kebijakan pembiayaan utang pemerintah … sbn/uki... · pagu indikatif ppkf, kem, dan rkp pagu...

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN FUNGSI PEMBIAYAAN DALAM APBN

Jakarta, 30 November 2017



APBN merupakan KESEPAKATAN Pemerintah dan DPR

• Pemerintah melaksanakan APBN• DPR melakukan pengawasan APBN

APBN dan Nota Keuangan Sebagai Instrumen Fiskal Negara

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Menjalankan ProgramKesejahteraan Rakyat

Desentralisasi FiskalMengelola Aset dan Utang

Negara

Penyusunan APBN diawali dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional oleh Bappenas dan formulasikebijakan Fiskal oleh Kementerian Keuangan


DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Penyam-paian

RAPBN

Resource Envelope danPagu Indikatif

PPKF, KEM, dan RKP

PaguAnggaran

APBN

Arah Kebijakandan Prioritas

Pembangunan Nasional

RincianAlokasiABPP

DIPA K/L dan Non-

K/L

PELAKSANAAN ANGGARAN

(Mulai 1 Januari)

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOV DES

APBN Merupakan Produk Bersama antara Pemerintah dan DPR



Tantangan Pengelolaan APBN

Penerimaan

Proyeksi &

Estimasi

Pembiayaan

Terus

diperbaiki

Belanja

Komitmen

Membuat estimasi

penerimaan yang

akurat dan kredibel

Membuat keputusan

belanja yang strategisReformasi di Sektor

Keuangan, antara

lain melalui pendalaman

pasar keuangan

Efektif dan

memperbaiki fondasi

Indonesia

Peningkatan kapasitas

mengumpulkan

penerimaan negaraMengurangi

kemiskinan,

kesenjangan, dan

pemerataan kesejahteraan

Rasio penerimaan

perpajakan masih

rendahMemerangi inefisensi

dan korupsi

Reformasi belanja

menuju efisiensi dan

efektifitas

Reformasi perpajakan

Sangat dibutuhkan

4




5

Menjaga Defisit Pada Tingkat yang Amandengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir Defisit APBN (Rp Tn)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-4.1

-46.8

-84.4 -88.6

-153.3

-211.7 -226.7

-298.5 -307.7

-330.2

9.6

surplus/defisit fiskal (%)

pertumbuhan PDB (%)

7.5

3.9 3.9 2.7 3.3 2.8 2.6 2.4 2.4

1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.5

-0.5 -0.7 -0.8 -0.9

-1.6 -1.9 -2.2 -2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3

-4.4 -4.5

-6.2 -6.7 -7.0 -7.7

5.7

Sau

di A

rab

ia

Kore

a

Ru

ssia

Ger

man

y

Ch

ina

Ind

on

esia

Can

ada

Turk

ey

Au

stra

lia

Arg

enti

na

Ital

y

Sou

th

Afr

ica

Mex

ico

Fran

ce

Bra

zil

Un

ited

Kin

gdo

m

Un

ited

Sta

tes

Jap

an

Ind

ia




Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017

6

SBN NetoRp433,0T

Pinjaman- Rp6,0 T

LainnyaRp0,3T

Penjaminan- Rp1T

PemberianPinjaman- Rp3,7 T

Investasi- Rp59,7 T PEMBIAYAAN NON

UTANG - Rp 64,1 T

PEMBIAYAAN UTANG Rp427 T

PendapatanNegara

Rp1.472,8 T

PNBP Rp260,2T

HibahRp3,1T

Belanja K/LRp1.472,8 T

Transfer Daerah Rp260,2T

Dana DesaRp260,2TBelanja

Non K/L Rp3,1T

PendapatanNegara

Rp1.736,1 T

Belanja NegaraRp2.098,9 T

Rp397,2 T

DEFISIT APBN

Belanja pemerintah lebih besar dari pendapatannya untuk memberikan stimulus kepada perekonomian agar tidak kehilangan momentum pertumbuhan.

Wujud fiskal ekspansifdiantaranya percepatanproyek infrastruktur melaluipeningkatan belanja K/L danpeningkatan dana transfer daerah dan dana desa

Defisit APBN dan Kebutuhan Pembiayaan non utang dibiayai dari pengadaan Utang, sehingga pengadaan utang dalam beberapa tahun terakhir lebih besar darijumlah kebutuhan defisit APBN

Defisit APBN dan Kebutuhan Pembiayaan non utang dibiayai dari pengadaan Utang, sehingga pengadaan utang dalam beberapa tahun terakhir lebih besar dari jumlah kebutuhan defisit APBN

BelanjaNon K/L Rp573,9

Dana DesaRp58,2

Belanja K/L Rp769,2

Transfer Daerah Rp697,7

Rp 362,9 T

Total transfer daerah dandesa Rp Rp755,9 T




7

Perlukah Negara Berhutang?

Individu

Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menjalankan Usaha

Kebutuhan Mendesak

Negara

Membiayai defisit APBN

Mengembangkan pasar keuangan, termasuk menyediakan benchmark bagi

instrumen keuangan

Membantu Bank Indonesia bagi kegiatanOperasi Moneter

Memberikan alternatif investasi bagimasyarakat

Mengelola portofolio utang




Brazil

Rusia

India

China

Indonesia

Philippines

Malaysia

Thailand

Vietnam

2

2.5

3

3.5

4

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Infr

astr

uct

ure

Ind

ex

GDP per capita

•gap penyediaan infrastruktur

Indeks rata-rata

Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara.

Pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun dari 2015-2019 dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41% yang bisa dicukupi dari APBN dan APBD.

PR Pemerintah adalah Penyediaan Infrastruktur.......diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur

8




9

StrategiJangka

Menengah

APBN (Pembiayaan)StrategiTahunan

MonitoringKinerja Risiko & Portofolio Utang

• Kebijakan umum pengelolaan utang• Target portofolio jangka menengah• Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali

setiap tahun

• Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)

• Pedoman untuk eksekusi pengelolaan utang untuk tahun ybs.

• Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisi selama siklus APBN.

• Target portofolio tahunan (komponen, strukturinstrumen, dll)

• Pedoman mengukur KPI• Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di

tengah tahun dengan melihat perkembangankondisi pasar

• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan

• Input untuk Strategi berikutnya (jangka menengah dan tahunan)

Siklus Pengelolaan Utang




10

Biaya Utang Tingkat imbal hasil yang

diberikan kepada investor atau pemberi pinjaman

• Rasio pembayaran bunga terhadapoutstanding.

• Rasio pembayaran bunga terhadapPDB.

• Rasio pembayaran bunga terhadapbelanja

Kupon/Bunga/Margin

Managemen Fee/Up front fee Pinjaman

Fee Agen Penjual

Diskon Obligasi

Comitment fee

pinjaman

• Risiko perubahan tingkat bunga

• Rasio Variable rate

• Refixing Rate

• Risiko perubahan nilai tukar

• Rasio utang valas

• Risiko pembiayaan kembali

• ATM

• Duration

• Jatuh tempo dalam 3 tahun

Risiko suatu ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan

kerugian

ATM

Risiko Nilai Tukar

Risiko Tingkat Bunga

Jatuh tempo dalam jangka

pendek

Duration

Indikatornya Indikatornya

• Perubahan AsumsiMakro Ekonomi

• Kondisi Pasar Keuangan

• KebutuhanPembiayaan danKebijakan Utang

• Penyerapan pinjamanoleh K/L

Risiko Dan Biaya Utang




11

Prioritas UtangDalam Negeri

DiversifikasiInstrumen

Pinjaman untuk belanjamodal, terutama

infrastruktur

FleksibilitasPembiayaan

Pengelolaanutang secara aktifdalam kerangka

ALM

1

2

3

4

5

Penjaminan Pemerintah

untuk mendorong percepatan

infrastruktur

6

Transparansi & Akuntabilitas

7

Tujuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Utang

1.Memenuhi kebutuhan pembiayaan dan Refinancing

utang dengan biaya yang optimal dan risiko yang

terkendali;

Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk

meningkatkan efisiensipengelolaan utang dalam

jangka panjang;

Meningkatkan akuntabilitaspublik dalam rangka

mewujudkan tata kelola

Tujuan Pengelolaan Utang




12

Kebijakan Pengelolaan SBN

SBN Domestik

•Penggunaan seri benchmark

Transparansi jadwal dan target lelang

Koordinasi dengan BI

Pengembangan instrumen SBN

Optimalisasi primary dealers,

Menyempurnakan ETP

SBN Valas

1.Penerbitan secara terukur dansebagai pelengkap

Mengurangi crowding out.

Effisiensi Biaya

Sebagai Benchmark Korporasi

Memperkuat CADEV




Outstanding Utang Risiko Utang

Pinjaman

37%

SBN, 1,064 ,

63%

24%

SBN, 2,329 ,

76%

63%

37%617 T

1064 T

Ket: *) Realisasi sementara, ** ) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017

Perkembangan Outstanding dan Risiko Utang

81%

19%

SBN Pinjaman

3.045T

735T

16.2 16.014.8 13.7

12.311.1

22.5 23.221.0 20.7

17.8 18.7

2012 2013 2014 2015 2016*) Jul-2017

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing [%]

10.2 11.7 10.7 12.2 11.7 11.4

44.4 46.743.4 44.5

41.8 41.5

2012 2013 2014 2015 2016*) Jul-2017

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) **) FX Debt to total debt ratio (%)

9.79.6

9.7

9.4

9.08.9

2012 2013 2014 2015 2016*) Jul-2017

Average Time To Maturity

ATM (in years)

7.2 8.6 7.7 8.4 6.68.8

21.5 21.8 20.1 21.4 23.0 23.6

32.4 33.4 33.9 34.7 36.538.9

2012 2013 2014 2015 2016*) Jul-2017

Debt Maturity

in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)

