kebijakan sustanability berbasis komunitas

8/19/2019 Kebijakan Sustanability Berbasis Komunitas

1/56

kata hatiinstitute

Kebijakan Sustanability Livelihoodberbasis Komunitas

( Studi Kasus kebijakan intervensi Livelihood Oleh Oxfamdi Banda Aceh dan Aceh Besar )

Sebuah analisis kebijakan; Katahati Institue


2/56

Kata Hati Insti tute

Kata Hati Institute berdiri pada tanggal 22 Juni 2001 dengan fokus aktivitas padapersoalan gender, hak asasi manusia dan perwujudan Tata Pemerintah yangbersih (clean governance). Kata Hati bersifat nirlaba, non partisan serta memilikikomitmen untuk ikut serta sebagai kelompok masyarakat yang ingin mewujudkantatanan kehidupan masyarakat madani. Secara khusus Kata Hati bekerja dalamisu-isu Demokratisasi dan Tata Pemerintahan

kata hati

institute


3/56

Analisis Kebijakan

Kebijakan SustanabilityLivelihood berbasis

Komunitas( Studi Kasus kebijakan intervensi Livelihood Oleh

Oxfam di Banda Aceh dan Aceh Besar )


4/56

Copyright © September 2005, Katahati Institute

Kebijakan Sustanability Livelihood berbasis Komunitas

( Studi Kasus kebijakan intervensi Livelihood Oleh Oxfam di Banda Aceh dan Aceh Besar )

Untuk edisi cetak hubungi :Emalita ZainKatahati InstitueJl. Leguna II, Lr. Abdurrahman No. 8Desa CeurihKecamatan Ulee KarengBanda AcehIndonesia 23117

Telefax. 0651-7410466

Email [email protected], [email protected] Website: http://www.katahati.or.id

Publikasi ini adalah produk Katahati InstituteProgram Clearing House Advokasi Kebijakan (Politik Bantuan dan ProsesRehabilitasi serta Rekonstruksi paska Gempa – Tsunami) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam


5/56

Kebijakan Susitainability Livelihood berbasis Komunitas

( Studi Kasus Livelihood Oleh Oxfam Di Banda Aceh Dan Aceh Besar )

Ringkasan

Bab I Pendahuluan A. Abstraksi Umum Situasi.B. Permasalahan.C. Kerangka Acuan Analisis

Bab II Kebijakan Livelihood oleh Oxfam. A. Komitmen Oxfam terhadap Aceh Pasca Tsunami.B. Visi dan Misi Oxfam tentang Program Bantuan Kemanusiaan .C. Teknik Pelaksanaan Program Livelihood Oxfam untuk

Merehabilitasi AcehD. Jaringan Kemitraan Livelihood Oxfam.E. Lokasi/Populasi Program di Kawasan Banda Aceh dan Aceh

BesarF. Output ProgramG. Hambatan Program

Bab III Analisis Kasuistik A. Pekerjaan Masyarakat Pasca Tsunami.B. Komentar tentang program livelihood yang dijalankan Oxfam

Bab IV Konklusi dan Rekomendasi

Lampiran

DDaaf f ttaarr IIssii


6/56

Kebijakan Sustanability Livelihood berbasis Komunitas

( Studi Kasus kebijakan intervensi Livelihood Oleh Oxfam di Banda Aceh dan Aceh Besar )

LIVELIHOOD merupakan salah satu program penanganan bencana alam

yang penting artinya bagi masyarakat korban di Aceh. Bencana gempa

dan tsunami telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses ke

sumber mata pencaharian guna menutupi kebutuhan hidupnya. Pasca

masa tanggap darurat berbagai pihak, teutama donor yang mempunyai

kemampuan dan program pemulihan mata pencaharian masyarakat mulai

merancang strategi, dengan harapan ideal bantuan dalam ragam bentuk

bagi pemulihan perekonomian masyarakat korban di Aceh tersebut dapat

menjamin kemandirian ekonomi di komunitas terkecil masyarakat

korban/keluarga.

Untuk melihat sejauh mana pemulihan kondisi tersebut telah dilakukan,

Katahati Institute melakukan rangkaian proses analisis faktual kondisipemulihan perekonomian masyarakat melalui program livelihood yang

dilaksanakan berbagai lembaga donor di Aceh, khususnya terhadap

beberapa program livelihood yang dilakukan di komunitas masyarakat

korban di Banda Aceh dan Aceh Besar..

Untuk keperluan analisis1 ini, Katahati Institute mencoba mengumpulkan

berbagai data dan informasi, baik dari masyarakat langsung atau kepada

pihak yang bertanggungjawab di lembaga-lembaga donor maupun

pengelola bantuan dimaksud (primari data), serta melakukan penggalian

sebanyak mungkin data tertulis yang dimiliki oleh lembaga donor dan

1 Analisis dimaksud adalah kualitatif, yang selalu berangkat dari berbagai fenomena kasuistik

dengan panduan data-data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen dan data-data tertulislainnya. Analisis ini pada dasarnya dianggap relevan sebagai alat untuk melakukan suatu penilaianmenyeluruh terhadap suatu issue yang berkembang, khususnya terhadap berbagai issue tentangkebijakan penyaluran bantuan di Aceh.

R R iinn kkaassaann


7/56

masyarakat sendiri, ataupun dari pihak dan media lain yang dianggap

dapat mendukung kebenaran dan keterukuran analisis ini (secondari

data).

Sebagai fokus pada analisis kebijakan livelihood ini, Katahati institute

mengambil sample tentang kebijakan pihak Oxfam dalam melaksanakan

Sustainable Livelihood Programme (SLP), sehingga dengan berbagai

kerangka kerja umum yang ada,2 dan dipadukan dengan panduan

kerangka kerja yang dipakai oleh Oxfam sendiri, akan melahirkan analisis

tentang berbagai kebijakan pelaksanaan livelihood yang sekarang sedang

berjalan.

Pengumpulan data-data lapangan (field data) difokuskan di kawasan

Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai daerah terdekat dan terparah

menjadi korban tsunami. Di kedua daerah ini juga sedang giat-giatnya

dilaksanakan program livelihood disamping berbagai daerah lain di Aceh,

sehingga diyakini pemilihan di kedua kawasan tersebut cukup

representatif untuk ditampilkan sebagai lokasi dan populasi penelitian.

Teknik utama yang dipergunakan dalam rangka pengumpulan data

tersebut, adalah dengan melakukan wawancara terpandu denganberbagai informan dan responden yang mengalami langsung/terlibat

dalam pelaksanaan livelihood. Selain itu juga diadakan kegiatan diskusi

dengan kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dengan

beberapa pihak terkait dalam pengembangan perekonomian masyarakat

untuk mengambil beberapa ide pokok dalam merancang pembangunan

perekonomian masyarakat pasca tsunami.

2 Panduan umum yang dimaksud adalah beberapa kerangka fikir dan kerangka kerja yang pernah

disusun oleh pihak NGO lain, sebagai bahan bandingan untuk memberikan gambaran tentangprogram livelihood itu sendiri. Dan dipihak lain, ingin mengukur sejauh mana keteraturan dari padapola intervensi Oxfam sebagai NGO Internasional dalam menguatkan perekonomian masyarakatmelalui program livelihood yang diijalankan oleh seluruh officer -nya. Panduan umum tersebutdigunakan juga untuk mengukur sejauhmna masyarakat mengakui bahwa perekonomian merekatelah sangat terbantu dengan adanya program yang datang dari Oxfam sendiri. Kata Hati Institute juga mengguanakan panduan livelihood yang diketengahkan oleh ILO dan UNDP sebagai bahanbandingan dan sekaligus memberikan gambaran lengkap tentang apa yang dimaksud denganSustainabilities Livelihood Programme.


8/56

Data yang terkumpul tersebut dianalisis sesuai dengan berbagai literatur

yang telah ada tentang livelihood, baik yang didapatkan dari pihak Oxfam

sendiri ataupun Badan Dunia, NGO international yang ada di Banda Aceh,

seperti UNDP dan ILO yang juga berkonsentrasi terhadap program

livelihood. Data-data dan informasi yang diperoleh dipadukan dengan

berbagai data sekunder yang didapatkan melalui media massa elektronik

dan cetak, dengan harapan bahwa melalui berbagai sumber tersebut

cukup memadai untuk melihat permasalahan livelihood di Aceh secara

jelas, sehingga didapatkan variable seharusnya (das sein) dan

perandingannya dengan kondisi yang ada di lapangan yang sedang terjadi

(das solen).

Setelah dilakukan pengkajian data-data dan hasil-hasil wawancara

dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program livelihood yang

diselenggarakan oleh Oxfam, maka disimpulkan bahwa, pelaksanaan

program livelihood saat ini masih berada di tatanan awal, dimana pihak

donor baru mencoba untuk mendanai kegiatan-kegiatan darurat yang

sangat dibutuhkan untuk menghidupkan mata pencaharian penduduk

yang terkena bencana, agar mereka dapat bertahan hidup dengan

mencoba bangkit melalui kegiatan usaha yang dapat dijalankan

sementara waktu,3 tanpa terus berharap dengan datangnya bantuan.

Analisis ini menggunakan panduan progam livelihood yang

berkesinambungan, maka disimpulkan bahwa target kesinambungan

dalam mata pencaharian belum nampak indikator capaian idealnya.

Terjadi berbagai kelemahan dan kekurangan, seperti ditemukannya

penyalahgunaan bantuan dari ketentuan awal untuk menggerakkan salah

satu sektor usaha. Sebagai contoh adanya ketidakseimbangan distribusi

jumlah bantuan dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Ditemukan juga telah terjadi praktek yang salah dalam penyusunan kriteria

3 Dari beberapa kasus penyaluran bantuan modal usaha ekonomi dari Oxfam dan juga berbagai

lembaga donor lainnya, seringkali kuantitasnya hanya cukup untuk menggerakkan operasionalbidang usaha masyarakat korban saja.


9/56

masyarakat yang berhak menerima bantuan oleh Lembaga Keuangan

Swadaya Masyarakat (LKSM) sebagai mitra lokal Oxfam, sehingga

memicu kericuhan dan kekecewaan masyarakat. Demikian juga dengan

lemahnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Oxfam dan

mitranya untuk mengawasi serta mengarahkan penggunaan bantuan

livelihood secara tepat sasaran dan bertanggunggugat.

Dengan demikian, diharapkan kepada pihak Oxfam agar terus

memperbaiki kinerjanya di berbagai sisi, baik dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, kinerja pelaksana, mitra pelaksana maupun

pengawasan atau evaluasi dari pada program livelihood yang

dilaksanakan. Hal ini juga bermanfaat sebagai kontribusi yang baik bagi

seluruh lembaga donor yang sedang menangani pemulihan kondisi

perekonomian masyarakat Aceh melalui program livelihood.


