Kebijakan Diklat Aparatur

Effective

By : Kanaidi, SE., M.Si , cSAP Jakarta, 27-28 Mei 2016 kanaidi963@gmail.com .. HP.08122353284

PT P

RIMA YASA ED

UKA

Nilai Strategis Diklat

• Diklat memiliki nilai strategis tersendiri karena secara langsung dapat membekali Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tujuan Penyelenggaraan Diklat

untuk: • Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan

sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur sesuai dengan kebutuhan instansi;

• Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

• Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

• Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Sasaran Diklat

• adalah terwujudnya Aparatur yang memiliki kompetensi (kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya) yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Penyelenggaraan Diklat yang Berkualitas

Untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan Diklat secara berkualitas, dibutuhkan upaya terpadu dari para stakeholder yang terlibat (seperti : • Instansi Pembina Diklat, • Instansi Pengendali Diklat, • Pejabat Pembina Kepegawaian, • Instansi Pembina Jabatan Fungsional, • Instansi Teknis, • Lembaga Diklat (termasuk Pengelola, Widyaiswara dan

Penyelenggara Diklat), yang masing-masing pihak ini bekerja secara profesional.

Pembinaan Diklat oleh Instansi Pembina

dilakukan melalui program : (a) Penyusunan pedoman Diklat; (b) Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; (c) Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat; (d) Standarisasi dan akreditasi Diklat (termasuk Standarisasi

dan akreditasi widyaiswara); (e) Pengembangan Sistem Informasi Diklat; (f) Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan

Diklat; (g) Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di

tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Pengelompokan Program Diklat

Secara umum, program-program dapat kelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu:

• penetapan standar kualitas,

• penjaminan kualitas, dan

• kontrol kualitas

A. Penetapan Standar Kualitas

• Diawali dengan penetapan standar kompetensi jabatan.

• Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum harus memiliki standar kompetensi jabatan.

• Dengan standar kompetensi tersebut, ditetapkan kompetensi minimal baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dibutuhkan oleh Aparatur dalam melaksanakan tugas jabatan yang didudukinya.

Jenis DIKLAT

• Diklat Prajabatan, bagi Calon Pegawai Golongan I, II dan III

• Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV (untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural).

B. Penjaminan Kualitas • Diklat Jabatan Aparatur juga mengamanahkan

desentralisasi dalam penyelenggaraan Diklat.

• Artinya, penyelenggaraan Diklat tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah pun (dalam hal Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota) dapat melaksanakan Diklat selama memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

• Kebijakan penjaminan kualitas, meliputi kegiatan pembimbingan, sistem informasi Diklat aparatur, akreditasi lembaga Diklat dan sertifikasi widyaiswara.

Kebijakan Desentralisasi Penyelenggaraan Diklat

• Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

• Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

• Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

• Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi.

C. Kontrol Kualitas

• Diharapkan kebijakan Diklat dapat diterapkan secara efektif oleh masing-masing lembaga Diklat.

• Standar-standar kualitas telah ditetapkan oleh Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Instansi Teknis, untuk dipahami dengan baik oleh lembaga Diklat dan secara konsisten menerapkannya.

Evaluasi • Ketiga instansi tadi perlu melakukan monitoring

terhadap lembaga-lembaga Diklat. Dengan membandingkan antara standar-standar kualitas yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan. Dengan demikian, setiap penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dapat segera dikoreksi sehingga penyimpangan tidak terlalu jauh.

• Di samping itu, ketiga instansi ini juga perlu melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga Diklat. Hasil evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kepada lembaga Diklat tersebut agar penyelenggaraan mendatang dapat lebih sesuai lagi dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Kebijakan PERENCANAAN Diklat Aparatur

By : Kanaidi, SE., M.Si , cSAP S’pore, 26-28 November 2015 kanaidi963@gmail.com ..08122353284

Kepastian Kebutuhan Diklat

• Untuk memastikan apakah Aparatur yang mengikuti suatu program Diklat benar-benar membutuhkan kompetensi yang dibangun oleh Diklat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan Aparatur dan instansinya.

Perencanaan Program Diklat

• Analisis kebutuhan Diklat (TNA) diidentifikasi selaras dengan tataran organisasi, unit, dan invidividu Aparatur.

• hasil analisis kebutuhan Diklat digunakan untuk merancang bangun suatu program Diklat.

• Dalam program Diklat ini, lembaga Diklat kemudian merancang : kompetensi Diklat, mata Diklat, peserta Diklat, tenaga pengajar, fasilitas Diklat, evaluasi, registrasi dan sertifikasi, serta pelaporan.

