucapkan kepada rekan sejawat yang telah banyak memberikan
sumbangsih pemikiran dan pertolongan lainnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak, Ibu dan
seluruh rekan-rekan sekalian. Dengan selesainya makalah ini penulis harapkan dapat
menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya
bagi yang membaca.
Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih banyak terdapat kekurangan,
baik dari susunan maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan proposal dimasa yang
akan datang. Penulis juga berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi pihak yang
memerlukan.
Pekanbaru, 10 Mei 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................
DAFTAR ISI.............................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..........................................................................................
1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................
1.3 Tujuan Penulisan.......................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Konsep Anggaran Sektor Publik.................................................................
2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik..................................................................
2.3 Jenis Anggaran Sektor Publik.....................................................................
2.4 Prinsip Anggaran Sektor Publik..................................................................
2.5 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik...............................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan
akuntansi pada sektor publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan
sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis
dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang
mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. besarnya anggaran yang secara langsung
merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Agar fungsi
perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan
karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak
terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa
pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimana konsep dari anggaran sektor publik?
2. Apa saja fungsi dari anggaran sektor publik?
3. Apa saja anggaran sektor publik?
4. Bagaimana prinsip dari anggaran sektor publik?
5. Bagaimana proses penyusunan anggaran sektor publik?
1.3 TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk :
1. Dapat mengetahui konsep dan fungsi dari anggaran sektor publik.
2. Mengetahui jenis-jenis dan prinsip anggaran sektor publik.
3. Mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran sektor publik.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh
pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam
bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas,
dan pembiayaan, dalam satuan moneter. Dari penjelasan saya diatas, yaitu dibuat dan
digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini
menunjukkana bahwa yang namanya anggaran sektor publik memang khusus untuk
pemerintah, dan menurut saya termasuk juga BUMN dan BUMD.
Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode
tertentu yang diukur dalam ukuran financial. Penganggaran adalah proses atau metoda untuk
mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi merupakan suatu
politik. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana
public dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran sektor public terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana tiap-
tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan managerial plan for
actionuntuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek – aspek yang harus tercakup
dalam anggaran sektor public meliputi :
1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik
Anggaran sektor publik merupakan instumen akuntabilitas atas pengelolaan dana
publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut
National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental
Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: “ Rencana
operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber
pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga
jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis
disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian
aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang.
Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran public merupakan suatu rencana
financial yang menyatakan:
Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana
tersebut (pendapatan).
Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan
masyarakat. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang
yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah
untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.anggaran merupakan blue print keberadaan
sebuah Negara dan merupakan arahan dimasa yg akan datang. Alat utama kebijakan fiskal
adalah anggaran, anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah
untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kriteria dalam Anggaran sektor public :
Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
Menetukan penerimaan dan pengeluaran departemen – departemen pemerintah
Alasan pentingnya Anggaran sektor Publik :
Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan
Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak
terbatas
Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab
terhadap rakyat
2.2 FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:
Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja
pemerintah tersebut. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan adalah:
1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan,
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
Anggaran sebagai alat pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-
pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap oknum
pemerintah dapat dikendalikan oleh anggaran
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya
overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang
lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui
empat cara, yaitu:
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas
suatu varians
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah
kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
Anggaran sebagai alat politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif
dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap
prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan
berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen
keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Oleh karena itu, kegagalan
dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas
pemerintah.
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu,
anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan
eksekutif.
Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai
dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif
untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer, dan stafnya agar bekerja
secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta
anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen
masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, PerguruanTinggi, Organisasi Keagamaan,
dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik.
Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung dalam
masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan
perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan
keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perbaikanmereka di lembaga legislatif
(DPR/DPRD).
2.3 JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
1. Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara
berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara
penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan
susunan anggaran yang bersifat line-item. Ciri lain melekat pada pendekatan anggaran
tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralitis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan
(f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri
tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap
kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi
tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut,
maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah
tingkat keputusan penggunaan anggaran.
Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan
dan pertanggungjawaban yang tersebut. Anggaran tradisional bersifat incrementalism,
yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang
sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar
untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian
yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya
kebutuhan rill, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal
ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya
yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan
atas kebutuhan yang wajar.
Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang
didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-
item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau
pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara rill
item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena
sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk
dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat
digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang
diusulkan.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya
orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan
pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan darp
pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan
sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang
dilakukan.
2. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM (New Public Management)
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik
yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birorkratis ,dan
hierarkis menjadi model menajemen sektor publik yang feksibel dan lebih mengakomodasi
pasar perubahan tersebut telah merubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam menejemen
sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer
tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep
“managerialism” ( Pollit, 1993 ); “market-based public administration“ ( Lan,Zhiyong,And
Rosenbloom, 1992 ) ; “post-bureaucratic paradigm” (Barzelay, 1992 ); dan “entrepreneurial
government“ (osborne and gaebler, 1992). New Public Management berfokus pada
manajemen sektor publik yang beroroentasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan
penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa
konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,
pemangkasan biaya, dan kompetisi tender.
Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model
pemerintahan yang di ajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam
pandanganya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru
pemerintah menurut osborne dan gaebler tersebut adalah : Pemerintahan katalis, Pemerintah
milik masyarakat, Pemerintah yang kompetitif, Pemerintah yang digerakkan oleh misi,
Pemerintah yang berorientasi hasil, Pemerintah berorientasi pada pelanggan, Pemerintah
wirausaha, Pemerintah antisipatif, Pemerintah desentralisasi, Pemerintah berorientasi pada
(mekanisme) pasar.
Munculnya konsep New Public Management berpengaruh langsung terhadap konsep
anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari
model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja.
Berikut ini akan dibahas jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public
Management.
Anggaran Kinerja
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam
anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan
public. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menakankan pada konsep value for
money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme
penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional
dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut
anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu,
anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada
pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak
pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur
tangan, pemerintah akan menyalagunakan kedudukan mereka dan cenderung boros
(overspending). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat
diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan
audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak
berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara
ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh
karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak
ukur sebagai standar kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan
penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan
sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai
dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai
dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penetuan unit kerja yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja yang
digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
Zero Based Budgeting (ZBB)
Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada
pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero
Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran
diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental
mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan,
yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak
berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan
anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran
dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak
mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin
juga muncul item baru.
Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu: Identifikasi unit-unit
keputusan, Penentuan paket-paket keputusan, Meranking dan mengevaluasi paket keputusan.
Planning, Programming, and Budgeting Sistem (PPBS)
PBBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang
beriorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya
berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur
organisasi tradisional dari divisi-divisi, namun berdasarkam program, yaitu pengelompokkan
aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang
ditujukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi
sumber daya. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas
jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut
pemerintah dihadapkan pada pilihan alternative keputusan yang memberikan manfaat paling
besar pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka
untuk membuat pilihan tersebut.
Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi : Menentukan tujuan umum organisasi
dan tujuan unit organisasi dengan jelas, Mengidentifikasi program-program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Mengevaluasi berbagai alternative program
dengan menghitung pos benevit dari masing-masing program, Pemilihan program yang
memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil, Alokasi sumber daya kemasing-masing
program yang disetujui. PPBS mensyarakatkan organisasi menyusun rencana jangka panjang
untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa
program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar keseluruh
bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan
analisis program. Struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain
sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan analisis biaya dan manfaat dari
masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut
PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam
pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan
hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.
Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS :
1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternative untuk
melakukan aktivitas.
2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternative, terutama untuk mengukur
output.
3. Masalah ketidakpasian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan
politik, dan ekonomi.
4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.
5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika
terdapat pertentangan kepentingan (confict of interest).
6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat
dan tepat.
7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah
(resistence to change).
8. Pelaksanaan teknik tersbut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan
politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “tecnoratic” yang hal tersebut
bisa mempengaruhi proses anggaran.
9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.
2.4 PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum
dibelanjakan oleh eksekutif
2. Komprehensif
Komprehensif catatan anggaran yang bersifat menyeluruh/ penyusunan rencana
anggaran secara keseluruhan.
Manfaat pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen; mudah
diadakannya evaluasi tujuan akhir kinerja pemerintah secara kualitatif; dan
membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah
secara terinci. Karenanya adanya anggaran non budgetair menyalahi prinsip
anggaran yang bersifat komprehensif
3. Keutuhan anggaran
Semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
(general fund).
Dana Umum, di pemerintahan AS keperluan umum pemerintah, selain membiayai
proyek pembangunan dan utang pemerintah
4. Nondiscretionary Appropriation
Discreationary Kebebasan untuk menentukan
Appropriation pemberian
Artinya pembuat anggaran tidak serta merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk
apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya.
Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini harus benar-benar
ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Periodik
Anggaran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multi tahunan.
UU 17/2003 Pasal 4 “Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden
reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi
anggaran serta dapat mengakibatkan munculya underestimate pendapatan dan
overestimate pengeluaran.
7. Jelas
Anggaran hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan
tidak membingungkan.
8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Berkaitan diberlakukannya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2
(1) “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publik.” (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.”
Keuangan publik salah satu informasi public
2.5 PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar
bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa
publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRDdan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan
pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam,dan
sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,aspek
akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing.
Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran
Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga
pertimbangan mengapa pemerintah perlu ³terlibat´ dalam ³bisnis´ pengadaan barang dan jasa
bagi masyarakat.
Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi,redistribusi pendapatan, dan
alokasi sumber daya.Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya
underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas
anggaran. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:
1. Tahap persiapan anggaran (preparation);
2. Tahap ratifikasi (approval/ratification)
3. Tahap implementasi (implementation)
4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation)
1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran
pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran
pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnyafaktor
“uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan
public harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya
mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-item budgeting´ akan berbeda
pada “input-output budgeting”, “program budgeting” atau “zero based budgeting”.
Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada
pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan
pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan pembangunan pemerintah pusat tertuang
dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPE
NAS), Rencana Strategis (RESENTRA), dan RencanaPembangunan Tahunan (REPETA).
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusatdengan
perencanaan pembangunan daerah sejak spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105
dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari
peyusunan PROPENAS yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut
kemudian dijabarkan dalam bentuk RESENTRA.Berdasarkan PROPER NAS dan RESENRA
serta analisis fiscal dan makro ekonomi,kemudian dibuat persiapan APBN dan
REPETA.Sementara itu, di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkanuntuk
membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA(REN STRADA).
Dokumen perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan
RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya
penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah
yang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh
pemerintah daerah bersama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian
dijabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Penjabaran rencana strategis jangka
panjang dalam REPETADA tersebutdilengkapi dengan:
1. Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintahdaerah
pada periode sebelumnya.
2. Masukan-masukan dan aspirasi masyarakat.
3. Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan,kelemahan,
peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang
melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut
tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill”
salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang
tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini
bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk
perencanaandan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan
untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap
persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran,
sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen
yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui
banyak masalah.