10/56

A. Abstraksi Umum Situasi

BENCANA alam gempa dan tsunami 26 Desember 2004 lalu

berdampak terhadap kerentaan mata rantai ekonomi masyarakat

korban, salah satunya hilangnya kesempatan untuk bekerja pada

pusat-pusat pekerjaan semula sebelum tsunami. Hal ini dapat dilihat

dari 250.000 jiwa pengangguran yang telah ada di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam sebelum tsunami, saat setelah tsunami meningkat

secara drastis menjadi 600.000 orang, yaitu dalam bentuk kehilangan

pencaharian tetap pasca tsunami. Laporan harian ILO misalnya,

yang dpublikasikan oleh OCHA, berdasarkan hasil survei sementara

di awal maret 2005 yang lalu, tidak kurang dari 1,9 juta masyarakat

Aceh terkena dampak kehilangan pekerjaan, sementara tingkat

pengangguran diramalkan akan melejit dari 6,8% menjadi 30% atau

lebih, hingga diperkirakan 39% masyarakat Aceh akan jatuh miskin.

Masyarakat korban yang kehilangan mata pencaharian tersebut,

pada umumnya adalah mereka yang bermatapencaharian

wiraswasta, seperti petani, pedagang atau nelayan, dan bermukim di

area pantai (coastal area). Tsunami berefek pada kehancuran yang

parah areal/lahan pencaharian masyarakat, dalam bentuk tambak

dan ladang, dan sarana usaha lainnya. Akumulasi dari rusaknya

infrastruktur basis sumber pendapatan ekonomi masyarakat korban

menyisakan kekhawatiran akan masa depan mereka. Kekhawatiran

tersebut diasumsikan lebih mendasar dari belum adanya komitmen

dan indikator kemampuan semua pihak untuk mendorong

keberlanjutan dan kemandirian mata pencaharian masyarakat

korban. Ditambah lagi tingkat kebutuhan masyarakat korban sangat

dinamis setiap waktu, mulai dari pemenuhan kebutuhan sandang,

pangan, serta kebutuhan sekunder. Sampai bulan Semptember

BBaabb II PPeennddaahhuulluuaann


11/56

2005, Katahati Institute meresume adanya berbagai langkah yang

telah dilakukan dalam pemulihan perekonomian tersebut, baik oleh

pemerintah maupun oleh berbagai lembaga donor yang turun tangan

membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat korban.

Salah satu program tumpuan dari berbagai lembaga donor yang

memiliki komitmen agar segera terpulilhkannya perekonomian

masyarakat korban adalah sasaran terhadap permodalan usaha

keuangan mikro (micro finance).

Bantuan pengadaan berbagai sarana dan prasarana untuk

menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat oleh donor,adalah program pokok yang harus tersedia. Namun demikian,

penyandang dana juga memiliki hak untuk menentukan aturan main

tersendiri demi menjamin keberlangsungan dan kemanfaatan jangka

panjang suatu bantuan (sustainabilities). Selain melibatkan

masyarakat sebagai objek pemberdayaan, program tersebut juga

harus melibatkan kelompok utama (center community) lainnya untuk

menjamin efektivitas dan pengawasan pelaksanaan program.

Pemulihan mata pencaharian masyarakat korban adalah

tanggungjawab semua kelompok yang mampu secara finansial dan

sumberdaya lainnya. Pihak utama dan pertama tentu menjadi

kewajiban pemerintah. Pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan

rekonstruksi Aceh, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan,

misalnya, akan menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi

bantuan alat tangkap ikan (pancing dan jaring) di 21 Kab Kota

sebesar + 45 Milyar, dan bantuan pengolahan ikan skala kecil Rp.

7.000.000.000. Departemen Pertanian juga dipercaya untuk

menyalurkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk merehabilitasi


12/56

lahan, pemulihan hak, bantuan modal usaha tani, penguatan

organisasi pertanian masyarakat, dan pendampingan.4

Mengingat banyaknya lembaga donor yang bergerak pada pemulihan

mata pencaharian korban di samping peran Pemerintah Pusat dan

Daerah, maka menjadi penting proses pelaksanaan berbagai

program rehabilitasi perekonomian masyarakat Aceh, haruslah

dilaksanakan dengan adanya satu panduan yang baik, koordinatif

dan kooperatif antar sesama lembaga. Koordinasi yang efektif dan

pendampingan ke basis penerima manfaat/masyarakat korban

menjadi penting untuk dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih

program, yang berakibat pada in-efisiensi, terhambatnya bantuan

kepada penerima manfaat. Maka sesegera mungkin adanya

pengaturan strategi (strategy) dan hubungan kerja (partnership),

batas kewenangan (kompetentie stage), pengarahan (instruction),

dan pengontrolan (controlling)

4 www.rencanaindukacehnias.org


13/56

B. Permasalahan

LIVELIHOOD adalah program bantuan kemanusiaan yang memiliki

sasaran jangka panjang, dimana yang menjadi target adalah

masyarakat yang memiliki potensi dan kegiatan usaha untuk

dikembangkan secara terpadu, apakah dengan memberikan modal

untuk menggerakkan rantai usaha, baik berupa uang, peralatan

usaha, ataupun bimbingan pengembangan usaha (basic of

entrepreneurship), atau membangun ketahanan individu untuk

mapan dalam menghadapi berbagai perkembangan usaha dan

profesi yang mereka miliki (building capacity).

Pada tahap awal pasca bencana gempa tsunami di Aceh, bentuk

bantuan livelihood lebih ditekankan pada pemberian upah kerja

harian (cash for work), atau pekerjaan dengan imbalan kebutuhan

makanan (cash for food) yang langsung dapat dinikmati oleh

masyarakat di saat itu juga, seperti dalam kegiatan pembersihan

kampung, bertukang dan lainnya. Akan tetapi program tersebut

hanya dapat diandalkan dalam kondisi darurat, atau hingga yang

dibersihkan itupun selesai, sehingga mata pencaharian seperti initidak dapat diupayakan menjadi suatu mata pencaharian

tetap/profesi bagi masyarakat, apalagi kalau dicermati

pelaksanaannya cenderung digilirkan di antara masyarakat, agar

terjadi pemerataan.

Keluhan ini dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, apalagi

mereka yang tidak berkesempatan untuk terlibat dalam program

tersebut untuk bekerja. Keterbatasan donor dalam mengupayakan

pemenuhan kebutuhan hidup misalnya juga dirasakan oleh 80

(delapan puluh) keluarga korban tsunami yang tinggal di tenda

pegungsian Desa Krueng Cut, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Di Desa Krueng Cut, korban mengaku sangat membutuhkan

lapangan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan mereka.


14/56

Selama ini, warga mengaku memang diikutsertakan dalam kegiatan

gotong-royong yang disponsori LSM lokal maupun asing yang

bekerja di Aceh. Namun penghasilan dari pekerjaan tersebut,

menurut mereka, tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka

sehari-hari. Kini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Desa

Krueng Cut, yang merupakan daerah yang parah terkena efek

tsunami, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, mereka

hanya mengandalkan hasil mencari tiram yang dalam satu harinya

hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp. 15.000.

Pada umumnya selain sehari-hari mencari tiram, mereka juga

berharap diikutsertakan dalam program lain, seperti penanaman

bakau yang ada di tepi pantai, sebagaimana dilaksanakan di desa-

desa lain.5

Realitas dan harapan korban setidaknya memberi indikator bantuan

pemberdayaan mata pencaharian yang selama ini telah disalurkan

oleh berbagai NGO belum mampu memberi pekerjaan dengan

penghasilan berikutnya hingga mencakupi seluruh komunitas

masyarakat korban. Masih dibutuhkan program yang lebih meratadan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tentunya

dengan berbagai teknik dan strategi diharapkan terjadinya

pemerataan penyaluran bantuan dan penyediaan lapangan kerja,

tidak diskriminatif dalam penentuan kriteria.

Di Aceh Besar misalnya, Internasional NGO menyalurkan modal

bergulir untuk jenis usaha pembangunan pabrik batu bata oleh

Yayasan Sosial Kreasi di Desa Klieng Cot Aron, yang nantinya

diharapkan akan terus bertambah berdasarkan hasil produksi pabrik

awal untuk mempekerjakan masyarakat korban lainnya.6

5 www.acehkita.com. 05-08-2005

6 Sesuai dengan hasil assessment yang dilaksanakan oleh IOM terhdap 2.111 orang responden

pada tanggal 6 Mei 2005 di Aceh tentang pemberian bantuan program livelihood, dimana merekaberkesimpulan bahwa saat itu saja baru 4 % masyarakat yang telah mendapat bantuan mata


15/56

Analisa ini mencoba merumuskan suatu hipotesis ringan melalui

suatu permasalahan yang kodrati, dimana dengan banyaknya

masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian pasca tsunami,

perekonomian masyarakat semakin merosot, tidak adanya pekerjaan

tetap, kondisi kejiwaan yang masih terganggu (trauma) dikhawatirkan

akan turut memperparah berbagai kondisi lainnya, seperti agama,

pendidikan, dan moralitas mereka, dikhawatirkan menciptakakn

masa depan yang suram bagi generasi Aceh mendatang. Untuk itu

postulat yang dapat disusun adalah dengan program pemberdayaan

perekonomian masyarakat, yang berupa pelaksanaan program

pencaharian hidup yang berkelanjutan (sustainable livelihood), akan

mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

pencaharian, sedangkan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari korban masihmengharapkan bantuan makanan dari pihak asing. Untuk itu harapan besar mereka adalah padabantuan modal usaha atau juga pelatihan untuk memulai mata pencaharian baru.


16/56

C. Kerangka Acuan Analisis

KERANGKA acuan analisis yang dibutuhkan, adalah pemahaman

integritas dari pada program livelihood (mata pencaharian) yang

dilaksanakan oleh berbagai lembaga untuk menggerakkan kembali

perekonomian masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar

dan Banda Aceh yang telah hancur pasca tsunami.

Berbagai lembaga memiliki stressing tersendiri dalam melaksanakan

program livelihood ini, sebahagian bergerak dalam bidang

pembekalan keahlian (support for skill) dalam bentuk pemberian

pelatihan kerja dan pengasahan kemampuan (keahlian dan bahasa),baik kepada usia muda, tua, laki-laki, perempuan, maupun orang

cacat. ILO misalnya, memulai dengan paket Women’s

Entrepreneurship Training di Desa Lambada Lhok, Aceh Besar, yang

diiringi dengan program pemberian modal usaha dan pendampingan

bagi keberhasilan usaha tersebut.7

Program pemulihan perekomian rakyat ini diharapkan sebagai suatu

program yang memiliki nilai tahan, dimana mata penghidupan yang

diberikan bukan hanya sekedar suatu pekerjaan atau nafkah

berjangka pendek, yang berkemungkinan akan habis pada saat itu

juga, akan tetapi mencakup segala kebutuhan untuk memenuhi

kebutuhan hidup dengan masa yang panjang, seperti dalam

memperkuat sumber-sumber penghidupan (livelihood assets)

sebagaimana yang dikembangkan oleh Amartya Sen dalam

memahami masalah pangan dan kemiskinan secara menyeluruh

7 ILO Jakarta, Edisi Khusus tentang Aceh dan Nias, Mendukung Pemulihan Mata Pencaharian, Juli

2005, hlm., 11. Hal ini juga diakui oleh salah seorang peserta FGD Humantarian Aid Agency,tanggal 20 Juli 2005, Zulhaimi Agam, bahwa keterpurukan perekonomian masyarakat disebabkanrendahnya keahlian yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan profesi yang mereka tekuni,sehingga dengan sendirinya lapangan pekerjaan semakin sempit terasa, padahal sangat luas,karena semuanya tergantung dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ini,sehingga untuk saat inipun masyarakat Aceh harus mendapat bantuan pengembangan skill yangpenuh, apalagi di tengah keporak-porandaan masyarakat setelah bencana tsunami terjadi.


17/56

melalui kerangka kerja penghidupan yang berkelanjutan (sustainable

livelihood).

Chambers dan Conway mendefinisikan bahwa penghidupan yang

berkelanjutan tersebut dengan “suatu penghidupan yang meliputi

kemampuan atau kecakapan aset-aset (simpanan, sumberdaya,

claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana untuk

hidup; suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat

mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga

atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan

penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang

memberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada

tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka

panjang”.

Kerangka sustainablities dari pelaksanaan program kerja livelihood,

harus memberi pemahaman bagaimana kaum miskin di negeri ini

menjalani kehidupannya, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan

analisis terhadap mata pencaharian hidup masyarakat. Hal ini

disebut dengan langkah adaptif terhadap jangkauan program,sehingga keberhasilan pelaksanaan kerangka kerja ditentukan dan

diawali oleh langkah pendekatan bersama masyarakat dan

pencahariannya menuju mata pencaharian yang produktif, dan

berkelanjutan.

Berbagai aktivitas peningkatan mata pencaharian yang dilaksanakan

pasca tsunami, adalah salah satu dari berbagai target pencapaian

pemulihan perekonomian masyarakat, sehingga untuk langkah yang

lebih jauh, keberlanjutan livelihood haruslah didukung dengan

membangun ketahanan masyarakat dari berbagai kerentanan

(vulnerabilities) dan perubahan (trend), serta perubahan musiman

(seasonabilities).


18/56

Membangun kapasitas masyarakat yang tangguh, haruslah disertai

dengan membangun keahlian (skill) mereka dalam menggeluti mata

pencarian mereka sendiri, dengan harapan terbangunnya

masyarakat yang berkapasitas dan berpengetahuan tentang profesi

yang mereka jalankan.

Untuk melihat lebih jelas berbagai unsur yang melingkupi livelihood

tersebut maka terdapat 5 (lima) sumberdaya dasar yang harus selalu

diperhitungkan keberadaannya.

Kelima sumberdaya pokok/dasar inilah yang dijadikan sebagai

pertimbangan dan diperhitungkan keberadaannya dalam

pelaksanaan suatu program livelihood untuk pencapaian target

sebaik mungkin.

Sumberdaya yang harus dimiliki oleh manusia, dapat saja berupa

kesehatan, makanan, pendidikan, pengetahuan dan keahlian,

kemampuan untuk bekerja dan beradaptasi.

Modal Fisik(PhysicalCAPital)

Modal Uang(FinancialCapital)

Modal Alam(Natural Capital)

Modal Sosial(Social Capital)

Modal Manusia(Human Capital)

LIVELIHOOD


19/56

Disusul sumberdaya alam, yaitu tanah dan produktivitasnya, sumber

daya air, pepohonan dan produk hasil hutan, kehidupan binatang-

binatang liar, makanan dan serat dari alam liar, keanekaragaman

hayati, dan hasil alam non kayu.

Sumberdaya Sosial, yang dalam hal ini agak luas cakupannya,

seperti; jaringan dan koneksi, Hubungan kepercayaan, Kelompok

formal dan informal, Aturan umum dan sanksi-sanksi, Keterwakilan

kelompok, Mekanisme partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan

dan Kepemimpinan yang ada.

Sumberdaya fisik yang dibutuhkan dalam melaksanakanpencaharian adalah;

- Infrastruktur;

a. Jalan dan Transportasi (angkutan)

b. Bangunan dan tempat tinggal yang aman

c. Tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik

- Suprarstruktur

a. Peralatan produksi

b. Bibit, pupuk dan pestisida

c. Teknologi tradisional

Sumberdaya keuangan (finansial) yang biasa disebut dengan uang,

dalam livelihood juga memiliki bentuk beragam, yang dapat

diperhatikan dari kepemilikan masyarakat terhadap uang;

- Tabungan ( investasi )

- Hutang ( credit )

- Kiriman keluarga ( transfer )

- Dana pensiun


20/56

- Gaji

Selanjutnya disusunlah beberapa strategi yang dapat dilaksanakan

dalam program mata pencaharian hidup ini untuk mendukung

keberlanjutannya. Pertama, dengan mengkombinasikan semua aset

yang biasa dapat diakses, baik yang datang dari manusia itu sendiri,

alam, kondisi sosial, fisik (infrastruktur ) dan keuangan sebagaimana

tentang permodalan, jenis usaha, dan lainnya.

Kedua, penting juga dipertimbangkan berbagai konteks tentang

kerentanan yang setiap saat tanpa diduga dapat mempengaruhi

pencapaian hasil usaha. Kerentanan ini dapat saja datang dariaktivitas alam/bencana alam, seperti banjir, kekeringan, badai,

kamatian dalam keluarga, kekerasan atau adanya pemberontakan

sipil, dan lainnya yang bersifat tiba-tiba (shock). Kemudian

kerentanan ini juga disebabkan oleh suatu perubahan yang dapat

diamati akan tetapi tidak dapat dikembalikan kondisinya (trend),

seperti pertambahan penduduk, perkembangan teknologi,

pertumbuhan ekonomi, atau perkembangan politik yang terkadang

berpengaruh pada nilai tukar uang. Kerentanan ini juga dapatdisebabkan oleh suatu hal yang bersifat musiman (seasonability),

seperti perubahan musim yang dapat diperkirakan, juga seperti

fluktuasi harga di masa-masa tertentu, produksi, iklim dan

sebagainya, yang ketiga-tiganya berkemungkinan dialami secara

bersamaan.


21/56

Ketiga, adalah dukungan atau tidak adanya dukungan dari

kebijakan, institusi dan proses. Kebijakan ini adalah suatu

kewenangan yang secara subjektif dapat dikeluarkan oleh

Pemerintah, LSM dan badan-badan atau NGO internasional.

Selanjutnya institusi seperti Politik (DPR dan DPRD), Lembaga

Eksekutif, Badan Peradilan, Organisasi Masyarakat Sipil, LSM,

Hukum, Partai Politik, serta badan-badan usaha swasta. Sedangkan

yang termasuk pada dukungan proses adalah adanya aturan main,

proses pembuatan kebijakan, norma sosial dan adat, gender, kasta,

kelas dan bahasa.

Selanjutnya keberhasilan suatu program livelihood juga digantungkan

kepada program yang mampu untuk masuk lebih dalam kepada

sistem mata pencaharian itu sendiri. Memperhatikan dengan cermat

berbagai potensi dan asset yang dimiliki masyarakat bukan hanya

dengan pertimbangan dasar terhadap profesi apa yang pernah

dijalankan masyarakat selama ini, akan tetapi juga harus diimbangi

dengan berbagai hal yang menjadi mata rantai suatu penghidupan.

Salah satunya mungkin saja mengawali livelihood dengan melakukan

SHOCK

TREND

SEASONALITY

ENTITLEMENT


22/56

pencerahan tentang teknik berwirausaha yang hendak untuk lebih

meningkatkan produktivitas, atau juga lebih jauh dapat membantu

masyarakat dalam mengakses pasar sebagai perwujudan

profesionalisme intervensi dan kepedulian program terhadap

keberlanjutan livelihood itu sendiri.

Model-model intervensi yang dilaksanakan, dimana suatu lembaga

donor dengan livelihood-nya akan selalu mengambil peran-peran

yang dirasakan penting untuk mendukung kesinambungan usaha,

apakah itu lembaga donor dari pemerintah atau non-pemerintah.

Suatu livelihood di bidang budidaya tambak misalnya, harus

menyajikan tinjauan lebih jauh kepada masyarakat tentang berbagai

kondisi seperti bibit yang unggul, tanah yang baik, air dan teknik

pengairan yang cocok.

Begitu juga dengan berbagai kondisi pasar, persaingan produk, dan

peluang pasar yang baik untuk usaha jenis ini, sehingga dengan

arahan tersebut dapat diprediksikan sejauh mana usaha tersebut

dapat dipacu produktivitasnya.

Keikutsertaan donor dalam mengendalikan program tersebut sangat

dibutuhkan, seperti dengan merencanakan model intervensi pasar

sehingga sistem pemasaran produk livelihood diterima dan tidak

kalah saing di pasaran, dan diharapkan bahwa hasilnya dapat

dijadikan modal yang berlanjut.

Pola intervensi yang dapat dijalankan, dapat juga lebih terbuka

dengan adanya koordinasi dan pengikutsertaan pihak lain untuk

breintervensi dan koordinasi menyukseskan program tersebut,

seperti peran pemerintah dan pengusaha besar untuk menjembatani

kegiatan livelihood. Persaingan harga pasar terkadang selalu

menghambat produktivitas suatu usaha, misalnya di Aceh, kasus

yang terjadi pada supply telur ayam, dimana pasokan yang berasal


23/56

dari Medan memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan harga

telur yang dapat diusahakan masyarakat di Banda Aceh.

Kondisi seperti ini juga dapat dipedomani oleh pemerintah dalam

melakukan invervensinya, agar produk-produk pencaharian

masyarakat melalui program livelohood dapat menguasai pasar di

daerah sendiri. Demikian juga dengan para pengusaha menengah

(eksportir) daerah agar sedapat mungkin mau berkerjasama untuk

menampung hasil produksi program livelihood, sehingga masyarakat

tidak terlalu sulit untuk memasarkannya sendiri.

Strategi intervensi yang dilakukan sedemikian rupa, bertujuankepada terciptanya suatu sistem jaminan terhadap keberhasilan

kemajuan suatu usaha dalam program livelihood. Selain jaminan

yang diberikan tersebut, masyarakat sendiri harus diarahkan untuk

menjalankan usaha yang berbasis ketahanan melalui penerapan

konsep entitlement, dimana masyarakat dikehendaki untuk memiliki

ketahanan perekonomian yang diwujudkan dari berbagai sisi

intervensi, yang sedapat mungkin menjamin akan adanya ketahanan

tersebut.

