kata pengantar - pn-timikakota.go.idpn-timikakota.go.id/home/media/files/lkjip.pdf · lkjip...
TRANSCRIPT
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
1
KATA PENGANTAR
Dengan Mengucap Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
mencurahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika.
Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016, Perihal
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini sesuai dengan Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas
pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban
capaian kinerja. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup
dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana
anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di
tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengadilan Negeri Kota Timika, serta berguna bagi semua pihak.
Timika, 24 Februari 2017
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan
Negeri Kota Timika, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2015-2019. Selain
dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor :
7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang penyampaian
LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Pengadilan Negeri Kota Timika berupaya untuk mencapai bobot tertinggi
dari LKjIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional
semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan
Negeri Kota Timika sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016. Dengan berakhirnya
Tahun 2016, maka LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016,
menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang
terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika disusun
berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama
kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan
dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang
belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.
Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Reformasi
Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi
dan misi Mahkamah Agung yaitu :
“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL”.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
3
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
4
DAFTAR ISI
HalKATA PENGANTAR 1RINGKASAN EKSEKUTIF 2DAFTAR ISI 3BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5C. Sistematika Penyajian 16
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 18B. Indikator Kinerja Utama 24C. Rencana Kinerja 25D. Penetapan Kinerja 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja 28
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 31
C. Akuntabilitas Keuangan 50
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 56
B. Saran 58
LAMPIRAN
59Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama Matriks Renstra Tahun 2015 – 2019 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama SK TIM Penyusun LKjIP
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
4
BAB I - PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting
terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang
disebut dengan Peradilan Satu Atap.
Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan
peradilan diaitur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan
peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
5
1. Kedudukan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kota Timika
sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah
menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP).
Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika
dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan
peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan
organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Perma No. 7
Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan guna mewujudkan
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan
sumberdaya, sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan
oleh publik.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Kota Timika membuat Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang menginformasikan kinerja (core bussines)
Pengadilan Negeri Kota Timika yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome)
Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
6
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang
diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang
- Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah
Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Negeri) serta
Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
Pengadilan Negeri Kota Timika merupakan lingkungan peradilan umum di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakan
Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai kawal depan (voorj
post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata)
yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Mimika. Disamping
tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-
undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas
non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum
dan pendukung kedinasan antara lain: Kemuspidaan; IKAHI; Dharmayukti; Koperasi;
Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya.
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Kota Timika Pengadilan Negeri Kota Timika berada pada Kabupaten Mimika
Provinsi Papua dan merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jayapura dan berpuncak pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kota Timika bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di
wilayah hukum Kabupaten Mimika. Pengadilan Negeri Kota Timika
berkedudukan di Kota Timika, dengan alamat di Jalan Yos Sudarso No. 42
Sempan - Timika No. 24, Telpon (0901) 321799, Fax (0901) 321799,
Website: www.pntimikakota.go.id, E-Mail: [email protected]
Pengadilan Negeri Kota Timika harus turut serta melakukan langkah-langkah
untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
7
yang berdasarkan hukum.
2. Tugas Pokok
Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai salah satu badan peradilan
di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya, dibidang :
Hukum, perdata dan Pidana (Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum.
3. Fungsi
a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada
umumnya mengenai berbagai perkara / sengketa sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum;
b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada
umumnya di Kabupaten Mimika;
c. Memberikan kontribusi hukum dalam upaya pembangunan hukum
nasional;
Organisasi Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Mahkamah Agung-RI
Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai salah satu Badan Peradilan
merupakan Pengadilan Klas II dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang
Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan
bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga
terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan
beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang
dibedakan menurut jenisnya kedalam:
A. Administrasi Kepaniteraan.
B. Administrasi Kesekretariatan.
adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika yakni : Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
8
1. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim;
2. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat – surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada
Majelis Hakim untuk diselesaikan;
3. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim majelis yang ingin
menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis
lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya;
4. Beda pendapat atau dissenting opinion dapat dimasukkan dalam petikan
putusan;
5. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang
berlaku.
6. Menetapkan biaya jurusita termasuk biaya eksekusi;
7. Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor
pertimbangan putusan atau dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi
satu kesatuan dengan putusan;
8. Melaksanakan putusan serta merta :
i. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada
Pengadilan tinggi;
ii. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada MA.
9. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan
perkara;
10. Menetapkan panjar biaya perkara;
11. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
12. Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara
permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya;
13. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan
secara lisan;
14. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap
termohon eksekusi dapat dilakukan ‘’ teguran ‘’ ( aanmaning ) untuk memenuhi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta,
putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
15. Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan “ peringatan “ atau
somasi;
16. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
9
ada gugatan perlawanan;
17. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan
peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua KMA;
18. Lelang negara sebagai pelaksana lelang;
19. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada
Hakim – Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
20. Pembagian berkas perkara;
21. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan
perkara dengan acara singkat dan cepat;
22. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti
rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
23. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan
nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus
didahulukan;
24. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;
25. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari
sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
26. Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada
penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi;
27. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi
perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim
yang menyidangkannya Menyediakan buku khusus untuk anggota
Hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua
anggota Hakim majelis lainnya;
28. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftra, catatan, risalah, berita acara, serta
berkas perkara;
29. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
30. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan
pengamat ( KIMWASMAT) secara periodik.
31. Pembagian berkas perkara.
Tugas dan wewenang Wakil Ketua : 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
10
pembagian perkara permohonan;
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk
pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan
perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua
Hakim;
Tugas dan wewenang Majelis Hakim : 1. Menetapkan hari siding;
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri
mengenai hukum yang dianggap penting;
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan
dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya;
4. Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk
mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab
atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya;
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang
ditugaskan kepadanya;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya;
10. Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa;
11. Menetapkan terdakwa ditahan ,dikeluarkan dari tahanan atau dirubah
jenis tahanannya;
12. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan
dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;
13. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan;
14. Memproses permohonan grasi;
15. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku
narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan;
16. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan
eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
11
Tugas dan Wewenang Panitera. 1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan;
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang
berhubungan dengan masalah perdata;
3. Mengembalikan berkas surat permohonan / surat gugatan serta
dokumen – dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar
periksa supaya pemohon /penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat –
surat sesuai dengan kekurangannya;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam
surat kuasa untuk membayar (SKUM);
5. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kePaniteraan;
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan
singkat tentang isinya;
7. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila
memintanya;
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi dan
peninjauan kembali;
9. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera muda hukum;
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
12
Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding;
2. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara
pidana,menyusun laporan perkara pidana, menyimpan/arsip berkas
perkara/permohonan grasi dan tugas lain;
Tugas dan Wewenang Panitera Muda Pidana 1. Membantu Hakim dengan megikuti dan mencatat jalannya siding;
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan b e rkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan
urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana;
3. Memberi nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima
dikepaniteraan;
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan acara singkat;
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya;
6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi atau
peninjauan kembali;
7. Menyiapkan berkas permohonan grasi;
8. Menyerahkan arsip berkas perkara /permohonan grasi kepada Panitera
muda hukum;
Tugas Dan Wewenang Panitera Pengganti. 1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang
bersangkutan;
2. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya siding;
3. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari siding;
4. Membuat penetapan sita jaminan;
5. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya;
6. Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara
mengenai penundaan hari – hari sidang , perkara yang sedang putus berikut
amar putusannya;
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
13
diminutasi;
8. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,dikeluarkan dari tahanan;
9. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya;
10. Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
11. Mengetik putusan;
12. Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari siding;
13. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda pidana atau perdata
bila telah selesai dimunitasi;
Tugas dan Wewenang Jurusita. 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,
Ketua sidang dan Panitera;
2. Menyampaikan pengumuman – pengumuman , teguran, protes, dan
pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang – undang;
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan
dengan teliti melihat lokasi batas- batas tanah yang disita beserta surat
– suratnya yang sah apabila menyita tanah;
4. Membuat berita acara penyitaan , yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak – pihak yang berkepentingan , kepada badan pertanahan nasional
setempat;
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat
berita acaranya;
6. Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
7. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
9. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian
diberikan kepada pihak-pihak terkait.
Tugas dan Wewenang Sekretaris. 1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
14
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
Tugas dan Wewenang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran 1. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum dan
keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perencanaan IT dan
pelaporan;
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen;
3. Menyusun RKAKL;
4. Menetapkan PPK, PPSPM, PPABP, dan Staf Pengelola Keuangan dengan
Surat Keputusan;
5. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
pengelola anggaran/keuangan;
6. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai
dengan DIPA;
7. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;
8. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
9. Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang ada dalam
penguasaannya;
11. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang
berada dalam pengusaannya kepada pengelola barang;
12. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara;
13. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
negara.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
15
Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana 1. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan Laporan Akhir Tahun,
Bezeting dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan hakim/pegawai ;
3. Menyusun data kepegawaian dan usul formasi di lingkungan Pengadilan Negeri
Kota Timika;
4. Mengajukan usulan kenaikan pangkat bagi pegawai yang memenuhi syarat di
lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika;
5. Mengajukan usulan menduduki jabatan struktural dan fungsional baik teknis
maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika kepada
Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jayapura;
6. Menyelenggarakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di
lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika;
7. Menyelenggarakan acara penyumpahan dan pelantikan di lingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika;
8. Membuat usul pembuatan Kartu Pegawai bagi pegawai yang belum memiliki
kartu pegawai;
9. Menyelenggarakan absensi pada Pengadilan Negeri Kota Timika;
10. Mengajukan usul pensiun bagi pegawai yang akan purnabakti di lingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Mengkoordinasi pendistribusian pengelolaan surat-surat masuk/keluar;
2. Menyelenggarakan pemeliharaan halaman kantor, gedung kantor dan rumah
dinas;
3. Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan inventaris kantor;
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian ATK;
5. Membuat Laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan kebersihan di lingkungan
kantor Pengadilan Negeri Kota Timika;
7. Menyelenggarakan pembayaran dan membuat Daftar Gaji/lembur, uang makan
dan kekurangan gaji;
8. Melakukan pencairan SPM;
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
16
9. Menyelenggarakan SPPR-UP, SPPR-GUP dan SPPR-LS;
10. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin;
11. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ dan SPM ke dalam Buku Kas Umum
atau Buku Kas Pembantu lainnya;
12. Melakukan penyetoran PNBP; 13. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan; Tugas dan Wewenang Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan 1. Menyusun program Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-KL);
2. Revisi DIPA dan POK;
3. Update SIPP;
4. Melakukan monitoring Jaringan local dan internet;
5. Membuat laporan bulanan perkara melalui SIPP;
6. Melakukan pemuktakiran data;
7. Memeliharan Website Pengadilan Negeri;
8. Membuat laporan Tahunan;
9. Membuat Laporan LKjIP;
10. Menyediakan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan Teknologi Informasi;
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Kota Timika selama tahun 2015 sebagai acuan untuk
perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Pengantar Ikhtisar Eksekutif
BAB I : PENDAHULUAN, menggambarkan latar belakang hal-hal
umum tentang Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berisikan antara
lain : A. Latar Belakang, B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,
C. Struktur Organisasi pada Pengaddilan Negeri Kota Timika dan D.
Sistematika Penyajian.
BAB II : PERENCANAAN dan PENETEPAN KINERJA, berisikan antara lain
A.Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
17
dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok)
B. Indikator Kerja Utama, C. Rencana Kinerja dan D. Penetapan
Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian kinerja
Pengadilan Negeri Kota Timika yang terdiri dari : A. Pengukuran
Kinerja, B. Analisis Akuntabilitas Kinerja, C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV : PENUTUP, yang berisi A. Kesimpulan dan B. Saran
Lampiran : Berisi antara lain : 1. Indikator Kinerja Utama; 2. Matriks Renstra Tahun
2015 – 2019; 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016; 4. Rencana Kinerja
Tahun 2017; 5. SK Tim Penyusun LKjIP 2016;
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
18
BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 1. VISI DAN MISI
a. Visi
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi
serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Kota Timika. Visi Pengadilan Negeri Kota Timika mengacu pada Visi
Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Jujur dan Adil” Visi yang dimaksud bermakna sebagai berikut :
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan
adil.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
19
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan
fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.
b. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Kota Timika, yaitu :
1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi;
4. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan
“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Jujur dan adil”, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Negeri Kota Timika
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah
adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian
badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta
profesionalisme hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian
individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan
tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari
penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas
urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi
perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan
finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini
dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman
yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
20
Profesionalisme pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana
pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya
kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh
Indonesia.
Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek Profesionalisme hakim untuk memutus (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.
Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap
manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara
di antara para hakim mengenai masalah- masalah hukum yang berkembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan
dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh
keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan
untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses
peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya
merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu
adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus
dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam
rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan
menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain
menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif
sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah
adanyapengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan,
sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
21
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan
transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya
menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan,
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun
kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.
Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri
dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang
mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian
perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai
dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga
integritasnya.
4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transaparansi Badan Peradilan
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran
pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial,
diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan - kebijakan non-teknis
(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan
pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan
yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan
peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan
badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi
terlaksananya upaya-upaya tersebut, dengan menitikberatkan pada peningkatan
kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan
kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
22
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika seperti
yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke
dalam bentuk yang lebih terarah dan proposional berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun.
Pengadilan Negeri Kota Timika berusaha mengidentifikasi apa yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengukur sejauh mana visi
dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi
dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Brebes dapat memenuhi butir 1 dan
2 di atas ;
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota
Timika untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
23
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan .Negeri Kota Timika dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
24
B. INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pengadilan Negeri Kota Timika telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 5 bulan 2. Peningkatan
Aksesibilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan keMajelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces tojustice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara
on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
25
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
100% 100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
d. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
90% 90% 90%
100% 100% 100% 100%
30%
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan.
a. Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai berikut
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
26
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Negeri Kota Timika serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusanHakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
90% 90% 90%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukankasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
90%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
90%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
90%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 90% e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan
0%
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
90%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
90%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
90%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
27
Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
100% 100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
90% 90% 90%
100% 100% 100% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan 90%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
30%
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
90% 90% 90%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
90%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
90%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
90%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 90% e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara X
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan
0%
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
90%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
90%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
90%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
28
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki
kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota
Timika tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga
terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara
umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2016
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja
dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran
yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Realisasi Capaian = X 100% Target
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
29
Secara umum Pengadilan Negeri Kota Timika dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagain besar target indikator kinerja sasaran strategis yang
diterapkan, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
NO
INDIKATOR KINERJA Realisasi Target Capaian
A B C = a/b 1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta
Perdamaian 7% 10% 70%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
86% 99% 71%
100% 100% 100%
90% 90% 90%
100% 100% 100%
96%
110% 76%
100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 96% 90% 106%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 7% 30% 23%
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
95% 96%
100%
90% 90%
100%
105% 106% 100%
3. a. Persentase berkas perkara yang diajukankasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
93%
100%
93%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100% c. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para Pihak
95%
100%
95%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan Tempat
98%
100%
98%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 109 - 109 4. a. Persentase perkara prodeo yang
Diselesaikan
0%
0%
0%
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
90%
90%
100%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
30
5. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
45%
90%
50%
6. 1. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti
85
90%
94% 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti
85%
90%
94%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
31
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri
Kota Timika telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,
diuraikan sebagai berikut :
I. SASARAN STRATEGIS 1 : “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis ini menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama
NO
INDIKATOR KINERJA
Realisasi Target Capaian
A b C = a/b 1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian 7% 10% 70%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
86% 99% 71%
100% 100%
90% 90% 90%
100% 100%
96%
110% 79%
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 96% 90% 107%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
7% 30% 23% a. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara
dengan indikator ke-1 persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah sebagai berikut : 1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan dan
hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
32
maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan
keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan
berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan
tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan, oleh karena itu,
diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak
termasuk kuasa hukum;
2. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja,
yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam
melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
3. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum
sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian
sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh- tokoh masyarakat, di
desa, atau di tingkat kecamatan;
4. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa
tentang proses mediasi.
5. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal
ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui
banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.
NO
INDIKATOR KINERJA
Realisasi Target Capaian
A b C = a/b 1. a. Persentase mediasi yang
menjadi akta perdamaian 7% 10% 70%
Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika menerima perkara perdata
gugatan sebanyak 77 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut, yang
di mediasi sebanyak 30 perkara dan yang berhasil diselesaikan secara
mediasi dan sekaligus menjadi akta perdamaian hanya 2 perkara. Hal ini
dikarenakan perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat
diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Sehingga pada tahun
2016 indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 10
% dan dapat direalisasikan sebesar 7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2016
berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 70%.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
33
b. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara
dengan indikator ke-2 persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :
NO
INDIKATOR KINERJA
Realisasi Target Capaian
A b C = a/b 1. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
100% 100% 100%
0% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
0% 100%
Untuk mengetahui pencapaian kinerja dengan indikator persentase sisa perkara
yang diselesaikan dilakukan melalui perhitungan perbandingan sisa perkara yang
diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, sebagaimana terlihat
dalam tabel-tabel di bawah ini :
Perkara Perdata Gugatan Tahun
2014 2015 2016 Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan 19 26 18
Perkara Masuk 52 53 72
Putus 37 61 77
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 19 26 18 100%
Sisa akhir 26 18 13
0%
20%
40%
60%
80%
Mediasi yang menjadi akta perdamaian
Grafik Capaian Sasaran Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian
Target
Capaian
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
34
Perkara Perdata Permohonan Tahun
2014 2015 2016 Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan 1 2 3
Perkara Masuk 64 77 98
Putus 63 76 100
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 1 2 3 100%
Sisa akhir 2 3 1
Perkara Pidana Biasa Tahun
2014 2015 2016 Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan 15 14 14
Perkara Masuk 104 65 146
Putus 105 67 114
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 15 14 14 100%
Sisa akhir 14 14 46
Perkara Pidana Cepat/Lalulintas Tahun
2014 2015 2016 Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan 0 0 0
Perkara Masuk 0 0 0
Putus 0 0 0
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 0 0 0 0%
Sisa akhir 0 0 0
Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun
2014 2015 2016 Persentase
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan 0 0 0
Perkara Masuk 0 0 0
Putus 0 0 0
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan 0 0 0 0%
Sisa akhir 0 0 0
Perdata
Perkara perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
35
yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan, ada juga
yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi.
Sisa perkara perdata gugatan sebanyak 18 perkara dan permohonan sebanyak 3
perkara pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 18 perkara gugatan dan perkara
permohonan sebanyak 3 perkara sehingga realisasinya sebesar 100%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa capaian indicator persentase sisa perkara yang diselesaikan
berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai
100%.
Pidana
Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan
yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap pemeriksaan.
Sisa perkara pidana tahun 2015 sebanyak 21 perkara dan pada tahun 2016
diselesaikan sebanyak 21 perkara, sehingga realisasinya sebesar 100%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaiakan
(pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target
mencapai 100%.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Grafik capaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya (2015) yang Diselesaikan
Target
Capaian
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
36
c. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara dengan indikator ke-3 persentase perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :
NO
INDIKATOR KINERJA Realisasi Target Capaian
A B C = a/b 1. c. Persentase perkara yang diselesaikan :
- Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
86% 99% 71% 0%
100% 100%
90% 90% 90%
100% 100% 100%
94% 83% 79% 0%
100% 100%
Untuk mengetahui pencapaian kinerja dengan indikator persentase perkara
yang diselesaikan dilakukan melalui perhitungan perbandingan perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan, sebagaimana terlihat dalam
tabel-tabel di bawah ini :
Perkara Perdata Gugatan Tahun
2014 2015 2016
Jml % Jml % Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
14 26 18
Perkara Masuk 52 53 72
Jumlah Perkara 66 79 90
Perkara yang diselesaikan 40 61% 61 77% 77 86%
Sisa akhir 26 18 13
Perkara Perdata Permohonan Tahun
2014 2015 2016
Jml % Jml % Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
1 2 3
Perkara Masuk 64 77 98
Jumlah Perkara 65 79 101
Perkara yang diselesaikan 63 97% 76 96% 100 99%
Sisa akhir 2 3 1
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
37
Perkara Pidana Biasa Tahun
2014 2015 2016
Jml % Jml % Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
15 14 14
Perkara Masuk 104 65 146
Jumlah Perkara 119 79 160
Perkara yang diselesaikan 105 88% 65 82% 114 71%
Sisa akhir 14 14 46
Perkara Pidana Singkat Tahun
2014 2015 2016
Jml % Jml % Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
0 0 0
Perkara Masuk 0 0 0
Jumlah Perkara 0 0 0
Perkara yang diselesaikan 0 0% 0 0% 0 0%
Sisa akhir 0 0 0
Perkara Pidana LaluLintas Tahun
2016
Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
0
Perkara Masuk 311
Jumlah Perkara 311
Perkara yang diselesaikan 311 100%
Sisa akhir 0
Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun
2014 2015 2016
Jml % Jml % Jml %
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan
0 0 0
Perkara Masuk 0 0 1
Jumlah Perkara 0 0 1
Perkara yang diselesaikan 0 0% 0 0% 1 100%
Sisa akhir 0 0 0
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
38
Grafik Capaian Penyelesaian Perkara
Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016
Jenis Perkara Sisa Thn Masuk Putus Sisa 2015
a b c d = (a+b) – c Perdata Gugatan 18 72 77 13 Perdata Permohonan Pidana Biasa Pidana Singkat
3 98 100 1 14 146 114 46 0 0 0 0
Pidana Cepat Lalu lintas Pidana Cepat Tipiring Total
0 311 311 0 0 1 1 0 35 628 603 60
Perdata Perkara perdata gugatan yang pada tahun 2016 sebanyak 90 perkara,yang
terdiri dari sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk tahun ini, dan
diselesaikan sebanyak 77 perkara dan sisa 13 perkara. Dari data tersebut, realisasi
perkara perdata gugatan yang diselesaikan tahun 2016 adalah 86%. Jadi dapat
disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (perdata
gugatan) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target
mencapai 94%.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
39
Perkara perdata Permohonan pada tahun 2016 sebanyak 101 perkara,yang
terdiri dari sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk tahun ini, dan
diselesaikan sebanyak 100 perkara dan sisa 1 perkara. Dari data tersebut, realisasi
perkara perdata permohonan yang diselesaikan tahun 2016 adalah 99%. Jadi
dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (perdata
permohonan) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target
mencapai 83%.
Pidana
Perkara pidana biasa pada tahun 2016 sebanyak 160 perkara, diselesaikan
sebanyak 114 perkara dan sisa 46 perkara. Dari data tersebut, persentase realisasi
perkara pidana yang diselesaikan tahun 2016 adalah 71%. Jadi dapat
disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan (pidana
biasa) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target
mencapai 79%.
Perkara pidana lalu lintas pada tahun 2016 sebanyak 311 perkara,
diselesaikan sebanyak 311. Dari data tersebut, persentase realisasi perkara pidana
lalu lintas yang diselesaikan adalah 100% dan dapat disimpulkan capaian indikator
persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan persentase perbandingan antara
realisasi dengan target mencapai 100%.
Perkara pidana cepat/tipiring pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara,
diselesaikan sebanyak 1 perkara. Dari data tersebut, persentase realisasi perkara
pidana cepat/tipiring diselesaikan adalah 100% dan dapat disimpulkan capaian
indikator persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan persentase
perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%.
d. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara
dengan indikator ke-4 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebagai berikut :
NO
INDIKATOR KINERJA
Realisasi Target Capaian
A B C = a/b 1. d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 100% 100% 100%
Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
40
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan harus sesui
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas termasuk
penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara- perkara
khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus
diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara).
Tahun 2016
Perdata Pidana
Jml % Jml %
Perkara Masuk 72 146
Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan Maksimal 5 Bulan
72 146
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
72 100% 146 100%
e. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara
dengan indikator ke-5 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :
Tahun 2016
Perdata Pidana
Jml % Jml %
Perkara Masuk 72 146
Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan Maksimal 5 Bulan
72 146
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
72 100% 146 100%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
41
NO
INDIKATOR KINERJA Realisasi Target Capaian
A b C = a/b 1 e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 100% 100% 100%
0
20
40
60
80
100
120
Perkara yg diselesaikan dlm jangkawaktu maksimal 5 bln
Perkara yg diselesaikan dlm jangkawaktu lebih dari 5 bln
Target
Capaian
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 5 bulan.
Capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5
bulan, tahun 2016 1000%. Capaian tersebut diperoleh karena target maupun
relaisasinya 0 perkara. Bahwa pencapaian ini menunjukkan jangka waktu
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah sesuai dengan
ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2014
II. Sasaran Strategis 2 : “Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim”
Sasaran strategis “Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim” dimaksudkan
untuk menggambarkan sampai sejauh mana putusan Hakim tingkat pertama dapat
diterima oleh para pihak yang berperkara. Saran strategis ini menggunakan 1 (satu)
indikator kinerja utama.
Adapun capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim pada
tahun 2016 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah sebagai
berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
42
NO
INDIKATOR KINERJA
Realisasi Target Capaian
A b C = a/b 1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
81 90 90%
a. Analisis pencapaian kinerja peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim
dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Bahwa realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali adalah perbandingan
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun
peninjauan kembali dengan jumlah seluruh perkara yang diputus di Pengadilan
Negeri Kota Timika.
Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat
dilihat pada penjelasan berikut :
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
Pada tahun 2016 jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Kota Timika
dan sudah diputus sebanyak 191 perkara (77 perkara perdata dan 114
perkara pidana). Dari jumlah perkara yang sudah diputus tersebut yang
mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK adalah sebagai berikut.
Perkara perdata yang diputus sebanyak 77 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 1 1 perkara, kasasi sebanyak 2
perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara. Sehingga yang
tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 63 perkara.
Perkara pidana yang diputus sebanyak 114 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 18 perkara, kasasi sebanyak 4 perkara,
dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Sehingga yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 92 perkara. Jadi total perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 155 perkara dari 191 perkara
yang sudah diputus, sehingga realisasinya sebesar 81%.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
43
Grafik Capaian Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
III. Sasaran Strategis 3 : “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”
a. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-1 persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebagai berikut :
Perdata Pidana Upaya Hukum Kasasi Jml % Jml % Total putusan Kasasi 7 5 Mengajukan upaya hukum PK 1 0 Tidak mengajukan upaya hukum PK 100% 100%
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap.
Pada tahun 2016 indikator kinerja persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap” ditargetkan sebesar 100%. Dalam
realisasinya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap
sebanyak 12 berkas dari jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak 12
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
44
berkas. Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota
Timika maka persentase realisasinya adalah 100%. Jadi capaian indikator
kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 100%.
b. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-2 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebagai berikut :
perdata pidana
Pendistribusian Perkara yang di Register Jml % Jml % Berkas yang di register 170 457 Pendistribusian ke Majelis 170 457 Pendistribusian Berkas yang sudah di register ke 100% 100% Majelis
Pada tahun 2016 indikator persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah
berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 627 berkas dari
jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 627
berkas yang terdiri dari perdata (gugatan dan permohonan) sebanyak 170 berkas dan
pidana (pidana biasa dan pidana lalu lintas) sebanyak 457 berkas, berdasarkan
penjelasan/formulasi perhitungan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika maka realisasinya
didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator
persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun
2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target
mencapai 100% atau target terpenuhi.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
45
050
100150200250300350400450500
Perdata Pidana
Berkas Yang di Register dan Siap di Distribusikan ke majelis
Berkas Yang di Register dan Siapdi Distribusikan ke majelis
c. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-3 persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebagai berikut :
2014 2015 Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Jml % Jml % Target 100% 100% Realisasi 100% 100% Capaian 100% 100%
d. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-4 persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebagai berikut :
Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
adalah sejauh mana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan
oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan
apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang, Di Pengadilan Negeri Kota Timika melaksanakan penyitaan telah
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
46
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 0% 0% 0%
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100% 100% 100%
dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah.
f. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-5 ratio majelis hakim terhadap perkara adalah sebagai berikut :
REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2016
NO PERKARA SISA TAHUN 2015 MASUK PUTUS SISA 2016 1 Perdata Gugatan 18 72 77 13
2 Pidana Biasa 14 146 114 46
JUMLAH 32 218 191 59
Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : adalah perbandingan jumlah
majelis hakim dengan jumlah perkara yang ditangani majelis hakim. Perkara yang
ada di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2016 adalah 218 Perkara
yang terdiri dari sisa perkara perdata dan pidana ditambah perkara masuk pidana
dan perdata, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika
tahun 2016 terdiri dari 2 Majelis Hakim sehingga rasio majelis Hakim terhadap
perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 :
109
IV. Sasaran Strategis 4 : “Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)”
a. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator ke-1 persentase perkara
prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut :
Pada tahun 2016 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan
ditargetkan sebesar 0%. Dalam realisasinya tidak ada perkara prodeo yang
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
47
masuk selama tahun 2016 (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator
persentase perkara prodeo yang diselesaiakan pada tahun 2016 berdasarkan
persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%. Hal ini
dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kota Timika tidak
ada yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Kota
Timika tidak memasang target (0%) untuk indikator persentase perkara prodeo yang
diselesaikan.
b. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator ke-3 persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN a. Persentase (amar) putusan perkara yang
dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100% 100% 100%
Selama tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kota Timika tidak terdapat amar
putusan perkara yang menarik perhatian publik. Namun selama ini amar putusan
perkara di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah di upload di website Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara on
line. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah
mencapai 100%.
V. Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” a. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan dengan indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 45% 55%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
48
0102030405060708090
100
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata ygberkekuatan hukum tetap
Target
Capaian
Pada tahun 2016 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan
sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata
yang ditindaklanjuti sebanyak 5 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan
eksekusi perkara perdata sebanyak 11 permohonan eksekusi, sehingga capaian
indikator kinerja ini adalah 55%. VI. Sasaran Strategis 6 : “Meningkatnya kualitas pengawasan”
a. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator ke-1 persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan dengan indikator ke-2 persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut
SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
49
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
50
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahaun 2016 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan
Kinerja Tahun 2016 adalah Rp. 8.303.110.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga
Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah),
Jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja
Tahun 2016 adalah Rp. 146.318.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus
Delapan Belas Ribu Rupiah)
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kota Timika tahun
anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA
(01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah
sebagai berikut : 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Belanja Pegawai 4.428.980.000 2.803.707.402 63,30 % 2 Belanja Barang 800.130.000 749.583.278 93,68 % 3 Belanja Modal 3.074.000.000 2.978.259.400 96,89 %
J U M L A H 8.303.110.000 6.531.550.080 78,66 % 1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan
lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam
belanja pegawai.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
51
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di
lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika sebesar Rp. 4.428.980.000
(Empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan
puluh ribu rupiah)
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang terserap atau
terealisasi sebesar Rp. 2.803.707.402,- (Dua milyar delapan ratus tiga juta
tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua rupiah).
Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016,
dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 63,30 %
dengan rincian belanja sebagai berikut:
NO KODE AKUN
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
% 1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.346.044.000 1.093.810.800 81.26 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000 16.074 57.41 3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 78.731.000 53.069.940 67.41 4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 26.043.000 18.796.910 72.18 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 32.610.000 32.610.000 100 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.642.635.000 785.760.000 47.84 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 317.446.000 142.318.968 44.83 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 78.141.000 60.561.710 77.50 9 511129 Belanja Uang Makan PNS 277.200.000 215.002.000 77.56
10 511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil 54.925.000 38.550.000 70.19 11 511138 Belanja Tunj. Khusus Papua 254.100.000 176.585.000 69.49 12 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 23.693.000 18.850.000 79.56 13 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 259.200.000 129.600.000 50.00 14 512211 Belanja Uang Lembur 38.184.000 38.176.000 99.98
Total Belanja Pegawai 4.428.980.000 2.803.707.402 63.30 %
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah
Rp. 2.765.531.402,- (Dua milyar tujuh ratus enampuluh lima juta lima ratus
tiga puluh satu ribu empat ratus dua rupiah). Total sisa anggaran dari pagu
belanja pegawai sebesar 36.70 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu
belanja pegawai tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah pegawai
pada tahun 2016.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
52
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang
habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian
belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,
sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar
biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran
Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja
barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika
sebesar Rp. 800.130.000,- (Delapan ratus juta seratus tiga puluh ribu
rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional
satuan kerja Pengadilan Negeri Kota Timika.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.749.583.278,- (Tujuh ratus
empat puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh
puluh delapan rupiah).
Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita
lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 93,68 % , dengan rincian
belanja barang sebagai berikut :
NO KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp.)
REALISASI
% I 52 521211 Belanja Bahan (Non Operasional) Rp. 24.170.000 Rp. 11.096.100 45.91 522191 Belanja Jasa Lainnya Rp. 2.000.000 Rp. 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 180.000.000 Rp. 179.999.999 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.200.000 Rp. 0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 190.600.000 Rp. 179.279.150 521114 Belanja Pengiriman surat dinas Rp. 31.008.000 Rp. 31.005.000 521115 Belanja Honor Ops. Satuan Kerja Rp. 31.200.000 Rp. 31.200.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya Rp. 3.800.000 Rp. 3.797.000 521211 Belanja Bahan Rp. 10.800.000 Rp. 8.449.840
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
53
521811 Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi Rp. 29.612.000 Rp. 28.400.250 521813 Belanja Barang Persediaan Pita cukai, Materai
dan Leges Rp. 900.000 Rp. 711.000
522111 Belanja Langganan listrik Rp. 78.000.000 Rp. 70.459.816 522112 Belanja Langganan Telepon Rp. 6.000.000 Rp. 220.000 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp. 67.742.000 Rp. 64.790.500 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Rp. 2.000.000 Rp. 867.000
523112 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 123.490.000 Rp. 123.318.023
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan Rp. 16.608.000 Rp. 15.988.500
Total Belanja Barang Rp. 800.130.000 Rp. 749.583.278
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah
Rp. 50.546.722 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh
Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja
barang sebesar 6,32 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang
sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan
pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika
sebesar Rp. 3.074.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan pengadaan sarana dan prasarana satuan kerja
Pengadilan Negeri Kota Timika.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja modal
yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 2.978.259.400 (Dua Milyar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan
Ribu Empat Ratus Rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi Tahun
Anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap
96,89 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
54
NO KODE AKUN
KEGIATAN PAGU (Rp.)
REALISASI
% I 53 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan Rp. 200.000.000 Rp. 176.745.000 88.37
532111 Belanja Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 144.000.000 Rp. 143.100.000 99.38
532111 Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran Rp. 230.000.000 Rp. 228.525.000 99.36
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp. 2.500.000.000 Rp. 2.429.889.400 97.20
Total Belanja Modal Rp. 3.074.000.000 Rp. 2.978.259.400 96.89
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal
adalah Rp. 95.740.600 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh
Ribu Enam Ratus Rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja modal
sebesar 3,11 % dari total pagu yang tersedia.
4. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN PAGU REALISASI % 1 Belanja Barang Rp. 146.318.000 Rp. 139.684.150 95,47 JUMLAH Rp. 146.318.000 Rp. 139.684.150 95,47
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk
menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas
aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi
Peradilan Umum.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2016 dilingkungan Pengadilan Negeri ko t a T i m i k a
adalah Rp. 77.085.000.00 ( Tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima
ribu rupiah ) Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan
untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Kota Timika.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
55
NO KODE AKUN
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
% 1 521211 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi (Posbakum) dll )
Rp. 3.760.000 Rp. 3.709.200 100
2 522131 Belanja Jasa Konsultan Rp. 32.400.000 Rp. 31.200.000 100 3 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat Rp. 1.463.000 Rp. 1.441.150 0
4 521211 Belanja Bahan (perkara yang diselesaikan ditingkat pertamadan banding yang tepat waktu)
Rp. 63.000.000 Rp. 62.213.500 0
5 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu)
Rp. 41.325.000 Rp. 41.120.300 0
6 521211 Belanja Bahan (Prodeo) Rp. 300.000 Rp. 0 0.00
7 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Prodeo)
Rp. 150.000 Rp. 0 0.00
8 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan leges
Rp. 120.000 Rp. 0 0.00
9 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 3.800.000 Rp. 0 0.00
Total Belanja Barang Rp. 146.318.000 Rp. 139.684.150
95.47
b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja barang
yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 74.898.500,00. ( Tujuh
puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah ) Total
belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2016, dapat kita lihat
pada pagu belanja barang yang telah terserap 97,16 % , dengan rincian
belanja barang sebagai berikut :
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang
adalah Rp. 6.633.850 (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan
Ratus Lima Puluh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang
sebesar 4,53 % dari total pagu yang tersedia.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
56
BAB IV – PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat
dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun
2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun
ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2017.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian
kinerja di Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2016 diuraikan sebagai
berikut: 1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan
adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.
Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja
yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kota
Timika pada tahun 2016 adalah :
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi
telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang
belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah
terealisasi.
Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan
dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target,
namun sisa perkara ditahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun
2016 dan telah memenuhi target.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
57
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kota
Timika tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah
mencapai target.
Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah
perserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus
diklat sudah mencapai target.
Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan
yang berkualitas sudah tercapai.
Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2016 ini telah terealisasi seluruhnya.
2. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan
kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau
hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala
atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Kota Timika diantaranya :
Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan
November khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat
pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara
yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara
pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak
Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di
tahun berjalan.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
58
B. SARAN - SARAN
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar
atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi
kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian
secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat
mengirimkan berkas perkarnya supaya tidak menumpuk diakhir tahun.
LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2016
59
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata Gugatan - Perdata Gugatan sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perdata Gugatan - Perdata Gugatan sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
Jml perkara yang diselesaikan X 100%
Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan
(diluar sisa perkara)
Majelis Hakim dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan
Majelis Hakim Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu X 100% Jml putusan
Panitera dan
Juru Sita Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera dan
Juru Sita Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
Majelis Hakim
dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan 4. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%
Jumlah perkara prodeo Majelis Hakim
dan Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Jml amar putusan perkara yang ada di website X 100% Jml putusan Kepaniteraan Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jml pengaduan yang diterima
Cat : Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur Peradilan
Teknis dan Non Teknis
Ketua Pengadilan, Panitera & Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
Jml temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100% Jml temuan eksternal
Ketua Pengadilan, Panitera & Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
% % % % % Meningkatnya penyelesaian perkara. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 10 10 10 10 10
Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Gugatan 90 100 90 100 100 - Perdata Gugatan Sederhana 90 100 90 100 100 - Perdata Permohonan 90 100 90 100 100 - Pidana Biasa 90 100 90 100 100 - Pidana Singkat 90 100 100 100 100 - Pidana Lalulintas 90 100 100 100 100 - Pidana Tipiring 90 100 100 100 100 Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Gugatan 85 90 90 95 95 - Perdata Gugatan Sederhana 85 90 90 95 95 - Perdata permohonan 85 90 90 95 95 - Pidana Biasa 90 100 90 95 95 - Pidana Singkat 90 100 100 100 100 - Pidana Tipiring 90 100 100 95 100 - Pidana Lalu Lintas 100 100 100 100 100 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
80 90 90 95 95
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
15 30 30 40 40
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding 85 90 90 95 100 - Kasasi 75 90 90 80 95 - Peninjauan Kembali 90 100 90 90 100
Peningkatan efektifitas pengelolaan Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
95 100 100 100 100
penyelesaian perkara. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
95 100 100 100 100
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
95 100 90 100 100
Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan Tempat
90 100 100 90 95
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90 90 100 100 100 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - - - - - Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
90 90 90 90 95
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
75 75 90 85 90
Meningkatnya kualitas pengawasan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
95 100 90 100 100 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang Ditindaklanjuti
100 100 90 100 100
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, t ransparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : FRANDS, S.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Timika, 20 Februari 2017
Pihak Kedua Ketua
Pengadilan Negeri Kota Timika
RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H Nip. 19710525 199903 1 003
Pihak Pertama Panitera
Pengadilan Negeri Kota Timika
FRANDS, S.H Nip. 19670709 199303 1 004
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, t ransparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ANNA CHERLY RAMPENGAN
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Timika, 20 Februari 2017
Pihak Kedua Ketua
Pengadilan Negeri Kota Timika
RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H Nip. 19710525 199903 1 003
Pihak Pertama Sekretaris
Pengadilan Negeri Kota Timika
ANNA CHERLY RAMPENGAN Nip. 19631002 198212 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 50% b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
90% 90% 90% 90%
100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
90% 90% 90% 90% 100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
90%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
90%
2. Peningkatan
akseptabilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
90%
90%
90% 3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak 90%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100% e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90%
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
plaat 90%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
90%
6. Meningkatnya
Kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100% 100%
Kegiatan Anggaran
DIPA 01
1. Pembinaan administrasi & Pengelolaan Keuangan Rp. 4.507.679.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp. 1.345.000.000,-
Di Lingkungan Mahkamah Agung
DIPA 03
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 115.100.000,-
Timika, 20 Februari 2017
Pihak Kedua
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TAHUN 2017
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 50% b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata Gugatan - Perdata Gugatan Sederhana - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
90% 90% 90% 90% 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring
90% 90% 90% 90% 100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
90%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
90%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
90%
90%
90%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
90%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 90%
b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
90%
5. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 90%
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
100%
Ditetapkan di : Timika
Pada tanggal : 20 Februari 2017
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTATIMIKA
NOMOR : W10-U10/ 24 / UM.02.02 / I / SK / 2017
T EN T A N G
PEMBENTUKAN TIM KINERJA PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kota
Timika dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kota
Timika Tahun Anggaran 2016 ;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Negeri Kota Timika ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun
Anggaran 2016 ;
Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;
4. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 tentang
Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja ;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA ;
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercatum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun Anggaran 2016 yang
selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan LAKIP ;
KEDUA : Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama diatas adalah :
a. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun Anggaran
2016 ;
b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika untuk
Tahun Anggaran 2016 ;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
apabila dikemuadian hari terdapat alasan – alasan obyektif untuk mengevaluasi
dan memperbaharui surat keputusan ini.
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Arsip.
DI TETAPKAN : DI TIMIKA
PADA TANGGAL : 11 Januari 2017
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
JALAN : YOS SUDARSO - SEMPAN
TELEPON (0901) 321799
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NOMOR : W30-U10/ 24 /UM.02.02/ I / SK / 2017
TANGGAL 11 Januari 2017
TIM KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
NO.
N A M A
JABATAN
JABATAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. Relly D. Behuku, S.H, M.H Ketua Pengadilan Pengarah
2. Hery Cahyono, S.H Wakil Ketua Pengadilan Pengarah
3. Frands, S.H Panitera Ketua
4. Anna Cherly Rampengan Sekretaris Wakil Ketua
5. Buddi, S.H Panitera Muda Pidana Anggota
6. Marthinus Hindom Panitera Muda Perdata Anggota
7. Polma N. J. Fransisco, S.H Panitera Muda Hukum Anggota
7. Dessy Pallumpak, S.E Kasubag. Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan Anggota
8. Eka Rani R. Manuputty, S.T Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana Anggota
9. Anna Fransina Bauw Kasubag. Umum dan Keuangan Anggota
10 Tinno Lurawin, S. Kom IT Operator
DI TETAPKAN : DI TIMIKA
PADA TANGGAL : 11 Januari 2017
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTATIMIKA
NOMOR : W10-U10/ 131 / KP.07.01 / III / 2017
T EN T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019
maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview
untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama
(IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Kota Timika Tahun 2015 – 2019
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura.
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kota Timika 3. Arsip.
DI TETAPKAN : DI TIMIKA
PADA TANGGAL : 13 Februari 2017