13




45%

86%

8%

42%

88%

6%

40%

89%

10%

0%

25%

50%

75%

100%

Foreign currencydebt (%)

Fixed rate debt (%) Debt maturity in 1Year (%)

2015

2016

Outlook 2017

Pengadaan Utang Baru Tahun 2017

Mengutamakan tingkat bunga tetap untuk pengadaan

pinjaman dan SBN sedangkan Variable Rate lebih banyak

berseumber dari Pinjaman

Shortening duration untuk effisiensi cost of borrowing

Debt Portfolio Outlook Akhir Tahun 2017(Outlook deficit 2.67% dari PDB)

14

Indikator Risiko Utang

9,4

9,1

8,6

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

2015 2016 Outlook 2017

Average Time to Maturity (years)

Risk Indicators Debt SBN Loan

VR Proportion 8% - 10% 0% - 2% Max. 100% of

total loans

Average Time to

Maturity (ATM)7.0 - 9.0 7.0 - 9.0 9.0 - 11.0

Maturity in 1 YearMax. 35% of

total debt

Max. 35% of

gross issuance-

FX ProportionMax. 32% of

total debt

Max. 26% of

gross issuance

Maks. 98% of

total loans




31%52%

2006 2016

Afrika Selatan

36% 28%

2006 2016

Indonesia

40%57%

2006 2016

Malaysia

52%33%

2006 2016

Philipina

38%62%

2006 2016

Vietnam

47%32%

2006 2016

Turkey

66%78%

2006 2016

Brazil

Perkembangan Rating Indonesia 1999 – 2017Perbandingan Rasio Utang Terhadap PDB dari Beberapa

Negara Peers dan BRICS

Lembaga Pemeringkat Kredit S&P, Fitch, Moody’s, R&I, danJCR seluruhnya telah memberikan predikat investment grade pada kredit rating Indonesia

S&P Fitch Moody's R&I JCR

1999 CCC+ B- B3 B- -

2000 B- B- B3 B- -

2001 CCC B- B3 B- -

2002 CCC+ B B3 B- B

2003 B B+ B2 B- B

2004 B+ B+ B2 B B+

2005 B+ BB- B2 BB- B+

2006 BB- BB- B1 BB- BB-

2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB

2008 BB- BB Ba3 BB+ BB

2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+

2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB-

2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB-

2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB-





2017 BBB- BBB- Baa3 BBB- BBB-

TahunRating

Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang”Pengelolaan utang yang baik dan prudent telah berkontribusi pada peningkatan sovereign credit rating Indonesia”

15




Akhir Presentasi

Direktorat Strategi dan Portofolio PembiayaanDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : [email protected]

@DJPPRkemenkeu

DJPPRKemenkeu

DJPPRKemenkeu

@djpprkemenkeu

16




Sumber: CEIC , World Bank, internal Kemenkeu

Keterangan : Data negara lain hanya tersedia sampai tahun 2015 17

Perkembangan rasio beban utang Indonesia...relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara peers

Rasio pembayaran bunga utang terhadap total

Pendapatan dan Hibah Indonesia pada tahun 2015

berada pada tingkat 9.9%, relatif lebih baik

dibandingkan negara peers seperti Maroko (10.4%),

Meksiko (11.4%), Filipina (13.8%), Mesir (23.9%), dan

Brazil (34.0%). Adapun pada tahun 2016 meningkat

menjadi 10.7%

Dari sisi rasio terhadap belanja, pada periode yang

sama, rasio beban utang Indonesia (8.3%) relatif lebih

rendah dibandingkan dengan negara peers seperti

Maroko (9.0%), Meksiko (9.7%), Malaysia (11.3%),

Filipina (16.7%), Mesir (24.3%), dan Brazil (33.2%).

Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.9%

Dari sisi rasio beban bunga terhadap total utang

outstanding, pada tahun 2015, capaian Indonesia

(5.2%) tercatat lebih baik daripada Filipina (5.5%), Turki

(6.6%), Meksiko (6.7%), Mesir (8.8%), dan Brazil (18.0%),

namun sedikit lebih tinggi dibanding Maroko, Thailand,

dan Malaysia. Adapun pada tahun 2016 menurun

menjadi 5.0%

5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.1 5.3 5.25.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-Rata Outstanding Utang (%)

Brazil Turki Malaysia Thailand Filipina

Mesir Meksiko Maroko Indonesia




Kesimpulan

Untuk mencapai masyarakat maju dan makmur, Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial1Sumber pembiayaan pembangunan sebagian dibiayai melalui penambahan utang pemerintah. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial

2Utang Pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan terukur sehingga mendapat peringkat layak investasi karena memiliki risiko yang terkendali. 3Risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dikelola dengan baik 4

Kesimpulan

18

kebijakan pembiayaan utang pemerintah … sbn/uki... · pagu indikatif ppkf, kem, dan rkp pagu...

Documents