Untuk menjamin terciptanya keadaan yang entitle tersebut, ada tiga

basis perekonomian yang perlu dijamin, seperti terhadap berbagai

basis produksi, yang menghendaki adanya jaminan hal-hal berupa

kualitas tanah, air, bibit, iklim, dan tenaga kerja. Selanjutnya juga

harus ada jaminan terhadap basis perdagangan, seperti dalam hal

pemasaran dan harga, dan juga jaminan pada basis tenaga kerja,

yaitu pekerjaan dan upah itu sendiri. Sementara nilai-nilai dalam

relasi sosial perlu juga dijamin agar orang dapat bertahan terhadap

basis transfer.

Setelah adanya panduan dari konsep intervensi dan entitlement

tersebut maka prinsip lainnya sebagai faktor akhir untuk diperhatikan

dalam mewujudkan sustainablities livelihood ini adalah;


24/56

- Efisiensi secara ekonomi

- Keadilan dan kewajaran sosial

- Pertimbangan ekologi

- Keuletan dalam berusaha


25/56

Komitmen Oxfam terhadap Masyarakat Aceh paska Tsunami

OXFAM salah satu organisasi Internasional yang bergerak di bidang

kemanusiaan, efektif berada ada di Aceh tahun 2000. Pada awal

keberadaannya di Aceh, Oxfam lebih banyak bekerjasama dengan

pemerintah bagian Timur Aceh dalam menjalankan misi kemanusiaan

membantu korban konflik bersenjata. Untuk menjalankan misi

kemanusiaan dalam membantu korban konflik, Oxfam menggalang

kerjasama dengan mitra-mitra lokal dan internasional, seperti

Muhammadiyah, PCC, PMI, JRS, IOM dalam mengumpulkan informasi,

ketika diterapkan operasi militer.

Secara cepat tanggal 26 Desember 2004 Oxfam memulai respon luar

biasa dengan target membantu korban tsunami. Untuk penanggulangan

bencara tsunami tersebut, tidak hanya Oxfam Inggris (GB-Great Britain)

yang hadir di Aceh, akan tetapi turut juga direspon oleh Oxfam

Internasional yang terdiri dari 12 (dua belas) afiliasi Oxfam dari 12 (dua

belas) negara, yang bekerjasama melakukan tanggap darurat di Aceh.

Oxfam GB kemudian diberi mandat untuk memimpin operasi kemanusiaan

ini. Sebelumnya Oxfam GB telah mempunyai kantor di Aceh, selain itu

Oxfam GB sebagai satu-satunya yang telah memiliki perjanjian kerjasama

dengan pemerintah Indonesia, melalui kesepakatan kemitraan bersama

Departemen Sosial.

Oxfam sebagai lembaga yang bergerak memberi bantuan untuk

memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat tidak terlibat dan melibatkan

diri dalam masalah sosial, politik, etnis, atau keagamaan, sehingga Oxfam

benar-benar independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik.

Oxfam memiliki reputasi yang baik dibanyak negara untuk pekerjaan

perbaikan dalam keadaan darurat, misalnya; menyediakan tempat

BBaabb IIII K K eebbii aakkaann LLiivveelliihhoooodd oolleehh OOxxf f aamm


26/56

penampungan air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan masyarakat,

untuk orang-orang yang hidupnya telah berubah, yang disebabkan oleh

perang atau bencana alam. Setelah masa darurat berlalu, Oxfam

melakukan program jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu

masyarakat membangun kembali kehidupannya dan mempersiapkan dan

mengurangi dampak krisis pada masa yang akan datang.

Program Oxfam yang diangkat melalui analisis ini mencakup beberapa

kebijakan yang diambil oleh Oxfam dalam membantu memulihkan kondisi

perekonomian masyarakat Aceh pasca gempa dan tsunami. Dengan pola

penghidupan kembali mata pencaharian masyarakat melalui program

livelihood (livelihood programme), dimana dari sebagian bantuan yang

diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan usaha, keahlian dalam

berusaha, dan kemapanan dalam berwirausaha yang terhimpun dalam

suatu program pemberdayaan pencaharian masyarakat yang

berkesinambungan (sustainable livelihood) .

H. Visi dan Misi Oxfam tentang Program Bantuan Kemanusiaan

OXFAM GB dan afiliasinya, telah menempatkan dana yang

terkumpul di dalam port yang mereka namai “dana global”. Untuk

respon pasca bencana di Indonesia dalam mata pencaharian di Aceh

dan Nias dan beberapa negara yang terkena bencana lainnya seperti

Thailand, Srilangka, India dan Maladewa.

Indonesia mendapat kucuran dana yang paling besar dari dana

global Oxfam, dengan rancangan kerja hingga 5 (lima) tahun ke

depan. Adapun jumlah dana yang dapat diakses hampir mencapai ₤ 90 juta, dan akan dikucurkan sesuai dengan program yang disetujui

untuk dilaksanakan, seperti:

- Program kehidupan yang berkelanjutan

- Program gender dan keragaman


27/56

- Perdagangan yang berkeadilan

- Program pendidikan

- Program kemanusiaan

- Program advokasi

Untuk saat ini dana yang dialokasikan untuk kemitraan memang

masih kecil, untuk satu tahun dana yang diproyeksikan oleh Oxfam

untuk Aceh sekitar £ 20 juta, di enam konsentrasi kantor yang ada di

Banda Aceh, Sigli, Meulaboh, Calang, Aceh Besar, Lamno, dan Nias.

Aceh Besar adalah kantor yang paling besar dan memiliki staff yaitu

sebanyak 700 pekerja.

Oxfam dengan limit waktu fleksible di Aceh setidaknya sudah

menetukan fase intervensi. Saat ini oxfam baru memproyeksikan

waktu untuk tahap pertama, selama 3 (tahun) kedepan. 3 (tiga) bulan

pertama (Januari s/d Maret 2005) adalah tahun pertama Oxfam

fokusnya pada masa tanggap darurat, yaitu selama 3 bulan.

Pasca tanggap darurat, Oxfam menetapkan masa transisi untuk

rekontruksi dan rehabilitasi pembangunan kembali perumahan dan

shelter secara luas, asumsi selama 2 (dua) tahun. Namun begitu,

pada proses berjalan program tahun 2005, Oxfam telah menjejaki

program penanganan pengembangan ekonomi, yaitu dengan

membangun jaringan kerjasama kemitraan dengan NGO lokal.

Tahun berikutnya yaitu tahun ketiga, Oxfam akan lebih fokus

melakukan intervensi pengembangan livelihood jangka panjang

dengan penekanan adanya proses kemitraan lokal. Dari awal Oxfam

sudah punya kerangka kerjasama dengan mitra-mitra lokal dengan.

Sekalipun oxfam memandang perlu untuk melakukan respon secara

cepat, Oxfam juga berfikir untuk membangun kapasitas mitra-mitra

lokal dalam peningkatan proses kemampuan NGO lokal, terutama

dalam masalah tanggap darurat. Oxfam membangun asumsi bahwa


28/56

NGO lokal mempunyai kemampuan dalam memulihkan mata

pencaharian masyarakat korban mengingat keberadaan NGO lokal

sebelum dan pasca tsunami.

Pasca tanggap darurat, Oxfam juga melakukan pemulihan dibidang

infrastruktur dengan membangun kembali dan merehabilitasi

infrastruktur vital, seperti jembatan, fasilitas untuk mandi, sumur dan

WC. Pada intervensi ini, Oxfam mengakui memberi penekananan

kesinambungan, pengembangan jangka panjang, mendorong usaha-

usaha kecil dan industri tradisional di bawah program livelihood-nya

dan menawarkan kesempatan konsultatif untuk rekonstruksi.

Penerima manfaat dari program Oxfam menjelang akhir Juni 2005,

lebih dari 300.000 orang telah dibantu secara langsung melalui

program-program pada enam kantor lapangan di Aceh Besar,

Lamno, Calang, Meulaboh, Lhokseumawe dan Nias.

Saat ini Oxfam telah mendukung kemitraan dengan 49 NGO lokal

dan nasional yang sejalan dengan misi kemanusiaan dan prinsip-

prinsip Oxfam sendiri yang lebih luas dalam memberdayakan

masyarakat setempat. Program-program Oxfam di lapanganmenawarkan suatu pendekatan holistik pada pengembangan dengan

mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan penduduk yang terkena

dampak dengan pola dialog masyarakat, partispatif komunitas di

tingkat korban dengan mekanisme untuk umpan balik seperti CDO

CDO (Community Development Organizer ) dan Program Pendidikan

Kesehatan Publik secara luas.

Untuk itu Oxfam berkomitmen bahwa standar-standar yang dibentuk

oleh proyek SPHERE atau piagam kemanusiaan dan standar

minimum dalam respon bencana bisa dipatuhi dalam setiap

pelaksanaan program, dan ini sejalan dengan tujuan Oxfam untuk

membantu memulihkan kembali aspek perekonomian, kemampuan


29/56

sipil dan sosial dari masyarakat Aceh, untuk lebih maju dari yang

sudah ada sebelum tsunami dengan memenuhi standar yang layak.

I. Tehnik Pelaksanaan Program Livelihood Oxfam untuk

merehabilitasi Aceh

B.1 Pokok Pikiran

SECARA umum, Sejak tahun 2000 Oxfam-GB yang ada di

Indonesia tidak saja bergerak di bidang/program Pengelolaan

Bencana (Disaster Management) dan Hak Asasi Manusia

(Human Right), akan tetapi telah dikembangkan kepada dua

program baru, seperti Program Pendidikan pada saat konflik di

Madura, dan program penghidupan yang berkelanjutan

(Sustainable Livelihood) di Buton.

Untuk memandu pelaksanaan program penghidupan tersebut,

Oxfam menetapkan target-target penerima manfaat dari

kegiatan, yaitu:

- Petani miskin

- Nelayan miskin

- Masyarakat adat

- Masyarakat miskin perkotaan

- Kelompok penyandang cacat

- Perempuan dan anak-anak

- Pengungsi dan IDPs (pengungsi internal)

Untuk itu Oxfam mengusulkan bahwa program mata

pencaharian yang berkesinambungan hanya dapat dicapai bila

ketidaksetaraan hidup dapat dikurangi, dan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan


30/56

ekonomi dan sosial sebagian besar penduduk Indonesia tak

terkecuali di Aceh. Untuk itu perlu diupayakan adanya usaha-

usaha yang meluas untuk mengubah kebijakan-kebijakan,

praktik-praktik, ide-ide dan kepercayaan dari lembaga-lembaga,

pemerintah dan masyarakat yang dituju untuk:

- Mengamankan dan menjaga aset-aset masyarakat miskin

dan memperluas pilihan mata pencaharian mereka.

- Mendorong pengembangan pasar dan aturan-aturan yang

sesuai bagi pasar lokal, regional dan internasional.

- Memberdayakan masyarakat miskin untuk melanjutkan

upaya pembangunan mereka sendiri.

