pengembalian kelebihan pembayaran pasal 21
DESCRIPTION
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 21. karena permohonan WP, antara lain dalam hal: -kelebihan bayar - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
11
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGNOMOR 21 TAHUN 1997NOMOR 21 TAHUN 1997TENTANGTENTANGBEA PEROLEHAN HAK ATASBEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNAN(UU BPHTB)(UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
22
Pengembalian Kelebihan PembayaranPasal 21
dilakukan pemeriksaan(Pasal 22)
SKBLB+ bunga 2%/bln
apabila pengembalianlewat 2 bln (Ps. 22)
SKBNSKBLB
+ bunga 2%/blnmaks. 24 bln.
(Pasal 19)
karena Keberatan/ Banding yang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya
karena permohonan WP,antara lain dalam hal:- kelebihan bayar- terlanjur bayar tetapi
perolehan haknya batal
karena pengajuan pengurangan yang
diterima
SKBLB
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
33
BPHTB merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat 80% untuk Pemerintah Daerah.
Bagian penerimaan Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
80% bagian penerimaan Pemerintah Daerah dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Propinsi dan 80% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pembagian Hasil PenerimaanPembagian Hasil PenerimaanPasal 23
PropKab/Kt
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
44
Ketentuan Bagi PejabatPasal 24
PPAT/Notaris/Pejabat LelangKakan Pertanahan Kab/Kota
BuktiPem-
bayaranBPHTB
Syarat :
- Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang
- Pendaftaran hak/peralihan hak
Sanksi (Pasal 26):PPAT/Notaris/Pejabat lelang = Denda Rp 7,5 jutaKakan Pertanahan Kab/Kota = PP 30/1980
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
55
Tgl. 10
Kewajiban Melapor Bagi PejabatPasal 25
Pembuatan Akta/ Risalah Lelang
Bulan ini Bulan berikutnya
Batas waktu pelaporankepada Ditjen Pajak
Sanksi (Pasal 26):Lewat waktu denda Rp250 ribuuntuk setiap laporan
PPAT/Notaris/Kepala KLN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
66
Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya,sepanjang mengenai pungutan BBN atas pemindahan
harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan
dinyatakan tidak berlaku
Dengan berlakunya UU BPHTB(1 Januari 1998)
Ketentuan PenutupKetentuan PenutupPasal 27Pasal 27
Ketentuan pengenaan pajak atas aktapendaftaran dan pemindahan kapal
berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291
masih tetap berlaku
Ditunda menjadiTgl 1 Juli 1998
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
77
Pasal 27A dan 27B
Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU BPHTB, berlaku ketentuan dalam UU KUP.
Dengan berlakunya UU No 20 Th 2000, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang BPHTB berdasarkan UU No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
88
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB
NoPERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
PELAKSANAAN ATAS UU NO.20 TH 2000
1 PP Nomor 34 Tahun 1997
Pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Pasal 25
2 Kep.Menkeu Nomor 636/KMK.04/2000
Tata cara pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan bangunan
Pasal 25
3 SKB Meneg Agraria/Ka BPN dan Dirjen Pajak
Laporan bulanan pembuatan akta oleh PPAT dan pemberitahuan bulanan Kakan Pertanahan Kab/Kota
Pasal 25
4 PP Nomor 111 Tahun 2000
Pengenaan BPHTB Karena Waris dan Hibah Wasiat Pasal 3 ayat (2)
5 PP Nomor 112 Tahun 2000
Pengenaan BPHTB Karena Pemberian Hak Pengelolaan Pasal 3 ayat (2)
6 PP Nomor 113 Tahun 2000
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB Pasal 7 ayat (2)
7 Kep.Menkeu Nomor 516/KMK.04/2000
Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB Pasal 7 ayat (2)
8 PP Nomor 114 Tahun 2000
Pencabutan PP No.33 Th 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
99
PERATURAN PELAKSANAAN UU BPHTB
NoPERATURAN
PELAKSANAAN TENTANG
PELAKSANAAN ATAS UU NO.20 TH 2000
9 Kep.Menkeu Nomor 87/KMK.03/2002
Pemberian Pengurangan BPHTB Pasal 20 ayat (2)
10 Kep.Menkeu Nomor 517/KMK.04/2000
Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB
Pasal 10 ayat (2) dan
ayat (3)
11 Kep.Menkeu Nomor 519/KMK.04/2000
Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 23 ayat (3)
12 SKB Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak
Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat
Pasal 23 ayat (3)
13 Kep.Menkeu Nomor 514/KMK.04/1997
Pencabutan KMK No.637/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Hibah Wasiat
Pasal 3 ayat (2)
14 Kep.Menkeu Nomor 515/KMK.04/2000
Pencabutan KMK No.638/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan
Pasal 3 ayat (2)
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1010
Soal• Aku membeli sebidang tanah kavling dari
pengembang yang mendapat ijin pembangunan RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara tunai pada tahun 2007
• NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1111
Soal• Aku membeli sebidang tanah kavling dari
pengembang yang mendapat ijin pembangunan RSh bersubsidi, seluas 300 meter persegi secara tunai pada tahun 1997
• NJOP 335 rb, NPOPTKP 20 jt NPOPTKP rumah sederhana 55 jt, Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1212
Soal• Pak Heru mempunyai anak 2, Si simin dan Si siman,
masing masing mempunyai anak semata wayang A dan B. Pak Heru mempunyai tanah seluas 8.000 m2 yang akan diwariskan kedua anaknya. dengan kelas NJOP A11 (Rp 1.573 rb). tetapi apa hendak dikata Si simin tewas karena kecelakaan, Hitung BPHTB yang harus dibayar bila tnh tersebut akan diserahkan oleh Pak Heru:
• 1. untuk si A dan si B
• 2. untuk si A dan si siman
• jika NPOPTKP Waris dan Hibah Wasiat sebesar Rp 200 jt dan NPOPTKP biasa 20 jt.
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1313
Soal• Aku membeli sebidang 1 ha tanah di pelosok desa
tahun 2005 dengan harga 50 jt dari Pak joyo, tnh tersebut belum bersertifikat masih berupa girik. NJOP th 2005 10 rb / m2, th 2009 aku mengajukan sertifikat melalui notaris ppat, njop 2009 27 rb /m2
• NPOPTKP 2005 10 jt NPOPTKP 2009 20 jt, Berapa BPHTB?
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1414
• Pada tahun 2000 Andri membeli sebuah rumah di perumahan Ijen Nirwana dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 15 tahun. Sepuluh tahun kemudian Andri mengajukan peningkatan Hak atas tanah menjadi Hak Milik. Berdasarkan ketentuan UU BPHTB, bagaimana perlakuan BPHTB atas transaksi tersebut ? Kapankah Andri memiliki kewajiban membayar BPHTB?. Pada saat proses pengajuan peningkatan Hak atas tanah menjadi Hak Milik, apakah dikenakan BPHTB ? Jelaskan pendapat saudara !
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1515
Kisi-kisi
• 1. Close book
• 2. Waris
• 3. Hibah
• 4. Saat terhutang
• Ojek & Subjek
• Bukan objek
Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Direktorat PBB dan BPHTB- Direktorat Jenderal PajakJenderal Pajak
1616
TERIMA KASIHATAS PERHATIANNYA