jl. yos sudarso no. 42 sempan, timika – papuapn-timikakota.go.id/home/media/files/...perma nomor 7...
TRANSCRIPT
Jl. Yos Sudarso No. 42 Sempan, TimikaKabupaten Mimika
Jl. Yos Sudarso No. 42 Sempan, Timika Kabupaten Mimika – Papua
99910
Puji syukur kita panjatkan
dan Karunia-Nya, sehingga Laporan
Mimika dapat diselesaikan. Ucapan
Tim Penyusun sehingga Laporan
ditentukan
Penyusunan Laporan Tahunan
dalam menjalankan tugas pokok
yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal
Tahun 2018.
Laporan ini menggambarkan
selama Tahun 2018, yaitu keadaan
harapan laporan ini dapat dijadikan
yang lebih baik di masa yang akan
Penyusunan Laporan Tahunan
saran dan koreksi sangat kami harapkan.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika
KATA PENGANTAR
kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten
diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua
Laporan Tahunan ini dapat menyelesaikan sesuai dengan
Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami
pokok selama tahun 2018. Laporan ini disusun sesuai
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui
tanggal 26 Nopember 2018 perihal Penyusunan
menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri
keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan
dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan
baik di masa yang akan datang.
ahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya
sangat kami harapkan.
Timika, 31 Desember 2018
Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
RELLY D. BEHUKU SH., MHNIP. 19710525 199903 1 003
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika i
segala limpahan Rahmat
Kota Timika Kabupaten
semua pihak, terutama
dengan waktu yang
pertanggungjawaban kami
sesuai dengan Outline
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor
Laporan Tahunan
Pengadilan Negeri Kota Timika
maupun non teknis, dengan
meningkatkan kinerja peradilan
sempurna, karenanya kritik,
Timika, 31 Desember 2018
Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
RELLY D. BEHUKU SH., MH NIP. 19710525 199903 1 003
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika ii
D A F T A R I S I
Hal
Pengantar ………………………………………………………………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ii
Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………………………………………………….. 1
Bab II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………………………………………………………………… 8
- Standar Operasional Prosedur (SOP) ………………………………............................... 15
- Standar Kinerja Pegawai (SKP) ……………………………………………………………………… 21
B. Pelayanan Publik Yang Prima ……………………………………………………………………………… 21
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) …………….................. 22
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu …………………………………............................... 23
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ………………………………………………. 23
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan …………………………………………………………………………………… 25
A. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………………………………………….. 25
- Mutasi …………………………………………………………………………………………………………. 29
- Promosi ……………………………………………………………………………………………………… 29
- Pensiun ……………………………………………………………………………………………………… 30
- Diklat (SDMTeknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat ………................... 30
B. Penyelesaian Perkara ……………………………………………………….................................... 31
- Jumlah SisaPerkara Yang Diputus ……………………………………………………………….. 32
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ………………………….......................... 33
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding, Kasasi dan PK
……………………………………………. 34
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi …………………………………………. 35
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi …………………………………….. 35
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………………….................................. 38
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) …………………… 43
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ……………………………………………………… 44
- Publikasi Perkara …………………………………………………………………………………………. 45
F. Regulasi Tahun 2018 ………………………………………………………………………………………….. 46
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika iii
Bab IV Pengawasan ………………………………………………………………………………………………………….. 55
A. Internal ……………………………………………………………………………………………………………… 55
B. Evaluasi ……………………………………………………………………………………………………………. 61
Bab V Penutup …………………………………………………………………………………………………………………. 62
A. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………………………… 62
B. Saran …………………………………………………………………………………………………………………. 62
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 1
B A B I PENDAHULUAN
Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di
lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif)
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Kota Timika mempunyai
fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam
tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial,
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 2
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5
Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Pengadilan Negeri Kota Timika berkedudukan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,
dengan alamat di Jalan Yos Sudarso No. 42 Sempan – Mimika Baru Telepon (0901) 321799,
Website : www.pntimikakota.go.id. Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kota
Timika meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mimika yang terdiri dari 18 (Delapan Belas)
wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Mimika Barat Jauh, Kecamatan Mimika Barat Tengah,
Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Amar, Kecamatan Iwaka, Kecamatan Mimika Tengah,
Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Timur Jauh, Kecamatan Wania, Kecamatan
Mimika Baru, Kecamatan Kwamki Narama, Kecamatan Kuala Kencana, Kecamatan
Tembagapura, Kecamatan Hoya, Kecamatan Jila, Kecamatan Alama, Kecamatan Agimuga,
dan Kecamatan Jita. Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah daratan mencapai 19,592 km2.
Berada pada 134031”-138301” Bujur Timur dan 4060”-5018” Lintang Selatan. Secara
administrasi batas wilayah Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Paniai, Nabire, Tolikara, Dogiyai, Puncak,
Puncak Jaya, dan Deiai;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Arafuru;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kaimana.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 3
PETA KABUPATEN MIMIKA
Dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung (Court of excellence) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print)
Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Kota Timika telah
berupaya mengaktualisasikan langkah - langkah untuk mengembangkan 7 (Tujuh) area yang
telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu : 1. Kepemimpinan dan managemen pengadilan 2. Kebijakan peradilan 3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran 4. Penyelenggaraan persidangan 5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan 6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau 7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 4
Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh
rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Yudisial
dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika telah bekerja dengan
sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain untuk menyediakan pelayanan
standart peradilan yang bermutu yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pengguna pengadilan. Dengan harapan apa yang menjadi visi Badan Peradilan
yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” bisa tercapai, serta sesuai
dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang
sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pengadilan Negeri Kota Timika telah mempedomani semua kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI
2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang
apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang
gung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka
berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika, diantaranya
adalah : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat
yang memerlukan pelayanan di Pengadilan negeri Kota Timika dengan memberikan
pelayanan dan informasi secara maksimal, benar dan transparan salah satunya lewat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP).
A. VISI dan Misi Visi
Pengadilan Negeri Kota Timika mengadopsi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan
Mahkamah Agung yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
dengan menuangkan dalam visi Pengadilan NegeriKota Timika yaitu “TERWUJUDNYA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA YANG AGUNG”
Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan umum;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 5
B. BUDAYA KERJA
Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam
penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan, yaitu segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik
harus berperilaku :
1. Adil dan tidak diskriminarif;
2. Cermat;
3. Santun dan Ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Professional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh ada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Kota
Timika;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan public;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.
C. Motto
Motto Pengadilan Negeri Timika adalah “TIMIKA”
T = Transparan I = Integritas M = Mutu I = Informatif K = Komitmen A = Akuntabel
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 6
D. Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas II Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan
untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Kota Timika telah menyusun Dokumen Reviu
Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas II Tahun 2015-
2019. Penyusunan Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota
Timika Tahun 2015-2019 merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
Dalam Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tersebut
terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama baru yang bertujuan untuk lebih menyelaraskan
isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar
tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur
kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Keempat Indikator Kinerja
Utama tersebut belum dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis Pengadilan
Negeri Kota Timika, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015-2019.
Indikator Kinerja Utama : 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Program dan Kegiatan
Sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Timika untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis
tersebut maka dibuatlah program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 7
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam
pelaksanaan program ini adalah :
1. Pelaksanaan layanan pos bantuan hukum; 2. Penyelesaian perkara pidana dan perdata; 3. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata; 4. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu;
5. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu; 6. Pelaksanaan Pembinaan Tenaga Teknis Yudisial; 7. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara dan putusan perkara; 8. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam
pelaksanaan program ini adalah :
Melaksanakan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
berdasarkan parameter objektif;
2. Melaksanakan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Melaksanakan perencanaan program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara
transparan, efektif dan efesien;
4. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan dan
pelayanan pimpinan;
5. Melaksanakan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program ini bertujuan untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana. Dalam
mendukung pelayanan peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2018
adalah:
1. Melaksanakan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP;
2. Melaksanakan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sarana Lingkungan
Gedung Kantor.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 8
B A B II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta
posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas
pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan
aktivitas dan fungsi di antara bagian-bagian. Dalam struktur organisasi yang baik harus
menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya
tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi
2 (dua) bagian besar, yaitu :
1. Menyelenggarakan Administrasi Teknis Yudisial. 2. Menyelenggarakan Administrasi Umum (Non Teknis Yudisial).
Struktur Organisasi
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 9
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dia atas, maka Tugas Pokok dan Fungsi (Tupksi) berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Timika adalah Sebagai berikut : Tupoksi ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh
seorang wakil ketua. Mereka bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya
peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan, dengan
Tupoksi :
1. Ketua dan wakil ketua bersama-sama memimpin dan bertanggungjawab atas
terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.
2. Membuat perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), menggerakkan
(actuating), Pengawasan (controlling) yang baik, serasi dan selaras.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua serta bekerja sama
dengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang
bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan
para Hakim serta pejabat struktural, dan seluruh karyawan.
7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk
serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
10. Melakukan pengawasan intern kepada pejabat peradilan, keuangan serta Pengawasan
Extern pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan peningkatan jabatan.
13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 10
14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada
asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan
berkala dengan para hakim.
15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, IKAHI, IPASPI, dan
PTWP.
17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan
kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya
apabila diminta.
18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan
menanggapinya bila dipandang perlu.
Pembagian Tugas Dan Wewenang Antara Ketua Dan Wakil Ketua
Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka wakil ketua bertugas sebagai berikut :
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan
hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
Tugas Hakim
1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek
dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana
serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan
pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
4. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 11
tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata unit hukum
perdata dan administrasi perkara pidana unit hukum pidana serta
melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
KEPANITERAAN
Kepaniteraan bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Pada kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kota Timika terdapat pejabat-pejabat berupa panitera, panitera muda
pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita,
jurusita pengganti.
Panitera
Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam kaitan
tugas tersebut, panitera menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi
perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perdata. Dalam menyelenggarakan tugasnya, maka ia menjalankan fungsi sebagai
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 12
berikut :
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang pidana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, maka ia menjalankan fungsi sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 13
termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung;
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, maka ia menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 14
Panitera Pengganti
Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan. Jurusita dan Jurusita Pengganti
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, hakim dan
panitera. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan panggilan, pemberitahuan, eksekusi dan
somasi.
KESEKRETARIATAN
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia,
serta sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugasnya, maka kesekretariatan menjalan
fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika.
Menjalankan tugas dan fungsi di atas, maka kesekretariatan dipimpin oleh
sekretaris. Sekretaris menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung-jawab
kepada Ketua Pengadilan.
Kesekretarian Pengadilan Negeri Kota Timika terbagi dalam 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub
Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP), Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana (Kepegawaian dan Ortala) dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 15
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan
tata laksana.
Subbagian Umum dan Keuangan
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan
akuntabel, Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata
kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)
melalui penerapan reformasi birokrasi, yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, memuaskan, transparan,
dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur
sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan
bagi masyarakat pengguna layanan (pelanggan) untuk mengetahui/memahami akan suatu
prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan
tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas.
Secara garis besarnya gambaran untuk SOP yang ada di Pengadilan Negeri Kota
Timika ditampilkan pada matrik SOP sebagai berikut :
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 16
No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Ket.
I. Teknis
Hakim 14 1. SOP Sidang Gugatan 2. SOP Sidang Perdata Permohonan 3. SOP Penanganan Perkara Gugatan Sederhana 4. SOP Sidang Keberatan Gugatan Sederhana 5. SOP Sidang Pidana Biasa 6. SOP Sidang Pidana Cepat 7. SOP Sidang Pidana Khusus Anak 8. SOP Sidang Pidana Singkat 9. SOP Sidang Pidana Pra peradilan 10. SOP Sidang Peninjauan Kembali Perkara
Pidana 11. SOP Sidang Peninjauan Kembali Perkara
Perdata 12. SOP Hakim Pengawas Bidang 13. SOP Wasmat 14. SOP Permintaan ATK
Kepaniteraan Pidana 28 1. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa.
2. SOP Penanganan Regiser Perkara Pidana Biasa
3. SOP Penerimaan dan pendaftaran Berkas Perkara Pidana Singkat
4. SOP Penanganan Register Pidana Singkat 5. SOP Penerimaan Berkas Perkara Cepat
(Ringan dan Lalulintas) 6. SOP Penanganan Register Pidana Cepat
(Ringan dan Lalulintas) 7. SOP Penerimaan Permohonan Pra Peradilan 8. SOP Penanganan Register Permohonan Pra
Peradilan 9. SOP Penanganan Upaya Hukum permohonan
Banding Perkara Pidana 10. SOP Pencabutan Permohonan Banding 11. SOP Penanganan Upaya Hukum Permohonan
Ksasi Perkara Pidana 12. SOP Pencabutan Permohonan Kasasi 13. SOP Penanganan Upaya Hukum Permohonan
Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal 14. SOP Penanganan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali Perkara Pidana 15. SOP Penanganan Permohonan Grasi Perkara
Pidana 16. SOP Penanganan Diversi 17. SOP Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penyitaan. 18. SOP Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penggeledahan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 17
19. SOP Penanganan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum
20. SOP Penyerahan Salinan Penetapan Penahanan Hakim/Perpanjangan Penahanan KPN (Pasal 26 KUHAP)
21. SOP Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi Jayapura (Pasal 29 KUHAP)
22. SOP Penanganan Barang Bukti. 23. SOP Penyerahan Salinan Petikan Putusan 24. SOP Penyerahan Salinan Putusan
25. SOP Penyerahan Berkas BHT ke Panitera
Muda Hukum 26. SOP Penanganan Surat Masuk 27. SOP Penanganan Surat Keluar 28. SOP Permintaan ATK
Kepaniteraan Perdata 15 1. SOP Gugatan 2. SOP Permohonan 3. SOP Banding 4. SOP Kasasi 5. SOP Peninjauan Kembali 6. SOP Delegasi 7. SOP Sita Jaminan 8. SOP Eksekusi Rill/Pengosongan 9. SOP Gugatan Sederhana 10. SOP Pemeriksaan Setempat 11. SOP Pencabutan Permohonan Kasasi 12. SOP Laporan Bulanan 13. SOP Laporan Caturwulan 14. SOP Laporan Semester 15. SOP Laporan Tahunan
Kepaniteraan Hukum 19 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 4. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan 5. SOP Pembuatan Laporan Semester 6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 7. SOP Penanganan Papan Informasi Perkara 8. SOP Pengelolaan dan Penataan Arsip Berkas
Perkara Pidana dan Perdata. 9. SOP Pengaduan 10. SOP Pembuatan dan Penyusunan Laporan
Pengaduan Triwulan 11. SOP Laporan Pengaduan Tahunan 12. SOP Pengesahan Badan Hukum 13. SOP Penerimaan Pendaftaran Surat
Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih dan Tidak Sedang Menjalani Tindak Pidana
14. SOP Pengelolaan Surat Kuasa Isidentil Kepaniteraan Hukum
15. SOP Pengelolaan Surat Kuasa Kepaniteraan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 18
Hukum 16. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 17. SOP Laporan Pos Bantuan Hukum
(POSBAKUM) 18. SOP Penerimaan Persediaan (ATK) 19. SOP Penyerahan CD Putusan Perkara Pidana
dan Perdata.
Panitera Pengganti 9 1. SOP Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa
2. SOP Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara Pidana
3. SOP Panitera Pengganti Dalam Persidangan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Cepat (Ringan)
4. SOP Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas)
5. SOP Panitera Pengganti Dalam Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan
6. SOP Panitera Pengganti Dalam Persidangan Perkara Perdata Gugatan
7. SOP Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara Perdata Permohonan
8. SOP Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara Pidana Acara pemeriksaan Singkat
9. SOP Permintaan ATK
Jurusita Pengganti 8 1. SOP Panggilan Sidang 2. SOP pemberitahuan isi Penetapan/Putusan 3. SOP Pemberitahuan Tentang Pernyataan
Banding/Kasasi/PK 4. SOP Pemberitahuan tentang Penyerahan
Memori Banding/Kasasi/PK 5. SOP Pemberitahuan tentang Penyerahan
Kontra Memori Banding/Kasasi/PK 6. SOP Pemberitahuan Inzage 7. SOP Delegasi Panggilan/Pemberitahuan dari
Panggilan Negeri Lain 8. SOP Permohonan Eksekusi Perkara Perdata
II Non Teknis
Sekretaris 10 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran
2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Umum dan Keuangan
4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana
5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 19
Statisktik 6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan
Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, dan Perpustakaan.
7. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi Pelaporan
8. SOP Permintaan Atk 9. SOP Surat Penunjukan PPK, PPSPM,
Bendahara Pengeluaran, Satpam, Sopir, Cleaning Service, Pramubakti, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Pejabat Penerima Barang.
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Kasubag Perencanaan,
TI dan Pelaporan
16 1. SOP Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan
2. SOP Penyusunan program dan Anggaran 3. SOP Pemeliharaan Jaringan 4. SOP pengisian Pembaharuan Konten Website 5. SOP Penyusunan Laporan Bulanan 6. SOP Penyusunan Laporan Bulanan 7. SOP Penyusunan Laporan Semester 8. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 9. SOP revisi DIPA dan POK 10. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) 11. SOP Pengelolaan Website 12. SOP Penanganan Surat Masuk 13. SOP Penanganan Surat Keluar 14. SOP Perawatan SIPP 15. SOP Peliputan dan Penginputan 16. SOP Permintaan ATK
Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan
Tatalaksana
27 1. SOP Penerimaan Alat Tulis Kantor 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk 3. SOP Pengelolaan Surat keluar 4. SOP Pelaksanaan Tes Kesehatan CPNS 5. SOP usul Diklat Prajabatan 6. SOP Usulan CPNS Menjadi PNS 7. SOP kenaikan Gaji Berkala (KGB) 8. SOP Ujian Dinas 9. SOP Pengusulan Taspen, Karpeg, Karis, Karsu 10. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 11. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 12. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting) 13. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 14. SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS) 15. SOP Usulan Promosi Jabatan 16. SOP Berita Acara Sumpah dan Pelantikan 17. SOP Surat Keputusan KPN tentang Hakim
Pengawas Bidang, Meja Informasi,
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 20
Posbakum, dan Meja Pengaduan dan Humas. 18. SOP Penyelesaian permohonan Surat Cuti
Hakim dan PNS 19. SOP Surat Tugas/Pelimpahan Tugas 20. SOP Membuat Pengantar Hukuman Disiplin
bagi Hakim dan PNS 21. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Apel dan Rapat
Dinas bagi Hakim dan PNS 22. SOP Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,
Menduduki Jabatan (Mutasi Masuk) bagi Hakim dan PNS
23. SOP Penanganan Mutasi Keluar Hakim dan PNS
24. SOP Update data Kepegawaian kedalam Aplikasi SIKEP
25. SOP Usulan Tanda Penghargaan Stya Lencana 26. SOP Penyelesaian KP 4 27. SOP Usulan Pensiun Hakim dan PNS
Kasubag Umum dan
Keuangan
23 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat keluar 3. SOP Pengelolaan Perpustakaan 4. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (Barang
Konsumsi dan Pemeliharaan) 5. SOP pengelolaan Akuntansi Barang Milik
Negara 6. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara 7. SOP Penunjukkan Penghunian Rumah Negara 8. SOP Penunjukkan Pemakai Barang Inventaris
Berupa Kendaraan Dinas 9. SOP Penunjukkan Pemakai Barang Inventaris 10. SOP Permohonan Usulan Penetapan Status
Penggunaan BMN 11. SOP Penghapusan Barang Milik Negara 12. SOP Protokoler dan Penerimaan Tamu 13. SOP Penyusunan Uraian Tugas Satpam dan
Tenaga Kebersihan 14. SOP Pengelolaan Ruang Sidang 15. SOP permintaan ATK 16. SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP 17. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal –
LS 18. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
(Gaji, Lembur, Honor) dan LS 19. SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja
(Remunerasi) 20. SOP Laporan Sistem Akuntansi Kuasa
Pengguna 21. SOP Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak 22. SOP Perawatan Barang Inventaris Kantor 23. SOP Keamanan dan Kebersihan Kantor
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 21
2. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas
pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai
dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP tersebut disusun dan ditetapkan sebagai
rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan
Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. SKP
ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian
prestasi kerja.
Berkenaan dengan adanya kewajiban PNS dalam menyusun SKP tersebut dan dalam
rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersih dan berwibawa, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang
Pencabutan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 036/SEK/PER/VI/2011 tentang
Sasaran Kinerja Individu dan memberlakukan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. (Matrik SKP Terlampir). B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku: 1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 22
peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan
kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Dalam rangka melaksanakan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kota
Timika telah berupaya mewujudkan performa/kinerja Peradilan yang unggul dengan
melaksanakan seluruh kriteria penilaian yang meliputi
7 (tujuh) area yaitu : Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic
planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system);
5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process
management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).
Pengadilan Negeri Kota Timika juga telah menerapkan standar pelayanan peradilan
sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 diperkaya dengan
penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta pembangunan zona
integritas. Pada Bulan Agustus Tahun 2017.
Pengadilan Negeri Kota Timika telah dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pada Bulan November tahun 2016
Pengadilan Negeri Kota Timika menerima sertifikat Akreditasi dengan hasil “A” Excellent.
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan
terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 23
memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara
Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika mendapatkan alokasi anggaran
DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga
Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk menyediakan pemberian
layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi para pencari keadilan yang ada di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika. sesuai Register pada tahun 2018 Pos Bantuan
Hukum memberikan layanan bantuan hukum sesuai permohonan yang diterima sebagai
berikut :
Uraian
Bulan Total
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Layanan Posbakum 2 5 3 3 2 4 4 5 2 5 3 2 40
3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika tidak terdapat Sidang Keliling yang dilaksanakan
pada tahun 2018.
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya perkara)
Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa
prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai
negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara
secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara
ekonomis, dengan syarat melampirkan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan
tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu
Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 24
Pengadilan Negeri Kota Timika pada Tahun 2018 dalam Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.2.614891/2018 Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran dengan mata Anggaran 1049.006 untuk Prodeo
sebesar Rp. 4.550.000 (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukkan
untuk pembebasan biaya perkara.
Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah
layanan, dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada
tahun 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 25
B A B III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Aturan dan Pembinaan Perilaku Pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika bertujuan
untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga
dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di
dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan Kebijakan pembinaan para
Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan
kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi
Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi
pimpinan dilingkungan Pengadilan. Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung
tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung
dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik
didalam maupun diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena
itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan
melekat dari atasan langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI
dan Komisi Yudisial. (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8
April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) A. SUMBER DAYA MANUSIA
Kualitas dan kemampuan SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di
bawahnya harus dikembangkan melalui program-program yang komprehensif dan
terintegrasi, baik tingkat kemampuan profesional (mencakup teknisdan manajerial /
kepemimpinan). maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang
memadai. Kualitas SDM harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran,
bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan berintegritas.Oleh karena itu Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan melakukan langkah-langkah Pembenahan Manajemen SDM sesuai dengan
yang telah tercantum dalam Panduan Umum
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 26
Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Kota Timika
No
N a m a
Jabatan
Keterangan
1 Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H
Ketua
2 Saiful Anam, S.H., M.H. Wakil Ketua
3 Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. Hakim
4 Steven Christian Walukow, S.H.
Hakim
5 Frands, S.H. Panitera
6 Anna Cherly Rampengan Sekretaris
7 Anna Fransina Bauw Kasubbag Umum dan Keuangan
8 Dessy Pallumpak, S.E. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan
9 Eka Rani R. Manuputty, S.T. Kasubbag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
10 Marthinus Hindom Panmud Perdata
11 Buddi, S.H. Panmud Pidana
12 - Panmud Hukum Jabatan Kosong
13 Ryan Steven Soerachimi, A.Md Panitera Pengganti
14 Desi Natalia Ina Deran Doni, S.H. Panitera Pengganti
15 Veni Sara, S.H. Panitera Pengganti
16 Eka Heny Y. P. Frands Suli, S.H. Panitera Pengganti
17 Adi Joko Suntoro, S.H. Jurusita
18 Julius Adi Putra Saragih Jurusita Pengganti
19 Tinno Lurawin, S.Kom Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
20 Muhammadya Rumalean Staf Umum dan Keuangan
21 Muhammad Jabal Nur Paing Staf Pidana
22 Muhammad Haris Rumodar Staf Pidana
23 Sulastri Nur Aza Bugis Staf Perdata
24 Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. Staf Umum dan Keuangan Cakim
25 Muhammad Khusnul F. Zainal, S.H. Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Cakim
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 27
26 Ryan Ardy Pratama, S.H. Staf Hukum Cakim
27 Yustisia Larasti, S.H. Staf Perdata Cakim
Tenaga Teknis Yudisial
No
Jabatan Jenis Kelamin
Jumlah
Pendidikan L P
1 Ketua 1 1 S2
2 Wakil Ketua 1 1 S2
3 Hakim 2 2 S1 = 2 orang
4 Panitera 1 1 S1
5 Panitera Muda 2 2 S1 = 1 Orang SMA = 1 Orang
6 Panitera Pengganti 1 3 4 S1 = 3 Orang D-3 = 1 Orang
7 Jurusita 1 1 S1
8 Jurusita Pengganti 1 1 SMA
8 Staf Kepaniteraan 3 2 3 S1 = 2 Orang SMA = 2 Orang SMP = 1 Orang
TOTAL 13 5 18
Tenaga Non Teknis
No
Jabatan
Jenis Kelamin
Jumlah
Pendidikan L P
1 Sekretaris 1 1 SMA
2
Kepala Sub Bagian 3 3
S1 = 2 orang
SMA = 1 orang
3
Staf Kesekratariatan 4 4
S1 = 3 orang
SMA = 1 orang
TOTAL 2 4 6
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 28
Perbandingan Tenaga Teknis dan Non
No
Satker Tenaga
Jumlah Teknis Non Teknis
1
Pengadilan Negeri Kota Timika
18
8
26
Secara lengkap keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota Timika beserta Jabatannya hingga Bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Hakim & Pegawai Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I Total
Hakim 2 2 4
PNS 13 4 1 18
CAKIM 4 4
CPNS
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika sebanyak 26 Orang, sedangkan untuk tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut :
No
Nama Honorer
Tugas Pekerjaan
Pendidikan
1 Ratna Sari Abidin Pramubakti / Staf
Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
SMA
2 Daud Benu Security / Staf Umum dan Keuangan SMA
3 Rabil Juragan Pramubakti / Staf Perdata SMA
4 Selvia Yawan, S.H. Pramubakti / Staf Umum dan Keuangan S1
5 Alfred Sanam Sopir SMA
6 Carli Dikson Selan Security SMA
Jumlah seluruhnya : 6 orang, yang difungsikan selain sebagai Pramubakti dan Sopir
juga diperbantukan pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai pengadministrasi
umum menurut bagian masing- masing.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 29
1. MUTASI
Mutasi Masuk
No Nama Pegawai Jabatan Lama Jabatan Baru
1. Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. Cakim
2. Muhammad Khusnul F. Zainal, S.H.
Cakim
3. Ryan Ardy Pratama, S.H. Cakim
4. Yustisia Larasti, S.H. Cakim
Mutasi Keluar
No Nama Pegawai Jabatan Lama Jabatan Baru
1. Polma N. J. Fransisco. S, S.H., M.H Panitera Muda Hukum Staf Badilum MA RI
2. Irfan Fakhruddin Syam S,H., M.Kn Jurusita Pn Kota Timika Jurusita PN. Takalar
2. Promosi
Pada Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) Promosi Kenaikan Pangkat reguler dan 3 (tiga) Promosi Kenaikan Pangkat Pilihan yaitu sebagai berikut :
No
Nama Pegawai
Jabatan
Jenis Promosi
Keterangan
1. Steven Christian Walukow, S.H. Hakim
Keniakan Pangkat Reguler
2. Eka Rani R. Manuputty, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Keniakan Pangkat Reguler
3. Desi Natalia Ina Deran Doni, S.H. Panitera
Pengganti Keniakan Pangkat
Reguler
4. Veni Sara, S.H. Panitera
Pengganti Keniakan Pangkat
Reguler
5. Julius Adi Putra Saragih Jurusita
Pengganti Keniakan Pangkat
Reguler
6. Muhammadya Rumalean Staf Umum
dan Keuangan Keniakan Pangkat
Reguler
7. Muhammad Jabal Nur Paing Staf Pidana Keniakan Pangkat
Reguler
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 30
8. Muhammad Haris Rumodar Staf Pidana Keniakan Pangkat Reguler
9. Sulastri Nur Aza Bugis Staf Perdata Keniakan Pangkat
Reguler
3. Pensiun
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika tidak terdapat hakim dan pegawai yang memasuki masa Pensiun / Purna Bhakti pada tahun 2018.
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)
Diklat Teknis
No
Nama Pegawai
Jabatan
Nama Diklat Tempat Diklat
1. Relly D.Behuku, S.H.,M.H Ketua
Diklat Pimpinan Pengadilan
Angkatan XIV-XV Tahun Anggaran 2018
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung - Bogor
2. Saiful Anam, S.H.., M.H. Wakil Ketua
Diklat HAM Bagi Aparatir Apgakum Kerjamasa dengan Kemunkumham RI Angkatan
II
Badan Pengembangan SDM Hukum dan Ham,
Cinere Depok
3. Steven C. Walukow, S.H Hakim
Diklat Terpadu SPPA Kerjamasa dengan
Kemunkumham RI Angkatan IV
Badan Pengembangan SDM Hukum dan Ham,
Cinere Depok
4. Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. Cakim Diklat Calon Hakim (PPC)
Terpadu Angkatan II
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung - Bogor
5. M.Khusnul F. Zainal, S.H. Cakim Diklat Calon Hakim (PPC)
Terpadu Angkatan III
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung - Bogor
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 31
6. Ryan Ardy Pratama, S.H. Cakim Diklat Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan III
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung - Bogor
7. Yustisia Larasti, S.H. Cakim Diklat Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan I
Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil
MA RI, Megamendung - Bogor
Diklat Non Teknis
No
Nama Pegawai
Jabatan
Nama Diklat Tempat Diklat
1.
-
B. Penyelesaian Perkara
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus pada Tahun 2018
Perkara Pidana
Jenis Sisa Perkara Perkara Perkara yang Sisa Perkara Tahun 2017 Masuk diputus Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 Pidana Biasa 30 185 186 29
Pidana Singkat 0 0 0 0
Pidana Cepat 0 0 0 0
Lalu Lintas 0 0 0 0
Pidana Anak 0 9 9 0
Praperadilan 0 1 1 0
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 32
Total 30 195 196 29
KET : PERKARA PIDANA : Sisa tahun 2017 : 30 Perkara ; Terima / Masuk Tahun 2018 : 195 Perkara ; Putus sampai dengan Desember 2018 : 196 Perkara ; Sisa Belum Putus 2018 : 29 Perkara ;
Matrik Jumlah sisa Perkara Tahun 2017 Yang diputus Tahun 2018
No.
PERKARA
SISA TAHUN LALU
(Perkara)
PUTUS
SISA
1 Pidana Biasa
30 30 0
Jumlah 30
Keterangan : - Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 Yang diputus Tahun 2018 : 30 Perkara
Perkara Perdata
Jenis Sisa Perkara Perkara Masuk Perkara yang Sisa Perkara Tahun 2017 Tahun 2018 diputus Tahun 2018 Tahun 2018
Perdata Gugatan 10 72 68 14
Perdata Permohonan 0 169 169 0
Gugatan Sederhana 0 9 8 1
Total 10 250 245 15
KET : PERKARA PERDATA : Sisa tahun 2017 : 10 Perkara ; Terima / Masuk Tahun 2018 : 250 Perkara ; Putus sampai dengan Desember 2018 : 245 Perkara ; Sisa Belum Putus 2018 : 14 Perkara ;
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 33
Matrik Jumlah sisa Perkara Perdata Tahun 2017 Yang diputus Tahun 2018
No.
PERKARA
SISA TAHUN LALU
(Perkara)
PUTUS
SISA
1 Perdata Gugatan
10 10 0
Jumlah 10 0
Keterangan : Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 Yang diputus Tahun 2018 : 10 Perkara
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Perkara Pidana
Matrik Jumlah Perkara Pidana yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014)
No.
PERKARA
Sisa Perkara
2017 + Perkara
Masuk 2018
PUTUS (< 5 Bulan)
PUTUS ( > 5 Bulan)
Total Putus
1 Pidana Biasa 225 183 3 186
2 Pidana Singkat 0 0 0 0
3 Pidana Cepat 0 0 0 0
4 Lalulintas 0 0 0 0
5 Pidana Anak 9 9 0 9
6 Praperadilan 1 1 0 1
JUMLAH 225 193 3 196
Keterangan : Perkara Pidana yang diputus tepat waktu < 5 : 193 Perkara
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 34
Perkara Perdata
Matrik Jumlah Perkara Perdata yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014)
No.
PERKARA
Sisa Perkara
2017 + Perkara
Masuk 2018
PUTUS (< 5 Bulan)
PUTUS ( > 5 Bulan)
Total Putus
1 Perdata Gugatan 82 62 6 68
2 Perdata Permohonan 169 169 0 169
3 Gugatan Sederhana 9 8 0 8
JUMLAH 260 239 6 245
Keteketerangan : Jumlah Perkara Perdata yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014): - Gugatan : 6 Perkara - Permohonan : 0 Perkara
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK Perkara Pidana
Jenis Perkara
Putus Tahun 2018
Jumlah Perkara Yang Mengajukan upaya hukum
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding Kasasi PK
Pidana Biasa 186 4 3 0 179
Pidana Singkat 0 0 0 0 0
Pidana Cepat 0 0 0 0 0
Lalulintas 0 0 0 0 0
Pidana Anak 9 2 0 0 7
Praperadilan 1 0 0 0 0
JUMLAH 196 6 3 0 187
Keterangan : Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak
187 Perkara
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 35
Perkara Perdata
Jenis Perkara
Putus Tahun 2018
Jumlah Perkara Yang Mengajukan upaya
hukum
Jumlah Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Bandi
ng Kasasi PK
Perdata Gugatan 68 4 0 0 64
Perdata Permohonan 169 0 0 0 169
Gugatan Sederhana 8 0 0 0 8
JUMLAH 245 4 0 0 241
Keterangan : Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
sebanyak 241 Perkara
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Di Mediasi
Jenis Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi
Gugatan 1
Gugatan Sederhana NIHIL Total 1
Keterangan : Perkara Perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 1 Perkara
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi
No. PERKARA MASUK DIVERSI GAGAL
1 Pidana Anak 9 0 9
Jumlah - 9
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 36
Kepaniteraan Hukum
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SURAT KUASA - Pencatatan Surat Kuasa Tahun 2018 Pencatatan Surat Kuasa (Pidana dan Perdata) berjumlah 109 berkas Total PNBP = Rp. 545.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
PENCATATAN PENGESAHAN AKTA NOTARIS TAHUN 2018
No Akta Notaris Jumlah PNBP
1 Perseroan Terbatas 0 Rp. 0
2 Perseroan Komanditer 301 Rp. 1.505.000
3 Perusahaan Dagang 8 Rp. 40.000
4 Yayasan 0 Rp. 0
5 Lain-Lain 13 Rp. 65.000
JUMLAH 322 Rp. 1.610.000 LEGALISASI DAN PENGESAHAN SURAT DI BAWAH TANGAN TAHUN 2018
No Jenis Surat Jumlah PNBP
1 Penyataan Ahli Waris 218 Rp. 1.090.000
LEGES FOTO COPY SESUAI ASLI TAHUN 2018
Leges Foto Copy sesuai asli pada tahun 2018 berjumlah 696 berkas Total PNBP Rp. 2.103.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
KEUANGAN ( KASIR DAN PEMEGANG BUKU KAS )
Pemegang Buku Kas sebagai staf panitera muda perdata yang mendapat tugas
delegasi dari Panitera untuk mencatat tentang penerimaan dan pengeluaran uang biaya
perkara, adalah :
- Membuat buku kas bantu harian tentang uang perkara kontan (yang ada di brankas)
dan yang keluar ditutup setiap hari serta dilaporkan dan diketahui oleh Panitera.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 37
- Mengisi buku Induk Keuangan Perkara Perdata ditutup setiap bulan yang
ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua.
- Mengisi buku Keuangan Eksekusi ditutup setiap bulan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua. - Mengisi buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan ditutup setiap bulan yang
ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua.
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata gugatan dan permohonan ditutup pada
waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas.
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Banding ditutup pada waktu perkara
selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas.
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Kasasi ditutup pada waktu perkara
selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas.
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata PK ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas. - Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Eksekusi ditutup pada waktu perkara
selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas.
Adapun Laporan Keuangan perkara perdata sampai dengan Desember 2018 dapat
kami sajikan sebagai berikut :
NO
URAIAN
JUMLAH
I
KEUANGAN PERKARA PERDATA (PERMOHONAN, GUGATAN, BANDING, KASASI DAN PK)
Saldo Kas Rp. 9.774.550,- Uang di Bank Rp. 31.060.215,- Total Saldo Kas dan Uang di Bank Rp. 40.834.765,- II KEUANGAN EKSEKUSI Saldo Kas Rp. 10.821.000,- Uang di Bank Nihil Total Saldo Kas dan Uang di Bank Rp. 10.821.000,-
III KEUANGAN PNBP BULAN JANUARI S.D NOVEMBER BAGIAN PERDATA DAN HUKUM (Disetor ke Bendahara Penerima setiap hari) Rp. 18.602.700,-
IV KEUANGAN PIHAK KETIGA Konsinyasi Nihil
Lelang Nihil
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 38
Jaminan Penahanan Nihil Pelaksanaan Putusan Nihil
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Selama periode Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika mengelola
sarana dan prasarana yang menjadi Aset barang Milik Negara meliputi :
1. Tanah
Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kota Timika digunakan untuk kepentingan
dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah Negara/Dinas yang
diperuntukan untuk para Hakim, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri
Kota Timika. Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik
Negara (BMN) per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
No Lokasi Tanah Luas Tanah (M2) Keterangan
1.
JL. CENDRAWASIH SP II, Timika Jaya, Mimika Baru, Mimika, Papua
5000
Hibah Pemda, Belum ada sertifikat
2.
Jl. Yos Sudarso No. 42 Sempan
Timika, Papua
3160
Tanah Kantor bersertifikat
3.
Jl. SP V Limau Sari, Mimika Baru,
Papua
5000
Tanah kantor, Hibah Pemda,
belum ada Sertifikat
2. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara
(BMN) Pengadilan Negeri Kota Timika per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
No
Nama /Type Gedung/Bangunan
Jumlah (Unit)
Keterangan
1.
Bangunan Gedung Kantor
Permanen (2 Lantai)
3 (tiga)
Kondisi Baik
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 39
2.
Rumah Negara Golongan I Type B Permanen
8 (delapan)
Kondisi Baik
3.
Rumah Negara Golongan II Type C
Permanen
9 (sembilan)
Kondisi Baik, Rusak Ringan
4.
Bangunan Parkir Terbuka Permanen
1 (satu)
Kondisi Baik
3. Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN)
Pengadilan Negeri Kota Timika per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
No
Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi Keterangan
Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
I. Jenis Kendaraan Roda 4
1.
Roda 4
Toyota Fortuner 2,4 G
Hibah Pemda Tahun 2017
2.
Roda 4
Toyota Kijang Innova E
Pembelian
Tahun 2011
3.
Roda 4
Toyota Kijang Innova E GTD
Pembelian
Tahun 2008
4.
Roda 4
Toyota Kijang Kapsul KF 80
Saldo Awal Tahun 1999
5.
Roda 4
Toyota Kijang KF
Saldo Awal
Tahun 2001
II. Jenis Kendaraan Roda 2
1.
Motor Bebek
Yamaha T 105 E
Saldo Awal Tahun 1999
2.
Motor Bebek
RX Spesial
Saldo Awal Tahun 2001
3.
Motor Bebek Yamah Virgo
Saldo Awal Tahun 2001
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 40
4.
Motor Bebek
Yamaha RX king
Saldo Awal Tahun 2003
5.
Motor Bebek
Honda NF 125 S
Saldo Awal Tahun 2005
6.
Motor Bebek
Honda NF 125 S
Saldo Awal Tahun 2005
7.
Motor Bebek
Honda Suprafit
Saldo Awal Tahun 2007
8.
Motor Bebek
Honda NF 125 S Supra X
Saldo Awal Tahun 2006
9.
Roda 2
Suzuki Type FL125 Shogun
Pembelian
Tahun 2009
4. Rumah Dinas
No
Uraian
Jumlah
Kondisi Keterangan
Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
1.
Rumah Dinas Ketua
1
2.
Rumah Dinas Wakil Ketua
1
3.
Rumah Dinas Panitera
1
4.
Rumah Dinas Sekretaris
1
5.
Rumah Dinas Hakim
4
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 41
5. Sarana dan Prasarana
No
Uraian
Jumlah
Keterangan
I. Sarana/Prasarana Gedung
1. Ruang Ketua 1 Kondisi Baik 2. Ruang Wakil Ketua 1 Kondisi Baik 3. Ruang Panitera 1 Kondisi Baik 4. Ruang Sekretaris 1 Kondisi Baik 5. Ruang Kepaniteraan Pidana 1 Kondisi Baik 6. Ruang Kepaniteraan Perdata 1 Kondisi Baik 7. Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Kondisi Baik 8. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 Kondisi Baik
9. Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
1
Kondisi Baik 10. Ruang Umum dan Keuangan 1 Kondisi Baik 11. Ruang Sidang Utama 1 Kondisi Baik 12. Ruang Sidang I 1 Kondisi Baik 13. Ruang Sidang II 13. Ruang Sidang Anak 1 Kondisi Baik 14. Ruang Tahanan Pria 1 Kondisi Baik 15. Ruang Tahanan Wanita 1 Kondisi Baik 16. Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Kondisi Baik 17. Ruang Penuntut Umum 1 Kondisi Baik 18. Ruang Mediasi 1 Kondisi Baik 19. Ruang Kaukus 1 Kondisi Baik 20. Ruang Inzage/ruang tunggu lansia dan difabel 1 Masih digabung 21. Ruang Laktasi dan Kesehatan 1 Kondisi Baik 22. Ruang Posbakum 1 Kondisi Baik 23. Ruang Perpustakaan 1 Kondisi Baik 24. Ruang Tahanan Anak 1 Kondisi Baik 25. Ruang Advokat/Pers 1 Kondisi Baik 26. Ruang Arsip 1 Kondisi Baik 27. Ruang Rapat 1 Kondisi Baik 28. Ruang Barang Bukti 1 Kondisi Baik 29. Ruang Diversi/Kaukus/Teleconfrence 1 Masih digabung 30. Ruang Dharmayukti Karini 1 Kondisi Baik 31. Gudang Elektronik 1 Kondisi Baik 32. Gudang Barang Persediaan 1 Kondisi Baik 33. Toilet Hakim 1 Kondisi Baik 34. Kamar Mandi/Toilet Pegawai 1 Kondisi Baik 35. Kamar Mandi/ Toilet Pengunjung Pria 1 Kondisi Baik 36. Kamar Mandi/ Toilet Pengunjung Wanita 1 Kondisi Baik 37. Tempat Parkir Khusus Pejabat Pengadilan 1 Kondisi Baik 38. Tempat Parkir Khusus Pegawai 1 Kondisi Baik 39. Tempat Parkir Khusus Pengunjung 1 Kondisi Baik 40. Smoking Area 1 Kondisi Baik 41. Ruang Tamu Terbuka 2 Kondisi Baik
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 42
42. Ruang Panitera Pengganti 1 Kondisi Baik 43. Ruang Rapat 1 Kondisi Baik
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran 1. Personal Computer (PC) 24 Unit 2. Laptop/ Notebook 3 Unit 3. Note Book 9 unit 4. Printer 18 Unit 5. AC Split 1 Unit 6. PABX 1 Unit 7. Server 2 Unit 8. Router 1 Unit 9. Auto Switch/Data Switch 1 Unit 10. Lemari Besi/Metal 9 Unit 11. Lemari Kayu 37 Unit 12. Rak Besi 14 Unit 13 Filling Cabinet 12 Unit 14 Brandkas 2 Unit 15. Papan Visual/Papan Nama 1 Unit 16. Perkakas Bengkel Listrik Lainnya 1 Unit 17. Mesin hitung elektronik/Calculator 1 Unit 18. Mesin Absensi 1 Unit 19. Hand Metal Detector 1 Unit 20. Perkakas Kantor Lainnya 1 Unit 21. Meja Kerja Kayu 55 Unit 22. Kursi Besi/ Metal 114 Unit 23. Kursi Kayu 25 Unit 24. Sice 5 Unit 25. Bangku Panjang Kayu 22 Unit 26. Meja Komputer 6 Unit 27. Publik Astari (pembatas Antrian) 1 Unit 28. Air Conditioning 15 Unit 29. Kipas Angin 3 unit 30. Televisi 1 Unit 31. Sound System 4 Unit 32. Wireless 1 Unit 33. Lambang Garuda Pancasila 2 Unit 34. Gambar Presiden/Wakil Presiden 4 Unit 35. Tiang Bendera 1 Unit 36. Palu Sidang 2 Unit 37. Lambang Instansi 1 Unit 38. Vertical Blind 1 Unit 39. UPS 3 Unit 40. Faximile 3 Unit 41. Pesawat telephone 1 Unit 42. Internet 1 Unit 43. Jaringan Listrik Lainnya 1 Unit 44. Monografi 4 Unit 45. Kursi kayu 6 Unit
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 43
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)
Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2018 mengelola 2 DIPA dengan Nomor
DIPA sebagai berikut :
1. DIPA-005.03.2.614891/2018 tanggal 5 Desember 2017 (Dirjen Badan Peradilan Umum)
2. DIPA-005.01.2.614890/2018 tanggal 5 Desember 2017 (Badan Urusan Administrasi)
Adapun Rincian mengenai Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran untuk DIPA 614890 Pengadilan Negeri Kota Timika sebesar
87,44 % dengan rincian sebagai berikut :
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 01)
1. Belanja Pegawai : - Pagu : Rp. 3.181.602.000 - Realisasi : Rp. 2.690.066.851 - Sisa : Rp. 492.860.331 - % Realisasi Anggaran : (84,55%)
2. Belanja Barang Operasional : - Pagu : Rp. 918.404.000 - Realisasi : Rp. 881.309.537 - Sisa : Rp. 37.094.463 - % Realisasi Anggaran : (95,96%)
3. Belanja Barang Non Operasional : - Pagu : Rp. 208.370.000 - Realisasi : Rp. 188.831.148 - Sisa : Rp. 19.538.852 - % Realisasi Anggaran : (90,62%)
Program Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung 1. Belanja Modal
- Pagu : Rp. 976.000.000 - Realisasi : Rp. 860.190.000 - Sisa : Rp. 115.810.000 - % Realisasi Anggaran : (88,13%)
No
Uraian
Jumlah
Ket
1. Pengadaan Laptop 2 Unit
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 44
2. Realisasi Anggaran untuk DIPA 614891 Pengadilan Negeri Kota Timika sebesar
86,84 % dengan rincian sebagai berikut :
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03)
- Pagu : Rp. 214.754.000 - Realisasi : Rp. 186.500.100 - Sisa : Rp. 28.253.900 - % Realisasi Anggaran : (86,84%)
3. Pendapatan (PNBP) :
Penerimaan PNBP 2018 DIPA 01 : Rp. 11.525.832
Penerimaan PNBP 2018 DIPA 03 : Rp. 18.605.700
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP
Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Kota Timika didalam
membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sudah cukup baik. Sebagaimana
kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk
memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi informasi serta sistem aplikasi. Upaya
untuk mengaplikasikan teknologi informasi terhadap layanan di internal Pengadilan Negeri
Kota Timika maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan adalah melalui
dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran
(tracking) terhadap data serta layanan informasi perkara di Pengadilan Negeri Kota Timika.
Publikasi perkara secara online memiliki arti yang amat penting dalam proses
transparansi peradilan. Melalui publikasi perkara ini masyarakat dapat dengan mudah
mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi perkara juga dapat
memacu peningkatan kualitas kinerja aparat pengadilan, karena setiap orang dapat menilai
kualitas kinerja pengadilan. Aparat pengadilan akan terpacu untuk mempublikasi perkara
yang ditanganinya secara berkualitas dan proesional dengan motto one day one publish.
Ada beberapa perangkat keras (hard ware) yang digunakan untuk mendukung
perangkat lunak yang di gunakan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika menjalankan semua
sistem Pengadilan Negeri Kota Timika. Terdapat (1) unit Server yang Merupakan perangkat
komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer pada
Pengadilan Negeri Kota Timika, dalam server ada DNS Server (Domain Name System) yang
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 45
digunakan untuk pencarian nama komputer dalam bentuk basis data tersebar di dalam
jaringan komputer yang menggunakan TCP/IP(Transmission Control Protocol / internet
Protocol) yang mengontrol jaringan internet Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Terdapat 1 (satu) PC (Personal Computer) dan monitor 14 inc Untuk Server - Terdapat 1 (tiga) PC (Personal Computer) dan monitor 17 inc Untuk Ruangan IT - Terdapat 2 Router / Access Point WIFI sebagai perangkat jaringan Local Area
Network (LAN) - Terdapat 3 (tiga) PC (Personal Computer) dan monitor 17 inc Untuk Meja PTSP - Terdapat 2 Monitor Flat 42 di lobi depan untuk layanan Jadwal Sidang dan Info
Website Pengadilan Negeri Kota Timika.
Publikasi Perkara (one day one publish) Tahun 2018
Total Perkara One day One Publish pada Tahun 2018 : 105 perkara, pada pengadilan
Negeri Kota Timika Terdapat Aplikasi Monitoring yang Terkoneksi dengan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memudahkan pimpinan dan
seluruh Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengecek perkara mereka yang One Day
One Publish melihat seberapa cepat dan perkara apa saja yang One day one Publish,
dapat diakses di jaringan Lokal PN Kota Timika.
Keterangan Banding Kasasi PK
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 46
F. Regulasi Tahun 2018
NO NOMOR SK NAMA SK TANDA
TANGAN
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
1. W30-U10/24/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Tim Penyusunan Laporan
Tahunan 2017.
KPN
2. W30-U10/31/KP.11.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Staf Pada
Lingkup Kepaniteraan dan Kesektariatan Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
3. W30-U10/35/UM.02.2/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukkan Tim Kunerja
Penyusunan LAKIP.
KPN
4. W30-U10/36/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penyusun Reviu Rencana
Strategis 2015-2019.
KPN
5. W30-U10/37/KP.12.8/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas
dan Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri
KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 47
Kota Timika,
6. W30-U10/37.A/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Tim Penyusunan Reviu IKU
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
7. W30-U10/38/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Penepan IKU Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
8. W30-U10/43/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukkan Panitia Seleksi
Lembaga Pemberdayaan POSBAKUM
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
9. W30-U10/44/OT.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Pakaian Dinas Hakim dan
Pegawai Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
10. W30-U10/45/KP.04.4/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Petugas Informasi
dan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
11. W30-U10/47/KP.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Pembagian Tugas Antara
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
12. W30-U10/48/KP.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Protokoler Persidangan Perkara Perdata dan
Pidana Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
13. W30-U10/54/KP.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas
Bidang Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
14. W30-U10/56/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Pramubakti Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
15. W30-U10/57/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Security Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
16. W30-U10/58/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Security Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
17. W30-U10/59/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Sopir Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
18. W30-U10/60/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 48
Operasional Perkantoran Pramubakti Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
19. W30-U10/61/KP.04.03/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Pramubakti Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
20. W30-U10/62/KP.02.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Tim Pengawasn
Absensi Dalam Pemberian Tunjungan Kinerja
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPN
21. W30-U10/63/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Biaya Proses Penyelesian
Perkara Perdata dan Pengelolaannya Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
22. W30-U10/64/OT.01.3/1/2018 SK KPN tentang Pembentukan Tim Manajemen
Resiko Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
23. W30-U10/65/KP.00.3/1/2018 SK KPN Tentang Penetapan Motto dan Yel –
Yel Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
24. W30-U10/66/KP.11.1/1/2018 SK KPN Tentang SOP Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
25. W30-U10/67/OT.01.3/1/2018 SK KPN Standar Pelayanan Penagdilan Negeri
Kota Timika.
KPN
26. W30-U10/68/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Maklumat Pelayanan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
28. W30-U10/75/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas.
KPN
29. W30-U10/76/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Petunjuk Pembangunan Zona
Integritas Pengadilan Negeri Kota Timika
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani.
KPN
30. W30-U10/77/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Rencana Kerja Tim
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
31. W30-U10/78/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Koordinator Bantuan
Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 49
32. W30-U10/79/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang SOP Penanganan Bantuan
Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
33. W30-U10/80/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Standar Biaya Perolehan
Salinan Putusan dan Penetapan Perkara
Perdata Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
34. W30-U10/81/KP.11.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas Absensi
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
35. W30-U10/82/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Dilingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
36. W30-U10/84/OT.00/1/2018 SK KPN Tentang Pengangkatan Juru Bicara
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
37. W30-U10/85/OT.00/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Mediator
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
38. W30-U10/86/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Peradilan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
39. W30-U10/87/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
40. W30-U10/88/KP.04.4/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan PPID Pada
Penagdilan Negeri Kota Timika.
KPN
41. W30-U10/89/HM.02.1/1/2018 SK KPN Tentang Standar Biaya Perolehan
Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
42. W30-U10/90/KP.04.4/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
43. W30-U10/91/KP.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Pemberkasan Perkara Perdata dan Pidana
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
44. W30-U10/92/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim tanggap
Darurat Keselamatan dan Keamanan
KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 50
Pengadilan Negeri Kota Timika.
45. W30-U10/92/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Penanggung Jawab Penataan Parkir Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
46. W30-U10/94/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim Pengendali
Gratifikasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
47. W30-U10/95/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penetapan Jam Kerja Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
48. W30-U10/81/KP.11.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas Absensi
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
49. W30-U10/82/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Dilingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
50. W30-U10/84/OT.00/1/2018 SK KPN Tentang Pengangkatan Juru Bicara
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
51. W30-U10/85/OT.00/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Mediator
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
52. W30-U10/86/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Peradilan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
53. W30-U10/87/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
54. W30-U10/88/KP.04.4/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan PPID Pada
Penagdilan Negeri Kota Timika.
KPN
55. W30-U10/89/HM.02.1/1/2018 SK KPN Tentang Standar Biaya Perolehan
Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
56. W30-U10/90/KP.04.4/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
57. W30-U10/91/KP.04.12/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Pemberkasan Perkara Perdata dan Pidana
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 51
58. W30-U10/92/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim tanggap
Darurat Keselamatan dan Keamanan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
59. W30-U10/92/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Penanggung Jawab Penataan Parkir Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
60. W30-U10/94/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim Pengendali
Gratifikasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
61. W30-U10/95/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penetapan Jam Kerja Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
61. W30-U10/97/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang TIM Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
63. W30-U10/98/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Tim Pengelola Website
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
64. W30-U10/99/KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Bendahara Biaya
Proses Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
65. W30-U10/100/ KP.07.1/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas
Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
66. W30-U10/101/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim Pengelola
WC/TOILET Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
67. W30-U10/102/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Petugas Juru
Sumpah Perkara Perdata dan Pidana
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
68. W30-U10/111/KP.11.01/2/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Kasir Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
69. W30-U10/114/KP.04.09/2/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas
Panmud Hukum di Lingkungan Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
70. W30-U10/178/OT.01.3/3/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Tim
Penyusunan SOP Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
71. W30-U10/179/KP.11.01/3/2018 SK KPN Tentang Uraian Tugas dan Tanggung KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 52
Jawab (Job Description) Pejabat dan Pegawai
Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
72. W30-U10/257/KP.02.1/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Tim Pengawasan
Absensi Dalam Pemberian Tunjangan Kinerja
Pada Penagdilan Negeri Kota Timika.
KPN
73. W30-U10/258/KP.04.12/4/2018 SK KPN Tentang Pembagian Tugas Antara
Ketua dan Wakil Ketua Pada Pengadilan Negeri
Kota Timika.
KPN
74. W30-U10/256/KP.04.12/4/2018 SK KPN Tentang Pencabutan Penunjukkan
Susunan Panitera Pengganti Pada Pengadilan
Negeri Kota Timika.
KPN
75. W30-U10/259/OT.01.3/1/2018 SK KPN Tentang Tim Penjaminan Mutu Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
76. W30-U10/313/KP.07.1/1/2018 SK KPA Tentang Penunjukan Operator Aplikasi
SAIBA pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPA
77. W30-U10/314/KP.04.09/5/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
78 W30-U10/323/KP.04.09/5/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
79. W30-U10/331/KP.07.6/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Mentor dalam
kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPN/CAKIM
Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
80. W30-U10/333/KP.04.3/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Security Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
81. W30-U10/336/KP.11.1/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Staf CPNS/CAKIM
Pada Lingkup Kepaniteraan dan Kesektariatan
Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
82. W30-U10/338/KP.04.12/3/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Majelis
tetap Pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPN
83. W30-U10/313/KP.07.1/1/2018 SK KPA Tentang Penunjukan Operator Aplikasi
SAIBA pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPN
84. W30-U10/314/KP.04.09/5/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 53
Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika.
85 W30-U10/323/KP.04.09/5/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
86. W30-U10/331/KP.07.6/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Mentor dalam
kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPN/CAKIM
Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
87. W30-U10/333/KP.04.3/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Tenaga Honorer
Operasional Perkantoran Security Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
88. W30-U10/336/KP.11.1/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Staf CPNS/CAKIM
pada Lingkung Kepaniteraan dan Kesektariatan
Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
89. W30-U10/338/KP.04.12/3/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Majelis
Tetap Pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPN
90. W30-U10/338.a/
KP.04.12/3/2018
SK KPN Tentang Pembentukan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
91. W30-U10/344/OT.00/4/2018 SK KPN Tentang Penunjukkan Hakim Mediator
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
92. W30-U10/349/OT.01.3/2/2018 SK KPN Tentang Pembentukan Pos Bantuan
Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Negeri
Kota Timika.
KPN
93. W30-U10/437/KP.04.09/7/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
94. W30-U10/438/OT.01.3/7/2018 SK KPN Tentang (Perubahan Kedua) Tim
Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri
Kota Timika.
KPN
95. W30-U10/439/ OT.01.3/7/2018 SK KPN Tentang Struktur Pelayanan Peradilan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dilingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika (Perubahan
Kedua)
KPN
96. W30-U10/483/KP.11.1/8/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Staf Pada KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 54
Lingkup Kepaniteraan dan Kesektariatan
Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
(Perubahan Kedua)
97. W30-U10/484/OT.01.3/7/2018 SK KPN Tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kota Timika
KPN
98. W30-
U10/577.a/KP.11.1/9/2018
SK KPN Tentang Pembentukan Tim Inovasi
Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Kota
Timika.
KPN
99. W30-U10/580/KP.11.1/9/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Staf Pada
Lingkup Kepaniteraan dan Kesektariatan
Dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.
(Perubahan Ketiga)
KPN
100. W30-U10/581/ OT.01.3/7/2018 SK KPN Tentang Struktur Pelayanan Peradilan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dilingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika (Perubahan
Ketiga)
KPN
101 W30-
U10/618/OT.01.03/10/2018
SK KPN Tentang Penunjukan Tim Verifikasi
Pemeriksaan Fisik Disabilitas Dilingkungan
Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
102 W30-U10/739/KP.11.1/10/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Petugas Register
Perdata Konsinyasi pada Pengadilan Negeri
Kota Timika
KPN
103 W30-U10/740/KP.11.1/10/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Register Perdata
Somasi Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
104 W30-U10/744/KP.11.1/10/2018 SK KPN Tentang Penetapan Susunan hakim
Tunggal dan Panitera / Panitera Pengganti
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.
KPN
105 W30-U10/854/KP.04.9/12/2018 SK KPN Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri
Kota Timika.
KPN
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 55
B A B IV
PENGAWASAN A. INTERNAL
Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan
kepercayaan publik kepada Pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung
secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan
yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.
Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud
menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim agar terwujudnya keseragaman
penegakan disiplin baik terhadap hakim maupun non hakim.
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. :
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan
Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan
salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas
yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan
aturan yang berlaku. Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab
pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana
mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan
Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung
jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan
struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya.
Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban
pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat
dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan
pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali, sehingga
kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi
hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran.
Pengawasan internal peradilan berpedoman kepada :
1. Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan
2. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 56
3. Instruksi Presiden Nomor : 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan
4. Perma Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Perma Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dengan memperhatikan :
a. Rencana Strategis – Strategic Action Plan (SAP) Mahkamah Agung RI 2015-2019.
b. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003.
c. Naskah Kesepakatan Bersama Law Summit III tanggal 16 April 2004.
Pengawasan di laksanakan dengan maksud sebagai berikut :
1. Agar dapat terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Agar dapat terwujudnya tertib administrasi peradilan.
3. Untuk menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program
kerja.
4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
5. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih, dan berwibawa.
6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang
optimal.
8. Mengeliminir penyalahgunaan wewenang.
9. Mengeliminir kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, dan segala bentuk
pungutan liar. Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menopang kerangka manajemen peradilan yang baik. 2. Untuk mengoperasionalkan salah satu fungsi Mahkamah Agung RI yaitu fungsi
pengawasan.
3. Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.
4. Memberikan masukan berupa : data, fakta, pertimbangan, dan rekomendasi
kepada atasan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 57
Fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.
Jenis Pengawasan Internal Peradilan :
1. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dilaksanakan oleh setiap pimpinan
satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua
Lingkungan Peradilan.
2. Pengawasan Fungsional, adalah setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh
aparat yang ditunjuk khusus (exclusively assigned) untuk melakukan audit secara
independen terhadap obyek yang diawasinya; dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
Bentuk Pengawasan yang telah dilaksanakan pada Lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II Kota Timika : I. Pengawasan Keuangan, yang meliputi :
a. Pemeriksaan buku kas/register keuangan pada Bendahara Penerima yang menyangkut Biaya Perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris.
b. Pemeriksaan buku kas pada Bendahara Pengeluaran atas catatan arus kas masuk – keluar beserta dengan bukti-bukti transaksi oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris.
II. Pengawasan Rutin/Reguler
Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan
Tinggi Jayapura) dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 58
meliputi :
a. Manajemen Peradilan :
- Program kerja.
- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.
b. Administrasi Perkara :
- Register-register.
- Pembukuan-pembukuan.
- Laporan-laporan.
- Keuangan perkara.
- Arsip perkara.
c. Administrasi Persidangan :
- Sistem penentuan Majelis Hakim.
- Sistem pembagian perkara.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
d. Administrasi Umum :
- Perencanaan
- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan.
e. Kinerja Pelayanan Publik :
- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Leadership/kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 59
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Tingkat pengaduan masyarakat.
Pengawasan Rutin/Reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu
pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan jalan mengadakan perbandingan
antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan yang seharusnya
dilaksanakan menurut aturan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan terhadap :
register-register, buku-buku, berkas-berkas perkara tertentu, surat-surat dan
dokumen-dokumen lainnya, sarana dan prasarana fisik, pejabat penanggung jawab
dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab, kondisi umum secara kualitatif
(kebersihan, kerapihan, ketertiban, kenyamanan), kondisi umum secara normatif
(tertib administrasi, kedisiplinan, kepemimpinan, pembinaan, etos kerja). Selesai
melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat laporan yang dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan penilaian, kesimpulan atau
pendapat, serta rekomendasi.
III. Penanganan Pengaduan
Guna mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya
pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,
Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dalam bidang penanganan pengaduan
dengan menetapkan Perma Nomor 9 Tahun 2016. Penerbitan Perma tersebut
merupakan pembaharuan sistem penanganan pengaduan yang dapat merespon
pengaduan masyarakat yang ingin dilindungi identitasnya. Pada ketentuan
sebelumnya yaitu SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Melalui Pesan Singkat (SMS) hanya dapat menampung
pengaduan (whistleblower) dari pelapor aparat internal.
Penanganan pengaduan berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dilengkapi
dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS MARI), sehingga semua
pengaduan yang masuk terintegrasi dalam aplikasi Siwas MARI dan pelapor
dapat memantau perkembangan pengaduannya melalui website
www.siwas.mahkamahagung.go.id. Sumber pengaduan berasal dari : masyarakat,
laporan kedinasan, dan pengaduan internal (dari lingkungan Peradilan sendiri).
Penyampaian pengaduan dilakukan dengan pengaduan diajukan secara tertulis dan
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 60
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kota Timika atau melalui
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahakamh Agung RI.
Dasar penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan disposisi Ketua
atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II Kota Timika dengan cara
membentuk tim pemeriksa atau memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk
membentuk tim pemeriksa. Sedangkan teknik penanganan pengaduan yang
digunakan adalah konfirmasi yaitu proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan
mengenai keberadaan pihak yang diadukan dan masalah yang diadukan, klarifikasi
yaitu proses penjernihan atau kegiatan yang berupa pemberian penjelasan
mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya, penelitian /
penyelidikan / pengusutan / pemeriksaan/ investigasi yaitu kegiatan yang ditujukan
untuk memperoleh bukti- bukti mengenai kebenaran permasalahan yang diadukan.
Selesai melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa membuat laporan yang dituangkan
dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan penilaian, kesimpulan atau
pendapat, serta rekomendasi. Penyusunan laporan didahului dengan lembar
kesimpulan, penilaian, pendapat, serta rekomendasi yang ditempatkan pada
halaman depan, atau terpisah dari Berita Acara Pemeriksaan, agar dapat lebih
mudah untuk mengetahui hasil pemeriksaan.
Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud
komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan
kepada masyakarat pencari keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan
pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
B. EVALUASI
Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area
Akuntabilitas dan Mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Agung serta sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan
kinerjanya dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan
dan akuntabel. Evaluasi Kinerja ini meliputi kinerja Lembaga Peradilan dan kinerja
Aparat Pengadilan. Kinerja Lembaga Peradilan adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 61
tujuan, misi, dan visi organisasi.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Kota
Timika dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2015- 2019. Data dan informasi capaian kinerja,
keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan
diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan
langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas II di masa yang akan
datang.
Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika secara rutin melakukan Evaluasi kinerja
aparatur Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang
selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga
difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam
pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun
kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Kota Timika.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 62
B A B V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN
Secara umum bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika telah melaksanakan pengelolaan
Administrasi Perkara dan Administrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk menerima, memeriksa
dan menyelesaikan perkara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan sesuai dengan Standar Operasional Prosuder (SOP) yang ada.
Pengelolaan Adminsitrasi Perkara dan pengelolaan Administrasi Umum telah
berjalan dengan baik dan lancar dengan menggunakan Dukungan Teknologi Informasi,
Sumber daya manusia yang ada masih sangat minim, masih terdapat pegawai yang
melaksanakan tugas secara rangkap pada bagian Teknis Yudicial (Kepaniteraan) dan bagian
Non Teknis Yudicial (Kesekretariatan), sehingga masih diperlukan adanya penambahan
pegawai serta masih perlu diikutkan dalam program-program pelatihan dan pendidikan
teknis dan non teknis dalam Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis
dan Non Teknis Pengadilan Negeri Kota Timika dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari
pemenuhan kebutuhan ATK, Pemeliharaan Sarana/Fasilitas Perkantoran yang mendukung
pelaksanaan Tugas Pokok.
Pencapaian Prestasi Pengadilan Negeri Kota Timika pada kurun waktu tahun 2017
sampai dengan 2018 sangat baik, oleh Karena itu Pada Tahun 2018 ini seluruh elemen baik
unsur Pimpinan maupun Pegawai dan Tenaga Honorer berkomitmen untuk tetap
mempertahankan prestasinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri
Kota Timika. B. SARAN
1. Seluruh pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Negeri Kelas II Kota
Timika agar mengkoordinir jajarannya untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya
sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Pengawasan Internal melalui Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 63
agar terus ditingkatkan dengan menyusun laporan pengawasan yang dilengkapi
dengan analisa pengawasan dan tindak-lanjutnya.
3. Untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap tenaga Teknis
dan Non Teknis perlu diadakan pelatihan-pelatihan struktural dan fungsional
yang diharapkan akan lebih meningkatkan SDM yang lebih professional, dengan
cara memberikan pelatihan yang berjenjang serta berkelanjutan sehingga dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan SDM yang ada.
4. Agar Visi dan Misi, Renstra serta Tupoksi Pengadilan Negeri Kota Timika dapat
terwujud dengan baik maka diharapkan agar semua jajaran Hakim, Pegawai dan
Staf Pengadilan Negeri Kota Timika dapat saling bekerja sama dengan baik untuk
mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana
Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia.
5. Masih sangat dibutuhkan adanya penambahan fasilitas gedung kantor berupa
penambahan peralatan IT untuk menopang tuntutan layanan informasi publik yang
cepat, akurat dan mutakhir.
6. Pengadilan Negeri Kota Timika perlu penambahan pegawai, baik teknis maupun non
teknis.
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 64
L A M P I R A N
LAPORAN TAHUNAN 2018
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 65
MATRIK SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sasaran Kerja Pegawai Jumlah
Kegiatan Tahun 2018 (dalam SKP)
Ket
No.
Jabatan
Nama
IV. PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
1. Ketua RELLY D.BEHUKU, S.H., M.H. 16 Aktif
2. Wakil Ketua SAIFUL ANAM, S.H., M.H 12 Aktif
3. Hakim FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H. 6 Aktif
4. Hakim STEVEN C. WALUKOW, S.H. 6 Aktif
5. Panitera FRANDS, S.H. 20 Aktif
6. Sekretaris ANNA CHERLY RAMPENGAN 12 Aktif
7. Panitera Muda Perdata MARTHINUS HINDOM 7 Aktif
8. Panitera Muda Pidana BUDDI, S.H. 14 Aktif
9. Panitera Muda Hukum - - -
10. Kassubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
EKA RANI R. MANUPUTTY, S.T. 17 Aktif
11. Kassubag Perencanaan, teknologi Informasi, dan
Pelaporan
DESSY PALLUMPAK, S.E. 11 Aktif
12. Kassubag Umum dan Keuangan
ANNA FRANSINA BAUW 13 Aktif
13. Panitera Pengganti RYAN STEVEN SOERACIMI, A.md 9 Aktif
14. Panitera Pengganti DESI NATALIA INA DERAN DONI, S.H. 10 Aktif
15. Panitera Pengganti VENI SARA, S.H. 10 Aktif
16. Panitera Pengganti EKA HENY Y. P. FRANDS SULI, S.H. 10 Aktif
17. Jurusita ADI JOKO SUNTORO, S.H. 6 Aktif
18. Jurusita Pengganti JULIUS ADI PUTRA SARAGIH 24 Aktif
19. Staf Bagian Perencanaan, T.I, dan Pelaporan
TINNO LURAWIN, S.Kom 19 Aktif
Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Negeri Kota Timika 66
20. Staf Bagian Umum dan Keuangan / Bendahara
Pengeluaran
MUHAMADYA RUMALEAN 23 Aktif
21. Staf Kepaniteraan Perdata / Kasir
SULASTRI NUR AZA BUGIS 8 Aktif
22. Staf Kepaniteran Pidana MUHAMMAD JABALNUR PAING 7 Aktif
23. Staf Kepaniteraan Pidana MUHAMMAD HARIS RUMODAR 9 Aktif
24. Cakim MUHAMMAD IRSYAD HASYIM, S.H. Aktif
25. Cakim MUHAMMAD KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. Aktif
26. Cakim RIYAN ARDY PRATAMA, S.H. Aktif
27. Cakim YUSTISIA LARASATI, S.H. Aktif