kata pengantar -...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Lembaga Administrasi Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis
akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,
akurat dan akuntabel.
Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara
pada Lembaga Administrasi Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).
Jakarta, April 2018
Dr. Adi Suryanto, M.SiNIP 196912081994031001
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantari Daftar Isiii Daftar Tabeliii
I
Daftar Isi IIDaftar Tabel
iv Ringkasan
1
III
Pernyataan Telah Direviu IVPernyataan Tanggungjawab VLampiran VIRingkasan 1 I. Laporan Realisasi Anggaran3
3
II. Neraca4
4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan5
7
A. Penjelasan Umum 7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 85
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 91
F. Pengungkapan Penting Lainnya 95
5
DAFTAR TABEL
Hala
man
Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 21Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016 21Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017 24Tabel 4 Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2017 24Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016 25Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 25Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 27Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 31Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2017 dan 2016
31
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA 2017 dan 2016
32
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan
2016
32
Tabel 12 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017
dan 2016
33
Tabel 13 Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016 34Tabel 14 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan
201637
Tabel 15 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016 38Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 70Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 78Tabel 18 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA 2017 94
LAMPIRAN
BAR Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kemenenterian Negara /LembagaPeriode sampai tanggal 31 Desember 2017
Daftar Rekening Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Kerugian Negara (SPKPKN)
Daftar Hibah Langsung Berupa Barang/Jasa
Kajian Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017
Daftar Saldo diBendahara Pengeluaran, Kas diBendahara Penerimaan danKas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2017
Rekap Mahasiswa STIA S1 dan S2 Per 31 Desember 2017
Surat S-3328/PB/2018 Tanggal 12 April 2018 Hal Petunjuk Teknis KorekasiData Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusutan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017
Surat S-3507 /PB.6/2018 Tanggal 17 April 2018 Hal Penyampaian NotaKoreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017
Memo Penyesuaian
Nota Kesepakatan Angka Asersi Final
Surat Perintah Pelaksana Tugas
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2017
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara untuk tahun
anggaran 2017 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas
Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian
manajemen Lembaga Administrasi Negara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu
mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Jakarta, April 2018
Plt. Inspektur
Dra. Elly Fatimah, M.SiNip.196612081994012001
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara yang terdiri dari: (a) Laporan
Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan
Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2018Kepala Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto, M.SiNIP 196912081994031001
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017 ini telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan
Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp68.388.168.333,00 atau mencapai 99,06 persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp69.039.290.000,00.
Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp267.960.046.017,00 atau mencapai 95,59 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp280.317.563.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2017.
Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar
Rp927.342.142.905,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar
Rp3.158.298.763,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp923.386.867.906,00, Piutang
Jangka Panjang (netto) sebesar Rp221.301.736,00 dan Aset Lainnya (neto)
sebesar Rp575.674.500,00.
Nilai Kewajiban & Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.037.469.116,00 dan
Rp925.304.673.789,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode
sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp66.615.739.323,00,
sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp278.348.069.193,00 sehingga
terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp211.732.329.870,00.
Kegiatan Non Operasional dan Pos - Pos Luar Biasa masing-masing sebesar
Rp436.040.811,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp211.296.289.059,00.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada
tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp930.281.621.539,00, Defisit-LO sebesar
Rp211.296.289.059,00, ditambah dengan koreksi – koreksi sebesar
Rp40.689.959,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp206.278.651.350,00,
sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai
Rp925.304.673.789,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis
akrual.
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam Rupiah)
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan
III. LAPORAN OPERASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Administrasi Negara
Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis
Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengemban amanah
untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku, dituntut untuk menjadi contoh (role model) bagi reformasi
administrasi diharapkan mampu membuktikan diri sebagai organisasi
pemerintah berkinerja tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden
Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara
merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi. Lembaga Administrasi Negara
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
administrasi negara.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013
tentang Lembaga Administrasi Negara membawa konsekuensi
perubahan organisasi (restrukturisasi) dan tata kerja yaitu dengan
ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Administrasi Negara.
Reorganisasi yang telah dilaksanakan LAN memantapkan peran
LAN secara lebih solid untuk memberikan kontribusi dalam
peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dan perbaikan
kebijakan. Kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 57 Tahun 2013
tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan kesempatan
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
bagi LAN untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di
bidang administrasi negara;
2. Pengkajian administrasi Negara di bidang kebijakan reformasi
administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem
administrasi Negara, dan hukum administrasi negara;
3. Pengembangan inovasi administrasi Negara di bidang tata
pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaaan dan
sumberdaya aparatur;
4. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
Pemerintah di bidang administrasi negara;
5. Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara;
6. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi
kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
7. Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan
8. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Dukungan kebijakan lain, antara lain dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
memberikan kesempatan bagi LAN untuk berkiprah sesuai dengan
mandat dalam kebijkan tersebut. LAN berpotensi besar untuk
menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi sumber
daya aparatur negara dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan,
pelatihan, pendampingan terhadap aparatur sipil negara di Indonesia.
Dalam era desentralisasi, peran daerah semakin kuat dalam tugasnya
sebagai penyedia layanan publik terdekat. Terkait dengan hal ini,
terbuka kesempatan bagi LAN untuk berperan dalam memberikan
dorongan kepada instansi-instansi daerah untuk melakukan reformasi
pelayanan publik melalui program-program yang inovatif.
LAN yang telah ditunjuk sebagai instansi Pembina jabatan
fungsional analis kebijakan juga memiliki peran strategis dalam
meningkatkan tata kualitas kebijakan di Indonesia dengan melakukan
pembinaan analis kebijakan. Keberadaan seorang analis kebijakan di
Indonesia saat ini belum optimal dalam pelaksanaan proses kebijakan
publik. Padahal, salah satu kegagalan implementasi kebijakan di
Indonesia selama ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para
pembuat kebijakan dan berbagai kelemahan dalam formulasi
kebijakan yang kurang didukung dengan analisis kebijakan yang baik.
Dengan mandat yang diberikan pada LAN, membuka kesempatan
untuk berkontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan publik melalui
pembinaan analis kebijakan.
Renstra Lembaga Administrasi Negara 2015-2019 mencakup
berbagai upaya Lembaga Administrasi dalam melaksanakan amanat
pembentukan organisasi Lembaga Administrasi Negara yang
dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi nasional
pada Pemerintahan hasil Pemilihan Presiden Tahun 2014.
Untuk mewujudkan tujuan diatas Lembaga Administrasi Negara
berkomitmen dengan visi “Menjadi rujukan bangsa dalam
pembaharuan Administrasi Negara”.
Misi Lembaga Administrasi Negara adalah memberikan kontribusi
nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem
administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
melalui :
1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;
2. Pengkajian Kebijakan;
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
negara;
4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Administrasi.
Berdasarkan sembilan agenda prioritas pembangunan dan arah
kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan
Lembaga Administrasi Negara didasarkan pada Visi Nasional untuk
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya. Sesuai dengan prioritas nasional, Visi
tersebut diimplementasikan salah satunya dengan menjalankan
agenda reformasi birokrasi secara konsisten. Oleh karena itu, sejalan
dengan tugas dan fungsi yang diemban Lembaga Administrasi Negara,
Kebijakan dalam Renstra 2015-2019 Lembaga Administrasi Negara ini
diarahkan pada:
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang
administrasi Negara
Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi
negara
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana,
dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas
lembaga
Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi
Negara untuk memujudkan agenda tersebut adalah melalui:
Peningkatan kualitas kebijakan
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN
Pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi
negara
Pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, tata laksana, dan SDM
Aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas lembaga
Peraturan Presiden No. 57 tahun 2013 menjadi acuan penyusunan
struktur LAN baru. Adapun struktur baru terdiri atas:
1) Sekretariat Utama
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksananakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan LAN.
a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LAN;
b. Koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di
lingkungan LAN;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan
LAN;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata
laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan
negara;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala
2) Deputi Bidang Kajian Kebijakan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi
admnistrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi
negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan
jabatan fungsional analis kebijakan.
a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan
dan evaluasi kebijakan di bidang pengkajian reformasi
administrasi, sistem administrasi negara dan hukum
administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta
pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan;
b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
pengkajian dan pelaksanaan kebijakan reformasi
administrasi, sistem administrasi negara dan hukum
administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah,
serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala.
3) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan
pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan
fungsional Widyaiswara.
Fungsi :
a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan
dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
pelatihan sumberdaya aparatur serta pembinaan jabatan
fungsional widyaiswara;
b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan
fungsional widyaiswara; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang terkait yang diberikan oleh
kepala.
4) Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan
inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan,
pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumberdaya aparatur.
Secara lebih rinci, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan
dan evaluasi kebijakan inovasi administrasi negara di bidang
tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan
dan sumberdaya aparatur.
b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi inovasi
administrasinegara di bidang tata pemerintahan, pelayanan
publik, serta kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala.
Sekolah Ilmu Administrasi Negara (STIA LAN) berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1999 jo Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 535 Tahun 1999 adalah
perguruan tinggi kedinasan yang bertanggungjawab kepada Kepala
LAN dengan menyelenggarakan program pendidikan akademik dan
profesional di bidang Ilmu Administrasi Negara bagi pegawai negeri.
Berdasarkan peran dan mandat STIA LAN yang dijabarkan dalam tugas
pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas
Lembaga Administrasi Negara, dirumuskan Visi STIA LAN sebagai
cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa
depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya
pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pendidikan
tinggi dibidang ilmu administrasi bagi Aparatur Negara yang meliputi
pegawai ASN/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/D, anggota
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya di wilayah Indonesia Bagian
Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PKP2A LAN mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan kajian dan
inovasi dibidang administrasi negara, menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan aparatur serta melaksanakan pengembangan sIstem
informasi dibidang tugasnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala. Untuk mewujudkan tujuan di atas PKP2A LAN berkomitmen
dengan visi “Menjadi rujukan Bangsa dalam Pembaharuan
Administrasi Negara di Daerah”.
Rincian jumlah satker pada masing-masing Eselon I adalah sebagai
berikut :
Implementasi
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis
Akrual
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga
Administrasi Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
Basis
Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi
Lembaga Administrasi Negara menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian
Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar
Pengukur
an
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Lembaga Administrasi Negar dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini
adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga
Administrasi Negara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara adalah
sebagai berikut:
Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan- LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO pada Lembaga Administrasi Negara diakui pada
saat Pendapatan terealisasi, yaitu pada saat terdapat aliran masuk
sumber daya ekonomi dan/ atau pada saat timbulnya hak atas
pendapatan, yaitu sebagai berikut:
o Pendapatan Jasa terdiri atas: Pendapatan Jasa Diklat setelah
pelatihan selesai dilaksanakan, Pendapatan Penilaian
Kompetensi/Penilaian Potensi/Feedback pasca Penilaian
Kompetensi/Pengembangan Kompetensi setelah selesai
dilaksanakan_dan Akreditasi Lembaga Diklat setelah rangkaian
kegiatan penilaian akreditasi Lembaga Pendiddikan dan
Pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selesai.
o Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan Sewa
Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode
waktu sewa.
o Pendapatan Pendidikan terdiri atas: Pendapatan SPP diakui
setelah penyelenggaraan perkuliahan telah diterima oleh
mahasiswa dan Pendapatan Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan
Akhir Pendidikan diakui setelah Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat
dan Akhir Pendidikan telah selesai dilaksanakan.
o Pendapatan Denda pada saat dikeluarkannya surat keputusan
denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
o Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban (4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset (5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.
Aset
Lancar
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti
Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung
dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur
dengan andal.
- Berdasarkan PMK/05/2016 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Pusat.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut .
KualitasPiutang
UraianPenyisih
an
LancarBelum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
KurangLancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukanpelunasan
50%
Macet 1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan :
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya. Aset
Tetap
b. Aset Tetap
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus,
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau
masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain
– lain pada pos aset lainnya.
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang pengelolaan BMN.
Penyusutan Aset Tetap
c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau
usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
4 tahun
Piutang Jangka Panjang
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang
dapat direalisasikan.Aset e. Aset Lainnya
Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
Software Komputer 4 tahun
Franchise 5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhada, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak SirkuitTerpadu
10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim
20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan
25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram
50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 tahun
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan.
(6) Kewajiban
Kewajiban Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Seluruh
kewajiban di Neraca Lembaga Administrasi Negara
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangkapendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempodalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi, Utang Kepada PihakKetiga, Pendapatan Diterima di Muka dan Utang JangkaPendek Lainnya.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalamsatu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikandalam Laporan Perubahan Ekuitas
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan, Lembaga Administrasi Negara telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA
Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja
pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai
berikut :
Sedangkan apabila dilihat dari program Lembaga Administrasi Negara
maka perubahannya adalah sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan Rp68.388.168.333,00
B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada dengan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp68.388.168.333,00 atau
mencapai 99,06 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan
sebesar Rp69.039.290.000,00.
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Lembaga
Administrasi Negara adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode sampai dengan TA 2017
dibandingkan dengan TA 2016 mengalami penurunan, hal ini
disebabkan diantaranya tidak terselenggaranya beberapa diklat
teknis.
Tabel 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016
B.1.1 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtangan) serta Pendapatan dari Penjualan
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Pendapatan Dari Penjualan Peralatan danMesin
0,00 83.999.998,00 21.994.333,00
b Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN lainnya
0,00 11.500.000,00 221.280.998,00
c Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
2.881.940.000,00
2.893.076.584,00
2.783.517.971,00
d Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
84.000.000,00111.400.000,0
012.000.000,00
Jumlah 2.965.940.0
00,00
3.099.976.582,
00 3.038.793.
302 ,00
Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan adalah sebesar
Rp3.099.976.582,00 atau 104,52% dari estimasi pendapatannya
sebesar Rp2.965.940.000,00. Dibanding TA 2016 realisasi TA 2017
mengalami kenaikan sebesar Rp61.183.280,00 atau 2,01%,
kenaikan tersebut disebabkan diantaranya meningkatnya
pendapatan dari sewa Gedung.
B.1.2 Pendapatan Jasa
31 Desember 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi dan
Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-
Masing Kementerian dan Pendapatan DJBC
44.153.518.000,00
43.145.982.400,00
49.640.122.000,00
Jumlah44.153.518.00
0,0043.145.982.40
0,00 49.640.122.000,00
Pengembalian Pendapatan 0,00
(90.783.000,00) (30.261.000,00)
Jumlah Netto 44.153.518.
000,0043.055.199.40
0,00 49.609.861.000,00
Realisasi Netto Pendapatan Jasa adalah senilai Rp43.055.199.400,00
atau 97,51% dari estimasi pendapatannya senilai
Rp44.153.518.000,00. Pada pengelolaan pendapatan TA 2017,
terdapat pengembalian pendapatan senilai Rp90.783.000,00.
Pengembalian pendapatan sebesar Rp60.522.000,00 merupakan
pengembalian penyetoran 2 (dua) orang peserta dari BKPSDM
Kabupaten Penajam Paser Utara atas pembatalan keikutsertaan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II pada satker PKP2A III LAN dan
pengembalian sebesar Rp30.261.000,00 merupakan pengembalian
atas pembatalan keikutsertaan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat
II pada satker PKP2A IV LAN. Dibanding TA 2016 realisasi TA 2017
mengalami penurunan sebesar Rp6.554.661.600,00 atau 13,21%, hal
ini dikarenakan diantaranya pembatalan penyelenggaraan diklat
teknis dan penurunan jumlah peserta Diklat Kepemimpinan.
B.1.3 Pendapatan Pendidikan
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Pendapatan Uang Pendidikan
19.187.000.000,00
18.604.800.000,00
17.426.560.003,00
b Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan
1.673.922.000,00
1.660.100.000,00
1.388.900.006,00
c Pendapatan Pendidikan Lainnya
1.058.910.000,00
1.313.750.000,00
1.716.550.000,00
Jumlah
21.919.832.000,00
21.578.650.000 ,00
20.532.010.009,00
Realisasi Pendapatan Pendidikan adalah sebesar
Rp21.578.650.000,00 atau 98,44% dari estimasi pendapatannya
sebesar Rp21.919.832.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2016
realisasi pendapatan pendidikan TA 2017 mengalami kenaikan
sebesar Rp1.046.639.991,00 atau 5,10%, hal ini disebabkan
diantaranya bertambahnya jumlah mahasiswa pada satker STIA LAN
Makassar dan pada satker STIA LAN Jakarta daftar ulang mahasiswa
untuk periode semester 2018 dijadwalkan pada pada akhir tahun
2017, sehingga mahasiswa sudah melakukan penyetoran ke rekening
STIA LAN Jakarta.