- Mendorong kerangka hukum dan kebijakan dan praktik-

praktik merakyat dan memperbaiki kemampuan kaum miskin

untuk menghadapi kejutan-kejutan (kerentanan-shock).

Pelaksanaan ide-ide tersebut haruslah didukung oleh berbagai

aspek, seperti lingkungan pelaksanaan livelihood yang

diharapkan memungkinkan untuk melaksanakan programpencarian hidup yang terus berkesinambungan, sehingga

livelihood bukan saja sebagai program pengadaan mata

pencaharian untuk masyarakat, akan tetapi sebagai suatu

program yang terus memikirkan bagaimana caranya agar

masyarakat terus memiliki pencaharian untuk hidupnya.

Melalui program livelihood ini, Oxfam juga bertekad untuk dapat

melindungi produsen kecil dan produsen miskin untuk

menghadapi dominasi rezim pasar global.8 Sehingga dengan

menganut prinsip keuangan mikro tersebut Oxfam harus

memberdayakan masyarakat melalui pembentukan unit-unit

pengelola usaha yang dibentuk dari komponen masyarakat itu

8 Oxfam GB Indonesian Office, Sustainable Livelihood Programme.


31/56

sendiri. Dan dengan ini pula Oxfam memberikan pengawasan

dan pengarahan untuk menguatkan kapasitas lembaga

keuangan mikro di tingkat desa untuk dapat mengelola

keuangan bantuan dengan baik dan produktif dan

bertanggunggugat.

B.2 Jaringan Kemitraan Livelihood oleh Oxfam dan NGO Lokal

JARINGAN kemitraan yang dibangun oleh Oxfam pada

dasarnya dilandasi atas komitmen mereka untuk melaksanakan

program jangka panjang dalam merekonstruksi dan

merehabilitasi Aceh, sesuai dengan prediksi waktu yang

diberikan selama 3 (tiga) tahun, dimana setelah tahun pertama

proses rekonstruksi selesai, kemudian proses pembangunan

perumahan rakyatpun selesai, maka pada tahun ketiga semua

program akan lebih fokus pada pengembangan livelihood

jangka panjang. Maka untuk itu dari sekarang sangat

ditekankan proses kemitraan dari awal, dimana Oxfam sudah

punya kerangka kerjasama dengan mitra-mitra lokal. Hal ini pula

yang mendasari Oxfam untuk berfikir membangun kapasitas

mitra-mitra lokal dalam peningkatan proses kemampuan NGO

lokal di Aceh.9

Oxfam tidak memiliki kemitraan untuk melaksanakan livelihood

dengan NGO international, maupun Pemerintah Daerah. Oxfam

hanya menjalin kemitraan bersama NGO lokal, dengan tujuan

agar Oxfam dapat sekaligus membantu untuk memberdayakan

dan memberikan tambahan kapasitas/kemampuan kepada NGO

lokal dalam hal penanganan masyarakat, sehingga di saat

Oxfam meninggalkan Aceh, maka sekaligus Oxfam telah

9 Wawancara dengan Yanti Lacsana, Oxfam, 20 Agustus 2005.


32/56

meninggalkan NGO-NGO yang handal dalam membina

masyarakat.10

Jalinan kersajama yang dibangun oleh Oxfam bersama dengan

NGO lokal juga bertujuan agar Oxfam lebih mudah untuk

mengakses kepentingan yang sebenarnya diperlukan oleh

masyarakat korban. Bagaimana kondisi mereka, potensi yang

dimiliki masyarakat, dan bagaimana cara melibatkan mereka

dalam semua proses pemberdayaan ekonomi.11

Strategi jaringan kemitraan yang dimanfaatkan Oxfam,

selanjutnya juga berguna untuk mendukung percepatanpemulihan perekonomian masyarakat.

10 Wawancara dengan Mr. Johan, Oxfam Livelihood Coordinator, Wilayah NAD, 21 September

200511 Wawancara Yanti Lacsana, Oxfam, 20 Agustus 2005


33/56

Tabel : Daftar Mitra Kelompok Kerja Livelihoods

No. Nama Mitra Akronim Lokasi Mitra

1.Perkumpulan Centre Aid in Resolving Aceh

CARE Aceh Banda Aceh

2.Yayasan Sinar DesaIndonesia

Yasindo Banda Aceh

3.LSM Bina AneukNanggroe

BANNA Banda Aceh

4.Yayasan Forum StudiKependudukan danLingkungan Hidup

FORSIKAL Banda Aceh

5.

Wahana Amal

Sesama Makhluk Allah

WALSAMA Banda Aceh

6.Himpunan KerukunanMasyarakatSeuneuddon

HIKMAS Bada Aceh

7.YayasanPengembanganKawasan

YPK Meulaboh

8.

Pusat Studi Kelautandan PerikananUniversitas SyiahKuala

PSKP Unsyiah Banda Aceh

9.Yayasan Insan CitaMadani

YICM Banda Aceh

10.Yayasan PeduliSabang

YPS Sabang

11. CARe Aceh CARe Aceh Banda Aceh

12. Suara Hati Rakyat Sahara Banda Aceh

13. Meurah Mutia - Banda Aceh

14. Potjut Meutia - Banda Aceh

Yayasan Insan Cita Madani (YICM) adalah sebagai salah satu

NGO lokal yang menjadi mitra Oxfam dalam pelaksanaan

program livelihood yang bergerak di bidang penyaluran dan

pengawasan bantuan modal usaha/mata pencarian di bidang

usaha nelayan, petani bawang dan cabe, pedagang kecil,


34/56

pedagang kue, penjahit dan peternak ayam buras yang

dilaksanakan di Desa Neuheun, Aceh Besar.

Dalam hal ini Oxfam sebagai donor, menetapkan YICM sebagai

pelaksana lapangan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui

bersama. Program tersebut telah dilaksanakan selama 3 bulan,

dimana dalam waktu yang singkat ini, kelompok usaha tersebut

telah mengembalikan pinjaman mereka sebanyak 70%, dan

dana tersebut akan digulirkan kembali. Sedangkan dalam

bidang pertanian belum ada, karena mereka masih sedang

mengolah tanah. Begitu juga dengan peternakan ayam buras

yang sedang terkena penyakit.12

PSKP Unsyiah, juga sebagai salah satu mitra Oxfam dalam

melaksanakan program livelihood di bidang pemberdayaan

perekonomian komunitas masyarakat nelayan di Kabupaten

Pidie (Simpang Tiga, Batee, dan Kembang Tanjung) dan di

Kabupaten Aceh Jaya (Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti dan

Kecamatan Jaya).

Dalam melaksanakan program livelihood tersebut, PSKP

mengakui bahwa mereka mendapat keringanan dari Oxfam

dengan adanya kesempatan adendum program dan anggaran

yang diberikan oleh Oxfam ketika mereka dan masyarakat

korban nelayan selaku penerima manfaat program menemui

keadaan yang tidak wajar yaitu adanya perubahan kondisi

geografis dan lainnya, sehingga berbagai rencana awal

terhadap bantuan ataupun teknik pelaksanaan livelihood akan

berubah sesuai kebutuhan dan kemanfaatan bagi korban.

PSKP Unsyiah dalam melakukan pendampingan pemberian

bantuan alat tangkapan ikan bagi nelayan juga membekali

masyarakat dengan manajemen usaha, mendorong dan

12 Wawancara dengan Muhibuddin, SP., YICM, 18 Agustus 2005


35/56

menginisiasi masyarakat untuk menabung. Pada kondisi lain

PSK Unsyiah juga memfasilitasi keinginan masyarakat dalam

beralih profesi dari nelayan menjadi petani.13

B.3 Kemitraan Program Livelihood dan Tujuan Pola Partisipatif

Komunitas Masyarakat Korban

SELAIN menjalin kemitraan bersama NGO lokal dalam

melakukan kegiatan livelihood, Oxfam juga menjalin kemitraan

bersama komunitas sosial (adat) dimana program livelihood

dilaksanakan.14

Dalam menjalin kemitraan bersama komunitas masyarakat

desa, Oxfam menerima terlebih dahulu permohonan bantuan

usaha. Sebelum menjalin kerjasama dengan masyarakat

tersebut Oxfam akan melakukan beberapa mekanisme umum,

sebagaimana yang digambarkan oleh Mr. Johan sebagai salah

seorang koordinator tentang livelihood Oxfam di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.15

Pertama, setelah menerima proposal dari masyarakat tentang

adanya program usaha yang diajukan untuk mendapat bantuan

pemberdayaan. Sebagai langkah kedua Oxfam melakukan

diskusi internal tentang proposal yang diajukan tersebut.

Setelah ditetapkan urgensi dan berbagai pertimbangan

terhadap permohonan tersebut, maka selanjutnya, langkah

ketiga akan menunjuk seorang Community Development

Organizer (CDO) untuk melaksanakan assessment terhadap

13 Wawancara dengan Muhammadar, PSKP Unsyiah, 25 Agustus 2005

14 Wawancara dengan Wardah Hasyim, Recovery Coordinator Oxfam Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, 24 Agustus 2005

15 Johan juga menegaskan bahwa hingga saat ini Oxfam belum memiliki suatu guideline yang bakuuntuk pelaksanaan jaringan kemitraan program livelihood, akan tetapi hal ini selalu dilaksanakansesuai dengan kebiasaan yang pernah dilaksanakan di komunitas masyarakat korban, denganpola partisipatif.


36/56

berbagai potensi dan aspek yang dapat ditangani pihak Oxfam

melalui program livelihood.

Tahap ke-keempat, Oxfam meminta pimpinan masyarakat

untuk mempersiapkan suatu pertemuan dengan masyarakat

desa, guna membicarakan berbagai keluhan dan harapan

tentang mata pencaharian masyarakat korban yang akan

ditangani. Sesudah adanya kesepakatan, langkah kelima

Oxfam meminta masyarakat untuk mengajukan wakil mereka

sebagai penganggungjawab dan memimpin mereka dalam

mengelola dana bantuan yang diberikan Oxfam. Perwakilan

sebagai penanggungjawab ditempatkan dalam struktur

organisasi pengelola dana bantuan yang dibentuk Oxfam, atau

disebut dengan Lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat

(LKSM), (Lihat lampiran susunan keorganisasian LKSM masyarakat Desa

Alue Naga dan Desa Ruyeung yang menerima bantuan livelihood dari

Oxfam).

Setelah LKSM terbentuk, maka Oxfam menerima nama-nama

masyarakat korban dan sekaligus berjumpa langsung dengan

mereka dalam suatu forum khusus untuk membicarakan teknik

penggunaan bantuan, serta posisi Oxfam dan LKSM sebagai

lembaga masyarakat yang ditugaskan untuk mengelola

pemanfaatan dana bantuan tersebut.

Setiap perubahan kebijakan dari kesepakatan bersama tidak

diputuskan secara sepihak, baik oleh LKSM maupun sepihak

dipihak donor yaitu Oxfam. Sedapat mungkin perubahan yang

terjadi ditingkat LKSM harus diberitahukan kepada pihak Oxfam,

dan akan diputuskan melalui suatu rapat formal antara Oxfam

dan LKSM.

Setelah bantuan diserahkan dan digunakan oleh masyarakat

korban, maka Oxfam akan melakukan peran


37/56

kontrol/pengawasan mereka terhadap perkembangan

pelaksanaan program tersebut. Oxfam akan memutuskan

kerjasama dengan mitra yang tidak menjalankan program

sejalan dengan kesepakatan atau melakukan penyimpangan

fatal.

Program pemulihan mata pencaharian livelihood yang dibantu

Oxfam baru sebatas membantu usaha-usaha kecil yang

dilaksanakan masyarakat korban. Misalnya, pemberian bantuan

dana sebesar Rp. 185.000,-/orang bagi masyarakat korban

Desa Alue Naga yang berkeinginan untuk melanjutkan profesi

mereka sebagai pencari tiram. (Lihat lampiran tentang jenis-jenis usaha

yang dibantu Oxfam di Desa Alue Naga, serta para penerimanya).

Keterangan lebih lanjut, dimana Oxfam telah menjalin kemitraan

dengan sejumlah lembaga keuangan swadaya masyarakat di

berbagai desa yang dilaksanakan program livelihood,

(sebagaimana dapat dilihat pada lampiran).

Secara umum juga disimpulkan, bahwa metode pelaksanaan

program livelihood oleh Oxfam lebih mengutamakan aspirasidari bawah (sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban yang

akan dibantu). Oxfam sendiri hanya memiliki standar umum

dalam melaksanakan program livelihood, dimana Oxfam untuk

tahap awal ini mengandalkan tenaga assessment lapangan

(CDO) mereka, sehingga dengan langkah seperti ini masyarakat

lebih cepat mendapatkan bantuan modal penggerak usaha.


38/56

A. Mekanisme Planning dan Organizing Livelihood

PADA tatanan perencanaan, secara teoritis Oxfam belum

menyediakan panduan kerja/progam yang khusus untuk mendukung

pelaksanaan program pemberdayaan perekonomian masyarakat

Aceh pasca tsunami melalui program livelihood. Dan ini dirasakan

sebagai suatu kekurangan utama. Seharusnya untuk menjalankan

suatu program dalam periode tertentu dan jangka panjang, Oxfam

harus memiliki suatu guideline yang baku untuk mengontrol

pelaksanaan livelihood, yang bertujuan nantinya untuk mendukung

secara mekanisme terhadap keberlanjutan suatu program di fase

panjang selanjutnya.16

Berbagai kelemahan lain yang muncul adalah kealpaan17 sumber

daya manusia yang dimiliki Oxfam. Sepatutnya tidak perlu terjadi bila

dibandingkan kuantitas Oxfam dengan 642 staff dan pekerja

lapangan (583 orang staff nasional + 59 orang staff internasional)

yang tersebar di enam lokasi di Aceh, memiliki sumber daya dan

komitmen untuk melaksanakan kegiatannya di tengah-tengah

keterjepitan masyarakat Aceh yang butuh akan bantuan

pemberdayaan perekonomian di saat ini.

16 Hal ini diakui sendiri oleh informan yang ditemui staff Katahati Institute ketika mengadakan

wawancara bersama pihak Oxfam yang berkompeten dalam menangani masalah livelihood yaituWardah Hasyim, Mr. Johan, serta para CDO lapangan; Ratna Dewi, Siti Zubaidah, yang sedianyadengan senang hati memberikan keterangan tentang kerangka kerja tertulis livelihood yang biasamereka laksanakan demi kepentingan analisis. Namun karena keterbatasan waktu dan

ketersediaan bahan, Katahati Institute mengasumsi bahwa Oxfam belum memiliki guideline resmitentang pelaksanaan program livelihood yang berkelanjutan. Oxfam mengandalkan dukungan dariorganizing kerja lapangan dengan metode potensi komunitas masyarakat sebagai mitra kerjamereka yang turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dengan berbagaikesepakatan yang dijalin bersama Oxfam, LKSM dan masyarakat calon penerima manfaat itusendiri.17

Kealpaan dimaksud adalah keteledoran dalam perencanaan dan pengawasan pihak pegawailapangan dalam menangani penyaluran bantuan kepada masyarakat mengakibatkan bantuanpenggerak modal usaha yang diberikan terkesan seperti suatu program charity, tanpamempertimbangkan aspek yang lebih panjang yang dapat dihasilkan oleh bantuan tersebut. Hal initergambar jelas pada kasus pemberian bantuan kepada masyarakat Desa Alue Naga.

BBaabb IIIIII AAnnaalliissaa K K aassuuiissttiikk


39/56

Sesuai dengan standar teoritis tentang sustainable livelihood yang

telah disajikan sebelumnya, maka dari sejumlah observasi yang

dilakukan oleh team analisis data Katahati Institute, ada beberapa

kasus yang menarik untuk disimak, yang pada intinya juga

merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pihak

Oxfam sendiri, dan juga seluruh NGO, baik lokal maupun

internasional dalam menyusun suatu perencanaan program

memulihkan kondisi perekonomian masyarakat Aceh.

Dengan adanya perencanaan dan panduan kerja yang matang, maka

berbagai permasalahan yang dikhawatirkan akan memutus mata

rantai keberlanjutan suatu program livelihood, baik yang diakibatkan

oleh faktor lemahnya sumber daya manusia, dan bencana alam

susulan dapat ditetapkan strategi menyelesaikan masalah dengan

indikator-indikator terukur.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Alue Naga, dapat

diidentifikasi bahwa suatu kekeliruan yang dilakukan baik sengaja

ataupun tidak dari organizing Oxfam, mitra kerja, hal itu telah terjadi

dan menimbulkan gap ditengah masyarakat (Lihat analisa kasuspada tahapan implementasi bantuan)

Mr. Johan, mengakui, bahwa untuk tahap ini Oxfam tidak memiliki

panduan khusus dalam melaksanakan livelihood. Oxfam lebih

menghandalkan penggalian aspirasi dan keinginan di komunitas

masyarakat korban. Hal ini menjadi titik penting bagi Oxfam,

mengingat berbagai prinsip pengembangan perekonomian

masyarakat Aceh terkadang berbeda dengan masyarakat di daerah

lain. Untuk itu dalam rangka menggerakkan program micro finance

ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk lembaga

keuangan mikro itu sendiri, yaitu dalam bentuk Lembaga Keuangan


40/56

Swadaya Masyarakat (LKSM), yang diambil dari masyarakat

komunitas korban.18

Dengan prinsip tersebut Oxfam menjustifikasi sebagai langkah awal

untuk merancang suatu konsep yang dapat dipergunakan sebagai

panduan memasuki tahapan/fase program livelihood yang lebih

barjangka panjang. Akan tetapi sejauh ini Oxfam mendapat banyak

permasalahan dengan masyarakat sehubungan dengan aplikasi

program livelihood. Ditingkatan CDO dan mitra kerjanya juga

terdapat kelemahan implementing dan monitoring.

B. Mekanisme Implementing dan Monitoring Livelihood

CONTOH kasus yang terjadi di desa Alue Naga, Banda Aceh,

dimana Oxfam melalui Community Development Organizer- nya

(CDO) dianggap telah mengabaikan sustainabilities suatu program

livelihood yang diharapkan. Hal ini diakui sendiri oleh masyarakat

saat dilakukan Indepth Interview, walaupun pada intinya masyarakat

desa tersebut sudah sangat terbantu oleh kehadiran bantuan

program livelihood dari Oxfam. Akan tetapi melalui suatu analisis

kebijakan tentang sustainable livelihood, hal ini dinilai suatu

kelemahan yang bersumber dari lemahnya sumberdaya manusia

yang dimiliki oleh Oxfam dalam melakukan kontrol dan pengawasan

program bersama mitra kerjanya di komunitas masyarakat korban.

Masyarakat Desa Alue Naga, dengan berbagai keterjepitannya telah

merekomendasikan Desa mereka sebagai salah satu desa yang

sangat membutuhkan penanganan dalam hal mata pencaharian.

18 Berdasarkan wawancara tersebut, Mr. Johan juga mengungkapkan bahwa ketiadaan konsep ini

juga suatu kekurangan, akan tetapi beliau berencana untuk menggali prinsip-prinsip keuanganyang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, sehingga dapat dihasilkan nantinya suatupanduan yang baik dan aspiratif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat itu sendiri,tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian lainnnya yang terkadang cenderungmelemahkan perekonoomian lemah. Dalam hal ini beliau sangat setuju dengan sistem pinjamanbagi hasil, yang dikembalikan kepada LKSM untuk kembali digulirkan kepada masyarakat lain yangmembutuhkan.


41/56

Masyarakat Alue Naga berprofesi hampir 80% nelayan, serta 18%

berprofesi sebagai petani tambak, pedagang dan bertukang, dan

hanya 2% yang berprofesi sebagai pegawai19

.

Alue Naga telah disetujui oleh Oxfam untuk dijadikan sebagai salah

satu desa yang diberdayakan melalui program livelihood, yaitu

dengan menggerakkan kembali dunia profesi bidang kelautan,

seperti di bidang sarana penangkapan ikan (boat), penjualan dan

pengolahan ikan.

Bantuan livelihood yang direalisasi pihak Oxfam di desa Alue Naga

adalah dengan menggunakan mekanisme kemitraan, yaitu denganmembentuk Lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat (LKSM), yang

dipimpin oleh pimpinan Desa/masyarakat Alue Naga sendiri. LKSM

ini diserahi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola dana

bantuan dari Oxfam untuk dapat digunakan secara bergulir.

Beberapa ketentuan disyaratkan, seperti :

a. Debitur (IDPs) harus menyetujui bahwa pinjaman yang diberikan

ini atas dasar pinjam-meminjam, yang akan digunakan oleh

debitur untuk keperluan membuka usaha atau mengembangkan

usaha.

b. Pinjaman yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini akan

dibayar sampai lunas, paling lambat sampai tanggal 30 setiap

bulannya hingga batas waktu pembayaran yang telah disepakati

bersama.20

Untuk memanfaatkan dana tersebut, pihak Oxfam berdasarkan

kesepakatan bersama dengan LKSM dan masyarakat Desa Alue

19 Rekomendasi Masyarakat Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, yang

ditandatangani oleh 20 orang masyarakat, dan diketahui oleh Kepala Desa (Geuchik) merekasendiri, pada tanggal 23 Agustus 2005.20

Dikutip dari berbagai ketentuan realisasi livelihood yang disepakati antara masyarakat Desa AlueNaga dan Oxfam, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.


42/56

Naga, bantuan dana diprioritaskan untuk memodali 6 (enam) usaha

masyarakat, di bidang;

1. Nelayan (pengadaan boat)

2. Penjual ikan keliling

3. Penjual ikan

4. Pembuat ikan asin

5. Pembuat Boat

6. Pencari Tiram.

Jumlah bantuan dana yang diberikan tidaklah sama antara masing-

masing kelompok/unit usaha, dengan pertimbangan dan kepentingan

besarnya modal yang diperlukan untuk satu unit usaha. Artinya,

sehingga dengan dana itu dapat memberikan manfaat berarti bagi

132 orang anggota masyarakat yang berkeinginan untuk memulai

mata pencahariannya kembali.

Dari proses implementasi kesepakatan bersama sampai realisasi

dana bantuan usaha, beberapa masalah muncul. Misalnya, adanya

kerancuan sistem pengelolaan bantuan, dimana penggunaan dana

bantuan tidak sesuai dengan shedule awal kesepakatan antara pihak

Oxfam sebagai donor dan LKSM sebagai pihak yang dipercayakan

untuk mengelola bantuan.

Hal ini terbukti dari keluhan salah seorang penerima bantuan

Nelayan di Alue Naga, tentang pembelian boat penangkapan ikan.

“Rencananya untuk nelayan diberikan 16 boat, dalam satu boat

itu dimiliki oleh 4 orang, harga boat sekitar Rp. 16 juta lebih, tetapi

kata pihak pengelola bantuan bahwa tidak mungkin boat tersebut

dikelola oleh 4 orang untuk satu unit, maka harga boat itu

diuangkan (dibagi-bagikan) kepada masing-masing orang, yang

rata-rata menerima sejumlah Rp. 4 juta lebih, dan dipersilahkan


43/56

untuk menggunakan uang tersebut terhadap usaha yang

dikehendaki.

Menurut saya, bantuan ini sia-sia saja, karena bantuan itu tidak

diberikan boat atau peralatan untuk melaut, sedangkan kerja

masyarakat di sini adalah menangkap ikan, kalau tidak

bagaimana mereka dapat mencari nafkah di laut. Oleh sebab itu

yang diberikan Oxfam itu adalah modal kerja bukan modal usaha

seperti ini, sehingga yang membeli boat dapat merasakan

manfaatnya langsung.

Menurut saya, Oxfam tidak bersalah, yang salah adalah parapihak yang berhak mengambil keputusan yang tidak menjelaskan

kepada masyarakat bahwa bantuan ini untuk apa, dan dalam hal

ini pihak pengelola bantuan dan masyarakat penerima sendiri

juga bersalah, karena diberikan bantuan untuk modal usaha,

malah dicairkan dan dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak

direncanakan sebelumnya.

Jika program sepeti ini ditilik dengan menggunakan kerangka

koordinasi suatu program livelihood, maka dari kasus ini dapat

disimpulkan, bahwa mata rantai yang menghubungkan keberlanjutan

usaha tersebut dapat terhenti, ketika jalur koordinasi antara pihak

donor dengan pihak komunitas pengelola bantuan tidak berjalan

dengan baik.

Oxfam sepatutnya meletakkan kerangka kerja yang ideal, sehingga

dengan berbagai situasi yang ada di lapangan, mitra serta penerima

manfaat telah memiliki panduan langkah-langkah koordinasi yang

efektif. Oxfam sebagai penyandang dana sepatutnya harus

mengetahui sepenuhnya tentang pengalihan penggunaan bentuk

bantuan yang direncanakan berupa pengadaan 16 unit boat di desa

Aue Naga, dengan cara membagi sama kepada 60 mayarakat yang


44/56

dibantu di desa tersebut. Hal ini telah mengindentifikasikan bantuan

tersebut tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Penunjukan dan penyerahan wewenang oleh Oxfam kepada seorang

CDO, adalah persoalan job description yang baik. Dimana dengan

adanya officer yang ditugaskan di lapangan untuk mengobservasi

daerah (desa) yang akan dibantu, maka upaya memetakan potensi

sumberdaya seharusnya sudah final.

Fungsi CDO tidak hanya merekomendasikan siapa saja yang berhak

menerima bantuan. CDO juga harus mampu merancang mekanisme

koordinasi berdasarkan masalah dan input dibasis komuitasmasyarakat korban, pengelola bantuan, dan pengambil kebijakan di

organisasi Oxfam sendiri. Koordinasi yang efektif dan sederhana

dapat membantu menyelesaikan potensi negatif dalam proses

penyaluran bantuan.

Persoalan keberlanjutan atau tidaknya suatu usaha yang dimodali

oleh Oxfam tersebut, adalah persoalan penting dan mendasar yang

harus diperhitungkan oleh setiap donor lainnya, walaupun pada

tatanan ini masih dianggap sebagai tatanan awal bagi mereka untuk

melanjutkan program livelihood ke masa yang berjangka panjang.

Namun demikian persoalan keterdesakan masyarakat yang dibantu,

haruslah menjadi topik utama, agar peluang untuk mengalihgunakan

bantuan tersebut tidak terjadi. Tanpa kajian efek positif dan negatif

akan keberlanjutan program pemulihan ekonomi dan mata

pencaharian maka kemungkinan tanggunggugat tidak terjadi.

Beberapa kelemahan pada program livelihood yang dilaksanakanOxfam di desa Alue Naga. Pertama, rendahnya pengawasan Oxfam

terhadap koordinasi kerja yang dijalin antara CDO dengan LKSM

selaku pengelola bantuan, sehingga dapat dilihat dari terjadinya

perubahan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat,


45/56


46/56

Bantuan yang diberikan ini, seolah-olah ada permainan antara

CDO dengan Geuchik yang diangkat sebagai pimpinan

penyaluran bantuan. Hal ini terindikasi dari beberapa kebijakan

sepihak mereka yang memperuntukkan bantuan modal usaha

tersebut kepada keluarga dekat, kemudian juga kepada orang-

orang yang kalau tidak salah saya, tidak pernah memiliki

pekerjaan sebelumnya yang berhubungan dengan modal usaha

yang akan dibantu tersebut.

Saya sendiri, dalam hal ini ingin berusaha memulai perdagangan

kembali, tapi tidak dapat dibantu, kata mereka saya sudah

memiliki keahlian dalam perdagangan, jadi tidak perlu dibantu

lagi. Dan banyak masyarakat di sini yang juga diperlakukan

seperti saya. Tapi hal ini saya pikir apakah ini efektif, ketika orang

yang belum punya kemampuan apa-apa malah diprioritaskan

mendapat bantuan, sedangkan saya yang berkeinginan sekali

memulai usaha katanya dalam daftar tunggu”.21

Terlepas dari berbagai kelemahan di atas, jika dibandingkan dengan

keberadaan beberapa NGO yang juga bergerak dalam memberikanbantuan melalui program livelihood di Banda Aceh dan Aceh Besar,

maka keberadaan Oxfam dinilai sangat besar artinya bagi komunitas

masyarakat korban. Oxfam bukan saja bergerak dalam mensuplai air

bersih, Oxfam juga aktif memberikan bantuan modal usaha bagi

masyarakat yang ingin memulai kembali usahanya.

Kejelian Oxfam dalam melihat kebutuhan masyarakat akan modal

usaha yang terfokus pada program livelihood telah membantu sekitar

62.901 orang masyarakat di seluruh daerah, baik dalam bentuk mata

pencaharian maupun program padat karya seperti cash for work22 .

21 Dikutip dari wawancara masyarakat desa Deah Baro yang disiarkan Radio Prima FM, tanggal 19

September 2005, sehubungan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada penyaluranbantuan modal usaha.22

Oxfam, Pelaporan Kegiatan ( Lokasi Aceh; Indonesia ), Nomor 13, 11 Agustus 2005.


47/56


48/56

membentuk/menggunakan mekanisme kemitraan bersama

lembaga yang bertugas mengurusi persatuan beca tersebut,

sekaligus diberi tanggungjawab untuk mengelola bantuan dari

Oxfam, sehingga bantuan yang diberikan tersebut diserahkan

sepenuhnya untuk dikelola oleh lembaga tersebut.23

Walaupun dana yang telah dikucurkan oleh Oxfam untuk program

livelihood ini mencapai 14 Milyar lebih, akan tetapi Oxfam juga

mengakui adanya kendala-kendala yang mereka hadapi, seperti

adanya beberapa hal yang membuat masyarakat tidak produktif.

Terkadang masyarakat dibuat manja dengan bantuan yang

ditawarkan oleh beberapa lembaga, seperti dalam bidang cash for

work yang kemanfaatannya berjangka pendek. Oxfam

mengkhawatirkan dapat mengikis semangat gotong royong di antara

mereka, karena selalu bekerja dengan imbalan uang dan barang

lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui program sustainable livelihood

ini diharapkan program-program tanggap darurat seperti cash for

work atau cash for food, dengan cepat tergantikan, agar masyarakatdapat merasakan manfaat berjangka panjang.

Harapan lain diungkapkan oleh salah seorang responden, warga

desa yang tinggal di Barak Lamnga :

“Sebelum tsunami saya berprofesi sebagai petani tambak

kepiting, dan sekarag pun ingin berusaha kembali seperti dulu,

karena tambak mulai kami rehab. Dan ada juga LSM indonesia

yang menawarkan program untuk merehabilitasi lahan tambak

kami secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan bantuan

tabur benih, dan setelah itu mereka menawarkan pengembalian

biaya rehab saja sebesar 30%. Akan tetapi hingga saat ini

23 Wawancara dengan Wardah, Recovery Coordinator Oxfam Wilayah Banda Aceh dan AcehBesar, 24 Agustus 2005


49/56

belum terlaksana, dan kami menganggap bantuan itumungkin

juga sebagai bisnis bagi mereka.

Untuk modal usaha, kemaren itu saya mendapat bantuan dana

pinjaman dari Dompet Dhuafa sebesar Rp. 1.000.000,-, yang

pengembaliannya selama 1 tahun, akan tetapi itu tidak

mencukupi, karena dalam beberapa hal saya juga harus

membeli peralatan usaha, seperti timbangan, faktur, kalkulator,

keranjang, dan sebagainya untuk menjamin kelancaran usaha

saya, dan ketertarikan konsumen agar usaha saya ini lebih

maju.

Rencana saya akan mengajukan bantuan kepada Oxfam,

karena di desa ini Oxfam juga memberikan bantuan, tapi

mereka mengatakan tidak dapat membantu saya, karena saya

telah mendapat modal usaha dari Dompet Dhuafa, sehingga

untuk mencukupi modal usaha saya ke depan, saya harus

berusaha meyakinkan Oxfam akan kondisi saya, agar saya

dapat hidup mapan dari usaha tambak yang sedang saya rintis

kembali”.

Berdasarkan minimal kasus-kasus di atas, dapat dirangkumkan

bahwasanya dari sebagian bantuan yang diturunkan donor ada yang

tepat sasaran, dan ada juga yang tidak tepat, sehingga dalam ukuran

sustainabilities suatu program livelihood belum dapat diharapkan. Hal

ini berkemungkinan juga disebabkan adanya asumsi masyarakat,

bahwa untuk saat ini bantuan livelihood masih terkesan bersifat

sementara sebagai awal untuk memulai jangka panjang, sehingga

belum dapat menggerakkan usaha yang berkesinambungan.

Adanya kecenderungan penggunaan bantuan berupa modal usaha

diluar ketentuan dan rencana awal penerima manfaat dengan Oxfam,

seperti untuk menutupi berbagai kebutuhan mendesak lainnya,

seperti makanan, perumahan, dan hiburan. Penerima manfaat belum


50/56

sepenuhnya didampingi dan dibekali dengan sistem pengelolaan

bantuan usaha yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan

kesejahteraan keluarga.

Pada prinsipnya Oxfam harus mempunyai kemauan dan kemampuan

untuk melakukan interevensi, menjelaskan kembali dengan

meyakinkan penerima manfaat bahwa bantuan livelihood bukanlah

sekedar menghidupkan pencaharian masyarakat kembali yang

hancur dihantam tsunami, akan tetapi merupakan upaya bersama

agar dengan adanya pencaharian yang berkelanjutan (sustainable),

dapat diukur peningkatan hasil dan memiliki ketahanan terhadap

berbagai kerentanan yang datang dari berbagai faktor, baik yang

bersifat shock, trend maupun seasonabilities.

Pada kondisi lain dari observasi yang dilakukan kata hati institute,

kegiatan livelihood cenderung lebih banyak diinisiasi secara cepat

oleh NGO interasional maupun lokal. Dengan ketersediaan dana

sendiri, NGO bertindak sebagai donatur, pelaksana. Sementara

Pemerintah Pusat dan Daerah hanya mengawasi atau sebagai

fasilitator saja. Misalnya tingkat Desa, perangkat Desa ( Geusyikberperan sebagai pendamping pelaksanaan livelihood oleh NGO.24

Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD menjelaskan fungsi institusi

Pemerintah Daerah, seperti Disnaker lebih ditekankan pada

pengawasan. Ketika NGO yang melaksanakan program livelihood

(cash for work/food), maka fungsi Disnaker adalah mengawasi

standar upah minimum yang mereka berikan kepada masyarakat.

Disnaker akan menilai apakah upah pekerja sesuai dengan Upah

Minimum Regional (UMR) atau tidak, Akan tetapi dalam memerankan

24 Wawancara dengan Kadisnaker Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, tanggal 25

Agustus 2005, sebagai lembaga pemerintahan yang terjun langsung mengurusi tentangketenagakerjaan, dengan menyatakan. bahwa fungsi pendamping dalam hal ini adalahmemberikan arahan, bantuan ketererangan, saran, petunjuk hukum dan teknis lainnya di manaNGO tersebut melaksanakan kegiatan livelihood, serta merespond berbagai kendala yang dihadapioleh NGO di lapangan bersama masyarakat.


51/56

intervensi langsung pada program livelihood yang lebih mengarah

kepada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Namun begitu,

Disnaker mengakui pihaknya juga telah membantu penyaluran

bantuan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dana bergulir, dan

pelatihan kematangan usaha terpadu yang dilaksanakan di Badan

Latihan Kerja (BLK) Provinsi, yang juga didanai oleh NGO

Internasional.

Perspektif keseteraan hak antara laki-laki dan perempuan adalah

masalah lain yang disorot Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan

Setda Prov NAD. Menurutnya perempuan berada pada posisi tidak

setara dalam ketenagakerjaan. Dalam hal ini Biro Pemberdayaan

Perempuan mengakui bahwa ketidaksetaraan itu masih terjadi, dan

belum dapat diatasi secara lebih baik. Upaya yang dilakukan Biro

Pemberdayaan Perempuan untuk proses ini misalnya melakukan

kerjasama dengan berbagai NGO yang peduli terhadap

permasalahan keperempuanan, seperti UNFPA dan Oxfam dengan

memberikan rangkaian pelatihan keterampilan kewirausahaan

perempuan, sekaligus dibekali dengan penguatan kapasitas

kelompok perempuan, seperti penguatan kapasitas ketrampilan,

keilmuan bagi kaum perempuan, yang juga merupakan bagian atau

awal dari suatu program livelihood.25

25 Wawancara dengan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NAD, tanggal 26 Agustus

2005. Biro PP berpendapat untuk mengimplementasikan program pelatihan dan pendidikankepada kaum perempuan tersebut, selain bekerjasama dengan NGO internasional, Pemerintah juga memiliki perpanjangan tangan khusus kepada Pusat Pelatihan Terpadu dan PemberdayaanPerempuan (P2TP2), yang dibina oleh Pemerintah Daerah sendiri.


52/56

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan

penanganan program livelihood di Aceh saat ini, dan juga yang sedang

dilaksanakan oleh pihak Oxfam di Aceh Besar dan Banda Aceh.

1. Kondisi masyarakat delapan bulan pasca bencana mulai bangkit dari

keterpurukan, namun pemenuhan hak dan kebutuhan yang standar

belum terpenuhi. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya

masyarakat korban yang belum memiliki pekerjaan tetap. Keadaan

ini juga turut diperparah dengan ketidakjelasan tempat tinggal

(shelter ). Masyarakat korban masih bertahan di tenda (camp)

pengungsian, barak (barrack) ataupun rumah tumpangan saudara

(host family). Disisi lain, walaupun masyarakat korban masih tersebar

di barak dan tenda pengungsiaan, mereka berharap dan

membutuhkan akses informasi, modal usaha, lapangan pekerjaandari semua pihak. Mereka berharap bantuan dalam bentuk dana

bergulir tidak memberatkan mereka dalam mengembalian modal.

2. Bantuan dalam berbegai bentuk oleh berbagai NGO, negara donor,

dan pemerintah sendiri sudah cukup banyak pasca bencana

(emergency). Namun belum ada jaminan dan indikator keberlanjutan

jangka panjang unuk memenuhi kebutuhan keluarga korban.

3. Kerangka keberlanjutan (sustainabilities) yang diharapkan dari

program livelihood tahap sekarang belum terealisasi sebagaimana

yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti

kondisi keterjepitan masyarakat yang membuat mereka masih hidup

darurat serta sangat banyaknya sektor usaha yang harus digerakkan,

mulai dari yang sifatnya kolektif maupun profesi perorangan.

BBaabb IIVV K K oonnkklluussii ddaann R R eekkoommeennddaassii

K K oonnkklluussii


53/56

4. Adanya fakta penyalahgunaan bantuan mata pencaharian produktif

yang diberikan oleh donor kepada Lembaga Keuangan Masyarakat.

Hal ini terjadi karena terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat

penerima bantuan modal usaha, sehingga bantuan dalam bentuk

uang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak adanya

pendampingan dan pengawasan yang ketat memunculkan banyak

masalah. Salah satu kasus seperti yang terjadi di Desa Alue Naga

dan Desa Deah Baro.

5. Semua lembaga penyandang dana merancang strategi pemasaran

ketika program sedang berjalan. Hal ini untuk memunculkan

kerentaan situasi labil, kerugian dari keberlanjutan usaha ekonomi

yang dibantu.


54/56

1. Untuk memperkuat langkah penanganan pemulihan mata rantai

perekonomian masyarakat melalui livelihood dalam jangka waktu

tertentu, setiap NGO, terutama Oxfam sesegera mungkin merancang

dan memiliki standar baku pelaksanaan program livelihood yang

sesuai dengan pola dan prinsip kegiatan perekonomian masyarakat

Aceh. Panduan dimaksud untuk merasionalkan perencanaan,

pengorganisasian, implementasi, evaluasi dan pengawasan yang

mengakomodir aspirasi partisipatif komunitas korban/penerima

manfaat. Sehingga realisasi program dilakukan dengan tepat

sasaran dan bertanggunggugat.

2. Program micro finance dan pengelolaan modal usaha bergulir

dengan memberdayakan pola lembaga keuangan mikro di tingkat

komunitas sedapat mungkin tidak memberatkan penerima manfaat.

3. Perencanaan livelihood oleh NGO Lokal, Internasional, Pemerintah

Daerah haruslah memperhatikan potensial yang ada di basiskomunitas desa. Adanya pemetaan potensi, kajian sosio kultural

masyarakat setempat. Kajian ini menjadi penting dan utama untuk

melihat peluang dan tantangan serta mendorong tumbuhnya

perekonomian yang berbasis kearifan masyarakat lokal. kondisi

potensial masyarakat, kearifan lokal. Sumberdaya yang perlu

diperhitungkan di komunitas masyarakat korban adalah :

Sumberdaya Manusia (Human Capital), Sumberdaya

Fisik/Insfrastruktur (Physical Capital), Sumberdaya Sosial (Social

Capital), Sumberdaya Keuangan (Financial Capital), Sumberdaya

Alam (Natural Capital)

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyandang modal usaha yang

diperuntukkan untuk membantu masyarakat korban harus

R R eekkoommeennddaassii


55/56

mempunyai kemauan dan kemampuan upaya mengkampanyekan,

membangun jaringan hasil produk organik dan non timber forest

produk (hasil non hutan), guna menyelamatkan lingkungan sekaligus

membangun ekonomi yang berkelanjutan.

5. Skema pemberian kredit usaha, penentuan bunga pinjaman, untuk

penerima manfaat harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi

aktif penerima manfaat. Penyandang dana tidak memutuskan

sepihak tentang proses tersebut.

6. Semua lembaga penyandang dana mampu merancang strategi

pemasaran hasil dari produksi penerima manfaat. Adanya strategipemasaran merupakan salah satu indikator dari livelihood.

7. Seharusnya semua penyandang dana dan pelaksana lembaga

mendorong usaha produktif dengan meminimalisir sedapat mungkin

usaha konsumtif.

8. Semua lembaga penyandang dana dan pelaksana harus mendorong

kemandirian komunitas masyarakat korban dengan membangun

usaha bersama dan lahan usaha kolektif.

9. Semua lembaga penyandang dana dan pelaksana harus mempunyai

kemauan dan kemampuan untuk mengasuransikan modal usaha

yang disalurkan kepada personal, kelompok masyarakat korban.

Sehingga menjamin modal usaha tidak hilang dalam kondisi dan

waktu tertentu.

10. Semua lembaga penyandang dana dan pelaksana mampu

merancang strategi evaluasi, strategi menyelesaikan potensi konflik

antar penerima modal usaha yang berpeluang timbul dalam

kelompok usaha ekonomi bersama. Misalnya; kelompok penerima

manfaat bukan saja sebagai pengelola modal usaha, bisa saja

bertindak sebagai pengawas bagi kelompok lainnya.


56/56

11. Adanya penyusunan standar akuntabilitas dari realisasi modal usaha

secara bersama, antara penyandang dana dan penerima manfaat.

Indikator Akuntablitas tidak hanya persoalan keuangan akan tetapi

juga kinerja.

kebijakan sustanability berbasis komunitas

Documents