KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK1Pengertian

Aturan yg mengatur kehidupan bersama yg harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warga. Setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dg bobot pelanggaran yg dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarat oleh lembaga yg mempunyai tugas menjatuhkan sanksi

Kebijakan publik -> UU, PP, Perda -- hukum2PendahuluanKebijakan Pertanian : kebijakan publik di bidang pertanian.

Kebijakan pertanian:mempengaruhi kehidupan (kesejahteraan) semua orangreaksi orang terhadap suatu kebijakan berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan, kekayaan dan kepentingan lainnya

Kebijakan pertanian tidak terlepas dengan kepentingan politik

Kebijakan pertanian yang diperankan oleh pemerintah tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut oleh suatu negara3Tugas kebijakan pertanian sebagai ilmu : menganalisis berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pertanian

Manfaat mempelajari kebijakan pertanian:Memperluas wawasan dan analisisMemikirkan pilihan kebijakanMemahami pihak yang memperoleh manfaatMemahami faham yang mendasari kebijakan

4Tujuan :

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Indikator Utama :Pendapatan per kapita pertanian tahun 2014sebesar Rp 7,93 juta per tahun

Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 % 5 Strategi mencapai tujuan:1. Revitalisasi Lahan2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana4. Revitalisasi SDM5. Revitalisasi Pembiayaan Petani6. Revitalisasi Kelembagaan Petani7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.6Dukungan utama :

Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian.Dukungan Kementerian/Lembaga lain yang berpihak ke petani.

*) Target investasi selama 2010-2014 adalah:Rp. 1.021.907 milyar untuk PMDN dan Rp. 377.071 milyar untuk PMA.7Rencana Aksi :

Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah terutama untuk komoditas padiMelakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian dengan instrumen tarif maupun non tarifPengembangan Desa Mandiri Pangan untuk memberdayakan ketahanan pangan masyarakat di daerah Mengembangkan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat dan Lumbung PanganMemberdayakan Pekarangan/kebun sebagai lumbung hidup rumah tangga petani86). Pemberian subsidi input (pupuk dan benih)7). Melakukan upaya untuk kemungkinan pemberian keringan pajak untuk barang-barang modal pertanian8). Melakukan upaya kemudahan kredit9). Memberi bantuan sosial kepada petani yang mengalami bencana atau gangguan produksi10).Pengembangan infrastruktur yang dilakukan secara padat karya11). Mengembangkan berbagai aktivitas off farm yang mampu membangkitkan penghasilan petani

9KEBUTUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIKManusia sebagai individu dan masyarakat selalu dihadapkan pada lebih dari satu pilihan.Manusia sebagai bagian dari masyarakat menghadapi pilhan antara kebebasan dan kekuasaan, antara kemerdekaan dan pengaturan.

Masalah ini dipecahkan dengan public policy suatu pengaturan masyarakat yang menghasilkan suatu pola tata kemasyarakatan tertentu10Masalah campur tangan pemerintahDalam ekonomi klasik, efisiensi ekonomi maksimum jika:- pasar persaingan sempurna- keseimbangan digerakkan oleh tangan yang tidak bergerak

Kenyataan pasar bersaing tidak sempurna, banyak faktor di luar pasar yang berpengaruh salah satunya pemerintahTidak ada satu negarapun yang tidak ada campur tangan dalam perekonomiannya

11Baikkah campur tangan pemerintah?Jika ekonomi berjalan optimal dan dalam persaingan sempurna, campur tangan pemerintah atas harga akan menimbulkan kerugian dan pengurangan manfaat pada masyarakat

Di negara sedang berkembang, campur tangan pemerintah justru meningkatkan manfaat sosial masyarakat

12Bagaimana sebaiknya?Campur tangan pemerintah pada ambang:bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah membantu mendorong perekonomian mencapai efisiensi tinggiperan pemerintah harus menghasilkan net social benefit positif tanpa merugikan pihak tertentu

13Campur tangan pemerintah dalam kebijakan pertanian:Serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu Dalam jangka panjang kebijakan pertanian bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum (general welfare) dan menghasilkan net benefit positif14Campur tangan pemerintah yang berlebihan berakibat:Special previlege (pengistimewaan)Redtape (birokrasi yang terlalu panjang)Bantuan tidak seimbang dengan manfaat

Peranan pemerintah tetap diperlukan terutama:stabilitasproduksi barang dan jasa untuk masyarakatmemeratakan kesempatan15PENUGASAN1. Jelaskan 2 manfaat mempelajari kebijakan pertanian!2. Kasus Indonesia, jelaskan tentang manfaat dan kerugian campur tangan pemerintah dalam perekonomian!16