B.1.4 Pendapatan Iuran dan Denda
TA 2017 TA 2016
Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp) Realisasi (Rp)
a Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintahan
0,00 24.643.727,00
9.165.300,00
Jumlah 0,0
0 24.643.727,
00 9.165.300,00
Pendapatan Iuran dan Denda sebesar Rp24.643.727,00 terdapat pada
satker LAN Jakarta sebesar Rp23.077.016,00 merupakan denda
keterlambatan pekerjaan rehabilitasi dan perluasan tempat ibadah
kampus PPLPN, satker STIA LAN Makassar sebesar Rp1.399.134,00
merupakan denda keterlambatan penyelesaian konsultan perencana
konstruksi dan satker PKP2A III LAN sebesar Rp167.577,00 merupakan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan berupa pengadaan
bahan chemical. Dibanding TA 2016 realisasi per TA 2017 mengalami
kenaikan sebesar Rp15.478.427,00 atau 168,88%.
B.1.5 Pendapatan Lain-Lain
TA 2017 TA 2016
Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp) Realisasi (Rp)
a Pendapatan Penyelesaian TGR NonBendahara
0,00 21.017.239,00 0,00
b Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
0,00 541.487.214,00
180.443.257,00
c Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
0,00 29.861.892,00 13.518.787,00
d Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
0,00 35.808.663,00 2.748.570,00
e Pendapatan Anggaran Lain-Lain
0,00 1.523.616,00 4.380.934,00
Jumlah 0,00629.698.624,
00 201.091.548,00
Realisasi Pendapatan Lain-Lain TA 2017 sebesar Rp629.698.624,00
terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar
Rp428.607.076,00 atau 213,14%. Pendapatan penyelesaian TGR
non bendahara merupakan setoran ke kas negara atas kelebihan
tunjangan jabatan pegawai. Penerimaan kembali belanja pegawai
TAYL merupakan pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja
bulan Desember 2016. Penerimaan kembali belanja TAYL dan
penerimaan kembali belanja modal TAYL merupakan pengembalian
belanja barang dan modal TA 2016 yang disetorkan ke kas negara
pada tahun 2017. Pendapatan lain lain merupakan pendapatan atas
kelebihan pembayaran setoran PNBP yang melebihi PP tarif.
Realisasi
Belanja
Rp267.960.046.01
7,00
B.2 BELANJA
Realisasi belanja Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp267.960.046.017,00 atau 95,59 % dari
anggaran belanja sebesar Rp280.317.563.000,00. Rincian anggaran
dan realisasi belanja per 31 Desember 2017 tersaji sebagai berikut:
Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafikberikut ini:
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
Anggaran Realisasi
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 4
Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2017
Realisasi belanja 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar
0,08% dibandingkan pada tahun 2016.
Tabel 5Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016
Belanja
Pegawai Rp113.688.481.64
6,00
B.3 Belanja Pegawai
Ralisasi belanja pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp113.688.481.646,00 dan
Rp103.997.899.664,00.
Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA2017 dan 2016
B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Gaji Pokok PNS
39.087.320.000,00
39.079.482.112,00
38.942.026.760,00
b Belanja Pembulatan Gaji PNS
539.000,00 530.020,00 554.695,00
c Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
2.755.394.000,00
2.724.697.272,00
2.662.941.674,00
d Belanja Tunj. Anak PNS
772.687.000,00
768.203.492,00 758.768.257,00
e Belanja Tunj. Struktural
2.529.515.000,00
2.472.940.000,00 2.437.050.000,00
f Belanja Tunj. Fungsional
3.350.989.000,00
3.280.289.000,00 3.195.475.000,00
g Belanja Tunj. PPhPNS
287.282.000,00
226.532.619,00 667.925.326,00
h Belanja Tunj. Beras PNS
2.008.924.000,00
1.994.298.480,00 1.995.436.560,00
i Belanja Uang Makan PNS
5.545.613.000,00
5.319.112.000,00 5.329.178.000,00
j Belanja Tunj. Umum PNS
1.117.682.000,00
1.031.580.000,00 1.102.515.000,00
Belanja Tunj. Profesi Dosen
2.467.044.000,00
2.462.446.100,00 2.594.140.500,00
l Belanja Tunj. Kehormatan Profesor
874.137.000,00
873.313.000,00 1.006.604.000,00
Jumlah Bruto 60.797.126.000,00
60.233.424.095,00
60.692.615.772,00
Pengembalian 0,00 (36.658.035,00)
(19.222.915,00)
Jumlah Netto 60.797.126.000,00
60.196.766.060,00
60.673.392.857,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS tahun 2017 dianggarkan
sebesar Rp60.797.126.000,00 dan realisasi netto TA 2017
mencapai Rp60.196.766.060,00 atau 99,01%. Dibanding TA
2016 realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp476.626.797,00 atau 0,79%.
B.3.2 Belanja Uang Lembur
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Uang Lembur
1.120.648.000,00
998.242.750,00
470.269.000,00
Jumlah Bruto1.120.648.00
0,00998.242.750,
00470.269.000,00
Pengembalian0,00
(1.734.450,00)
0,00
Jumlah Netto1.120.648.00
0,00996.508.300,
00470.269.000,00
Belanja lembur dianggarkan sebesar Rp1.120.648.000,00 dan
realisasi netto TA 2017 mencapai Rp996.508.300,00 atau
88,92%. Dibanding TA 2016 realisasi per TA 2017 mengalami
kenaikan sebesar Rp526.239.300,00 atau 111,90%, hal ini
dikarenakan diantaranya pada tahun 2016 pembayaran piket
pada STIA LAN masih diperbolehkan sedangkan untuk ditahun
2017 sudah tidak ada dan dialihkan ke pembayaran lembur.
B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai
Transito
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
53.031.108.000,00
53.026.425.130,00
42.856.008.260,00
Jumlah Bruto53.031.108.00
0,0053.026.425.1
30,00 42.856.008.260,00
Pengembalian 0,00(531.217.844
,00) (1.770.453,00)
Jumlah Netto53.031.108.00
0,0052.495.207.2
86,00 42.854.237.807,00
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
dianggarkan sebesar Rp53.031.108.000,00 dan realisasi netto
TA 2017 mencapai Rp52.495.207.286,00 atau 98,99%.
Dibanding TA 2016 realisasi TA 2017 mengalami kenaikan
sebesar Rp9.640.969.479,00 atau 22,50%, hal ini adanya
kenaikan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden
Belanja Barang Rp141.434.868.997,00
Nomor 125 Tahun 2017 yang mulai berlaku untuk pembayaran
tunjangan kinerja pada bulan Juni 2017 .
B.4 Belanja Barang
Realisasi belanja barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp141.434.868.997,00 dan
Rp148.027.517.584,00.
Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2017 dan 2016
B.4.1 Belanja Barang Operasional
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a. Belanja Keperluan Perkantoran
23.776.528.000,00
23.322.771.742,00
18.961.360.883,00
b. Belanja Penambah DayaTahan Tubuh
257.004.000,00 205.218.000,00 233.118.500,00
c. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
188.105.000,00 131.797.470,00 133.391.925,00
d. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
2.118.830.000,00
2.093.975.000,00
1.824.040.000,00
e. Belanja Operasional Lainnya
415.000.000,00 391.300.000,00 40.274.227,00
Jumlah Bruto26.755.467.00
0,0026.145.062.212
,00 21.192.185.535,00
Pengembalian 0,00 (4.094.000,00) (2.544.982,00)
Jumlah Netto26.755.467.00
0,0026.140.968.212
,00 21.189.640.553,00
Belanja Barang Operasional dianggarkan sebesar
Rp26.755.467.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp26.140.968.212,00 atau 97,70%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.951.327.659,00 atau
23,37%, hal ini disebabkan diantaranya peningkatan belanja
keperluan perkantoran untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan.
B.4.2 Belanja Barang Non Operasional
TA 2017
TA 2016
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
24.041.470.000,00
19.026.134.000,00
19.918.353.000,00
22.391.160.450,00
15.741.879.250,00
19.012.036.098,00
24.663.333.828,00
18.338.705.000,00
21.488.682.504,00
Jumlah Bruto
62.985.957.000,00
57.145.075.798,00
a Belanja Bahan
b Belanja Honor Output Kegiatan
c Belanja Barang Non Operasional Lainnya
64.490.721.332,00
Pengembalian
0,00
(138.556.737,00)
(272.108.650,00)
Jumlah Netto
62.985.957.000,00
57.006.519.061,00
64.218.612.682,00
Belanja Barang Non Operasional dianggarkan sebesar
Rp62.985.957.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp57.006.519.061,00 atau 90,51%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp7.212.093.621,00
atau 11,23%, hal ini dikarenakan diantaranya perubahan
kebijakan terkait pembayaran honorarium, antara lain
pembayaran honor petugas piket dan honorarium tim penguji
seminar proposal dan seminar hasil mahasiswa S2 pada satker
STIA LAN.
B.4.3 Belanja Barang Persediaan
TA 2017
TA 2016
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)a Belanja Brg Persediaan
Brg Konsumsi
2.204.954.000,00
2.140.257.997,00
1.854.914.052,00
b. Belanja Brg Persediaan Pita Cukai, Materai & Leges
23.310.000,00
23.310.000,00
19.299.000,00
Jumlah Bruto
2.228.264.000,00
2.163.567.997,00
1.874.213.052 ,00
Pengembalian
0,00
(0,00)
0,00
Jumlah Netto
2.228.264.000,00
2.163.567.997,00
1.874.213.052,00
Belanja Barang Persediaan dianggarkan sebesar
Rp2.228.264.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp2.163.567.997,00 atau 97,10%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp289.354.945,00 atau
15,44%, hal ini dikarenakan diantaranya peningkatan jumlah
belanja barang persediaan barang konsumsi untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi pokok satker.
B.4.4 Belanja Jasa
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Langganan Listrik
8.596.972.000,00
8.202.842.214,00
8.242.050.887,00
bBelanja Langganan Telepon
527.340.000,00
350.464.246,00
409.600.492,00
cBelanja Langgaanan Air
1.055.160.000,00
853.069.872,00
1.076.385.260,00
d Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
687.644.000,00 682.994.647,00
493.005.865,00
e Belanja Sewa 1.596.831.000,00
1.520.571.222,00
1.420.329.621,00
f Belanja Jasa Profesi 14..059.200.000,00
13.468.700.000,00
15.938.100.000,00
g Belanja Jasa Lainnya 47.103.000,00 46.979.600,00 13.200.000,00
Jumlah Bruto 26.570.250.000,00
25.125.621.801,00
27.592.672.125,00
Pengembalian 0,00 (82.700.040,00)
(7.300.000,00)
Jumlah Netto 26.570.250.000,00
25.042.921.761,00
27.585.372.125,00
Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp26.570.250.000,00 dan
realisasi netto TA 2017 mencapai Rp25.042.921.761,00 atau
94,25%. Dibanding TA 2016 realisasi TA 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp2.542.450.364,00 atau 9,22%, hal ini
dikarenakan diantaranya pengurangan beberapa kegiatan.
B.4.5 Belanja Pemeliharaan
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.488.819.000,00
3.349.321.085,00
4.817.823.380,00
b Belanja Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan
912.814.000,00 911.897.405,00
737.564.552,00
c Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8.652.676.000,00
7.890.929.125,00
7.608.806.990,00
d Belanja Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin
1.359.705.000,00
1.155.200.160,00
1.203.604.240,00
Jumlah Bruto14.414.014.0
00,0013.307.347.7
75,00 14.367.799.162,00
Pengembalian 0,00 (0,00) (1.214.818,00)
Jumlah Netto14.414.014.0
00,0013.307.347.7
75,00 14.366.584.344,00
Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp14.414.014.000,00 dan
realisasi netto TA 2017 mencapai Rp13.307.347.775,00 atau
92,32%. Dibanding TA 2016 realisasi TA 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp1.059.236.569,00 atau 7,37% hal ini
disebabkan diantaranya adanya kebijakan optimalisasi
anggaran, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
termasuk didalamnya.
B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Perjalanan Biasa
12.262.877.000,00
11.783.336.338,00
12.674.451.592,00
b Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.379.470.000,00
1.180.800.000,00
1.100.962.400,00
c Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota
2.549.730.000,00
2.367.630.000,00
2.694.900.000,00
d Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingLuar Kota
882.448.000,00 878.080.000,00
411.234.000,00
Jumlah Bruto17.074.525.00
0,0016.209.846.3
38,00 16.881.547.992,00
Pengembalian 0,00(37.453.731,
00) (8.753.649,00)
Jumlah Netto17.074.525.00
0,0016.172.392.6
07,00 16.872.794.343,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri dianggarkan sebesar
Rp17.074.525.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp16.172.392.607,00 atau 94,72%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp700.401.736,00 atau
4,15%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan optimalisasi
anggaran.
B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri
78.248.000,00 55.750.000,00
134.401.000,00
b Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
400.000.000,00
376.573.384,00
240.371.194,00
Jumlah Bruto478.248.000,
00432.323.38
4,00 374.772.194,00
Pengembalian 0,00(425.000,00
) 0,00
Jumlah Netto478.248.000,
00431.898.38
4,00 374.772.194,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri dianggarkan sebesar
Rp478.248.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp431.898.384,00 atau 90,31%. Dibanding TA 2016 realisasi TA
2017 mengalami kenaikan sebesar Rp57.126.190,00 atau
15,24%, hal ini dikarenakan diantaranya meningkatnya
partisipasi LAN dalam kancah internasional.
B.4.8 Belanja Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Barang FisikLainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
15.000.000,0014.321.450,0
0 0,00
Jumlah Bruto 15.000.000,0014.321.450,
00 0,00
Pengembalian 0,0
0 ( 0 ,
00) 0,00
Jumlah Netto 15.000.000,0014.321.450,
00 0,00
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat dianggarkan Rp15.000.000,00 dan realisasi netto TA
2017 mencapai Rp14.321.450,00 atau 95,48%. Dibandingkan
dengan TA 2016 realisasi TA 2017 mengalami kenaikan 100%.
B.4.9 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda
TA 2017 TA 2016
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
1.180.412.000,00
1.154.931.750,00
1.545.528.291,00
Jumlah Bruto1.180.412.000
,001.154.931.7
50,001.545.528.291,00
Pengembalian 0,00 (
0,00) 0,00
Jumlah Netto1.180.412.000
,001.154.931.7
50,001.545.528.291,00
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
dianggarkan sebesar Rp1.180.412.000,00 dan realisasi netto TA
2017 sebesar Rp1.154.931.750,00 atau 97,84%. Dibanding TA
2016 realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp390.596.541,00 atau 25,27%.
B.5 Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA 2017 dan 2016 adalah masing -
masing sebesar Rp12.836.695.374,00 dan
Rp16.137.046.196,00. Belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan2016
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2017
dan TA 2016 adalah masing - masing Rp9.315.119.524,00 dan
Rp9.307.296.335,00.
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan danMesin
TA 2017 dan 2016
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar
Belanja Modal Rp12.836.695.374,00
Rp9.828.717.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
R9.315.119.524,00 atau 94,77%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp7.823.189,00 atau
0,08%.
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2017
dan TA 2016 adalah masing – masing sebesar
Rp2.884.727.500,00 dan Rp6.437.458.361,00.
Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung danBangunan
TA 2017 dan 2016
Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar
Rp3.178.255.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp2.884.727.500,00 atau 90,76%. Dibanding TA 2016
realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp3.552.730.861,00 atau 55,19%. Hal ini dikarenakan
diantaranya tahun 2017 hanya ada renovasi gedung.
B.5.3 Belanja Modal Lainnya
Realisasi modal lainnya untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah
masing – masing sebesar Rp636.848.350,00 dan
Rp392.291.500,00.
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2017 dan TA 2016
Belanja modal lainnya dianggarkan sebesar
Rp659.572.000,00 dan realisasi netto TA 2017 mencapai
Rp636.848.350,00 atau 96,55%. Dibanding TA 2016 realisasi
TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp244.556.850,00 atau
62,34%. Hal ini dikarenakan diantaranya pada tahun ini
terdapat beberapa pengembangan software.
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Ringkasan neraca TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Aset Lancar
Rp3.158.298.763,00
Aset Lancar
Jumlah aset lancar TA 2017 dan 2016 sebesar Rp3.158.298.763,00 dan
Rp6.619.169.638,00 .
Rincian aset lancar adalah sebagai berikut :
Kas Lainnya C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas
dan Setara Kas Rp8.344.850,00
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp8.344.850,00
dan Rp3.576.103.679,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan
kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,
kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka
pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3
bulan atau kurang atau lebih sejak tanggal pelaporan.
Tabel 12
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2017 dan 2016
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :
Kas dan setara kas lainnya terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp8.341.850,00 merupakan pengembalian
kelebihan uang makan yang hingga tanggal pelaporan belum
disetorkan ke kas negara dan pada tanggal 8 Januari 2018 telah
disetorkan ke kas negara dengan rincian :
NTPN 3EBA66GD0HEUIL62 senilai Rp805.000,00.
NTPN 768296GDKAOH3P62 senilai Rp1.159.950,00.
NTPN C59E06GE99ABK162 senilai Rp949.050,00.
NTPN C68FC6GI43G07N62 senilai Rp984.200,00.
NTPN 4FF786GJP2G7FT62 senilai Rp1.159.950,00.
NTPN EF6D46GUAV569U62 senilai Rp913.900,00.
NTPN 89F5A6GUQ3ECUI62 senilai Rp662.150,00.
NTPN FD6D46GV7FRF4G62 senilai Rp1.219.750,00.
NTPN DF7226GVJNDEBA62 senilai Rp487.900,00.
- PKP2A I LAN sebesar Rp3.000,00 merupakan kelebihan
pembayaran pembelian peralatan dan mesin pada pihak ketiga.
Kelebihan pembayaran tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara
pada tanggal 25 Januari 2018 dengan nomor NTPN
1F35F2JH2QHCDA6U.
Piutang Bukan PajakRp158.216.952,00
C.2 Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak TA 2017 dan 2016 masing-masing adalah
sebesar Rp158.216.952,00 dan Rp214.777.332,00 dengan rincian
sebagai berikut.
Tabel 13
Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016
Rincian atas piutang lainnya sebesar Rp119.806.285,00 adalah
sebagai berikut :
- Satker LAN Jakarta sebesar Rp114.689.477,00
Pengembalian belanja barang pengadaan tenaga Outsourcing
Satpam Kantor LAN Jakarta senilai Rp46.040.890,00
disetorkan pada tanggal 15 Januari 2018 dengan NTPN
43DAB2Q5PAUGLD66.
Pengembalian belanja honorarium narasumber kegiatan
Laporan Seminar Isu Strategis senilai Rp2.210.000,00
disetorkan pada tanggal 16 Januari 2018 dengan NTPN
466F644S98FRJPA2.
Pengembalian belanja uang lembur senilai Rp190.500,00
disetorkan pada tanggal 10 Januari 2018 dengan NTPN
4ED5E0FJGNV6EPN8 senilai Rp21.250,00 dan NTPN
395A10FGVHIN3QN8 senilai Rp169.250,00.
Pengembalian belanja tunjangan struktural PNS An. Tri
Atmodjo Sejati senilai Rp1.260.000,00 disetorkan tanggal 29
Januari 2018 dengan NTPN A0D8C1PAM1EH6E8I.
Pengembalian belanja uang lembur An. Ellis Sutriana,dkk
senilai Rp148.000,00 disetorkan tanggal 26 Januari 2018
dengan NTPN 554934VVJ8AHACV8.
Pengembalian belanja uang saku rapat dalam kantor An.
Dr.Ir.Kristiyo S, dkk senilai Rp1.900.000,00 Yang baru
disetorkan tanggal 26 Januari 2018 dengan NTPN
33F1A4VUJ7RVIEV8.
Pengembalian belanja transport dalam kota senilai
Rp1.350.000,00 disetorkan tanggal 26 Januari 2018 dengan
NTPN 33F1A4VUJ7RVIEV8.
Pengembalian belanja honorarium narasumber sebesar
Rp1.360.000,00 An. Drs.Sigit Purwanto, Dra. Emma
Rahmawiati, dan DR.Wisnubrata H disetorkan tanggal 26
Januari 2018 dengan NTPN 33F1A4VUJ7RVIEV8.
Pengembalian belanja BBM sebesar Rp600,00 disetorkan
tanggal 26 Januari 2018 dengan NTPN AF66251VUBCR6NV8.
Kelebihan belanja barang pengadaan tenaga Outsourcing
Pengemudi senilai Rp20.134.500,00 disetorkan tanggal 29
Januari 2018 dengan NTPN EA25A1PA3MNZH78I.
Kelebihan belanja modal pengadaan lift senilai
Rp9.719.000,00 disetorkan tanggal 14 Februari 2018 dengan
NTPN 10F28030LQRRMBB8.
Kelebihan belanja tunjangan kinerja Bulan Desember 2017
senilai Rp27.769.232,00 disetorkan tanggal 4 April 2018
dengan NTPN BD52A41DOVPR7KQ2.
Kelebihan belanja tunjangan kinerja an. Kezia Larasati senilai
Rp653.884,00 disetorkan tanggal 9 April 2018 dengan NTPN
11E2400051K6K9KO
Pengembalian belanja tunjangan kinerja an. Ahmad
Amiruddin senilai Rp675.500,00 disetorkan tanggal 9 April
2018 NTPN 9C4CC80P3OT642KO.
Kelebihan belanja tunjangan kinerja an.St. Aflaha senilai
Rp632.944,00 disetorkan tanggal 9 April 2018 NTPN
2BB908S6LKOU90KO.
Kelebihan belanja tunjangan kinerja an. Erdiansyah senilai
Rp644.427,00 disetorkan tanggal 9 April 2018 NTPN
546E58OONH06T8KO.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp1.676.508,00,00
Kelebihan pembayaran pemeliharaan gedung TA 2017
sebesar Rp964.960,00 dan disetorkan tanggal 30 Januari
2018 NTPN AA74C28PV3P7R9912.
Kelebihan uang tiket perjalanan dinas TA 2017 sebesar
Rp1.298,00 dan disetorkan tanggal 30 Januari 2018 NTPN
AA74C28PV3P7R912.
Kelebihan pembayaran honor pemeriksa hasil ujian
penyaringan mahasiswa baru TA 2017 sebesar
Rp327.750,00 dan disetorkan tanggal 30 Januari 2018 NTPN
AA74C28PV3P7R912.
Kelebihan pembayaran honor penguji lisan penyaringan
mahasiswa baru TA 2017 sebesar Rp382.500,00 dan
disetorkan tanggal 2 Februari 2018 NTPN
0188F49QP62JHS52.
- PKP2A II LAN sebesar Rp3.440.300,00
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar
Rp1.023.000,00 dan disetorkan tanggal 13 Februari 2018
NTPN 115998N1VG4B6AIP.
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar
Rp2.417.300,00 dan disetorkan tanggal 13 Februari 2018
NTPN F5FB78N3T6H8NUIP.
Rincian atas piutang PNBP sebesar Rp38.410.667,00 adalah
sebagai berikut :
- LAN Jakarta sebesar Rp5.622.000,00
Biaya diklat kebahasaan senilai Rp5.622.000,00 disetorkan
pada tanggal 23 Januari 2018 dengan NTPN
96F6A7H6AG88PCLI.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp32.788.667,00 terdiri dari :
Piutang Koperasi Pegawai LAN atas biaya sewa Kantin STIA
LAN Jakarta sebesar Rp32.788.667,00, disetorkan tanggal 30
Januari 2018 NTPN 62E092IP3283VP12.
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih – Piutang Lancar Rp(791.085,00)
C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak TA 2017 dan
2016 adalah masing-masing sebesar Rp(791.085,00) dan
Rp(1.073.886,00). Nilai penyisihan piutang tak tertagih – piutang
lancar pada 31 Desember 2017 merupakan penyisihan dengan
kualitas lancar Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar
adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar
yang ditentukan oleh kualitas piutang masing – masing debitur.
Piutang Bukan Pajak Netto Rp157.425.867,00
C.4 Piutang Bukan Pajak Netto
Piutang Bukan Pajak Netto TA 2017 dan 2016 adalah masing-
masing Rp157.425.867,00 dan Rp213.703.446,00 merupakan
piutang bukan pajak bersih setelah dikurangi penyisihan piutang
tidak tertagih – piutang lancar.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Rp62.068.956
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi TA 2017 dan 2016 adalah masing – masing Rp62.068.956,00
,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan tagihan tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Tabel 14
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan
2016
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi terdapat pada satker LAN Jakarta yang merupakan kelebihan
atas pembayaran tunjangan struktural.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
rugi (TP/TGR) ini berdasarkan surat dari KPPN Jakarta II dengan
Nomor Surat S-
4402/WPB.12/KP.019/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 dengan perihal
double pembayaran Tunjangan Struktural atas nama Drs. Teguh
Widjinarko,MPA sejak bulan Juli 2010 hingga September 2017 senilai
Rp305.500.000,00. Atas dasar surat tersebut, debitur yang
bersangkutan bersedia mengembalikan kelebihan tunjangan
struktural dalam waktu 58 bulan ke depan
Pada tanggal 27 September telah disetorkan ke kas negara sebesar
Rp5.500.000,00 dengan bukti setor nomor NTPN
8887816NCMPN81VI, sedangkan pada bulan Oktober hingga
Desember dilakukan pemotongan langsung dari gaji senilai
Rp5.172.413,00 per bulannya. Sehingga saldo Piutang Per 31
Desember senilai Rp284.482.761,00 dan senilai Rp62.068.956
dicatat sebagai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Rp(310.344,00)
C.6 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp(310.344,00) dan Rp(0,00). Nilai
penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada 31 Desember 2017
merupakan penyisihan dengan kualitas lancar Penyisihan Bagian
Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar
yang ditentukan oleh kualitas piutang masing – masing debitur.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (netto) Rp61.758.612,00
C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi Netto TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing
Rp61.758.612,00 dan Rp0,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bersih setelah
dikurangi Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
Persediaan Rp2.930.769.434,00
C.8 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan TA 2017
dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.930.769.434,00 dan
Rp2.829.362.513,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 15
Perbandingan Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik.
C.8.1 Barang Konsumsi
Rincian saldo persediaan barang konsumsi pada LembagaAdministrasi Negara TA 2017 dan 2016, sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. LAN Jakarta 925.975.172,00 912.281.909,00
b. STIA LAN Jakarta 317.120.159.00 292.589.172,00
c. STIA LAN Bandung 30.932.120,00 34.675.070,00
d. STIA LAN Makassar 85.919.750,00 78.443.500,00
e. PKP2A I LAN 81.773.790,00 99.416.000,00
f. PKP2A II LAN 121.817.300,00 101.834.977,00
g. PKP2A III LAN 25.510.183,00 13.139.833,00
h. PKP2A IV LAN 173.860.530,00 79.814.154,00
Jumlah 1.762.909.004,00 1.612.194.615,00
C.8.2 Barang Untuk Pemeliharaan
Rincian saldo persediaan bahan untuk pemeliharaan pada
Lembaga Administrasi Negara, TA 2017 dan 2016, sebagai
berikut :
TA 2017 TA 2016
a. LAN Jakarta 36.615.396,00 27.990.376,00
b. STIA LAN Jakarta 12.063.930,00 3.900.050,00
c.STIA LAN Makassar 44.671.200,00 19.401.900,00
d. PKP2A I LAN 21.238.250,00 28.195.850,00
e. PKP2A II LAN 6.207.000,00 3.035.000,00
f. PKP2A III LAN 14.727.570,00 15.320.000,00
g. PKP2A IV LAN 43.011.955,00 31.778.335,00
Jumlah 178.535.301,00 129.621.511,00
C.8.3 Suku Cadang
Rincian saldo persediaan suku cadang pada Lembaga
Administrasi Negara TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. PKP2A I LAN 1.915.350,00 216.349,00
Jumlah 1.915.350,00 216.349,00
C.8.4 Pita Cukai, Materai dan leges
Rincian saldo persediaan pita cukai, materai dan leges pada
Lembaga Administrasi Negara TA 2017 dan 2016 sebagai
berikut :
TA 2017 TA 2016
a. PKP2A I LAN 0,00 474.000,00
Jumlah 0,00 474.000,00
Pada tahun 2017, Satker PKP2A I LAN mereklasifikasi akun Beban
Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges ke akun Beban
Persediaan Konsumsi, sehingga sehingga nilai persediaan Pita
Cukai, Materai, dan Leges pada tanggal Neraca Rp0,00.
C.8.5 Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan KeMasyarakat
Rincian saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual /
Diserahkan ke Masyarakat pada Lembaga Administrasi Negara
TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. LAN Jakarta 370.334.291,00 477.589.780,00
b. STIA LAN Jakarta 251.415.625,00 179.480.925,00
c.STIA LAN Bandung 2.762.970,00 9.518.955,00
d. PKP2A I LAN 53.438.336,00 68.315.212,00
e. PKP2A III LAN 24.790.000,00 28.925.000,00
f. PKP2A IV LAN 13.650.000,00 27.600.000,00
Jumlah 716.391.222,00 791.429.872,00
C.8.6 Bahan Baku
Rincian saldo persediaan bahan baku pada Lembaga
Administrasi Negara TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. STIA LAN Jakarta 12.683.100,00 13.731.220,00
b.STIA LAN Makassar 12.250.000,00 7.200.000,00
c. PKP2A I LAN 9.536.350,00 4.161.300,00
d. PKP2A II LAN 63.224.737,00 59.919.319,00
e. PKP2A III LAN 1.545.950,00 19.963.800,00
f. PKP2A IV LAN 9.010.000,00 4.568.700,00
Jumlah 108.250.137,00 109.544.339,00
C.8.7 Persediaan Lainnya
Rincian saldo nilai persediaan lainnya pada Lembaga
Administrasi Negara TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. LAN Jakarta 121.003.508,00 143.014.157,00
b.STIA LAN Makassar 13.524.500,00 8.597.500,00
c. PKP2A I LAN 10.117.860,00 5.147.780,00
d. PKP2A II LAN 6.095.200,00 19.053.110,00
e. PKP2A III LAN 6.456.552,00 10.069.280,00
f. PKP2A IV LAN 5.570.800,00 0,00
Jumlah 162.768.420,00 185.881.827,00
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik.
Aset Tetap Rp923.386.867.906,00
Aset Tetap
Jumlah aset tetap TA 2017 dan 2016 sebesar Rp923.386.867.906,00
dan Rp926.507.764.434,00.
Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :
Tanah Rp515.131.306.413,00
C.9 Tanah
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Administrasi
Negara TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp515.131.306.413,00 dan Rp511.094.866.313,00 dengan rincian
sebagai berikut :
TA 2017 TA 2016
a. LAN Jakarta 452.766.499.700,00
448.730.059.600,00
b.
STIA LAN Bandung
15.547.126.713,00
15.547.126.713,00
c.
STIA LAN Makassar
16.434.000.000,00
16.434.000.000,00
d. PKP2A II LAN 7.183.800.000,00
7.183.800.000,00
e. PKP2A III LAN 1.939.000.000,00
1.939.000.000,00
f. PKP2A IV LAN21.260.880.000,0
021.260.880.000
,00
Jumlah515.131.306.41
3,00511.094.866.3
13,00
Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Mutasi transaksi penambahan tanah adalah berupa:
a. Transaksi penambahan dari hibah
Penambahan dari hibah terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp4.036.440.100,00 merupakan hibah yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang
berlokasi di Banjar Baru Kalimantan Selatan seluas 198.504 m².
Hibah tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan telah
memperoleh registrasi dan pengesahan.
Adapun bidang tanah yang perlu mendapat perhatian adalah
sebagai berikut :
a. Tanah seluas 51.265 m2 milik pemda atau instansi lain :
i. Tanah yang dipergunakan untuk perkantoran Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN adalah tanah milik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status hak pakai
berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
No. 593/SK.997-PLK/95 tanggal 7 Juni 1995 bahwa
Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Barat telah menyetujui status
ijin penggunaan tanah seluas + 5 ha di Desa Cikeruh
Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang sebagai hak guna
pakai. Sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 2007
bahwa Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LAN dapat menggunakan tanah tersebut selama
dipergunakan (Hak Guna Pakai), dalam hal ini Pusat Kajian
dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN telah
menindaklanjuti untuk pelimpahan tanah tersebut menjadi
Milik Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LAN (Milik Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana
tertuang dalam Surat Permohonan Nomor. 420/XI/1/1/2008
tanggal 10 Juni 2008 tentang peralihan status kepemilikan
tanah. Dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris
Daerah menyampaikan surat No. 593/2065/PLK tanggal 10
Juli 2008 yang menyampaikan informasi bahwa pada saat itu
permohonan peralihan status belum dapat dipenuhi. Setelah
itu ditindak lanjuti kembali dengan surat permohonan hibah
No. 332/XI/1/1/2011 tanggal 13 April 2011. Setelah surat
permohonan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Barat, kemudian terbit Surat jawaban No.
593/2520/Pbd tanggal 28 Juni 2011 yang menyatakan bahwa
tanah tersebut statusnya berubah dari Hak Guna Pakai
menjadi Hak Pinjam Pakai.
Terkait dengan hal tersebut, maka Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN pada tanggal 17
Februari 2012 menyampaikan surat permohonan untuk
mendapatkan perjanjian Pinjam Pakai kepada Gubernur Jawa
Barat selaku pimpinan pemerintah di Pemerintahan Provinsi
Jawa Barat. Saat surat permohonan tersebut dalam proses
pengajuan, telah dilakukan rapat pembahasan mengenai
status tanah Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur I LAN (fokus kepada proses hibah tanah) dengan
berbagai pihak terkait yaitu Biro Perlengkapan Provinsi Jawa
Barat, pihak DJKN Kementerian Keuangan dan KPKNL Kota
Bandung serta para pejabat struktural LAN pada tanggal 13
Mei 2012 di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur I LAN. Salah satu hasil rapat memastikan bahwa
proses pinjam pakai tanah Jatinangor sedang diproses di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk hibah bisa
diajukan tetapi tetap pinjam pakai yang lebih diutamakan. Pada tahun 2012 PKP2A I LAN telah mengirim Surat Perihal
Permohonan Hibah dari Sekretaris Utama LAN No.
