kata pengantar - balilatfo.kemendesa.go.id · bab i pendahuluan 1.1. ... dan transmigrasi harus...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senatiasa
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya
Laporan Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Tujuan dilaksanakannya finalisasi pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi adalah menyusun
pedoman/acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melakukan
Pengelolaan Data dan Informasi.
Sasaran dilaksanakannya finalisasi pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah terwujudnya
landasan hukum dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan di
lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan instansi
terkait dalam rangka Updating data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi, sehingga mempermudah dalam mengakses data dan informasi di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan unit teknis
dan Narasumber di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan revisi terhadap Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian dihasilkan dalam bentuk
“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
ii
Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”
Semoga Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Bidang PDTT dan seluruh
jajarannya yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada
seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Peraturan Menteri ini.
Jakarta, Desember 2016
Kepala
Pusat Data dan Informasi
Helmiati, SH, M.Si
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan..................................................................... 5
1.3. Materi Kegiatan ........................................................................... 6
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................. 6
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN FINALISASI PENYUSUNAN PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ................................... 8
2.1. Pelaksanaan Kegiatan I .............................................................. 8
2.2. Pelaksanaan Kegiatan II ............................................................. 11
2.3. Pelaksanaan Kegiatan III ............................................................ 12
2.4. Pelaksanaan Kegiatan IV ............................................................ 13
2.5. Pelaksanaan Kegiatan V ............................................................. 14
2.6. Pelaksanaan Kegiatan VI ............................................................ 15
2.7. Pelaksanaan Kegiatan VII ........................................................... 15
2.8. Pelaksanaan Kegiatan VIII .......................................................... 16
2.9. Pelaksanaan Kegiatan IX ............................................................ 17
2.10. Pelaksanaan Kegiatan X ............................................................. 19
2.11. Pelaksanaan Kegiatan XI ............................................................ 20
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan .................................................................................... 22
3.2. Saran ............................................................................................. 23
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 24
LAMPIRAN
ii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Arahan Kepala Balilatfo Pada Pembukaan Pelaksanaan
Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi
Tanggal 13 April 2016 ................................................................. 25
Lampiran 2. Arahan Kepala Balilatfo Pada Pembukaan Pelaksanaan
Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi
Tanggal 30 Nopember 2016 ....................................................... 27
Lampiran 3. Arahan Kepala Pusdatin Pada Pelaksanaan Kegiatan
Finalisasi Pedoman Data dan Informasi
Tanggal 30 Nopember 2016 ....................................................... 29
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi
Tanggal 13 April 2016 ................................................................. 31
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Data dan Informasi
Tanggal 30 Nopember 2016 ....................................................... 33
Lampiran 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ................................ 35
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar,
tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Data
dapat berupa peristiwa, kejadian, fenomena alam yang berlangsung di
masyarakat. Data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data akan berubah
menjadi informasi apabila keberadaannya mampu mengubah seseorang untuk
melakukan sesuatu tindakan.
Salah satu penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah
untuk menyediakan target-target pembangunan. Penggunaan data dan informasi
paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator
penetapan program dan pencapaian kinerja. Indikator yang ada kemudian
dijadikan capaian target yang bisa diukur, sehingga saat pembangunan sedang
dan atau selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan
pengukuran yang jelas. Salah satu permasalahan penggunaan data dalam
proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbatasnya
ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini. Hal ini
akan menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan
dengan menggunakan data yang tidak up to date. Kendala lain adalah masih
kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi,
sehingga data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan
sulit untuk diakses.
2
Data dan informasi yang akurat, valid dan terkini adalah kewajiban yang
harus tersedia demi terlaksananya pembangunan yang berkualitas. Untuk itu,
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya,
valid dan senantiasa diperbaharui (up to date). Solusi yang dapat dilakukan
untuk menjadikan data dan informasi sebagai basis utama adalah perlunya
kesamaan paradigma seluruh unit teknis terkait dalam pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan dan penyajian data, tentang pentingnya data dan
informasi dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan dan dapat
diimplementasikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah.
Urgensi penyediaan data dan informasi untuk di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dapat ditunda
lagi. Pada kenyataannya, setidaknya terdapat dua kendala utama dalam hal
ketersediaan data dan informasi, Pertama availability data itu sendiri dan yang
kedua adalah sumber data yang masih sulit untuk didapatkan.
Masing-masing level pemerintahan tentunya telah memiliki data dan
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan/program untuk
jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap kegiatan dan prioritas yang
disusun setiap tahun tentunya merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap
serangkaian atau sekumpulan data dan informasi terkait.
Data dan informasi yang valid harus dijadikan rujukan bagi penentuan
kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
sehingga pelaksanaan kegiatan/program kerja dapat terukur dan diketahui target
pencapaiannya. Dengan ini, hasil akhir kegiatan/program kerja akan tercapai
dengan efektif dan efisien.
Pengelolaan data dan informasi adalah proses mempersiapkan informasi
mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi
3
informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan
manajemen dan pelayanan publik.
Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer merupakan
sebuah sistem informasi yang akan mempermudah pengguna data dalam
mengakses dan melakukan analisis. Kemampuan sumber daya manusia,
infrastruktur perangkat komputer, dan struktur organisasi, harus menjadi
pertimbangan utama dalam pengembangan sistem pengolahan dan penyajian
informasi yang akan dilakukan. Hal ini tercermin dari bentuk implementasinya,
baik itu berupa sistem centralised (terpusat), decentralized (desentralisasi)
atau distributed (terdistribusi).
Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya,
akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja,
dengan memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi
terhadap pengelolaan atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi
data yang akurat dan kredibel. Beberapa faktor yang memperngaruhi
keberhasilan pengelolaan data antara lain adalah dapat memperoleh gambaran
terhadap suatu kegiatan, melakukan perbandingan dan analisis serta untuk
menghasilkan data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya untuk kemudian ditampilkan sebagai informasi.
Pentingnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi sebagai acuan utama untuk pengelolaan data dan
informasi tentang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang
nantinya digunakan sebagai ujung tombak bagi unit pusat maupun daerah dalam
pengelolaan data yang akurat dan sistematis guna tercapainya program-
program yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
4
Perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian Kabinet Kerja saat ini
membawa dampak pada beberapa perubahan. Mulai dari anggaran, ritme kerja,
program hingga pada beberapa perubahan yang perlu dilakukan dalam
Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian.
Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Pusdatin, Balilatfo
semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi
Ketransmigrasian, sudah seharusnya untuk direvisi menjadi Peraturan Menteri
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur
tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi. Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan
penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan
informasi, guna mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam
Renstra Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah – daerah dan desa – desa dalam kerangka negara
kesatuan.
Disinilah peran teknologi informasi dan sistem informasi yang diemban oleh
Pusdatin guna merekatkan dan menajamkan fungsi – fungsi tersebut melalui
penyiapan dan penyediaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi. Kegiatan seperti ini sangat membutuhkan Pedoman Pengelolaan
Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Oleh karena itu
revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan data dan Informasi
Ketransmigrasian perlu dilakukan sehingga didapatkan Pedoman Pengelolaan
Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sangat
dibutuhkan saat ini.
5
Revisi yang dilakukan menghasilkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan konsep Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formuliri Isian
dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, yang dapat digunakan sebagai landasan hukum/acuan dalam
melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, program kerja dan
sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Governance”.
1.2. Maksud dan Tujuan
Pada revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 sasaran yang ingin
dicapai adalah terwujudnya landasan hukum dalam pengelolaan data dan
informasi yang dibutuhkan oleh unit/instansi di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka Updating data
dan informasi, sehingga mempermudah dalam mengakses data dan informasi di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sedangkan tujuan dari kegiatan Finalisasi penyusunan Pedoman Pengelolaan
Data dan Informasi adalah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum
dalam pengelolaan data dan informasi yang dapat digunakan;
a) Sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan data dan informasi bagi
unit-unit pelaksana terkait di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
b) Sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas,
dansinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan masyarakat.
c) Memberikan koridor maupun jalur-jalur yang sesuai aturan baku yang telah
ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya informasi, kebijakan, strategi,
dan kebutuhan program/kegiatan dalam program penyiapan, perencanaan,
6
pembangunan dan pengembangan wilayah desa, daerah tertinggal dan
kawasan transmigrasi.
d) Sebagai regulasi dalam pelaksanaan penyiapan, perencanaan, pemantauan
dan evaluasi terkait pengelolaan data dan informasi di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1.3. Materi Kegiatan
Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Konsep/Rancangan
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang dihasilkan pada tahun 2015.
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan ini secara umum untuk memperoleh saran dan masukan/revisi
tentang poin-poin/pasal-pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Langkah-langkah yang diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan
tersebut, antara lain:
a. Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan perumusan langkah-
langkah rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam
perubahan pasal demi pasal pada Rancangan Peraturan Menteri tersebut.
b. Focus Group Discussion, yaitu melakukan rapat/diskusi yang melibatkan
unit teknis dan pendukung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya pada persoalan dalam
ranah baru kementerian yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi,
dengan mempertimbangkan bisnis proses di tingkat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dapat digunakan :
- menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;
- dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
7
Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formulir Isian dan
Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.
c. Legal Drafting, didefinisikan sebagai penyusunan Peraturan Perundang-
undangan. Dalam kajian ini, legal drafting diuraikan sebagai upaya untuk
melakukan pengayaan, penerjemahan atas usulan dan masukan yang
kemudian diimplementasikan dalam sebuah naskah/draft konsep Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi tentang Formulir
Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.
d. Menyusun laporan kegiatan pengesahan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
8
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahapan pelaksanaan kegiatan finalisasi penyusunan pedoman
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi terdiri
dari;
a. Tahap Persiapan
Melakukan koordinasi dengan unit teknis dan unit pendukung di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
b. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilakukan sebanyak
11 (sebelas) kali yang dilaksanakan di dalam dan diluar lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2.1. Pelaksanaan Kegiatan I
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di Hotel Permata Jl. Raya
Padjadjaran, Bogor, Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, mulai hari Rabu-Jum’at
tanggal 13-15 april 2016.
Pembukaan dihadiri oleh peserta yang mewakili unit eselon 2 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat
dan staf di lingkungan Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan panitia.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
dan Informasi (BALILATFO) dalam arahannya yang disampaikan pada
pembukaan menyatakan bahwa teknologi informasi dan sistem informasi
9
mempunyai peranan penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk
pengelolaan data dan informasi pada Balilatfo yang berada dibawah naungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna
mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah – daerah dan desa – desa dalam kerangka negara
kesatuan.
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang memuat ketentuan tentang pengelolaan, prosedur
pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan serta
pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai
landasan hukum / acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi,
tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk
mewujudkan “Good Govermance”.
Dengan begitu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat membutuhkan Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Oleh karena itu revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan data dan
Informasi Ketransmigrasian perlu dilakukan revisi sehingga didapatkan
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang sangat dibutuhkan saat ini.
Pembahasan revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi
Ketransmigrasian dalam upaya menghasilkan pedoman pengelolaan data dan
10
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan dalam 2 (dua)
desk, dimana;
a. Desk 1 : Membahas materi Peraturan Menteri yang berkaitan dengan
bidang desa, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Desa, Pusat
Data dan Informasi, Balilatfo.
b. Desk 2 : Membahas materi Peraturan Menteri yang berkaitan dengan
bidang pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang
dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Pembahasan pada masing-masing desk dilakukan dengan mendengarkan
pendapat/masukan dari peran aktif para peserta yang mewakili unitnya masing-
masing terhadap Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diharapkan dapat menghasilkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Hasil pembahasan ini merupakan menyempurnakan narasi batang tubuh
rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, sementara format input belum banyak dibahas
yang disebabkan karena kekurangsiapan peserta dalam menyampaikan format
yang dimaksud dan penunjukan peserta yang tidak sesuai dengan yang
diharapkan, hal positif yang terlihat dalam acara pembahasan ini adalah
antusiasme dan keseriusan para peserta sehingga diskusi dan pembahasan
berjalan dengan baik.
11
2.2. Pelaksanaan Kegiatan II
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 18
oktober 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan para Pejabat serta Staf dari Pusat Data
dan Informasi, Balilatfo.
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi berbeda dengan kegiatan finalisasi
sebelumnya, pada tanggal 10 bulan juni tahun 2016 dimana rancangan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dan diundangkan menjadi Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
membahas mengenai formulir isian data dan informasi desa, daerah tertinggal
dan transmigrasi sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Permendesa nomor 10
tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi mengenai format isian yang dituangkan dalam SK
Kepala Balilatfo. Pelaksanaan finalisasi pedoman data dan informasi ini
menyusun formulir isian data dan informasi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa (PPMD).
12
Pembahasan penyusunan kodefikasi format isian PPMD ini dilaksanakan
dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hasil penyusunan format isian PPMD ini nantinya dilampirkan pada
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini
adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat
finalisasi pedoman data dan informasi ini.
2.3. Pelaksanaan Kegiatan III
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 25
oktober 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
melanjutkan penyusunan format isian pedoman data dan informasi yang akan
membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan
informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan penyusunan format isian PKP ini
dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan
Narasumber Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
13
Hasil penyusunan format isian PKP ini nantinya dilampirkan pada
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi pedoman
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini
adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat
finalisasi pedoman data dan informasi ini.
2.4. Pelaksanaan Kegiatan IV
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari senin tanggal 31
oktober 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
melanjutkan penyusunan format isian pedoman data dan informasi yang akan
membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan
informasi Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PDTu ini
dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan
Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PDTu ini nantinya
dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam
14
pelaksanaan kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan
peran aktif dari para peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan
informasi ini.
2.5. Pelaksanaan Kegiatan V
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari rabu tanggal 2
nopember 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi pedoman data dan informasi ini melanjutkan
penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan informasi yang akan
membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian data dan
informasi Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PDT ini dilaksanakan
dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan Narasumber
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PDT ini nantinya dilampirkan
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi
pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam
mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini.
15
2.6. Pelaksanaan Kegiatan VI
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari selasa tanggal 8
nopember 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan
informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian
data dan informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi (PKP2Trans).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PKP2Trans ini
dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan
Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PKP2Trans ini nantinya
dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi
pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam
mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini.
2.7. Pelaksanaan Kegiatan VII
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
16
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari rabu tanggal 9
nopember 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan
informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian
data dan informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian PKTrans ini
dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat dengan
Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian PKTrans ini nantinya
dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi
pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam
mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini.
2.8. Pelaksanaan Kegiatan VIII
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari jum’at tanggal 18
nopember 2016.
17
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan perwakilan Pejabat serta Staf dari
Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
melanjutkan penyusunan kodefikasi dan format isian pedoman data dan
informasi yang membahas mengenai penyusunan kodefikasi dan format isian
data dan informasi Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
(Balilatfo).
Pembahasan penyusunan kodefikasi dan format isian Setjen, Itjen dan
Balilatfo ini dilaksanakan dengan cara diskusi ter-arah dari para peserta rapat
dengan Narasumber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Hasil penyusunan kodefikasi dan format isian Setjen, Itjen dan Balilatfo ini
nantinya dilampirkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal
positif dalam finalisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para
peserta dalam mengikuti rapat finalisasi pedoman data dan informasi ini.
2.9. Pelaksanaan Kegiatan IX
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di Hotel Salak Jl. Ir. H.
Juanda, Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, mulai hari Rabu-Jum’at tanggal
30 nopember – 2 Desember 2016.
Pembukaan dihadiri oleh peserta yang mewakili unit eselon 2 dan eselon 4
yang membawahi sub bidang data dan informasi dan atau membawahi sub
18
bagian Tata Usaha di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat dan staf di lingkungan Pusat Data dan
Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan
Informasi dan panitia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) dalam arahannya yang disampaikan
pada pembukaan menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 maka dalam tahap pengumpulan dan
pengolahan data perlu disusun suatu acuan/pedoman teknis, penyusunan
acuan/pedoman teknis tersebut berupa Formulir isian/Form Input dan Petunjuk
Pengisian yang berguna sebagai instrumen dalam pengumpulan dan
pengolahan data serta merupakan usaha dalam upaya untuk perkuatan,
pembaharuan dan keakurasian data pada aspek sinergitas dalam pengelolaan
data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi yang disusun ini akan ditetapkan dalam bentuk
keputusan yang akan di sahkan setelah dicapainya kesepakatan diantara para
peserta yang difasilitasi dalam kegiatan finalisasi pedoman data dan informasi
ini.
Pada kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
adalah membahas kodefikasi dan format isian yang telah disusun selama
beberapa waktu oleh Pusdatin bersama dengan Narasumber Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pembahasan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam upaya penyempurnaan
19
kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) desk, dimana;
a. Desk 1 : Membahas materi format isian data dan informasi PPMD, PKP,
Setjen, Itjen dan Balilatfo yang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang Penyajian Informasi Desa, Pusat Data dan Informasi,
Balilatfo.
b. Desk 2 : Membahas materi format isian data dan informasi PDTu, PDT,
PKP2Trans dan PKTrans yang dipimpin oleh Kepala Bidang
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat
Data dan Informasi, Balilatfo.
Pembahasan pada masing-masing desk dilakukan dengan mendengarkan
pendapat/masukan dari peran aktif para peserta yang mewakili unitnya masing-
masing terhadap kodefikasi dan format isian data dan informasi desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi. Hasil pembahasan ini lebih banyak
menyempurnakan format isian data dan informasi. Hal positif yang terlihat dalam
acara pembahasan ini adalah antusiasme dan keseriusan para peserta sehingga
diskusi dan pembahasan berjalan dengan baik.
2.10. Pelaksanaan Kegiatan X
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari senin tanggal 19
desember 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dan perwakilan Pejabat
serta Staf dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
adalah membahas saran dan masukan dari hasil rapat finalisasi pedoman data
dan informasi pada desk 1 yang telah diselenggarakan di Hotel Salak, Bogor
pada tanggal 30 nopember s/d 2 desember 2016 yang dihadiri oleh beberapa
20
perwakilan unit eselon 2, 3, 4 dan staf di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pembahasan saran dan masukan kodefikasi dan format isian PPMD, PKP,
Setjen, Itjen dan Balilatfo ini dilaksanakan dengan cara memaparkan hasil rapat
pada desk 1 bersama para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Untuk pembahasan saran dan masukan pada desk 2 yang membahas
kodefikasi dan format isian data dan informasi PDT, PDTu, PKP2Trans dan
PKTrans akan dibahas dalam rapat selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal
23 desember 2016.
2.11. Pelaksanaan Kegiatan XI
Kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilaksanakan di ruang rapat Pusdatin,
Lt.3 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan hari jum’at tanggal 23
desember 2016.
Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dan perwakilan Pejabat serta Staf
dari Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
Dalam kegiatan finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini
adalah membahas saran dan masukan dari hasil rapat finalisasi pedoman data
dan informasi pada desk 2 yang telah diselenggarakan di Hotel Salak, Bogor
pada tanggal 30 nopember s/d 2 desember 2016 yang dihadiri oleh beberapa
perwakilan unit eselon 2, 3, 4 dan staf di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pembahasan saran dan masukan kodefikasi dan format isian PDTu, PDT,
PKP2Trans dan PKTrans ini dilaksanakan dengan cara memaparkan hasil rapat
pada desk 2 bersama para peserta rapat dengan Narasumber Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
21
Hasil dari penyempurnaan penyusunan kodefikasi dan format isian PPMD,
PKP, Setjen, Itjen dan Balilatfo ini setelah melalui proses penyempurnaan akan
disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Balilatfo sesuai dengan amanat Pasal
9 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal positif dalam finalisasi
pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi ini adalah keseriusan dan peran aktif dari para peserta dalam
mengikuti rapat finalisasi penyusunan pedoman data dan informasi ini.
22
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Selama proses pelaksananaan kegiatan finalisasi penyusunan pedoman
data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dari pelaksanaan
kegiatan I sampai dengan pelaksanaan kegiatan XI diperoleh beberapa
kesimpulan, antara lain;
1. Pentingnya koordinasi dan konsistensi dari berbagai pihak dalam
penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi agar dalam pelaksanaannya
dapat berjalan efektif dan hasil dari penyusunan tersebut dapat mencapai
hasil yang diinginkan.
2. Disahkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
3. Dalam penyusunan kodefikasi dan format isian data dan informasi desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi masih terdapat beberapa data dan
informasi (datin) yang perlu dikaji bersama dengan beberapa unit teknis
yang bersangkutan agar substansi dari data dan informasi tersebut dapat
lebih mudah dipahami dan menjadi lebih sempurna.
23
3.2. Saran
1. Koordinasi yang lebih intesif dan konsistensi dari berbagai pihak sangat
penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
2. Agar perwakilan dari unit terkait dalam penyusunan kodefikasi dan format
isian data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat
memberikan saran dan masukan guna penyelesaian dan penyempurnaan
kodefikasi dan format isian dimaksud.
3. Dalam penyusunan suatu kebijakan yang menaungi berbagai unit
hendaknya selalu berkonsultasi dengan Narasumber agar dalam
penyusunan dan penyempurnaan kebijakan tersebut mencapai hasil yang
baik.
24
DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, Jakarta, Kemnakertans.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 06 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, Kemendesa, Jakarta.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa,
Jakarta.
Dr.Ir. HM. Nurdin, MT, 2016, Sambutan dan Arahan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi pada
pelaksanaan kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta, Balilatfo, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Helmiati SH, M.Si, 2016, Arahan Kepala Pusat Data dan Informasi pada
pelaksanaan kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi
Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta, Balilatfo, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
LAMPIRAN
26
LA
MP
IR
AN
I
SA
MB
UT
AN
KE
PA
LA
BA
LIL
AT
FO
Bis
mill
ahir
roh
man
irro
him
.
Ass
alamu’
alai
kum
Wr
Wb
Sal
am s
ejah
tera
un
tuk
kita
sem
ua.
Sel
amat
pag
i.
Puj
i sy
ukur
kita
pan
jatk
an k
epad
a T
uhan
Yan
g M
aha
Esa
, ka
rena
ata
s
berk
ah d
an k
arun
ia-N
ya,
kita
dap
at b
erku
mpu
l be
rsam
a ke
mba
li da
lam
aca
ra
pem
buka
an k
egia
tan
fin
alis
asi p
enyu
suna
n P
erat
uran
Men
teri
Des
a, P
DT
dan
Tra
nsm
igra
si
tent
ang
P
edom
an
Pen
gelo
laan
D
ata
dan
Info
rmas
i D
esa,
Dae
rah
Ter
tingg
al d
an T
rans
mig
rasi
.
Bap
ak Ib
u y
ang
kam
i Ho
rmat
i,
Per
lu
kam
i sa
mpa
ikan
ke
mba
li ba
hwa
per
ubah
an
nom
enkl
atur
di
seju
mla
h ke
men
teria
n K
abin
et
Ker
ja
saat
in
i m
emba
wa
dam
pak
pada
bebe
rapa
per
ubah
an.
Mul
ai d
ari
angg
aran
, rit
me
kerja
hin
gga
pada
beb
erap
a
peru
baha
n ya
ng
pe
rlu
di
laku
kan
da
lam
pera
tura
n-p
erat
uran
ya
ng
dike
luar
kan
oleh
kem
ente
rian.
Per
atur
an/P
erun
dang
an
yang
be
rkai
tan
den
gan
keg
iata
n pe
ngel
olaa
n
data
dan
inf
orm
asi,
sem
ula
be
rupa
P
erat
uran
M
ente
ri T
enag
a K
erja
dan
Tra
nsm
igra
si N
omor
9 T
ahun
201
2 te
ntan
g P
edom
an P
enge
lola
an D
ata
dan
Info
rmas
i K
etra
nsm
igra
sian
, de
ngan
ad
anya
pe
ruba
han
nom
enkl
atur
Kem
ente
rian
men
jadi
K
emen
teria
n D
esa,
P
DT
da
n T
rans
mig
rasi
su
dah
seha
rusn
ya
di
ubah
men
jadi
Per
atur
an
M
ente
ri
Des
a,
PD
T
dan
Tra
nsm
igra
si
seb
agai
p
edom
an
yan
g
men
gatu
r te
ntan
g P
enge
lola
an D
ata
dan
Info
rmas
i Des
a, D
aera
h T
ertin
ggal
dan
Tra
nsm
igra
si.
Had
irin
yan
g B
erb
ahag
ia,
Tek
nolo
gi i
nfor
mas
i da
n si
stem
inf
orm
asi
mem
puny
ai p
eran
an p
entin
g
dala
m s
etia
p el
emen
keh
idup
an,
term
asuk
pen
gelo
laan
dat
a da
n in
form
asi
Des
a,
Dae
rah
Ter
tingg
al
dan
Tra
nsm
igra
si,
guna
men
capa
i sas
aran
-sas
aran
stra
tegi
s ya
ng
tela
h te
rtua
ng
dala
m
Ren
stra
K
emen
teria
n D
esa,
P
DT
da
n
Tra
nsm
igra
si d
an m
ewu
judk
an
cita
-cita
N
awac
ita
ke-3
ya
itu
mem
bang
un
Indo
nesi
a da
ri pi
nggi
ran
deng
an m
empe
rkua
t da
erah
– d
aera
h da
n de
sa –
desa
dal
am k
eran
gka
nega
ra k
esat
uan.
Sec
ara
umum
, w
ilaya
h ke
rja p
emba
ngun
an K
emen
teria
n de
sa, P
DT
dan
Tra
nsm
igra
si
bera
da
di
desa
, ke
dudu
kan
fung
si
pem
bang
unan
da
erah
tert
ingg
al d
an f
ungs
i pe
ngem
bang
an d
aera
h te
rten
tu
mer
upak
an
pena
jam
an
loku
s pr
iorit
as
desa
-des
a ya
ng
diba
ngun
, se
dang
kan
fung
si
pem
bang
unan
kaw
asan
per
desa
an d
an f
ungs
i ke
tran
smig
rasi
an m
erup
akan
ins
trum
en u
ntuk
pem
bang
unan
de
sa
dan
kaw
asan
pe
rdes
aan
. D
isin
ilah
pera
n te
knol
ogi
info
rmas
i da
n si
stem
inf
orm
asi
yang
die
mba
n ol
eh P
usda
tin g
una
mer
ekat
kan
dan
men
ajam
kan
fung
si –
fun
gsi
ters
ebut
mel
alui
pen
yiap
an d
an p
enye
diaa
n
data
da
n in
form
asi
dibi
dang
de
sa,
pem
bang
unan
da
erah
te
rtin
ggal
da
n
tran
smig
rasi
.
27
Had
irin
yan
g b
erb
ahag
ia,
Ped
oman
Pen
gelo
laan
Dat
a da
n In
form
asi
Des
a, D
aera
h T
ertin
ggal
dan
Tra
nsm
igra
si
yang
m
emua
t ke
tent
uan
tent
ang
peng
elol
aan,
pr
osed
ur
peng
elol
aan,
pr
osed
ur
pela
pora
n,
pend
anaa
n pe
ngel
olaa
n da
n pe
mbi
naan
sert
a pe
ngen
dalia
n pe
ngel
olaa
n da
ta d
an i
nfor
mas
i da
pat
digu
naka
n se
baga
i
land
asan
huk
um /
acu
an d
alam
mel
akuk
an p
enge
lola
an d
ata
dan
info
rmas
i
Des
a, D
aera
h T
ertin
ggal
Dan
Tra
nsm
igra
si,
sesu
ai d
enga
n tu
gas
dan
fung
si,
tata
ker
ja,
pros
edur
ker
ja d
an s
iste
m k
erja
mas
ing
-mas
ing
unit
kerja
unt
uk
mew
ujud
kan
“Goo
d Go
verm
ance
”.
Akh
ir ka
ta,
peng
harg
aan
dan
ucap
an t
erim
a ka
sih
disa
mpa
ikan
kep
ada
sem
ua
piha
k ya
ng
tela
h ha
dir
dan
mem
bant
u da
lam
pe
laks
anaa
n ke
giat
an
final
isas
i pe
nyus
unan
Per
atur
an M
ente
ri D
esa,
PD
T d
an T
rans
mig
rasi
ten
tang
Ped
oman
Pen
gelo
laan
D
ata
dan
Info
rmas
i D
esa,
D
aera
h T
ertin
ggal
da
n
Tra
nsm
igra
si.
Den
gan
men
guca
pkan
“B
ismill
ahirr
ohm
anirr
ohim
” sa
ya
nyat
akan
kegi
atan
fin
alis
asi
peny
usun
an
pedo
man
pe
ngel
olaa
n da
ta
dan
info
rmas
i
Des
a, D
aera
h T
ertin
ggal
dan
Tra
nsm
igra
si, s
ecar
a re
smi d
ibuk
a.
Was
sala
mu’a
laiku
m W
r W
b.
Bog
or, 1
3 A
pril
2016
Kep
ala
Bad
an
Pen
eliti
an d
an P
enge
mba
ngan
, P
endi
dika
n da
n P
elat
ihan
dan
Info
rmas
i
Dr.
Ir.
M.N
urd
in,
MT
NIP
. 19
6405
10 1
9901
0 1
003
28
LA
MP
IRA
N 2
SA
MB
UT
AN
KE
PA
LA
BA
LIL
AT
FO
Bis
mil
lah
irro
hm
an
irro
him
.
As
sa
lamu’
ala
iku
m W
r W
b
Se
lam
at
so
re
Sa
lam
seja
hte
ra u
ntu
k k
ita
se
mu
a..
Pu
ji syu
ku
r kita
pa
nja
tka
n k
ep
ad
a T
uh
an Y
an
g M
ah
a E
sa
,
ka
ren
a
ata
s
be
rkah
d
an
ka
run
ia-N
ya
, kita
d
ap
at
be
rkum
pu
l
be
rsam
a d
ala
m a
ca
ra p
em
bu
ka
an
ke
gia
tan
fin
alis
asi
Ped
om
an
Pe
nge
lola
an
D
ata
dan
In
form
asi
Desa
, D
ae
rah
Te
rtin
gga
l d
an
Tra
nsm
igra
si.
Bap
ak
Ib
u y
an
g k
am
i H
orm
ati
,
Ata
s
pe
rken
an
-Nya
, p
ert
en
gah
an
tah
un
2
016
in
i kita
be
rha
sil
men
yu
su
n
Pe
ratu
ran
M
en
teri
Desa
, P
em
ba
ngu
na
n
Dae
rah
T
ert
ingga
l d
an
T
ran
sm
igra
si
Nom
or
10
T
ahu
n
20
16
ten
tan
g
Ped
om
an
Pe
nge
lola
an
D
ata
dan
In
form
asi
Desa
,
Dae
rah
T
ert
ingga
l d
an
T
ran
sm
igra
si
ya
ng
d
iha
rap
kan
d
ap
at
me
nja
di
acu
an
dan
p
edo
ma
n
ba
gi
insta
nsi
Pu
sat
ma
upu
n
insta
nsi
Da
era
h
da
lam
m
ela
ku
ka
n
pe
nge
lola
an
d
ata
d
an
info
rma
si d
esa
, d
ae
rah
te
rtin
gga
l d
an
tra
nsm
igra
si
da
lam
ran
gka
me
wu
jud
kan
“Goo
d G
over
nanc
e”.
Had
irin
ya
ng
Be
rba
ha
gia
,
Be
rda
sa
rkan
P
era
tura
n
Me
nte
ri
Desa
P
DT
T
Nom
or
10
Tah
un
20
16
te
nta
ng P
ed
om
an
Pen
ge
lola
an
Data
dan
Info
rma
si
Desa
, D
ae
rah
Tert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si
Pa
sa
l 9
Aya
t 1
da
n
Aya
t 2
m
aka
d
ala
m ta
hap
p
en
gum
pu
lan
da
n p
en
go
lah
an
d
ata
pe
rlu
d
isusun
su
atu
a
cu
an
/pe
dom
an
te
kn
is,
pen
yu
su
nan
acu
an
/ped
om
an
te
kn
is t
ers
ebu
t b
eru
pa
Fo
rmu
lir i
sia
n/F
orm
In
pu
t
da
n P
etu
nju
k P
en
gis
ian
ya
ng b
erg
un
a s
eb
aga
i in
str
um
en
da
lam
pe
ngum
pu
lan
d
an
pe
ngo
lah
an
d
ata
se
rta
m
eru
pa
ka
n
usa
ha
da
lam
u
pa
ya
u
ntu
k pe
rkua
tan
, pem
bah
aru
an
da
n kea
ku
rasia
n
da
ta
pa
da
a
sp
ek
sin
erg
ita
s
da
lam
p
enge
lola
an
d
ata
d
an
info
rma
si
di
lingku
nga
n
Kem
en
terian
D
esa
, P
em
ba
ngu
nan
Dae
rah
Tert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si.
Form
ulir
isia
n d
an
pe
tun
juk pe
ngis
ian
da
ta d
an
info
rma
si
de
sa
, d
ae
rah
te
rtin
gga
l d
an t
ran
sm
igra
si
ya
ng d
isusu
n i
ni
akan
dite
tap
ka
n
da
lam
b
entu
k
ke
pu
tusa
n
ya
ng
aka
n
sa
ya
sa
hka
n
se
tela
h d
icap
ain
ya
ke
se
pa
ka
tan d
ian
tara
Bapa
k/I
bu
/Sd
r se
ka
lian
ya
ng d
ifa
sili
tasi
da
lam
ke
gia
tan
ya
ng d
ilaku
ka
n s
ela
ma
3 (
tiga
)
ha
ri i
ni. D
ala
m k
esem
pa
tan
ya
ng b
erb
ah
agia
ini, s
aya
be
rha
rap
aga
r B
ap
ak/Ib
u/S
dr
seka
lian
da
pa
t b
eke
rja
sam
a,
sa
ling b
erp
era
n
aktif
da
n b
ers
ine
rgi
dala
m r
an
gka
me
ngh
asilk
an
instr
um
en
ya
ng
aka
n
kita
gu
na
ka
n
be
rsam
a
untu
k
me
ncap
ai
op
tim
alis
asi
pe
nge
lola
an
da
ta d
an
info
rma
si d
i lin
gku
nga
n K
em
en
teria
n D
esa
29
PD
TT
, d
an
K
ep
utu
san
te
nta
ng
Form
ulir
Is
ian
d
an
P
etu
nju
k
Pe
ngis
ian
da
pat
se
ge
ra s
aya
sa
hka
n.
Had
irin
ya
ng
be
rba
hag
ia,
Ha
l p
en
tin
g y
an
g b
erk
aita
n d
en
ga
n p
en
ge
lola
an
da
ta d
an
info
rma
si
ad
ala
h
tekn
olo
gi
da
n
sis
tem
in
form
asi.
Sa
sa
ran
-
sa
sa
ran
str
ate
gis
ya
ng
tela
h
tert
ua
ng
da
lam
R
en
str
a
Ke
me
nd
esa
, P
DT
dan T
ran
sm
igra
si
da
n m
ew
uju
dka
n
cita
-cita
Na
wa
cita
ke
-3
ya
itu
m
em
ba
ngun
In
don
esia
d
ari
pin
ggira
n
de
nga
n
mem
pe
rkua
t d
ae
rah
-da
era
h
da
n
de
sa
-de
sa
d
ala
m
ke
ran
gka
n
ega
ra ke
sa
tua
n.
Dis
inila
h p
era
n te
kn
olo
gi
info
rma
si
da
n
sis
tem
info
rma
si
ya
ng
d
iem
ba
n
ole
h
P
usd
atin
gu
na
me
reka
tka
n
da
n
men
aja
mka
n
fun
gsi-
fun
gsi
ters
eb
ut
me
lalu
i
pe
nyia
pa
n d
an
pe
nye
dia
an
data
dan
info
rma
si.
Pe
nge
lola
an
d
ata
d
an
in
form
asi
ya
ng
akura
t kh
usu
sn
ya
da
tab
ase
ha
rus
se
lalu
d
ioptim
alk
an
. S
ala
h
sa
tu
pen
tin
gn
ya
pe
nggu
na
an
da
ta
ad
ala
h
men
ye
dia
ka
n
targ
et-
targ
et
pe
mb
an
gu
na
n,
mon
ito
rin
g
terh
ad
ap
p
rogra
m-p
rogra
m
ya
ng
se
dan
g b
erja
lan
da
n s
eb
aga
i ba
han
eva
lua
si te
rha
da
p m
asa
lah
-
ma
sa
lah
a
tau
ken
da
la-k
en
da
la
ya
ng
dite
mu
kan
. P
en
ge
lola
an
da
ta
da
n
info
rma
si
pa
da
Pe
ratu
ran
Me
nte
ri
ters
eb
ut
ad
ala
h
pro
se
s m
em
pe
rsia
pkan
info
rma
si m
ula
i d
ari m
en
gum
pu
lkan
da
ta
da
n
me
ngo
lah
d
ata
se
hin
gga
m
en
jad
i in
form
asi
ya
ng
sia
p
dis
ajik
an
se
rta s
eb
agai
acu
an
/pe
dom
an
ba
gi
Un
it K
erja
Ese
lon I
Ke
me
nte
ria
n
Desa,
Pe
mb
an
gu
na
n
Dae
rah
T
ert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si d
ala
m m
en
jala
nka
n t
uga
s p
okokn
ya
se
su
ai d
en
ga
n
Str
uktu
r O
rga
nis
asi D
an
Ta
ta K
erja
(S
OT
K)
Ke
men
terian
Akh
ir
ka
ta,
pe
ngh
arg
aa
n
da
n
uca
pan
terim
a
ka
sih
dis
am
pa
ikan
ke
pad
a
Pa
ra
Nara
sum
be
r (B
pk.
Harr
y
Heria
wa
n
Sa
leh
d
an
B
ap
ak
Oon
K
urn
iap
utr
a),
sem
ua
p
iha
k
ya
ng
tela
h
ha
dir,
da
n khu
su
sn
ya K
ep
ala
P
usa
t D
ata
d
an
In
form
asi
se
rta
se
luru
h ja
jara
nn
ya
ya
ng t
ela
h m
em
pe
rsia
pkan
se
ga
la s
esua
tun
ya
se
hin
gga
ke
gia
tan
in
i d
ap
at
terla
ksan
a
dan
m
ud
ah
-mud
aha
n
da
pa
t be
rja
lan
de
ngan
ba
ik.
De
nga
n
me
ngu
ca
pka
n
“Bis
mill
ah
irro
hm
an
irro
him
” sa
ya
nya
taka
n p
ela
ksa
naa
n k
egia
tan p
en
yu
su
nan
fin
alis
asi
pe
dom
an
pe
nge
lola
an
d
ata
d
an
info
rma
si
Desa
, D
aera
h T
ert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si, s
eca
ra r
esm
i d
ibu
ka
. W
assa
lam
u’a
laik
um
Wr
Wb
.
Bo
go
r, 3
0 N
ove
mb
er
20
16
Kep
ala
Bad
an
P
en
eli
tian
Dan
Pen
gem
ban
gan
, P
en
did
ikan
dan
Pela
tih
an
, d
an
In
form
asi
Dr.
Ir.
H.
M.
Nu
rdin
, M
T
NIP
. 19640510 1
99010 1
00
3
30
LA
MP
IRA
N 3
S
AM
BU
TA
N K
ET
UA
PE
LA
KS
AN
A
Bis
mil
lah
irro
hm
an
irro
him
.
As
sa
lamu’
ala
iku
m W
r W
b
Se
lam
at
sia
ng
Sa
lam
seja
hte
ra u
ntu
k k
ita
se
mu
a..
Pu
ji syu
ku
r kita
pa
nja
tka
n k
ep
ad
a T
uh
an
Yan
g M
ah
a E
sa
,
ka
ren
a
ata
s
be
rkah
d
an
ka
run
ia-N
ya
, kita
d
ap
at
be
rkum
pul
be
rsam
a d
ala
m r
apa
t F
ina
lisa
si P
ed
om
an
Pe
nge
lola
an
Da
ta D
an
Info
rma
si
Desa,
Pe
mba
ngu
na
n
Da
era
h
Te
rtin
gga
l D
an
Tra
nsm
igra
si
(Pe
nyu
su
nan
Ke
pu
tusa
n K
epa
la B
alil
atf
o t
en
tan
g
Form
ulir
Isia
n d
an
Pe
tun
juk P
en
gis
ian
Data
da
n I
nfo
rma
si D
esa
,
Dae
rah
Tert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si.
Bap
ak
Ib
u y
an
g k
am
i H
orm
ati
,
Pe
dom
an
P
en
ge
lola
an
D
ata
d
an
In
form
asi
Desa
,
Pe
mb
an
gu
na
n
Dae
rah
T
ert
ingga
l d
an
Tra
nsm
igra
si
Ini
me
rup
akan
a
cu
an
un
tuk
me
laksan
akan
tu
ga
s
ke
rja
se
su
ai
de
nga
n
fun
gsi
dan
ala
t p
en
ilaia
n
kin
erja
in
sta
nsi
pem
erin
tah
be
rda
sa
rkan
in
dik
ato
r-in
dik
ato
r te
kn
is,
ad
min
istr
atif
dan
pro
se
du
ral
se
sua
i d
enga
n t
ata
ke
rja
, p
rose
du
r ke
rja
dan
sis
tem
ke
rja
p
ad
a
un
it
ke
rja
ya
ng
be
rsan
gku
tan
u
ntu
k
me
wu
jud
kan
go
od
go
ve
rnan
ce
.
Den
ga
n
ad
an
ya
pe
nge
lola
an
da
ta
da
n
info
rma
si,
dih
ara
pka
n
da
pa
t m
em
ban
tu
un
it
ke
rja
te
rka
it
di
lingku
nga
n
Ke
me
nte
ria
n
Desa
P
DT
T
untu
k
leb
ih
me
nin
gka
tka
n
sta
nda
rd
pro
ce
du
r d
ala
m
ran
gka
m
ew
ud
ka
n
pe
ncap
aia
n
kin
erja
ya
ng
be
rkua
lita
s.
Seb
ab
, da
ta
da
n
info
rma
si
ya
ng
dik
elo
la
san
gat
be
rma
nfa
at
un
tuk p
ene
tapa
n k
eb
ijakan
, m
onito
rin
g d
an
eva
lua
si
se
rta
seb
aga
i ke
terb
uka
an
pe
nca
pa
ian
ke
rja y
an
g d
ire
nca
na
ka
n
da
n
tela
h
dila
ksa
na
ka
n
ole
h
Pem
erin
tah
ke
pad
a m
asya
raka
t.
Ole
h
ka
ren
a
itu,
da
ta
da
n
info
rma
si
ya
ng
aktu
al
da
n
aku
rat
sa
nga
t d
ipe
rlu
ka
n u
ntu
k m
en
un
jan
g d
an
me
ndu
ku
ng
pro
gra
m-
pro
gra
m y
an
g d
ican
angka
n p
em
erin
tah
Pu
sat
ma
upu
n D
ae
rah
.
31
Had
irin
ya
ng
Be
rba
ha
gia
,
Pe
nyu
su
na
n K
ep
utu
sa
n K
epa
la B
alil
atfo
te
nta
ng F
orm
ulir
Isia
n d
an
Petu
nju
k P
en
gis
ian
se
su
ai
de
nga
n P
era
tura
n M
en
teri
Desa
P
DT
T
Nom
or
10
T
ah
un
2
016
ten
tan
g
Pe
dom
an
Pe
nge
lola
an
D
ata
d
an
In
form
asi
Desa
, D
ae
rah
Te
rtin
gga
l d
an
Tra
nsm
igra
si P
asa
l 9
Aya
t 1
da
n A
ya
t 2
be
rgu
na
ba
gi
un
it p
usa
t
ma
up
un
dae
rah
da
lam
pe
ngum
pu
lan
da
n p
en
go
lah
an d
ata
ya
ng
aku
rat
dan
sis
tem
atis g
un
a t
erc
apa
inya
pro
gra
m-p
rogra
m y
an
g
dija
lan
kan
o
leh
P
em
erin
tah
da
lam
ha
l in
i K
em
en
teria
n
Desa
,
Pe
mb
an
gu
na
n D
ae
rah
T
ert
ingga
l d
an
T
ran
sm
igra
si. D
ata
da
n
Info
rma
si
ya
ng d
ima
ksu
d t
ers
eb
ut
an
tara
la
in m
en
ge
na
i p
ote
nsi,
pe
nyia
pa
n,
pe
ren
cana
an
d
an
pem
ba
ngun
an
se
rta
Ind
ikato
r
Kin
erja
Uta
ma K
em
en
teria
n D
esa P
DT
T.
Akh
ir
ka
ta,
pe
ngh
arg
aa
n
da
n
uca
pa
n
terim
a
ka
sih
dis
am
pa
ikan
ke
pa
da
se
mua
p
iha
k
ya
ng
tela
h
ha
dir
dan
mem
ba
ntu
d
ala
m ra
pa
t F
ina
lisa
si
Pe
do
man
P
en
ge
lola
an
D
ata
da
n
Info
rma
si
Desa
, D
ae
rah
T
ert
ingga
l d
an
T
ran
sm
igra
si.
Se
mo
ga
P
edo
ma
n
Pe
nge
lola
an
D
ata
d
an
In
form
asi
ini
be
rma
nfa
at
un
tuk
me
nin
gka
tkan
kin
erja
d
ala
m
pe
laksa
naa
n
tuga
s
da
n fu
ngsi
di
lingku
nga
n
Kem
ente
ria
n
Desa
, P
DT
d
an
Tra
nsm
igra
si
Wassa
lam
u’a
laik
um
Wr
Wb.
Bo
go
r, 3
0 N
opem
be
r 20
16
Ke
pa
la P
usa
t
Data
da
n I
nfo
rmas
i
Helm
iati, S
H, M
,SI
NIP
. 1
96
50
51
6 1
99
80
3 2
00
1
LAMPIRAN 4.
Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hotel Permata, Bogor tanggal 13 s/d 15 April 2016.
Gambar 4.1. Para Peserta Rapat Menyanyikan Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya.
Gambar 4.2. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT.
Gambar 4.3. Paparan Kapusdatin, Kapuslitbang dan Biro Perencanaan
32
Gambar 4.4. Pembukaan Rapat Finalisasi Pedoman Datin
Gambar 4.5. Laporan Penyelenggaraan Finalisasi Pedoman Datin
Gambar 4.5. Arahan Kepala Balilatfo
33
LAMPIRAN 5
Dokumentasi Kegiatan Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hotel Salak, Bogor tanggal 30 Nopember s/d 2 Desember 2016.
Gambar 5.1. Paparan Peneliti Utama Kementerian Desa PDTT
Gambar 5.2. Diskusi dengan Peneliti Utama Kementerian Desa PDTT
Gambar 5.3. Paparan Biro Perencanaan
34
Gambar 5.4. Diskusi dengan Peserta Rapat
Gambar 5.5. Tanya Jawab Dengan Narasumber
Gambar 5.6. Foto Bersama Para Peserta Rapat
35
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
2016
Lampiran 6
36
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi yang
akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5658);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015
tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pengelolaan .Perbatasan Negara
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 589);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses
mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan
menganalisis data menjadi informasi yang siap
disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan
manajemen dan pelayanan publik.
2. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka,
karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan
yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang
terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,
perangkat keras, perangkat lunak, substansi data
dan informasi yang terkait satu sama lain dalam
satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan
informasi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai.
9. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai
Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa
Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan
karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa
Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa
Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra
Sembada adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta
kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa
Sembada adalah Desa Maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan
oleh Bupati/Walikota.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang
selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah
badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja
sama antar-Desa.
18. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya
disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan
tindakan secara terencana untuk meningkatkan
kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional.
19. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang
wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala
nasional.
20. Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang
memiliki karakteristik tertentu seperti daerah
rawan pangan, rawan bencana, perbatasan,
terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengembangan Daerah Tertentu adalah upaya-
upaya meningkatkan mengembangkan daerah
tertentu agar keluar dari karakteristik daerah
tertentu.
22. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu
daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau
keamanan pangan sebagian masyarakat dan
rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi
standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan
kesehatan.
23. Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara
yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal
Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan
Perbatasan berada di kecamatan.
24. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang
mempunyai karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi
sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya
suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun
perbedaan pandangan.
26. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal
kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu
kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis
pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.
27. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan
menetap di kawasan transmigrasi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
29. Transmigran adalah warga negara Republik
Indonesia yang berpindah secara sukarela ke
kawasan transmigrasi.
30. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang
selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial
yang ditetapkan sebagai pengembangan
permukiman transmigrasi yang terdiri atas
beberapa satuan kawasan pengembangan yang
salah satu diantaranya direncanakan untuk
mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru
sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
31. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat LPT adalah lokasi potensial yang
ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi
untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah
yang sudah ada atau yang sedang berkembang
sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
32. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri
atas beberapa satuan permukiman yang salah satu
di antaranya merupakan permukiman yang
disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan
perkotaan baru.
33. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya
disingkat KPB adalah bagian dari kawasan
transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat
pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat
pelayanan kawasan transmigrasi.
34. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan
permukiman atau bagian dari satuan permukiman
yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan
tempat usaha transmigran.
35. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP
adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman sebagai
satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga
ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
36. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut
SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu
kesatuan permukiman atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-
500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga
yang merupakan hasil pembangunan baru.
37. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya
disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa
permukiman penduduk setempat yang dipugar
menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru
dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai
dengan lima ratus) keluarga.
38. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang
selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah
permukiman penduduk setempat dalam deliniasi
Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai
SP.
39. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami
keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja
dan usaha.
40. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis
transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dengan
mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra
usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi
berkembang untuk maju.
41. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis
transmigrasi yang merupakan prakarsa
transmigran yang bersangkutan atas arahan,
layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang telah
memiliki kemampuan.
42. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di KPB.
43. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya
yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan
tempat usaha masyarakat dalam satu sistem
pengembangan berupa wilayah pengembangan
transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
44. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan
transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan rencana perwujudan kawasan
transmigrasi.
45. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang
selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan
transmigrasi.
46. UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah
unit teknis penunjang yang bertanggung jawab
kepada Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas
pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu
fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi.
47. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi,
kabupaten, atau kota.
48. Kementerian adalah Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
49. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
50. Beberapa pengertian diambil dari output yang
datanya akan diambil dari Bisnis Proses.
51. Survey adalah metode pengumpulan data dan
informasi.
Pasal 2
Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi
aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
BAB II
DATA DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Pasal 3
(1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan
informasi mengenai:
a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa; dan
b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa;
b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal
Sosial Dasar Desa;
d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal
Prasarana dan Sarana Desa;
e. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan
f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa).
(3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan;
b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar
Kawasan Perdesaan;
c. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama);
d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa
yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan
e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan
Perdesaan.
Pasal 4
(1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas
data dan informasi mengenai:
a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan
b. Pembangunan Daerah Tertinggal.
(2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah
Perbatasan;
b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil
dan Terluar;
c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana;
d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan;
e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik;
f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan
Utama Penanganan Daerah Tertentu;
g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan
Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu;
h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I
Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di
Daerah Tertentu;
i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana;
j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan;
k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik;
l. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang
Berdaya Saing; dan
m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang
Berdaya Saing.
(3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;
b. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah
Tertinggal;
c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi
Kabupaten Daerah Tertinggal;
d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan
Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan
Daerah Tertinggal;
e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I
Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan
untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang
Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah
Tertinggal.
Pasal 5
(1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan
informasi mengenai:
a. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi; dan
b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
(2) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang
Ditetapkan;
b. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah
Pelaksanaan Transmigrasi;
c. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan
Perkotaan Baru;
d. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan
Kawasan Pengembangan;
e. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan
Permukiman;
f. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail
Prasarana dan Sarana;
g. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan
Masyarakat;
h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan;
i. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil
Konsolidasi;
j. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni,
Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan
k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang
Tertata.
(3) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Penyesuaian;
b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Pemantapan;
c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Kemandirian;
d. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan
Pengembangan/Desa Utama;
e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru;
f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik;
g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai;
h. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan
Usaha; dan
i. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas
Sektor Terkait.
Pasal 6
Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan
Anggaran;
b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang
Milik Negara (BMN);
c. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
d. Data dan Informasi-Kepegawaian;
e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan;
f. Data dan Informasi-Kelembagaan;
g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang
Profesional; dan
h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.
Pasal 7
Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan;
b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan;
c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan;
d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan;
e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan
f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pasal 8
Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-yang Tersajikan;
b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis
Pengetahuan;
c. Data dan Informasi-Desa;
d. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan
Perdesaan;
e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa
yang Kompeten; dan
f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.
Pasal 9
(1)Format isian Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Ketentuan mengenai format isian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi.
BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Pasal 10
Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, meliputi:
a) Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan
penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pasal 11
(1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat
keras.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1)
tersebut di atas dapat dilakukan dengan
menggunakan instrumen survey.
(3) Penyajian data dan informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual
dan/atau menggunakan teknologi
informasi/memanfaatkan jaringan informasi yang
tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pasal 12
(1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan
8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah.
(2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk
tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi (BALILATFO) yang dalam pelaksanaan
sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan
Informasi.
(3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data
dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan
teknis secara detail di bidang masing-masing.
(4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi
pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian
Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal.
(5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi
pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan
Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan
Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan
Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat
Balilatfo.
(6) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk
tingkat daerah, dilaksanakan oleh;
a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau
transmigrasi di tingkat Provinsi;
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau
transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota;
c. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat, Kepala Balai Besar Latihan
Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat
yang berada di bawah struktur organisasi Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).
BAB IV
PROSEDUR PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
Pasal 13
(1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan
dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan
informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dilaksanakan secara berjenjang
sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-
masing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;
(2) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara
berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani
bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat
meliputi:
a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup
kewenangannya;
b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana; dan
c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem
informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
(3) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan
pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat
dilaksanakan oleh Balilatfo dalam memenuhi
kebutuhan kerja sama sistem informasi antar
lembaga/instansi terkait. Pola tersebar
dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangannya.
BAB V
PROSEDUR DAN MEKANISME
PELAPORAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 14
(1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara
periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di
tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala
SKPD Provinsi;
b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di
tingkat Provinsi dan data dan informasi yang
diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri
melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan
tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat
Data dan Informasi;
c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis
Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, melalui Sub Bagian Data dan
Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri
dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui
Pusat Data dan Informasi; dan
d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan
setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari
tahun berikutnya.
BAB VI
PENDANAAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab
terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola
oleh Kementerian bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola
oleh Daerah dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16
(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan
pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. meningkatkan mutu pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan
b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
c. pemantauan dan evaluasi.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka
ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875
FORMAT ISIAN
I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa
A. Data dan Informasi-Status
Perkembangan Desa
: Data dan Informasi-PPMD 01
B. Data dan Informasi-Perencanaan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
: Data dan Informasi-PPMD 02
C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan
Minimal Sosial Dasar Desa
: Data dan Informasi-PPMD 03
D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan
Minimal Prasarana dan Sarana Desa
: Data dan Informasi-PPMD 04
E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
: Data dan Informasi-PPMD 05
F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)
: Data dan Informasi-PPMD 06
II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
A. Data dan Informasi-Perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 01
B. Data dan Informasi-Prasarana dan
Sarana Dasar Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 02
C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik
Desa Bersama (BUM Desa Bersama)
: Data dan Informasi-PKP 03
D. Data dan Informasi-Sumber Daya
Masyarakat Desa yang Kompeten di
Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 04
E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan
Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 05
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu
A. Data dan Informasi-Profil dan Program
Daerah Perbatasan
: Data dan Informasi-PDTu 01
B. Data dan Informasi-Profil dan Program
Pulau Kecil dan Terluar
: Data dan Informasi-PDTu 02
C. Data dan Informasi-Daerah Rawan
Bencana
: Data dan Informasi-PDTu 03
D. Data dan Informasi- Daerah Rawan
Pangan
: Data dan Informasi-PDTu 04
E. Data dan Informasi-Daerah Rawan
Konflik
: Data dan Informasi-PDTu 05
F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan
Kegiatan Utama Penanganan Daerah
Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 06
G. Data dan Informasi-Program Lintas
Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di
Daerah Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 07
H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian Desa
PDTT yang Dialokasikan di Daerah
Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 08
I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Bencana
: Data dan Informasi-PDTu 09
J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Pangan
: Data dan Informasi-PDTu 10
K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Konflik
: Data dan Informasi-PDTu 11
L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan
yang Berdaya Saing
: Data dan Informasi-PDTu 12
M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan
Terluar yang Berdaya Saing
: Data dan Informasi-PDTu 13
IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal
A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah
Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 01
B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten
Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 02
C. Data dan Informasi-Rancangan Program
Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 03
D. Data dan Informasi-Program Lintas
Sektor dan Daerah yang Dialokasikan
Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 04
E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian Desa
PDTT yang Dialokasikan Untuk
Pembangunan Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 05
F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah
Maju yang Sebelumnya Merupakan
Kabupaten Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 06
V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Tranmigrasi
A. Data dan Informasi- Kawasan
Transmigrasi yang Ditetapkan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 01
B. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-
Daerah Pelaksanaan Transmigrasi
: Data dan Informasi-PKP2Trans 02
C. Data dan Informasi-Rencana Detail
Kawasan Perkotaan Baru
: Data dan Informasi-PKP2Trans 03
D. Data dan Informasi-Rencana Rinci
Satuan Kawasan Pengembangan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 04
E. Data dan Informasi-Rencana Teknis
Satuan Permukiman
: Data dan Informasi-PKP2Trans 05
F. Data dan Informasi-Rencana Teknis
Detail Prasarana dan Sarana
: Data dan Informasi-PKP2Trans 06
G. Data dan Informasi-Rencana
Pengembangan Masyarakat
: Data dan Informasi-PKP2Trans 07
H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan
Lahan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 08
I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil : Data dan Informasi-PKP2Trans 09
J. Data dan Informasi-Permukiman Layak
Huni, Layak Usaha, dan Layak
Berkembang
: Data dan Informasi-PKP2Trans 10
K. Data dan Informasi-Persebaran
Penduduk yang Tertata
: Data dan Informasi-PKP2Trans 11
VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Penyesuaian
: Data dan Informasi-PKTrans 01
B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Pemantapan
: Data dan Informasi-PKTrans 02
C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Kemandirian
: Data dan Informasi-PKTrans 03
D. Data dan Informasi-Pusat Satuan
Kawasan Pengembangan/Desa Utama
: Data dan Informasi-PKTrans 04
E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan
Baru
: Data dan Informasi-PKTrans 05
F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik : Data dan Informasi-PKTrans 06
G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai : Data dan Informasi-PKTrans 07
H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan
Badan Usaha
: Data dan Informasi-PKTrans 08
I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan
Lintas Sektor Terkait
: Data dan Informasi-PKTrans 09
VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal
A. Data dan Informasi-Rencana, Program,
dan Anggaran
: Data dan Informasi-Setjen 01
B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
: Data dan Informasi-Setjen 02
C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
: Data dan Informasi-Setjen 03
D. Data dan Informasi-Kepegawaian
: Data dan Informasi-Setjen 04
E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan
: Data dan Informasi-Setjen 05
F. Data dan Informasi-Kelembagaan
: Data dan Informasi-Setjen 06
VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal
A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 01
B. Data dan Informasi-Prioritas Objek
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 02
C. Data dan Informasi-Laporan Hasil
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 03
D. Data dan Informasi-Atensi Hasil
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 04
E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 05
F. Data dan Informasi-Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
: Data dan Informasi-Itjen 06
IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi
A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan
: Data dan Informasi-Balilatfo 01
B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan
Berbasis Pengetahuan
: Data dan Informasi-Balilatfo 02
C. Data dan Informasi-Desa
: Data dan Informasi-Balilatfo 03
- 28 -
D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan
Perdesaan
: Data dan Informasi-Balilatfo 04
E. Data dan Informasi-Sumber Daya
Masyarakat Desa yang Kompeten
: Data dan Informasi-Balilatfo 05
F. Data dan Informasi-Pegawai yang
Profesional
: Data dan Informasi-Balilatfo 06
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi