kebijakan pembinaan kursus & kelembagaan
DESCRIPTION
Aturan resmi pembinaan kursus dan kelembagaan serta SPM PKBM oleh DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL dan INFORMAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009.TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PEMBINAAN KURSUSDAN KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL2009
Disampaikan pada Pembinaan Lembaga Kursus dan SPM PKBM Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Utara, 28 Juli 2009 di Bogor
Oleh : Drs. H. Yusuf Muhyiddin, M.PdKepala Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus
LANDASAN KONSTITUSI/PER-UU-ANLANDASAN KONSTITUSI/PER-UU-AN
UUD 1945
Mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK[Pasal 28C) **]
Mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK[Pasal 28C) **]
HAK ASASI
MANUSIA
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu penge- tahuan dan teknologi dengan men- junjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]
negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya[Pasal 32 (1)****]
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan[Pasal 31 (1)****]
Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya[Pasal 31 (2)****]
UUD 1945
KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN (20%) Tahun 2009
APBN(1.122,1909 T)
Kenaikan Anggaran Pendidikan 20 % Total APBN (224,4019 T)
TERSEBAR DI 15 KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA(134,8409 T)
DEPDIKNAS (63 T)
DITJEN PNFI (2, 462 T)
ANGGARAN KE DAERAH MELALUI DAU TERMASUK
GAJI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (89,5609 T)
K/L LAIN61,3831 T
PUSAT
(Rp 540 M/21,9%)
DEKON
(Rp. 1.4 T/57,8%)
UPT
(Rp305 M/ 12,3%)
TP
(Rp.193 M/7,8%)
UUD 1945
PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN KESEJAHTERAA
N SOSIAL
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNASUU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR
PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN NON-FORMAL
PENDIDIKAN IN-FORMAL
JALUR DANJALUR DANJENJANGJENJANG
PENDIDIKANPENDIDIKAN
SISTEMPENDIDIKAN
PENDIDIKAN FORMAL(JALUR PERSEKOLAHAN)
PENDIDIKAN NON FARMAL
(JALUR LUAR SEKOLAH)
PENDIDIKAN INFORMAL (JALUR KELUARGA/
MANDIRI)
1
2
3
PENGGANTI
PENAMBAH
PELENGKAP
PENDIDIKAN KESETARAAN
1. LEMBAGA KURSUS2. LEMBAGA PELATIHAN3. PKBM
FUNGSI PNF
UU NO 20/2003
SATUAN PENDIDIKAN
Satuan PNF:Lembaga KursusLembaga PelatihanKelompok BelajarPusat Kegiatan Belajar MasyarakatMajelis TaklimSatuan pendidikan yang sejenis
[UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]
SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10).
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat
yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan,
kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
[UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)]
KURSUS (dan PELATIHAN) ?KURSUS (dan PELATIHAN) ?
Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan keterampilan,standar kompetensi,
pengembangan sikap kewirausahaan, sertapengembangan kepribadian profesional.
[Penjelasan UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)]
1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan:Meningkatkan dan memeratakan partisipasi/akses pendidikan;
2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Mewujudkan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;;
3) Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan PublikMewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan menekankan pada peranan desentralisasi dan otonomi pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan masyarakat, dan meningkatkan citra publik.
KEBIJAKANKEBIJAKAN
PILAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Meningkatkan pelaksanaan program kursus berbasis desa dan kota, kursus para profesi, dan kursus kewirausahaan bagi pemuda yang berorientasi pada kecakapan hidup, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang makin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif.
KEBIJAKAN PERLUASAN AKSESKEBIJAKAN PERLUASAN AKSES
Mengembangkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan lembaga PNF termasuk “benchmarking” dengan standar internasional, nasional dan peningkatan mutu lembaga-lembaga kursus di pedesaan, dan mengembangkan mekanisme alih kredit dari satuan PNF terutama lembaga-lembaga kursus ke pendidikan formal.
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTUKEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU
ORGANS & KE-LBG-AN
ORGANISASI KEAHLIAN
TEAM WORK(KONSORSIUM)
ORGANISASIKETENAGAAN
ORGANISASI KELEMBAGAAN
-
13.446 LPK
4.426 PKBM
346 SKB
8 P2 / BP PNFI
25 BPKB
15 Organisasi keahlian
7 ORMIT
34 Konsorsium
41.573 org pend kursus
POTENSI ORGANISASI DAN KELEMBAGAANPOTENSI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
Jumlah Kursus Menurut Pulau
Pulau Jumlah %
Sumatera 2.316 17,22
Jawa 8.921 66,35
Bali dan NTT 799 5,94
Kalimantan 487 3,62
Sulawesi 770 5,73
Maluku dan Papua 153 1,14
13.446 100
Sepuluh Besar Kursus Yang Banyak Diselenggarakan Masyarakat
1. Komputer 2.1262. Bahasa Inggris 1.9263. Menjahit 1.1884. Bimbingan Belajar 5525. Tata Kecantikan Rambut
dan Kulit 484 6. Tata Rias Pengantin 3047. Akuntansi dan Komputer
Akuntansi 2078. Matematika 1909. Mengemudi 14210. Bahasa Jepang 124
FENOMENA SAAT INI
• Belum semua Lembaga Kursus memiliki izin
• Tidak semua pendirian Lembaga Kursus didahului dengan analisis situasi
• Manajemen pelayanan program ada yang “asal jalan”
• Tidak semua Lembaga Kursus memiliki jaringan kerjasama dengan pemakai jasa lulusan (user)
REVITALISASI (PENGUATAN)
• Penertiban izin pendirian kursus
• Tingkatkan kemampuan manajerial pengelola dan kompetensi pendidik
• Tingkatkan sarana dan prasarana
• Program yang ditawarkan harus bermuatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri (demand driven)
PENGUATAN KELEMBAGAAN
REVITALISASI PERIJINAN
• UU No 20 th 2003/ pasal 62
Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Kursus bertaraf Internasional
Kursus bertaraf nasional
Kursus bertaraf provinsi
Kursus bertaraf lokal
Izin dari Ditjen PNFI
Izin dari Dinas Pend Prov
Izin dari Dinas Pend Kab/Kota
1. Pengembangan standarisasi (standar kompetensi/ SKKNI/SKL, standar isi/KBK, standar ujian, dsb)
2. Pengembangan bahan ajar3. Transformasi UN Kursus ke Uji Kompetensi4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik dan
Penguji5. Kerjasama internasional (HSK, Cidesco, dll)6. Pengembangan Informasi Kursus melalui berbagai
media (cetak, elektronik, pameran, dsb)7. Pengembangan Kelembagaan melalui fasilitasi
Akreditasi, Lomba, Bantuan Operasional, dsb8. Kemitraan dengan berbagai pihak untuk
peningkatan mutu dan penguatan kelembagaan9. Pengembangan program kursus kewirausahaan,
kursus kreatif, desa vokasi, dsb.
PROGRAMPROGRAM
PENINGKATAN MUTU
RELEVANSI DAN DAYA
SAING
Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) & Pedoman UK
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja
(SKKNI)
Pengembangan Kerjasama Nasional
dan Internasional
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
Bimbingan Teknis Pengelola TUK
Pengembangan bahan ajar mengacu pada SKL dan KBK
Fasilitasi Pembentukan LSK
dan TUK
Visitasi dan Verifikasi Calon TUK
Pelatihan master penguji dan penguji
uji kompetensi,
PILAR II
7
6
5
4
1
2
3
8 9
PENINGKATAN MUTUPENINGKATAN MUTU
UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 61: (1,2,3)
(1) Sertifikat berbentuk
(2) ijazah diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi
ijazah dansertifikat kompetensi
UJI KOMPETENSIUJI KOMPETENSI
PP No. 19/2005 tentang SNP Pasal 89: (1,2,5)
(1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi
(2) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan
(5) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri
UJI KOMPETENSI
Peserta didik kursus dan warga belajar mandiri
TUK
LSK
Penguji
Dinas Pend
Dit Binsuskel
PROSEDUR UJI KOMPETENSIPROSEDUR UJI KOMPETENSI
Daftar uji komp
Daftar uji komp
menugaskan
Melakukan uji komp
Melapor kan hasil uji komp
melaporkan
Memberi blanko sertifikat
Mengolah & menyerah kan ke TUK
Menyerahkan ke lulusan
Monev
Monev
PERBEDAAN UJI KOMPETENSIDAN UJI PROFESI
Peserta didik
Kursus
Kompeten
Bekerja mandiri
Bekerja di DU/DI
Belajar Lanjut
Peningkatan Karir
Gaya Hidup
Profesi
LSK dgn
acuan SKL
LSP dgn
acuan SKKNI
Tugas Depdiknas Tugas Depnaker / Instansi lain
LSK yang sudah dan segera terbentuk
• LSKTIK (Komputer)• LSKBiG (Bahasa Inggris)• LSKTA Bond ’09 (Akuntansi)• LSK TRP• LSK TATA BUSANA• LSK TATA KECANTIKAN• LSK PANCAWATI (Hantaran)• LSK SPA• LSK TATA BOGA
• LSKAI (Akupunktur)• LSK M.BUNGA & D.FLORAL• LSK OTOMOTIF• LSK MUSIK• LSK BAHASA MANDARIN• LSK …• LSK …• LSK …• LSK …
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSILEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI
Persyaratan Pembentukan TUK
Persyaratan Lembaga Pengusul
Berbadan Hukum dan/atau memiliki ijin operasional Memiliki struktur organisasi Memiliki alamat sekretariat yang tetap
Persyaratan Teknis
Mengajukan proposal untuk menjadi tempat uji kompetensi Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk ujian
teori dan praktik Letak strategis atau mudah dijangkau Memiliki peralatan kantor yang memadai
TEMPAT UJI KOMPETENSITEMPAT UJI KOMPETENSI
Lembaga TUKLembaga TUK
Lembaga yang dapat dijadikan TUK antara lain:
1. Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK)
2. Lembaga Pelatihan
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
4. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
5. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
6. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI)
7. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI)
8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
9. Perguruan Tinggi
10. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)
11. Unit Usaha (perusahaan, perbengkelan, dll)
12. Badan Sosial (Rumah Sakit, Panti-panti, dll)
13. Lembaga lainnya.
KETUA
BENDAHARASEKRETARIS
BIDANGTEKNIS
BIDANGADMINISTRASI
TUK dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 2 (dua) orang tenaga operasional atau sesuai kebutuhan, dengan struktur sbb:
Struktur Organisasi TUKStruktur Organisasi TUK
Struktur Organisasi TUKStruktur Organisasi TUK
Ketua
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan uji kompetensi
2. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan uji kompetensi3. Mengusulkan pelatihan secara berkala kepada LSK4. Merencanakan program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi5. Mempromosikan seluruh kegiatan TUK6. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kepada LSK7. Melaporkan semua kegiatan TUK secara berkala (tengah tahunan dan
tahunan) kepada LSK.
Sekretaris
1. Mengelola tata persuratan2. Mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat3. Menyusun notula rapat4. Menyusun laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tengah tahunan, dan
tahunan.
Struktur OrganisasiStruktur Organisasi TUKTUK
Bendahara
1. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan TUK
2. Mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan TUK sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
3. Menyusun laporan keuangan TUK secara berkala.
Bidang Administrasi
1. Menerima pendaftaran calon peserta uji kompetensi baik yang sudah terjadwal maupun yang belum terjadwal
2. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pendaftaran3. Mengkonsultasikan usulan uji kompetensi yang tidak terjadwal
kepada ketua4. Mensosialisasikan dan mempublikasikan jadwal uji kompetensi5. Mengadministrasikan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi6. Menyusun laporan kegiatan.
Struktur OrganisasiStruktur Organisasi TUKTUK
Bidang Teknis
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi dengan penguji
2. Menyiapkan bahan/alat uji kompetensi
3. Menyiapkan nomor peserta uji kompetensi
4. Menyiapkan pelaksanaan uji kompetensi
5. Mengkoordinasikan tim penguji uji kompetensi
6. Mengawasi pelaksanaan uji kompetensi
7. Mendokumentasikan seluruh kegiatan uji kompetensi
8. Menghimpun, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peserta dan lulusan uji kompetensi
9. Menyusun laporan kegiatan.
• Penguji adalah tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan pengujian kepada peserta uji kompetensi pada bidang tertentu
• Penguji merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam pengendalian mutu lulusan kursus dan pelatihan
PENGUJI UJI KOMPETENSIPENGUJI UJI KOMPETENSI
TUGAS PENGUJI
Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan uji kompetensi melalui proses
penilaian yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel
STANDAR PENGUJI
• Standar kualifikasi penguji uji kompetensi
• Standar kompetensi penguji uji kompetensi
STANDAR KUALIFIKASI PENGUJI
• Berbasis Keilmuan– Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-4) dari
perguruan tinggi terakreditasi,
– Sertifikat kompetensi keahlian yg relevan dari perguruan tinggi penyelenggara program keahlian, dan
– Sertifikat penguji diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yg dilaksanakan oleh lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah
STANDAR KUALIFIKASI PENGUJI (Lanjutan)
• Bersifat Teknis-Praktis– Kualifikasi minimal lulusan SMA/MA/SMK/
Paket C dgn pengalaman minimal tiga tahun sbg pendidik di bidangnya, dan
– Sertifikat penguji diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yg dilaksanakan oleh lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah
STANDAR KOMPETENSI PENGUJI
• Kompetensi pedagogik
• Kompetensi kepribadian
• Kompetensi sosial
• Kompetensi profesional
KOMPONEN PENDUKUNG
• Standar Kompetensi Lulusan;
• Kurikulum Berbasis Kompetensi;
• Bahan ajar/Modul;
• Bahan/Alat Uji Kompetensi;
• Materi Uji Kompetensi
HARAPAN-HARAPAN
• Kompetensi Penguji terjamin dan ditingkatkan kapasitasnya secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
• Ketersediaan Penguji tidak over supply;
• Penguji beretika dan profesional dalam menguji;
• Memiliki kebanggaan dan berwibawa sebagai Penguji
AKSES INFORMASI
1. Penguatan TI bidang kursus yang mudah diakses seluruh masyarakat:
infokursus.netujikompetensi-pnfi.web.id
2. Penerbitan majalah kursus“Info Kursus”
3. Sosialisasi dan pameran kursus
4. Seminar dan workshop