file · web viewtugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas 3 mata kuliah akuntansi...

Rizqiyyah-024521322-TugasIII-AkuntansiSektorPublik-2017.2-PerisFrengkiButarbutar

MAKALAH

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SISTEM PENGANGGARAN PUBLIK

Disusun Oleh :

NAMA : RIZQIYYAH

PRODI : AKUNTANSI

NIM : 024521322

UPBJJ HONG KONG

2017


Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat membuat dan menyelesaikan tugas ini dalam keadaan sehat wal-

afiat. Semoga limpahan ini rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan kepada kita, Aamiin. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan nabi

kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga beserta para sahabatnya yang dengan gigih untuk menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia.

Tugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas 3 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan tema yaitu “Sistem Penganggaran Publik pada Perusahaan”. Harapan saya,

semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan mendapat nilai yang terbaik sesuai kemampuan saya.

Demikianlah makalah ini saya buat, saya sadar bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat

saya harapkan. Atas Perhatian Tutor Tutorial Online Akuntansi Sektor Publik, saya ucapkan terima kasih.

Hong Kong, 16 Oktober 2017


BAB I,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangan telah menjadi instrument kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai organisasi . Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik juga telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Anggaran sektor publik dibuat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, kualitas kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran juga merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang Sistem Penganggaran Sektor Publik yang ada Indonesia. Apa saja fungsi anggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, serta bagaimana penyusunannya.

B. Rumusan MasalahRumusan masalah penelitian ini adalah :1. Menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sistem penganggaran sektor publik.2. Menjelaskan apakah konsep penganggaran sektor publik?3. Menjelaskan apa sajakah fungsi, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus

penganggaran sektor publik?

C. TujuanTujuan penelitian ini adalah :1. Mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik?2. Mengetahui konsep yang terdapat dalam penganggaran sektor publik ?3. Mengetahui tentang fungsi, tujuan, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus

penganggaran sektor publik?


BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengertian Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

1. Aspek Perencanaan2. Aspek Pengendalian3. Aspek Akuntabilitas Publik

Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.

B. Pentingnya Anggaran Sektor PublikAnggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan

masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.


3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

C. Fungsi Anggaran Sektor PublikAnggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen.

Mardiasmo ( 2009 ) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut :1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunkan untuk : Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi

yang diterapkan Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta alternatif pembiayaannya Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah

disusun Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

2) Anggaran sebagai Alat PengendalianAnggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :a. Membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkanb. Menghitung selisih anggaranc. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan

atas suatu variansd. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan FiskalAnggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

4) Anggaran sebagai Alat Politik


Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik.

5) Anggaran sebagai alat Koordinasi dan KomunikasiMelalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian KinerjaKinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilain kerja.

7) Anggaran sebagai Alat MotivasiAnggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang PublikMasyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangun maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislative (DPR/DPRD).

D. Tujuan Dan Karakteristik Sektor PublikAnggaran bagi sektor public adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan


adalah penganggaran. Berdasarkan definisi di atas dan tujuan dari anggaran sektor public, maka anggaran sektor public memiliki karakteristik sebagai berikut :1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan2. Anggaran umumnya mencakup jangkauan tertentu, satu atau beberapa tahun,

jangka pendek, dan menengah atau panjang.3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan.4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi

dari penyusun anggaran.5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Anggaran sektor public mencakup semua aspek kehidupan masyarakat namun ada beberapa aspek yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor public baik nasional maupun lokal. Oleh karena itu, dengan adanya anggaran sektor publik ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan pemerintah berpengaruh melalui anggaran sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Maka, anggaran sektor publik menjadi penting karena :1. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjalin

kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus

berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.3. Untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap

rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrument akuntabilitas publik.

E. Prinsip-Prinsip Dalam Penganggaran Sektor PublikMengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, di perlukan prinsip-

rinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi public atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 67 – 68 ) :1) Otorisasi oleh legislative.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif / menyeluruhAnggaran harus menunjukan semua menerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Keutuhan anggaranSemua penerimaan dan mengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum.

4) Nondiscretionary uppropriationJumlah yang di setujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi dan efektif.

5) Periodik


Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan.

6) AkuratEstimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidak efisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan oferestimate pengeluaran.

7) JelasAnggaran hendaknya sederhana, dapat di pahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.

8) TransparanAnggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

F. Pendekatan Penganggaran Pada Sektor PublikAnggaran sebagai alat perencanaan kegiatan public yang dinyatakan dalam

satuan moneter sekaligus dapat di gunakan sebagai alat pengendalian. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan managemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu :1. Pendekatan tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak di gunakan di Negara berkembang adapun cirri-cirinya sbgai berikut ; Cara penyusan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item Cenderung sentralisis Bersifat spesifikasi Tahunan Menggunakan prinsip-prinsip anggota bruto

Pendekatan tradisional terdiri atas 3 proses, sebagai berikut (nordiawan,2006).

1) Pihak lembaga yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan anggaran kepada kepala eksekutif dan anggaran tersebut di perinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak di buat.

2) Kepala eksekutif mengumpulkan permintaan anggaran dari berbagai lembaga, lalu anggaran ini di modifikasi oleh kepala eksekutif (di konsolidasikan). Dari hasil modifikasi, kepala eksekutif kemudian mengajukan permintaan secara keseluruhan untuk organisasi tersebut kepada lembaga legislative dengan menggunakan perincian yang sama dengan anggaran yang di ajukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga di bawahnya (dengan menggunakan pendekatan tradisional).


3) Setelah merevisi jumlah permintaan anggaran pihak legislative kemudian menuliskan jumlah anggaran yang di seeetujui dengan menggunakn pendekatan tradisional.

Masalah utama lain dalam anggaran tradisional adalah tidak di perhatikannya konsep value for money. Akibatnya, setiap akhir tahun anggaran sering kali terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian di paksakan kepada aktifitas-aktifitas yang kurang penting.

2. Pendekatan New Publik ManagemenNew public management berfokus pada management sektor public yang

berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Oleh karena itu, bagian dari reformasi dari new public management adalah dengan kemunculannya management berbasis kinerja. Fokus management berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor public yang berorientasi pada pengukuran outcome (hasil), bukan lagi sekedar pengukuran input atau output saja (mahmudi, 2007). Adapun karakteristik umumnya sebagai berikut:1) Komprehensip/komparatif2) Terintegrasi dan lintas departemen3) Proses pengambilan keputusan yang rasional4) Bersifat jangka panjang5) Spesifikasi tujuan dan pemerigkatan prioritas6) Analisis total cost dan benefit ( termasuk opportunity cost).7) Berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input8) Adanya pengawasan kinerja

Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor public yaitu sebagai berikut:1) Anggaran kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran kinerja memiliki beberapa krakteristik sebagai berikut:

Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja.

Menyelidiki dan mengukur aktivitas yang diperkirakan harus di lakukan pada periode tertentu aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya.

Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan


keputusan merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja, dan menghindari pemborosan.Namun, anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.

Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya perunit yang dapat dimengerti dengan mudah.

Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis). Hal ini membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak memungkinkan.

Aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.

2) Program budgetingPendekatan ini menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran.

Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan di jalankan. Metedo penganggaran ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan atau dari output-output dari aktivitas pemerintahan dari pada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. Teknologi penganggaran ini tergantung pada metodologi-metodologi dari program peramalan dan analisis sistem.3) Zero Based Budgeting (ZBB)

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan zero based budgeting (ZBB) dapat mengatasi kelemahan pendekatan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-based). Line item budget membagi pengeluaran (belanja) kedalam item-item yang rinci dari belanja pemerintah dan tampak lebih mengutamakan pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga menghasilkan disiplin fiskal. Line item budget tidak menyediakan informasi tentang tujuan program atau pencapaiannya, sehingga tidak memadai untuk menghubungkan pengeluaran (pemerintah) dengan kinerja public atau untuk pembuatan pilihan antara lokasi sumber daya alternstif. Dalam penyusunan zero based budgeting tahun ini, tidak berdasarkan pada tahun lalu, tetapi berdasarkan kebutuhan saat ini. Keunggulan penggunaan ZBB ini adalah dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efesien, fokus pada value for money, dan memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya enefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Namun, seperti pendekatan yang lainnya, ZBB juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses penyusunan anggaran memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar dan menekankan manfaat jangka pendek. Dalam


mengimplementasikan ZBB kadang menimbulkan masalah keprilakuan di dalam organisasi.

