PERSOALAN KEBERAGAMAN KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN

DI INDONESIA

Budhy Munawar Rachman

MASALAH KEBERAGAMAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

UUD 1945 Pasal 28E (1), dan Pasal 29 (2). UU No. 39 tahun 1999

tentang HAM Pasal 22 (1). DUHAM Pasal 18. ICCPR Pasal 18.

Tapi juga ada inkonsistensi dalam konstitusi dan per-UU

Mis. UUD 1945 Pasal 29 (1); UU No. 1/PNPS/1965 tentangPenodaan agama; dan Pasal 156a KUHP.

Adanya banyak kasus kebebasan beragama yang disebabkan olehpelanggaran HAM oleh negara & dan civic values yang tidakberkembang dalam masyarakat.

MASALAH KEBERAGAMAAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Kasus di Indonesia: 222 pelanggarankebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh negara (Setara Report, 2013)

Pelanggaran HAM Pasal 18 ICCPR dan Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi danDiskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan

Keberagamaan atau pluralitas itu merupakan kenyataan dan, bahkan, makin lama makin menjadi keharusan. Artinya, masyarakat itu memang sedang menuju ke pluralitas.

Untuk mengatur pluralitas ini menurut mereka diperlukanlah suatu filsafat dan pandangan-pandangan etis filosofispluralisme.

Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan.

Inilah inti dari gagasan pluralisme yang diarusutamakan dan didiseminasi oleh para intelektual progresif kepada masyarakat.

Dengan paham etis-filosofis pluralisme setiap orang memperoleh kebebasan yang sama, adil dan setara. Tetapi juga didoronguntuk melakukan dialog saling pemahaman, toleransi, dan pengembangan sikap-sikap beradab (civility).

Pluralisme ini juga tercermin dalam Pancasilayang terdiri dari berbagai ideologi-ideologi besar dunia tetapi intinya adalah paham kegotong-royongan, kekeluargaan dan kebersamaan.

Dalam masyarakat yang majemuk, dan di sebuah negara yang sekular, negara tidak berhak menyatakan bahwa agama yang satu benar, dan agama yang lain salah atau “sesat dan menyesatkan” .

Seperti misalnya yang dituduhkan MUI dan kelompok Islam Radikal terhadap Ahmadiyah.

Artinya, semua agama harus dianggap benar dan baik, yaitu benar dan baik, menurut keyakinan pemeluk agama masing-masing. Sebab prinsip etis ini merupakan landasan bagi keadilan, persamaan hak dan kerukunan antarumat beragama. Jika semua agama dianggap baik, maka orang terdorong untuk saling belajar, jika tidak, orang pasti akan bertahan dengan agamanya sendiri-sendiri.

Pluralisme memberikan kondisi saling menyuburkan dari iman masing-masing. Karena itulah, pluralisme begitu diperlukan karena akan memberikan efek dinamika dan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaannya masing-masing, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman pemeluk agama lain.

Pluralisme di samping mengakui perbedaan juga menganjurkan dialog dan pertemuan otentik. Di dalam dialog itu manusia berusaha saling memahami dan saling mengapresiasi. Tanpa pandangan pluralis, kerukunan umat beragama tidak mungkin terjadi.

Tanpa pluralisme, di mana keyakinan masyarakat didominasi oleh keyakinan hegemonik, maka kebebasan beragama akan terberangus dan hilang dari bumi Indonesia.

Padahal yang mendasari Pancasila itu adalah pluralisme yang tersimpul dalam prinsip “bhineka tunggal ika”.

Pluralisme, lewat Pancasila, adalah infrastruktur budaya dari persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang berdasar Ketuhanan yang Mahaesa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pluralisme adalah konsep yang berkaitan dan saling memperkuat dalam melindungi kebebasan beragama.

Pada dasarnya tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi harusnya bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama.

Pluralisme memberikan fondasi

suatu “toleransi yang militan”.

Seringkali militansi dan toleransidipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan.

Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pergumulan iman sejati para warganegara yang religius. Negara perlu melindungi pergumulan iman sejati warganegara ini dengan sekularisme, liberalisme dan pluralisme.

Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian, hidup setara sebagai warganegara.

Toleransi adalah buah dari pluralisme yang sehat.

Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah relativisme nilai, lalu menjadi laissez faireterhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khazanah religiusnya untuk mendukung toleransi.

Dari sinilah timbul kondisi salingmenyuburkan iman masing-masing. Karenaitulah maka pluralisme akan menimbulkandinamika dan mendorong setiap individuuntuk menyempurnakan kepercayaannyamasing-masing, dengan mengambil pelajarandari pengalaman pemeluk agama lain.