A. Kompetensi Umum Diklat

• Kompetensi Umum Diklat (KUD)/Tujuan Kurikulum Umum (TKU) adalah kompetensi Umum yang diharapkan dapat dicapai (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) setelah selesai mengikuti Diklat.

• Dalam mendesain program Diklat, KUD ini harus spesifik, terukur, realistis sehingga dapat diwujudkan pada suatu kurun waktu tertentu, biaya tertentu, dan alokasi sumber daya tertentu.

B. Kompetensi Khusus Diklat • Kompetensi Khusus Diklat (KKD) yang sebelumnya

disebut Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) adalah Kompetensi Khusus yg merupakan rincian/jabaran dari kompetensi umum.

• Dengan KKD, diharapkan rancang bangun suatu program Diklat dapat dilaksanakan dengan mudah karena kompetensi umum sudah dijabarkan ke dalam kompetensi khusus yang bersifat lebih mikro dan sangat spesifik.

• Begitu pula dalam pelaksanaan Diklat nantinya, penyelenggara khususnya bagian akademik dapat lebih mudah menganalisis penyebab jika KUD tidak tercapai, dengan jalan mengidentifikasi KKD yang sulit dicapai

C. Mata Diklat

• Mata Diklat merupakan pengelompokkan materi yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih KKD. Oleh karena itu, penuangan materi menjadi suatu mata Diklat tetap harus mengacu pada pembagian ranah pengetahuan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta substansi disiplin suatu ilmu.

• Rangkaian mata Diklat merupakan sistem yang saling terkait membangun KUD.

D. Peserta

• Diklat berbasis kompetensi pada dasarnya bersifat taylor-made atau dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Aparatur tertentu. Oleh karena itu, persyaratan utama bagi peserta adalah mereka yang belum memiliki KUD dan membutuhkan KUD dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

• Jika persyaratan di atas sudah terpenuhi, barulah beranjak menambahkan persyaratan administrative lainnya sebagai upaya untuk membangun suasana kondusif dalam proses belajar mengajar nantinya. Persyaratan lainnya seperti kepangkatan, kesehatan jasmani dan rohani, umur, potensi, motivasi, dedikasi, loyalitas dan seterusnya.

E. Fasilitator

• Widyaiswara dan fasilitator lainnya adalah ujung tombak dalam suatu penyelenggaraan Diklat. Sebaik apapun rancang bangun program Diklat dan modul serta bahan ajar yang telah dikembangkan, jika widyaiswara atau fasiliator lainnya tidak kompeten, maka KUD sulit diwujudkan.

• Oleh karena itu, kompetensi widyaiswara atau fasilitator lainnya menjadi persyaratan utama.

• Dalam prakteknya, kompetensi tersebut dapat dibuktikan melalui sertifikat TOT baik substansi maupun metodologi pengajaran, pengalaman mengajarkan atau melaksanakan substansi.

• Puncak dari kompetensi seorang widyaiswara adalah sertifikasi widyaiswara yang diterima dari Instansi Pembina Diklat.

F. Biaya • Istansi Pembina Diklat, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan

Instansi Teknis perlu menetapkan suatu standar biaya dalam penyelenggaraan suatu program Diklat.

• Standar Biaya ini kemudian menjadi acuan dalam membiayai setiap kegiatan atau pengadaan barang/jasa dalam suatu program Diklat. Dalam menetapkan standar biaya tersebut ketiga instansi tersebut di atas tentunya harus berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.

• Lembaga Diklat baik di pusat maupun di daerah mengacu pada standar biaya tersebut dalam menetapkan pembiayaan di instansinya. Bahkan untuk lembaga Diklat di Daerah, penetapan standar biaya Diklat perlu mendapat persetujuan dari DPRD, sehingga terbuka kemungkinan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi lokal masing-masing.

G. Fasilitas

• Fasilitas yang meliputi prasarana dan sarana perlu ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat untuk Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk Diklat-Diklat Fungsional yang menjadi binaannya, Instansi Teknis untuk Diklat-Diklat Teknis sesuai sektor yang menjadi tanggungjawabnya.

• Dalam menyediakan fasilitas, lembaga Diklat perlu memahami program Diklat apa yang dilaksanakan dan memahami bagaimana Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau Instansi Teknis menetapkan standar-standar fasilitas tersebut.

H. Evaluasi

• Evaluasi untuk menilai apakah peserta telah menguasai KUD menjadi suatu keharusan.

• Di samping evaluasi terhadap peserta, evaluasi lainnya juga tetap perlu mendapat prioritas guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat pada masa-masa mendatang.

• Evaluasi tersebut meliputi evaluasi widyaiswara, penyelenggara, dan pasca Diklat.

PT P

RIMA YASA EDUKA

79D6107F

022-4267735