kebijakan transfer ke daerah dan dana desa · kebijakan dan tantangan tkdd apbn 2017 2 perencanaan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA
Evaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 &Perencanaan Tahun 2018
DISAMPAIKAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANDALAM SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
YOGYAKARTA, 20 FEBRUARI 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
EVALUASI PELAKSANAAN TKDDAPBNP TAHUN 2016
DESENTRALISASI FISKALTUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDD
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDDAPBN 2017
2
PERENCANAAN TKDDAPBN 2018
OUTLINE
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai denganpenyerahan sumber-sumber pendanaan
Indonesia merupakan Negara Kesatuan.Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah,jumlah Pemerintahan Daerah terus berkembang
26 30 33 34
294 341491 508
1998 2000 2010 2015Prov. Kab./Kota
Desentralisasi memberikan konsekuensi dalam polaHubungan Kewenangan & Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD)
Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai denganDesentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikankewenangan untuk mengelola sumber pendanaan(revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure)
Money follows function
Coverage HKPD Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya
Objectives Perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik Perbaikan tingkat kesejahteraaan masyarakat
Intermediate target Penurunan ketimpangan antar wilayah Penurunan tingkat kemiskinan Penciptaan lapangan kerja Pertumbuhan Ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN 4
Pasca Krisis Sosial Ekonomi 1997/1998, Terjadi perubahan fundamental dalamberbagai aspek kehidupan, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia
Pemerintahan Daerah HKPD
UU No. 22/1999 UU No. 25/1999
UU No. 32/2004 UU No. 33/2004
UU No. 23/2014
Euforia pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskalmempengaruhi pembentukan daerah otonom baru besertapeningkatan alokasi TKDD
Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 menandai era baru tatapemerintahan di Indonesia yakni dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Impelementasi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dikenal dengan istilah bing bang,pemekaran daerah otonom baru sebagai dampak penguatan pelaksanaan otonomidaerah dan desentralisasi fiskal dengan konsep money follows function
81.1 130
776.3 764.9
95.9153
767.8 763.6
2001 2004 2016 2017
Trili
un
TKDD K/L
16.2 31.8229.3
81.1 130
776.3
2001 2004 2016
Trili
un
PAD TKDD
Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengandesentralisasi fiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya
Jumlah pemerintah daerah terusmeningkat: tahun 2001 Provinsi 31 danKab./Kota 354, tahun 2017 Provinsi 34 danKab./Kota 508.
Rasio PAD terhadap TKDD terusmeningkat pada tahun 2001 sebesar19,98% dan pada 2016 mencapai 29,54%
Porsi TKDD dalam APBN selalu meningkatdan sejak tahun 2016 lebih besardibandingkan dengan Belanja K/L
26 30 33 34
294 341491 508
1998 2000 2010 2015Prov. Kab./Kota
KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN 2015 2016 2017APBN APBN-P APBN APBN-P APBN
TKDD 647,0 664,6 770,1 776,3 764,9
K / L 647,3 795,5 784,1 767,8 763,6
(dalam triliun Rp)
Tantangan Pelaksanaan APBN 3 Tahun terakhir
5
17,6 ; 2,7% 105,5 ; 15,9% 6,2 ; 0,81% -11,4 ; -1,5%
148,2 ; 22,9% 11,4 ; -1,4% -16,3 ; -2,1% -4,2 ; -0,5%
Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDDdalam APBN mengalami peningkatanyang signifikan dibandingkan denganbelanja KL: bukti penguatandesentralisasi dan implementasiNawacita ke 3.
Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolaan APBN:Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnyatidak tercapai shortfall penerimaan pajak sebesar Rp255,6 T (TargetAPBNP 2016 Rp1,539,2 T, realisasi Rp1,283,6 T)Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yangsangat signifikan (termasuk TKDD) pada saat penerimaan tidaktercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaianbelanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T,direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%)Dalam rangka mengembalikan kredibilitas APBN, maka pelaksanaanAPBNP 2016 harus disesuaikan secara signifikan (pemotongan belanjaK/L dan penundaan beberapa jenis TKDD)
APBN adalah jangkar pengelolaan ekonomi makro yang sehat, sehingga harus dikelola secara kredibel.
(dalam triliun Rp)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penundaan DAU 19,4 T DBH Pajak 16,7 T
6
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016
1. Pemulihan ekonomi global yanglambat
2. Penurunan Harga Komoditas Utama3. Risiko pasar finansial yang meningkat
TANTANGAN
Shortfall penerimaaan perpajakan Menyebabkan APBN mengalami
pelebaran defisit
Langkah Pengamanan APBNP 2016
DAMPAK
Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan Pengendalian Belanja Negara Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap dibawah
3,0% thd PDB
Penghematan belanja K/L Rp114,7T
Pengendalian Belanja Negara
Penghematan alamiah DBH 4,2 T DAK Fisik 6,0 T DAK Nonfisik 23,8 T Dana Desa 2,8 T
Penghematan belanja TKDD Rp72,9T
Realisasi APBNP 2016
Defisit Rp307,7 T Radio Defisit : PDB (2,46)%
KEMENTERIAN KEUANGAN 7
2015 2016
Realisasi mencapai Rp710,9 T,lebih tinggi dari realisasi belanjaK/L Rp677,6 T
Penundaan DAU tidak jadidilaksanakan dan seluruh DAU yangsemula sebagian ditunda sudahditransfer pada bulan Desember 2016.
Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%)dari realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasiTKDD 2016 lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%),terutama berkaitan dengan:Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016
(Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari
pagu APBN-P 2016, terutama karena:•Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T,•Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.
Evaluasi Pelaksanaan TKDD 2016 (2): Realisasi Sementara APBN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN 8
Evaluasi Pelaksanaan TKDD 2016 (3): Dana Desa
8
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN• Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:
a. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penghitungan DD setiapDesa belum sesuai dengan ketentuan.b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum
disampaikan atau disampaikan secara terpisah.c. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada bulan terakhirtahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran.
• Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:a. APBDesa belum/terlambat ditetapkanb. Perubahan regulasic. Dokumen perencanaan belum adad. Laporan penggunaan belum dibuate. Pergantian kepala desa
EVALUASI PENYALURAN
PENGGUNAAN
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.• Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.• Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakanmasyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya
oleh pihak ketiga/penyedia jasa.• Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.• Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yangtelah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.• Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.• Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.• Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakanmasyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya
oleh pihak ketiga/penyedia jasa.• Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.• Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yangtelah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.• Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
EVALUASI PENGGUNAAN
8
Total TahapI & II
Rp 46,6Tdari 46,9T
99,4%
Total TahapI & II
Rp 46,6Tdari 46,9T
99,4%
28,1 triliun
Penyelenggaraanpemerintahan, 3.6%
Pembangunan,87.7%
Pemberdayaanmasyarakat,
6.8%
Pembinaankemasyarakatan, 1.8%
Tak terduga,0.02%
KEMENTERIAN KEUANGAN 9
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1):APBN 2017 disusun secara lebih kredibel dan realistis, dimana Belanja Negara melalui TKDDdiharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi ...
T
• Alokasi TKDD sebesar Rp764,9T, naik Rp 54,1 T dari realisasiAPBNP 2016 sebesar Rp710,8 T
• Anggaran TKDD 2017 lebihbesar dari anggaran K/L untukmemperkuat implementasidesentralisasi dan mewujudkannawa cita ke tiga(membangun Indonesia daripinggir dengan memperkuatpembangunan Daerah danDesa).
• TKDD diarahkan untukmeningkatkan pemerataankemampuan keuanganantardaerah dan peningkatanpelayanan dasar publik danpencapaian prioritas nasional.
• Perencanaan, penganggaran,pengalokasian dan penyaluran TKDDberbasis pada kinerja (performancebased)
• Meningkatkan Dana Insentif Daerahuntuk memberikan reward padadaerah berkinerja baik.
• Mengarahkan penggunaan DanaTransfer Umum (DAU dan DBH) untukbelanja infrastruktur pelayanan publikdan pembangunan ekonomi
• Meningkatkan secara bertahapanggaran Dana Desa untukpenguatan pembangunan danpemberdayaan masyarakat desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN 10
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DanaPerimbanganDana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik
DANA BAGI HASIL (DBH): Tujuan: mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan
fokus alokasi kepada daerah penghasil. Pagu Tahun 2017 Rp92,8 T, naik Rp2,3 T dari realisasi APBNP
2016 sebesar Rp90,5 TMemperluas diskresi penggunaan DBH CHT, Dana
Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar danadapat digunakan lebih optimal dan mengurangi SiLPA.Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH sesuai
kemampuan keuangan negara masih terdapat sisakurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 Tyang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017
DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tujuan: mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. Pagu Tahun 2017 Rp410,8 T, naik Rp25,4 T dari realisasi
APBNP 2016 sebesar Rp385,4 T Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan
pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya darikab./kota ke provinsi masih perlu rekonsiliasi datayang lebih cermat, untuk diperhitungkan kembalipada RAPBNP 2017
Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerahkepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayahlaut, yaitu: untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.
Dalam APBN 2017 alokasi DAU kab/kota tidakmengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.
Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat finalatau dapat berubah sesuai perubahan PDN netoimplikasi: daerah harus menyusun strategipenyesuaian dalam APBDP 2017.
Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja dan mendorongpembangunan ekonomi, Dana Transfer Umum (DBH + DAU,setelah dikurangi DBH yg diearmarked dan kewajiban 10%ADD), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastrukturlayanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangankemiskinan dan pembangunan ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN 11
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)
Tujuan: mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik
Pagu Tahun 2017 Rp58,3 T, turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesarRp75,2 T
Alokasi berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasionaldengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dantransmigrasi.
Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang,antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, denganmengoptimalkan peran Provinsi.
Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih darisatu tahun.
Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dandisalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkangovernance: Sinergi DJPK dan DJPB perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016)
serta pembuatan aplikasi penyaluran
Daerah tidak harus ke Pusat untuk meminta penyaluran (lebih efisien) dan verifikasilangsung dilakukan oleh unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga)
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): DanaPerimbangan… Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus berbasis kinerja pelaksanaan...
DANA ALOKASI KHUSUS NonFisik (DAK Non Fisik)
Tujuan: mendukung operasionalpenyelenggaraan layanan publik
Pagu Tahun 2017 Rp115,1 T, naik Rp 8,4 T darirealisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T
Pengalokasian disesuaikan dengankebutuhan riil di daerah, sesuai denganjumlah sasaran yang dibutuhkan dalamupaya mencapai SPM, terutama di bidangpendidikan dan kesehatan
DAK Non Fisik juga diarahkan untukmeningkatkan kapasitas koperasi dan usahakecil dan menengah, serta menjaminkeberlanjutan dan keamanan SistemAdministrasi Kependudukan (SAK) terpadu
KEMENTERIAN KEUANGAN 12
Dana Insentif Daerah• Memberikan rewards kepada daerah.
Meningkatkan pagu DID sebagai rewards untukdaerah yang berkinerja baik dalam: kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah. pelayanan dasar publik. ekonomi dan kesejahteraan.
• Daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota
• Peningkatan dari DID 2016 ke 2017:Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317,
Jumlah daerah yang lulus passing grade naikdari 109 menjadi 121;Jumlah daerah penerima AM naik dari 228
menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM danAK naik dari 66 menjadi 83.
Pagu alokasi 2017 Rp7,5 T, naik Rp 2,5 T darirealisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T
Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi:• Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga• Peningkatan konektivitas melalui pembangunan
infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dandistribusi yang merata.
Prioritas penggunaan:• membiayai pembangunan• pemberdayaan masyarakatPelaksanaan diutamakan melalui:• Swakelola dengan menyerap tenaga kerja
setempat dan kegiatan yang mendorongmasyarakat produktif secara ekonomi
Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi DanaDesa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangansetelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014tentang Desa).
Dana Desa
Pagu alokasi 2017 Rp60 T, naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP2016 sebesar Rp46,6 T
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (4):Dana Insentif Daerah dan Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN 13
Penyelesaian Kurang Bayar DBH• Kurang bayar DBH sd 2015
sudah sebagian diselesaikan(Rp28,9 T)
• Sisa Kurang Bayar Rp25,3 T,termasuk penundaan Thn 2016(Rp11,5 T).
• Telah dianggarkan Rp10,9 Tpada APBN 2017, sehinggakurang bayar tersisa Rp14,5 T.
Kurang Bayar DAK Fisik• Direncanakan di-carry over pd
APBN-P 2017 .• Syarat Carry over: output tercapai 100% pd 2016 Laporan disampaikan pd 2016 dilakukan verifikasi teknis &
administrasi
Pagu DAU tidak final.• Penyesuaian alokasi DAU pd
APBN-P dan APBD-P• Implikasi: Penyesuaian kontrak,
penyesuaian belanja• Solusi: fleksibilitas kontrak, cash
planning
Pengalihan urusan pemerintahan.• Beban pengalihan sdh
ditampung Rp15,4 T pd APBN2017
• Potensi tambahan bebanpengalihan Rp3,6 T.
• Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlmAPBN-P.
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.• Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T
(belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan)• Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja
pegawai telah dan akan menjadi bebanAPBD 2017.
• 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T).• Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg
pengurang DAU.
Rencana Penyaluran DAK dan Dana Desamelalui Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN):• Penyampaian laporan ke KPPN &
Verifikasi oleh KPPN.• Efisiensi, waktu dan biaya untuk
penyampaian laporan.• Good Governance, karena realisasi
dapat dipantau secara langsung.
Tantangan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN 14
Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPN
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1)2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI:
• PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB• PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPK
PENYUSUNANPOKJA DJPK &
DJPBPENYUSUNAN
PROSES BISNIS
PENYIAPANREGULASI:REVISI PMK187/2016
PENYUSUNANSOP LINK
PENYIAPANPERANGKAT(APLIKASI)
SOSIALISASIKEPADA
SELURUHKPPN &PEMDA
PENYALURANTRIWULAN I
JANMINGGU
3-4
FEBMINGGU
1-4
JANMINGGU 3
JAN -MARET
FEB -MARET
MARET APRIL
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pengendalian Belanja APBD
Tepat WaktuDAU/DBH
salurkan tepatjumlah
DAU/DBHtunda max
50%Keterangan:*) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi
kas dan setara kas setelah dikurangi denganbelanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulanberikutnya, serta rasionya terhadap penerimaanDAU mencapai di atas 100%.
Paling lambat tgl 20bulan berikutnya, Pemdawajib menyampaikan:
Terlambat
Uang kas dan/atausimpanan pemda di bankjumlahnya tidak wajar*)
DAU/DBH disalurkandalam bentuk nontunai
(SBN)
Perkiraan belanja operasi& belanja modal bulananuntuk 12 bulan
Laporan posisi kasbulanan
Ringkasan realisasiAPBD bulanan
1
2
3
15
KEMENTERIAN KEUANGAN 16
Dana Transfer Umum• Dalam hal masih terdapat kurang
bayar, perlu percepatan penyelesaiankurang bayar DBH
• Penyempurnaan Formula DAU denganmemperhitungkan pengalihankewenangan antar tingkatpemerintahan.
• Pemantauan penggunaan DTU untukbelanja infrastruktur layanan publik
1 Dana Transfer Khusus:
• Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuaiprinsip money follow program, berbasis proposal,serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L
• Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasiusulan DAK Fisik daerah
• peningkatan kualitas DAK Nonfisik melaluipenerapan performance based & pemantauanpenggunaan
2
Dana Desa• Memenuhi janji kampanye Presiden agar
setiap desa menerima minimal Rp1 M s.d.Rp.1,4 M
• Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga10% dari dan di luar Dana Transfer keDaerah untuk memenuhi amanat UU No.6Tahun 2014.
4
Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Dana Insentif Daerah3• Kriteria utama menambah variabel:
e-planning dan e-procurement.• Kriteria pelayanan publik menambah variabel :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gizi Buruk(Stunting)
• Kriteria ekonomi dan kesejahteraan:penyempurnaan variabel yang dapat dikontrolpemda
KEMENTERIAN KEUANGAN 17
UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSesuai arahan Menteri Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan koordinasi terkait pengelolaan hubungankeuangan pusat dan daerah....
Internship Pemda• Meningkatkan pengetahuan pengelolaan
keuangan daerah• Meningkatkan pengetahuan potensi PDRD
Internship Kanwil DJPBN• Meningkatkan koordinasi dalam bidang: Pemantauan penerimaan dana transfer &
hibah Pemantauan laporan realisasi penggunaan
dana transfer dari Kepala Daerah ke DJPK Fasilitasi penyampaian informasi keuangan
daerah melalui sistem elektronik Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah• Meningkatkan Sinergi yang baik DJPK & DJPBN
Secondment ke Pemda & KPPN• Meningkatkan pengetahuan pengelolaan
keuangan daerah dan HKPD• Meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan
potensi PDRD implementasi pada Pemda
Secondment ke Kanwil DJPBN• Meningkatkan koordinasi dalam bidang: Pemantauan penerimaan dana transfer
dan hibah Pemantauan laporan realisasi
penggunaan dana transfer dari KepalaDaerah kepada DJPK
Fasilitasi penyampaian informasikeuangan daerah melalui sistemelektronik
Bimbingan Teknis PengelolaanKeuangan Daerah
• Meningkatkan Sinergi yang baik antara DJPKdan DJPBN
Internship SecondmentSecondmentBIMTEK PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Target/Sasaran:• Peningkatan Kesehatan Keuangan
Daerah di 200 daerah
Modul:• Analisis Potensi Pajak• Penilaian, Pemeriksaan, dan
penagihan Pajak Daerah)• Perencanaan dan Penganggaran• Pengelolaan• Belanja Daerah• Penatausahaan Perbendaharaan
Daerah• Akuntansi Berbasis Akrual• Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tujuan• menciptakan kesetaraan
pemahaman dan keterampilanpara pengelola keuangan daerahdi seluruh Indonesia untukmendukung harmonisasi HKPD
KEMENTERIAN KEUANGAN 18
Terima Kasih