4) Planning, programming, and the budgeting system (PPBS)Planing, programming, and the budgeting system merupakan suatu anggaran

dimana pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara skunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja.

Konsep PPBS merupakan konsep yang memandang bahwa penyusunan anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Pada PPBS, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi, sehingga akan menghasilkan informasi yang membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efektif. Untuk pengimplementasian PPBS, suatu organisasi harus mengembangkan kemampuan analisisnya untuk memahami secara mendalam tujuan organisasi, termasuk kemampuan mengembangkan program beserta indikator hasil untuk mencapai tujuan.

Kelebihan dari PPBS adalah memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja, dapat memperbaiki kualitas pelayan melalui pendekatan standart biaya dalam perncanaan program, dan menghilangkan program yang over lapping.

Sedangkan kelemahan PPBS adalah dalam pengimplementasiannya membutuhkan biaya yang besar, karena sistem anggaran ini membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data yang lengkap, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi, sehingga ini mengakibatkan sulitnya sistem untuk diimplementasikan. Penetapan tujuan dan sasaran yang tidak jelas baik dalam organisasi atau unit organisasi menambah kompleksitas masalah. Indicator kinerja sering kali salah merepresentasikan capaian kinerja yang seharusnya. Atau, indicator kinerja terlalu menyederhanakan ukuran-ukuran kinerja pelayanan sektor public yang umumnya bersifat multidimensi.

Tidak adanya kepastian konsekuensi yang jelas atas penerapan anggaran berbasis kinerja baik penghargaan bagi pihak yang telah menunjukkan peningkatan kinerja atau sebaliknya dapat menciderai keseriusan usaha reformasi anggaran ini. Anggaran berbasis kinerja (ABK) memerlukan ukuran yang pasti dalam mengukur efesiensi anggaran yaitu analisis standart belanja (ASB) dan standart pelayanan minimal (SPM). Realitas yang ada bahwa pemerintah provinsi/ kkabupaten/kota di Indonesia, setelah memasuki ke tahun 9


penerapan ABK, masih belum atau baru menyusun dan menerapkan ASB dan SPM, sehingga pengukuran efesiensi anggaran belum dapat dilakukan.

G. Penganggaran Dan Standar Pelayan Minimal (Spm)Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya

penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Menurut permendagri nomor 6 tahun 2007 pasal 4 pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar, berhak di peroleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap, serta tidak menghasilkan keuntungan materi. SPM memiliki batas waktu pencapaian baik secara nasional maupun daerah jadi, SPM merupakan bentuk dokumen teknis dari penyediaan pelayanan dasar, sedangkan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah. Pada konteks pemerintah daerah, rencana pencapaian SPM dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (renstra-SKPD).

Target pencapaian SPM harus dapat diukur dengan cara menetapkan gambaran dan kondisi awal suatu daerah berdasarkan kemampuan dan potensi daerah serta profil pelayanan dasar dan memberikan target pencapaian dalam batas waktu yang ditentukan. Target ayng telah di capai akan menjadi dasar dalam mencapai target dimasa mendatang target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (SKPD), rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya RKA-SKPD yang sudah memuat berbagai program dan kegiatan terkait SPM menjadi bahan penyusunan raperda APBD hingga penetapan perda APBD.

Dalam mengukur kemampuan keuangan, pemerintah harus mengetahui anggaran sebelum diimplementasikannya SPM. Anggaran memiliki peran penuh dalam implementasi SPM. Oleh karena itu, perlu untuk menghitung besarnya belanja perkapita untuk menyediakan pelayanan publik tertentu sehingga dapat memberikan gambaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai SPM. Analisis kebutuhan anggaran ini kemudian di selaraskan dengan target SPM yang telah di tetapkan. Setiap program yang memuat kegiatan dapat dihitung kebutuhan anggarannya dengan menggunakan analisis standar belanja (ASB)

Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk mencapainya SPM adalah sebagai berikut : Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-

program urusan wajib pemerintah ke dalam kebijakan umum anggaran ( KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).


Menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indicator kinerja, dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapka oleh pemerintah.

Menentukan urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Salah satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process (AHP).

Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB.

Sebagaimana dijelaskan diatas, penganggaran memiliki peranan yang penting dalam kesuksesan penerapan SPM. Tanpa anggaran yang memadai dan mencukupi, pemerintah tidak dapat melaksanakan SPM sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harus memperhatikan prinsip-prinsip perhitungan anggaran pada SPM, meskipun menggunakan pendekatan pembiayaan berbasis kegiatan sebagai berikut :

a) Pembiayaan mengacu kepada program atau langkah kegiatan.b) Investasi fisik hanya untuk sarana/prasarana yang terkait langsung dengan

penerapan SPM.c) Tidak menghitung kebutuhan belanja secara keseluruhan dan menghitung

seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya.d) Perhitungan kebutuhan biaya dengan memperhatikan capaian tahun

sebelumnya.e) Tidak menghitung kebutuhan belanja perunit kerja.


BAB IIIPENUTUP

Kesimpulan :

Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sector public. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menemukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggran merupakan instrument kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap public. Anggaran public terdiri atas anggran operasional dan modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak emnambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah kekayaan. Terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran sector public, yaitu pendekatan tradisional dan New Publik Management. Anggaran tradisional memiliki cirri utama line-item dan incremantalism. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari system tradisional. Anggaran dengan NPM terdiri dari anggaran kinerja, ZBB dan PPBS. NPM lebih menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.

Saran :

Adapun saran dari pembahasan ini adalah semoga penyusunan dari anggaran menjadi lebih baik lagi sehingga anggaran yang dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dapat teralokasi dengan baik.


DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empathttps://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publikhttp://www.pustaka.ut.ac.id/lib/2016/08/08/eksi4207-akuntansi-sektor-publik/http://accounting-media.blogspot.hk/2014/05/fungsi-dan-manfaat-anggaran.htmlhttps://www.scribd.com/doc/265027080/ASB-Anggaran-Belanja-Dan-Standar-Pelayanan-Minimalhttps://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOx9vVufrWAhUEnJQKHX-RBUMQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Finternasionalakuntansi.wordpress.com%2F2013%2F10%2F20%2Fkarakteristik-dan-lingkungan-sektor-publik%2F&usg=AOvVaw1cN2gTYgBrXHv4d2vIX_Smhttps://dokumen.tips/documents/konsep-dan-pendekatan-penganggaran-sektor-publik.htmlhttps://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOx9vVufrWAhUEnJQKHX-RBUMQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F229504625%2FKarakteristik-Dan-Lingkungan-Sektor-Publik&usg=AOvVaw2Sb3gKUiMHTkCcFXB3lAIfhttp://sharingilmupajak.blogspot.hk/2013/11/konsep-anggaran-sektor-publik.html

http://sharingilmupajak.blogspot.hk/2013/11/konsep-anggaran-sektor-publik.html

https://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOx9vVufrWAhUEnJQKHX-RBUMQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F229504625%2FKarakteristik-Dan-Lingkungan-Sektor-Publik&usg=AOvVaw2Sb3gKUiMHTkCcFXB3lAIf



https://dokumen.tips/documents/konsep-dan-pendekatan-penganggaran-sektor-publik.html

https://dokumen.tips/documents/konsep-dan-pendekatan-penganggaran-sektor-publik.html

https://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOx9vVufrWAhUEnJQKHX-RBUMQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Finternasionalakuntansi.wordpress.com%2F2013%2F10%2F20%2Fkarakteristik-dan-lingkungan-sektor-publik%2F&usg=AOvVaw1cN2gTYgBrXHv4d2vIX_Sm



https://www.scribd.com/doc/265027080/ASB-Anggaran-Belanja-Dan-Standar-Pelayanan-Minimal

https://www.scribd.com/doc/265027080/ASB-Anggaran-Belanja-Dan-Standar-Pelayanan-Minimal

http://accounting-media.blogspot.hk/2014/05/fungsi-dan-manfaat-anggaran.html

http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/2016/08/08/eksi4207-akuntansi-sektor-publik/

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik

file · web viewtugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas 3 mata kuliah akuntansi...

Documents