kata pengantarpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2017/07/laptah...melanjutkan program-program...
TRANSCRIPT
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan ini untuk
melanjutkan program-program Mahkamah Agung RI demi terwujudnya visi dan misi
untuk melaksanakan perubahan dan pembaharuan dalam hal kedudukan MA, fungsi MA,
organisasi MA, sumber daya manusia peradilan, pengawasan dan disiplin, sumberdaya
finansial, sarana dan prasarana, manajemen perkara, akuntabilitas transparansi dan
manejemen informasi.
Adapun pembaharuan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung tertuang dalam
cetak biru ( Blue Print) sebagai program dan kegiatan pembaharuan ini dilengkapi
dengan butir-butir secara tegas Mahkamah Agung berhasil menyepakati visi serta misi
yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang. “MewujudkanBadan
Peradilan yang Agung” adalah visi yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap
pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis
dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas. Ini merupakan langkah besar untuk
meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita.
Pengadilan Negeri Pelalawan sendiri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama
tentunya harus turut mendukung apa yang telah diprogramkan oleh Mahkamah Agung,
dan yang berhubungan langsung dengan program yang telah dicanangkan yaitu
melakukan perubahan dan pembaharuan di bidang sumber daya manusia peradilan,
pengawasan dan disiplin, sumberdaya finansial, sarana dan prasarana, manajemen
perkara, akuntabilitas transparansi dan menejemen informasi. Dimana Pengadilan
berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan pencari keadilan sehingga
masyarakat mudah mendapatkan akses Informasi tentang pelayanan Hukum dengan
segala fasilitas pelayanan yang menunjang di Pengadilan. Pengadilan negeri Pelalawan
sendiri berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan
dengan lebih baik lagi, lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat sasaran.
Pangkalan Kerinci, Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
RISKA WIDIANA, SH, MH NIP. 19720311 199603 2 002
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………………. 1
Daftar isi ……………………………………………………………………………. 2
Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………….. 3
A Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Pelalawan …………………………………. 3
B Visi dan Misi …………………………………………………………………............. 6
C Rencana Strategis …………………………………………………………………… 7
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………………………………………. 9
A Tugas dan Pokok …………………………………………………………………….. 10
B Standar Operasional Prosedur (SOP) ……………………………………............. 14
C Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………………………………………………… 28
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan …………………………………………………… 29
A Sumber Daya Manusia ……………………………………………………………… 30
B Keadaan Perkara ……………………………………………………………............ 36
C Pengelola Sarana dan Prasarana …………………………………………............ 41
D Pengelolaan Keuangan ……………………………………………………………... 42
E Pengelolaan Teknologi ……………………………………………………………… 49
F Regulasi Tahun 2015 ………………………………………………………............. 53
Bab IV Pengawasan ……………………………………………………………………… 55
A Internal ………………………………………………………………………………… 55
B Evaluasi ……………………………………………………………………................ 56
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………………………….. 58
A Kesimpulan …………………………………………………………………………… 58
B Rekomendasi ………………………………………………………………………… 59
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 3
BAB I PENDAHULUAN
A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
Dalam mendukung dan mempersiapkan diri sebagai pelaksana program
Mahkamah Agung (MA) dimana MA salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta
peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang
kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan
peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan financial serta
sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan
tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Pengadilan Negeri Pelalawan sendiri pada dasarnya telah mengambil
kebijakan dengan melakukan berbagai pembenahan dibidang administrasi
peradilan dan teknis peradilan, kegiatan penunjang dan hubungan dengan lembaga
atau instansi lain.
Intensitas tantangan dunia peradilan kedepan cenderung semakin
meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan
tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan
tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum
peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Pelalawan sangat
menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan
dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan
pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala
lapisan masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga pencari
keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu
dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan
maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)
penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan kedepan dan
memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas
prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta
peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan
manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency),
akuntabilitas, dan pencitraan publik.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 4
Adapun kebijakan-kebijakan umum yang terdapat di Pengadilan Negeri
Pelalawan antara lain:
A. Bidang Administrasi
Kegiatan administrasi diharapkan berjalan lancar, tertib, dan memenuhi asas
peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan, serta penyelesaian
administrasi yang tepat waktu :
1. Untuk mendayagunakan bagian-bagian dalam pengadilan sebagai
penyesuaian bagan organisasi lembaga Mahkamah Agung dilakukan
penertiban dan pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan sesuai dengan
susunan/struktur organisasi pengadilan;
2. Untuk penertiban administrasi umum dilakukan pengembagan sistem
informasi manajemen kepegawaian pada setiap satuan kerja;
3. Pengadministrasian perkara dilakukan dengan sistem aplikasi administrasi
perkara meliputi proses keuangan, register dan pelaporan, dengan
mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/001/SK/1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Perkara;
4. Penyusunan laporan daftar bulanan yang tepat waktu dari tiap-tiap satuan
kerja digunakan sebagai alat pengendalian kontrol awal untuk
meningkatkan pengawasan;
B. Bidang Teknis Peradilan
1. Penertiban penerimaan berkas perkara yang cukup waktu dengan melihat
sisa masa penahanan Jaksa, waktu mempelajari dan menetapkan majelis
Hakim sampai diserahkan dan dipelajari majelis Hakim yang ditunjuk dan
menentukan hari sidang;
2. Membuat penetapan tentang Hakim Pengawas Bidang;
3. Membuat penetapan tentang Hakim Mediator;
4. Membuat Penetapan Majelis Hakim Tetap;
5. Membuat Penetapan Majelis Hakim Khusus terhadap perkara-perkara
tertentu secara insidentil;
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 5
6. Penertiban jadwal sidang untuk dilaksanakan tepat waktu;
7. Penertiban pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum acara;
8. Penertiban pelaksanaan penetapan-penetapan dan relas-relas;
9. Penertiban berita acara sudah selesai pada sidang berikutnya;
10. Penertiban pada setiap pembacaan putusan, konsep putusan harus sudah
siap dan dibubuhi paraf Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota;
11. Penertiban minutering perkara paling lambat 20 hari terhitung sejak
tanggal perkara diputus;
12. Penertiban eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap;
C. Bidang Kegiatan Penunjang
1. Mengoptimalkan kegiatan organisasi Dharma Yukti Karini;
2. Mengoptimalkan kegiatan organisasi IKAHI;
3. Mengoptimalkan kegiatan PTWP;
D. Bidang Hubungan dengan Instansi lain dan Masyarakat
1. Menjadi penasehat pemerintah daerah dan memenuhi undangan-
undangan dalam kegiatan yang diadakan oleh instansi lain dan
masyarakat dengan tetap mengedepankan tugas dan tanggung jawab,
kebebasan dan kewibawaan lembaga peradilan;
2. Menunjuk Hakim selaku koordinator dalam bidang kehumasan untuk
menerangkan situasi peradilan dengan tetap berkoordinasi dengan
pimpinan;
3. Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan
Informasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
dilingkungan pengadilan negeri, dengan melibatkan bidang
kehumasan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan
prasarana yang ada;
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 6
b. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada
masyarakat pencari keadilan terhadap tahap-tahap proses
pemeriksaan perkara maupun terhadap perkara-perkara yang telah
putus, sedang upaya hukum maupun telah berkekuatan hukum tetap;
Sebagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan umum yang diambil
Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, dalam setiap bulan pada minggu pertama
diadakan rapat kerja guna mendengar laporan hasil dari tiap-tiap unit kerja dan
kendala-kendala yang dihadapi serta pemecahan persoalan bersama.
B. VISI DAN MISI
1. VISI
Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”, Maka kami Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai
salah satu bagian garda terdepan Mahkamah Agung telah memunyai visi yaitu
“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan
mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan bermartabat dan dipercaya,
demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.
2. MISI
Sebagaimana misi-misi Mahkamah Agung yaitu :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,
serta memenuhi rasa keadilian masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di
hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 7
Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan
Mahkamah Agung tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah:
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
C. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan sasaran tertentu. Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa
perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Upaya mewujudkan visi
dan misi tersebut tentunya harus dibuat dan dilaksankan dengan terencana dan
strategi sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh seluruh unsur
yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan.
Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh
Pengadilan Negeri Pelalawan dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri
Pelalawan telah menyusun Rencana Strategis(Renstra) tahap II yakni periode
2015-2019 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu dilakukan reviu untuk
dilakukan perbaikan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan
adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang
diemban oleh Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan dapat
memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung
RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 8
Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak
dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan adalah berorientasi
kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di
Pengadilan Negeri Pelalawan. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat
pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat
dan biaya ringan.
Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 9
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Didalam menjalakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pelalawan
selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga
berpedoman kepada Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Keputusan Nomor :
W4.U/010/UM.01.10/I/2011 tanggal 02 Januari 2011.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :
KETUA : RISKA WIDIANA SH, MH
WAKIL KETUA : I DEWA G. BUDHY DHARMA ASMARA, SH. MH
HAKIM – HAKIM : - HENDAH KARMILA DEWI, SH - BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH - AYU AMELIA, SH - MENI WARLIA, SH, MH - NURRAHMI, SH - RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH - ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH
PANITERA : R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH
WAKIL PANITERA : SALPADIN, SH
PANITERA MUDA PIDANA : ALILUDIN, SH
PANITERA MUDA PERDATA : HJ.MANIDAR, SH.,MH
PANITERA MUDA HUKUM : USMAN, SH
PANITERA PENGGANTI : - WILLAS GOMPIS SIMBOLON
- WURI YULIANTI, ST, SH
- ADINAN SYAFRIZAL S, SH - DONI EKA PUTRA, SH.,MH
JURU SITA : - RETNO PALUPI UTAMI. SH
JURU SITA PENGGANTI : - LINDA THERESIA, SH - DESI YULIANDA, SH
SEKRETARIS : HENDRI MULYADI, SE,SH, Ak
KASUB PERENCANAAN, IT & : EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP PELAPORAN KASUBAG.UMUM & KEU : RONNY SUBRATA, S. IP. M. Si
KASUBAG.KEPEGAWAIAN : SANDRA LESTARINA, S.Sos
PELAKSANA : - IMMANUEL RISMAWATI, SE. Ak
- NOVI YULIANTI, SH
- WARTA SIMON PINEM - ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH - LIGAR SEKAR WANGI, ST
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 10
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.”
Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan
tersebut, makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan.Sesuai
dengan Peraturan MahkamahAgung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015,
yaitu :
1. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
Tugas dan Fungsinya :
Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara
dan mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang
ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
RISKA WIDIANA, SH.,MH
Ketua
I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH
Wakil Ketua
R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.,MH
Panitera
USMAN, SH
PANMUD Hukum
IMMANUEL RISMAWATI, SE. Ak
Staff
NOVI YULIANTI, SH
Staff
Hj. MANIDAR, SH.,MH
PANMUD Perdata
ALILUDIN, SH
PANMUD Pidana
WILLAS GOMPIS SIMBOLON
WURI YULIANTI, ST, SH
ADINAN SYAFRIZAL S, SH
DONI EKA PUTRA, SH.,MH
Panitera Pengganti
RETNO PALUPI UTAMI
LINDA THERESIA, SH
DESI YULIANDA, SH
Jurusita/JSP
HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak
Sekretaris
EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
LIGAR SEKAR WANGI, ST
Staff
RONNY SUBRATA, S. IP. M.Si
Kasubag Umum & Keuangan
ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH
Staff
SANDRA LESTARINA, S. Sos
Kasubag Kepegawaian &
ORTALA
MENI WARLIA, SH.,MH
NURRAHMI, SH
RIA AYU ROSALIN, SH.,MH
RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,SH.,ST.,MH
ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH
Majelis Hakim
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 11
Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta
tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, PejabatFungsional
serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS
maupun Honorer secara berkala.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan
seksama.
Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
. 2. Wakil Ketua
Tugas dan fungsinya :
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai
secara internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu
lintas.
3. Majelis Hakim
Tugas dan Fungsinya :
Menetapkan hari sidang.
Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri
terdakwa jika dipandang perlu.
Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara
yang berlaku.
Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan dan menandatanganinya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan.
Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah
putus.
Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang
ditugaskan kepadanya
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 12
4. Panitera
Tugas dan Fungsi :
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan
pengelolaan administrasi perkara khusus;
Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,dan
transparansi perkara;
Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
Pelaksanaan mediasi;
Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. Wakil Panitera
Tugas dan Fungsi :
Membantu Panitera melaksanakan tugas Kepaniteraan seperti pembinaan,
meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara .
Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
Melaksanakan Tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
6. Panitera Muda Perdata
Tugas dan Fungsi :
Melaksanakan administrasi perkara perdata.
Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara
yang diterima dikepaniteraan perdata.
Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.
Membuat penetapan-penetapan perkara.
Membuat berta acara sidang.
Pengetikan putusan.
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
Minutasi Perkara.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 13
Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan
telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.
7. Tugas Panitera Muda Pidana
Tugas dan Fungsi :
Melaksanakan administrasi perkara Pidana.
Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara
yang diterima dikepaniteraan Perdata.
Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.
Membuat penetapan-penetapan perkara.
Membuat berta acara sidang.
Pengetikan putusan.
Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
Minutasi Perkara.
Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan
telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.
8. Tugas Panitera Muda Hukum
Tugas dan Fungsi :
Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.
Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan,semester dan Tahunan.
Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.
Menyimpan arsip berkas perkara .
9. Sekretaris
Tugas dan Fungsi :
Menyusan dan membuat Program rencana kerja Tahunan.
Mengelola Anggaran Tahun berjalan.
Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang keseketariatan.
Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.
10. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan
Tugas dan Fungsi :
Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 14
lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan.
Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.
Mendatangani Surat Perintah Membayar.
Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.
Membuat Laporan-laporan keuangan.
Mengelola Aplikasi Keuangan.
Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha,
pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang
inventaris.
Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.
Membuat laporan urusan umum.
Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.
11. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana
Tugas dan Fungsi :
Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi
kepegawaian di Pengadilan Negeri Pelalawan.
Meneliti surat-surat masuk.
Menyiapkan bahan laporan dan bahan- bahan rapat.
Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.
Penataan organisasi dan tata laksana.
12. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
Tugas dan Fungsi :
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari aktivitas rutin dan berulang
yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk
menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai
yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 15
Pengadilan Negeri Pelalawan telah membuat SOP yang telah dibukukan dan
disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan. SOP yang
telah dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan ini dilakukan reviu dan perbaikan disetiap tahunnya.
Secara garis besar, SOP Pengadilan Negeri Pelalawan terangkum dalam beberapa
Bagan Alur Kegiatan berikut ini :
1. Kepaniteraan Pidana
1.1 DIAGRAM ALURSTANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 16
1.2 DIAGRAM ALUR MENGADILI PERKARA PIDANA SINGKAT
1.3 DIAGRAM ALUR MENGADILI PERKARA PIDANA CEPAT
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 17
1.4 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA BANDING
1.5 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA KASASI
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 18
1.6 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI (PK)
1.7 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA GRASI
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 19
2. Kepaniteraan Perdata
2.1 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERDATAPERMOHONAN
ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
PEMOHON / KUASA PEMOHON
MELAKUKAN PENDAFTARAN
GUGATAN
PEMOHON /KUASA PEMOHON
MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA
PERKARA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS
MENGHITUNG PANJAR BIAYA PERKARA
KASIR
MENERIMA BUKTI SETORAN
PANJAR DARI PEMOHON YANG
DISETORKAN MELALUI BANK
MEJA II
REGISTRASI PERKARA DAN
PANITERA
3.
MEMERIKSA KELENGKAPAN
BERKAS
PANITERA
MELAKUKAN PENUNJUKAN PANITERA
PENGGANTI DAN JURU SITA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MEMBERIKAN BERKAS PERKARA
KEPADA HAKIM YANG DITUNJUK
HAKIM
MEMERIKSA BERKAS DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
MENETAPKAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA
PANITERA PENGGANTI
1. 2. MENERIMA BERKAS PERKARA
DAN MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PEMOHON
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PANGGILAN
SIDANG KEPADA PEMOHON
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
MELAKUKAN PENUNJUKAN HAKIM
TUNGGAL
PEMOHON
HADIR PADA JADWAL SIDANG
YANG DITENTUKAN
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 20
2.2 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERDATAGUGATAN
ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA GUGATAN
PENGGUGAT / KUASA PENGGUGAT
MELAKUKAN PENDAFTARAN GUGATAN
PENGGUGAT /KUASA PENGGUGAT
MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA PERKARA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS
MENGHITUNG PANJAR BIAYA PERKARA
KASIR
MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR DARI
PENGGUGAT YANG DISETORKAN MELALUI BANK
MEJA II
REGISTRASI PERKARA DAN
KELENGKAPANNYA
PANITERA
4.
MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
PANITERA
MELAKUKAN PENUNJUKAN PANITERA
PENGGANTI DAN JURU SITA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MEMBERIKAN BERKAS PERKARA KEPADA
KETUA MAJELIS HAKIM YANG DITUNJUK
KETUA MAJELIS HAKIM
MEMERIKSA BERKAS DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
MENETAPKAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA
PANITERA PENGGANTI
5. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN
MEMBUAT PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG KEPADA
PARA PIHAK KETUA PENGADILAN NEGERI
MELAKUKAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM
PARA PIHAK
HADIR PADA JADWAL SIDANG YANG
DITENTUKAN
HAKIM ANGGOTA
6. 7. MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 21
2.3 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERLAWANAN ATAS PUTUSAN
VERSTEK
ALUR PELAYANAN PERKARA PERLAWANAN ATAS PUTUSAN
VERSTEK
TERGUGAT/ KUASA TERGUGAT
MELAKUKAN PENDAFTARAN
GUGATAN
TERGUGAT/ KUASA TERGUGAT
MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA PERKARA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS
MENGHITUNG PANJAR BIAYA PERKARA
KASIR
MENERIMA BUKTI SETORAN
PANJAR DARI PEMOHON YANG
DISETORKAN MELALUI BANK
MEJA II
REGISTRASI PERKARA DAN
KELENGKAPANNYA
PANITERA
12.
