kata pengantar -...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa,
BPH Migas adalah Lembaga Pemerintah Independent yang mempunyai tugas melakukan Pengawasan dan Pengaturan
terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Eksistensi BPH Migas selaku pemangku tiga kepentingan (Pemerintah, Badan Usaha dan Rakyat), tentu memiliki tantangan
cukup berat di tahun-tahun mendatang. Tanpa didukung oleh perencanaan dan strategi yang matang, tentu sulit membuat BPH
Migas menjadi lembaga yang hebat, dan disegani dan diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, Rencana Stratejik BPH
Migas Tahun 2015-2019 telah dirancang sempurna yang berdasar dan berpijak kepada kebijakan, strategi dan program yan
mampu menjawab semua tantangan dimasa yang akan datang, kurun waktu lima tahun dalam pencapaian kinerja. Dengan telah
diterbitkannya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015-2019 diharapkan menjadi pijakan bagi BPH Migas dalam
menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan
hingga terbitnya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019.
Jakarta, 30 Desember 2014
Kepala BPH Migas
Andy Noorsaman Sommeng
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELANG
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2010 - 2014
1.4 POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 TUJUAN
2.2 SASARAN STRATEGIS
BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK
3.1 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI
3.2 KERANGKA REGULASI
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 TARGET KINERJA
4.2 KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DAN ANGGARAN BAB V PENUTUP
i
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
(BPH MIGAS)
KEPUTUSAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014
TENTANG
RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPH
Migas serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, dianggap
perlu menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 dalam suatu
keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
i
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas
peraturan pemerintahan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam
Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkatan Gas Bumi Melalui Pipa;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Nomor Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2012 tentang “Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa”;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
i
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG RENCANA STRATEJIK
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019.
KESATU : Menetapkan Rencana Stratejik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 yang Materinya
tercantum dalam Naskah Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Naskah Rencana Stratejik Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini .
KETIGA : Rencana Stratejik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan
kebijakan pemerintahan
KEEMPAT : Rencana Stratejik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan landasan penyusunan Program dan
Kegiatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 Desember 2014
Kepala Badan Pengatur Hilir Migas
Andy Noorsaman Sommeng
i
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Peran minyak dan gas bumi dalam konstribusinya sebagai sumber devisa negara maupun sebagai sumber energi dan sebagai
bahan baku untuk industri dalam menggerakan roda perekonomian negara Indonesia masih tetap diharapkan, meskipun sejak 10
tahun terakhir produksi minyak mentah kita terus menurun sedangkan konsumsi Bahan Bakar Minyak dalam negeri terus
meningkat terutama dari sektor transportasi dan kelistrikan .
Kondisi kilang dalam negeri yang rata-rata sudah tua tidak mampu mengimbangi peningkatan konsumsi BBM yang relatif cepat.
Suatu kenyataan sekitar 40% kebutuhan BBM dalam negeri diperoleh dari impor yang harganya mengikuti mekanisme pasar,
sementara sebagian besar BBM yang menguasai hajat hidup orang banyak masih menjadi beban Pemerintah karena Subsidi .
Kondisi diverifikasi energi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan energi alternatif terutama Gas Bumi, berjalan agak
lambat karena harga Gas Bumi yang dianggap masih terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi .
Sementara itu infrastruktur pengangkatan Gas Bumi melalui Pipa masih sangat terbatas karena rendahnya minat investor untuk
menanamkan modalnya dalam membangun infrastruktur Gas Bumi.
Dengan dibentuknya Badan Pengatur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa(BPH Migas), diharapkan dapat memainkan perannya sebagai regulator yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor
asing maupun nasional untuk menanamkan modalnya dalam rangka mendorong percepatan investasi disektor penyediaan dan
pendistribusian BBM serta pembangunan Infrastruktur Gas Bumi melalui Pipa.
Disamping peran tersebut di atas, BPH Migas diharapkan mampu menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah
NKRI, dan Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri melalui optimalisasi pengaturan dan pengawasan.
(dalam miliar rupiah)
i
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Stratejik BPH Migas 2015-2019 agar terdapat pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam
melaksanakan program kerja yang terukur dan terarah melalui program kegiatan yang berkesinambungan.
1.3 CAPAIAN SEKTOR HILIR MIGAS 2015 – 2019
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPH MIGAS 2010-2014
NO URAIAN SATUAN TARGET CAPAIAN
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Provinsi yang tidak mengalami kelangkaan BBM Provinsi 9 8 5 2 3 1 0 0 0 0
2 Waktu Ketahanan stok cadangan BBM Nasional
Hari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Laporan pertanggungjawaban administratif
Laporan 9 10 10 24 24 18 10 10 30 37
4 Jumlah Regulasi yang dapat diselesaikan
Regulasi 2 2 2 8 5 0 2 2 6 5
5 Jumlah wilayah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil
Wilayah 11 6 4 3 2 3 4 2 6 3
6 Jumlah pemberian Hak Khusus pada ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD)/pipa dedicated
Ruas transmisi dan WJD
2 & 4 4 & 7 2 & 3 6 2 2 5 & 15 2 & 2 12 0
7 Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalaui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (shiper)
Penetapan 2 4 2 0 1 1 2 2 0 4
i
8 Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi melalui pipa
Badan Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENERIMAAN IURAN 2006 s.d. 2014 DAN TARGET PENERIMAAN IURAN 2014 s.d. 2015
NO TH IURAN BU BBM IURAN BU GAS BUMI TOTAL IURAN
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1 2006 266,550,506,134 218,184,038,963 81.85% 34,810,284,248 7,340,969,068 21.09% 301,360,790,382 225,525,008,031 74.84%
2 2007 280,450,296,189 359,110,115,332 128.05% 54,708,441,990 14,974,384,637 27.37% 335,158,738,179 374,084,499,969 111.61%
3 2008 355,849,267,294 334,570,610,936 94.02% 74,051,562,706 142,978,377,116 193.08% 429,900,830,000 477,548,988,051 111.08%
4 2009 362,477,107,552 364,937,529,583 100.68% 94,588,262,448 94,687,633,802 100.11% 457,065,370,000 459,625,163,386 100.56%
5 2010 345,584,866,675 365,403,000,684 105.73% 75,025,034,535 93,987,176,081 125.27% 420,609,901,210 459,390,176,765 109.22%
6 2011 359,000,250,300 632,390,000,000 176.15% 77,250,000,000 151,060,000,000 195.55% 436,250,250,300 783,450,000,000 179.59%
7 2012 359,252,302,157 810,922,363,491 225.73% 78,250,000,000 179,194,147,167 229.00% 437,502,302,157 990,116,510,658 226.31%
8 2013 480,000,000,000 722,697,770,022 150.56% 120,000,000,000 180,121,846,965 150.10% 600,000,000,000 902,819,616,987 150.47%
9 2014 480,000,000,000 827,709,,438,197 172% 120,000,000,000 184,760,380,040 154% 600,000,000,000 1,012,469,818,237 169%
TOTAL 4,635,924,867,208 1,049,104,914,876 5,685,029,782,084
i
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI IURAN BPH MIGAS TAHUN 2006 s.d. 2014
-
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
800.000.000.000
900.000.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
Rencana BBM 266.550.5 280.450.2 355.849.2 362.477.1 345.584.8 359.000.2 359.252.3 480.000.0 480.000.0
Realisasi BBM 218.184.0 359.110.1 334.570.6 364.937.5 365.403.0 632.390.0 810.922.3 722.697.7 827.709.4
Rencana Gas Bumi 34.810.28 54.708.44 74.051.56 94.588.26 75.025.03 77.250.00 78.250.00 120.000.0 120.000.0
Realisasi Gas Bumi 7.340.969 14.974.38 142.978.3 94.687.63 93.987.17 151.060.0 179.194.1 180.121.8 184.760.3
Rencana BBM Realisasi BBM Rencana Gas Bumi Realisasi Gas Bumi
i
ROAD MAP TAHAPAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM DAN STATUS HINGGA TAHUN 2014
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap Akhir
< Okt'98 Jan'99 Mar'01 Jun'01 Jan'02 sep'05 Okt'05 Apr'06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) *) *)
RT Tdk Mampu/Terpencil S S S S S S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 S/Tutup3
RT Mampu/ Blm Konversi S S S S S S S S S S S/Tutup3 NS NS
Daerah Terkonversi S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Daerah blm Konversi S S S S S S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Terkonversi S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Industri Seluruh Industri S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Angkutan Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Angkutan Barang S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Pribadi S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S NS NS NS
Internasinal S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Nelayan Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Besar S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Industri Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Pertambangan S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Angkutan Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NSAngkutan Barang S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Pribadi S S S S/ H50%P S/ H75%P S S S S S NS NS NS
Internasinal S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Kecil S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS S S S S/Tutup3 S/Tutup3 NS
Besar S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Umum S S S S/ H50%P S/ H75%P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Pertambangan S S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Industri/Angkutan Laut Seluruh Pengguna S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Industri/Angkutan Laut Seluruh Pengguna S S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Angkutan Udara Seluruh Pengguna S NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Tahap IV Tahap V Tahap VI
Transportasi
Usaha Kecil/Khusus
Rumah Tangga
Minyak Tanah
Nelayan
Transportasi
Nelayan
Minyak Solar
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1
Industri
Tahap IXTarget Pengguna
Bensin Premium
Minyak Diesel
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
Minyak Bakar
Avtur/Avgas
Tahap VII Tahap VIII
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup2
S/Tutup1 S/Tutup1 *)
S/Tutup1 S/Tutup1 *)
S = Subsidi : Masih disubsidi *) Ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR NS = Non Subsidi : Tidak disubsidi S/Tutup1 : Uji coba penataan (2009-2010) S/Tutup2 : Uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap (2011-2014) S/Tutup3 : Masih disubsidi dengan sistem distribusi tertutup
i
REALISASI DAN KUOTA KEROSENE TAHUN 2005 - 2014
Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program Konversi Minyak Tanah ke LPG, telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2004 sd 2014) dari 11,5 Juta KL menjadi dibawah 1 Juta KL Saat ini Minyak tanah telah dihapus secara bertahap yaitu di Pulau Jawa dan Bali sudah 100% tidak menggunakan Minyak tanah bersubsidi, Sumatera (tinggal Sumatera Barat), Sulawesi sudah bebas dari Minyak Tanah Subsidi pada tahun 2014, Minyak Tanah Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku dan NTT.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
KUOTA APBN-P KEROSENE 11.348.198 9.900.000 9.591.264 7.561.454 4.700.000 2.389.765 1.800.000 1.200.000 1.200.000 900.000
REALISASI KEROSENE 11.385.582 9.972.988 9.851.811 7.854.962 4.571.978 2.349.270 1.695.586 1.183.091 1.110.000 913.830
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
REALISASI DAN KUOTA KEROSENE TAHUN 2005-2014
Keterangan : *) Jan-Sept (verified), Okt-Des (Unverified)
i
REALISASI DAN KUOTA M. SOLAR TAHUN 2005 – 2014
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
KUOTA APBN-P MINYAK SOLAR 23.845.080 11.000.000 9.857.880 11.000.000 11.817.671 12.559.863 14.149.994 15.840.735 16.030.000 15.670.000
REALISASI MINYAK SOLAR 20.638.376 10.671.900 10.883.740 11.838.663 12.083.800 12.944.484 14.498.512 15.628.897 15.960.000 16.159.452
REALISASI DAN KUOTA M.SOLAR TAHUN 2005-2014
Keterangan : *) Jan-Sept (verified), Okt-Des (Unverified)
i
Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Solar Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,4% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI.
REALISASI DAN KUOTA PREMIUM TAHUN 2005 – 2014
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
KUOTA APBN-P PREMIUM 17.471.632 17.000.000 16.582.173 16.976.292 20.946.992 23.129.873 24.538.587 28.366.658 30.770.000 29.430.000
REALISASI PREMIUM 17.480.327 16.811.376 17.929.842 19.529.469 21.180.868 22.934.942 25.501.320 28.257.060 29.270.000 29.538.814
REALISASI DAN KUOTA PREMIUM TAHUN 2005-2014
Keterangan : *) Jan-Sept (verified), Okt-Des (Unverified)
i
Dari Grafik diatas menunjukan bahwa konsumsi JBT jenis Premium Tahun 2006-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,8% sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui BPH Migas menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian BBM, yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI.
REALISASI JENIS BBM TERTENTU TAHUN 2010-2014
Jika volume kuota APBN-P tahun 2010 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2010, terdapat total penghematan sebesar 0,15 juta KL atau 0,39% dengan rincian sebagai berikut:
Jenis BBM Tertentu
Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2010 Realisasi 2010 Penghematan
(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %
Premium 23.13 1.93 22.93 0.20 0.84%
Minyak Tanah 2.39 0.20 2.35 0.04 1.67%
Minyak Solar 12.86 1.07 12.94 (0.09) -0.66%
Total 38.38 3.20 38.23 0.15 0.39%
Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2011 jika dibandingkan tahun 2010, terdapat peningkatan sebesar 9,07%. Jika realisasi pendistribusian JBT tahun 2011 dibandingkan dengan kuota APBN-P tahun 2011, terdapat overkuota sebesar 1,2 juta KL atau 2,96%, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis BBM Tertentu
Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2011 Realisasi 2011 Over Kuota
(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %
Premium 24.54 2.04 25.50 (0.96) -3.92%
Minyak Tanah 1.80 0.15 1.70 0.11 5.83%
Minyak Solar 14.16 1.18 14.50 (0.34) -2.42%
Total 40.49 3.37 41.69 (1.20) -2.96%
i
Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011, terdapat peningkatan sebesar 8,1%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2012 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2012, terdapat total penghematan sebesar 0,04 juta KL atau 0,09% dengan rincian sebagai berikut:
Jenis BBM Tertentu
Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2012 Realisasi 2012 Penghematan
(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %
Premium 28.31 2.36 28.26 0.05 0.17%
Minyak Tanah 1.20 0.10 1.18 0.02 1.67%
Minyak Solar 15.61 1.30 15.63 (0.03) -0.16%
Total 45.11 3.76 45.07 0.04 0.09%
Volume realisasi pendistribusian JBT Tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan sebesar 2,86%. Jika volume kuota APBN-P tahun 2013 dibandingkan volume realisasi pendistribusian JBT tahun 2013, terdapat total penghematan sebesar 1,64 juta KL atau 3,42% dengan rincian sebagai berikut:
Jenis BBM Tertentu
Volume Berdasarkan Kuota APBN-P 2013 Realisasi 2013 Penghematan
(Jt KL/Thn) Rata-rata (Jt KL/Bln) (Jt KL/Thn) (Jt KL/Thn) %
Premium 30.77 2.56 29.26 1.51 4.91%
Minyak Tanah 1.20 0.10 1.11 0.09 7.67%
Minyak Solar 16.03 1.34 15.99 0.04 0.24%
Total 48.00 4.00 46.36 1.64 3.42%
i
Perbandingan Kuota volume JBT sesuai dengan APBN-P Tahun 2014 dan Realisasi pendistribusian Periode Januari s.d Desember 2014 terdapat over kuota Jenis BBM Tertentu sebesar 1,13%, dengan rincian sebagai berikut:
REALISASI JENIS BBM TERTENTU BULAN JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014 VS KUOTA 2014
Jenis BBM
Kuota APBN-P 2014
Realisasi Jan- 31Des 2014
Realisasi vs Kuota APBN-P 2014
(KL) (KL) (%) Premium 29,430,000 29.538.814 100.37% Minyak Tanah 900,000 913.830 100.54% Minyak Solar 15,670,000 16.159.452 103.12% Total 46,000,000 46.612.096 101.33% Sumber data : Realisasi Jenis BBM Tertentu Januari - September (verified), Oktober - Desember
(Unverified)
i
PERTUMBUHAN PENYALUR BBM DI INDONESIA SAMPAI AKHIR DESEMBER 2014
* Data Penyalur PT Pertamina, AKR, SPN, Shell dan Total (Sumber : BPH MIGAS, 2014)
3% 1,6% 1,1% 4,9%
2,4% 1,8% 2,0% 3,6%
i
1. Pertumbuhan Penyalur BBM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. 2. Dari peta sebaran Penyalur BBM terlihat bahwa penyebaran Penyalur BBM terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera.
Target : 1. Pengembangan infrastruktur dan Penyalur BBM ke Wilayah Indonesia Bagian Timur diutamakan Daerah Terpencil. 2. Untuk daerah yang jauh dari Penyalur BBM akan dikembangkan Penyalur BBM Pembantu.
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN BBM TAHUN 2007 s.d. 2014
Keterangan : 2014 s.d Desember
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kasus Penyalagunaan BBM 200 211 305 623 947 564
Kasus Penyalagunaan BBM
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Volume (KL) 664,62 523,65 1224,59 253.311,72 7235 3.140,60
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Jumlah Volume (KL)
Kasus 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahap Penyelidikan 96 161 55 494 662 534
Tahap Penuntutan 38 32 150 75 225 0
Tahap Persidangan 66 18 100 40 60 30
TOTAL 200 211 305 609 947 564
i
1. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan BBM dari tahun 2009 s.d. 2014 terus meningkat. 2. Dari peta sebaran penyalahgunaan BBM subsidi terlihat bahwa untuk daerah-daerah yang banyak terdapat kegiatan pertambangan
dan industri, seperti di Kalimantan dan Sumatera banyak terjadi kasus penyalahgunaan BBM Subsidi sehingga ini menjadi dasar pelarangan bagi pertambangan, perkebunan, kehutanan dan industri kapal barang dilarang menggunakan BBM Subsidi.
CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014
NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF
MIGAS
1 Penyelesaian Proyek-proyek Infrastruktur
Arun - Belawan - Terpenuhinya kebutuhan energi untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang akan dipenuhi dari Terminal LNG Arun - Mengatasi krisis pasokan Gas Bumi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara
Panjang Pipa : Arun - Rantau Panjang 114.3 km Rantau Panjang - P. Brandan 192.2 km P. Brandan - Belawan 26.6 km
Diameter : 24 inch
Kapasitas Pipa : 200 MMSCFD
Tekanan : 780 PSIG (Operasi), 860 PSIG (Design)
Sumber Gas : Regasifikasi Arun (PT. Pertamina Gas)
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 560 juta
Status Terakhir : Diperkirakan gas commissioning bulan November 2014
Kepodang - Tambak Lorok Terpenuhinya kebutuhan Gas Bumi untuk PLTGU Tambak Lorok, Semarang
Panjang Pipa : 207 km
Diameter : 14 inch
Kapasitas Pipa : 116 MMSCFD
Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Kepodang (Petronas Carigalli Muriah Ltd )
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 174 juta
Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 14 Maret 2014 di Semarang oleh Presiden Republik Indonesia
i
NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF
Gresik - Semarang Mengintegrasikan pipa gas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sehingga dapat menjamin pasokan gas pada kedua daerah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan Gas Bumi untuk PLN, pupuk, industri, komersial dan rumah tangga sepanjang Gresik-Semarang
Panjang Pipa : 267.22 km
Diameter : 28 inch
Kapasitas Pipa : 500 MMSCFD
Tekanan : 600 PSIG (Operasi), 680 PSIG (Design)
Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Tiung Biru - Jambaran dan Cendana (PT. Pertamina EP)
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 516 juta
Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 8 Oktober 2014 di Lapangan Banyu Urip, Cepu, Jawa Timur oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2 Realisasi Volume Menghitung realisasi volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan oleh Badan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (data terlampir)
Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melaui iuran Badan Usaha
3 Hak Khusus Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan :
- Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk dalam negeri - Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan
Gas Bumi dalam negeri - Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan
Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri
- Memberikan kepastian hukum dalam pengoperasian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi para pelaku
Terciptanya pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang adil transparan dan akuntabel
i
NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF
usaha (data terlampir)
4 Panjang Pipa Panjang pipa dari badan usaha yang memiliki hak khusus adalah 3,773.82 km untuk pipa open access dan 4,213.54 km untuk pipa dedicater hilir (data terlampir)
Meningkatnya infrastruktur pipa Gas Bumi dalam negeri
5 Harga Gas Penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil (data terlampir)
Dengan adanya penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, masyarakat dapat mendapatkan energi yang murah
6 Tarif Pengangkutan Gas Bumi
Menghitung biaya/tarif yang wajar dengan adil dan transparan untuk semua ruas pipa transmisi di Indonesia (data terlampir)
Dengan adanya penetapan tarif pengangkutan dari BPH maka ruas transmisi tersebut sudah bisa dimanfaatkan bersama / open access
Catatan :
2010 2011 2012 2013 2014*
MSCF MSCF MSCF MSCF MSCF
1 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) 1,031,654,801.00 1,065,152,433.17 1,211,326,654.11 1,288,283,736.61 595,208,363.51
2 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk 10,909,083.41 11,300,415.62 19,535,587.82 12,424,710.33 10,441,371.97
3 PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA 293,441,471.60 296,117,607.60 300,640,392.40 298,761,799.40 144,923,873.30
4 PT MAJUKO UTAMA INDONESIA - 342,187.03 3,940,640.66 4,032,273.37 1,776,379.87
5 PT ENERGASINDO HEKSA KARYA - - 4,000,516.00 8,056,151.00 1,688,030.00
6 PT RABANA GASINDO USAMA - - - 1,163,513.43 1,231,881.80
7 PT RABANA GASINDO UTAMA - - - 1,380,000.00 745,123.95
8 PT GASINDO PRATAMA SEJATI - - - 5,657,515.51 6,003,981.22
TOTAL 1,336,005,356.01 1,372,912,643.42 1,539,443,790.99 1,619,759,699.65 762,019,005.61
NO BADAN USAHA PENGANGKUTAN
REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
i
*) sampai dengan semester I
Catatan :
*) sampai dengan semester I
2010 2011 2012 2013 2014*
MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU MMBTU
1 PGN (Persero) Tbk 176,064,871.32 202,375,102.33 244,665,268.70 234,540,291.98 122,041,291.23
2 Energasindo Heksa Karya 10,713,453.20 10,693,081.10 10,790,815.49 8,825,379.59 6,805,770.27
3 Igas Utama -
4 Bayu Buana Gemilang 9,143,961.47 9,610,564.45 8,956,546.41 13,613,724.51 7,160,504.38
5 Sadikun Niagamas Raya 1,992,984.27 1,675,832.32 1,461,019.13 2,051,602.62 997,964.73
6 Odira Energy Persada 7,150,282.74 6,759,726.91 6,107,401.27 5,162,815.09 1,381,123.19
7 Banten Inti Gasindo 1,631,229.01 1,587,919.06 1,405,751.93 1,038,550.32 423,283.40
8 Mitra Energi Buana 898,366.61 964,728.51 1,154,318.17 1,172,542.89 600,963.90
9 Krakatau Daya Listrik 315,811.73 690,462.13 735,171.40 707,066.21 305,683.29
10 Pelangi Cakrawala Losarang 417,605.49 1,039,351.78 1,618,759.48 1,728,296.36 819,524.31
11 Pertiwi Nusantara Resources 213,372.78 235,059.92 276,761.47 -
12 Pertagas 5,549,238.62 7,045,219.75 8,034,526.81 3,948,148.12
13 PDPDE 3,679,485.80 1,727,071.00
14 Indogas Kriya Dwiguna 425,675.22 210,936.66
15 Gagas Energi Indonesia 3,012,817.95 3,032,401.06
16 Gresik Migas 1,674,580.80 4,103,935.59
17 Surya Cipta Indonesia 1,591,827.38 9,134,826.07
18 Intermega Sebaku Indonesia 30,907.92 203,075.85
Total Volume 208,328,565.83 241,159,380.00 284,175,331.65 287,566,852.92 162,896,503.06
No BADAN USAHA
REALISASI VOLUME NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
i
DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS PENGANGKUTAN
No Badan Usaha Wilayah Administrasi Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT Energasindo Heksa Karya
1 Tempino Kecil - P. Selincah Jambi 250/KT/BPH
Migas/Kom/VII/2011 20 Juli 2011
II PT Majuko Utama Indonesia
2 Cilegon - Ciwandan Cilegon 266/KT/BPH
Migas/Kom/VII/2011 20 Juli 2011
III PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk
3 Sumatera Utara
Wampu - Belawan Binjai 267/KT/BPH
Migas/Kom/XII/2011
9 Desember
2011 Pantai Pakam Timur - Hamparan Perak Deli Serdang
Hamparan Perak - Paya Pasir Medan
4 SSWJ I
Pertamina Receiving Point - Pagardewa Sumsel 02/KT/BPH
Migas/Kom/2012 23 April
2012 Pagardewa - Labuhan Maringgai Sumsel, Lampung
Labuhan Maringgai - Bojonegara Lampung, Banten
IV PT Surya Cipta Internusa
5 MS GM – MS PJB Gresik Gresik 17/KT/BPH
Migas/Kom/2012 1 Agustus
2012
V PT Rabana Gasindo Usama
6 SKG Tegalgede - Stasiun Gas Citeureup Bekasi & Bogor 13/KT/BPH
MIGAS/KOM/2013 22 Juli 2013
VI PT Rabana Gasindo Utama
i
7 SKG Tegalgede - Cikarang Listrindo Bekasi 14/KT/BPH
MIGAS/KOM/2013 22 Juli 2013
No Badan Usaha Wilayah Administrasi Hak Khusus
Nomor Tanggal
VII PT Gasindo Pratama Sejati
8 Citarik - SKG Tegalgede - Stasiun Gas
Cikarang Karawang & Bekasi
15/KT/BPH MIGAS/KOM/2013
22 Juli 2013
DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS DEDICATED HILIR
No Badan Usaha Wilayah Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT Krakatau Daya Listrik
1 Station Bojonegara - Krakatau Daya
Listrik Cilegon
210/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010
12 Juli 2010 Tie in di Trafo AM04 - Krakatau Steel
Tie in Trafo AM08 - Krakatau Wajatama
II PT Pelangi Cakrawala Losarang
2 Lap. Cemara PEP - Chang Jui Fang
Indonesia & Tirta Bening Mulia Indramayu
211/KD/BPH Migas/Kom/VII/2010
12 Juli 2010
III PT Pertiwi Nusantara Resources
3 KHT - Hottap Pipa Pertagas KM 37 Indramayu
243/KD/BPH Migas/Kom/II/2011
09 Februari
2011
IV PT Pertamina Gas (Dedicated Hilir)
4 PDT I - SKG Tegal Gede Bekasi 242/KD/BPH 09
i
Migas/Kom/II/2011 Februari 2011
No Badan Usaha Wilayah Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
V PT Mitra Energi Buana
5 GMS Keramasan Pertamina - Sunan
Rubber Palembang
245/KD/BPH Migas/Kom/IV/2011
18 April 2011 KP 0,7 - Remco
MS KM 3 Pertagas - PT Hok Tong
6 Tie in Poin LBCV - Aneka Bumi
Pratama Palembang
266/KD/BPH Migas/KOM/XII/2011
09 Desember
2011
VI PT. Energasindo Heksa Karya
7 Tempino Kecil - Payo Selincah Muaro Jambi - Jambi 249/KD/BPH
Migas/Kom/VII/2011 20 Juli 2011
VII PT PGN (Persero) Tbk
8 WJD Palembang Palembang
260/KD/BPH Migas/Kom/IX/2011
07 September
2011
9 WJD Banten Banten
10 WJD Jakarta Jakarta
11 WJD Bogor Bogor
12 WJD Bekasi Bekasi
13 WJD Karawang, Purwakarta, Subang Jawa Barat
14 WJD Cirebon Cirebon
15 WJD Medan, Binjai, Serdang Sumut
16 WJD Batam Batam
17 WJD Pekanbaru Pekanbaru
VIII PT Banten Inti Gasindo
18 MS Cilegon PT Pertamina - KI Merak Cilegon
16/KD/BPH Migas/Kom/2012
1 Agustus 2012
Main Line - Mitsubishi Chemical Indonesia
i
Main Line - Unggul Indah Cahaya
Main - Line - Styron Indonesia
No Badan Usaha Wilayah Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
IX PT PDPDE GAS
19 USM Simpang Abadi - MS Lontar
Papyrus P&P Jambi
23/KD/BPH Migas/Kom/2012
3 Desember
2012
X PT Indogas Kriya Guna
20 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH
Migas/Kom/2013 10 Januari
2013
XI PT Indogas Kriya Guna
21 TA#3 Lapindo - MS PT BaGS Sidoarjo 01/KD/BPH
Migas/Kom/2013 10 Januari
2013
XII PT Sadikun Niagamas Raya
22 Cikarang Bekasi 03/KD/BPH
Migas/Kom/2013 21 Februari
2013 23 Cilegon Cilegon
24 Karawang Karawang
XIII PT Bayu Buana Gemilang
25 Cibitung
Jawa Barat 04/KD/BPH
MIGAS/KOM/2013 04 April
2013 Cikarang
Cileungsi
26 Jawa Timur Jawa Timur 05/KD/BPH
MIGAS/KOM/2013 04 April
2013
XIV PT PGN (Persero) Tbk
27 Area Surabaya - Gresik Surabaya 06/KD/BPH 25 April
i
28 Area Sidoarjo - Mojokerto Sidoarjo MIGAS/KOM/2013 2013
29 Area Pasuruan - Probolinggo Pasuruan
No Badan Usaha Wilayah Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
XV PT Gagas Energi Indonesia
30 Offtake Perawang - MS PT IKPP Tbk Siak, Riau
16/KD/BPH Migas/Kom/2013
22 Juli 2013
XVI PT Gresik Migas
31 Delivery Point PHE WMO & PT GM -
MS PTGM Gresik, Jawa Timur
17/KD/BPH Migas/Kom/2013
22 Juli 2013
XVII PT Surya Cipta Internusa
32 Wilayah Distribusi Gresik Gresik, Jawa Timur 27/KD/BPH
Migas/Kom/2013 26
November 2013
XVIII PT Intermega Sabaku Indonesia
33 JOB Pertamina Salawati Plant - TAC Pertamina Intermega Sabaku Central
Plant Salawati Sorong, Papua Barat
28/KD/BPH Migas/Kom/2013
26 November
2013
i
PIPA GAS BUMI EKSISTING
Pengangkutan
Badan
Usaha
Panjang
(km) Prosentase
PGN
1,038.40 27.52%
Pertagas
1,589.29 42.11%
TGI
1,006.00 26.66%
BU Lain
140.13 3.71%
PIPA PENGANGKUTAN
(OPEN ACCESS) Panjang total 3773,82 km
Diameter antara 8 – 32 inchi
PIPA NIAGA
DEDICATED HILIR
Panjang total 4213,54 km
Diameter antara 20 mm – 32 inchi
i
1.5 POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS
Indonesia merupakan Negara Kepulauan, hampir sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang menjadi penghubung antara pulau
satu dengan pulau lainnya. Wilayah yang luas dan perlu pemersatu maka Indonesia sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dengan kondisi geografis seperti itu maka, potensi pengelolaan sektor hilir migas di seluruh wilayah NKRI sangatlah besar. Adapun
potensi sektor hilir migas yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah sebagai berikut:
1. Jalur pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI sangatlah luas sehingga potensial untuk dikelola secara bersistem dan
berintgrasi;
2. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa dan menduduki peringkat ke 4 dunia setelah China, India, Amerika Serikat
(berdasarkan biro sensus BPS per 2014), dengan jumlah penduduk sebesar ini membutuhkan energi sangat besar;
3. Menurut Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun
mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Melihat pertumbuhan
penduduk Indonesia masih cukup tinggi ini, mengakibatkan kebutuhan energi akan terus meningkat;
4. Perlu dilakukan diversifikasi energi yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM dengan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi yang
merupakan energi murah dan ramah lingkungan.
Penggerak pertumbuhan permintaan energi adalah pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan sebagai parameter Produk Domestik Bruto
(PDB) dan populasi, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2025 mengikuti Proyeksi
Penduduk Indonesia 2025 (BPS) dan 2025-2030 mengikuti trend perkembangan tahun-tahun terakhir proyeksi BPS tersebut, pertumbuhan
ekonomi (PDB) 5,5% hingga 2015 kemudian naik secara gradual hingga 6,5% di tahun 2020 dan menjadi 7,0% sejak tahun 2020 hingga
2030, serta beberapa asumsi teknis energi lainnya termasuk harga minyak mentah USD 80 per barel.
i
Salah satu hasil yang diperoleh dari simulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut permintaan energi final masa mendatang akan
didominasi oleh permintaan dari sector industry (47,3%, diikuti oleh sector transportasi (29,8%) dan rumah tangga (14,1%), dengan
pertumbuhan masing-masing sektor sebagai berikut industry 6,2%, transportasi 6,1%, rumah tangga 2,2%, komersial 4,9% dan PKP 3,8%.
Sebagai hasil upaya-upaya konservasi, pertumbuhan permintaan energi final menurut skenario dasar, masing-masing 4,8% per tahun dan
4,4% per tahun. Menurut jenis energinya, permintaan energi final masa mendatang masih didominasi oleh BBM. Bersasarkan skenario
dasar, bauran permintaan energi final 2030 menjadi BBM 31,1%, gas bumi 23,7%, listrik 18,7%, batubara 15,2%, biomasa 6,1%, BBN 2,7%
dan LPG 2,4%. Bauran Energi final menurut Skenario Energy Security dan Skenario Mitigasi tidak banyak berbeda dengan Skenario Dasar
kecuali BBN dimana pada Skenario Mitigasi pangsa BBN akan mencapai sekitar 6,0%. Dari sisi pasokan, energi Indonesia masa
mendatang masih akan didominasi oleh batubara diikuti oleh minyak bumi dan gas bumi, walaupun pangsa Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) juga berkembang cukup pesat. (sumber:IEO-2010)
Pada saat ini cadangan minyak Indonesia menurun menjadi hanya sekitar 3,70 milyar barrel. Kemampuan produksi minyak Indonesia juga
tercatat mengalami penurunan signifikan menjadi tinggal kisaran 830 – 850 ribu barrel per hari. Sementara seiring bertambahnya kapasitas
ekonomi dan jumlah kendaraan, konsumsi minyak nasional justru meningkat signifikan menjadi sekitar 1,5 juta barrel per hari. Karena
kondisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan minyak nasional berada pada kondisi defisit. Defisit neraca
perdagangan minyak tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 defisit neraca perdangan minyak nasional tercatat baru
sebesar 4,01 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 22,47 milyar USD atau meningkat sebesar 460 % dalam kurun 4
tahun. Defisit yang semakin tinggi tersebut karena konsumsi yang terus meningkat dan kapasitas kilang yang terbatas. Terbatasnya
kapasitas kilang menyebabkan impor harus dilakukan dalam bentuk produk yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga defisit neraca
perdagangan semakin tinggi.
Melihat respon kebijakan yang relatif minim, pengambil kebijakan tampaknya belum begitu menyadari bahwa krisis telah terjadi di sektor
migas nasional. Krisis yang telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja subsidi energi di APBN dan juga defisit neraca
perdagangan tersebut cenderung dianggap hal biasa. Sikap dan cara pandang pemerintah terefleksikan dalam kebijakan yang
i
diimplementasikan. Sebagai contoh sampai saat ini pemerintah relatif belum memiliki upaya kongrit untuk menyelesaikan permasalahan
subsidi BBM.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 TUJUAN
Adapun Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut :
a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan
dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi
melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
b. Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan
internasional.
2.2 SASARAN STRATEGIS
Adapun Sasaran Strategis BPH Migas adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan seta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Terwujudnya Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari masing-masing Badan Usaha;
i
c. Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan dan Pengambangan Infrastruktur Ruas transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi
Gas Bumi melalui Pipa;
d. Tercapainya Peningkatan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
e. Terwujudnya Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1.1 ARAH KEBIJAKAN
Pengaturan dan Penetapan;
Pengawasan;
Pengusulan Kebijakan;
Penyelesaian perselisihan.
1.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI
1.2.1 STRATEGI
PROGRAM KERJA
Melakukan Pembinaan kepada Badan Usaha yang diatur. Membuat pedoman mekanisme pengelolaan iuran.
Memberikan pelayanan kepada Badan Usaha yang telah membayar iuran.
Menetapkan target penerimaan PNBP dari iuran Badan Usaha sebagai dana operasional BPH Migas.
Menyusun rencana kerja dan anggaran secara efektif dan efisien.
Koordinasi efektivitas program kerja BPH Migas dengan Pemerintah Daerah.
i
Membuat sistem data iuran dan data keuangan yang terintegrasi.
Menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden RI sebagai bahan audit kinerja BPH Migas.
Melakukan kerjasama dengan Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Badan Regulasi Bidang Hilir Migas di Luar Negeri.
Menyusun panduan kaidah TLSK di lingkungan BPH Migas.
Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.
Menyusun prosedur kerja, pertimbangan hukum dan perumusan peraturan/ keputusan BPH Migas.
Melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan peraturan.
Mengadakan pertemuan berkala dengan wartawan untuk memberikan pembekalan perihal kebijakan yang diterbitkan oleh
BPH Migas maupun berita-berita terkini seputar kegiatan hilir migas.
Menyelenggarakan Stakeholders Meeting.
Mengefektifkan kehumasan sebagai juru bicara dan pusat informasi BPH Migas.
Menerbitkan media informasi dan iklan layanan masyarakat untuk memberikan pemahamantentang kinerja kegiatan BPH
Migas.
Mengadakan Sosialisasi dan/atau seminar BPH Migas di daerah.
Mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Meningkatkan peran Teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas.
PENGATURAN :
Menetapkan dan mengatur Wilayah Distribusi Niaga BBM untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut
tatacaranya;
Menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu;
Mengatur Kewajiban Badan Usaha untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau
daerah terpencil;
i
Mengatur Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha BBM;
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pengaturan Cadangan BBM Nasional;
Mengatur dan menetapkan volume alokasi Cadangan Operasional masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin
Usaha;
Menetapkan mekanisme penggunaan Cadangan Operasional Badan Usaha pada saat terjadi kelangkaan;
Mengatur dan menetapkan Pemanfaatan fasilitas bersama :
o Di daerah yang pasarnya sudah berjalan (kesepakatan “B to B”);
o Di daerah yang terjadi kelangkaan BBM;
o Di daerah terpencil;
Mengatur Ketersediaan BBM hasil kegiatan usaha pengolahan oleh Badan Usaha untuk pemenuhan cadangan BBM dan
kebutuhan dalam negeri;
Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM;
Mengatur Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM
sesuai dengan volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
Mengatur Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan
pendistribusian BBM serta alokasi Cadangan Operasional Peruntukan pemakaian BBM;
Mengoptimalkan peran Sistem informasi dalam penyediaan dan pendistribusian BBM;
Mengatur Manajemen Penyediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka menghindari dan menanggulangi kelangkaan;
Melakukan pengaturan Pengurangan penggunaan BBM bersubsidi dengan cara konversi dsb;
Mengatur Mekanisme penyediaan BBM melalui produksi kilang dalam negeri dan atau impor;
Memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berprestasi dalam mendorong pertumbuhan investasi untuk
penyediaan & pendistribusian BBM;
Mengatur Penataan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM;
i
Melakukan Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Pipa Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka pemberian
Hak Khusus;
Melaksanakan Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional;
Melakukan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi
Milik Badan Usaha;
Mengatur Pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan
distribusi gas bumi melalui pipa.
Menyusun database kegiatan usaha hilir gas bumi melalui pipa.
PENGAWASAN :
Mengawasi pelaksanaan pengaturan dan penetapan BPH Migas;
Mengawasi Penyediaan dan pendistribusian BBM yang telah mengikuti mekanisme pasar;
Mengawasi Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran;
Mengawasi Kelancaran penyediaan dan distribusi BBM yang berkaitan dengan gangguan operasional;
Mengawasi Perkembangan harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM;
Mengawasi Pelaksanaan Izin Usaha penyediaan dan pendistribusian BBM;
Mengawasi Pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang dan impor;
Mengawasi Penyalahgunaan BBM
Pengawasan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.
Pengawasan Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
i
Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan
Distribusi Gas Bumi;
Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha (Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga);
i
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
RENCANA STRATEGIS BPH
MIGAS TH 2008-2012
a. Tersedianya Pengaturan dan
Penetapan seta terlaksananya
Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak di Seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
b. Terwujudnya Ketahanan
Cadangan BBM Nasional dari
masing-masing Badan Usaha
c. Tercapainya Peningkatan
Pemanfaatan dan
Pengambangan Infrastruktur
Ruas transmisi dan/atau
Wilayah Jaringan Distribusi
Gas Bumi melalui Pipa
d. Tercapainya Peningkatan
Volume Pengangkutan dan
Niaga Gas Bumi melalui Pipa
e. Terwujudnya Kepuasan
Pelayanan BPH Migas kepada
Badan Usaha Pembayar Iuran
SASARAN PROGRAM KEGIATAN BPH MIGAS TH 2008-2012
DIREKTORAT BBM
1 Tersedianya dan terdistribusinya Bahan Bakar Minyak keseluruh Wilayah NKRI sehingga tidak
terjadi kelangkaan BBM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2 Tersedianya BBM yang terdiri atas masing-masing jenis dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan dalam terhitung hari / bulan/ tahun dalam bentuk cadangan BBM nasional.
3 Tersedianya infrastruktur yang berupa fasilitas penyimpanan BBM (depot/ritel outlet) dan alat
pengangkutan berupa moda angkutan darat dan laut yang memadai untuk dimanfaatkan secara
optimal, efektif dan efisien.
DIREKTORAT GAS BUMI
1. Mengoptimalkan sistem pengaturan kegiatan bisnis gas melalui pipa.
2. Mengoptimalkan sistem pengawasan kegiatan bisnis gas bumi melalui pipa.
3. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pipa transmisi gas bumi yang terintegrasi secara
nasional.
SEKRETARIAT BPH MIGAS
1. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat untuk menjawab tantangan
masa depan .
2. Mewujudkan BPH Migas yang Good Governance
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang accountable, auditable dan tepat waktu.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan pengelolaannya yang dapat mendukung
kegiatan operasional BPH Migas.
5. Terciptanya mekanisme tata persuratan dan kearsipan yang baik.
6. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum .
7. Meningkatkan citra BPH Migas di tingkat Nasional dan Internasional .
8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
BPH Migas
9. Mewujudkan pegawai yang berkualitas dan profesional.
i
1.2.2 RENCANA AKSI
a. Open Access Pipa Transmisi dan Distribusi Nasional direncanakan selesai Tahun 2015.
b. Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, yang telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara signifikan dalam kurun
waktu 10 tahun terakhir (2004 s.d. 2014) dari 11,5 Juta KL sehingga menjadi dibawah 1 Juta KL.
c. Pembatasan konsumen pengguna BBM Bersubsidi, mulai dari langkah/tindakan melarang industri penerbangan, pembangkit
listrik, industri besar, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan, kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD
menggunakan BBM Bersubsidi.
d. Menghapus produk BBM Bersubsidi mulai dari Avtur, Minyak Bakar (MFO), dan Minyak Tanah secara bertahap. Saat ini di
wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi Minyak Tanah Subsidi, wilayah Sumatera (tinggal Sumatera Barat dan
Bangka Belitung), wilayah Sulawesi tahun ini (2014) diharapkan sudah bebas dari Minyak Tanah Bersubsidi, Minyak Tanah
Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku, dan NTT. Pengaturan dan Pengawasan terhadap penarikan minyak tanah dalam
rangka pelaksanaan program konversi ke LPG Tabung 3 Kg
e. Pengawasan terhadap pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk usaha industri , pembangkit listrik, pertambangan,
perkebunan, kehutanan, perkapalan non pelayaran rakyat dan non pelayaran perintis serta kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/
BUMN/ BUMD
f. Mengusulkan penghapusan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi non angkutan penumpang dan logistic
g. Mengusulkan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan plat Hitam dan pembayaran dengan sistim non cash.
h. Meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak di daerah.
1.3 KERANGKA REGULASI
Regulasi-regulasi yang akan diusulkan dalam Renstra BPH Migas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi.
Menyusun Peraturan BPH tentang besaran Biaya Distribusi BBM Bersubsidi pada daerah terpencil.
i
Mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan volume cadangan BBM Nasional
Menyusun peraturan BPH Migas tentang kewajiban Badan Usaha Niaga Umum menyediakan Cadangan BBM Operasional.
Menambah jumlah Wilayah Distribusi Niaga (WDN).
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pemberian sanksi.
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang penyaluran BBM Bersubsidi melalui Sub Penyalur pada daerah terpencil.
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang alokasi kuota konsumen pengguna BBM Bersubsidi.
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Pengendalian BBM Bersubsidi untuk setiap konsumen pengguna.
Penyusunan SOP Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB)
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penataan Penyalur BBM Bersubsidi.
Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penggunaan Teknologi Penanda untuk penyaluran BBM Bersubsidi.
1.4 KERANGA KELEMBAGAAN
Dalam perkembangannya BPH Migas perlu adanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPH Migas dan perlunya dibentuk
organisasi Badan Pengatur Bidang Hilir Migas yang kuat dengan mengusulkan dibentuknya Unit Eselon I di BPH Migas dan
dibukanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Wilayah Distribusi di seluruh NKRI.
Pengembangan Organisasi menjadi Unit Eselon I :
1. Organisasi kerucut, dengan strata Struktural paling atas adalah Eselon I (Sekretaris Utama) yang bertanggung jawab kepada
Kepala BPH Migas.
2. Sekretaris Utama merupakan unsur penunjang yang membawahkan 4 (empat) Eselon II.
3. Organisasi eselon II terdiri dari 3 (tiga) Eselon II, kecuali fungsi Sekretariat membenahi 4 (empat) Eselon II.
4. Pembentukan Satuan Pengawas Intern dan Unit Pelaksana Teknis.
i
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR (USULAN)
SEKRETARIS
UTAMA
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN
DIREKTORAT PENGATURAN PENGANGKUTAN
GAS BUMI MELALUI PIPA
DIREKTORAT PENGATURAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BBM
SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT)
SEKRETARIAT
KOMITE
BPH MIGAS
i
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
1. UPT Setingkat Eselon III;
2. Ditempatkan pada Wilayah Distribusi;
3. Sebagai Kantor Perwakilan di Wilayah Distribusi;
4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Wilayah Distribusi;
5. Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Teknis di Wilayah Distribusi.
SEKSI - 1 SEKSI - 2 SEKSI - 3
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
i
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. TARGET KINERJA
4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015 - 2019 memuat indikator kinerja kegiatan yang utama bagi BPH
Migas,adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
No Uraian Satuan Output
2015 2016 2017 2018 2019
1 Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha
Prosentase 100 100 100 100 100
2 Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur
Prosentase 10 2 4 6 8
3 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha
Hari 21 21 21 22 22
4 Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13,105 15,330 15,364 15,646 18,322
5 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
MSCF 1,791,591,994 1,827,423,834 1,863,972,311 1,901,251,757 1,939,276,792
6 Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran
Nilai Mutu Layanan
Puas Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas
i
4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPH Migas
Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
IKK Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Direktorat Bahan
Bakar Minyak):
1. Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM;
2. Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan Badan Usaha Jenis BBM Khusus Penugasan alokasi BBM per Propinsi
Kab/Kota;
3. Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM;
4. Peraturan Cadangan BBM Nasional;
5. Sistem Informasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM;
6. Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM;
7. Kepatuhan Badan Usaha melaporkan kegiatan Usaha;
IKK Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Direktorat
Gas Bumi):
1. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
3. Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi;
4. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
5. Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
6. Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa;
7. Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi;
IKK Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas (Sekretariat BPH Migas):
i
1. Iuran Badan Usaha;
2. Layanan Perencanaan;
3. Evaluasi Kegiatan;
4. Laporan Keuangan;
5. Regulasi Bidang Hilir Migas;
6. Layanan Pertimbangan Hukum;
7. Layanan Kehumasan;
8. Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kerumahtanggaan;
9. Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi;
10. Operasional Perkantoran.
4.2. KERANGKA PENDANAAN
Program dan Kegiatan Baseline Anggaran
ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA BPH MIGAS
TAHUN 2015 - 2019
KINERJA
ANGGARAN, TARGET & REALISASI KINERJA
PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU 2018 PAGU 2019
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
Outcome 1 : Meningkatkan alokasi energi domestik
Indikator Outcome 1.1 (IKU 01) :
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa 1.791.591.994
MSCF 1.827.423.834 MSCF
1.863.972.311 MSCF
1.901.251.757 MSCF
1.939.276.792 MSCF
Anggaran
12,350,000,000
8,700,000,000
9,570,000,000
10,527,000,000
11,579,700,000
Output 4:
i
Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Indikator Output 4 :
Jumlah Evaluasi Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Berdasarkan Usulan Badan Usaha
1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif 1 Tarif
Anggaran 1,500,000,000
1,900,000,000
2,090,000,000
2,299,000,000
2,528,900,000
Aktifitas:
1 Analisa Perhitungan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk Badan Usaha yang telah Memiliki Hak Khusus
750,000,000
1,200,000,000
1,320,000,000
1,452,000,000
1,597,200,000
2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
750,000,000
700,000,000
770,000,000
847,000,000
931,700,000
Output 5: Ketetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan
Pelanggan Kecil
Indikator Output 5 :
Jumlah Evaluasi Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Berdasarkan Usulan Badan Usaha
1 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi 2 Harga Gas Bumi
Anggaran 1,250,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,210,000,000
1,331,000,000
Aktifitas:
3 Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) pada Jaringan Kota Gas
750,000,000
-
-
-
-
4 Pengawasan Penerapan Harga Gas Bumi
untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil 500,000,000
-
-
-
-
5 Penetapan, Pengawasan dan Evaluasi Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
-
1,000,000,000
1,100,000,000
1,210,000,000
1,331,000,000
Output 6: Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
i
Indikator Output 6 : 28 Frekuensi 29 Frekuensi 30 Frekuensi 31 Frekuensi 32 Frekuensi
Jumlah Frekwensi Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Anggaran 8,600,000,000
5,800,000,000
6,380,000,000
7,018,000,000
7,719,800,000
Aktifitas:
6 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang
1,750,000,000
-
-
-
-
7 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik - Semarang
750,000,000
-
-
-
-
8 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Kepodang - Tambak Lorok Sebagai Pembangunan Tahap I Ruas Transmisi KALIJA
1,000,000,000
-
-
-
-
9 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pipa Open Access Porong - PLTG Grati Jawa Timur
500,000,000
-
-
-
-
10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi Tegal Gede - Muara Tawar - Muara Karang
500,000,000
-
-
-
-
11 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Ruas Transmisi Gas Bumi Arun - Belawan 500,000,000
-
-
-
-
12 Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
-
1,600,000,000
1,760,000,000
1,936,000,000
2,129,600,000
13 Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
800,000,000
-
-
-
-
14 Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
800,000,000
-
-
-
-
15 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
1,000,000,000
-
-
-
-
16 Uji Petik Hasil Verifikasi Volume Penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
1,000,000,000
-
-
-
-
17 Verifikasi Volume dan Uji Petik
i
Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Usaha
- 2,100,000,000 2,310,000,000 2,541,000,000 2,795,100,000
18 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Ruas Transmisi Gas Bumi -
2,100,000,000
2,310,000,000
2,541,000,000
2,795,100,000
Output 7:
Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi
Indikator Output 7 :
Jumlah Bulan Layanan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi 12 Bulan Layanan
Anggaran
1,000,000,000 -
-
-
-
Aktifitas:
19 Rekapitulasi Data dan Informasi Kegiatan
Usaha Gas Bumi Melalui Pipa 1,000,000,000
-
-
-
Outcome 1 :
Meningkatkan alokasi energi domestik Indikator Outcome 1.2 (IKU 02) : Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha 21 Hari 21 Hari 21 Hari 22 Hari 22 Hari
Anggaran Rp5,136,285,000 Rp18,165,011,700 Rp17,654,366,470 Rp18,960,179,287 Rp20,381,420,583
Output 4:
Peraturan Cadangan BBM Nasional
Indikator Output 4 :
Jumlah Peraturan Mengenai Cadangan BBM Nasional
1 Draft Peraturan & 1 Laporan
1 Draft Peraturan & 1 Laporan
1 Draft Peraturan & 1 Laporan
1 Draft Peraturan & 1 Laporan
Anggaran
Rp466,200,000 Rp3,247,775,300 Rp3,572,552,830 Rp3,929,808,113 Rp4,322,788,924
Aktifitas:
20 Koordinasi Penyiapan Pengaturan, Pengelolaan dan Pengawasan Cadangan BBM Nasional
-
Rp2,202,775,300 Rp2,423,052,830 Rp2,665,358,113 Rp2,931,893,924.3
0
21 Monitoring Cadangan Operasional Badan Usaha Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Stok BBM Rp466,200,000 Rp1,045,000,000 Rp1,149,500,000 Rp1,264,450,000 Rp1,390,895,000
Output 5 :
Sistem Informasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM
i
Indikator Output 5 :
- Jumlah Laporan Layanan Data dan Informasi serta Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
- Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM Dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM 10 Laporan
- Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu Secara Bertahap 1 Laporan
Anggaran
Rp0 Rp3,260,031,000 Rp1,703,934,100 Rp1,874,327,510 Rp2,061,760,261
Aktifitas:
22 Monitoring dan Updating Data dan Infrastruktur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Berbasis IT
-
Rp1,549,031,000 Rp1,703,934,100 Rp1,874,327,510 Rp2,061,760,261
23 Jasa Teknologi Pengembangan Sistem
Pengawasan dan Pengaturan (War Room) - Rp1,711,000,000
-
-
-
Output 6 :
Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM
Indikator Output 6 :
Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Anggaran
Rp4,670,085,000 Rp11,657,205,400 Rp12,377,879,540 Rp13,156,043,664 Rp13,996,871,398
Aktifitas:
24 Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Evaluasi Penyediaan dan Pendistribusian BBM Rp1,065,957,000 Rp3,197,871,000 Rp3,261,828,420
Rp3,327,064,988.40
Rp3,393,606,288.17
25 Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di negara lain Rp3,604,128,000 Rp3,784,334,400 Rp3,973,551,120 Rp4,172,228,676
Rp4,380,840,109.80
26 Dukungan Manajemen Kegiatan
Direktorat BBM - Rp4,675,000,000 Rp5,142,500,000 Rp5,656,750,000 Rp6,222,425,000
Outcome 2 :
i
Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
Indikator Outcome 2 (IKU 03) :
Jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
13.105 KM 15.330 KM 15.364 KM 15.646 KM 18.322 KM
Anggaran
16,281,813,000
9,771,236,000
9,648,359,600
10,613,195,560
11,674,515,120
Output 1: Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Hak
Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
Indikator Output 1 :
SK Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Berdasarkan Usulan Badan Usaha
2 SK 2 SK 2 SK 2 SK 2 SK
Anggaran 6,515,896,000
3,800,000,000
3,080,000,000
3,388,000,000
3,726,800,000
Aktifitas:
27 Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
1,300,000,000
-
-
-
-
28 Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
1,000,000,000
-
-
-
-
29 Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH MIGAS/XI/2010 Tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
1,302,478,000
-
-
-
-
30 Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH Migas/II/2008 Tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
1,163,418,000
-
-
-
-
31 Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi
melalui Pipa Berfasilitas 500,000,000
-
-
-
-
32 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan
Gas Bumi melalui Pipa 500,000,000
-
-
-
-
33 Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan
i
dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa - 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000
34 Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha
750,000,000
-
-
-
-
35 Pemberian Hak Khusus Pengangkutan
dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa -
800,000,000
880,000,000
968,000,000
1,064,800,000
36 Kajian roadmap pembangunan
infrastruktur gas hilir yang terintegrasi -
1,000,000,000
-
-
-
37 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi dengan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri
-
1,500,000,000
1,650,000,000
1,815,000,000
1,996,500,000
Output 2:
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Indikator Output 2 :
Jumlah SK Persetujuan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Berdasarkan Usulan Badan Usaha
1 SK 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK
Anggaran 1,500,000,000
2,203,290,000
2,423,619,000
2,665,980,900
2,932,578,990
Aktifitas:
38 Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait dalam Rangka Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
500,000,000
1,203,290,000
1,323,619,000
1,455,980,900
1,601,578,990
39 Penetapan Pengaturan Akses pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Milik Badan Usaha
500,000,000
500,000,000
550,000,000
605,000,000
665,500,000
40 Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
500,000,000
500,000,000
550,000,000
605,000,000
665,500,000
Output 3:
Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi
Indikator Output 3 :
Jumlah Bulan Layanan 12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN Anggaran
8,265,917,000
3,767,946,000
4,144,740,600
4,559,214,660
5,015,136,130
i
Aktifitas:
41 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Direktorat Gas Bumi 500,000,000
-
-
-
-
42 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Direktorat Gas Bumi 500,000,000
-
-
-
-
43 Penyusunan Bahan Rapat dan Laporan
Kepada Instansi Terkait 500,000,000
-
-
-
-
44 Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan
Direktorat Gas Bumi -
1,500,000,000
1,650,000,000
1,815,000,000
1,996,500,000
45 Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Direktorat Gas Bumi
750,000,000
-
-
-
-
46 Forum Diskusi Bersama BPH Migas dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
2,000,000,000
790,860,000
869,946,000
956,940,600
1,052,634,660
47 Dengar Pendapat (Public Hearing) BPH
Migas dan Pihak Terkait 1,000,000,000
-
-
-
-
48 Strategi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi deangan Badan Regulator Gas Bumi di Luar Negeri
3,015,917,000
-
-
-
-
49 Penyusunan Data dan Informasi
Pengusahaan Hilir Gas Bumi -
1,477,086,000
1,624,794,600
1,787,274,060
1,966,001,470
Outcome 3 : Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Outcome 3.1 (IKU 04) : Persentase pengendalian kuota volume jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditugaskan kepada badan usaha 100 prosen 100 prosen 100 prosen 100 prosen 100 prosen
Anggaran Rp17,667,024,000 Rp33,684,021,500 Rp35,720,189,090 Rp37,951,340,468 Rp40,396,801,353
Output 1 :
Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Indikator Output:
Jumlah Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
2 Peraturan/ Juklak/Juknis/SOP
1 Peraturan/ Juklak/Juknis/SOP
1 Peraturan/ Juklak/Juknis/SOP
1 Peraturan /Juklak/Juknis/SOP
1 Peraturan/ Juklak/Juknis/SOP
i
Anggaran
Rp1,537,424,000
Rp2,551,461,000.00
Rp2,602,490,220.00
Rp2,654,540,024.40
Rp2,707,630,824.89
Aktifitas:
50 Penyusunan Peraturan Yang Terkait Dengan Peraturan & Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM Rp1,537,424,000 Rp2,551,461,000 Rp2,602,490,220
Rp2,654,540,024.40
Rp2,707,630,824.89
Output 2 :
Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT dan Badan Usaha Jenis BBM Khusus Penugasan Alokasi BBM Per Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2017
Indikator Output:
Jumlah Surat Keputusan Penunjukan Badan Usaha Pelaksana P3JBT
24 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Anggaran
Rp0
Rp7,149,574,000.00
Rp7,636,999,720.00
Rp8,168,617,378.40
Rp8,748,755,156.37
Aktifitas:
51 Persiapan dan penunjukkan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan
-
Rp2,844,146,000 Rp2,901,028,920 Rp2,959,049,498.4
0 Rp3,018,230,488.3
7
52 Analisis dan Penyusunan Kuota Volume
JBT Tahun 2017 - Rp4,305,428,000 Rp4,735,970,800 Rp5,209,567,880 Rp5,730,524,668
Output 3 :
Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Indikator Output:
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM 15 Laporan 6 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Anggaran
Rp16,129,600,000 Rp23,982,986,500 Rp25,480,699,150 Rp27,128,183,065 Rp28,940,415,372
Aktifitas:
53 Koordinasi & Rekomendasi Hasil Penyelidikan, Penyidikan & Keterangan Ahli pada Kegt. Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan & Pendistribusian BBM & Pengangkutan GB Rp16,129,600,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000 Rp9,005,860,000
i
Melalui Pipa (SBK)
54 Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum Tahun 2016 di Seluruh Wilayah NKRI
-
Rp4,525,734,000 Rp4,978,307,400 Rp5,476,138,140 Rp6,023,751,954
55 Koordinasi Pemantauan dan Klarifikasi Terhadap Laporan Kegiatan Badan Usaha Dalam Penyediaan BBM dari Produk Impor & Kilang Dalam Negeri
-
Rp4,316,000,000 Rp4,747,600,000 Rp5,222,360,000 Rp5,744,596,000
56 Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan BBM Khusus Penugasan pada Daerah Tertinggal, Terluar dan Perbatasan
-
Rp4,736,000,000 Rp5,209,600,000 Rp5,730,560,000 Rp6,303,616,000
57 Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Usaha & Nomor Registrasi Penyalur BBM Berubsidi (NRPNB) serta Monitoring atas Perselisihan Antar Badan Usaha
-
Rp1,399,392,500 Rp1,539,331,750 Rp1,693,264,925 Rp1,862,591,417.5
0
Outcome 3 : Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Outcome 3.2 (IKU 05) : Persentase peningkatan volume konsumsi Bahan Bakar Minyak nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur 10 persen 2 persen 4 persen 6 persen 8 persen
Anggaran Rp2,116,086,000 Rp4,630,000,000 Rp5,093,000,000 Rp5,602,300,000 Rp6,162,530,000
Output 7 :
Kepatuhan Badan Usaha Melaporkan Kegiatan Usaha
Indikator Output 7 :
Berkurangnya Selisih Antara Realisasi Volume Penyediaan dengan Volume Pendistribusian/ Penjualan
Anggaran Rp2,116,086,000 Rp4,630,000,000 Rp5,093,000,000 Rp5,602,300,000 Rp6,162,530,000
Aktifitas:
i
58 Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO Badan Usaha Rp2,116,086,000 Rp4,630,000,000 Rp5,093,000,000 Rp5,602,300,000 Rp6,162,530,000
Input:
Outcome 4 :
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Indikator Outcome 4 (IKU 06) : Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara
Puas Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas
Anggaran
Rp65,125,651,000 Rp64,655,507,000 Rp68,956,258,000 Rp68,956,258,000 Rp68,956,258,000
Output 1 :
Iuran Badan Usaha
Indikator Output 1 : Jumlah Iuran dari Badan Usaha yang disetor ke
Kas Negara 750 miliar 800 miliar 800 miliar 850 miliar 900 miliar
Anggaran Rp7,839,170,000 Rp9,840,504,000 Rp9,840,504,000 Rp9,840,504,000 Rp9,840,504,000
Aktifitas: 59 Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan
Tahunan Kepada Badan Usaha Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000 Rp4,585,244,000
60 Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000 Rp1,218,974,000
61 Monitoring pembayaran Iuran Badan Usaha
Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000 Rp1,056,549,000
62 Intensifikasi dan Peningkatan Iuran Badan Usaha
Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000 Rp978,403,000
63 Satuan Pelaksana Tugas Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Sektor Hilir Migas
-
Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000 Rp2,001,334,000
Output 2 :
Layanan perencanaan
Indikator Output 2 :
i
Jumlah Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp6,807,228,000 Rp2,420,787,000 Rp2,420,787,000 Rp2,420,787,000 Rp2,420,787,000
Aktifitas: 64 Sinkronisasi Program Kerja BPH Migas
dengan Stakeholder di Seluruh Wilayah NKRI
Rp1,493,856,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000 Rp1,200,016,000
65 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BPH Migas
Rp971,890,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000 Rp1,220,771,000
66 Melaksanakan Rapat Kerja BPH Migas Rp1,497,278,000 -
-
-
-
67 Menetapkan Target PNBP Dalam Rangka Penyusunan APBN 2016
Rp793,369,000 -
-
-
-
68 Penyusunan Bahan RDP dan RAKER Bersama Komisi VII DPR RI
Rp473,430,000 -
-
-
-
69 Identifikasi & Inventarisasi Peluang & Potensi KLN Dalam Rangka Perencanaan Program Bidang Hilir Migas
Rp899,905,000 -
-
-
-
70 Penyusunan Blue Print BPH Migas Rp677,500,000 -
-
-
-
Output 3 :
Evaluasi Kegiatan
Indikator Output 3 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp999,778,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000 Rp1,536,000,000
Aktifitas:
71 Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja
Kegiatan BPH Migas Rp999,778,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000 Rp1,036,000,000
72 Menyusun Bahan Paparan Pimpinan BPH Migas
-
Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000 Rp500,000,000
Output 4 :
Laporan Keuangan
Indikator Output 4 : Jumlah Laporan Keuangan
5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
Anggaran Rp1,250,000,000 Rp2,454,580,000 Rp2,454,580,000 Rp2,454,580,000 Rp2,454,580,000
Aktifitas:
i
73 Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Itjen
Rp1,250,000,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000 Rp450,703,000
74 Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sektor Hilir Migas
-
Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000 Rp2,003,877,000
Output 5 :
Regulasi Bidang Hilir Migas
Indikator Output 5 : Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Hilir Migas
yang Disusun 2 Rancangan 6 Rancangan 8 Rancangan 8 Rancangan 8 Rancangan
Anggaran Rp3,822,349,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000
Aktifitas: 75 Menyusun Rancangan Regulasi Bidang
Hilir Migas Rp3,822,349,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000 Rp3,275,776,000
Output 6 :
Layanan Pertimbangan Hukum
Indikator Output 6 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp6,104,413,000 Rp8,939,152,000 Rp8,939,152,000 Rp8,939,152,000 Rp8,939,152,000
Aktifitas: 76 Monitoring Pelaksanaan Pasca MoU
dengan Pemda Dalam Rangka Pengawasan BBM Bersubsidi & Pengagkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Rp831,408,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000 Rp839,143,000
77 Melaksanakan Asistensi Hukum Untuk Masalah Litigasi atau Non Litigasi
Rp2,465,470,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000 Rp2,500,000,000
78 Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Hilir Migas
Rp1,207,526,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000
79 Koordinasi Pengawasan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan Pemda dan Instansi Terkait
-
Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,000,000,000
80 Menyusun Terjemahan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Kegiatan Hilir Migas
Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000 Rp750,009,000
i
81 Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000 Rp850,000,000
Output 7 :
Layanan Kehumasan
Indikator Output 7 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp14,080,100,000 Rp14,080,100,000 Rp14,080,100,000 Rp14,080,100,000 Rp14,080,100,000
Aktifitas: 82 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan
Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada Stakeholder & Pemda
Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000 Rp1,500,000,000
83 Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Melalui Media Cetak, Radio Digital, Leaflet, Giant Billboard & Running Text
Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000 Rp6,500,000,000
84 Campaign Pengamanan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Pengendalian BBM Bersubsidi
Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000 Rp1,350,000,000
85 Mempublikasikan Iklan Layanan Masyarakat
Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000 Rp1,650,000,000
86 Coffee Morning dalam rangka Penyamaan Persepsi Kebijakan Sektor Hilir Migas (Forum Dialog Stakeholder)
Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Rp750,000,000
87 Kehumasan & Pameran Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000 Rp1,205,100,000
88 Menyusun Buku Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas
Rp725,000,000 -
-
-
-
89 Menyusun dan mencetak Buku Neraca Energi, Agenda, Kalender dan Company Profil BPH Migas
-
Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000 Rp725,000,000
90 Menerbitkan Majalah Hilir Migas Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000 Rp400,000,000
Output 8 :
Layanan Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kerumahtanggaan
i
Indikator Output 8 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran
Rp21,266,573,000 Rp20,451,868,000 Rp24,752,619,000 Rp24,752,619,000 Rp24,752,619,000
Aktifitas:
91 Meningkatkan Kompetensi Pegawai BPH
Migas Rp5,746,993,000 Rp9,958,797,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000 Rp15,960,222,000
92 Melaksanakan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Rp419,199,000 Rp908,223,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000 Rp526,081,000
93 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi BPH Migas
Rp680,624,000 Rp1,999,151,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000 Rp680,619,000
94 Dukungan Reformasi Birokrasi BPH Migas -
Rp680,618,000 Rp680,618,000 Rp680,618,000 Rp680,618,000
95 Mengelola Barang Milik Negara BPH Migas
Rp1,500,000,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000 Rp965,858,000
96 Penatausahaan dan Penyimpanan Arsip BPH Migas
-
Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000 Rp728,609,000
97 Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan
-
Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000 Rp1,194,241,000
98 Penghapusan Barang Milik Negara -
Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000 Rp986,665,000
99 Mengoptimalkan Profesionalisme Satuan Pengamanan
-
Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000 Rp757,800,000
100 Pengelolaan Operasional Manajemen BPH Migas
-
Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000 Rp1,571,906,000
101 Mengatur Protokoler Pimpinan BPH Migas
Rp779,695,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000 Rp700,000,000
102 Koordinasi Penguatan Kelembagaan BPH Migas 2016
-
-
-
-
-
103 Mengelola Kepegawaian Rp908,223,000 -
-
-
-
104 Koordinasi Dengan KESDM, BKN, KEMENPAN, dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Pengembangan Organisasi
Rp715,419,000 -
-
-
-
105 Penyelenggaraan Rekrutmen Anggota Komite BPH Migas Tahun 2015
Rp6,121,200,000 -
-
-
-
i
106 Melaksanakan Penerimaan Pegawai Diperkerjakan dan CPNS BPH Migas
Rp440,625,000 -
-
-
-
107 Mengelola Arsip BPH Migas Rp900,000,000 -
-
-
-
108 Melaksanakan Dukungan Manajemen BPH Migas
Rp3,054,595,000 -
-
-
-
Output 9 :
Layanan Pengelolaan Sistem Data Informasi
Indikator Output 9 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp2,956,040,000 Rp1,656,740,000 Rp1,656,740,000 Rp1,656,740,000 Rp1,656,740,000
Aktifitas: 109 Pemanfaatan dan Pengolahan Cloud
Storage dalam Penyimpanan Data dan Informasi BPH Migas
-
Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000 Rp818,774,000
110 Mengelola War Room BPH Migas Rp919,748,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000 Rp837,966,000
111 Penyusunan Renstra TI BPH Migas Rp1,348,440,000 -
-
-
-
112 Mengelola Bank Data & Updating Data Website BPH Migas
Rp687,852,000 -
-
-
-
Output 10 :
Operasional Perkantoran
Indikator Output 10 : Jumlah Bulan Layanan
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Anggaran Rp87,074,107,000 Rp94,754,082,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000
Aktifitas:
113 Gaji dan tunjangan Rp36,658,340,000 Rp44,804,265,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000 Rp58,138,453,000
114 Operasional sehari-hari dan pemeliharaan perkantoran Rp40,260,767,000 Rp39,412,317,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000 Rp39,893,867,000
115 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Rp550,000,000 Rp1,675,000,000
-
-
-
116 Peralatan dan mesin Rp7,712,200,000 Rp1,557,500,000 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000 Rp7,205,000,000
117 Kendaraan Bermotor
- Rp105,000,000 -
-
-
118 Gedung dan Bangunan Rp1,892,800,000 Rp7,200,000,000
i
- - -
Total Anggaran Input Rp87,074,107,000 Rp94,754,082,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000 Rp105,237,320,000
Total Anggaran Output Rp158,236,532,000 Rp139,605,776,200 Rp146,642,173,160 Rp152,610,273,315 Rp159,151,225,056
Total Anggaran BPH Migas Rp245,310,639,000 Rp234,359,858,200 Rp251,879,493,160 Rp257,847,593,315 Rp264,388,545,056
MATRIKS ANGGARAN
BPH
N
O
PROGR
AM
LINTAS/
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
PRIORIT
AS
NASION
AL
SASARAN INDIKATOR SATU
AN
BASE
LINE
OUPUT ANGGARAN TOTAL
ALOKA
SI
ANGG
ARAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
i
11 Program
:
Pengatu
ran &
Pengaw
asan
Penyedi
aan &
Pendistr
ibusian
BBM &
Gas
Bumi
Melalui
Pipa
a.
Tersedian
ya
Pengatur
an dan
Penetapa
n Serta
Terlaksan
anya
Pengawas
an,
Penyedia
an dan
Pendistri
busian
BBM di
seluruh
Wilayah
NKRI
b.
Terwujud
nya Bisnis
Hilir Gas
Bumi
371,7
97.70
413,6
35.00
273,6
32.14
283,8
77.88
298,7
66.87
1,641,
710
1. Volume
Pengangkut
an dan
Niaga Gas
Bumi
Melalui Pipa
MSCF 1,791,5
91,994
1,827,4
23,834
1,863,9
72,311
1,901,2
51,757
1,939,2
76,792
2. Jumlah
Hari
Ketahanan
Cadangan
BBM
Nasional
dari Masing-
masing
Badan
Usaha
Hari 21 21 21 22 22
3. Jumlah
Peningkatan
Pengemban
gan
Infrastruktur
Kilom
eter
13,105 15,330 15,364 15,646 18,322
i
yang
Efisien,
Kompetiti
f,
Transpara
n dan
Sehat
c.
Peningkat
an
Pengemb
angan
Infrastruk
tur Gas
Bumi
d.
Peningkat
an
Pemanfaa
tan Gas
Ruas
Transmisi
dan/atau
Wilayah
Jaringan
Distribusi
Gas Bumi
Melalui Pipa
4.
Prosentase
Pengendalia
n Kuota
Volume
Jenis BBM
Tertentu
Yang
Ditugaskan
Kepada
Badan
Usaha
Prose
ntase
100 100 100 100 100
i
Bumi di
Dalam
Negeri
Melalui
Pipa
e.
Dukunga
n
Manajem
en dan
Pelaksana
an Tugas
Teknis
5.
Prosentase
Peningkatan
Volume
Konsumsi
BBM Non
Subsidi
Dalam
Rangka
Menuju
Pasar
Terbuka
Yang Diatur
Prose
ntase
10 2 4 6 8
i
BPH
Migas
f.
Terlaksan
anya
Pengatur
an dan
Pengawas
an
Kegiatan
Usaha
Penyedia
an dan
Pendistri
busian
BBM di
Seluruh
Wilayah
NKRI
Dalam
Rangka
Memenu
hi
Kebutuha
6. Indeks
Kepuasan
Pelayanan
BPH Migas
Kepada
Badan
Usaha
Pembayar
Iuran
Nilai
Mutu
Layan
an
Puas Puas Puas Sangat
Puas
Sangat
Puas
i
n
Nasional
Melalui
Mekanis
me
Persainga
n Usaha
yang
Wajar,
Sehat dan
Transpara
n
g.
Terseleng
garanya
Optimalis
asi
Pengatur
an,
Penetapa
n dan
Pengawas
an
Kegiatan
i
Sektor
Hilir Gas
Bumi
yang
Wajar,
Sehat dan
Transpara
n
11
.1
Kegiata
n:
Pengatu
Tersedian
ya
Pengatura
85,51
0.97
86,18
7.86
88,50
0.00
91,00
0.00
93,00
0.00
444,19
8.83
i
ran,
Penetap
an &
Pelaksa
naan
Pengaw
asa
Penyedi
aan &
Pendistr
ibusian
BBM
(Direkto
rat
Bahan
Bakar
Minyak)
n dan
Pengawas
an serta
Terlaksan
anya
Pengawas
an
Penyedia
an dan
Pendistrib
usian
BBM di
Seluruh
Wilayah
NKRI
1. Jumlah
Rancangan
Peraturan/
Juklak &
Juknis Untuk
Penyediaan
dan
Pendistribus
ian BBM ke
Seluruh
Wilayah
NKRI
Perat
uran/
Juklak
/
Juknis
/ SOP
2 2 3 4 5 6
2,862.
71
3,000.
00
3,500.
00
4,000.
00
4,500.
00
17,862
.71
Peraturan/
Juklak/
Juknis/ SOP
Bidang
Penyediaan
dan
Pendistribusi
an BBM
Perat
uran/
Juklak
/
Juknis
/ SOP
2 2 3 4 5 6
2,862.
71
3,000.
00
3,500.
00
4,000.
00
4,500.
00
17,862.
71
i
2. Jumlah
Pengawasan
Badan
Usaha Niaga
Umum dan
Terbatas
Pemegang
Izin Usaha
Penyediaan
dan
Pendistribus
ian BBM
NON PSO
Badan
Usaha
66 70 72 75 77 80
19,49
5.97
20,00
0.00
21,00
0.00
22,00
0.00
23,00
0.00
105,49
5.97
Laporan
Perencanaan
Pelaksanaan
Penyediaan
dan
Pendistribusi
an BBM
Lapor
an
24 24 24 24 24 24
19,49
5.97
20,00
0.00
21,00
0.00
22,00
0.00
23,00
0.00
105,49
5.97
3. Jumlah
Pengawasan
Terhadap
Penugasan
Lapor
an
3 3 3 3 3 3
51,93
3.64
51,93
3.64
52,00
0.00
52,00
0.00
52,00
0.00
259,86
7.27
i
Badan
Usaha Untuk
Penyediaan
dan
Pendistribus
ian BBM
PSO
Laporan
Pelaksanaan
Pengaturan
dan
Pegawasan
atas
Penyediaan
dan
Pendistribusi
an BBM
Lapor
an
15 15 15 15 15 15
51,93
3.64
51,93
3.64
52,00
0.00
52,00
0.00
52,00
0.00
259,86
7.27
4. Jumlah
Layanan
Data &
Informasi
Bidang BBM
Dalam
Rangka
Lapor
an
10 10 10 10 10 10
3,464.
42
3,500.
00
4,000.
00
4,500.
00
5,000.
00
20,464
.42
i
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribus
ian BBM ke
Seluruh
Wilayah
NKRI
Layanan
Data &
Informasi
serta Sistem
Pengawasan
Penyediaan
dan
Pendistribusi
an BBM
Lapor
an
6 6 6 6 6 6
3,464.
42
3,500.
00
4,000.
00
4,500.
00
5,000.
00
20,464.
42
5. Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Bidang BBM
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
7,754.
23
7,754.
23
8,000.
00
8,500.
00
8,500.
00
40,508
.45
i
Layanan
Dukungan
Manajemen
Bidang BBM
Lapor
an
2 2 2 2 2 2
7,754.
23
7,754.
23
8,000.
00
8,500.
00
8,500.
00
40,508.
45
11
.2
Kegiata
n:
Pengatu
ran,
Penetap
an, &
Pengaw
asan
pada
Kegiatan
Usaha
Pengang
kutan
Gas
Bumi
Melalui
Pipa
1.
Peningkat
an
Pengemb
angan
Infrastruk
tur Gas
Bumi
31,19
6.47
26,73
0.92
29,10
1.51
32,01
1.66
32,65
0.65
151,69
1.21
1. Jumlah
Laporan
Pemberian
Hak Khusus
Pada
Kegiatan
Usaha
Pengangkut
an Dan/Atau
Niaga Gas
Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
4,765.
90
2,530.
00
2,783.
00
3,061.
30
3,367.
43
16,507
.63
Pemberian
Hak Khusus
Pengangkuta
n dan/atau
Niaga Gas
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
4,765.
90
2,530.
00
2,783.
00
3,061.
30
3,367.
43
16,507.
63
i
Bumi Melalui
Pipa
2. Jumlah
Laporan
Monitoring
Pembangun
an
Infrastruktur
Gas Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
5,000.
00
2,750.
00
2,722.
50
2,994.
75
732.0
5
14,199
.30
Perencanaan
Dan
Pengawasan
Pembanguna
n
Infrastruktur
Gas Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
5,000.
00
2,750.
00
2,722.
50
2,994.
75
732.0
5
14,199.
30
2.
Terwujud
nya Bisnis
Hilir Gas
Bumi
yang
1. Jumlah
Badan
Usaha yang
menerapkan
Pengaturan
Akses
Badan
Usaha
3 3 3 3 3 3
1,500.
00
1,650.
00
1,815.
00
1,996.
50
2,196.
15
9,157.
65
i
Efisien,
Kompetiti
f,
Transpara
n dan
Sehat
(Access
Arrangemen
t)
pengangkut
an Gas Bumi
Melalui pipa
Pemanfaata
n Bersama
Fasilitas
Pengangkuta
n Gas Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
1,500.
00
1,650.
00
1,815.
00
1,996.
50
2,196.
15
9,157.6
5
2. Jumlah
Layanan
Manajemen
Direktorat
Gas Bumi
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
8,265.
92
8,990.
92
9,890.
01
10,87
9.01
11,96
6.91
49,992
.77
Layanan
Manajemen
Direktorat
Gas Bumi
Lapor
an
7 7 7 7 7 7
8,265.
92
8,990.
92
9,890.
01
10,87
9.01
11,96
6.91
49,992.
77
3. Jumlah
Laporan
Akun
Lapor
an
3 5 5 5 5 5
750.0
0
825.0
0
907.5
0
998.2
5
1,098.
08
4,578.
83
i
Pengaturan
Badan
Usaha
4. Jumlah
Badan
Usaha yang
Menerapkan
Ketetapan
Tarif
Pengangkut
an Gas Bumi
Melalui Pipa
Badan
Usaha
3 5 5 5 5 5
750.0
0
825.0
0
907.5
0
998.2
5
1,098.
08
4,578.
83
Akun
Pengaturan
dan Tarif
Lapor
an
2 2 2 2 2 2
1,500.
00
1,650.
00
1,815.
00
1,996.
50
2,196.
15
9,157.6
5
5. Jumlah
Badan
Usaha yang
Menerapkan
Ketetapan
Harga Gas
Bumi untuk
Rumah
Tangga (RT)
Badan
Usaha
8 8 8 8 8 8
1,250.
00
1,375.
00
1,512.
50
1,663.
75
1,830.
13
7,631.
38
i
dan
Pelanggan
Kecil (PK)
Penetapan
Harga Gas
Bumi untuk
Rumah
Tangga (RT)
dan
Pelanggan
Kecil (PK)
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
1,250.
00
1,375.
00
1,512.
50
1,663.
75
1,830.
13
7,631.3
8
6.
Prosentase
Badan
Usaha yang
Telah
Mematuhi
Peraturan
Perundang-
undangan
yang
Berlaku
Prose
ntase
100 100 100 100 100 100
1,750.
00
1,925.
00
2,117.
50
2,329.
25
2,562.
18
10,683
.93
i
Pengawasan
Kegiatan
Usaha
Pengangkuta
n Dan Niaga
Gas Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
4 4 4 4 4 4
1,750.
00
1,925.
00
2,117.
50
2,329.
25
2,562.
18
10,683.
93
7. Jumlah
Layanan
Data dan
Informasi
Kegiatan
Usaha Gas
Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
1,000.
00
1,100.
00
1,210.
00
1,331.
00
1,464.
10
6,105.
10
Layanan
Data Dan
Informasi
Kegiatan
Usaha Gas
Bumi Melalui
Pipa
Lapor
an
1 1 1 1 1 1
1,000.
00
1,100.
00
1,210.
00
1,331.
00
1,464.
10
6,105.1
0
i
3.Peningk
atan
Pemanfaa
tan Gas
Bumi di
Dalam
Negeri
Melalui
Pipa
1.
Prosentase
Peningkatan
Volume
Pengangkut
an dan
Niaga Gas
Bumi
Melalui
Ppipa
Prose
ntase
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
6,164.
66
4,760.
00
5,236.
00
5,759.
60
6,335.
56
28,255
.82
Verifikasi
Realisasi
Volume
Pengangkuta
n Dan Niaga
Gas Bumi
Melalui Pipa
Lapor
an
4 4 4 4 4 4
3,600.
00
4,760.
00
5,236.
00
5,759.
60
6,335.
56
25,691.
16
Output
Cadangan
2,564.
66
-
-
-
-
2,564.6
6
11
.3
Kegiata
n:
Dukung
Terwujud
nya
Dukungan
255,0
90.26
300,7
16.22
156,0
30.63
160,8
66.22
173,1
16.22
1,045,
819.56
i
an
Manaje
men
dan
Dukung
an
Pelaksa
naan
Tugas
Teknis
BPH
Migas
Manajem
en dan
Pelaksana
an Tugas
Teknis
Lainnya
BPH
Migas
1. Jumlah
Laporan
Pertanggung
jawaban
Administrati
f
Lapor
an
28 28 30 31 32 34
243,4
28.74
288,2
98.47
143,2
31.64
147,6
16.22
159,1
16.22
981,69
1.30
a.
Perencanaan
/Program,
Penganggara
n dan
Pengendalia
n
Lapor
an
3 3 3 3 3 3
6,807.
23
4,000.
00
4,250.
00
4,500.
00
5,000.
00
24,557.
23
b.
Pemantauan
Analisa dan
Evaluasi
Lapor
an
3 3 3 3 3 3
999.7
8
2,966.
99
3,000.
00
3,500.
00
3,750.
00
14,216.
76
c.
Akuntansi/La
poran
Keuangan
dan Barang
Milik Negara
Lapor
an
2 2 2 2 2 2
2,750.
00
3,750.
00
4,250.
00
4,750.
00
5,250.
00
20,750.
00
i
d.
Organisasi,
Tata Laksana
dan
Reformasi
Birokrasi
Lapor
an
8 8 7 7 7 8
15,03
2.28
9,365.
27
9,365.
42
9,400.
00
15,90
0.00
59,062.
97
e. Pelayanan
Pengelolaan
Data dan
Informasi
Teknologi
Lapor
an
4 4 4 4 4 4
7,690.
33
6,650.
00
6,950.
00
7,050.
00
7,300.
00
35,640.
33
f. Layanan
Naskah
Kerjasama
Lapor
an
0 0 3 4 5 6
-
1,000.
00
1,250.
00
1,500.
00
1,750.
00
5,500.0
0
g. Layanan
Pertimbanga
n Hukum &
Litigasi seta
Layanan
Pengaduan
Hilir Migas
Lapor
an
3 3 3 3 3 3
6,104.
41
6,400.
00
6,900.
00
7,150.
00
7,400.
00
33,954.
41
h. Layanan
Kehumasan
Lapor
an
5 5 5 5 5 5
14,08
0.10
14,62
5.00
15,72
5.00
16,22
5.00
17,22
5.00
77,880.
10
i
i. Layanan
Perkantoran
Bulan
Layan
an
12 12 12 12 12 12
80,10
1.22
82,10
1.22
84,10
1.22
86,10
1.22
88,10
1.22
420,50
6.11
j. Kendaraan
Bermotor
Unit 5 5 5 5 5 5
235.0
0
235.0
0
235.0
0
235.0
0
235.0
0
1,175.0
0
k. Peralatan
dan Fasilitas
Perkantoran
Unit 930 930 930 930 930 930
7,205.
00
7,205.
00
7,205.
00
7,205.
00
7,205.
00
36,025.
00
l.
Gedung/Ban
gunan
m2 0 6400 7500 0 0 0
102,4
23.39
150,0
00.00
-
-
-
252,42
3.39
2. Jumlah
Rancangan
Keputusan
yang
Disusun
Regul
asi
3,822.
35
3,822.
35
4,000.
00
4,250.
00
4,500.
00
20,394
.70
m. Layanan
Regulasi
Bidang Hilir
Migas
Regul
asi
5 10 11 12 13 14
3,822.
35
3,822.
35
4,000.
00
4,250.
00
4,500.
00
20,394.
70
3. Jumlah
Penarikan
Iuran dari
Miliya
r
Rupia
600 604 800 900 1,000 1,050
7,839.
17
8,595.
40
8,798.
99
9,000.
00
9,500.
00
43,733
.56
i
Badan
Usaha
h
n.
Pengelolaan
Dokumen
Iuran Badan
Usaha
Lapor
an
5 5 5 5 5 5
7,839.
17
8,595.
40
8,798.
99
9,000.
00
9,500.
00
43,733.
56
i
BAB V
PENUTUP
Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019 pada hakekatnya merupakan keputusan dan kesepakatan bersama,
yang disusun oleh semua unsur di lingkungan BPH Migas.
Program dan kegiatan yang telah disusun merupakan usaha kolektif untuk dapat mewujudkan kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi BPH Migas kedepan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPH Migas.
Dalam penyusunan Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019, BPH Migas telah mempertimbangkan
kemampuan dan dinamika lingkungan stratejik, termasuk faktor-faktor internal yaitu faktor kekuatan dan kelemahan dan
faktor eksternal termasuk peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh BPH Migas dimasa mendatang, sehingga
diharapkan BPH Migas dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di sektor Hilir Migas sesuai tugas dan
fungsinya.