1388/S.1/RTP.03.02/2012 tanggal 25 Juni 2012 kepada
Gubernur Jawa Barat namun belum ada jawaban resmi dari
pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya PKP2A I
LAN ditawarkan oleh Pemda Jawa Barat untuk pinjam pakai
selama 30 tahun, LAN telah melakukan konsultasi ke
Direktorasi PKNSI Kemenkeu melalui surat Sekretaris Utama
nomor 2902/K.1/RTP.03.2 tanggal 6 September 2013 yang
dibalas surat PKNSI Kemenkeu nomor S-1992/KN.5/2013
tanggal 28 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa usulan
kerjasama pemanfaatan yang merupakan pendayagunaan
BMD berupa tanah Pemerintah Pemrov Jawa Barat di
Jatinangor yang saat ini dilakukan dengan mekanisme Pinjam
Pakai telah sesuai ketentuan, dan akhirnya Pinjam Pakai tanah
telah diperpanjang untuk masa 2 tahun berdasarkan
Perjanjian antara Pemrov Jawa Barat dengan LAN Nomor
593/64/Pbd(2/S.1/HKM.11.1) tanggal 19 Mei 2014, yang
berakhir masa pinjam pakai per 19 Mei 2016. Setelah
Sestama mengirim surat nomor 857/S.1/RTB.02.3 tanggal 4
Maret 2016 ke Sekda Provinsi Jawa Barat perihal Pengajuan
Perpanjangan Pemanfaatan Tanah (Pinjam Pakai), selanjutnya
telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
593/Kep.107-PBD/2016 tanggal 1 November 2016 tentang
Perjanjian Pinjam Pakai Tanah di Jalan Kiara Payung Nomor 4.7
Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Daerah Sumedang
Kepada PKP2A-I LAN Republik Indonesia.
ii. Tanah seluas 1.265 m2yang berlokasi di Jl. Cimandiri No. 38
Bandung yang dipergunakan untuk perkantoran STIA LAN
Bandung, merupakan lahan Sekretariat Negara. Penggunaan
tanah ini didasarkan pada MOU No. PERJ/41/Setneg/9/2001
antara LAN dengan Setneg yang berakhir 2011. Melalui surat
Kepala LAN No. 193/VIII/6/2010 tertanggal 08 Februari 2010.
LAN berupaya mengajukan permohonan kepada Menteri
Sekretaris Negara untuk menghibahkan tanah tersebut
kepada LAN. Selanjutnya telah terbit perjanjian penggunaan
sementara tanah milik Sekretaris Negara RI antara
Kementerian Sekretaris Negara RI dengan Lembaga
Adminisrasi Negara Nomor Per
19/Kemsetneg/Sesmen/09/2011 tanggal 5 September 2011
dan telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian Penggunaan
Sementara dari Sekretaris Negara RI nomor PERJ-
04/Kemensetneg/Sesmen/09/2013 tanggal 5 September 2013
yang akan berakhir tanggal 5 September 2015.
Pada bulan Juli tahun 2015, STIA LAN Bandung mengajukan
kembali permohonan perpanjangan penggunaan lahan
dengan nomor surat permohonan 4016/KS.1/RTR.03.2C/2015
yang langsung disampaikan kepada Kemensesneg melalui
/Up Bapak Masrukh.
Pada Bulan desember tahun 2015 kami mendapatkan surat
pemanggilan dari Kemensesneg mengenai kelanjutan
penggunaan lahan tersebut, dimana dari LAN diwakili oleh
Bapak Sudardi (Biro Umum) dan Bapak Samiaji (Kasubag
BMN) dan dari STIA LAN Bandung Bapak Rhamdani Priatna
(Kabag Umum) dan Bapak Achmad Sodik (Kasubag TU dan
RT).
Dari hasil pertemuan itu tanah Jl Cimandiri No 38 sepakat
untuk dihibahkan atau dialih setatuskan kepada STIA LAN
Bandung dan sampai sekarang masih dalam proses di
Kementerian Keuangan.
Pada tanggal 27 Oktober 2016 LAN telah mendapatkan
jawaban final dari Kemensegneg yang ternyata belum bisa
menyerahkan/alih status tanah Jalan Cimandiri 38 Bandung
ke LAN. Oleh karena itu LAN masih memperpanjang status
pinjam pakai tanah, oleh karena itu LAN masih
memperpanjang status pinjam pakai tanah. Selanjutnya
Kemensetneg telah menerbitkan Perjanjian Penggunaan
Sementara Berupa Tanah antara Kemensetneg dengan LAN
Nomor PERJ-07/Kemensetneg /Ses/10/2016 I 9/S.1/HKM.03.2
tanggal 25 Oktober 2016.
b. Tanah LAN yang dikuasai oleh pihak lain :
i. Tanah Blok E seluas 3.555 m2 berdasarkan sertifikat nomor
09.01.06.09.4.00082 yang berlokasi di Jl. Administrasi II
Pejompongan Jakarta Pusat berstatus sebagai Aset Negara
yang dikuasai oleh LAN sejak tahun 1958 hingga sekarang
dan dilaporkan sebagai kekayaan negara kepada
Kementerian Keuangan. Tanah tersebut diatas dikuasai oleh
pegawai Kejaksaan Agung sebagai perumahan dinas sejak
tahun 1961 sampai dengan sekarang, LAN telah melakukan
berbagai upaya untuk melakukan pengalihan tanah tersebut
melalui berbagai pertemuan dengan Kejaksaaan Agung,
DJKN dan penyampaian surat kepada pihak-pihak terkait.
Namun pihak Kejaksaan Agung sampai dengan akhir bulan
Desember 2009 belum menyampaikan hasil tindak
lanjutnya, sehingga Lembaga Administrasi Negara
mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: 2044/VIII/7/3/2009 tanggal 31 Desember 2009
perihal Progres Perkembangan Pembebasan Perumahan
Pegawai Kejaksaan Agung yang menempati Tanah LAN di
Pejompongan dan surat yang ditujukan kepada Wakil Jaksa
Agung RI Nomor 491/VII/7/3/2010 tanggal 19 Mei 2010.
Kemudian untuk membantu penyelesaian tanah ini, sudah
dilakukan pertemuan pada hari Senin, tanggal 21 Maret
2011 bertempat di PPLPN LAN Pejompongan Jakarta Pusat
antara LAN, Kejaksaan Agung, BPK dan Penghuni komplek
Kejaksaan Agung.
Hasil kesepakatan rapat ini sebagai berikut :
1. Pihak Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti pertemuan
ini dengan meminta bukti-bukti/data-data penghunian
rumah komplek Kejaksaan Agung di Jalan Administrasi II
Blok E Pejompongan selambatnya akhir April 2011.
2. BPK mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk segera
mengosongkan tanah yang dihuni oleh warga Kejaksaan
Agung tahun 2011.
3. Tanah yang dihuni oleh warga Kejaksaan Agung di jalan
Administrasi II Blok E Pejompongan Jakarta adalah benar
milik LAN dan pihak Kejaksaan Agung mengakui bahwa
tanah tersebut tidak tercatat di aset Kejaksaan Agung.
Selanjutnya LAN sudah menyampaikan surat sebagai
berikut :
1. Surat Kepala LAN kepada Jaksa Agung Nomor
1007/VIII/7/3/3/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal
Progres Perkembangan Pembebasan Perumahan Pegawai
Kejaksaan Agung yang menempati Tanah LAN di
Pejompongan.
2. Surat Sekretaris Utama Nomor 095/S.1/RTP.02.3 tanggal
26 September 2012, kepada Anggota Pembina Utama
AKN3 BPK RI perihal permohonan bantuan penyelesaian
pembebasan perumahan pegawai Kejaksaan Agung yang
menempati tanah LAN di Pejompongan.
Dari kedua surat tersebut sampai saat ini belum ada
balasannya. Untuk selanjutnya LAN menunggu rekomendasi
dari BPK.
Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015
telah diadakan pertemuan di ruang Kelas C Graha
Wicaksana PPLPN yang dipimpin Kepala Biro Umum, selain
pihak LAN pertemuan dihadiri pihak Kejaksaan Agung, Ketua
RW dan RT, serta Kepolisian, tanpa dihadiri satupun warga
penghuni mess kejaksaan agung pejompongan padahal
sudah diberi undangan rapat oleh LAN. Sebelumnya dari
Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan surat nomor B-
608/C.6/Cpl/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015 kepada
warga penghuni mess kejaksaan agung pejompongan perihal
pembebasan perumahan pegawai kejaksaan agung yang
menempati tanah LAN di pejompongan.
Pihak LAN telah memasang papan nama ‘’ Tanah Milik LAN’
dan mendapat respon tegas dari penghuni untuk meminta
ada pertemuan kembali.
Progres selanjutnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia
menjawab surat yang dkirimkan oleh Kepala LAN tertanggal
16 Agustus 2016 Nomor 2513/K.1/PTB.02.3 yang
menyatakan akan mengembalikan tanah LAN yang ditempati
pegawai Kejaksaan Agung sesuai dengan surat tertanggal 12
Oktober 2016 perihal Pengembalian aset barang milik
negara berupa tanah. Namun dari pihak warga Kejaksaan
Agung menyampaikan nota tertanggal 10 November 2016
perihal penolakan terhadap penyerahan tanah di Blok E
Petamburan Jakarta Pusat tersebut kepada LAN.
Terkait dengan nota yang disampaikan oleh pihak warga
Kejaksaan Agung pada tgl 10 November 2016, tanggal 5
Januari 2017 telah disampaikan surat Kepala LAN Nomor
15/K.1/RTB.02.3 perihal Permohonan Bantuan Pengosongan
Aset BMN Bangunan/Penghuni Diatas Tanah di Blok E
Petamburan Jakarta Pusat Milik Lembaga Administrasi
Negara.
Dan selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2017, disampaikan
kembali himbauan pengosongan tanah Blok E kepada warga
penghuni tanah blok E nomor E1 s/d E17 dengan surat
Sestama LAN Nomor 1531/S.1/RTB.01.7 perihal Pengosongan
Tanah LAN Blok E, dengan waktu pengosongan paling lambat
60 hari sejak surat ditandatangani.
Pada tanggal 13 Juli 2017, melalui Surat Plh. Kepala
Lembaga Administrasi Negara No. 1994/K.1/RTB.02.3 yang
ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, disampaikan bahwa
sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Utama LAN, para
penghuni tanah yang terletak di tanah a quo telah
menyampaikan Nota Penolakan terhadap pengosongan
tanah tertanggal 19 Juni 2017.
Pada tanggal 1 Agustus 2017, melalui Surat Sekretaris
Utama nomor 3020/S.1/RTB.01.1, kembali dihimbau kepada
warga penghuni Blok E/01 s.d E/17 yang menempati tanah
LAN tanpa dasar hak atas tanah yang sah untuk segera
mengosongkan tanah dimaksud paling lambat dalam waktu
7 (tujuh) hari kalender sejak surat ditandatangani.
Selanjutnya masalah tanah LAN Blok E ini telah dilaporkan
ke pihak Polda Metro Jaya dengan uraian sebagai berikut :
- Tanggal 14 November 2017 berkas dokumen terkait tanah
blok E telah disampaikan LAN ke penyidik Direktorat
Kriminal Umum Polda Metro.
- Tanggal 21 November 2017 dilakukan pemanggilan oleh
Polda Metro Jaya kepada bapak Prof. Johanes Basuki dan
tanggal 23 November 2017 pemanggilan bapak Makmun
sebagai saksi fakta dari LAN.
- Tanggal 4 Desember 2017 dilakukan pemanggilan oleh
Polda Metro kepada Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan
Agung (Bapak Suwarto).
Pihak Polda juga telah melayangkan surat undangan tanggal
21 Desember 2017 untuk Saksi fakta dari BPN Jakarta Pusat
jadwal pemanggilan pada 4 Januari 2018, dan juga akan
dilakukan pemanggilan terhadap 17 warga penghuni tanah
Blok E pada Januari 2018.
Pada tanggal 31 Juli 2017, Lembaga Administrasi Negara
ditujukan ke Sekretaris Utama menerima surat dari DJKN
Kemenkeu nomor S-165/KN.2/2017 perihal Tanggapan atas
Penyelesaian Permasalahan Aset pada Lembaga Administrasi
Negara (LAN), sebagai jawaban atas surat Sekretaris Utama
LAN nomor 1400/S.1.2/RTB.02.3 tanggal 15 Mei 2017 perihal
Penyelesaian Permasalahan Aset. Isi surat balasan tersebut
memberi alternatif penyelesaian berupa pemindahtanganan
(berupa lelang penjualan) setelah mendapat persetujuan
DPR menggunakan harga pasar dari penilai pemerintah, atau
dengan pemanfaatan/sewa oleh pihak ketiga, atau
penetapan sebagai BMN idle.
ii. Tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di jalan tembus
Hertasning (PKP2A II LAN Makassar) terkena proyek jalan
lingkar dan belum dapat dihapuskan dari buku inventaris,
karena tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan dasar
untuk mengeluarkan dari buku inventaris. Dokumen
kepemilikannya masih berupa surat pernyataan pelepasan
hak atas tanah. Untuk menyelesaikan hal ini LAN sudah
melakukan proses pengurusan ke BPN Kota Makassar.
LAN mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan
tanggal 22 Mei 2012 nomor 1194/K.I/RTP.03.2 perihal
permasalahan tanah milik PKP2A II LAN Makassar di Jalan
Hertasning Makassar bahwa Pemda untuk segera
mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara perihal
pemindah tanganan BMN milik PKP2A II LAN Makassar
Kepada Pemerintah Pemda Sulawesi Selatan dengan tindak
lanjut penjualan ganti rugi, tukar menukar atau hibah dan
sampai laporan ini dibuat belum ada jawaban dari Pemda
Sulawesi Selatan.
Pada tahun 2014 pihak PKP2A-II LAN Makassar telah
melakukan persuratan ke KPKNL Makassar terkait
persetujuan hibah tanah ke Pemda Kota Makassar,
selanjutnya pihak KPKNL Makassar menerus limpahkan ke
DJKN Pusat Jakarta.Pihak PKP2A II LAN Makassar berkoordinasi dengan LAN
Pusat dan kantor DJKN Pusat terkait surat yang diterus
limpahkan dari KPKNL Makassar ke DJKN Pusat. Atas saran
pembina DJKN maka pihak PKP2A-II Makassar telah
melakukan perubahan kodefikasi tanah dan proses
penetapan status penggunaan ke KPKNL Makassar, untuk
selanjutnya akan dilakukan alih status penggunaan tanah
kepada Pemda Kota Makassar.
Penghibahan tanah ke Pemkot Makassar dalam proses
persetujuan hibah dari KPKNL Makassar yang dilakukan
sejak tahun 2011. Dokumen pendukung proses penghibahan
tanah ke Pemkot Makassar telah dilampirkan berupa Surat
Pernyataan Bersedia Menerima Hibah oleh Pemkot Makassar
ditandatangani Kepala BPKAD Kota Makassar nomor
900/419/BPKA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014, namun
dikarenakan karena proses yang lama surat Pernyataan
Kesediaan Menerima Aset dianggap kadaluarsa karena
menurut KPKNL sudah melebihi masa berlaku 6 bulan
sehingga harus diperbaharui.
Selanjutnya berdasarkan hasil informasi kepada pihak
KPKNL Makassar tanggal 1 Maret 2017 diketahui bahwa
pihak yang seharusnya menandatangani surat pernyataan
bersedia menerima hibah adalah Walikota Makassar. Pihak
Pemkot Makassar dan KPKNL Makassar terjadi perbedaan
persepsi mengenai penerima hibah tanah tersebut sehingga
proses persetujuan hibah tersebut belum dapat dilanjutkan.
Penerima hibah tanah seharusnya Sekretaris Kota Makassar
selaku Pengelola Barang Daerah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah nomor 27 tahun 2014.
Selanjutnya PKP2A-II Makassar meminta kesediaan Pemkot
Makassar untuk menerima hibah tanah secara tertulis. Surat
Pernyataan bersedia menerima hibah Oleh Pemkot Makassar
sebenarnya telah ditandatangani oleh Sekda kota Makassar
tertanggal 3 Maret 2017. Namun setelah dibawa ke KPKNL
untuk pengurusan selanjutnya ternyata surat pernyataan
tersebut harus disertai dengan materai. Jadi dilakukan
pengurusan penandatanganan ulang. Sampai saat ini
pengurusan penandatanganan ulang surat pernyataan
tersebut masih dalam proses mengingat kesibukan dari
Sekda Kota Makassar. Dalam proses penandatanganan ulang, Bidang Aset pada
BPKAD Pemkot Makassar meminta fotocopy tanda
kepemilikan tanah yang akan mereka terima untuk
mengetahui lokasi dan titik koordinat tanah yang akan
mereka terima demi tertibnya aset. Kemudian fotocopy Surat Pelepasan Hak yang merupakan
satu satunya bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PKP2A II
LAN diserahkan kepada BPKAD Pemkot Makassar Bidang
Aset pada tanggal 30 Maret 2017. Surat Pelepasan Hak
tersebut hanya mencantumkan nomor persil. Selanjutnya tanggal 3 April 2017 dilakukan kembali
pertemuan dengan Kepala Bidang Aset sebagai tindaklanjut
pengurusan hibah tersebut.Setelah meminta Sekda Kota Makassar untuk melakukan
penandatanganan ulang, Pemkot Makassar meminta titik
koordinat letak tanah. Sedangkan alas hak yang dimiliki
berupa surat pelepasan hak tidak mencantumkan titik
koordinat letak tanah yang sekarang sudah menjadi jalan.
Atas pertemuan penunjukan lokasi dari pihak PKP2A II LAN
dan pihak kota Makassar bulan oktober 2017 untuk
mengetahui letak tanah, akhirnya Pemkot menegaskan
bahwa letak tanah tersebut tidak pada wilayah kota
Makassar namun pada wilayah Provinsi Sul-Sel. Saat ini
pihak PKP2A II LAN menunggu surat pernyataan mengenai
hal tersebut dari Pemkot Makassar.
c. Rumah/Tanah Pejompongan
Tanah seluas 5.424 M2 yang terletak di komplek LAN Blok D dan
F Kampus PPLPN LAN Pejompongan telah bersertifikat, Blok D
sertifikat No. AD 619947, tanggal 9 Oktober 1995 seluas 2.194
M2 dan Blok F sertifikat No. AD 619948, tanggal 9 Oktober 1995
seluas 3.230 M2, dibangun rumah tempat tinggal pegawai LAN
atas biaya sendiri (ditempati oleh pegawai aktif Golongan II:
SATPAM, Pengemudi dan Pesuruh) berdasarkan Surat Ijin Untuk
Mempergunakan Tanah Negara Yang Dikuasai Oleh LAN antara
lain No.111.1/SEKLAN/4/80 tanggal 5 April 1980, Nomor
11.54/XI/1/1/1989 tanggal 17 Januari 1989 dan Nomor
323/XI/2/1/1993 tanggal 19 Februari 1993. Tanah tersebut
masih tercatat sebagai aset LAN, belum dapat dihapuskan dari
pembukuan barang inventaris LAN.Pertimbangan tanah itu untuk dihapuskan antara lain :
1) Tanah tersebut tidak mungkin lagi dimanfaatkan untuk
Tupoksi hasil dari Kementerian Perumahan Rakyat;
2) Selama ini para penghuni belum pernah mendapatkan
fasilitas perumahan dari Negara.
Untuk menindaklanjuti proses penghapusan, LAN telah
menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan RI No.
239/VIII/7/3/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal Penghapusan
Tanah Milik Negara. Selanjutnya berdasarkan tanggapan
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. S-
1728/A/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Usul penghapusan
kavling/tanah milik Negara pada LAN sebagai berikut :
1) Hingga saat ini belum ada pedoman pelaksanaan lebih
lanjut atas ketentuan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang antara
lain mengatur bahwa pemindahtanganan tanah dan/atau
bangunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dapat
dilakukan tanpa persetujuan DPR;
2) Sambil menunggu ditetapkannya pedoman pelaksanaan
dimaksud, saat ini sedang dilakukan proses penelitian
secara menyeluruh terhadap permohonan penghapusan
tanah dan/atau bangunan dari seluruh Departemen/
Lembaga yang diperuntukan bagi pegawai negeri;
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, usulan Saudara
dimaksud saat ini belum dapat kami pertimbangkan hingga
menunggu selesainya proses atau hasil sebagaimana dimaksud
pada butir 1 dan 2 diatas.Selanjutnya sesuai dengan informasi dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa saat ini masih
dalam proses inventarisasi, penelitian dan penilaian aset BMN
secara menyeluruh/nasional termasuk terhadap permohonan
penghapusan tanah dan/atau bangunan dari seluruh
Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan bagi pegawai negeri,
sehingga hasilnya hingga saat ini masih menunggu proses hasil
penelitian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan.Selanjutnya pada awal tahun 2017 akan dilakukan pendataan
ulang terhadap penghuni Tanah LAN di Blok D dan Blok F
Pejompongan Jakarta Pusat.Pada tanggal 31 Maret 2017 telah dilakukan pertemuan antara
LAN dengan Warga Penghuni Blok D dan F di Auditorium Graha
Wicaksana untuk menginformasikan tentang pendataan ulang,
rapat dipimpin oleh Sestama. Selanjutnya pada bulan April 2017, LAN telah melakukan
Pendataan Ulang terhadap warga yang menempati tanah LAN
Blok D dan F Pejompongan.Pada tanggal 7 Juni 2017 LAN (dipimpin Kepala Briro Umum dan
Inspekur LAN) mengundang kembali warga blok D dan F di kelas
graha wicaksana, untuk menyampaikan masalah dari hasil
pendataan ulang. Selanjutnya, LAN menyampaikan Surat
Edaran Sestama nomor 1681/S.1HMI.01 tanggal 19 Juni 2017
kepada warga tentang Penggunaan Tanah LAN Blok D dan F.Pada tanggal 31 Juli 2017, Lembaga Administrasi Negara
ditujukan ke Sekretaris Utama menerima surat dari DJKN
Kemenkeu nomor S-165/KN.2 /2017 perihal Tanggapan atas
Penyelesaian Permasalahan Aset pada Lembaga Administrasi
Negara, sebagai jawaban atas surat Sekretaris Utama LAN
nomor 1400/S.1.2/RTB.02.3 tanggal 15 Mei 2017 perihal
Penyelesaian Permasalahan Aset. Isi surat balasan tersebut
memberi alternatif penyelesaian berupa pemindahtanganan
(berupa lelang penjualan) setelah mendapat persetujuan DPR
menggunakan harga pasar dari penilai pemerintah, atau dengan
pemanfaatan/sewa oleh pihak ketiga, atau penetapan sebagai
BMN idle.
d. Tanah seluas 300 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak
di jalan Skarda “N” (PKP2A II LAN), dokumen kepemilikannya
masih berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.
Sampai laporan ini dibuat, status tanah tersebut masih dalam
proses pengurusan sertifikat ke BPN kota Makassar, dan setelah
dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN Kota Makassar
terdapat ketidaksesuaian antara ukuran yang tertera dalam
sertifikat induk dengan hasil pengukuran fisik di lapangan oleh
BPN, sehingga akan mengakibatkan terbitnya dua sertifikat.
Sementara masih menunggu penerbitan sertifikat dengan luas
161 m2, dan sisa tanah yang tidak masuk dalam sertifikat induk
yang berukuran 178 m2. Pihak BPN Kota Makassar menyarankan
untuk membuat surat pernyataan kepemilikan yang diperkuat
oleh Saksi-saksi dalam hal ini para tetangga lokasi tanah dan
diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Lurah Gunung Sari
Kota Makassar. Saat ini masih menunggu proses pengecekan
fisik dari pihak Kelurahan Gunung Sari.
Selanjutnya PKP2A II LAN menyurat ke kantor BPN kota Makassar
untuk menerbitkan sertifikat dari sebagian tanah yang
merupakan hasil pengukuran BPN yang atas haknya sudah jelas,
surat diterima oleh BPN pada tanggal 13 Maret 2017. Atas tanah seluas 161 m2, menunggu berkas ukur dari bagian
pengukuran untuk bisa diterbitkan sertifikat.Untuk tanah seluas 178 m2, menurut pihak BPN atas haknya
belum jelas, selanjutnya telah dilakukan pengurusan ke pihak
kelurahan Gunung Sari.
e. Pada Laporan BMN tercatat aset Tanah fasilitas umum (tanah
bangunan tempat tinggal lainnya) seluas 43.641 m2 yang
berada di :
1. Jalan Administrasi II
Pejompongan Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang Jakarta
Pusat seluas 34.088 m2 dengan bukti penguasaan tanah
Bekas Eigendom No. 6651.
2. Jalan Siaga Raya Pejaten I Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar
Minggu Jakarta Selatan seluas 3.516 m2 dengan bukti
penguasaan tanah AJB Pelepasan Hak No. 132 tanggal 27
Agustus 1977.
3. Jalan H. Samali Pejaten II Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan seluas 1.816 m2 dengan bukti penguasaan
tanah Akta Pelepasan Hak No. 9 tanggal 2 Juni 1979 dan No.
111 tanggal 16 Agustus 1979.
4. Jalan Lembah Cirendeu Permai seluas 481 m2 dengan
penguasaan tanah AJB Perjanjian No.6 tanggal 8 Juni 1983.
5. Jalan Galuh Pisangan Cirendeu I Tangerang Selatan Jawa Barat
seluas 1.714 m2 dengan bukti penguasaan tanah AJB
Pelepasan Hak No.28 tanggal 20 September 1983.
6. Jalan Muri Salim Pisangan Cirendeu II Tangerang Selatan Jawa
Barat seluas 2.026 m2 dengan bukti penguasaan tanah AJB
Pelepasan Hak No.24 tanggal 12 Juli 1985.
Tanah LAN yang tercatat di Neraca dengan peruntukan Tanah
Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya (Fasilitas Umum/ Sosial)
perlu dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan oleh karena
secara fisik sangat sulit pengamanannya dan menjadi
tanggungjawab LAN sesuai dengan Laporan BMN.
Terhadap permasalahan Tanah Fasum LAN yang berada di
lingkungan perumahan pegawai, LAN telah menyampaikan surat ke
Pemda DKI Jakarta dengan surat nomor 2577/S.1.2/RTB.02.3
tanggal 30 Agustus 2016, dan Tangerang Selatan dengan surat
nomor 2583/S.1.2/RTB.02.3 tanggal 31 Agustus 2016.
Selanjutnya dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) PEMDA DKI Jakarta telah menanggapi dengan
mengundang rapat Tim BMN LAN Pusat di Gedung Balai Kota
Pemda DKI Blok G Lantai 14 Jalan Medan Merdeka Selatan pada
tanggal 29 September 2016, yang dari hasil rapat diminta agar
LAN melengkapi dokumen persyaratan serah terima aset tanah
fasum serta LAN agar memperhatikan jenis kewajiban penyerahan
atau penyediaan Fasum dalam SIPPT serta konstruksi dan marka
jalan diatas tanah yang akan diserahkan.
Dalam rangka Percepatan Sertifikasi BMN berupa tanah atas nama
Pemerintah cq. LAN, maka pada tahun 2012 LAN telah melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Sekretaris Utama telah
mengirimkan surat nomor 546/S.1/RTP.03.1 tanggal 12 Maret
2012 tentang data BMN berupa tanah LAN seluas 175, 472 m2
sesuai bukti kepemilikan tanah menggunakan Aplikasi SiMANTAP
(Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah)
kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendataan Tanah Badan
Pertahanan Nasional.
2. Sekretaris Utama telah
mengirimkan surat nomor 1078/S.1/RTP.03.2 tanggal 30 April
2012 tentang laporan pendataan BMN berupa tanah
menggunakan aplikasi SiMANTAP (Sistem Informasi Manajemen
Pendataan Tanah Pemerintah) kepada DJKN Kementerian
Keuangan.
3. Kepala Biro Umum telah
menyampaikan surat nomor 08/S.1.1/RTP.03.2 tanggal 5 April
2012 tentang data tanah LAN seluas 175,472 m2 sesuai bukti
kepemilikan tanah menggunakan Aplikasi SiMANTAP kepada
DJKN Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan update
data SiMANTAP disebabkan terjadi perubahan luas tanah
berdasarkan sertifikat yang dimiliki STIA LAN Makassar yang
sebelumnya luas tanah 2.000M2 menjadi 4.085M2.
Permasalahan aset tanah penyelesaiannya sangat tergantung
dengan pihak eksternal.
Permasalahan data SiMANTAP adanya temuan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Tim BPK tentang perbedaan data tanah pada Laporan
BMN LAN Tahun 2014 dengan data pada lampiran Nota dinas
Tortama KN II BPK nomor 155/ND/XV/03/2015 tanggal 13 Maret
2015 perihal Penyampaian data sertifikasi tanah pemerintah
berdasarkan aplikasi SiMANTAP DJKN Kementerian Keuangan per
30 Juni 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sekretaris Utama LAN melalui Kepala Biro Umum telah
menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan nomor 2314/S.1/PPP.01.3 perihal
Permintaan Data ADK SiMANTAP pada tanggal 25 Juni 2015.
2. Setelah melalui beberapa kali konfirmasi ke DJKN perihal belum
adanya balasan atas surat pada poin 1 diatas maka selanjutnya
LAN baru menerima surat dari Direktur BMN DJKN Kemenkeu
nomor S-20/KN.2/2016 perihal Kesesuaian data SiMANTAP pada
tanggal 15 Januari 2016. Didalam lampiran surat tersebut
disampaikan data rincian tanah dari aplikasi SiMANTAP menurut
DJKN dimana jumlah data tanah LAN sama dengan data pada
lampiran nota dinas BPK diatas.
3. Berdasarkan telaahan terhadap rincian data tanah pada
lampiran surat DJKN diatas dibandingkan dengan aplikasi
SiMANTAP yang berada di LAN, data tanah pada Laporan BMN
LAN Tahun 2014, dan konfirmasi dengan pengelola BMN di satker
LAN lainnya, maka perlu kami sampaikan hasil telaahan sebagai
berikut :
a. Terdapat data ganda pada satu bidang tanah dengan nomor
sertifikat sama tetapi kode SiMANTAP berbeda seperti pada
Satker STIA LAN Bandung, STIA LAN Makassar, dan PKP2A II
LAN.
b. Terdapat data ganda akibat perubahan status bidang tanah
dari status lama “belum bersertifikat” menjadi sudah
bersertifikat namun dengan kode SiMANTAP yang berbeda,
seperti pada Satker STIA LAN Makassar dan PKP2A IV LAN.
c. Kode SiMANTAP yang berbeda untuk bidang tanah yang sama
(data ganda) terjadi kemungkinan karena kesalahan teknis
penggunaan aplikasi SiMANTAP. Seharusnya tidak boleh ada
penambahan Kode SiMANTAP yang berbeda untuk satu
bidang tanah dengan bukti kepemilikan yang sama.
d. Setelah dicek dan verifikasi terhadap data ganda tersebut,
kami mendapatkan bahwa data Tanah LAN pada lampiran
surat DJKN yang sudah diseleksi sesuai luasnya dengan data
Tanah pada Laporan BMN LAN, sebagaimana terlihat pada
lampiran surat ini.
Selanjutnya melalui Nota dinas Kepala Biro Umum nomor
165/S.1.2/RTB.01.7 tanggal 10 Februari 2016 menginstruksikan
agar setiap Satker LAN yang bermasalah tersebut diharuskan
melakukan sinkronisasi, verifikasi dan evaluasi data Tanah
SiMANTAP dengan KPKNL DJKN setempat.
Selanjutnya satker STIA LAN Bandung, STIA LAN Makassar,
PKP2A II LAN dan PKP2A IV LAN telah melakukan koordinasi dan
verifikasi ke KPKNL setempat. Untuk proses lebih lanjut akan
dilakukan oleh KPKNL ke DJKN.
Peralatan dan Mesin Rp171.006.618.574,00
C.10 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin TA 2017
dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp171.006.618.574,00
dan Rp163.186.572.711,00. Rincian saldo peralatan dan mesin TA
2017 per satker adalah sebagai berikut :
Nilai Aset Tetap Akm. Penyusutan Nilai Buku
a. LAN Jakarta74.032.749.843,0
0 (62.330.385.915,00)11.702.363.928,00
b. STIA LAN Jakarta12.054.430.866,0
0 (9.935.248.940,00)
2.119.181.926,00
c. STIA LAN Bandung 9.058.270.108,00 (7.367.041.803,00)
1.691.228.305,00
d. STIA LAN Makassar 6.116.528.775,00 (4.989.560.647,00)
1.126.968.128,00
e. PKP2A I LAN24.141.369.018,0
0 (21.785.634.164,00)
2.355.734.854,00
f. PKP2A II LAN21.199.228.517,0
0 (18.775.898.101,00)
2.423.330.416,00
g. PKP2A III LAN10.514.804.790,0
0 (9.262.875.693,00)
1.251.929.097,00
h. PKP2A IV LAN13.889.236.657,0
0 (8.917.299.853,00)
4.971.936.804,00
Jumlah171.006.618.57
4,00(143.363.945.116,
00)27.642.673.45
8,00
Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:
a. Transaksi
penambahan dari pembelian
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp4.566.923.000,00 berupa alat kantor
sebesar Rp487.870.000,00, alat rumah tangga sebesar
Rp387.088.000,00, alat studio sebesar Rp126.460.000,00, alat
komunikasi sebesar Rp8.500.000,00, computer unit sebesar
Rp628.630.000,00 dan peralatan computer Rp2.928.375.000,00.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp1.089.375.750,00 berupa pembelian
alat kantor sebesar Rp455.977.750,00, alat rumah tangga
sebesar Rp284.140.400,00, alat studio sebesar
Rp78.413.600,00, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika
sebesar Rp14.777.000,00, computer unit sebesar
Rp168.080.000,00 dan peralatan komputer sebesar
Rp87.987.000,00.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp895.763.700,00 berupa pembelian
alat kantor sebesar Rp72.145.000,00, alat rumah tangga
sebesar Rp231.929.700,00, alat studio sebesar Rp2.272.000,00,
komputer unit sebesar Rp471.588.000,00, peralatan komputer
sebesar Rp116.829.000,00 dan alat kerja penerbangan sebesar
Rp1.000.000,00
- STIA LAN Makassar sebesar Rp583.982.360,00 berupa
pembelian alat kantor sebesar Rp42.020.000,00, alat rumah
tangga sebesar Rp218.210.000,00, alat studio sebesar
Rp5.000.000,00, komputer unit sebesar Rp299.252.360,00,
peralatan komputer sebesar Rp17.000.000,00 dan unit peralatan
proses/produksi sebesar Rp2.500.000,00.
- PKP2A I LAN sebesar Rp722.234.250,00 berupa pembelian alat
kantor sebesar Rp202.724.500,00, alat rumah tangga sebesar
Rp197.386.750,00, alat studio sebesar Rp7.315.000,00, alat
komunikasi sebesar Rp8.360.000,00 komputer unit sebesar
Rp137.449.440,00, peralatan komputer sebesar
Rp119.108.060,00 dan unit peralatan proses/produksi sebesar
Rp49.890.500,00.
- PKP2A II LAN sebesar Rp695.490.400,00 berupa pembelian alat
kantor sebesar Rp68.262.100,00, alat rumah tangga sebesar
Rp531.663.200,00, alat studio sebesar Rp16.818.700,00,
komputer unit sebesar Rp68.246.400,00 dan peralatan komputer
sebesar Rp10.500.000,00.
- PKP2A III LAN sebesar Rp138.310.964,00 berupa pembelian alat
kantor sebesar Rp68.584.583,00, alat rumah tangga sebesar
Rp36.761.000,00, alat studio sebesar Rp9.030.928,00, komputer
unit sebesar Rp13.986.000,00 dan peralatan komputer sebesar
Rp9.948.453,00.
- PKP2A IV LAN sebesar Rp456.525.692,00 berupa pembelian alat
kantor sebesar Rp92.090.000,00, alat rumah tangga sebesar
Rp116.481.000,00, alat komunikasi sebesar Rp17.505.000,00,
peralatan pemancar sebesar Rp8.250.000,00, alat laboratorium
fisika nuklir/elektronika sebesar Rp5.840.000,00, komputer unit
sebesar Rp94.760.000,00, peralatan komputer sebesar
Rp96.839.692,00 dan peralatan olahraga sebesar
Rp24.760.000,00.
b. Penambahan dari hibah
penambahan dari hibah terdapat pada satker :- LAN Jakarta sebesar Rp109.323.514,00 merupakan hibah alat
rumah tangga sebesar Rp85.023.514,00 dari peserta Diklatpim
sebesar Rp79.023.514,00 dan dari perorangan berupa AC split
sebesar Rp6.000.000,00. Hibah komputer unit berupa 5 buah
notebook sebesar Rp24.300.000,00 dari peserta Diklatpim.Hibah sebesar Rp109.323.514,00 telah dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan
telah memperoleh registrasi dan pengesahan. - STIA LAN Jakarta sebesar Rp45.895.000,00 merupakan hibah
dari Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI)
berupa alat kantor sebesar Rp22.400.000,00, alat rumah tangga
sebesar Rp19.145.000,00 dan komputer unit sebesar
Rp4.350.000,00.Hibah sebesar Rp45.895.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan
telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
- PKP2A I LAN sebesar Rp5.650.000,00 merupakan hibah dari
peserta diklatpim berupa peralatan komputer.
Hibah sebesar Rp5.650.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan
telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
- PKP2A II LAN sebesar Rp17.400.000,00 merupakan hibah dari
peserta diklatpim berupa alat rumah tangga.
Hibah sebesar Rp17.400.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan
telah memperoleh registrasi dan pengesahan
- PKP2A III LAN sebesar Rp4.750.000,00 merupakan hibah dari
peserta diklat LRA berupa unit alat laboratorium.
Hibah sebesar Rp4.750.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan
telah memperoleh registrasi dan pengesahan
c. Penambahan dari transfer masuk
penambahan dari transfer masuk terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp10.750.000,00 merupakan transfer
masuk dari PKP2A I LAN berupa komputer unit.
d. Penambahan dari penyelesaian bangunan dengan KDP
Penambahan dari penyelesaian bangunan dengan KDP terdapat
pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp549.666.964,00 merupakan penyelesaian
pembangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang didapat
setelah selesainya pembayaran lebih dari 1 bulan berupa alat
bantu sebesar Rp542.516.964,00 dan alat rumah tangga sebesar
Rp7.150.000,00.
e. Penambahan dari Reklasifikasi Masuk
penambahan dari reklasifikasi masuk terdapat pada satker :
- PKP2A III LAN sebesar Rp80.020.000,00 merupakan reklasifikasi
masuk berupa perubahan kode barang menjadi alat rumah
tangga sebesar Rp53.020.000,00 dan unit alat laboratorium
sebesar Rp27.000.000,00.
f. Penambahan dari pengembangan nilai aset
Penambahan dari pengembangan nilai aset terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp1.370.000,00 merupakan upgrade
memori server.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp33.347.600,00 merupakan upgrade
server.
g. Penambahan Koreksi Pencatatan
Nilai/kuantitas
Penambahan dari penambahan koreksi pencatatan nilai/kuantitas
terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp21.800.000,00 merupakan koreksi nilai
dari reklasifikasi belanja barang berupa alat bantu (gondola)
sebesar Rp9.240.000,00 dan koreksi nilai berupa alat kantor
(CCTV) sebesar Rp12.560.000,00 .
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp33.000.000,00 merupakan koreksi
nilai dari reklasifikasi belanja barang berupa alat rumah tangga
(AC Kompresor) sebesar Rp33.000.000,00.
Transaksi mutasi pengurangan peralatan dan mesin sebagai
berikut :
a. Pengurangan dari Penghentian Aset Dari Penggunaannya
pengurangan dari penghentian aset dari penggunaannya
merupakan penghentian penggunaan terhadap sejumlah aset
karena kondisinya sudah rusak berat, terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp2.072.511.059,00 berupa alat bantu
sebesar Rp2.601.500,00, alat angkutan darat bermotor sebesar
Rp153.422.708,00, alat angkutan darat tak bermotor sebesar
Rp1.507.000,00, alat bengkel tak bermesin sebesar
Rp1.584.000,00, alat kantor Rp194.861.074,00, alat rumah
tangga sebesar Rp178.531.154,00, alat studio sebesar
Rp126.900.043,00 alat komunikasi sebesar Rp64.447.345,00,
alat kedokteran sebesar Rp13.570.604,00, alat laboratorium
fisika nuklir/elektronika sebesar Rp12.953.206,00, komputer unit
sebesar Rp1.078.436.568,00, peralatan komputer sebesar
Rp239.448.857,00 dan unit peralatan proses/produksi sebesar
Rp4.247.000,00.
- PKP2A IV LAN sebesar Rp78.252.272,00 berupa alat bantu
sebesar Rp55.281.342,00, alat rumah tangga sebesar
Rp9.070.930,00 dan komputer unit sebesar Rp13.900.000,00.
b. Pengurangan dari Transfer keluar
Pengurangan dari transfer keluar terdapat pada satker :
- PKP2A I LAN sebesar Rp10.750.000,00 merupakan transfer
keluar ke LAN Jakarta berupa komputer unit.
c. Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar
Pengurangan dari koreksi pencatatan terdapat pada satker :
- PKP2A III LAN sebesar Rp80.020.000,00 perubahan kode
barang.`Gedung dan Bangunan
Rp462.280.170.172,00
C.11 Gedung dan Bangunan
Saldo gedung dan bangunan TA 2017 dan 2016 adalah
Rp462.280.170.172,00 dan Rp458.833.652.138,00. Rincian
gedung dan bangunan TA 2017 adalah sebagai berikut :
Nilai Aset Tetap
a. LAN Jakarta
173.004.237.750,00
b. STIA LAN Jakarta
33.033.743.430,00
c. STIA LAN Bandung
24.184.040.905,00
d. STIA LAN Makassar 6.824.561.522,00
e. PKP2A I LAN
83.483.485.327,00
f. PKP2A II LAN 48.474.029.734,0
0
g. PKP2A III LAN
44.577.692.786,00
h. PKP2A IV LAN
48.698.378.718,00
Jumlah462.280.170.17
2,00
Akumulasi Penyusutan
(93.030.230.776,00)
Nilai Buku369.249.939.39
6,00
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
Transaksi penambahan gedung dan bangunan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Penambahan dari hibah
Transaksi penambahan hibah terdiri dari satker :
- STIA LAN Bandung sebesar Rp62.000.000,00 merupakan
hibah dari Koperasi Pegawai STIA LAN Bandung berupa
kanopi.
Hibah tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan telah
memperoleh registrasi dan pengesahan.
- PKP2A I LAN sebesar Rp2.188.935.302,00 merupakan hibah
dari DKM berupa bangunan masjid.
Hibah tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan telah
memperoleh registrasi dan pengesahan.
b. Penambahan dari reklasifikasi masuk
Transaksi penambahan reklasifikasi masuk terdiri dari satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp2.290.368.052,00 terdiri dari
bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp2.111.108.052,00
dan tugu/tanda batas sebesar Rp179.260.000,00 merupakan
reklasifikasi masuk perbaikan kode barang agar lebih sesuai.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp6.478.486.875,00 merupakan
reklasifikasi masuk) semula masuk sebagai KDP rehabilitasi
gedung kemudian direklas menjadi bangunan gedung tempat
kerja (gedung kantor).
c. Penambahan dari pengembangan nilai aset
Transaksi penambahan pengembangan nilai aset terdiri dari
satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp15.730.000,00 berupa pemasangan
partisi pada ruang laboratorium bahasa pada balai Bahasa.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp358.240.000,00 berupa
renovasi masjid.
- PKP2A I LAN sebesar Rp43.972.000,00 berupa renovasi
gedung kantor.
d. Penambahan dari pengembangan melalui KDP
Penambahan dari pengembangan melalui KDP terdiri dari
satker :
-LAN Jakarta sebesar Rp1.616.073.036,00 berupa pencatatan
secara bertahap/termin bulan untuk renovasi gedung Makarti
Bhakti Nagari dan bangunan tempat ibadah di PPLPN
Pejompongan.
-STIA LAN Makassar sebesar Rp476.775.500,00 pencatatan
secara bertahap/termin bulan untuk renovasi laboratorium,
ruang pelayanan akademik, dan pemindahan ruang dosen
serta perpustakaan.
e. Penambahan dari barang berlebih hasil inventarisasi
Penambahan dari barang berlebih hasil inventarisasi merupakan
penambahan kuantitas gedung yang sebelumnya tidak
dimasukkan atau dipisahkan dalam laporan BMN dan
berdasarkan rekomendasi dari tim KPKNL Kementerian
Keuangan perlu dicatat pada Neraca, terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp460.081.000,00 berupa bangunan
gedung tempat kerja bangunan, gedung yang belum
dimasukkan sebelumnya yaitu Gedung Pos Jaga Permanen
(pos satpam) di pintu masuk utama PPLPN Pejompongan,
sedangkan untuk bangunan gedung yang baru dipisahkan dari
KIB yaitu Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
(Gedung D sebagai gedung fasilitas pegawai).
- STIA LAN Makassar sebesar Rp250.571.000,00 berupa
tugu/tanda batas pagar permanen.
- PKP2A II LAN sebesar Rp604.299.000,00 berupa bangunan
gedung tempat kerja terdiri dari gedung instalansi listrik,
kanopi parkir kendaraan dan kolam bak penampung.
f. Penambahan dari reklasifikasi masuk hasil inventarisasi
Penambahan dari reklasifikasi masuk hasil inventarisasi
merupakan perubahan kode barang baru pada aplikasi SIMAK
BMN untuk menyesuaikan dengan fisik bangunan gedung, pada
aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya belum terdapat kode
barang yang sesuai dan berdasarkan rekomendasi dari tim
KPKNL Kementerian Keuangan perlu dicatat pada Neraca,
terdapat pada satker :
- STIA LAN Makassar sebesar Rp4.504.756.740,00 merupakan
bangunan gedung tempat kerja berupa gedung pendidikan
permanen sebesar Rp3.469.628.140,00 dan bangunan gedung
tempat tinggal berupa gedung asrama sebesar
Rp1.035.128.600,00.
- PKP2A I LAN sebesar Rp429.539.220,00 merupakan bangunan
gedung tempat kerja berupa bangunan olahraga terbuka.
- PKP2A II LAN sebesar Rp759.042.232,00 merupakan bangunan
gedung tempat kerja berupa taman permanen.
g. Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas
Penambahan dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas terdapat
pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp(9.719.000,00) berupa bangunan
gedung tempat kerja merupakan koreksi nilai dikarenakan
adanya pengembalian belanja modal atas pengadaan
bangunan lift.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp38.831.485,00 berupa bangunan
gedung tempat kerja merupakan koreksi nilai atas reklas
belanja barang.
Transaksi mutasi pengurangan gedung dan bangunan sebagai
berikut :
a. Pengurangan darireklasifikasi keluar
Pengurangan dari reklasifikasi keluar terdiri dari satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp2.290.368.052,00 merupakan
reklasifikasi keluar perbaikan kode barang.
b. Pengurangan dari
reklasifikasi keluar hasil inventarisasi
Pengurangan dari reklasifikasi keluar hasil inventarisasi
merupakan perubahan kode barang lama pada aplikasi SIMAK
BMN untuk menyesuaikan dengan fisik bangunan gedung,
pada aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya belum terdapat
kode barang yang sesuai dan berdasarkan rekomendasi dari
tim KPKNL Kementerian Keuangan perlu dicatat pada Neraca,
terdapat pada satker:
- STIA LAN Makassar sebesar Rp4.504.756.740 merupakan
bangunan gedung tempat kerja berupa bangunan gedung
kantor.
- PKP2A I LAN sebesar Rp1.651.231.509,00 berupa bangunan
gedung tempat kerja berupa bangunan gedung tempat kerja
lainnya permanen.
- PKP2A II LAN sebesar Rp759.042.232,00 berupa bangunan
gedung tempat kerja berupa bangunan gedung tempat kerja
lainnya permanen.
c. Pengurangan dari
koreksi pencatatan
Pengurangan dari koreksi pencatatan terdapat pada satker :
- STIA LAN Bandung sebesar Rp6.478.486.875,00 merupakan
koreksi pencatatan nilai pada bangunan gedung kantor
permanen.
- STIA LAN Makassar sebesar Rp1.437.579.000,00 merupakan
koreksi pencatatan nilai pada bangunan gedung kantor
permanen.Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp8.471.679.216 ,00
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp8.471.679.216,00 dan
Rp6.272.611.127,00. Rincian saldo Jalan, irigasi dan jaringan
pada Lembaga administrasi Negara adalah sebagai berikut :
Nilai Aset Tetap
a. LAN Jkt 2.076.550.745,00
b. STIA LAN Bdg 145.946.000,00
d. PKP2A I LAN 3.794.470.854,00
e. PKP2A II LAN 562.642.000,00
f. PKP2A III LAN 1.290.050.949,00
g. PKP2A IV LAN 602.018.668,00
Jumlah 8.471.679.216,00
Akumulasi Penyusutan
(2.828.017.204,00)
Nila Buku 5.643.662.012,00
Sedangkan rincian Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan adalah
sebagai berikut:
C.12.1 Jalan dan Jembatan
Saldo jalan dan jembatan TA 2017 dan 2016 adalah masing –
masing Rp1.957.353.289,00 dan Rp0,00. Rincian saldo jalan
dan jembatan TA 2017 adalah sebagai berikut :
Nilai AsetTetap
a. PKP2A I LAN
1.221.692.289,00
b. PKP2A III LAN
735.661.000,00
Jumlah1.957.353.2
89,00
Akumulasi Penyusutan
(794.540.926,00)
Nilai Buku1.162.812.3
63,00
Mutasi transaksi terhadap Jalan dan jembatan per tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
a. Penambahan dari barang berlebih hasil inventaris
Penambahan dari barang berlebih hasil inventarisasi
merupakan penambahan kuantitas jalan yang sebelumnya
tidak dimasukkan atau dipisahkan dalam laporan BMN dan
berdasarkan rekomendasi dari tim KPKNL Kementerian
Keuangan perlu dicatat pada Neraca, terdapat pada satker:
- PKP2A III LAN sebesar Rp735.661.000,00 berupa jalan
aspal dalam kantor.
b. Penambahan dari reklasifikasi masuk hasil inventarisasi
Penambahan dari reklasifikasi masuk hasil inventarisasi
merupakan penambahan kuantitas jalan yang sebelumnya
tidak dimasukkan atau dipisahkan dalam laporan BMN dan
berdasarkan rekomendasi dari tim KPKNL Kementerian
Keuangan perlu dicatat pada Neraca, terdapat pada satker :
-PKP2A I LAN sebesar Rp1.221.692.289,00 merupakan
perubahan kode barang baru jalan khusus dari sebelumnya
menggunakan kode bangunan kantor lainnya permanen
pada SIMAK BMN.
C.12.2 Irigasi
Saldo Irigasi TA 2017 dan 2016 adalah masing – masing
Rp1.063.986.416,00 dan Rp782.170.416,00. Tidak terdapat
pengurangan atau penambahan pada nilai irigasi. Rincian
saldo irigasi TA 2017 adalah sebagai berikut :
Nilai AsetTetap
a. PKP2A I LAN 782.170.416,00
b. PKP2A II LAN 281.816.000,00
Jumlah1.063.986.41
6,00
Akumulasi Penyusutan
(126.683.355,00)
Nilai Buku937.303.061,
00
Mutasi transaksi terhadap irigasi per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:
a. Penambahan dari barang berlebih hasil inventaris
Penambahan dari barang berlebih hasil inventarisasi
merupakan penambahan kuantitas irigasi yang sebelumnya
tidak dimasukkan atau dipisahkan dalam laporan BMN dan
berdasarkan rekomendasi dari tim KPKNL Kementerian
Keuangan perlu dicatat pada Neraca, terdapat pada satker :
- PKP2A II LAN sebesar Rp281.816.000,00 berupa bak
penampung/kolam/menara penampungan.
C.12.3 Jaringan
Saldo Jaringan TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing
Rp5.450.339.511,00 dan Rp5.490.440.711,00. Tidak terdapat
pengurangan atau penambahan pada nilai jaringan. Rincian
Jaringan TA 2017 adalah sebagai berikut :
Nilai AsetTetap
a. LAN Jakarta
2.076.550.745,00
b. STIA LAN Bdg 145.946.000,00
c. PKP2A I LAN
1.790.608.149,00
d. PKP2A II LAN 280.826.000,00
e. PKP2A III LAN 554.389.949,00
f. PKP2A IV LAN 602.018.668,00
Jumlah5.450.339.511,
00
Akumulasi Penyusutan
(1.906.792.923.00)
Nilai Buku3.543.456.588,
00
Aset Tetap Lainnya Rp5.783.313.827,00
Mutasi transaksi terhadap Jaringan per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:
Transaksi pengurangan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pengurangan dari koreksi pencatatan
Pengurangan dari koreksi pencatatan terdapat pada satker :
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp40.101.200,00 pengurangan
dari koreksi pencatatan merupakan jaringan yang
sebelumnya telah dicatat sebagai bagian gedung dan
bangunan dan berdasarkan saran dari tim KPKNL agar
dikeluarkan dari jaringan agar tidak terdapat double
pencatatan.
C.13 Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya
TA 2017 dan 2016 adalah Rp5.783.313.827,00 dan
Rp4.469.312.727,00. Rincian aset tetap Lembaga Administrasi
Negara TA 2017 adalah sebagai berikut :
Nilai AsetTetap
Akm.Penyusutan
Nilai Buku
a. LAN Jakarta
2.415.220.840,00
(33.651.950,00)
2.381.568.890,00
b. STIA LAN Jakarta 953.061.888,00 (0,00) 953.061.888,00
c. STIA LAN Bandung 738.165.107,00 (0,00) 738.165.107,00
d. STIA LAN Makassar 753.287.084,00 (0,00) 753.287.084,00
e. PKP2A I LAN 243.027.664,00 (0,00) 243.027.664,00
f. PKP2A II LAN 379.623.396,00(19.950.000,00
) 359.673.396,00
g. PKP2A III LAN 295.927.848,00
(10.425.250,00) 285.502.598,00
h. PKP2A IV LAN 5.000.000,00 (0,00) 5.000.000,00
Jumlah5.783.313.82
7,00(64.027.200,0
0)5.719.286.62
7,00
Tr
ansaksi penambahan pada aset tetap lainnya sebagai berikut :
a. Penambahan dari pembelian
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker :
- STIA LAN Bandung sebesar Rp15.000.000,00 berupa
pembelian buku.
- PKP2A III LAN sebesar Rp7.468.350,00 berupa pembelian
buku.
b. Penambahan dari hibah
Penambahan dari hibah terdapat pada satker :
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp52.929.400 merupakan hibah
berupa bahan perpustakaan tercetak (buku) dari alumni
mahasiswa STIA LAN Jakarta sebesar Rp33.393.000,00 dan
dari Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia
sebesar Rp19.536.400,00.
Hibah sebesar Rp52.929.400,00 telah dilaporkan ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian
Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan
pengesahan.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp5.032.450,00 merupakan
hibah berupa bahan perpustakaan tercetak (buku).
Hibah sebesar Rp5.032.450,00 telah dilaporkan ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian
Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan
pengesahan
- STIA LAN Makassar merupakan hibah dari mahasiswa
berupa bahan perpustakaan tercetak (buku) sebesar
Rp14.217.900,00.
Hibah sebesar Rp14.217.900,00 telah dilaporkan ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian
Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan
pengesahan
- PKP2A II LAN merupakan hibah dari peserta Diklatpim
berupa barang bercorak kesenian sebesar Rp4.200.000,00.
Hibah sebesar Rp4.200.000,00 telah dilaporkan ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian
Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan
pengesahan.
c. Penambahan Reklasifikasi Masuk
penambahan dari reklasifikasi masuk terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp1.119.953.000,00 berupa CD/DVD
profil LAN dan DVD film pendek yang kode barang
sebelumnya berasal dari aset tetap tak berwujud lainnya.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp95.200.000,00 berupa e-book
yang kode barang sebelumnya berasal dari aset tetap tak
berwujud lainnya.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp
(239.286.220.296,00)
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2017 dan 2016 adalah
masing-masing Rp(239.286.220.296,00) dan
Rp(217.349.250.582,00).
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset
Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP).
Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA
2017.
Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Piutang Jangka Panjang Rp221.301.736,00
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Rp222.413.805.000
Piutang Jangka Panjang
Piutang jangka panjang TA 2017 dan 2016 sebesar Rp221.301.736,00
dan Rp0,00.
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan
Ganti Rugi
Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi
(TP/TGR) TA 2017 dan 2016 masing masing sebesar
Rp222.413.805,00 dan Rp0,00.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara
akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum
yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti
Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena
kelalaiannya.
Rincian Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per tanggal TA 2017 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2017 dan 2016
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi
(TP/TGR) ini berdasarkan surat dari KPPN Jakarta II dengan Nomor
Surat S-
4402/WPB.12/KP.019/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 dengan
perihal double pembayaran Tunjangan Struktural atas nama Drs.
Teguh Widjinarko,MPA sejak bulan Juli 2010 hingga September
2017 senilai Rp305.500.000. Atas dasar surat tersebut, debitur
yang bersangkutan bersedia mengembalikan kelebihan tunjangan
struktural dalam waktu 58 bulan ke depan.
Pada tanggal 27 September telah disetorkan ke kas negara
sebesar Rp5.500.000,00 dengan bukti setor nomor NTPN
8887816NCMPN81VI, sedangkan pada bulan Oktober hingga
Desember dilakukan pemotongan langsung dari gaji senilai
Rp5.172.413,00 per bulannya. Sehingga saldo Piutang Per 31
Desember senilai Rp284.482.761,00, senilai Rp62.068.956 dicatat
sebagai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi.
Penyisihan Piutang TidakTertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Rp(1.112.069,00)
C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidah Tertagih Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp(1.112.069,00) dan Rp(0,00). Nilai
penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar pada 31
Desember 2017 merupakan penyisihan dengan kualitas lancar
Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan
oleh kualitas piutang masing – masing debitur.
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto) Rp221.301.736,00
C.17 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
(Netto)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) TA
2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp221.301.736,00 dan
Rp0,00.
Aset Lainnya Rp575.674.500,00
Aset Lainnya
Jumlah aset lainnya TA 2017 dan 2016 sebesar Rp575.674.500,00 dan
Rp1.666.717.567,00.
Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut :
Aset Tak Berwujud Rp2.907.022.400,00
C.18 Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2017 dan 2016 adalah
Rp2.907.022.400,00 dan Rp3.780.223.900,00. Rincian aset tak
berwujud adalah sebagai berikut :
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
C.18.1 Software
Nilai software TA 2017 dan 2016 adalah masing – masing
Rp2.907.022.400,00 dan Rp2.565.070.900,00.
Rincian software per satker adalah sebagai berikut :
Nilai Software Amortisasi Nilai Buku
a. LAN Jakarta1.534.136.500,00
1.169.048.250,00
365.088.250,000
b. STIA LAN Jakarta 252.275.000,00 182.143.750,00 70.131.250,000
c.STIA LANBandung 452.500.800,00 408.750.800,00 43.750.000,000
d.STIA LANMakassar 157.122.500,00
92.292.500,00
64.830.000,000
e. PKP2A I LAN 408.907.600,00 387.407.600,00 21.500.000,000
f. PKP2A II LAN 43.000.000,00 35.125.000,
00 7.875.000,000
g. PKP2A III LAN 39.080.000,
00 39.080.00
0,00 0,000
h. PKP2A IV LAN 20.000.000,
00 17.500.00
0,00 2.500.000,000
Jumlah 2.907.022.400,002.331.347.900,0
0575.674.500,00
0
Mutasi transaksi terhadap software per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:
Transaksi penambahan pada software sebagai berikut :
a. Penambahan dari pembelian
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker :
-LAN Jakarta sebesar Rp38.643.000,00 berupa Sistem
Informasi Perencanaan dan Evaluasi Program (SIREVA).
-STIA LAN Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 berupa aplikasi
E-Learning.
-STIA LAN Bandung sebesar Rp50.000.000,00 berupa
pengadaan software komputer.
b. Penambahan dari penyelesaian pembangunan dengan KDP
Penambahan dari penyelesaian pembangunan dengan KDP
terdapat pada satker :
-LAN Jakarta sebesar Rp148.605.000,00 pengadaan Sistem
Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) LAN.
c. Penambahan dari pengembangan nilai aset
Penambahan dari penyelesaian pembangunan dengan KDP
terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp156.377.500,00 berupa
pengembangan 4 buah ATB yaitu Sistem Informasi
Keuangan (SIK) sebesar Rp47.960.000,00, Sistem Informasi
Kepegawaian dan Tunjangan Kinerja Pegawai (SIK-TKP)
sebesar Rp49.417.500,00, Sistem Informasi Pengawasan
(SIMWAS) sebesar Rp20.000.000,00, dan Website Lan.go.id
sebesar Rp39.000.000,00.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp48.925.000,00 berupa
pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik
(SIAKAD).
- STIA LAN Bandung sebesar Rp34.788.000,00 berupa
pengembangan Sistem Informasi Akademik.- STIA LAN Makassar sebesar Rp24.887.500,00 berupa
updating Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIMAK).- PKP2A I LAN sebesar Rp53.504.000,00 merupakan
pengembangan website bandung.lan.go.id.
d. Penambahan dari pengembangan dari KDP
Penambahan dari pengembangan dari KDP terdapat pada
satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp48.650.000,00 merupakan software
berjudul Sistem Informasi Widya Iswara.
Transaksi Pengurangan pada software sebagai berikut :
a. Transaksi pengurangan dari Penghapusan aset tak berwujud
Pengurangan dari Penghapusan aset tak berwujud kondisi
usang pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp139.360.000,00 berupa software
sebanyak 3 buah yang berjudul Database Susunan
Organisasi Kementerian dan LPNK senilai Rp39.700.000,00,
Sistem Peningkatan Kinerja Pegawai senilai
Rp49.775.000,00, dan Sistem Informasi Monitoring &
Evaluasi senilai Rp49.885.000,00.
b. Transaksi pengurang dari Penghentian aset dari penggunaan
Pengurangan dari penghentian aset dari penggunaan
terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp272.428.500,00 berupa software
komputer berupa software pengendali program dan
kegiatan sebesar Rp197.138.500,00 dan sistem otomasi
perpustakaan sebesar Rp75.290.000,00.
C.18.2 Aset Tak Berwujud Lainnya
Nilai aset tak berwujud lainnya TA 2017 dan 2016 adalah masing
– masing Rp0,00 dan Rp1.215.153.000,00.
Mutasi transaksi terhadap aset tak berwujud lainnya per tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
Transaksi Pengurangan pada aset tak berwujud sebagai berikut :
a. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar.
Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar terdapat pada satker :
- LAN Jakarta berupa ATB Lainnya sebesar
Rp1.119.953.000,00 berupa Profil LAN, Sejarah LAN, dan
Film pendek.
- STIA LAN Jakarta berupa ATB Lainnya sebesar
Rp95.200.000,00 berupa E-Book di perpustakaan.Aset Lain-
Lain Rp737.034.955,0
0
C.19 Aset Lain-Lain
Saldo Aset Lain-lain TA 2017 dan 2016 adalah Rp737.034.955,00
dan Rp1.676.851.325,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik
Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak
lagi digunakan dalam operasional Lembaga Administrasi Negara
serta dalam proses penghapusan dari BMN.
Rincian aset lain – lain per satker adalah sebagai berikut :
Nilai AsetLain-Lain
Akm Penyusutan Nilai Buku
a. LAN Jakarta 447.074.788,00 447.074.788,00 0,00
b. STIA LAN Bandung 289.960.167,00 289.960.167,00 0,00
Jumlah737.034.955,0
0 737.034.955,00 0,00
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:
Transaksi penambahan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya
Penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dan
reklasifikasi aset tak berwujud ke aset lainnya merupakan
perpindahan barang dari kondisi baik/ rusak ringan menjadi
rusak berat, terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp2.072.511.059,00 berupa alat bantu
sebesar Rp2.601.500,00, alat angkutan darat bermotor
sebesar Rp153.422.708,00, alat angkutan darat tak bermotor
sebesar Rp1.507.000,00, alat bengkel tak bermesin sebesar
Rp1.584.000,00, alat kantor sebesar Rp194.861.074,00, alat
rumah tangga sebesar Rp178.531.154,00, alat studio sebesar
Rp126.900.043,00, alat komunikasi sebesar Rp64.447.345,00,
alat kedokteran sebesar Rp13.570.604,00, alat laboratorium
fisika nuklir/elektronika sebesar Rp12.953.206,00, komputer
unit sebesar Rp1.078.436.568,00, peralatan komputer
sebesar Rp239.448.857,00 dan unit peralatan proses/produksi
sebesar Rp4.247.000,00.
- PKP2A IV LAN sebesar Rp78.252.272,00 berupa alat bantu
sebesar Rp55.281.342,00, alat rumah tangga sebesar
Rp9.070.930,00 dan komputer unit sebesar Rp13.900.000,00.
b. Penambahan dari reklasifikasi aset tak berwujud ke aset lainnya
Penambahan dari reklasifikasi aset tak berwujud ke aset
lainnya terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp272.428.500,00 berupa software
komputer berupa software pengendali program dan
kegiatan sebesar Rp197.138.500,00 dan sistem otomasi
perpustakaan sebesar Rp75.290.000,00
- Transaksi pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengurangan dari penghapusan (aset tetap)
Pengurangan dari penghapusan terdapat pada satker :
- STIA LAN Bandung sebesar Rp159.600.000,00 berupa alat
angkutan darat bermotor.
b. Pengurangan dari penghapusan (aset tak berwujud)
Pengurangan dari penghapusan (aset tak berwujud) terdapat
pada satker :- LAN Jakarta sebesar Rp139.360.000,00 berupa software
sebanyak 3 buah yang berjudul Database Susunan Organisasi
Kementerian dan LPNK senilai Rp39.700.000,00, Sistem
Peningkatan Kinerja Pegawai senilai Rp49.775.000,00, dan
Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi senilai
Rp49.885.000,00.
c. Pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelolaBMN.
Pe
ngurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola BMN
terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp2.174.604.415,00 berupa alat bantu
sebesar Rp2.601.500,00, alat angkutan darat bermotor
sebesar Rp430.162.352,00, alat angkutan darat tak bermotor
sebesar Rp1.507.000,00, alat bengkel tak bermesin sebesar
Rp1.584.000,00, alat kantor sebesar Rp194.861.074,00, alat
rumah tangga sebesar Rp178.531.154,00, alat studio sebesar
Rp126.900.043,00, alat komunikasi sebesar
Rp64.447.345,00, alat kedokteran sebesar Rp13.570.604,00,
alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar
Rp12.953.206,00, komputer unit sebesar Rp903.790.280,00,
peralatan komputer sebesar Rp239.448.857,00 dan unit
peralatan proses/produksi sebesar Rp4.247.000,00.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp194.896.276,00 berupa komputer
unit.
- PKP2A I LAN sebesar Rp390.307.400,00 berupa alat ukur
sebesar Rp1.650.000,00, alat kantor sebesar
Rp19.031.960,00, alat rumah tangga sebesar
Rp111.394.780,00, alat studio sebesar Rp1.331.000,00,
komputer unit sebesar Rp184.152.740,00, peralatan
komputer sebesar Rp69.300.420,00 dan bahan perpustakaan
tercetak sebesar Rp3.446.500,00.
- PKP2A II LAN sebesar Rp105.449.000,00 berupa alat
angkutan darat bermotor.
- PKP2A IV LAN sebesar Rp198.791.110,00 berupa alat bantu
sebesar Rp55.281.342,00, alat kantor sebesar
Rp59.132.274,00, alat rumah tangga sebesar
Rp32.674.552,00, alat komunikasi sebesar Rp3.680.304,00,
komputer unit sebesar Rp25.196.128,00 dan peralatan
komputer sebesar Rp22.826.510,00.Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp(3.068.382.855,00)
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2017
dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp(3.068.382.855,00)
dan Rp(3.790.357.658,00). Rincian akumulasi penyusutan dan
amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :
Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Kewajiban Jangka Pendek Rp2.037.469.116,00
Kewajiban Jangka Pendek
Jumlah kewajiban jangka pendek TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp2.037.469.116,00 dan Rp4.512.030.100,00.
Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut :
Utang kepadaPihak KetigaRp234.971.695,00
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA 2017 dan 2016 masing-masing
sebesar Rp234.971.695,00 dan Rp3.602.330.221,00. Utang kepada
Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada
pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Lembaga
Administrasi Negara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai Yang Belum Dibayar
TA 2017
LAN Jakarta 17.893.040,00
STIA LAN Jakarta 176.784,00
STIA LANBandung 12.043.946,00
STIA LANMakassar 1.583.502,00
PKP2A I LAN 6.255.440,00
PKP2A II LAN 402.318,00
PKP2A III LAN 953.316,00
Jumlah 39.308.346,00
Rincian belanja pegawai yang belum dibayar adalah :
- LAN Jakarta sebesar Rp17.893.040,00 merupakan Belanja
pegawai yang terdiri dari Tunjangan Fungsional yang masih
harus dibayar, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Suami/Istri
PNS, Tunjangan Anak PNS, Tunjangan PPh, Pembulatan Gaji
PNS dan Gaji Pokok PNS hingga tanggal 31 Desember 2017
belum diselesaikan pembayarannya.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp176.784,00 merupakan
kekurangan gaji pegawai.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp12.043.946,00 merupakan
kekurangan gaji dan uang makan.
- STIA LAN Makassar sebesar Rp1.583.502,00 merupakan
kekurangan gaji.
- PKP2A I LAN sebesar Rp6.255.440,00 merupakan
kekuarangan gaji.
- PKP2A II LAN sebesar Rp402.318,00 merupakan
kekurangan gaji.
- PKP2A III LAN sebesar Rp953.316,00 merupakan
kekurangan gaji.
b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
TA 2017
LAN Jakarta 6.173.589,00
STIA LAN Jakarta 7.489.890,00
STIA LANBandung 25.820.221,00
STIA LANMakassar 34.948.745,00
PKP2A I LAN 55.335.573,00
PKP2A III LAN 28.702.857,00
PKP2A IV LAN 37.192.474,00
Jumlah 195.663.349,00
Rincian belanja yang masih harus dibayar terdapat pada satker
:
- LAN Jakarta sebesar Rp6.173.589,00 merupakan
pembayaran tagihan telepon bulan Desember tahun 2017.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp7.489.890,00 merupakan
tagihan langganan air bulan Desember 2017 sebesar
Rp55.454,00, tagihan telepon bulan Desember 2017
sebesar Rp2.724.436,00 dan kekurangan honor mengajar
dosen,penyusun bahan ujian dan pemeriksa hasil ujian,
honor koreksi paper semester pendek sebesar
Rp4.710.000,00.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp25.820.221,00 merupakan
tagihan listrik bulan Desember 2017 sebesar
Rp24.775.511,00 dan tagihan telepon bulan Desember
2017 sebesar Rp1.044.710,00.
- STIA LAN Makassar sebesar Rp34.948.745,00 merupakan
tagihan listrik bulan Desember 2017 sebesar
Rp34.473.265,00 dan tagihan telepon bulan Desember
2017 sebesar Rp475.480,00.
- PKP2A I LAN sebesar Rp55.335.573,00 merupakan tagihan
listrik bulan Desember 2017 sebesar Rp45.994.632,00 dan
tagihan telepon bulan Desember 2017 sebesar
Rp9.340.941,00.
- PKP2A III LAN sebesar Rp28.702.857,00 merupakan tagihan
listrik bulan Desember 2017 sebesar Rp27.627.585,00,
tagihan telepon bulan Desember 2017 sebesar
Rp372.847,00 dan tagihan air bulan Desember 2017
sebesar Rp702.425,00.
- PKP2A IV LAN sebesar Rp37.192.474,00 merupakan
tagihan listrik bulan Desember 2017 sebesar
Rp36.265.263, tagihan telepon bulan Desember 2017
sebesar Rp695.411,00 dan tagihan air sebesar
Rp231.800,00.Pendapatan Diterima di Muka Rp1.802.497.421,00
C.22 Pendapatan Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp1.802.497.421,00 dan Rp715.332.750,00. Pendapatan Diterima
Di muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum
menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk
memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Di muka pada
Lembaga Administrasi Negara berupa jasa pendidikan dan jasa
sewa. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga
disajikan sebagai berikut:
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka TA 2017 sebesar
Rp1.802.497.421,00 terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp64.176.010,00 terdir dari :
a. Pendapatan Sewa lahan ATM BRI Kantor LAN Veteran
Senilai Rp32.016.010 yang akan berakhir pada bulan
Maret 2019.
b. Pendapatan Sewa lahan ATM BRI PPLPN Pejompongan
senilai Rp32.160.000 yang akan berakhir pada bulan
Desember 2019.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp1.593.671.411,00 terdiri dari :
a. Pendapatan uang Pendidikan SPP sebesar
Rp1.492.571.411 terdiri dari :
SPP 9 orang Mahasiswa Program Magister
Kementrian Perhubungan Angkatan Genap 2016
sebesar Rp67.500.000,00.
SPP 1 orang Mahasiswa Program Magister
Kementrian Kesehatan Angkatan Genap 2016
sebesar Rp7.500.000,00.
SPP 1 orang Mahasiswa Program Magister Pusdiklat
Batan Angkatan Genap 2016 sebesar
Rp7.500.000,00.
SPP 1 orang Mahasiswa Program Magister Angkatan
Genap 2016 sebesar Rp7.500.000,00.
SPP 10 orang Mahasiswa Program Magister
Kementrian Perhubungan Angkatan Genap 2017
sebesar Rp225.000.000,00.
SPP 17 orang Mahasiswa Program Magister Angkatan
2016 sebesar Rp127.500.000,00.
SPP 76 orang Mahasiswa Program Magister Angkatan
2017 sebesar Rp570.000.000,00.
SPP 1 orang Mahasiswa Program Magister Angkatan
2017 sebesar Rp22.500.000,00.
SPP 2 orang Mahasiswa Program Magister Angkatan
2015 sebesar Rp12.000.000,00.
SPP 9 orang Mahasiswa Program Sarjana Setjen DPR-
RI sebesar Rp9.000.000,00.
SPP 23 orang Mahasiswa Program Sarjana
Kementrian Pertahanan sebesar Rp23.000.000,00.
SPP 2 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2012 sebesar Rp2.000.000,00.
SPP 4 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2013 sebesar Rp4.000.000,00.
SPP 16 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2014 sebesar Rp16.000.000,00.
SPP 36 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2015 sebesar Rp36.000.000,00.
SPP 54 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2016 sebesar Rp54.000.000,00.
SPP 28 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2016 sebesar 56.000.000,00.
SPP 114 orang Mahasiswa Program Sarjana
Angkatan 2017 sebesar Rp228.000.000,00.
SPP 41 orang Mahasiswa Program Sarjana Angkatan
2017 sebesar Rp17.571.411,00.
b. Pendapatan ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir
sebesar Rp77.350.000,00 terdiri dari :
Biaya Seminar Proposal 24 orang Mahasiswa
Program Magister sebesaR Rp18.000.000,00.
Biaya Ujian Tesis 20 orang Mahasiswa Program
Magister sebesar Rp30.000.000,00.
Biaya Ujian Skripsi 2 orang Mahasiswa Program
Magister sebesar Rp1.600.000,00.
Biaya Pendaftaran Ujian Seleksi Mahasiswa Baru
Program Sarjana sebesar Rp9.250.000,00.
Pendaftaran Ujian Seleksi Mahasiswa Baru Program
Magister sebesar Rp18.500.000,00.
c. Pendapatan Pendidikan lainnya sebesar Rp
23.750.000,00 terdiri dari :
Biaya Bimtek Prodi Mahasiswa Program Magister
Angkatan Genap 2016 Kementrian Perhubungan
sebesar Rp11.250.000,00.
Bimtek Prodi Mahasiswa Program Magister Angkatan
Genap 2016 Kementrian Perhubungan sebesar
Rp12.500.000,00.
- STIA LAN Bandung sebesar Rp7.750.000,00 terdiri dari :
a. Pendapatan ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir
sebesar Rp7.750.000,00 terdiri dari :
Biaya Seminar Proposal 2 orang Mahasiswa Program
Magister sebesaR Rp1.500.000,00.
Biaya Ujian Skripsi 19 orang Mahasiswa Program
Sarjana sebesar Rp4.750.000,00.
Biaya Ujian Tesis 3 orang Mahasiswa Program
Magister sebesar Rp1.500.000,00.
- STIA LAN Makassar sebesar Rp136.900.000,00 terdiri dari :
a. Pendapatan uang Pendidi0kan sebesar
Rp127.500.000,00.
SPP 21 orang mahasiswa Program Magister sebesar
Rp126.000.000,00.
SPP 1 orang mahasiswa Program Sarjana sebesar
Rp1.000.000,00.
Cuti 1 orang mahasiswa Program Sarjana sebesar
Rp500.000,00.
b. Pendapatan uang ujian, kenaikan tingkat dan akhir
sebesar Rp7.650.000,00 terdiri dari :
Biaya Ujian Tesis 3 orang Mahasiswa Program
Magister sebesar Rp4.500.000,00.
Biaya Ujian Skripsi 3 orang Mahasiswa Program
Sarjana sebesar Rp2.400.000,00.
Biaya Seminar Proposal 1 orang Mahasiswa Program
Magister sebesaR Rp750.000,00
c. Pendapatan Pendidikan lainnya sebesar Rp1.750.000,00
merupakan uang wisuda tahun 2018 sebanyak 1 orang.Utang Jangka Pendek lainnya Rp0,00
C.23 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya TA 2017 dan 2016 adalah masing –
masing sebesar Rp0,00 dan Rp194.367.129,00. Utang jangka
pendek lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh
bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas
negara.
Ekuitas
Rp925.304.673.789,00
C.24 Ekuitas
Ekuitas TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp925.304.673.789,00 dan Rp930.281.621.539,00. Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban.
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan PNBP Rp66.615.739.323,00
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan pada Lembaga Administrasi Negara untuk
periode yang berakhir pada TA 2017 dan 2016 adalah sebesar
Rp66.615.739.323,00 dan Rp72.909.372.275,00 dengan rincian
sebagai berikut :
Pendapatan-LO pada Lembaga Administrasi Negara diakui pada saat
Pendapatan terealisasi, yaitu pada saat terdapat aliran masuk
sumber daya ekonomi dan/ atau pada saat timbulnya hak atas
pendapatan, yaitu sebagai berikut:
a. Pendapatan Jasa Diklat setelah pelatihan selesai dilaksanakan
b. Pendapatan Sewa Gedung secara proporsional antara nilai dan
periode waktu sewa.
c. Pendapatan SPP diakui setelah penyelenggaraan perkuliahan
telah diterima oleh mahasiswa
d. Pendapatan Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
diakui setelah Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir
Pendidikan dilaksanakan.
e. Pendapatan Denda pada saat dikeluarkannya surat keputusan
denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
f. Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan
Pendapatan-LO yang diperoleh dari Sewa Gedung, Ruang Kelas,
Kamar Asrama, Rumah Dinas dan tanah untuk sewa ATM.
Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari
penyelenggaraan Diklatpim,Diklat Teknis, Penilaian Kompetensi,
Penilaian Potensi, Feedback pasca Penilaian Kompetensi,
Pengembangan Kompetensi dan Akreditasi Lembaga Diklat.
Pendapatan pendidikan diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan
pada STIA LAN. Pendapatan Denda LO merupakan pendapatan
Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan
Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian kelebihan
pembayaran wisuda dan SPP mahasiswa serta kelebihan
pembayaran peserta Diklatpim.
Beban Pegawai Rp113.648.363.235,00
D.2 Beban Pegawai
Beban Pegawai TA 2017 dan 2016 sebesar Rp113.648.363.235,00
dan Rp103.826.329.661,00. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan
rincian sebagai berikut :
Beban Persediaan Rp3.160.306.572,00
D.3 Beban Persediaan
Beban Persediaan TA 2017 dan 2016 sebesar Rp3.160.306.572,00
dan Rp3.387.263.356,00. Beban Persediaan merupakan beban
untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan
maupun tidak dipasarkan dengan rincian sebagai berikut:
Pada tahun 2017, Satker PKP2A I LAN mereklasifikasi akun Beban
Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges ke akun Beban Persediaan
Konsumsi.
Beban Barang dan
D.4 Beban Barang dan Jasa
Jasa Rp108.250.196.300,00
Beban barang dan jasa TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp108.250.196.300,00 dan Rp116.032.766.091,00. Beban Barang
dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas dengan rincian sebagai berikut:
Beban Pemeliharaan Rp12.004.555.029,00
D.5 Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp12.004.555.029,00 dan Rp11.462.856.718,00. Beban
Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke
dalam kondisi normal dengan rincian sebagai berikut :
Beban Perjalanan Dinas Rp16.597.599.393,00
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp16.597.599.393,00 dan Rp17.232.574.645,00. Beban tersebut
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan dengan rincian sebagai
berikut :
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.325.612.000,00
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat TA 2017 dan 2016
sebesar Rp1.325.612.000,00 dan Rp1.143.663.810,00. Beban
Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban
pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat
yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas dengan rincian
sebagai berikut :
Beban barang lainnya yang diserahkan kepada Masyarakat/pemda
berupa buku cetakan hasil kajian, barang publikasi humas dan
lainnya.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp23.360.297.052,00
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp23.360.297.052,00 dan Rp23.048.952.546,00. Beban Penyusutan
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi
digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi
untuk Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut :
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp1.139.612,00
D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp1.139.612,00 dan Rp1.073.886,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Beban penyisihan piutang terdapat pada satker :
- LAN Jakarta sebesar Rp1.110.240,00 dengan kualitas lancar.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp170.952,00 dengan kualitas lancar.
- PKP2A I LAN sebesar (Rp82.932,00) dengan kualitas lancar.
- PKP2A II LAN sebesar (Rp22.548,00) dengan kualitas lancar.
- PKP2A IV LAN sebesar (Rp36.100.00) dengan kualitas lancar.
D.10 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan
merupakan tugas pokok dan fungsi entitas Rincian Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016 sebesar
Rp436.040.811,00 dan Rp(191.494.250,00) adalah sebagai berikut:
*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena
kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga
Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian
persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).
D.11 SURPLUS/ DEFISIT - LO
Surplus/(Defisit) – LO TA 2017 dan 2016 masing – masing sebesar
Rp(211.296.289.059,00) dan Rp(203.417.602.688,00).
D. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA
Pengungkapan Lain-Lain
1. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap
sebagaian/seluruh objek revaluasi dengan hasil sebagai
berikut :
1. Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun
2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar
Rp3.332.723.395.265,00 yang terdapat pada :
2. Revaluasi aset atas gedung dan bangunan pada semester II
tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar
Rp179.668.182.398,00 yang terdapat pada :
3. Revaluasi aset atas jalan, jaringan Irigasi pada semester II
tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar
Rp1.067.299.295,00 yang terdapat pada:
Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah
objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai
kembali.Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April
2018 hal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik
Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, atas hasil revaluasi BMN
yang sebelumnya disajikan dalam face Laporan Keuangan tahun
2017 Unaudited telah dilakukan jurnal koreksi atas hasil
revaluasi tersebut pada Laporan Keuangan 2017 Audited.
Koreksi nilai hasil revaluasi dilakukan hanya pada laporan
keuangan tingkat K/L melalui penjurnalan manual pada aplikasi
SAIBA dan dilakukan oleh satker konsolidasi, sementara pada
Laporan Keuangan tingkat Satker sampai dengan tingkat eselon