MEMERIKSA KELENGKAPAN
BERKAS
PANITERA
MELAKUKAN PENUNJUKAN PANITERA
PENGGANTI DAN JURU SITA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MEMBERIKAN BERKAS PERKARA
KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG
DITUNJUK
KETUA MAJELIS HAKIM
MEMERIKSA BERKAS DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
MENETAPKAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA
PANITERA PENGGANTI
10. 11. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN
MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG
KEPADA PARA PIHAK KETUA PENGADILAN NEGERI
MELAKUKAN PENUNJUKAN
MAJELIS HAKIM PARA PIHAK
HADIR PADA JADWAL SIDANG YANG
DITENTUKAN
HAKIM ANGGOTA
8. 9. MEMPELAJARI BERKAS
PERKARA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 22
2.4 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA
(DERDEN VERZET)
ALUR PELAYANAN PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA
(DERDEN VERZET)
PIHAK KETIGA/ KUASA PIHAK
KETIGA
MELAKUKAN PENDAFTARAN
PIHAK KETIGA/ KUASA PIHAK KETIGA
MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA
PERKARA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS
MENGHITUNG PANJAR BIAYA PERKARA
KASIR
MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR
DARI PIHAK KETIGA YANG
DISETORKAN MELALUI BANK
MEJA II
REGISTRASI PERKARA DAN
KELENGKAPANNYA
PANITERA
MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
PANITERA
MELAKUKAN PENUNJUKAN
PANITERA PENGGANTI DAN JURU
SITA
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MEMBERIKAN BERKAS PERKARA
KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG
DITUNJUK
KETUA MAJELIS HAKIM
MEMERIKSA BERKAS DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
MENETAPKAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA
PANITERA PENGGANTI
13. 14. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN
MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG
KEPADA PARA PIHAK
KETUA PENGADILAN NEGERI
MELAKUKAN PENUNJUKAN MAJELIS
HAKIM
PARA PIHAK
HADIR PADA JADWAL SIDANG YANG
DITENTUKAN
HAKIM ANGGOTA
MEMPELAJARI BERKAS PERKARA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 23
2.5 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA BANDING
ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA BANDING
PEMBANDING / KUASA PEMBANDING
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
PEMBANDING/KUASA PEMBANDING
15. 16. MELAKUKAN SETORAN KE BANK
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS PERMOHAN BANDING DAPAT DIAJUKAN
DALAM WAKTU 14 HARI KALENDER
SETELAH PUTUSAN / PEMBERITAHUAN
PUTUSAN
MENGHITUNG PANJAR BIAYA BANDING
KASIR
17.
MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR
DARI PEMBANDING
PANITERA MUDA PERDATA
MAMBUAT AKTA PERNYATAAN BANDING DI
TANDATANGANI OLEH PEMBANDING
PANITERA
18. MENANDATANGANI AKTA
PERNYATAAN BANDING
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN BANDING KEPADA
TERBANDING
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MENERIMA MEMORI BANDING DARI
PEMBANDING DAN KONTRA MEMORI
BANDING DARI TERBANDING (JIKA ADA)
PANITERA MUDA PERDATA
19. 20. SEBELUM BERKAS BANDING DIKIRIM KE
PANGADILAN TINGGI, PARA PIHAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPELAJARI/MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) DITUANGKAN DALAM RELAAS
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN MEMORI
BANDING DAN KONTRA MEMORI
BANDING KEPADA PARA PIHAK
KETUA PENGADILAN NEGERI
21. 22. MENERIMA BERKAS PERKARA BANDING
YANG TURUN DARI PENGADILAN TINGGI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 24
2.6 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA KASASI
ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA KASASI
PEMOHON KASASI / KUASA PEMOHON KASASI
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
PEMOHON KASASI/KUASA PEMOHON KASASI
23. 24. MELAKUKAN SETORAN KE BANK
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN
DALAM WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH
PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
MENGHITUNG PANJAR BIAYA KASASI
KASIR
25.
MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR
DARI PEMOHON KASASI
PANITERA MUDA PERDATA
MAMBUAT AKTA PERNYATAAN KASASI DI
TANDATANGANI OLEH PEMOHON KASASI
PANITERA
26.
MENANDATANGANI AKTA
PERNYATAAN KASASI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN KASASI KEPADA
TERMOHON KASASI
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA I
MENERIMA MEMORI KASASI DARI
PEMOHON KASASI DAN KONTRA
MEMORI KASASI DARI TERMOHON
PANITERA MUDA PERDATA
27. 28. SEBELUM BERKAS KASASI DIKIRIM KE
MAHKAMAH AGUNG RI , PARA PIHAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPELAJARI/MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) DITUANGKAN DALAM RELAAS
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN DAN
PENYERAHAN MEMORI KASASI DAN KONTRA
MEMORI KASASI KEPADA PARA PIHAK
KETUA PENGADILAN NEGERI
29. 30. MENERIMA BERKAS PERKARA KASASI YANG
TURUN DARI MAHAKAMAH AGUNG RI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 25
2.7 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA PENINJAUAN KENDALI
(PK)
ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
MELAKUKAN SETORAN BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KE BANK
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENELITI KELENGKAPAN BERKAS
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAPAT DIAJUKAN DALAM WAKTU 180 HARI KALENDER SETELAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
MENGHITUNG PANJAR BIAYA KASASI
KASIR
MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR DARI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
PANITERA MUDA PERDATA
MAMBUAT AKTA PERNYATAAN
PENINJAUAN KEMBALI DAN TANDA
TERIMA ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
PANITERA
MENANDATANGANI AKTA PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI
MENANDATANGANI TANDA TERIMA ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI KEPADA
TERMOHON KASASI
PANITERA MUDA PERDATA
31. BERKAS DIKIRIM DALAM WAKTU 30 HARI SETELAH MENERIMA JAWABAN DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
KETUA PENGADILAN NEGERI
32. MENERIMA BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG TURUN DARI MAHKAMAH AGUNG RI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN
PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK.
PANITERA MUDA PERDATA
MEJA PERTAMA
MENERIMA JAWABAN ATAS ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI DARI
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
JURU SITA
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN DAN
PENYERAHAN JAWABAN ATAS ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI KEPADA
PEMOHON KASASI
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 26
2.8 PELAYANAN BIAYA PERKARA PERDATA
ALUR PELAYANAN BIAYA PERKARA PERDATA
PANITERA
MENYERAHKAN UANG PERKARA
PERDATA KEPADA KASIR
PANITERA / STAF PANITERA
MENCATAT PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA
PERKARA KE DALAM BUKU INDUK KEUANGAN
PERKARA PERDATA SETIAP BULAN
DITANDATANGANI OLEH PANITERA DIKETAHUI OLEH
KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
KASIR
MENGELUARKAN BIAYA – BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA PERDATA
MENCATAT SETIAP PENGELUARAN BIAYA-BIAYA KE BUKU JURNAL DAN KAS BANTU SETIAP HARI.
MENGELUARKAN BIAYA PNBP KEPADA BENDAHARA PENERIMA SETIAP MINGGU
PANITERA
33. MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
KASIR
MENYERAHKAN UANG KAS SETIAP HARI
KEPADA PANITERA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 27
2.9 PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 28
C. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai
berlaku dan diwajibkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Sasaran Kerja
Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan disusun sebagai berikut :
1. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Wakil Panitera
5. Panitera Muda Pidana
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Hukum
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
11. Panitera Pengganti
12. Jurusta / Jurusita Pengganti
13. Staf
(SKP terlampir)
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 29
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga
sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari
perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk
dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai
batasan dalam membuat perencanaan pembinaan. Kebijakan pembinaan para Hakim
lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan
kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan
sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan
dilingkungan Pengadilan.
Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan
yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat
pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun
diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan
terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan
langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.
Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.
Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan sub bagian organisasi pelaku
kekuasaan kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan
tugas pokok dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa
yang disebut “bekerja secara system”. Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan
system secara baik, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka
memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan skill yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama
oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri
Pelalawan telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat rutin bulanan dengan seluruh Hakim dan Pengawai Pengadilan
Negeri Pelalawan setiap minggu kedua setiap bulannya.
2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan
permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Hakim, Kepaniteraan, rapat
khusus Kesekretariatan, dan honorer.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 30
3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing
bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.
4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai
yang dipandang cakap untuk itu.
5. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap
diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi Pekanbaru, maupun Mahkamah Agung (MA).
6. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari
jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
7. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI, HUT
Mahkamah Agung beserta kegiatan untuk memeriahkannya.
8. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan
Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan.
A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber daya Manusia Teknis yudisial, pendidikan peradilan adalah
salah satu komponen dalam pengembangan peradilan. Pengembangan
kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian perkara memastikan
pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir
dari program Sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan layanan
bagi masyarakat yang diberikan oleh personel yang berkomponen, efisien,
efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang
dilayaninya. Ini akan menghasilkan sistem peradilan yang berfungsi dengan
baik. Tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa Sumber Daya Manusia yang
memadai akan menciptakan kinerja yang baik dalam melaksanakan setiap
tantangan kerja yang dihadapi, begitu juga Pengadilan Negeri Pelalawan
selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai
kemampuan teknik yudisial yang memadai agar dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka selain
yang ditunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai,
maka perlu juga dilengkapi dan di dukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan kuantitasnya mencukupi, serta sumber daya manusia yang
benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan
tugasnya dengan cara mengikuti Diklat baik teknis maupun non teknis. Hal ini
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 31
dilakukan melalui penataran singkat para Hakim, Panitera Pengganti,
Jurusita/JSP guna meningkatkan kinerja yang baik mengingat Hakim,
Panitera, Panitera Pengganti, JuruSita/JSP pada sebuah Pengadilan
merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai peradilan yang efektif,
efisien, bermartabat dan dihormati.
