pembinaan penyelenggaraan rumah umum …...proses penyeleksian pola pembinaan kelembagaan dan...
TRANSCRIPT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM dan KOMERSIAL
Profil Mata Pelatihan
Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan mengenai penyiapan bahan pembinaan teknis, serta proses penyeleksian pola pembinaan kelembagaan dan kemitraan dalam penyelenggaraan RUK
Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menyiapkan bahan pembinaan teknis, pembinaan kelembagaan, dan fasilitasi kemitraan Penyelenggaraan RUK
Indikator Hasil Belajar
Peserta pelatihan mampu:
a) Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pembinaan kelembagaan;
b) Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan penyelenggaraan RUK
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang:
1. Pelaku Pembangunan Rumah Umum dan Rumah Komersial adalah Badan Usaha;
2. Terdapat Stimulan Bantuan PSU untuk Masyarakat Melalui Pelaku Pembangunan
3. Struktur Organisasi:
Direktorat Rumah Umum dan Komersial
Subdit Perencanaan Teknik
dan Evaluasi
Subdit Standar dan
Pedoman
Subdit Bantuan
Rumah Umum
Subdit Fasilitasi
Hunian Berimbang
Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan
Perumahan
Seksi Penyusunan
Rencana
Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan
Seksi Penyusunan
Standar
Seksi Bimbingan
Teknis
Seksi Bantuan Rumah
Umum Wil I
Seksi Bantuan Rumah
Umum Wil II
Seksi Pemantauan
Rumah Tunggal dan Deret
Seksi Pemantauan
Rumah Susun Komersial
Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wil I
Seksi Fasilitasi Penyediaan
Lahan Wil II
Sub Bag Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
1.2. Deskripsi Singkat:
Setelah Pembelajaran, peserta memahami:
1. Substansi Pembelajaran Bagi dukungan Kelancaran Tugas dan Fungsi;
2. Memahami dan Mampu Menjelaskan Substansi Pembinaan Penyelenggaraan RUK
dan Kemitraan.
1.3. Kompetensi Dasar:
Peserta mampu menjelaskan apa dan bagaimana Penyelenggaraan RUK serta apa
dan Bagaimana Kemitraan.
1.4. Indikator Hasil Belajar:
1. Penyelenggaraan RUK
2. Pembinaan Kelembagaan
3. Kemitraan Penyelenggaraan RUK
SUBSTANSI PEMBINAAN TEKNIS 2
A. Undang-Undang:
1. UU 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. UU 20/2011 Tentang Rumah Susun
B. Peraturan Pemerintah: 1. PP 27/ 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D
2. PP 88/ 2014 Tentang Pembinaan PKP
3. PP 14/ 2016 Tentang Penyelenggaraan PKP
C. Peraturan Presiden:
1. Perpres 38/ 2018 Tentang KPBU dalam Penyediaan infrastruktur
D. Peraturan Menteri: 1. Permen PUPR 23/ 2018 Tentang PPPSRS
2. Permen PPN/ Bappenas 4/ 2015 Tatacara KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
3. PMK 164/ 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
E. Perka LKPP No. 19/ 2015 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pengadaan BU KPBU
ASPEK DAN SASARAN PEMBINAAN TEKNIS 3
A. Aspek Pembinaan Teknis
1. Perencanaan (Kebijakan, Program, Strategi dan Anggaran serta Kegiatan)
2. Pengaturan (PP, Permen, SKB, SE, Juklak/ juknis)
3. Pengendalian (Kegiatan Fisik dan Non Fisik / Termasuk Perda dan Perkada)
4. Pengawasan (Kegiatan Fisik dan Non Fisik)
B. Sasaran Pembinaan Teknis: 1. K/L
2. Pemerintah Provinsi (Dinas PKP, Pokja PKP dan SNVT)
3. Pemerintah Kab/ Kota (Dinas PKP)
4. BUMN/ D (Bersama KBUMN) dan BUMS (Bersama Asosiasi)
5. Konsultan (Bersama DJBK dan Asosiasi)
6. Kontraktor (Bersama DJBK dan Asosiasi)
7. PPPSRS
PP 88/ 2014
TATA CARA PEMBINAAN TEKNIS 4
METODA BINTEK:
a. koordinasi;
b. sosialisasi perUUan;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
PP 88/ 2014
ASPEK PEMBINAAN KELEMBAGAAN 5
Hal Mendesak dilakukan:
1. Menyusun Basis Data Perumahan (Backlog, RTLH, Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, dll) data sementara berbasis data BKKBN telah disampaikan dalam bentuk CD dan mohon untuk di-up date.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan tantangan pembangunan perumahan di Daerah (ketersediaan lahan, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan kemampuan untuk menunjang pengembangan sektor strategis, dll).
3. Membentuk dan mengoptimalkan Pokja PKP Provinsi dan PKP Kabupaten/Kota
4. Sesuai PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP, Daerah segera menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang dijabarkan atas RKP (Rencana Kawasan Permukiman pedoman oleh DJCK) dan RP3 (Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan pedoman oleh Ditjen Penyediaan Perumahan). Penyusunan RP3KP akan didukung oleh Pokja PKP Provinsi .
6. Mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah, antara lain melalui penyederhanaan
perizinan, dukungan pembangunan/ perbaikan rumah melalui APBD.
7. Mengkoordinasikan usulan bantuan berdasarkan prioritas daerah, dan diusulkan berjenjang ke
pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang berlaku
(Prioritas akan diberikan kepada Pemda yang mengusulkan mekanisme sharing target target
Pemkab/kota, target pemprov, target PUPR).
8. Mendorong Alokasi APBD untuk bidang PKP.
SUBSTANSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN 6
POLA PEMBINAAN KELEMBAGAAN 7
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH KAB/ KOTA
POKJA
BUMN/D & BUMS
P3SRS
ATR/ BPN
Bappenas
Bangda
KmKeu
Konsultasi
Advokasi Bintek
Sosialisasi Bimtek Sosialisasi
Pelatihan Pendampingan Advokasi
Sosialisasi
Bimtek
Sosialisasi
Mediasi
Bappenas
Bangda
PEMANFAATAN BMN 8
PEMANFAATAN BMN
SEWA PINJAM PAKAI KSP BGS/ BSG KSPI
• 5 tahun
• Besar Sewa di tentukan Pengelola
• Perjanjian Sewa • Periodisasi
• 5 tahun
• Pengguna Barang • Perjanjian
Pinjam Pakai • Penelitian
• 30 tahun,
• BUMN/D, BUMS • Perjanjian KSP • Kontribusi tetap dan Bagi untung (10 % Kontribusi)
• 50 tahun • BU & Koperasi • Perjanjian KSPI • Kontribusi tetap
dan Bagi untung • Diatur PMK
• 30 tahun,
• BUMN/D, BUMS • Perjanjian • Kontribusi tetap dan Bagi untung
EXERCISES
KPBU – AP 9
KPBU – VGF 10
15