kata pengantar - litbang.kemendagri.go.idlitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...
TRANSCRIPT
i
Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Litbang ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Laporan ini merupakan salah satu tools dalam menilai dan evaluasi capaian kinerja Badan Litbang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Litbang tahun 2017 memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2015 -2019. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Litbang selama kurun waktu tahun 2017. Dengan demikian melalui LAPKIN ini diharapkan dapat tersajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2017.
Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan litbang di masa akan datang.
Jakarta, Februari 2018
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
DODI RIYADMADJI
ii
Daftar ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF . …………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN . …………………………………………………………………… 1
A. Latar Belakang ................................. …………………………………… 1
B. Maksud dan Tujuan .. …………………………………………………………… 2
C. Tugas Fungsi ……………………………………………………………………… 2
D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………… 3
E. Sumber Daya Manusia . ………………………………………………………… 5
F. Sumber Daya Keuangan ……………………………………………………… 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………… 7
A. Rencana Strategis BPP 2015- 2019 ……………………………………… 7
B. Rencana Kerja tahun 2017 ..................... ……………………………… 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………… 17
A. Capaian Kinerja Organisasi .......... ………………………………………… 17
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................................ 28
C. Realisasi Anggaran ................................................................... 34
BAB IV PENUTUP................................................................................... 39
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................. 40
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh
unit kerja di lingkup Kemendagri melalui hasil rekomendasi Kelitbangan yang inovatif guna menjawab harapan publik yang semakin besar di masa yang akan datang, seperti yang tergambar dalam visi Badan Litbang 2015 -2019 yaitu “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”. Untuk meraih visi tersebut, Badan Litbang telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015 -2019. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama stakeholder dalam merumuskan arah dan tujuan Badan Litbang yang dituangkan dalam Peta Strategis. Peta Strategis tersebut merupakan penerjemahan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 mempunyai 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Sasaran Program serta 3 (tiga) Indikator Program, yang merupakan cascading dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri. Pada level Kementerian Dalam Negeri, dari 12 (dua) belas sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang menjalankan 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah”. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima belas) sasaran Kegiatan yang merupakan Penetapan Kinerja para Kepala Pusat dengan Kepala Badan di Tahun 2017 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Sasaran Program. Untuk 1 (satu) kegiatan dengan sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu kegiatan “Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang”, meskipun kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Sasaran Program, namun dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas masing-masing sasaran.
Dari segi pembiayaan, untuk Tahun 2017 dari besaran anggaran APBN-P Rp.54.770.070.000.- atau Rp.54.270.070.000.- (selft blocking), realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp.47.890.844.765.- (87,44%) atau Rp.47.890.844.765.- (88,25%) selft blocking dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.879.225.235.- (12,56%) atau Rp. 6.379.225.235.- (11,75%) selft blocking. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 88,25% dengan capaian sasaran program maupun kegiatan telah tercapai, maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sepanjang Tahun 2017 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2018 dan selanjutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
1
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
A. LATAR BELAKANG
alah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah
akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi
penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun.
Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan
kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya
ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan
Good Governance di lingkungan Badan Litbang.
Badan Litbang pada tahun 2017 melaksanakan program kerja dan anggaran
Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-
program jangka panjang Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Penelitian
dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Litbang
sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Litbang 2015-2019, sehingga
merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Litbang.
Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2017 pada dasarnya adalah bentuk
pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Litbang yang disertai dengan
pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan
hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi
obyektif atau profil Badan Litbang Tahun 2017. Perencanaan strategis, target dan
capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang Tahun 2017.
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian capaian kinerja utama
Badan Litbang bersama sama dengan IKU Komponen lainnya lingkup Kementerian
Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang merupakan
S
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
2
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Litbang sebagai penerima mandat
dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 adalah:
a. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Penelitian
dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri
Tahun 2017 selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian
dan Pengembangan Tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan.
b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program
kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian
dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 adalah:
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri selaku
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
b. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
C. TUGAS DAN FUNGSI
Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di
bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri.
Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Badan Litbang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Litbang
mempunyai tugas “melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”, dengan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam
negeri;
c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
d. Pemantaua, evaluasi an pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang pemerintahan dalam negeri;
e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
3
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pemerintah daerah;
g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang yang dipimpin oleh Kepala
Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat (Pejabat
Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang terdiri dari
Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pembinaan
Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja
Aparatur Sipil Negara. Struktur Organisasi Badan Litbang secara detail dapat dilihat
pada Gambar 1.1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
4
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Penelitian dan Pengembanga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
5
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
E. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai Badan Litbang sebanyak 155 Pegawai, dapat ditinjau dari sebaran
per unit kerja, Pendidikan, dan Jabatan Pegawai.
Grafik 1.1. Jumlah Pegawai
Grafik 1.2. Pendidikan
Dari grafik 1.2 diketahui bahwa komposisi pegawai Badan Litbang sebagian besar berlatar belakang pendidikan Sarjana
Strata I
KEPALA BADAN1
OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM
29
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,
PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL27
INOVASI DAERAH26
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
25
SEKRETARIAT52
123
76
61
7
SalesSD
SLTP
SMU
D.I
D.II
D.III
S.1
S.2
S.3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
6
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Grafik 1.3. Pegawai Per Jabatan
F. SUMBER DAYA KEUANGAN
Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran
2017, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar
Rp.54.770.070.000,-.
Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, jenis belanja, akun,
pengawasan dan non pengawasan, sebagai berikut:
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
APBN-P SELF BLOCKING
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
54.770.070.000 54.270.070.000
Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
3.330.000.000 3.225.000.000
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
2.900.000.000 2.830.000.000
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 3.921.120.000 3.816.120.000
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3.041.000.000 2.936..000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Badan Litbang
41.577.950.000 41.462.950.000
Tabel 1.1. Rincian Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017
0
10
20
30
40
50
60
ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 FUNSIONAL TEKNIS
FUNGSIONAL UMUM
15
16
40 41
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
7
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
A. RENCANA STRATEGIS (2015-2019)
I. PERNYATAAN VISI DAN MISI
ernyataan visi dan misi Badan Litbang merupakan sebuah tujuan yang
ingin diraih dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Dalam
Negeri dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
efektif sesuai semangat Nawa Cita, dengan didukung hasil rumusan kebijakan
yang inovatif dan visioner. Visi dan misi Badan Litbang dimaksud dirumuskan
dengan dilatarbelakangi keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang
kuat dari pimpinan Badan Litbang dalam menghadirkan tata kelola
Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis sesuai Nawa Cita ke dua
Pemerintahan kabinet Kerja. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan
Litbang adalah berorientasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada
mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Litbang sebagai pelanggan
(customer satisfaction).
Dalam rangka menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian Dalam
Negeri Mampu Menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi
Bangsa”, Badan Litbang telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015 -2019,
sebagai berikut:
1. VISI
Perumusan Visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai
kondisi ideal yang ingin di wujudkan pada lima tahun mendatang terkait
posisi Badan Litbang dan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang
pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang Kemendagri ditetapkan
dengan memperhatikan visi,misi, dan arah kebijakan Kementerian Dalam
Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi objektif, dinamika lingkungan
strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas Badan Litbang
Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Badan
Penelitian dan Pengembangan yaitu:
P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
8
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
“POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER”
2. MISI
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan
Dalam Negeri berbasis kelitbangan;
b. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan daya saing daerah;
c. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan
pengembangan;
d. Memantapkan kelembangaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang
Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.
II. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN LITBANG
Visi “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang
Inovatif dan Visioner”, mempunyai makna Badan Litbang sebagai sentral
(pusat) perumusan kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah
kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi terwujudnya
pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai upaya
yang dilakukan untuk dapat mengawal pencapaian visi Kementerian Dalam
Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS
Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan
Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi
Bangsa”.
Gambaran atas posisi strategis Badan Litbang diantara unit-unit kerja
Kementerian Dalam Negeri lainnya, yang sekaligus menggambarkan Visi Badan
Litbang diatas, dapat digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
9
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Gambar 2.1. Posisi Strategis Badan Litbang
Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam
perumusan dan pelaksanaan visi dan misi Badan Litbang, antara lain:
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan
mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan
integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang
masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.
Berdasarkan uraian dengan memperhatikan perkembangan lingkungan
strategis dan kualitas birokrasi tersebut di atas, maka telah dirumuskan 3 (tiga)
isu strategis untuk tahun 2015 -2019, yakni: (1) Persentase hasil kelitbangan
yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri; (2)
Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah;
dan, (3) Jumlah kebijakan inovasi daerah.
B. RENCANA KERJA TAHUN 2017
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan
kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis
dalam satu tahun anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk
memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan
yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan.
Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2017, sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
10
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
I. PROGRAM
Badan Litbang memiliki 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Indikator Program untuk
Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 2.1.
KODE PROGRAM/IKP TARGET
010.11.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1 Prosentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri
75%
2 Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
8 Provinsi
3 Jumlah kebijakan inovasi daerah 1 Permendagri
Tabel 2.1. Program, Indikator Kinerja Program (IKP) dan
Target Indikator Kinerja Program (IKP)
II. KEGIATAN
Dalam upaya merealisasikan Indikator Kinerja Program (IKP), telah dirumuskan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun
2017, yaitu:
1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan
Umum;
3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan
Desa, dan Kependudukan;
4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian dalam Negeri;
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun
2017, masing-masing unit kerja Eselon II, sebagai berikut:
1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
KODE KEGIATAN/IKK TARGET
1280 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12 Rekomendasi
2 Jumlah daerah Pilot Project Pembiaan Penyelenggaraan pilkda yang efisien
4 Daerah
3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4 Laporan
Tabel 2.2. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
11
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan
Pemerintahan Umum.
KODE KEGIATAN/IKK TARGET
1281 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI
DAERAH, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM
1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan
Umum
10 Rekomendasi
2 Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya
15 Provinsi
3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
4 Laporan
Tabel 2.3. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahan Desa, dan Kependudukan.
KODE KEGIATAN/IKK TARGET
1282 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN
KEPENDUDUKAN
1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahasn
Desa dan Kependudukan
11 Rekomendasi
2 Jumlah Daerah Pilot Project Pelayanan Akta Kelahiran 3 Kabupaten
3 kota di 3
Provinsi
3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan
Administrasi Kewilayahan, Pemerintahasn Desa dan Kependudukan
4 Laporan
Tabel 2.4. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.
KODE KEGIATAN/IKK TARGET
1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil
Kelitbangan Inovasi Daerah
5 Rekomendasi
2 Jumlah Daeah tertinggal yang memproleh Replikasi Model
hasil Inovasi Daeah Bidang Pelayanan Perizinan
2 Daerah
Tertinggal
3 Jumlah daerah penerima Innovative Government Award
(IGA)
3 Provinsi
10 Kabupaten
10 Kota
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
12
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
4 Jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang
memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah
8 Provinsi
5 Jumlah kebijaka Inovasi Daerah 1 Permendagri
6 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Inovasi
Daerah
4 Laporan
Tabel 2.5. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri
KODE KEGIATAN/IKK TARGET
1284 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG
1 Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta
Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-undangan
3 Dokumen 8 Laporan
2 Presentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi
9 Laporan
3 Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang
tepat waktu
7 Laporan
4 Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional,
Kepegawaian dan Sistem Prosedur
8 Laporan
5 Prosentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah
3 Laporan
6 Prosentase Penyelesaian pelayanan dukungan
operasional kerja(pembayaran gaji,operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan
jasa) yang tepat waktu
12 bulan layanan
7 Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
1838 m2
330 Unit
Tabel 2.6. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan
Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
13
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
III. PAGU ANGGARAN
Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran
2017, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar
Rp. 54.770.070.000,-.
Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, sebagai berikut :
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
APBN-P SELF BLOCKING
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
54.770.070.000 54.270.070.000
Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
3.330.000.000 3.225.000.000
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.900.000.000 2.830.000.000
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 3.921.120.000 3.816.120.000
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3.041.000.000 2.936..000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang
41.577.950.000 41.462.950.000
Tabel 2.7. Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017
IV. PERJANJIAN KINERJA
Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana
kerja tahun 2017 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program yang telah
ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang
memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program
yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta
pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.
Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian
Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala
Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi
Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Litbang dan Sekretaris dengan Kepala Badan,
sampai akhirnya Perjanjian Kinerja Pegawai dengan masing-masing atasan
langsungnya. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas
capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan Litbang
tahun 2017 yang disampaikan Kepala Badan kepada Menteri Dalam Negeri.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
14
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Adapun target kinerja Badan Litbang Kemendagri pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
KODE PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
SEMULA MENJADI
010.11.04 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1280 Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah
Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan
hasil Kelitbangan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
12 Rekomendasi 9 Rekomendasi
Jumlah daerah Pilot
Project Pembiaan Penyelenggaraan pilkda
yang efisien/model pilot project pembiayaan
penyelenggaraan pilkada
yang efisien
4 Daerah 1 Model
Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
4 Laporan 4 Laporan
1281 Penelitian dan Pengembangan
Otonomi Daerah, Politik,
dan Pemerintahan
Umum
Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan
hasil Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik
dan Pemerintahan Umum
10 Rekomendasi 7 Rekomendasi
Jumlah Kepala Daerah
yang mendapatkan penghargaan dalam
memajukan daerahnya
15 Provinsi 15 Provinsi
Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan
Otonomi Daerah, Politik
dan Pemerintahan Umum
4 Laporan 4 Laporan
1282 Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahan
Desa, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan
hasil Kelitbangan Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahasn Desa dan
Kependudukan
11 Rekomendasi 9 Rekomendasi
Jumlah Daerah Pilot Project Pelayanan Akta
Kelahiran
3 Kabupaten
3 kota di
3 Provinsi
3 Kabupaten
3 kota di
3 Provinsi
Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahasn Desa dan
Kependudukan
4 Laporan 4 Laporan
1283 Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan
5 Rekomendasi 2 Rekomendasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
15
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Inovasi Daerah
Dan Aparatur
hasil Kelitbangan Inovasi
Daerah
Jumlah Daeah tertinggal
yang memproleh Replikasi Model hasil
Inovasi Daeah Bidang Pelayanan Perizinan
2 Daerah
Tertinggal
2 Daerah
Tertinggal
Jumlah daerah penerima Innovative Government
Award (IGA)
3 Provinsi
10 Kabupaten 10
Kota
3 Provinsi
10 Kabupaten
10 Kota
Jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota)
yang memperoleh pembinaan pelaksanaan
inovasi daerah
8 Provinsi 8 Provinsi
Jumlah kebijakan Inovasi
Daerah 1 Permendagri 1 Permendagri
Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan
Inovasi Daerah
4 Laporan 4 Laporan
1284 Dukungan
Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
dalam Negeri
Prosentase Penyelesaian
dokumen Perencanaan dan Anggaran,
Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta
Kerjasama Kelitbangan,
Hukum dan Perundang-undangan
3 Dokumen
8 Laporan
3 Dokumen
8 Laporan
Presentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan,
Kerumahtanggaan dan
Perlengkapan, serta Pengelolaan
Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi
9 Laporan 9 Laporan
Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi,
Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang tepat waktu
7 Laporan 7 Laporan
Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan
Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur
8 Laporan 8 Laporan
Prosentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan
pengembangan di daerah
3 Laporan 3 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
16
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Prosentase Penyelesaian pelayanan dukungan
operasional
kerja(pembayaran
gaji,operasional dan
pemeliharaan
perkantoran, serta
langganan daya dan
jasa) yang tepat waktu
12 bulan layanan 12 bulan
layanan
Prosentase pengadaan
sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
1838 m2
330 Unit
1838 m2
330 Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
17
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
I. CAPAIAN KINERJA UTAMA BADAN LITBANG TERHADAP INDIKATOR
KINERJA KEMENDAGRI TA.2017
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
i ii iii iv v
Meningkatnya
kualitas hasil kelitbangan
kemendagri sebagai bahan rekomendasi
perumusan
kebijakan, serta terfasilitasinya
pelaksanaan inovasi daerah
Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
8
Provinsi
8
Provinsi
100%
apaian target Indikator sasaran ini merupakan target indikator Menteri Dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kemenadagri, diukur berdasarkan jumlah provinsi yang telah difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017 telah menyelenggarakan kegiatan Daerah Provinsi yang difasilitasi melaksanakan inovasi daerah. Kegiatan Daerah Provinsi yang melaksanakan inovasi daerah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri melalui identifikasi kepada Provinsi yang melakukan inovasi daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah. Pada tahun 2017, telah difasilitasi sebanyak 8 provinsi dalam melaksanakan penerapan Inovasi atau tercapai 100%. Adapun 8 provinsi dimaksud yaitu: a. Provinsi Maluku (oleh dinas Bappeda: penggunaan e–Office yaitu Inovasi
Perencanaan Berbasis Wilayah Kepulauan, dan oleh dinas Kesehatan:
Simpelgadar Terpadu yaitu Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat yang
C
Indikator : Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
18
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
menyediakan basis data pelayanan gawat darurat pada rumah sakit umum
daerah).
b. Provinsi Banten (E-Mutasi Siswa: inovasi sistem informasi untuk
memudahkan masyarakat dalam mengurus surat rekomendasi mutasi dalam
dan antar provinsi).
c. Provinsi Jawa Timur (Contra War atau Contraceptive fo Women at Risk:
Inovasi yang dilakukan guna menekan angka kematian pada ibu dan bayi
saat melahirkan melalui pendampingan terhadap wanita usia subur yang
sedang menderita suatu penyakit menular, tidak menular atau bawaan atau
mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan).
d. Provinsi Jawa Tengah (SIPANDU PALKA atau Sistem Pelayanan Terpadu
Dokumen Kapal Perikanan: digunakan dalam rangka mempermudah
masyarakat pelaku usaha perikanan dan usaha lainnya dalam memperoleh
informasi serta layanan dalam proses perolehan izin dengan cepat).
e. Provinsi Kalimantan Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai
jawabaan dari permasalahan listrik untuk masyarakat di daerah pedalaman).
f. Provinsi Lampung (penyaluran pupuk bersubsidi melalui pola Billing System
yang dapat terdistribusi secara merata dan transparan kepada petani).
g. Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKS atau Brigade Kupang Sehat yaitu
pelayanan Jemput Bola pada layanan Kesehatan dengan mendatangkan
langsung petugas kesehatan).
h. Provinsi Sumatera Selatan (Bios 44 untuk merestorasi lahan gambut akibat
kebakaran hutan menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan
tanaman pada lahan gambut).
Setelah melakukan identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan
pembinaan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan
Pemerintah no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 17 tahun
2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Pedoman tentang Penilaian
Pemerintahan Daerah Inovatif (Innovative Government Award).
Melalui upaya yang dilakukan pada tahun 2017, maka pencapaian target untuk
Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
sebanyak 8 provinsi . Dengan demikian, maka target 100% provinsi tercapai
sebesar 100% tercapai.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
19
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
II. CAPAIAN TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA BADAN LITBANG
2017
Capaian Kinerja Sasaran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%)
i ii iii iv
Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan
kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan
kebijakan, serta
terfasilitasinya pelaksanaan inovasi
daerah
Persentase hasil Kelitbangan yang
direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Kemendagri
75% 96,29%
realisasi 26 rekomendasi hasil kegiatan Kelitbangan terhadap target 27 rekomendasi hasil
kelitbangan
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan
urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam
negeri.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan
Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian
dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam
negeri;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
Sasaran : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta
terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah
Indikator 1 : Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai
bahan masukan kebijakan Kemendagri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
20
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Berdasarkan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017,
jumlah rekomendasi kelitbangan ditargetkan sebanyak 27 rekomendasi hasil
kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,
penerapan dan pengoperasian). Realisasi persentase hasil kelitbangan yang
direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama
Tahun Anggaran 2017 sejumlah 26 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup
Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 96,29%. Adapun hal tersebut sudah
melebihi apa yang menjadi target pada tahun 2017, yaitu sebesar 75% dari
total 27 rekomendasi kelitbangan.
Capaian Kinerja Sasaran
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
i ii iii v iv
Meningkatnya kualitas hasil
kelitbangan kemendagri
sebagai bahan rekomendasi
perumusan kebijakan, serta
terfasilitasinya
pelaksanaan inovasi daerah
Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi
dalam melaksanakan inovasi daerah
8 Provinsi 8 Provinsi 100%
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Litbang Kemendagri
Tahun Anggaran 2017 telah menyelenggarakan kegiatan provinsi yang
memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah. Dalam rangka mencapai
target yang telah ditetapkan, Badan Litbang melaksanakan berbagai kegiatan
antara lain: pembinaan kepada daerah terkait pelaksanaan inovasi daerah.
Indikator 2 : Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam
melaksanakan inovasi daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
21
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Khusus dalam rangka pencapaian target tahun 2017 yaitu provinsi yang
memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi di 8 provinsi dilaksanakan oleh
Tim Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, dengan lokus daerah Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Lampung,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Maluku. Program inovatif yang dilaksanakan di daerah
diharapkan dapat mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat,
baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing
daerah. Untuk itu peran sentral pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam
Negeri selaku pembina umum pemerintahan di daerah dalam menyiapkan
regulasi, melakukan pembinaan, dan fasilitasi, dengan tujuan antara lain:
a. Mengidentifikasi provinsi, kab/kota yang menerapkan inovasi daerah;
b. Mengetahui inisiator inovasi/penggagas, obyek inovasi, manfaat, aturan
yang melandasi dilaksanakan penerapan inovasi.
Tim Badan Litbang Kemendagri Melakukan identifikasi kepada Provinsi yang
melakukan inovasi daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah
dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat
daerah yang membidangi inovasi daerah. Hasil identifikasi inovasi yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :
1) Provinsi Maluku: Inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah
Maluku dilakukan di dinas kesehatan dan Bappeda yaitu penggunaan E-
Office, Inovasi Perencanaan Berbasis Wilayah Kepulauan, dan Simpelgadar
Terpadu (Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat). Inovasi ini
memberikan basis data pelayanan gawat darurat pada rumah sakit umum
daerah.
2) Provinsi Banten menciptakan inovasi E-Mutasi Siswa E-Mutasi Siswa
merupakan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam
mengurus surat rekomendasi siswa baik yang akan mutasi antar provinsi.
3) Provinsi Jawa Timur menciptakan inovasi Contra War (Contraceptive fo
Women at Risk). Inovasi ini dilakukan guna menekan angka kematian pada
ibu dan bayi saat melahirkan. Pendampingan dilakukan terhadap wanita
usia subur yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular
atau bawaan) atau mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan.
4) Provinsi Jawa Tengah menerapkan inovasi Pelayanan Terpadu Dokumen
Kapal Perikanan (SIPANDU PALKA). Inovasi ini digunakan dalam rangka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
22
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
mempermudah masyarakat pelaku usaha perikanan dan usaha lainnya
dalam memperoleh informasi serta layanan dalam proses perolehan izin
dengan cepat.
5) Provinsi Kalimantan Barat menciptakan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) sebagai jawabaan dari permasalahan listrik untuk masyarakat
didaerah pedalaman;
6) Provinsi Lampung menciptakan inovasi penyaluran pupuk bersubsidi
melalui pola Billing System. Dengan inovasi ini pupuk dapat terdistribusi
secara merata dan transparan kepada petani;
7) Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi Brigade Kupang Sehat
(BKS). BKS memberikan Layanan Jemput Bola pada layanan Kesehatan.
Petugas kesehatan dapat langsung datang, dan melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan medis.
8) Provinsi Sumatera Selatan menciptakan inovasi Bios 44 untuk merestorasi
lahan gambut akibat kebakaran hutan. Inovasi ini Bios 44 merupakan
inovasi yang menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan tanaman
pada lahan gambut.
Setelah melakukan identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan
pembinaan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan
Pemerintah no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 17 tahun
2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Pedoman tentang Penilaian
Pemerintahan Daerah Inovatif (Innovative Government Award)
Pemerintah daerah yang dijadikan target pembinaan, pada umumnya
melakukan inovasi dalam bentuk inovasi pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan. inovasi pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan kepada
masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan
inoavsi jenis dan bentuk barang/ jasa publik, sedangkan Inovasi tata kelola
pemerintahan yaitu dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang
meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan
pengelolaan unsur manajemen.
Unsur kelembagaan yang sering melakukan inovasi daerah adalah para
organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Antara lain dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas
Perikanan dan Kelautan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
23
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Pelaksanaan pembinaan inovasi daerah dapat dilakukan oleh multisektor lainya
yaitu antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina umum dan pembinaan
inovasi teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang diserahkan ke daerah provinsi dan Pembinaan teknis sebagaimana yang
dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Direkomendasikan agar 8 (delapan)
provinsi yang menjadi lokasi pembinaan dapat memberikan pembinaan
berjenjang kepada daerah kabupaten dan kota.
Capaian Kinerja Sasaran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
i ii iii iv v
Meningkatnya kualitas
hasil kelitbangan kemendagri sebagai
bahan rekomendasi perumusan kebijakan,
serta terfasilitasinya
pelaksanaan inovasi daerah
Jumlah
kebijakan inovasi daerah
1
Permendagri
Surat
Edaran
100%
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran
Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan target
kinerja yang tertera pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri tahun 2015-2019, pada tahun 2017 Badan
Penelitian dan Pengembangan menargetkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah
tentang penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif
sesuai dengan amanah Undang Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 388 ayat (9)
dan ayat (10) yang menugaskan lembaga penelitian dan pengembangan untuk
melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.
Penentuan kegiatan Prioritas Nasional tentang Penilaian dan Pemberian
Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif/Innovative Government Award
(IGA)tahun anggaran 2017 yang diamanahkan kepada Badan Litbang
Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi
daerah.
Kesinambungan kegiatan Prioritas Nasional dimaksud akan diatur lebih lanjut
dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang proses penyusunannya
masih berlangsung hingga berakhirnya tahun anggaran 2017, sehingga
Indikator 3 : Jumlah kebijakan inovasi daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
24
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk
pedoman kegiatan dan sebagai langkah uji publik sebelum menetapkannya
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan telah disampaikan nota dinas
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri
tembusan Kepala Biro Hukum Kemendagri nomor 002.6/2471/Litbang tanggal
8 september 2017 tentang penyampaian net konsep surat edaran Menteri
Dalam Negeri tentang kegiatan penilaian dan penghargaan pemerintah daerah
inovatif atau 100% tercapai, karena isi substansi dari surat edaran nomor
800.2/4409/SJ tentang kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan
pemerintah daerah inovatif adalah permendagri. Target Permendagri tidak
dapat dicapai pada tahun 2017 dikarenakan Peraturan Pemerintah nomor 38
tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditetapkan pada tanggal 14 september 2017
semula ditargetkan pada tahun 2016, sehingga berdampak pada proses
penyelesaian target permendagri dengan menyisakan waktu kurang dari 4
(empat) bulan kalender di tahun anggaran 2017 . Target permendagri yang
semula pada tahun 2017 dikarenakan masih dalam bentuk Surat Edaran,
sehingga kembali menjadi target Permendagri pada tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
25
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
M
AT
RIK
CA
PA
IAN
TA
RG
ET
20
13
– 2
01
7
BA
DA
N L
ITB
AN
G K
EM
EN
DA
GR
I
Pada t
ahun 2
015-2
019,
Badan L
itbang K
em
endagri m
em
iliki sa
tu I
ndik
ato
r Kin
erj
a U
tam
a (
IKU
), y
aitu p
ers
enta
se h
asi
l penelit
ian
dan pengem
bangan yang dis
em
inark
an dan/a
tau dip
ublik
asi
kan dan/a
tau ditin
dakla
nju
ti.
Sedangkan pada ta
hun 2017,
Badan
Litbang K
em
endagri m
em
iliki tiga I
ndik
ato
r Kin
erj
a U
tam
a, yaitu p
ers
enta
se h
asi
l kelit
bangan y
ang d
irekom
endasi
kan s
ebagai bahan
masu
kan k
ebijakan K
em
endagri d
an jum
lah d
aera
h y
ang m
ela
ksa
nakan inovasi
daera
h. Penam
bahan indik
ato
r ju
mla
h d
aera
h y
ang
mela
ksa
nakan in
ovasi
daera
h se
rta ju
mla
h ju
mla
h kebijakan in
ovasi
daera
h pada ta
hun 2017 adala
h se
bagai
pendukung IK
U
Kem
ente
rian D
ala
m N
egeri y
aitu p
ers
enta
se p
em
erinta
h d
aera
h y
ang m
enera
pkan inovasi
dala
m p
enyele
nggara
an p
em
erinta
han,
pem
berd
ayaan m
asy
ara
kat
dan p
ela
yanan p
ublik
sebagaim
ana t
erc
antu
m d
ala
m R
enst
ra K
em
endagri 2
015-2
019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
26
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Perhitungan persentase capaian kinerja Badan Litbang Kemendagri didapat dari
perbandingan antara realisasi dengan target. Adapun penjabarannya sebagai
berikut:
1. Capaian kinerja pada tahun 2013, dengan indikator persentase hasil
penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan
dan/atau ditindaklanjuti sebesar 96,48%.
2. Capaian kinerja pada tahun 2014, dengan indikator persentase hasil
penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan
dan/atau ditindaklanjuti sebesar 100%.
3. Capaian kinerja pada tahun 2015, dengan indikator persentase hasil
kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Kemendagri sebesar 71% dan indikator jumlah daerah yang melaksanakan
inovasi daerah sebesar 300%.
4. Capaian kinerja pada tahun 2016, dengan indikator persentase hasil
kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Kemendagri sebesar 36,84%, indikator jumlah daerah yang melaksanakan
inovasi daerah sebesar 100% dan jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar
90%.
5. Capaian kinerja pada tahun 2017, dengan indikator persentase hasil
kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Kemendagri sebesar 96,29%, indikator jumlah daerah yang melaksanakan
inovasi daerah sebesar 100% dan jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar
100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
27
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
MA
TR
IK C
AP
AIA
N T
AR
GE
T 2
01
5 –
20
19
BA
DA
N L
ITB
AN
G K
EM
EN
DA
GR
I
Pada t
ahun 2
017,
realis
asi
sesu
ai dengan indik
ato
r pers
enta
se h
asi
l kelit
bangan y
ang d
irekom
endasi
kan s
ebagai
bahan m
asu
kan
kebijakan K
em
endagri a
dala
h s
ebesa
r 96,2
9%
dari t
arg
et
75%
. D
ari d
ata
ters
ebut,
dapat
dis
impulk
an b
ahw
a r
ealis
asi
yang d
icapai
lebih
tin
ggi
dari t
arg
et
yang d
ibuat.
Sedangkan u
ntu
k i
ndik
ato
r ju
mla
h p
em
erinta
h d
aera
h y
ang d
ifasi
litasi
dala
m m
ela
ksa
nakan
inovasi
daera
h,
realis
asi
nya s
ebanyak 8
pro
vin
si y
ang d
ifasi
litasi
dari t
arg
et
8 p
rovin
si.
Dengan k
ata
lain
, re
alis
asi
untu
k i
ndik
ato
r
ters
ebut
terc
apai. S
edangkan t
arg
et
terh
adap jum
lah k
ebijakan inovasi
daera
h s
ebesa
r 100%
ata
u t
erc
apai.
Untu
k tahun s
ela
nju
tnya, ta
rget dari in
dik
ato
r pers
enta
se h
asi
l kelit
bangan y
ang d
irekom
endasi
kan s
ebagai b
ahan m
asu
kan k
ebijakan
Kem
endagri s
ebesa
r 75%
. Sedangkan u
ntu
k t
arg
et
dari indik
ato
r ju
mla
h p
em
erinta
h d
aera
h y
ang d
ifasi
litasi
dala
m m
ela
ksa
nakan
inovasi
daera
h s
ebanyak 1
0 p
rovin
si.
Berd
asa
rkan I
KU
Badan L
itbang K
em
endagri y
ang t
erc
antu
m d
ala
m R
enst
ra B
adan L
itbang K
em
endagri t
ahun 2
015-2
019,
terd
apat
penam
bahan s
atu
indik
ato
r untu
k tahun 2
017 -
2019 y
aitu jum
lah k
ebijakan inovasi
daera
h. Adapun t
arg
et untu
k indik
ato
r te
rsebut,
yaitu d
ikelu
ark
annya 1
PP p
ada t
ahun 2
017, 1 P
erm
en p
ada t
ahun 2
017, dan 1
pedom
an p
ada t
ahun 2
018 d
an 2
019.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
28
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA
Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini,
terutama yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat berbagai kendala dan
permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja,
disebabkan beberapa faktor antara lain:
I. KENDALA
1. Aspek tatalaksana:
a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara
konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan
personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang
yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan
kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya
atau belum dapat dilaksanakan secara paralel.
b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh
seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang Kemendagri,
disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara mendasar
terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap penyelenggaraan
kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi penerapan reformasi
birokrasi.
c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal
ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan
khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam
proses pemeliharaan akreditasi.
2. Aspek SDM:
a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan belum
tersedianya tenaga fungsional perekayasa sebagai personil utama
penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada
terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil
kelitbangan yang dapat diangkat/ditindaklanjuti sebagai input
rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.
b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan
pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan percepatan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang.
c. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam
melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
29
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional
peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan
kompetensi jabatan fungsional peneliti.
d. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping
fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan,
pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara
menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi
pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh
terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang.
3. Aspek Program dan Anggaran:
a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik
kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu strategis
dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga hasil
kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para pemangku
kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi,
struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan
terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta
kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.
c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih
variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran dan
fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi daerah.
d. Adanya kebijakan pemotongan Anggaran yang sanagt signifikan
terhadap kegiatan kelitbangan sehingga berdampak terhadap capaian
atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun.
4. Aspek Kerjasama:
Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di
tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik
dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan
payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder.
5. Aspek Pendukung lainnya:
a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date
untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat
guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan
strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan
kebijakan pada tingkat pimpinan.
b. Penyelesaian pembangunan gedung baru kantor Badan Litbang belum
disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terutama
meubelair yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
30
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
c. Terbatasnya sarana prasarana kerja untuk mendukung kegiatan
kelitbangan, seperti komputer, printer, LCD projector, dll, termasuk
ketersediaan ruang rapat secara memadai bagi pelaksanaan
rapat/seminar/bimtek/workshop/FDA.
II. SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya dalam
konteks pelaksanaan program dan anggaran Badan Litbang TA. 2017, telah
dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Aspek tatalaksana:
a. Mendorong keterlibatan pejabat fungsional non peneliti dan personil dari
luar Badan Litbang dalam mendukung kegiatan kelitbangan untuk
mengatasi masalah keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti di
lingkungan Badan Litbang Kemendagri;
b. Telah dilakukan revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Operasional Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan
Pemerintahan Daerah, menjadi Permendagri Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah . Perubahan ini dimaksudkan guna
mendukung penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan
kegiatan di lingkup Badan Litbang.
c. Telah dibentuk Unit Layanan Administrasi (ULA) Publikasi dan Jurnal
Ilmiah. Pelayananan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah dibentuk
dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Penelitian dan Pengembangan serta meningkatkan kinerja lembaga
melalui penyelenggaraan layanan administrasi, khusnya dalam hal
publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sedangkan tujuannya adalah
untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah
lainnya di lingkungan BPP Kemendagri dan Daerah melalui layanan
administrasi yang efektif dan efisien.
2. Aspek SDM:
a. Telah diusulkan pengadaan formasi pejabat fungsional peneliti kepada
Biro Kepegawaian Kemendagri;
b. Telah diikutsertakannya para calon peneliti di lingkungan Badan Litbang
dalam diklat fungsional peneliti tingkat pertama yang diselenggarakan
oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
c. Telah diikutsertakannya para pegawai pengelola keuangan di lingkungan
Badan Litbang dalam Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengelolaan Barang/Jasa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
31
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
3. Aspek Program dan Anggaran:
a. Terus dilakukannya proses penajaman dan pencermatan atas distribusi,
struktur, dan pola pemanfaatan anggaran lingkup Badan Litbang;
b. Terus dilakukannya proses perencanaan program kegiatan yang lebih
variatif dan mendukung peran dan fungsi Badan Litbang, terutama dalam
pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah
tersusunnya draft Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.
4. Aspek Kerjasama:
Telah dilakukan pembinaan kelitbangan dengan litbang daerah secara
berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan;
5. Aspek Pendukung lainnya:
a. Telah dirintis kembali pembangunan Laboratorium dan Pusat Data (Lab
data) Litbang untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang
akurat dan up to date dalam mendukung kegiatan kelitbangan agar
berjalan secara maksimal;
b. Telah dianggarkannya penyediaan beberapa sarana dan prasarana
pendukung kegiatan kelitbangan dalam memenuhi kurangnya jumlah
sarana dan prasarana yang tersedia saat ini.
III. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan
pengembangan selama ini, diakui bahwa hasil-hasil kelitbangan yang
dilaksanakan oleh Badan Litbang masih belum secara optimal mampu
menjawab berbagai dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan dalam
negeri. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai kondisi, dimana dapat disadari
bahwa disamping kualitas dan ketajaman hasil kelitbangan yang masih perlu
terus dioptimalkan, juga masih diperlukannya komitmen dari para pemangku
kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi
kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Litbang sebagai mitra kerja utamanya.
Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,
tentunya membutuhkan peran dan fungsi Badan Litbang untuk selalu hadir dan
memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan, khususnya di
lingkup Kemendagri dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan
dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan itu, dengan
terbentuknya Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Litbang Kemendagri
berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, semakin memperluas cakupan
tugas dan fungsi Badan Litbang guna berperan secara langsung dalam
mengawal tata kelola inovasi daerah secara sistematis, konseptual dan gradual.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
32
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi di atas, kiranya perlu dirumuskan
strategi penguatan Badan Litbang yang difokuskan pada upaya-upaya
perluasan cakupan substansi dan peningkatan kualitas hasil kelitbangan,
pemantapan fasilitasi inovasi daerah, serta penguatan insfrastruktur
kelembagaan dan sarana-prasarana kerja guna mewujudkan kinerja Badan
Litbang secara lebih optimal dan berkualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi tindak
lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan
Litbang sebagai berikut:
a. Perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka refleksi dan evaluasi baik
di internal Badan Litbang maupun secara eksternal dengan para pemangku
kepentingan lingkup Kemendagri dalam rangka menyatukan pemahaman
atas keberadaan peran Badan Litbang Kemendagri sebagai suatu lembaga
yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan lingkup
pemerintahan dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk memposisikan Badan
Litbang sebagai suatu lembaga fungsional bagi bernaungnya para pemikir,
konseptor, dan inovator untuk menghasilkan berbagai rekomendasi
kebijakan yang berkualitas, disamping dukungan penuh aparatur pejabat
struktural yang mempunyai komitmen dan kapasitas dalam lingkup
kelitbangan. Hasil refleksi dan evaluasi ini diharapkan:
1) Secara internal mampu mendorong perubahan mindset individu guna
membangkitkan komitmen kerja, kepedulian, dan kemauan untuk
meningkatkan kompetensinya bagi kepentingan lembaga; dan
2) Secara eksternal diperlukan untuk memanfaatkan peran dan fungsi
Badan Litbang sebagai mitra kerja utama penyedia rekomendasi
kebijakan, disamping guna memahami aspek-aspek utama yang menjadi
kebutuhan Badan Litbang, khususnya terkait penyediaan dan distribusi
SDM aparatur/personil dan pengalokasian anggaran kelitbangan.
b. Perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal dalam
rangka penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan yang
berorientasi pada:
1) Perbaikan metode penjadwalan kegiatan kelitbangan dengan
memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM,
serta target waktu penyelesaian kegiatan;
2) Penguatan manajemen team work;
3) Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar
belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan); dan
4) Pengaturan kembali tenaga surveyor yang mengedepankan kemampuan
dan komitmen individu, melalui pemberdayaan tenaga praktisi dan
akademis dari luar Badan Litbang (PNS dan/atau Non-PNS).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
33
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Melalui penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan
dimaksud, tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil
kelitbangan, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan
kapasitas individu aparatur Badan Litbang, serta mengatasi keterbatasan SDM
dengan semakin meningkatnya kuantitas kegiatan kelitbangan yang dilakukan
oleh Badan Litbang, dimana pola pelaksanaannya selama ini masih dilakukan
secara konvensional (pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series).
c. Perlu disusunnya berbagai agenda prioritas Badan Litbang dan kebutuhan
pendanaannya dalam jangka menengah. Penyusunan agenda prioritas
dimaksud dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan skala
prioritas kelitbangan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat
Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan:
1) Penyelarasannya dengan agenda penyusunan/revisi peraturan
perundang-undangan;
2) Identifikasi dan evaluasi terhadap isu strategis pelaksanaan
kebijakan/regulasi; dan
Kebutuhan untuk merumuskan konsep-konsep kebijakan terkait
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam jangka panjang.
Penyusunan agenda prioritas dimaksud dapat diterjemahkan sebagai suatu
Rencana Induk Kelitbangan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda
kelitbangan tahunan, yang hasilnya diposisikan di depan kebutuhan
pengguna, sehingga Badan Litbang dapat secara jelas menunjukkan kinerja
lembaganya melalui berbagai keluaran yang responsif, antisipatif, dan
mempunyai nilai jual untuk direkomendasikan kepada para pemangku
kepentingan/Pimpinan.
d. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Litbang Kemendagri yang
tentunya didasari oleh tersedianya rencana program dan kegiatan secara
terfokus dan berkualitas dengan memperhatikan:
1) Kejelasan manfaat/keluaran dari suatu rencana program dan kegiatan;
2) Dukungannya terhadap pencapaian target agenda prioritas Nawa Cita
dan prioritas Kemendagri.
e. Perlu dilakukannya berbagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan
anggaran Badan Litbang, baik dalam konteks penyelenggaraan kelitbangan
maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan, melalui:
1) Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan secara nasional dengan
melibatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Litbang Daerah (atau
perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan), dengan
pembagian tugas dab tanggung jawab pelaksanaan dan penganggarannya
secara jelas;
2) Optimalisasi hibah dari pihak donor melalui diversifikasi kegiatan yang
secara proporsional dapat dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
34
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
rangka peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan dukungan kegiatan
kelitbangan lainnya yang tidak teranggarkan melalui DIPA Badan Litbang;
3) Optimalisasi keikutsertaan SDM Badan Litbang untuk meningkatkan
kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan
pelatihan, seminar, workshop, Bimtek, serta beasiswa pendidikan berstrata.
f. Perlunya membangun kerjasama dengan berbagai institusi Pemerintah dan
non-Pemerintah, termasuk Perguruan Tinggi, kelitbangan Dunia Usaha,
Media/Pers, dan Non Government Organization (NGO) dalam berbagai
bidang/aspek.
Melalui strategi ini diharapkan akan terbangun penguatan kapasitas
Lembaga Litbang, antara lain:
1) Terjalinnya sharing pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan
pemahaman aparatur Badan Litbang;
2) Kemampuan untuk memonitor pergerakan arus data dan informasi guna
diakses sebagai informasi dasar kelitbangan; dan
3) Membangun sinergitas dan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan
kelitbangan untuk memberikan hasil yang optimal.
g. Perlunya merevitalisasi Laboratorium Data Badan Litbang (Lab data Litbang)
untuk dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber data dan informasi guna
kepentingan kelitbangan pada umumnya, dan untuk mendukung aktivitas
kelitbangan (data center, aplikasi pengolahan data kelitbangan, dokumentasi
dan publikasi, dll.) di internal Badan Litbang pada khususnya.
Keberadaan Labdata Litbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan
eksistensi Badan Litbang Kemendagri melalui penyediaan dan
penyebarluasan data, informasi, dan hasil-hasil kelitbangan.
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Badan Litbang APBN-P TA. 2017 tercatat sebesar Rp
47.257.263.273,- (87,08%). Realisasi anggaran dimaksud dapat dirinci sebagai
berikut:
I. PERKEMBANGAN REALISASI
Perkembangan realisasi anggaran Badan Litbang selama kurun waktu 5 tahun
terakhir (2013-2017) dapat terlihat pada gambar berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
35
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Gambar 3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2013-2017
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima
tahun terakhir pagu angggaran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar
Rp.67.068.426.000,-. Peningkatan jumlah pagu anggaran relatif signifikan
terjadi dalam kurun waktu 2012-2013. Sedangkan dalam kurun waktu 2013-
2017 terjadi perubahan pagu yang flluktuatif, terlihat dalam tabel bahwa adanya
penurunan jumlah pagu anggaran pada tahun 2017 yaitu menjadi
Rp.47.654.831.000,-.
Dari sisi penyerapan anggaran, terlihat pada tabel bahwa penyerapan anggaran
dalam periode 2013-2017 bersifat fluktuatif, penyerapan tertinggi terjadi pada
tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 92,59%, sedangkan penyerapan anggaran
terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 80,34%. Untuk tahun
2017 penyerapan anggaran mencapai 88,25%, hal tersebut belum mencapai
target penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 90%.
67
,06
8,4
26
,00
0
44
,17
8,7
62
,00
0
64
,87
0,7
40
,00
0
47
,65
4,8
31
,00
0
45
,46
9,8
31
,00
0
54
,77
0,0
70
,00
0
54
,27
0,0
70
,00
0
60
,44
7,0
72
,45
1
41
,62
4,7
36
,18
3
52
,11
8,6
62
,84
8
44
,12
5,3
38
,39
5
44
,12
5,3
38
,39
5
47
,89
0,8
44
,76
5
47
,89
0,8
44
,76
5
90
.13
%
94
.22
%
80
.34
%
92
.59
%
97
.04
%
87
.44
%
88
.25
%
2013 2014 2015 APBN-P SELF BLOCKING
APBN-P SELF BLOCKING
APBN-P Realisasi %
Tahun Anggaran
2016
Tahun angaran
2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
36
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
II. REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA
Gambar 3.2 Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja
Dari Gambar 2 di atas, realisasi anggaran Badan Litbang berdasarkan
pembagian jenis belanja selama TA 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja Lembur;
dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu anggaran
sebesar Rp.24.078.961.000,- telah terealisasi sebesar Rp.20.653.005.552
atau 85,79%;
b. Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non
Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan
Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri)
dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.140.148.000,- telah terealisasi
sebesar Rp.23.412.546.352 atau 89,57%;
c. Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal
Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja
Penambahan Nilai Fisik Lainnya dengan pagu anggaran sebesar
Rp.4.050.961.000,- telah terealisasi sebesar Rp.3.825.292.861 atau
94,42%.
24,078,961,000
26,140,148,000
4,050,961,000
20,653,005,552
23,412,546,352
3,825,292,861
85
.79
%
89
.57
%
94
.42
%
PEGAWAI BARANG MODAL
Pagu Realisasi %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
37
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
III. REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN
Gambar 3.3 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan
pagu APBN-P
Berdasarkan Gambar 3.3. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya
TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah,
dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.3.041.000.000,-, telah
terealisasi sebesar Rp.2.847.961.987,- atau 93,65%;
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan
Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar
Rp.3.330.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.2.445.051.504,- atau
73,43%;
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.
2.900.000.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.525.806.364,- atau 87,10%;
d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran
APBN-P sebesar Rp. 3.921.120.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.
3.335.873.671,- atau 85,10%;
e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.
41.577.950.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 36.736.151.239,- atau
88,36%.
41,577,950,000
3,041,000,000
3,921,120,000
2,900,000,000
3,330,000,000
36,736,151,239
…
3,335,873,671
2,525,806,364
2,445,051,504
88.36%
93.65%
85.10%
87.10%
73.43%
- 20,000,000,000 40,000,000,000
DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)
PST. LITBANG KEUDA
PST. LITBANG INOVASI
PST. LITBANGADWIL PUMDUK
PST. LITBANG OTDA POLPUM
% Realisasi Pagu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
38
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Gambar 3.4 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan pagu
Selft Blocking
Berdasarkan Gambar 3.4. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya
TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah,
dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp. 2.936.000.000,-, telah
terealisasi sebesar Rp. 2.847.961.987,- atau 97,00%;
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan
Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.
3.225.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.445.051.504,- atau 75,81%;
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan,
Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.
2.830.000.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.525.806.364,- atau 89,25%;
d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran
Selft Blocking sebesar Rp. 3.816.120.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.
3.335.873.671,- atau 87,41%;
e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.
41.462.950.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 36.736.151.239,- atau
88,59%.
41,462,950,000
2,936,000,000
3,816,120,000
2,830,000,000
3,225,000,000
36,736,151,239
…
3,335,873,671
2,525,806,364
2,445,051,504
88.59%
97.00%
87.41%
89.25%
75.81%
- 20,000,000,000 40,000,000,000
DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)
PST. LITBANG KEUDA
PST. LITBANG INOVASI
PST. LITBANGADWIL PUMDUK
PST. LITBANG OTDA POLPUM
% Realisasi Pagu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
39
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk
pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Litbang Kemendagri Tahun
2017 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan
dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan
Litbang dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan
kinerja Badan Litbang Kemendagri.
Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Badan Litbang Kemendagri memiliki target kinerja: 75% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 8 Provinsi dan jumlah kebijakan Inovasi Daerah berupa 1 Permendagri. Hingga akhir TA 2017, realisasi kinerja Badan Litbang tercapai 96,29% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, 8 Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah dan kebijakan Inovasi Daerah berupa surat edaran atau dengan kata lain target Badan Litbang sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk rekomendasi hasil kelitbangan tidak tercapai dan target Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah telah tercapai sedangkan jumlah kebijakan Inovasi Daerah telah mencapai target. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2017 mencapai Rp. 47.890.844.765,- atau (88,25%) dari total pagu anggaran APBN-P sebesar Rp. 54.270.070.000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017 sebesar 90%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.6.379.252.235,- atau 11,75%, dengan kata lain target serapan Badan Litbang TA 2017 tidak tercapai, atau minus 1,75%.
Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai
input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
serta alat komunikasi dalam memberikan informai akuntabilitas kegiatan Badan
Litbang ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam
pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017 sebagaimana termuat dalam buku
laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup
internal Badan Litbang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang
berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Litbang maupun Kementerian Dalam
Negeri ke depannya.
L
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
40
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
41
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
42
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
43
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
PROGRES KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(Tahun 2017)
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
OUTPUT (KELUARAN)
KETERANGAN TARGET CAPAIAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
7 Rekomendasi 15Provinsi 4 Laporan
7 Rekomendasi 15Provinsi 4 Laporan
Target tercapai
1
Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan
7 Rekomendasi 7 Rekomendasi Target tercapai
Kajian Strategis
1. Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3788/LITBANG, 22 Desember 2017
2. Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3785/LITBANG, 22 Desember 2017
Kajian Aktual
1. Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Pada Generasi Muda Terhadap Pengaruh Budaya Asing
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/1117/Litbang, 27 April 2017
2. Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
002.6/3784/Litbang, 22 April 2017
3. Urgensi Kebijakan Penerapan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Nasional Untuk Menghadapi Pemilu 2024
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/030/LITBANG, 8 Januari 2018
4. Penguatan Kebhinekaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3786/LITBANG, 22 Desember 2017
5. Keterlibatan Ormas/LSM Dalam Kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Satker Pungli) Di Daerah
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/276/LITBANG, 5 Februari 2018
2 Jumlah Kepala Daerah Yang Mendapat Penghargaan Dalam Memajukan Daerahnya
15 Provinsi 15 Provinsi Nodin ke MDN
002.6/3784/LITBANG, 22 Desember 2017
3
Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum
4 Laporan 4 Laporan Target tercapai
1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
1 Laporan 1 Laporan Laporan pengendali mutu
2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan PUM
1 Laporan 1 Laporan Laporan penyusunan
program dan anggaran
3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan PUM
2 Laporan 2 Laporan Laporan Evaluasi dan
Anggaran
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN
9 Rekomendasi 3 Kab 3 Kota di 3
Prov. 4 Laporan
8 Rekomendasi 5 Kab 1 Kota di 3
Prov. 4 Laporan
Target tidak tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
44
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
1
Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan
9 Rekomendasi 8 Rekomendasi Target tidak tercapai
Kajian Strategis
1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Perkotaan 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3604/LITBANG, 11 Desember 2017
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/029/LITBANG, 8 Januari 2017
Kajian Aktual
1. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3605/LITBANG, 11 Desember 2017
2. Evaluasi Kajian Tata Kelola Pemakaman 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3774/LITBANG, 22 Desember 2017
3. Evaluasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/177/LITBANG, 23 Januari 2018
4. Evaluasi Pelaksanaan Profil Desa 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/175/LITBANG, 23 Januari 2018
5. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/178/LITBANG, 23 Januari 2017
6.
Kajian Kompetitif
1. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah terhadap Badan Litbang Kemendagri
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/176/LITBANG, 23 Januari 2018
2 Pilot Project Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran
3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi
5 Kab, 1 Kota di 3 Provinsi
Nodin ke MDN 470.04/273/LITBANG,
5 Februari 2018
3
Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan
4 Laporan 4 Laporan Target tercapai
1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan
1 Laporan 1 Laporan Laporan pengendali mutu
2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan
1 Laporan 1 Laporan Laporan penyusunan
program dan anggaran
3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan
2 Laporan 2 Laporan Laporan Evaluasi dan
Anggaran
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
2 Rekomendasi 8 Provinsi
1 Permendagri 2 (dua) daerah
tertinggal 3 Prov, 10 Kab dan
10 Kota 4 Laporan
2 Rekomendasi 8 Provinsi
1 Surat Edaran 2 (dua) daerah
tertinggal 3 Prov, 10 Kab dan
10 Kota 4 Laporan
Target tercapai
1
Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan
2 Rekomendasi 2 Rekomendasi Target tercapai
Kajian Aktual
1. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Daerah Inovatif
1 Rekomendasi Laporan Nodin ke MDN
073.04/278/Litbang, 5 Februari 2018
2. Analisis Kebijakan Replikasi Inovasi Pelayanan Perizinan
1 Rekomendasi Laporan Nodin ke MDN
073.04/279/Litbang, 5 Februari 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
45
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
2 Jumlah daerah (provinsi/Kab/Kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah
8 Provinsi 8 Provinsi Target tercapai
3 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inovasi Daerah
1 Permendagri 1 Surat Edaran Target tidak Tercapai
4 1. Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi
Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan
2 (dua) daerah tertinggal
2 (dua) daerah tertinggal
Target tercapai
2. Pemberian penghargaan daerah penerima
Innovative Government Award (IGA) 3 Prov, 10 Kab dan
10 Kota 3 Prov, 10 Kab dan
10 Kota Target tercapai
5
Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Inovasi Daerah
4 Laporan 4 Laporan Target tercapai
1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Inovasi Daerah
1 Laporan 1 Laporan Laporan pengendali mutu
2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Inovasi Daerah
1 Laporan 1 Laporan Laporan penyusunan
program dan anggaran
3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Inovasi Daerah
2 Laporan 2 Laporan Laporan Evaluasi dan
Anggaran
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
9 Rekomendasi 1 Model
4 Laporan
9 Rekomendasi 1 Model
4 Laporan Target tercapai
1
Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan
9 Rekomendasi 9 Rekomendasi Target tercapai
Kajian Strategis
1. Penerapan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/2209/LITBANG, 4 Agustus 2017
2. Inovasi Pelayanan Terminal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dampak Peralihan Kewenangan Pengelolaan Terminal sesuai dengan UU 23/2014)
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/1729/LITBANG, 14 Juni 2017
3. Implemenatasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis Money Follows Programme di Daerah
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/1728/LITBANG, 14 Juni 2017
Kajian Aktual
1. Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
910/2477/LITBANG, 8 September 2017
2. Dinamika dan Problematika Pengalihan Kewenangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3691/LITBANG, 15 Desember 2017
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/2265/LITBANG, 14 Agustus 2017
4. Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3626/LITBANG, 11 Desember 2017
5. Implementasi Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat (dalam perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014)
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3711/LITBANG, 18 Desember 2017
6. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN
073.04/3269/LITBANG, 15 November 2017
2
Pilot Project Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efisien dan berubah menjadi "Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan"
1 Model 1 Model Nodin ke MDN
070.04/3787/LITBANG, 22 Desember 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
46
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
3
Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
4 Laporan 4 Laporan Target tercapai
1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
1 Laporan 1 Laporan Laporan pengendali mutu
2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
1 Laporan 1 Laporan Laporan penyusunan
program dan anggaran
3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah
2 Laporan 2 Laporan Laporan Evaluasi dan
Anggaran
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3 Dokumen 37 Laporan
12 bulan layanan 330 Unit 1.838 m2
3 Dokumen 37 Laporan
12 bulan layanan 330 Unit 1.838 m2
Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan
administrasi yang berkualitas dilingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan
1
Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-Undangan
3 Dokumen 8 Laporan
3 Dokumen 8 Laporan
Penyusunan renacana program dan anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen
Penyusunan dan tindak lanjut kerjasama kelitbangan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kinerja 7 Laporan 7 Laporan
Pelayanan data kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan
2
Persentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan serta Pengelolaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi
9 Laporan 9 Laporan
Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pimpinan 3 Laporan 2 Laporan
Pelaksanaan administrasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
4 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi kelitbangan
4 Laporan 4 Laporan
3 Presentase Penyelesaian Administrasi, Verifikasi Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
9 Laporan 9 Laporan
Pelaksanaan pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri
2 Laporan 2 Laporan
Pelaksanaan Pembinaan Perbendaharaan 3 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP 2 Laporan 2 Laporan
4 Presentase Penyelesaian pembinaan jabatan fungsional kepegawaian dan system prosedur
8 Laporan 8 Laporan
Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pusat dan daerah
1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan administrasi kepegawaian 3 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan system prosedur dan evaluasi kinerja asn
4 Laporan 4 Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017
47
- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -
5 Persentase peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah
3 Laporan 3 Laporan
Rapat kordinasi/rapat teknis penguatan kelembagaan SDM program litbang daerah
1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan dan pengikutsertaan pejabat/calon pejabat fungsional keahlian dalam kegiatan diklat/bintek fungsional
1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan penilaian angka kredit dan pengadministrasian jabatan fungsional peneliti/perekayasa badan litbang dan pemerintah daerah
1 Laporan 1 Laporan
6
Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja ( pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran sertalangganan daya dan jasa) yang tepat waktu
12 bulan 12 bulan
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 12 bulan
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bulan 12 bulan
7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Pengerjaan gedung Badan Litbang 1.838 m2 1.838 m2
Pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran 301 Unit 301 Unit
Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 29 Unit 29 Unit