2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, adalah keberhasilan setiap
program pada orang-arang yang menerapkannya. Untuk menerapkan
dukungan untuk program pengembangan peradilan dan untuk memastikan
bahwa orang yang bertanggung jawab untuk penciptaan visinya memiliki
kapasitas tertentu, sangat penting bahwa kesejahteraan sumber daya
manusia dijadikan komponen penting sebagai tujuan akhir atau alat untuk
A. HAKIM
1 RISKA WIDIANA, SH.,MH 19720311 199603 2 002 PEMBINA TK I (IV/b) KETUA
2 I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH, MH 19730520 199903 1 002 PEMBINA (IV/a) WAKIL KETUA
3 HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH 19791015 200212 2 004 PENATA TK I (III/d) HAKIM
4 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH 19791227 200604 1 002 PENATA (III/c) HAKIM
5 AYU AMELIA, SH 19800724 200604 2 002 PENATA (III/c) HAKIM
6 MENI WARLIA, SH, MH 19801123 200604 2 003 PENATA (III/c) HAKIM
7 NURRAHMI, SH 19811030 200604 2 004 PENATA (III/c) HAKIM
9 RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH 19741231 200912 1 003 PENATA MUDA TK I (III/b) HAKIM
10 ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH 19801101 200912 1 001 PENATA MUDA TK I (III/b) HAKIM
NIPNO NAMA JABATANPANGKAT/GOLONGAN
B. PANITERA
1 R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH 19680228 199203 1 002 PEMBINA (IV/a) PANITERA
2 SALPADIN, SH 19621231 198503 1 061 PENATA TK I (III/d) WAKIL PANITERA
3 USMAN, SH 19610903 198903 1 005 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA HUKUM
4 HJ. MANIDAR, SH 19650120 199303 2 001 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA PERDATA
5 ALILUDIN, SH 19680312 199103 1 006 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA PIDANA
6 WILLAS GOMPIS SIMBOLON 19701222 199203 1 002 PENGATUR TK I (II/d) PANITERA PENGGANTI
7 WURI YULIANTI, ST, SH 19800428 200604 2 001 PENATA (III/c) PANITERA PENGGANTI
8 ADINAN SYAFRIZAL S, SH 19850723 200604 1 004 PENATA MUDA TK I (III/b) PANITERA PENGGANTI
9 DONI EKA PUTRA, SH.,MH 19850501 201101 1 011 PENATA MUDA TK I (III/b) PANITERA PENGGANTI
PANGKAT/GOLONGAN JABATANNO NAMA NIP
C. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
1 RETNO PALUPI UTAMI 19780415 200502 2 002 PENGATUR (II/c) JURUSITA
2 LINDA THERESIA, SH 19821031 200912 2 003 PENATA MUDA (III/a) JURUSITA PENGGANTI
3 DESI YULIANDA, SH 119801209 200904 2 004 PENATA MUDA (III/a) JURUSITA PENGGANTI
NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 32
tercapainya tujuan. Pengembangan Sumber Daya Manusia akan berfokus
pada pendidikan peradilan, pengembangan kapasitas, dan pelatihan personel
non peradilan, penugasan pada peradilan, pengembangan karir, dan
penggolongan jabatan serta pengkajian yang pada akhirnya bertujuan
pengembangan secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia Teknis Non
Yudisial pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yakni Pejabat Struktural
Kesekretariatan dan Staff.
3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pelalawan sangat kurang
jika di bandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Terutama di bidang
administrasi umum, dimana Pengadilan Negeri Pelalawan hanya memiliki staf
pendukung sebanyak 1 (Satu) orang Pegawai yang menjadi operator BMN
sementara yang diperbantukan menjadi operator saiba adalah staf
bag.hukum, dan yang diperbantukan menjadi bendahara pengeluaran adalah
Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Untuk dapat mengoptimalkan
pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi umum yang sangat banyak
dibutuhkan tambahan staff minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun
pada keadaaanya hanya dibatu oleh 3 (tiga) orang tenaga honorer saja.
A. KESEKRETARIATAN
1 HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 19801224 200912 1 003 PENATA MUDA TK I (III/b) SEKRETARIS
2 EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP 19850106 200912 2 006 PENATA MUDA TK I (III/b)KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN
PELAPORAN
3 RONNY SUBRATA, S. IP. M. Si 19840403 201101 1 012 PENATA MUDA TK I (III/b) KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
4 SANDRA LESTARINA, S.Sos 19870307 201101 2 009 PENATA MUDA TK I (III/b)KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA
5 ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH 19810614 201212 1 001 PENATA MUDA (III/a) STAF UMUM
6 LIGAR SEKAR WANGI, ST 19890921 201503 2 004 PENATA MUDA (III/a)STAF PERENCANAAN, TI DAN
PELAPORAN
NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
B. HONORER
1 ALFIAN AZIZ - - -
2 DARYOTO - - -
3 ANDRIS SUSANTO - - -
4 HENDRA GUNAWAN - - -
5 DESI KARLINA ERLINDAWATI, SPd - - -
6 ROHAYATI, SH - - -
7 CANDRA IRAWAN, SH - - -
8 ASTUTI, SE - - -
9 NUR'AINI - - -
10 AGUS PORYANTO - - -
11 SUHARYANTO - - -
12 RUDI SETIAWAN - - -
NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 33
Pada Bagian Kepegawaian dan Organisasi tata laksana kepala
sub.bagiannya hanya dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga honorer. Dan pada
bagian Pidana dibantu oleh 1(satu) orang staff pegawai dan 2 ( Dua) Honorer,
pada bagian perdata dibantu oleh Panitera Pengganti dan satu (satu) orang
Honorer. Tentunya keadaan Sumber daya manusia yang ada di pengadilan
Negeri Pelalawan ini belum dapat menutupi kebutuhan dalam pengisian
jabatan tersebut berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan dalam
melaksanakan tugasnya.
4. Promosi dan Mutasi
Promosi dan mutasi, program Sumber Daya Manusia efektif ditujukan
untuk berbagai unsur tenaga kerja peradilan yang berfungsi baik
penggolongan jabatan dan sistem pengkajian, seleksi dan penugasan,
pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan, pembentukan budaya
organisasi. Program ini melibatkan strategi dan inisiatif, banyak diantaranya
kontrol dan manajemen peradilan.
Promosi dan mutasi merupakan salah satu cara untuk peningkatan
sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengusulan
mutasi maupun promosi tersebut ditujukan kepada para hakim, pejabat
struktutural, panitera pengganti, juru sita dan lain-lain yang telah memenuhi
persyaratan sebagai upaya pembinaan karier mereka pada lingkup
Pengadilan Negeri Pelalawan.
Selama periode Januari s/d Desember 2015 sudah dimasukkan usulan
kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai
bentuk penyegaran dan pembinaan karier sebagai berikut :
Didalam Tahun 2015 ada beberapa Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Pelalawan yang, diantaranya :
a) Mutasi Keluar
NO NAMA JABATAN MUTASI
1 YUDHI DHARMAWAN, SH JURUSITA PENGGANTI
SEBAGAI PP DI PENGADILAN NEGERI SIAK
2 Hj.MELFIHARYATI, SH.MH KETUA SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
MEDAN 3 YOPY WIJAYA, SH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 34
4 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
WATES 5 HENDAH KARMILA DEWI, SH,MH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI BATAM
6 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SIAK
7 AYU AMELIA, SH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
GARUT 8 SALPADIN, SH WAPAN SEBAGAI PP DI
PENGADILAN TINGGI PADANG
5
SYUFWAN DM, SH,MH PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI BATAM
b) Mutasi Masuk
NO NAMA JABATAN MUTASI SPMT
1 I GEDE DEWA BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH
WAKIL KETUA PN PALU 08-01-2016
2 RISKA WIDIANA, SH.MH KETUA PN BATU SANGKAR 15-04-2016
3 RAHMAT HIDAYAT BATUBARA,SH,ST,MH
HAKIM PN. MARABAHAN 05-12-2016
4 ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,SH.,MH
HAKIM PN. ROKAN HILIR 05-12-2016
c) Kenaikan Pangkat
NO NAMA JABATAN GOL LAMA GOL BARU Ket
1 SYUFWAN DM, SH.,MH PP III/a III/b PI
2 DESI YULIANDA, SH JSP II/b III/a PI
d) Promosi/Pelantikan Jabatan
NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
1 I GEDE DEWA BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH
HAKIM PN PALU WKPN PELALAWAN
2 LIGAR SEKAR WANGI, ST CPNS – STAF PELAKSANA PNS- STAF PELAKSANA
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 35
e) Kenaikan Gaji Berkala
NO NAMA JABATAN KGB
1 RETNO PALUPI UTAMI JURUSITA PENGGANTI FEBRUARI
2 SALPADIN, SH WAKIL PANITERA MARET
3 ALILUDIN, SH PANITERA MUDA PIDANA MARET
4 R. SENO PANITERA APRIL
5 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH HAKIM APRIL
6 AYU AMELIA, SH HAKIM APRIL
7 MENI WARLIA, SH.,MH HAKIM APRIL
8 NURRAHMI, SH HAKIM APRIL
9 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM APRIL
10 WURI YULIANTI, ST.,SH PP APRIL
11 IMMANUEL RISMAWATI, SE.Ak STAF APRIL
12 DESI YULIANDA, SH JSP APRIL
13 HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH HAKIM DESEMBER
14 NOVI YULIANTI, SH STAF HUKUM DESEMBER
15 ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,SH
STAF UMUM DESEMBER
f) Penghargaan Satya Lencana
NO NAMA JABATAN PENGHARGAAN
1 WARTA SIMON PINEM STAF SATYA X
2 WURI YULIANTI, ST.,SH PP SATYA X
3 NURRAHMI, SH HAKIM SATYA X
4 ADINAN SYAFRIZAL S,SH PP SATYA X
5 AYU AMELIA, SH HAKIM SATYA X
6 MENI WARLIA, SH.,MH HAKIM SATYA X
7 IMMANUEL RISMAWATI, SE.A.k STAF SATYA X
8 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH HAKIM SATYA X
9 RETNO PALUPI UTAMI JS SATYA X
10 SYUFWAN DM, SH.,MH PP SATYA X
11 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM SATYA X
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 36
g) Pendidikan Dan Pelatihan
NO NAMA JABATAN DIKLAT PENYELENGGARA
1 BANGUN SAGITA RAMBEY HAKIM KODE ETIK KY
2 SANDRA LESTARINA, S,Sos SIKEP MA
3 I.D.G BUDHY DHARMA ASMARA, SH.,MH
WAKIL LINGKUNGAN HIDUP MA
4 HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH HAKIM PHI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
MA
h) Ujian Dinas Pi
NO NAMA JABATAN UJIAN DINAS
1 RETNO JURUSITA U-PI
2 USMAN PANMUD HUKUM UD-II
i) Pensiun
NO NAMA JABATAN UJIAN DINAS
- - -
B. KEADAAN PERKARA
1. Rekapitulasi Perkara
1.1 Perkara Pidana
A. Pemeriksaan Biasa dan Anak
B. Pemeriksaan Singkat
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm
Putus 2016
BD KS PK GR
1. Pidana Anak - 14 11 3 2 - - -
2. Pidana Biasa 48 411 395 64 14 10 1 -
Jumlah 48 425 406 67 16 10 1 -
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm
Putus 2016
BD KS PK GR
1. Pidana Singkat - 7 5 2 - - - -
Jumlah - 7 5 2 - - - -
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 37
C. Pemeriksaan Cepat
C.1 Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
C.2 Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas
1.2 Perkara Perdata
A. Perdata Gugatan
A.1 Pemeriksaan Tingkat Pertama
A.2 Pemeriksaan Tingkat Banding
A.3 Pemeriksaan Tingkat Kasasi
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
BD KS PK GR
1. Pidana
Tipiring
- 14 14 - - - - -
Jumlah - 14 14 - - - - -
No Uraian Sisa 2015 Masuk 2016 Putus 2016 Sisa 2016
1. Pidana Lalu Lintas - 5.038 5.038 -
Jumlah - 5.038 5.038 -
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
1. Pemeriksaan Tingkat Pertama 4 12 11 5
Jumlah 4 12 11 5
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
1. Pemeriksaan Tingkat
Banding
3 1 3 1
Jumlah 3 1 3 1
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
1. Pemeriksaan Tingkat
Kasasi
4 2 4 2
Jumlah 4 2 4 2
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 38
A.4 Pemeriksaan Peninjauan Kembali
B. Perdata Permohonan
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN SELAMA TAHUN 2016
NO SATKER
PERKARA
JUMLAH HAKIM
KET PIDANA BIASA &
ANAK PERDATA GUGATAN
MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA
PN.
