kata pengantarrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan monev... · 2019-04-22 · daftar isi...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Inspektorat Utama

dapat menyelasaikan laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi

Triwulan III Tahun 2018.

Badan POM terus melaksanakan program pengendalian gratifikasi sebagai

perwujudan dari integritas pimpinan dan pegawai Badan POM dalam menjalankan

tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Seiring

dengan telah berjalannya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM maka

diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini diperlukan untuk

mengetahuai kemajuan pencapaian maupun kekurangan dalam implementasi

kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sehingga dapat terus

dilakukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengendalian

gratifikasi Triwulan III Tahun 2018 ini masih terdapat kelemahan. Untuk itu koreksi dan

saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang

akan datang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

mendukung penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan bagi

para pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, Oktober 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI…………………………………...…………………………………………… ii

I PENDAHULUAN

A Latar Belakang .………………………………………………………………….... 1

B Dasar Hukum …………………….……………………………………………….. 1

C Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.…...……………………………………….. 2

II ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN

PENGAWASAN

A Road Map Periode 2015 s.d 2019………………………………………………... 3

B Road Map Periode 2015….…………….………………………………………… 4

III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN II TAHUN 2018

A Sosialisasi 5

B Pelaporan 6

C Surat Edaran Gratifikasi 8

D Reviu Terhadap Kebijakan Gratifikasi 9

IV ANALISIS DAN EVALUASI

A Analisis 10

B Kendala 10

C Evaluasi 10

V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan 12

B Saran 12

LAMPIRAN 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong

terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di

Lingkungan Badan POM, Badan POM telah melakukan upaya pengendalian

Gratifikasi. Upaya pengendalian gratifikasi tersebut ditetapkan melalui

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dari

Kepala Badan POM, telah dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen

penerapan pengendalian gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Ibu Kepala

Badan POM dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan pada

acara ulang tahun badan POM tanggal 28 Februari 2018 di Balai Kartini

Jakarta.

Seiring dengan telah berjalannya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini

diperlukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian maupun kekurangan

dalam implementasi atas kebijakan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM sehingga bisa terus dilakukan perbaikan untuk masa yang akan

datang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM

6. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun

2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

C. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

1. Tujuan dan Sasaran

Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Triwulan III TA 2018.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM pada Triwulan III TA

2018 sebagai berikut:

a. Monitoring

Ruang lingkup monitoring kemajuan Pengendalian Gratifikasi atas

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi

Birokrasi Badan POM Tahun 2015 s/d 2019. Pada tahun 2018

ditetapkan tiga kegiatan terkait Pengendalian Gratifikasi antara lain:

a. Sosialisasi Gratifikasi

b. Pelaporan Gratifikasi

c. Surat Edaran Gratifiksi

b. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah ditetapkan Road Map

Reformasi Birokrasi Badan POM Periode 2015 s/d 2019 selama

Triwulan III TA 2018.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN

A. Road Map Periode 2015 s.d. 2019

Salah satu Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Untuk mencapai

sasaran tersebut dilakukan melalui beberapa program, salah satunya yaitu penguatan kebijakan sistem

pengawasan intern. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

merupakan salah satu hasil yang diharapkan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan salah satu ukuran

keberhasilan adalah penanganan/ pengendalian Gratifikasi.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN

UKURAN KEBERHASILAN

2015 2016 2017 2018

2019

A. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan Intergritas birokrasi yang efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan Integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

4. Peningkatan fairness, transparasi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan kebijakan

sistem Pengawasan

Intern Pemerintah

Implementasi Program anti

KKN

Pengendalian Gratifikasi

Penyusunan Perka tentang

Gratifikasi Sosialisasi Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran Gratifikasi

B. Road Map Periode 2018

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

PROGRAM HASIL YANG

DIHARAPKAN UKURAN

KEBERHASILAN 2018

A. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

1. Penerapan sistem nillai dan Intergritas birokrasi yang efektif

2. Penerapan pengawasan yang independen, professional dan sinergis

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan Integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

4. Peningkatan fairness, transparasi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Pengawasan

Penguatan kebijakan sistem

Pengawasan Intern Pemerintah

Implementasi Program anti KKN

Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Surat Edaran Gratifikasi

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN II TAHUN 2018

Monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi Badan POM dilakukan terhadap

target kegiatan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana yang terdapat pada Road Map

Reformasi Birokrasi periode 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

A. Sosialisasi

Pencapaian:

a. Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM untuk lingkungan

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada acara Sosialisasi Budaya

Integritas dan Peningkatan Pelayanan Publik di Hotel Grand Inna Samudra

Sukabumi tanggal 09 November 2017

b. Sosialisasi anti gratifikasi melalui penerbitan kartu e-money yang dibagikan

kepada beberapa pegawai di lingkungan Badan POM pada saat pelaksanaan

Bimbingan Teknis Pelaporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN.

c. Pembagian buku Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM kepada seluruh unit

kerja di Badan POM

d. Sosialisasi peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi melalui Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM yang terdapat pada website

Badan POM (www.pom.go.id)

e. Bimbingan teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Secara Online

tanggal 14 Mei 2018.

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan mengundang Direktorat Gratifikasi

KPK dan diikuti oleh seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM melalui

video conference. Di dalam acara tersebut dipaparkan beberapa materi,

antara lain:

a) Materi dari Inspektur Utama Badan POM, yang berisi tentang komitmen

pencegahan korupsi di Badan POM, pengendalian gratifikasi dalam

upaya reformasi birokrasi, pembangunan pengendalian kecurangan, dan

integrase pelaporan gratifikasi.

b) Materi dari Direktorat Gratifikasi KPK yaitu tentang pemahanan gratifikasi

dan penjelasan tentang pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK.

f. Banner anti gratifikasi yang diletakkan pada tempat pelayanan publik.

g. Sosialisasi internal tentang gratifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat

Registrasi Pangan Olahan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan

Makanan, dan Balai Besar POM di Samarinda.

Kendala yang dihadapai antara lain:

Keterbatasan anggaran.

Rencana Aksi:

Akan dilaksanakan kampanye anti gratifikasi melalui media sosial Badan POM

antara lain twitter, instagram, dan facebook.

B. Pelaporan

Pelaporan pengendalian gratifikasi Triwulan III Tahun 2018:

Dari 61 Unit Kerja di lingkungan Badan POM, sebanyak 37 (60,66 %) unit kerja

telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Triwulan III

Tahun 2018 sedangkan unit kerja yang belum menyampaikan laporan

pengendalian gratifikasi sebanyak 24 (39,34%) unit kerja. Dari sebanyak 37

unit kerja yang telah menyampaikan laporan, sebanyak 30 unit kerja

menyampaikan laporan nihil dan 7 unit kerja menyampaikan adanya pelaporan

gratifikasi, baik gratifikasi terkait kedinasan dan gratifikasi non kedinasan.

Rekapitulasi pelaporan gratifikasi non kedinasan yang telah dilaporkan sebagai

berikut:

Unit Kerja No. Nama Penerima

Uraian Penerimaan/ Penolakan

Harga/Nilai/ Nominal

Tempat dan Tanggal

Penerimaan

Keterangan

Inspektorat II 1. Dedi Gunawan

Makanan Rp100.000 Bandung, 6 Juli 2018

Penerimaan gratifikasi

2. Moh Nur Herman Syah

Makanan Rp60.000 Bandung, 6 Juli 2018


3. Fadhila Nurfida Hanif

Jamuan Makan Rp120.000 Mamuju, 2 Agustus 2018





Tempat dan Tanggal

Penerimaan

Keterangan




5. Brigitta Melati Iswahyulianti



6. Wikan Yogi Pratomo

Jamuan Makan Rp50.000 Sofifi, 25 Juli 2018


7. Fernando Nainggolan

Jamuan Makan Rp50.000 Sofifi, 25 Juli 2018


8. Dedi Gunawan

Makanan Rp120.000 Padang, 2 Agustus 2018


9. Dedi Gunawan

Jamuan Makan Rp130.000 Padang, 2 Agustus 2018


10. Dedi Gunawan

Jamuan Makan Rp270.000 Mamuju, 30 September

2018


11. Istiqomah Jamuan Makan Rp170.000 Mamuju, 30 September

2018




2018


13. Fernando Nainggolan


2018


Inspektorat I

1. Ristra Tyas Irviantie

Goody bag dan luggage tag

Rp25.000 Jakarta, 15 Agustus 2018


Pusat Pengembangan Pengujian Pengujian Obat dan Makanan

1. Christy Ambarsari

Bunga dan kue lebaran

Rp500.000 Jakarta, 8 Juni 2018

Penolakan gratifikasi

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

1. Ratna Irawati Kue kering Rp200.000 Jakarta, 7 Juni 2018


Registrasi Pangan Olahan

1. Nurul Wahyu Wadarsih

Parcel makanan dan minuman




Parcel makanan dan minuman




Parcel alat masak



4. Yennie Rosyiani W

Parcel Makanan Rp350.000 Jakarta, 10 Juni 2018








Tempat dan Tanggal

Penerimaan

Keterangan







8. Anisyah Parcel Makanan Rp490.500 Jakarta, 13 Juni 2018


Balai Besar POM di Yogyakarta

1. Sandra MP Linthin

Voucher hotel Rp2.800.000 Yogyakarta, 25 Juni 2018


Balai Besar POM di Padang

1. Martin Suhendri

Parcel Makanan Rp200.000 Padang, 8 Juni 2018


2. Martin Suhendri

Parcel Makanan Rp600.000 Padang, 8 Juni 2018


Sedangkan rekapitulasi laporan gratifikasi kedinasan sebagai berikut:




Tempat dan Tanggal

Penerimaan

Keterangan

Balai POM Mamuju

1. Netty Nurmuliawaty

Honor narasumber

Rp1.530.000 Mamuju, 5 September

2018


2. Bahria Honor narasumber

Rp1.105.000 Mamuju, 14 Agustus 2018


3. Bahria Honor narasumber

Rp1.350.000 Mamuju, 30 Agustus 2018


Balai Besar POM di Semarang

1. Loka POM di Kota Surakarta

Karangan bunga Rp500.000 Surakarta, 20 September

2018


Adapun checklist pelaporan gratifikasi triwulan III Tahun 2018 tercantum pada

lampiran 1.

Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi selama Triwulan III Tahun 2018

Pada triwulan III tahun 2018 terdapat total 27 laporan penerimaan dan

penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG Badan POM (Lampiran 2).

Terhadap seluruh laporan tersebut telah dilaporkan oleh UPG Badan POM

melalui aplikasi GOL. Sehingga total laporan penerimaan dan penolakan tahun

2018 sebanyak 45 laporan. Adapun rincian laporan penerimaan dan penolakan

gratifikasi triwulan III tahun 2018 sebagai berikut:

a. Laporan penerimaan gratifikasi

Jumlah laporan penerimaan gratifikasi triwulan III tahun 2018 sebanyak 27

(dua puluh tujuh) laporan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp8.680.500.

Dari seluruh laporan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh UPG dengan

hasil sebagai berikut:

a) Sebanyak 2 (dua) laporan dicatat dan tidak perlu diproses

b) Sebanyak 11 (sebelas) laporan diserahkan kepada pihak yang

membutuhkan

c) Sebanyak 14 (empat belas) laporan diteruskan kepada KPK

b. Laporan penolakan gratifikasi

Pada triwulan III tahun 2018, terdapat 1 (satu) laporan penolakan gratifikasi

dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp500.000 dan laporan tersebut

dikelola oleh UPG Pusat Badan POM.

Kendala yang dihadapi antara lain:

a. Pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi belum merata kepada

seluruh pegawai di lingkungan Badan POM.

b. Kurangnya budaya melaporkan gratifikasi.

Rencana Aksi:

a. Implementasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi online pada seluruh unit

kerja di Badan POM.

b. Sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan, salah

satunya melalui artikel pada majalah Infowas yang akan didistribusikan

seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

C. Surat Edaran Gratifikasi

Pencapaian:

a. Surat Permohonan Penyampaian Laporan Pengendalian Gratifikasi Unit

Kerja No.B-TU.05.72.04.18.0775 tanggal 17 April 2018 yang dikirimkan

kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh

Indonesia

b. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

c. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.1.72.06.183147 Juni 2018

tentang Larangan menerima gratifikasi (Lampiran 3).

Surat Edaran tersebut dibuat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri

Tahun 2018 yang berisi imbauan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk:

a) melaksanakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017

tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM

b) menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan

kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan

penerimaan yang tidak wajar/tidak patut

c) Apabila Aparatur Sipil Negara dan Pegawai dalam keadaan tertentu

terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan

d) Dilarang menggunakan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas

operasional untuk kepentingan pribadi pegawai.

Rencana Aksi:

a) Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

b) Menerbitkan Surat Edaran dalam rangka Hari Raya dan Tahun Baru

D. Reviu Terhadap Kebijakan Gratifikasi

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan POM

sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, ketentuan tentang

struktur Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan POM telah disesuaikan

melalui perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan POM yaitu menjadi Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.

Namun, di dalam peraturan tersebut belum diatur mengenai kewajiban dan tata

cara pelaporan penolakan gratifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi

dengan menambahkan kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan gratifikasi.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis

Keberhasilan implementasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan POM

sangat ditentukan oleh kesadaran setiap pegawai bahwa pegawai adalah pelayan

masyarakat dan segala penerimaan gratifikasi terkait yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya harus ditolak dan

dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi. Kesadaran pegawai akan tumbuh

ketika pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian gratikasi

sudah ada. Meskipun sosialisasi terkait kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah

dilaksanakan namun internalisasi berkelanjutan harus tetap dijalankan. Dengan

berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dan akan terus dilaksanakan, diharapkan

pemahaman para pegawai di Lingkungan Badan POM mengenai kewajiban

menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi akan meningkat.

Diharapkan dimasa mendatang akan semakin banyak pegawai yang berani

menolak dan melaporkan adanya penerimaan atau penolakan gratifikasi.

B. Kendala

Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada Badan POM. Dengan berbagai program dan kegiatan

yang dilaksanakan diharapkan terwujud Badan POM yang anti Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala dalam

pelaksanaanya yaitu pemahaman dan kesadaran pegawai di Lingkungan Badan

POM mengenai kewajiban menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi

masih belum merata. Selain itu, kesadaran UPG unit untuk melakukan pelaporan

rekapitulasi Gratifikasi setiap triwulan juga kurang.

C. Evaluasi

a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu kunci dalam

pencegahan terjadinya gratifikasi. Pada Triwulan II Tahun 2018 kegiatan

sosialisasi dilaksanakan melalui pelaksaan bimbingan teknis pelaksanaan

pengendalian gratifikasi secara online tanggal 14 Mei 2018 yang diikuti oleh

seluruh unit pusat dan Balai Besar/Balai POM melalui video conference.

b. Dari 61 Unit Kerja di lingkungan Badan POM, sebanyak 37 (60,66 %) unit kerja

telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi Triwulan III

Tahun 2018 sedangkan unit kerja yang belum menyampaikan laporan

pengendalian gratifikasi sebanyak 24 (39,34%) unit kerja.

c. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM disesuaikan dengan

dengan menambahkan kewajiban dan tata cara pelaporan penolakan

gratifikasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengendalian Gratifikasi dilakukan secara simultan sebagai upaya implementasi

penerapan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan POM. Dengan

mulai meningkatnya pegawai Badan POM yang berani menolak dan melaporkan

adanya gratifikasi kepada UPG menunjukkan bahwa segala upaya Pengendalian

Gratifikasi yang telah dilaksanakan mengalami progress yang cukup baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

terkini dan kebutuhan akan teknologi. Dengan disertai dukungan dari seluruh pihak

yang terkait, diharapkan pada masa yang akan datang, secara bertahap menuju

zero tolerance approach dalam pencegahan dan pemberantasan segala bentuk

korupsi, kolusi dan nepotisi serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

di lingkungan Badan POM.

B. Saran

- Penggunaan media sosial sebagai bentuk sosialiasi sekaligus kampanye anti

gratifikasi di Lingkungan Badan POM baik kepada seluruh pegawai maupun

stakeholder Badan POM.

- Perlu materi terkait Pengendalian Gratifikasi pada setiap agenda pertemuan

yang bersifat nasional maupun koordinatif sebagai upaya internalisasi kepada

seluruh pegawai di lingkungan Badan POM.

Lampiran 2

Rekapitulasi Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2018

No. Tanggal Penerimaan Gratifikasi

Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan

Nama Pelapor Unit Jenis Pelaporan


Nilai Status Verifikasi

1 8 Juni 2018 4 Juli 2018 26 hari Nurul Wahyu Wadarsih

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Penerimaan Parcel makanan

Rp350.000 Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan







Penerimaan Parcel alat masak

Rp400.000 Diproses oleh KPK

4 6 Juli 2018 6 Juli 2018 1 hari Dedi Gunawan Inspektorat II Penerimaan Makanan Rp100.000 Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

5 6 Juli 2018 6 Juli 2018 1 hari Moh Nur Herman Syah

Inspektorat II Penerimaan Makanan Rp60.000 Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

6 8 Juni 2018 11 Juli 2018 33 hari Christy Ambarsari

P3OMN Penolakan Bunga dan kue lebaran

Rp500.000 Diproses Instansi

7 10 Juni 2018 11 Juli 2018 31 hari Yennie Rosyiani Wulansary

RPO Penerimaan Parcel makanan






Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan










11 13 Juni 2018 12 Juli 2018 31 hari Anisyah RPO Penerimaan Parcel makanan


12 8 Juni 2018 25 Juli 2018 47 hari Martin Suhendri Balai Besar POM di Padang



13 8 Juni 2018 25 Juli 2018 47 hari Martin Suhendri Balai Besar POM di Padang



14 2 Agustus 2018 6 Agustus 2018

4 hari Fadhila Nurfida Hanif

Inspektorat II Penerimaan Jamuan Makan



4 hari Moh Nur Herman Syah




4 hari Brigitta Melati Iswahyulianti



17 25 Juli 2018 6 Agustus 2018

12 hari Wikan Yogi Pratomo



18 25 Juli 2018 6 Agustus 2018

12 hari Fernando Nainggolan




13 hari Dedi Gunawan Inspektorat II Penerimaan Makanan Rp120.000 Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

20 15 Agustus 2018

16 Agustus 2018

1 hari Ristra Tyas Irviantie

Inspektorat I Penerimaan Goody bag dan luggage tag

Rp25.000 Catat dan tidak perlu diproses


14 hari Dedi Gunawan Inspektorat II Penerimaan Jamuan Makan



Tanggal Pelaporan

Lama Pelaporan




22 7 Juni 2018 16 Agustus 2018

70 hari Ratna Irawati Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Penerimaan Kue kering Rp200.000 Diproses Instansi- Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan

23 25 Juni 2018 6 September 2018

81 hari Sandra MP Linthin

Balai Besar POM di Yogyakarta

Penerimaan Voucher hotel Rp2.800.000 Diproses oleh KPK

24 30 September

2018

16 Oktober

2018

17 hari Dedi Gunawan Inspektorat II Penerimaan Jamuan

Makan


25 30 September

2018

16 Oktober

2018

17 hari Istiqomah Inspektorat II Penerimaan Jamuan

Makan


26 30 September

2018

16 Oktober

2018

17 hari Moh Nur

Herman Syah

Inspektorat II Penerimaan Jamuan

Makan


27 30 September

2018

16 Oktober

2018

17 hari Fernando

Nainggolan

Inspektorat II Penerimaan Jamuan

Makan


Lampiran 1

Checklist Pelaporan Gratifikasi Triwulan III Tahun 2018

No. Unit

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III (Juli s.d. September 2018)

Melaporkan Tidak

Melaporkan Keterangan

1 Inspektorat 1 √ Adanya laporan gratifikasi

2 Inspektorat 2 √ Adanya laporan gratifikasi

3 Biro Perencanaan dan Keuangan √ Laporan Nihil

4 Biro Hukum dan Organisasi √

5 Biro Kerja Sama √ Laporan Nihil

6 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √

7 Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

√

8 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√ Adanya laporan gratifikasi

9 Direktorat Registrasi Obat √

10 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√

11 Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√ Laporan Nihil

12 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

√ Laporan Nihil

13 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√ Laporan Nihil

14 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

√ Laporan Nihil

15 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

√ Laporan Nihil

16 Direktorat Pengawasan Kosmetik √ Laporan Nihil

17 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan √ Laporan Nihil

18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan √ Adanya laporan gratifikasi

19 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

√

20 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

√

21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

√ Laporan Nihil

22 Direktorat Pengamanan √

No. Unit


Melaporkan Tidak


23 Direktorat Intelejen Obat dan Makanan √

24 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan √

25 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan √ Laporan Nihil

26 Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

√

27 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

√ Adanya laporan gratifikasi

28 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan √ Laporan Nihil

29 Balai Besar POM di Banda Aceh √ Laporan Nihil

30 Balai Besar POM di Medan √ Laporan Nihil

31 Balai Besar POM di Pekanbaru √ Adanya laporan gratifikasi

32 Balai Besar POM di Padang √ Adanya laporan gratifikasi

33 Balai POM di Jambi √ Laporan Nihil

34 Balai Besar POM di Palembang √

35 Balai POM di Bengkulu √ Laporan Nihil

36 Balai Besar POM di Bandar Lampung √ Laporan Nihil

37 Balai POM di Batam √

38 Balai POM di Pangkalpinang √

39 Balai POM di Serang √

40 Balai Besar POM di Jakarta √ Laporan Nihil

41 Balai Besar POM di Bandung √ Laporan Nihil

42 Balai Besar POM di Semarang √ Adanya laporan gratifikasi

43 Balai Besar POM di Yogyakarta √ Adanya laporan gratifikasi

44 Balai Besar POM di Surabaya √ Laporan Nihil

45 Balai Besar POM di Denpasar √ Laporan Nihil

46 Balai Besar POM di Mataram √ Laporan Nihil

47 Balai POM di Kupang √

48 Balai Besar POM di Pontianak √

49 Balai POM di Palangkaraya √

50 Balai Besar POM di Banjarmasin √

51 Balai Besar POM di Samarinda √ Laporan Nihil

52 Balai POM di Kendari √ Laporan Nihil

53 Balai Besar POM di Makassar √

54 Balai POM di Palu √

55 Balai Besar POM di Manado √ Laporan Nihil

56 Balai POM di Gorontalo √

57 Balai POM di Ambon √ Laporan Nihil

58 Balai Besar POM di Jayapura √

59 Balai POM di Manokwari √ Laporan Nihil

No. Unit


Melaporkan Tidak


60 Balai POM di Sofifi √

61 Balai POM di Mamuju √ Adanya laporan gratifikasi kedinasan

kata pengantarrb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/laporan monev... · 2019-04-22 · daftar isi...

Documents