PELALAWAN
1. Pidana Biasa 411 347 64 12 7 5 13
2. Pidana Anak 14 11 3 - - - 13
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN SELAMA TAHUN 2016
NO SATKER
PERKARA JUMLAH
PANITERA
KET PIDANA PERDATA
MASUK MINUTASI
SELESAI MINUTASI
SISA MASUK MINUTASI
SELESAI MINUTASI
SISA
1.
PN.
PELALAWAN
395
395
64
11
11
-
11
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
1. Pemeriksaan Tingkat
Kasasi
- 1 - 1
Jumlah - 1 - 1
No Uraian Sisa Blm Putus 2015
Masuk 2016
Putus 2016
Sisa Blm Putus 2016
BD KS PK
1. Perdata
Permohonan
- 23 21 2 - - -
Jumlah - 23 21 2 - - -
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 39
2. Rasio Perkara terhadap Majelis
2.1 Perkara Pidana
No Nama Hakim Jumlah Perkara
Ket B S C/LL A
1. Hj. Melfiharyati. SH.,MH 5 - - -
2. Riska Widiana. SH.,MH 70 - - -
3. I Dewa G Budhy D. A. SH.,MH 197 - - 5
4. Hendah Karmila Dewi. SH.,MH 28 1 188 1
5. Bangun Sagita Rambey.SH.,MH 114 - 656 -
6. Ayu Amelia. SH 141 - 744 4
7. Wanda Andriyenni. SH.,MKn 88 1 649 -
8. Meni Warlia.SH.,MH 251 3 1.493 1
9. Nurrahmi.SH 198 2 627 -
10. Yopi Wijaya.SH 2 - 75 -
11. Ria Ayu Rosalin. SH.,MH 107 - 665 -
12. Rahmad Hidayat Batubara. SH.ST.MH 14 - - 1
13. Andry Eswin Sugandhi Oetara. SH.,MH 16 - - 2
Ket : B = Biasa; S = Singkat; C/LL = Cepat/Lalu Lintas
2.2 Perkara Perdata
No Nama Hakim Jumlah Perkara
Ket Gugatan
Permohonan
1. Hj. Melfiharyati. SH.,MH - -
2. Riska Widiana. SH.,MH 3 -
3. I Dewa G Budhy D. A. SH.,MH 8 4
4. Hendah Karmila Dewi. SH.,MH 2 1
5. Bangun Sagita Rambey.SH.,MH 2 3
6. Ayu Amelia. SH 5 3
7. Wanda Andriyenni. SH.,MKn 1 -
8. Meni Warlia.SH.,MH 10 4
9. Nurrahmi.SH 8 5
10. Yopi Wijaya.SH - -
11. Ria Ayu Rosalin. SH.,MH 1 2
12. Rahmad Hidayat Batubara. SH.ST.MH - 1
13. Andry Eswin Sugandhi Oetara. SH.,MH - -
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 40
3. Putusan Yang diajukan Banding 3.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Banding adalah sebanyak 16 (Enam
Belas) Perkara.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 11 (Sebelas)
perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1 (Satu) perkara.
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : Nihil
3.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Banding adalah sebanyak
1 (Satu)
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 3 (Tiga) perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : Nihil
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : Nihil
4. Putusan yang diajukan Kasasi 4.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Kasasi adalah sebanyak 10 (Sepuluh)
Perkara.
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi : 3 (Tiga)
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi :2 (Dua)
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat
diterima Tk. Kasasi : 2 (Dua) perkara.
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi : Nihil
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi : Nihil
4.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Kasasi adalah sebanyak 1
(Satu) Perkara
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi : 3 (Tiga)
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi : Nihil
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat
diterima Tk. Kasasi : Nihil
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 41
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi : Nihil
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi : Nihil
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
5.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah
sebanyak 1 (Satu) Perkara, dimana putusannya belum turun.
5.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
adalah Nihil.
C. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a. Pengadaan
Pada Tahun 2016, tidak ada penambahan sarana dan prasarana gedung
di Lingkungan kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.
b. Pemeliharaan Gedung kantor selama tahun 2016 dilaksanakan dalam 3
(tiga) tahap. Tahap yang I yaitu penyekatan yang dilakukan di beberapa
ruangan seperti ruang Pidana yang disekat menjadi ruangan sidang anak,
ruangan terbuka di bagian bawah gedung menjadi ruang mediasi, dan
ruangan pos pelayanan kesehatan yang terdapat di kantor pengadilan
negeri pelalawan. Pada Tahap II dilaksanakan pekerjaan pengecatan
gedung utama dan pengecatan pagar. Pada Tahap ke III dilaksanakan
pekerjaan penggantian sebagian keramik yang pecah termasuk perbaikan
toilet kantor.
c. Penghapusan
Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan
selama tahun 2016
2. Sarana dan Prasarana Fasilatas Gedung
a. Pengadaan
Pada Tahun 2016, terdapat penambahan sarana dan prasarana kantor
Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu :
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 42
d. Pengolah Data dan Komunikasi
- Laptop : 2 Unit
- Printer : 3 Unit
- Router : 1 Unit
- Scanner : 1 Unit
- PC/Personal Computer : 3 Unit
e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- Meja Loket : 2 Unit
- Meja Kerja Pimpinan : 1 Unit
- Kursi Kerja Pimpinan : 1 Unit
- Meja Kerja Pejabat Struktural & Hakim : 12 Unit
- Kursi Pejabat Strukturak & Hakim : 12 Unit
- Rak Arsip : 3 Unit
- Meja Meeting : 1 Unit
- Brangkas : 1 Unit
- AC Split 2 pk : 2 Unit
- AC Split 1 pk : 6 Unit
- AC Split ½ pk : 1 Unit
- TV 22 Inchi : 3 Unit
- Sound System : 1 Unit
- Kipas Angin : 4 Unit
b. Pemeliharaan
Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan selama tahun 2016 yaitu
berkaitan dengan sarana dan prasarana fasilitas gedung adalah berupa
service berkala personal computer, printer, laptop dan air conditioner.
c. Penghapusan
Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang
dilaksanakan selama tahun 2016 di pengadilan Negeri Pelalawan.
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Pelaksanaan tugas sehari-hari Urusan Keuangan berjalan dengan lancar
meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan.
Adminsitrasi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan dan dibantu
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 43
oleh Staf bagian keuangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang. Dalam tahun 2016 secara
keseluruhan anggaran yang di kelola Pengadilan Negeri Pelalawan baik itu berupa
belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.1 Belanja Pegawai
1.1.1 Pagu Anggaran
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA
51 Belanja Pegawai
Belanja Gaji Pokok PNS 1.374.581.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 97.979.000
Belanja Tunj. Anak PNS 32.975.000
Belanja Tunj. Struktural PNS 26.490.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.413.400.000
Belanja Tunj. Pph PNS 208.039.000
Belanja Tunj. Beras PNS 92.094.000
Belanja Uang Makan PNS 277.200.000
Belanja Tunj. Umum PNS 28.763.000
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 149.850.000
Belanja Uang Lembur 37.168.000
Total I 3.738.561.000
1.1.2 Pelaksanaan / Realisasi
NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d 31 DES 2016
TOTAL %
51 Belanja Pegawai
Belanja Gaji Pokok PNS 1.374.845.740 100.02%
Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.719 94.18 %
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 44
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 90.659.390 92.53%
Belanja Tunj. Anak PNS 30.221.876 91.65%
Belanja Tunj. Struktural PNS 26.120.000 98.60%
Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.413.400.000 100%
Belanja Tunj. Pph PNS 197.834.675 95.09%
Belanja Tunj. Beras PNS 78.358.440 85.08%
Belanja Uang Makan PNS 206.000.000 74.31%
Belanja Tunj. Umum PNS 12.330.000 42.86%
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 149.850.000 100%
Belanja Uang Lembur 37.102.000 99.82%
Total 3.616.742.840 96.74%
1.2 Belanja Barang
1.2.1 Pagu Anggaran
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA
52 Belanja Barang Operasional
Belanja Keperluan Perkantoran 264.332.000
Belanja Barang Untuk Pesediaan Barang Konsumsi 60.020.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 9.468.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48.960.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 6.200.000
Belanja Langganan Listrik 59.544.000
Belanja Langganan Telepon 5.268.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.742.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Lainnya 15.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 109.256.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.058.000
Total 671.848.000
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 45
1.2.2 Pelaksanaan / Realisasi
NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d BULAN INI
TOTAL %
52 Belanja Barang Operasional
Belanja Keperluan Perkantoran 264.286.250 99.98%
Belanja Barang Untuk Pesediaan
Barang Konsumsi 60.000.000 100%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Surat 9.461.560 99.93%
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 48.960.000 100%
Belanja Barang Operasional Lainnya 6.200.000 100%
Belanja Langganan Listrik 59.536.328 99.98%
Belanja Langganan Telepon 5.260.112 99.85%
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 90.742.000 100%
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya 14.993.000 99.95%
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 109.132.225 99.88%
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.958.000 96.72%
Total 671.549.505 99.95%
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 46
1.3 Belanja Barang Non Operasional
1.3.1 Pagu Anggaran
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Bahan 3.500.000
Belanja Perjalanan Biasa 43.200.000
Belanja Perjalanan Dinas 8.070.000
Belanja Bahan/ Jamuan Tamu 1.632.000
Total 56.402.000
1.3.2 Pelaksanaan/ Realisasi
NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d BULAN INI
TOTAL %
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Bahan 3.485.000 99.57%
Belanja Perjalanan Biasa 43.135.800 99.85%
Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000 79.93%
Belanja Bahan/ Jamuan Tamu 1.632.000 100%
Total 54.702.800 96.98%
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 47
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2.1.1 Pagu Anggaran
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA
051 Belanja Modal
Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi 86.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200.000.000
Total 286.000.000
2.1.2 Pelaksanaan/ Realisasi
NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d BULAN INI
TOTAL %
051 Belanja Modal
Pengadaan Pengolah Data dan
Komunikasi 85.998.000 99.99%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 199.980.000 99.99%
Total 285.978.000 99.99%
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
3.1.1 Pagu Anggaran
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA
52 Belanja Barang
051 Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum
- ATK posyankum 7.800.000
- Belanja Jasa Profesi 7.200.000
051
Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari
5 (lima) bulan
- Belanja ATK 12.000.000
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 48
052
Penyampaian Berkas Banding Perkara Kasasi, PK,
Grasi yang lengkap dan Tepat Waktu
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5.000.000
- Belanja Perjalanan Biasa 4.000.000
053 Konsumsi Persidangan
- Belanja Bahan 10.800.000
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
- Pemberkasan 156.000
- Belanja Perjalanan Biasa 1.400.000
Total 48.356.000
3.1.2 Pelaksanaan/ Realisasi
NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d BULAN INI
TOTAL %
52 Belanja Barang
051 Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum
- ATK posyankum 7.800.000 100%
- Belanja Jasa Profesi 7.200.000 100%
051
Penyelesaian Administrasi perkara yang
kurang dari 5 (lima) bulan
- ATK 12.000.000 100%
052
Penyampaian Berkas Banding Perkara
Kasasi, PK, Grasi yang lengkap dan Tepat
Waktu
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 1.400.350 28.01%
- Belanja Perjalanan Biasa 2.950.000 73.75%
053 Konsumsi Persidangan
- Belanja Bahan 9.995.000 92.54%
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 49
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
- Belanja Bahan - 0%
- Belanja Perjalanan Biasa - 0%
Total 41.345.350 85.50%
Berdasarkan data diatas, maka dapat drekapitulasikan data sebagai berikut :
Realisasi Belanja T.A 2016 Jumlah (Rp) %
- Realisasi Belanja Pegawai 3.616.742.840 96.74%
- Realisasi Belanja Barang 671.848.000 99.95%
- Realisasi Belanja Modal 285.978.000 99.99%
Total Realisasi 4.574.568.840 96.24%
Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A 2016 Jumlah (Rp) %
- Belanja Pegawai 121.818.160 3.36%
- Belanja Barang 298.295 0.05%
- Belanja Modal 22.000 0.01%
Total Sisa Anggaran 122.138.455 2.6%
E. PENGELOLAAN TEKNOLOGI
1. Sumber Daya Manusia IT Saat ini di Pengadilan Negeri Pelalawan hanya memiliki 1 (satu) orang
tenaga IT yang menjadi admin SIPP.
2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)
Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri
Pelalawan untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:
2.1 Jaringan
a. Modem ADSL : ADSL 2+ 1 Router
b. Jumlah HUB/SWITCH : 6 Buah
c. Jumlah Wireless Router : 3 Buah
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 50
2.2 Server Aplikasi CTS/SIPP
a. Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 M1
b. Processor : Intel Xeon 3.06 GHz
c. Memory : 2x4 Gb
d. Harddisk : 2x300 Gb
e. Sistem Operasi : Linux Centos
2.3 Webhosting
a. Nama Webhosting : spanel
b. Bandwitch : Unlimited
c. Disk Space : 2 GB
3. Tentang Website www.pn-pelalawan.go.id a. Tampilan(Design) Website
Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan
Negeri Pelalawan dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang
menarik menjadi bentuk yang interaktif dan variatif sesuai dengan
template resmi yang dikeluarkan oleh Badilum. Hal ini dilakukan guna
meningkatkan minat dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-
berita dan konten yang terkandung didalam website Pengadilan Negeri
Pelalawan dimana isi dari konten-konten tersebut akan dibahas pada sub
bahasan selanjutnya.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 51
b. Fitur Website
Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website
Pengadilan Negeri Pelalawan juga mengalami perubahan dalam segi fitur-
fitur yang disajikan, mendukung fitur aksesibilitas bagi pengguna difabel
dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri
Pelalawan untuk saat ini, yaitu :
a. Layanan Publik, fitur ini meliputi Jam Kerja kantor Pengadilan Negeri
Pelalawan, Jadwal Sidang, Informasi melalui SMS , Prosedur
Permohonan Informasi, Layanan Informasi Perkara (Penelusuran
Perkara, Direktori Putusan, Delegasi, Stastik Perkara, Pengaduan
Layanan Publik (Formulir Pengaduan dan Syarat Pengaduan) serta
Laporan-Laporan (Lakip, Sakip, Aset Inventaris, Laporan
Tahunan,LHKSN).
b. Fitur Tentang Pengadilan, fitur ini menyediakan informasi seputar
Pengadilan Negeri Pelalawan , Pengantar Ketua Pengadilan, Visi dan
Misi, Tupoksi, Profile Kantor Pengadilan, Tentang Pengelolaan Kantor
Pengadilan Negeri Pelalawan serta Kebijakan-Kebijakan yang dibuat
oleh pimpinan pada Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.
c. Fitur Layanan Hukum, meliputi Prosedur Pengajuan Perkara, Biaya
Perkara, Biaya Panggilan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 52
Kepaniteraan (Pidana, Perdata, Hukum) serta Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Kurang Mampu yang meliputi prosedur, biaya, Peraturan
dan Kebijakan serta Pengawasan.
d. Fitur Berita, fitur ini menampilkan seputar berita mengenai kegiatan
Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.
e. Fitur Map Lokasi Kantor PN Pelalawan, Fitur ini bertujuan untuk
memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri
Pelalawan dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian
Google Maps.
f. Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan
secara langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi
masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi.
g. Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan
fasilitas Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi
Pengadilan Negeri Pelalawan.
h. Fitur Jajak Pendapat (Pooling),Fitur ini bertujuan untuk
mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program dan
kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan guna
meningkatkan pelayanan yang diinginkan masyarakat.
i. Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik
statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan.
j. Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui
jumlah masyarakat yang mengunjungi dan melihat website
Pengadilan Negeri Pelalawan setiap hari, setiap minggu dan setiap
bulannya.
k. Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di
beberapa instansi dan media terkait.
l. Gallery Foto,Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa
dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Pelalawan.
m. Pencarian Cepat, Fitur ini bertujun untuk memudahkan masyarakat
dalam melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan
Negeri Pelalawan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 53
F. REGULASI TAHUN 2015
Pengadilan Negeri Pelalawan menerbitkan beberapa peraturan pada tahun
2015 antara lain :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/564/KP.04.12/III/2016 tentang Penunjukan Penanggung jawab absesn dan
petugas absen pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/998/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat) Pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1001/KP.04.12/IV/2016 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas, Hakim
Pengawas Bidang dan Humas pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1003/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1000/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Wakil
Ketua pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/999/KP.04.12/IV/2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sistem
Informasi Penelusuran Perkara/Case Trackng System (SIPP/CTS) pada
Pengadilan Negeri Pelalawan.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1244/KP.04.12/V/2016 tentang Penunjukan Penanggung jawab dan
Kordinator Penanganan Bantuan Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan pada
Pengadilan Negeri Pelalawan.
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1002/KP.04.12/V/2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tetap
Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/1978/KP.00.2/IX/2016 tentang Tim Resume Permohonan Eksekusi pada
Pengadilan Negeri Pelalawan.
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/2158/KP.04.6/X/2016 tentang Penetapan Uraian Tugas (Job Description)
pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 54
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/2156/KP.04.6/X/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/2160/KP.04.6/X/2016 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Ruang Arsip
pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/2288/KP.04.12/XI/2016 tentang Susunan Hakim Mediator pada Pengadilan
Negeri Pelalawan.
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-
U11/2522/OT.1.2/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 55
BAB IV PENGAWASAN
A. Internal
Untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas dan penyelenggaraan peradilan
sebagaimana yang telah di program kerjakan di tahun 2015, agar dapat terlaksana
dan terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku, maka pengawasan diperlukan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen
untuk menjaga dan mengendalikannya.
Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu Satuan Kerja Peradilan yang
berada dibawah Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan peradilan,
Pengadilan Negeri Pelalawan telah berupaya untuk melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap penyelenggaraan peradilan, maupun pengawasan melekat
terhadap perilaku para Hakim dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri
Pelalawan.
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Penanggung jawab, dibantu Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan bersama Panitera, Sekretaris, bersama-sama
sebagai Pimpinan dalam melakukan pengawasan fungsional dan melekat secara
internal, setiap saat melakukan pantauan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Para
Hakim dan Para Pegawai, selain melakukan pula kunjungan langsung ke masing-
masing ruang kepaniteraan dan sub bagian secara sporadis dan kondisional dengan
berpedoman pada Keputusan Ketua MA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-
Badan Peradilan.
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan Pengawasan dan
Pembinaan secara rutin masing-masing Bidang, berdasar Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4.U11/1001/KP.04.12/IV/2016 tanggal 22 April
2016 menunjuk Hakim-Hakim Anggota sebagi Pengawas Bidang dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Koordinator Pengawas Bidang, yaitu mencakup
bidang :
1. Pengawas Bidang Pidana; Meni Warlia. SH.,MH
2. Pengawas Bidang Perdata; Nurrahmi.SH
3. Pengawas Bidang Hukum; Ria Ayu Rosalin. SH.,MH
4. Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan; Wanda Andriyenni.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 56
SH.,M.Kn
5. Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi tatalaksana; Ayu
Amelia. SH
6. Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan; Bangun Sagita
Rambey.SH.,MH
Masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan memberikan laporan
kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Koordinator Pengawasan,
penyampaian laporan tersebut selain disampaikan secara tertulis, juga secara lisan
disampaikan pula dalam Rapat Rutin Bulanan untuk dibahas solusinya bersama-
sama. Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selanjutnya
menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan.
B. Evaluasi
Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala dan hambatan serta mengatasi atas
temuan-temuan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan maupun Para Hakim
Pengawas Bidang dari kegiatan penyelenggaran peradilan pada Pengadilan Negeri
Pelalawan, selain secara sporadis dilakukan solusi penyelesaian hambatan dan
kendala yang ditemui langsung oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim-Hakim
Pengawas Bidang, setiap bulan ada dilaksanakan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan
yang di ikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan.
Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang dikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai
Pengadilan Negeri Pelalawan, dilaksanakan pula dialog interaktif yang memberikan
kesempatan kepada Seluruh Perserta Rapat/Pertemuan Bulanan untuk
menyampaikan hal-hal yang perlu pendalaman terkait dengan tugas dan tanggung
jawab yang disampaikan dalam rapat tersebut, evaluasi ataupun tanggapan-
tanggapan lainnya. Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan tersebut
didokumentasikan/dibuat notulen rapat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dari
kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang lalu, dan pada rapat bulan
berikutnya akan selalu di evaluasi, apabila pada rapat/pertemuan rutin bulanan
tersebut ada temuan yang membutuhkan tindak lanjut.
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri
Pelalawan, ada empat point penting yang harus diperhatikan yaitu :
1. Audit Internal dilaksanakan minimal 1(satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun oleh
personel atau pegawai yang mampu menjalankan tugas sebagai Lead Auditor dan
Auditor, yang memiliki tujuan sebagai berikut:
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 57
a. Meninjau konsitensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
b. Menjami dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap
sistem manajemen mutu.
2. Pengawasan rutin/regular setiap bidang oleh Hakim Pengawas dengan melakukan
pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan
peradilan yang meliputi :
a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup;
administrasi persidangan dan administrasi perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup;
administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan
administrasi umum lainnya.
c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja
lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
3. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan
pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan
regular/rutin.
b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan
neraca.
4. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu
pengawasan terhadap :
a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
c. Kinerja lembaga peradilan.
d. Kualitas pelyanan publik lembaga peradilan.
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 58
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN
1. Pengadilan Negeri Pelalawan telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus
meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip
transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,
Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan
menjadi unggulan yaitu:
- Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan
disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi
dan Meja Pengaduan.
- Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan
dan Penyidik telah terlaksana 100%.
- Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS), DirektoriPutusan dan
KelompokKerja (Pokja) Penilaian Role Model.
3. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2015, Pengadilan Negeri
Pelalawan telah berhasil menyelesaikan 464 perkara dari 480 perkara (85,45%).
Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan
serta rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung
seluruh berkas yang ada. Ditahun 2016, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri
Pelalawan telah menerima 926 berkas baru yang membuat ruang arsip
Pengadilan Negeri Pelalawan semakin penuh.
4. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi
sertasarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui
website : www.pn-pelalawan.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan
informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri
Pelalawan .
5. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,
Pengadilan Negeri Pelalawan menghadapi beberapa kendala, diantaranya :
a. Kurangnya sarana prasarana penunjang seperti Alat Pengolah Data seperti
L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 59
Komputer, Laptop,printer,mesin fotocopy, dikarenakan alat sudah rusak dan
tidak dapat diperbaiki.
b. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA.
6. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil
merealisasikan anggaran DIPA 01 sebesar 89.65% yakni sebesar
Rp. 4.574.568.840,- dari Pagu sebesar Rp. 5.102.171.000,-. Sedangkan untuk
DIPA 03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar 85.50% yakni sebesar
Rp. 41.345.350,- dari Rp. 48.356.000,- yang tersedia.
B. REKOMENDASI
1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 10 Orang dengan
rincian 2 Orang Pengelola dan Operator IT, 3 orang akuntan (sebagai kasir
perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 5 Orang staff administrasi.
2. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti
Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, Komputer dan Laptop, printer.
3. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas
SDM.
4. Perlu adanya penambahan Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
5. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan
Sarana Prasarana.
LAMPIRAN
FO R M U LIR SASARAN KERJA
PEG A W A I NEGERI S IPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama I PUTU WIDNYA, SH..MH 1 Nama RISKA W1DIANA, SH..MH
2 NIP 19500412197911 1001 2 NIP 19720311 199603 2 002
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama / IV/e 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk I / IV/b
4 Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi 4 jabatan Ketua Pengadilan Negeri
5 Unit Kerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk 750 surat 100 9 bln
2 Menerima dan mendiposisi berkas perkara 188 berkas 100 9 bln
3 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 11 kegiatan 100 9 bln
4 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA 8 kegiatan 100 9 bln
5 Menetapkan hakim pengawas bidang 1 dokumen 100 9 bln
6 Memimpin pelaksanaan eksekusi 1 kegiatan 100 9 bln
7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara 3 kegiatan 100 9 bln
8 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 30 berkas 100 9 bln
9
10
11
12
0.00
FORMULIR SASARAN KERJA FEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama I DEWA CEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH, MH
2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19730520 199903 1 002
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina / IV/a
4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Wakil Ketua
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO 111. KEG1ATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 70 berkas 100 12 bln
2 Memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dan gugatan 10 berkas 100 12 bln
3 Melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan 6 kegiatan 100 12 bln
4 Melaksanakan pembinaan pegawai 12 kegiatan 100 12 bln
5 Melaksanakan/tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat 1 Dokumen 100 12 bln
6 Membuatpenetapan penyitaan dan penggeledahan 350 Dokumen 100 12 bln
7
8
9
10
11
12
0.00
FORMULIRSASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH
2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19791015 200212 2 004
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata TK I /lU/d
4 jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Hakim
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Memeriksa dan memutus perkara pidana biasa 50 berkas 100 12 bln
2 Memeriksa dan memutus perkara pidana cepat dan lalu lintas 500 berkas 100 12 bln
3 Memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dan gugatan 4 berkas 100 12 bln
4 Minutasi Perkara 554 berkas 100 12 bln
5 Melakukan Mediasi 1 kegiatan 100 12 bln
6
7
8
9
10
11
12
0.00
Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
19791015 200212 2 004
FORMULIR SASARAN KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL VANG DINILAI
1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH
2 NIP 19680216199212 2 001 2 NIP 19680228 199203 1 002
3 Pangkat/GoI.Ruang Pembina Tk I / IV/b 3 Pangkat/GoI.Ruang Pembina / IV/a
4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Panitera
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO ill. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menerima dan mendisposisi surat Kepaniteraan 500 surat 100 12 bln
2 Menjawab dan mengirim surat 50 surat 100 12 bln
3 Meneliti dan menandatangani laporan bulanan. 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan 18 Dokumen 100 12 bln
4 Melaksanakan anggaran 12 kegiatan 100 12 bln
5 Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim 300 berkas 100 12 bln
6 Menandatangani salinan putusan dan penetapan 500 berkas 100 12 bln
7 Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi 28 berkas 100 12 bln
8 Melaksanakan eksekusi 2 Kegiatan 100 12 bln
9Menetapkan pemberian tugas kepada wapan dan panmud 100 Kegiatan 100 12 bln
10 Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga 20 Kegiatan 100 12 bln
11 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi 15 Kegiatan 100 12 bln
12
0.00
^ — “S
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PE|ABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH..MH 1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak
2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19801224 200912 1003
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk I /Ill/b
4 jabatan Ketua 4 (abatan Sekretaris
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEG1ATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Mengkoordinir dan memimpin tugas kesekretariatan. 12 Kegiatan 100 12 bln
2Menetapkan sasaran kegiatan tahunan serta membina, meneliti dan mengawasi tugas bagian kesekretariatan.
12 Kegiatan 100 12 bln
3Mengkoordinir pelaporan bagian kesekretariatan baik secara manual/aplikasi.
50 Dokumen 100 12 bln
4Menerima dan meneliti saran tindak lanjut surat-surat bagian kesekretariatan.
500 Dokumen 100 12 bln
5Memberikan solusi terhadap kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan
12 Kegiatan 100 12 bln
6 Menerima dan Mendisposisi surat Kesekretariatan 500 Kegiatan 100 12 bln
7 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 12 Kegiatan 100 12 bln
8 Konsultasi/Koordinasi ke Pengadilan Tinggi/Korwil 4 Kegiatan 100 12 bln
0.00
Fangkalan Kerinci, 04 [anuari 2016 Pegawai NegAi Sipil Yang Dinilai
19801224 200912 1003
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Naina SALPADIN, SH 1 Nama USMAN, SH
2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19610903 198903 1 005
3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / Ill/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / IH/d
4 Jabatan Wakii Panitera 4 Jabatan
Unit Ke
Panitera Muda Hukum
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 rja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menerima dan memproses disposisi yang diterima 30 surat 100 12 bln
2Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta laporan 18 laporan 100 12 bln
3 Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan 5 surat 100 12 bln
4 Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara 300 berkas 100 12 bln
5 Legalisasi Surat Kuasa dan Surat Bukti 200 Surat 100 12 bln
6
7
8
9
10
11
12
0.00
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama Hj. MANIDAR, SH, MH
2
3
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
19621231 198503 1 061
Penata Tk 1 / lll/d
2
3
NIP
Pangkat/Gol.Ruang
19650120 199303 2 001
Penata Tk I / lll/d
4 Jabatan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Perdata
5
NO
Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
III. KEG 1 AT AN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1
2
Menerima dan memproses disposisi surat yang diterima
Membuat laporan perkara
38
20
Surat
Laporan
100
100
12
12
bln
bln
3
4
Memproses berkas masuk perkara perdata gugatan/permohonan,
Memproses berkas perkara permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
20
10
Berkas
Berkas
100
100
12
12
bln
bln
5 Memproses permohonan Eksekusi dan Somasi 2 Kegiatan 100 12 bln
6 Melakukan pembinaan pada bawahan 12 Kegiatan 100 12 bln
7 Memproses Berkas Tilang 350 Kegiatan 100 12 bln
8
9
10
11
12
0.00
Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
Hi, MAN I PAR, SH, MH 19650120 199303 2 001
Catatan:* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu
Pejabat Penilai,
PAPIN, SH 19621231198503 1 061
FORMULIR SASARAN KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama SALPAD1N, SH 1 Nama ALILUDIN, SH
2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19680312 199103 1 006
3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Tk 1 / Ill/d 3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Tk I / Ill/d
4 Jab;i tan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Pidana
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menerima dan memproses disposisi yang diterima 700 Surat 100 12 bln
2 Mcmbuat laporan perkara 18 Laporan 100 12 bln
3 Memproses penetapan penyitaan, penggelcdahan, perpanjangan penahanan 350 Surat 100 12 bln
4 Melakukan pembinaan pada bawahan 12 Kegiatan 100 12 bln
5 Memproses berkas masuk perkara pidana, perkara banding dan upaya Hukum lainnya 300 Berkas 100 12 bln
6
7
8
9
10
11
12
0.00
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 1 Nama EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP
2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19850106 200912 2 006
3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/111/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk I /III/b
4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan KaSubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menyusun dan Merencanakan Program Kegiatan Tahun Berjalan 6 Kegiatan 100 12 bln
2 Menyusun dan Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran RKAKL 2 Kegiatan 100 12 bln
3 Membuat dan Menyusun Laporan Tahunan 1 Dokumen 100 12 bln
4Membuat dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP), Renstra Tahun 2015-2019, Rencana Kerja, IKU, Dokumen Perjanjian Kinerja.
5 Dokumen 100 12 bln
5 Membuat Konsep Surat 12 Surat 100 12 bln
6Pengelolaan Operasional Layanan Teknologi Informasi (Website, Email dan SIPP)
12 Kegiatan 100 12 bln
7 Melakukan pembinaan pada bawahan 12 Kegiatan 100 12 bln
8
9
10
11
12
0.00
Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
19850106 200912 2 006
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 1 Nama RONNY SUBRAT A, S. IP, M. Si
2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19840403 201101 1 012
3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Muda Tk I /III/b 3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Muda Tk 1 /lll/b
4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan KaSubbag Umum dan Keuangan
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Membuat konsep surat 50 Dokumen 100 12 bln
2 Membuat laporan keuangan dan Umum 26 Dokumen 100 12 bln
3 Melaksanakan koordinasi ke Korwil/KPPN/KPKNL 12 Kcgiatan 100 12 bln
4 Pengawasan Surat Masuk dan Surat Keluar 1500 Dokumen 100 12 bln
5 Melaksanakan Pengujian SPP dan Menandatangani SPM 60 Dokumen 100 12 bln
6 Melaksanakan Pengawasan dan Pelaksanaan Aplikasi di Umum dan Keuangan 12 Kegiatan 100 12 bln
7 Melaksanakan Pengawasan Tenaga Honorer 12 Kegiatan 100 12 bln
8
9
10
11
12
0.00
___a _
NNY STRATA. S. IP. M. Sj 1^840403 201101 1 012
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama HENDRI MULYADI, SE,SH, Ak 1 Nama SANDRA LESTARINA, S.Sos
2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19870307 2011012 009
3 Pangkat/Gol.Ruang PenataMuda T k l/III/b 3 Pangkat/Gol.Ruang PenataMuda Tk 1/III/b
4 Jabatan Sekretaris 4 jabatan Kasub Bag Kepegawaian. Organfsasi dan Tata l.aksana
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Membuat konsep surat 200 Surat 100 12 bln
2 Melaksanakan kegiatan pelantikan 1 Kegiatan 100 12 bln
3 Memproses kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai 3 Dokumen 100 12 bln
4 Memproses Usulan Hak-Hak Pegawai dan Hakim 29 Dokumen 100 12 bln
5 Meneliti dan mcnandatangani rekap absen bulanan 24 Dokumen 100 12 bln
6
7
Menyusun rencana kerja tahunan
Operator SI MPEG dan K0MDANAS
1
12
Dokumen
Kegiatan
100
100
12
12
bln
bln
8 Memproses DP3 Hakim dan Pegawai 33 Dokumen 100 12 bln
0.00
*
W
- - - - - X T ’ f t
enilai,Pangkalan Kerinci, 04 januari 2016
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
19801224 200912 1003
Catatan : __-* AK Bagi PNS yang memangku jaBSfan fungsional tertentu
SANDRA LESTARlNA. S.Sos 19870307 201101 2 009
FORM ULIR SASARAN KERJA
PEGAW AI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama WURI YULIANTI, ST, SH
2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19800428 200604 2 002
3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / Ill/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / III/c
4 Jabatan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Membuat penetapan-penetapan 60 surat 100 12 bln
2 Membuat berita acara sidang 20 berkas 100 12 bln
3 Pengetikan putusan 20 berkas 100 12 bln
4 minutasi perkara 20 kegiatan 100 12 bln
5 Memasukkan data perkara ke CTS 320 kegiatan 100 12 bln
6 Memproses Berkas Tilang 300 kegiatan 100 12 bln
7
8
9
10
11
12
0.00
198503 1 061
Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri SipiLYang Dinilai
ULIANT^ST.19800428 200604 2 002
FORM ULIR SASARAN KERJA
PEGAW AI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama RETNO PALUPI UTAMI
2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19780415 200502 2 002
3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk 1 / 111/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur / II/c
4 jabatan Wakil Panitera 4 jabatan Jurusita
5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Membuat konsep surat 70 surat 100 12 bln
2 Menyampaikan relaas panggilan sidang 50 kegiatan 100 12 bln
3 Menyampaikan pemberitahuan putusan 10 kegiatan 100 12 bln
4Menyampaikan pemberitahuan memori/kontra memori, banding, kasasi, PK dan inzage
5 kegiatan 100 12 bln
5 Melaksanakan sita dan eksekusi 1 ■ kegiatan 100 12 bln
6
7
8
9
10
11
12
0.00
Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016
19621231198503 1 061
Catatan:* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu